BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Dampak Daring terhadap Kesehatan Sosial

    Dampak Daring terhadap Kesehatan Sosial

    COVID-19 melahirkan era baru Indonesia. Era di mana setiap orang harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Era di mana tidak setiap saat bisa berkumpul dengan rekan kerja, atasan, dan juga sesama teman organisasi. Maka komunikasi dalam jaringan (daring) menjadi pilihan sebagian masyarakat sekarang ini.

    Belajar, bekerja, rapat-rapat bahkan aktivitas keagamaan ada di antaranya yang dilakukan secara daring. Aktivitas daring mungkin yang paling sering menjadi perbincangan adalah dalam proses belajar mengajar.

    Daring juga memiliki dampak terhadap tumbuh kembang anak. Anak mengalami kelelahan secara fisik, karena terdampak radiasi dari laptop, dan telepon genggam.

    Dampak lainnya adalah anak-anak merasa kecanduan bermain gawai (gadget), karena aktivitas secara fisik serba terbatas. Orang tua pun tidak sanggup melakukan kontrol secara terus menerus terhadap anak yang kecanduan gawai.

    Ada kecenderungan, anak yang kecanduan main gawai lupa makan, sedangkan yang tidak gandrung bermain gawai malah kebanyakan makan. Itu semua, karena mereka lama tinggal di rumah atau jarang keluar rumah, karena khawatir terpapar Covid-19.

    Anak yang seharusnya bermain secara fisik, seperti petak umpet dan lain-lain digantikan dengan permainan yang hanya menggunakan jari. Kondisi itu jelas akan mengganggu pertumbuhan motorik kasar anak

    Tanpa menafikan aspek positif, jika anak-anak yang menggunakan gawai disurvei, dengan pertanyaan pilihan “saat menggunakan gawai, anak lebih memilih belajar atau keperluan lain” maka jawaban mayoritas akan memilih menggunakan gawai untuk keperluan lain.

    Kondisi itu, karena belum dibangun literasi digital secara maksimal. Sebagian besar anak masih menggunakan gawai untuk kepentingan lain. Padahal dengan digital orang bisa berusaha, dan bisa membuat desain tertentu, mengakses pengetahuan lebih luas.

    Saya sebagai orang tua merasakan betul bagaimana beragamnya karakteristik anak ketika menghadapi gawai. Anak kedua, Sopia, lebih banyak memanfaatkan gawai untuk mencari bacaan, seperti novel. Ketika memegang telepon genggam yang pertama dicari adalah novel. Betul memang, dibandingkan membeli, anak lebih baik mencari anak merasa cukup mendapatkan bacaan kesukaannya di smartphone.

    Selain itu, anak kedua saya memiliki hobi atau kemampuan bermain slime. Dia bisa membuat video dan dibagikan kepada teman-temannya melalui media sosial. Aksinya itu, rupanya mendapatkan respons dari teman-temannya dan akhirnya membeli.

    Sementara, anak pertama lebih suka menonton film Korea, yang kecil lebih banyak main game. Mudah ditebak, ketika hobi nonton dan bermain game maka unsur belajarnya menjadi jauh lebih sedikit.

    Dari tiga anak yang berbeda hobi dan kebiasannya, seperti anak yang sering mendengar musik dan non film akan memiliki kecenderungan ada peminatan terhadap bahasa. Yang ketiga ada kecerdasan kinestetik atau lebih spesifik memiliki kreativitas pada menu ternetu. Dia punya bakat entrepreneurship, dan telepon genggam yang dia gunakan berpotensi menghasilkan uang.

    Dari ketiga anak saya tersebut dan mungkin juga dialami orang tua lain. Tentu tidak sama dalam memberikan treatment. Semuanya bergantung pada karakteristik dan kebiasaan anak. Misalnya, anak yang kecenderungan banyak menggunakan telepon genggam untuk kepentingan bersenang-senang maka bisa dialihkan ke kegiatan fisik, seperti bermain sepeda.

    Oleh karena itu, kita semua sebagai orang tua perlu tetap mengontrol dan mengarahkan anak-anak kita, agar dalam menggunakan smartphone lebih terarah dan digunakan untuk hal-hal positif. Kita sebagai orang tua, jangan berhenti memotivasi anak untuk hal-hal yang positif.

  • Infrastruktur Bikin Susah Tidur

    Infrastruktur Bikin Susah Tidur

    BEBERAPA tahun terakhir, pembangunan infrastruktur selalu menjadi primadona dan program prioritas, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Prioritas pembangunan infrastruktur ini, pada akhirnya menyebabkan alokasi anggaran negara banyak tersedot ke program tersebut.

    Namun, dalam pelaksanaannya sektor ini membuat banyak pihak susah tidur. Gelontoran anggaran triliunan rupiah terlihat belum signifikan dan tidak jelas petanya, apalagi hasilnya. Seperti pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan maupun pendidikan, masih banyak jalan tak tersentuh pembangunan, demikian juga fasilitas sekolah yang rusak dan bahkan roboh.

    Selain itu, permasalahan infrastruktur ketahanan pangan. Jaringan irigasi sebagai infrastruktur ketahanan air terlihat tidak jelas pemeliharaan dan pembangunannya. Masih banyak terdapat sawah kekeringan dan kebanjiran akibat tidak berfungsinya irigasi tersebut.

    Persoalan infrastruktur jalan, menjadi salah satu ‘jualan utama’ para kandidat dalam Pilkada Serentak 2020 yang juga diselenggarakan di Kabupaten Pandeglang. Jalan rusak, bahkan jalan yang tak tersentuh pembangunan dinilai banyak terdapat di wilayah ini.

    Andri, seorang warga Kecamatan Labuan mengakui buruknya kondisi infrastruktur wilayah itu. Bahkan, menurutnya sejumlah ruas jalan di wilayah pesisir itu sudah tak layak disebut jalan, karena kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan.

    “Sebut saja wilayah Lantera hingga Laba yang puluhan tahun tak tersentuh perbaikan. Belum lagi ruas jalan lain yang kondisinya lebih buruk. Itu banyak ditemui, ketika kita masuk ke wilayah seperti Panimbang, Sobang, Cibaliung sampai ke Sumur,” kata Andri.

    Sementara, sumber BANPOS yang merupakan seorang guru di Kecamatan Saketi, mengaku prihatin terhadap minimnya perhatian Pemkab Pandeglang terhadap infrastruktur pendidikan. Karena, menurut dia selama ini Pemkab Pandeglang tak pernah secara khusus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sekolah.

    “Kebanyakan pembangunan maupun perbaikan sekolah bersumber dari DAK (dana Alokasi Khusus, red) yang notabene adalah pemberian pemerintah pusat. Tak ada inisiatif Pemkab Pandeglang untuk mengalokasikanny dari APBD murni,” kata sumber seraya mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan.

    Buruknya kondisi infrastruktur diakui anggota DPRD Pandeglang, Yadi Rusmiadi. Dia membenarkan masih banyaknya jalan di Kabupaten Pandeglang yang belum tersentuh pembangunan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menilai bahwa infrastruktur tersebut sangat tidak layak digunakan oleh masyarakat.

    “Infrastruktur sangat hancur, buktinya banyak yang viral, apalagi daerah selatan seperti Cimanggu, Cibaliung, Cibitung, Cigeulis, dan masih banyak lagi yang belum terjamah oleh batu pembangunannya, apalagi diaspal. Masih tanah dari dulu juga,” ucap Yadi melalui seluler kepada BANPOS, Minggu (29/11).

    Yadi juga berharap, agar Bupati Kabupaten Pandeglang mendahulukan pembangunan infrastruktur. Karena dinilai lebih penting dibandingkan yang lain.

    “Harapan kami kepada Bupati, dahulukan dulu infrastrukturnya dibandingkan yang lain, karena infrastruktur sangat penting. Setelah infrastruktur, kesehatan. Karena masih banyak masyatakat yang mengeluh soal pembayaran pengobatan,” kata Yadi.

    Namun, soal infrastruktur pendidikan, Yadi menilai sejauh ini Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik. Kalaupun ada, satu, dua, tiga saja yang bangunannya jelek.

    “Jadi prosentasenya mungkin hanya 15 persen saja yang bangunan sekolahnya jelek,” ungkapnya.

    Hal senada juga dikatakan oleh anggota dewan dari Fraksi PKB, Ade Muamar. Dirinya menyebutkan bahwa, infrastruktur di Kabupaten Pandeglang masih sangat perlu untuk dibangun.

    “Kalau infrastruktur, masih jauh dari kata bagus atau layak untuk dipergunakan oleh masyarakat. Karena masih banyak sekali jalan-jalan yang hancur, dan itu fakta,” terangnya.

    Ade berharap bahwa untuk pemimpin Pandeglang nanti, harus mendahulukan infrastruktur. Karena pembangunannya sangat dinantikan, oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang.

    “Siapapun pemimpin Pandeglang kedepan, harus memperhatikan infrastruktur. Karena Pandeglang itu masih menyisakan pekerjaan rumah tentang infrastruktur,” imbuh Ade.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat juga mengakui banyaknya infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi yang belum tertangani. Penyebabnya dalah kemampuan APBD Kabupaten Pandeglang yang sangat terbatas, tak sebanding dengan masalah yang harus diselesaikan.

    “Sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas. Namun demikian kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar capaian penanganan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi sesuai target yang tertuang dalam Renstra sebagai turunan dari RPJMD,” kata Asep kepada BANPOS melalui seluler, Jum’at (27/11).

    “Bentuk upaya tersebut kami lakukan dengan cara berkoordinasi, baik ke Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, sehingga capaian kinerja infrastruktur dari tahun 2016 sampai dengan 2019 melebihi target kinerja. Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan jalan, dari target 150 kilometer, realisasi justru mencapai 230 kilometer. Serta jembatan, dari target 120 meter, realisasinya 379 meter. Kemudian dari sektor irigasi, target kita 31 DI (Daerah (Irigasi) dan sudah terealisasi 298 DI,” jelas Asep.

    Dirinya menuturkan bahwa pembangunan di Kabupaten Pandeglang tidak mengalami hambatan meskipun diterjang bencana tsunami pada tahun 2018.

    “Walaupun pada tanggal 22 Desember 2018 terjadi bencana alam tsunami, hal tersebut sangat berpengaruh pada APBD tahun 2019. Namun Pemkab Pandeglang tetap menjaga komitmen dalam pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur melebihi target,” ungkapnya.

    Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat, agar menjaga fasilitas infrastuktur yang telah dibangun.

    “Saat ini ekspektasi masyarakat terhadap infrastruktur jalan sangat besar, dan kami juga menyadari bahwa masih adanya infrastruktur jalan yang perlu penanganan. Oleh karena itu, kami mohon kepada masyarakat agar bersabar dan kami juga berharap kepada masyarakat agar memelihara infrastruktur yang sudah dibangun,” terang Asep.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, jumlah anggaran pembengunan dan pemeliharaan gedung sekolah tahun 2020, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, mencapai Rp 29 miliar.

    “Anggaran Pembangunan/Rehab Sekolah pada tahun 2019 itu mencapai Rp29 miliar, yang terdiri dari PAUD Rp900 juta, SD Rp18,5 miliar, dan SMP Rp9,6 miliar,” kata Taufik.

    Taufik juga menerangkan bahwa Penurunan jumlah siswa di SMPN mengakibatkan pembiaran kerusakan ruang kelas, menghambat capaian kinerja karena tercatat sebagai ruang kelas rusak berat dari tahun ke tahun.

    “Sekolah dengan ruang kondisi layak pakai 84,85 persen, rusak sedang 8,25 persen, dan rusak Berat 6,9 persen,” jelasnya.

    Taufik juga menerangkan bahwa, dalam mengerjakan pembangunan dan pemeliharaan soklah-sekolah, pihaknya menghadapi kendala.

    “Kendala yang kita hadapi pada saat pembangunan gedung dan pemeliharaan gedung sekolah itu, yang pertama kesiapan lahan, terus daerahnya yang rawan bencana, serta kami hanya mengandalkan DAK,” tutup Taufik.

    Selain di Pandeglang, di Kabupaten Serang infrastruktur juga dinilai belum bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat. Dinilai, yang jadi penyebabnya adalah penganggaran infrastruktur masih belum maksimal dikelola.

    “Saya lihat dari secara pembiayaan, masih bergantung kepada pusat. Saya berharapnya, pembiayaan itu dimaksimalkan dari PAD. Jadi bupati baru nantinya harus memaksimalkan PAD Kabupaten Serang,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Serang Fraksi Gerindra Ahmad Suja’i.

    Menurutnya, selain itu terlihat masih lemahnya pembangunan infrastruktur sekolah. Karena terlihat berdasarkan data-data yang ada bahwa kualitas pembangunan bidang fisik sekolah di Kabupaten Serang belum maksimal.

    “Secara 20 persen sudah terpenuhi, namun jika dimasukkan dengan pembangunan fisik masih kurang anggarannya. Sebab itu, kembali lagi, PAD harus ditingkatkan,” jelasnya.
    Sebab itu, dengan kurangnya anggaran yang ada. Alokasi untuk pembangunan fisik menjadi minim dan akhirnya terbengkalai.

    “Harapan kita, bupati selanjutnya harus mendapatkan pemasukan sebanyak-banyaknya untuk pembangunan infrastruktur terutama pembangunan sekolah, agar tidak ada lagi sekolah rusak,” tandasnya

    Terpisah, Kepala DPUPR Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana menyebutkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2017-2020 konsisten. Sebab, pihaknya sudah memiliki Perda percepatan infrastruktur, Perda nomor 3 tahun 2017, dimana di dalam Perda tersebut ditargetkan setiap tahunnya PUPR harus membangun 100 kilometer.

    “Sehingga untuk target 601 kilometer jalan Kabupaten Serang bisa dinyatakan mantap. Dari 100 kilometer, dinas PU rata-rata menganggarkan Rp300 miliar, itu sudah wajib dianggarkan,” ujarnya.

    Sejak tahun 2017, sudah berjalan sampai saat ini. Tetapi untuk tahun ini, dikarenakan ada Covid-19 maka pihaknya melakukan refocusing.

    “Sehingga untuk tahun 2017-2020 sudah konsisten, karena amanah Perda,” ucapnya.

    Ia mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur jalan dalam RPJMD sudah ditarget 601 Kilometer harus sudah terbangun dan sudah dalam kondisi mantap. Sehingga kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Serang saat ini tersisa 40,3 Kilometer.

    “Harusnya di tahun 2021 itu sudah tuntas, jadi sudah sesuai dengan RPJMD. Karena di tahun ini harusnya terbangun kurang lebih 585 Kilometer dan sisanya tinggal 16 kilometer harusnya. Tetapi sekarang masih 40,3 kilometer, karena beberapa sumber dana dari Pemda, dari Gubernur, dan APBD juga disalurkan untuk Covid-19,” ujarnya.

    Hal itu menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya RPJMD. Namun pihaknya rasa seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami keadaan yang sama, semua tidak akan tercapai RPJMD, terkait dengan pembangunan fisik.

    “Karena memang seluruh anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19,” katanya.

    Untuk alokasi APBD infrastruktur selain jalan, juga meliputi diantaranya yaitu jembatan, irigasi, drainase, jalan desa, jalan lingkungan, perpipaan dan lainnya berada di dinas PU dan Perkim. Jadi untuk keseluruhan APBD, ia mengaku tidak mempunyai data detailnya.

    “Kami dan Dinas Perkim mempunyai target yang harus tercapai sesuai dengan RPJMD,” katanya.

    Penanganan tanggul-tanggul penahan banjir, itupun dilakukan oleh PUPR. Oke mengatakan, kebetulan sungai itu sebagian besar penanganannya ada di balai.

    “Kami hanya yang bagian ketiga yang kami tangani. Karena itu warga kabupaten, maka ketika ada pendangkalan atau ada permohonan yang harusnya ke Balai tetapi ada juga yang kesini (PUPR) dan kami rekap dan kami teruskan ke Balai,” katanya.

    Contohnya, beberapa waktu yang lalu, pihaknya mengusulkan lumayan banyak normalisasi sungai ke Balai. Hanya saja, untuk disetujui atau tidak, balai juga memiliki mekanisme sendiri.

    “Tetapi saya yakin dua atau tiga sungai akan disetujui,” ucapnya.

    Saat ditanyai terkait dengan peluang dalam keberhasilan mencapai RPJMD, pihaknya tetap berupaya mengusulkan program-program andalan kepada Pemerintah pusat melalui dana, dan termasuk ke Pemprov juga. Mudah-mudahan, di 2020 ini sekitar 30 kilometer jalan target PUPR akan terbangun.

    “Karena DAK sudah ada tanda-tanda menyetujui dan keuangan juga sudah mulai ada tanda-tanda (pengalokasian anggaran kembali),” terangnya.

    Terkait ketahanan air, Okeu menyuguhkan data hingga tahun 2018 dalam buku saku DPUPR Kabupaten Serang, diantaranya untuk jaringan irigasi yang baik disebutkan sebanyak 97,3 persen. Selanjutnya, untuk kondisi jaringan irigasi rusak ringan dan sedang sebanyak 1,5 persen dan untuk irigasi dengan kondisi rusak parah yaitu sebanuak 1,3 persen.

    “Kami memiliki 282 Daerah irigasi (DI), yang terletak di 15 Kecamatan dan luas areal 18,919 hektare,” katanya.

    Ia mengungkapkan, alokasi anggaran untuk irigasi sekitar Rp17 miliar pertahun. Biasanya, mencapai Rp20 miliar, akan tetapi sekarang karena pendapatan daerah juga berkurang, ditambah penanganan Covid-19, jadi hanya sekitar Rp17 miliar.

    “Alhamdulillah untuk DAK irigasi yang tadinya dicoret oleh pusat melalui Perpres 72, tetapi di pertengahan tahun dimunculkan lagi. Jadi tahun ini ada dua paket (datanya ada di ULP),” tandasnya.(CR-02/MUF/PBN/ENK)

  • Inovasi Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi

    Inovasi Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi

    PEMBELAJARAN luar jaringan (luring) atau tatap muka dan dalam bahasa Inggris di sebut ofline masih dalam tahap perencanaan, yaitu awal 2021. Saat ini, siswa dan mahasiswa masih terus melaksanakan proses pembelajaran dalam jaringan (daring), sehubungan dengan masih tingginya penyebaran covid-19.

    Bagi sebagian siswa, proses belajar daring merupakan hambatan, karena terbatas dengan sinyal, sarana dan prasarana. Meski sebagian masyarakat menganggap bahwa itu tidak menjadi masalah.

    Namun, ada satu kata yang mungkin saja dirasakan oleh semua siswa dan orang tua siswa, yaitu membosankan. Seperti kita ketahui, dalam delapan bulan terakhir ini, siswa harus belajar di rumah, lengkap dengan segala bentuk permasalahan, mulai dari bosan, keterbatasan sarana, dan tentu saja kurang asyik.

    Ada fakta yang kurang menggembirakan dari proses pembelajaran daring ini. Pembelajasan daring yang menjadi persoalan adalah pertama guru yang selama ini dilatih untuk persiapan pembelajaran daring dengan biaya mahal, relatif tidak berhasil. Dalam pengertian, tidak semua guru tidak berhasil, tetapi ada fakta bahwa para guru “kolonial” yang kurang cepat beradaptasi dengan situasi pandemi sekarang ini.

    Covid-19 memang memaksa kita untuk berubah. Berubah untuk menyesuaikan dengan era baru informasi, di mana tanpa harus bertatap muka, kita bisa menyampaikan pesan, menyampaikan materi pembelajaran dan juga bisa melaksanakan kegiatan rapat penting sekalipun.

    Istilah baru “the power of kepepet” mungkin pantas disematkan dalam kondisi kita sekarang ini. Di mana, guru dipaksa untuk melakukan proses pembelajaran secara daring dan karyawan/pegawai dipaksa bekerja dari rumah (work from home).

    Para tenaga pendidik sudah dipersiapkan untuk menghadapi proses pembelajaran daring, seperti bagaimana membuat presentasi, power point dan tentu saja melakukan pembelajaran secara daring.

    Berbeda dengan guru atau tenaga pengajar, orang tua banyak yang dihadapkan pada persoalan pengadaan alat. Apakah semua memiliki kesanggupan memiliki telepon genggam, bukan telepon genggam biasa tetapi telepon pintar (smartphone).

    Padahal, dalam proses pembelajaran daring peran orang tua sangat besar. Guru yang sudah diberi kompetensi pedagogik, termasuk bagaimana mengajar dengan pendekatan psikologis masih mengalami masalah dalam proses pembelajaran daring. Lalu bagaimana masyarakat yang tidak diberi kompetensi. Guru sudah didik dalam bidang atau kompetensi tertentu, tetapi orang tua banyak yang tidak memiliki kemampuan. Kalaupun para orang tua banyak yang berpendidikan, tetapi boleh jadi sudah banyak yang lupa, karena mereka tidak fokus dalam proses pembelajaran.

    Belum lagi, sekarang ini sudah mengalami banyak perubahan dalam kebiasaan hidup masyarakat. Dulu rumah itu adalah madrasah, di mana orang tua atau setidak-tidaknya ibu bisa membimbing anak-anaknya saat di rumah. Sekarang sudah bergeser, karena kedua orang tua banyak yang bekerja.

    Dulu hanya ayahnya yang bekerja. Dalam kultur agraris, ibu di rumah. Jadi relatif memiliki banyak waktu untuk mengatur anak. Sementara sekarang, meskipun ada kebijakan tidak masuk kantor atau bekerja di rumah (WFH), dia harus tetap bekerja.

    Apa yang harus dilakukan agar proses belajar mengajar daring tetap optimal. Tentu saja dibutuhkan suatu inovasi agar belajar daring efektif. Guru harus betul-betul merumuskan tujuan pendidikan. Guru harus menentukan beberapa kompetensi, tidak perlu semua kompetensi.

    Kalau satu dua kompetensi sudah dimiliki maka yang lain akan mengikuti. Misalnya kalau anak sudah bisa membaca tinggal meneruskan dengan kebiasaan membaca (habit reading). Kalau di kurikulum ada sepuluh kompetensi, dalam kondisi pembelajaran daring sekarang ini, cukup diambil dua saja

    Siapa yang akan menentukan dua kompetensi prioritas, tentu saja para guru atau guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Antara guru bisa bersepakat bahwa dari sepuluh kompetensi, hanya dua kompetensi saja. Bukan ditentukan oleh pemerintah, karena khawatir menjadi keputusan politik, bukan berdasarkan keputusan akademik.

    Setelah ada keputusan kempetensi apa saja yang akan diambil, baru para guru memikirkan bagaimana cara penyampaian pelajaran daring agar bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Misalnya penyajian materi dengan menggunakan pendekatan animasi. Dengan pendekatan itu, anak-anak tidak bosan.

    Bagaimana kita mengevaluasi keberhasilan anak dalam belajar daring, harus melibatkan orang tua. Cara mengevaluasinya adalah dengan menggunakan projek. Orang tua beserta anak melakukan projek, misalnya soal kecakapan hidup. Bagaimana aktivitas anak membantu orang tua, seperti mencuci piring dibuat rekaman atau membiasakan diri bercocok tanam.

    Dengan pola itu, tidak perlu dijelaskan bagaimana tahapan cuci piring atau pelajaran biologi mengenal tanaman. Kelebihannya, proses belajar dengan pendekatan projek, tidak menjadi beban bagi orang. Sebaliknya, justru membantu meringankan beban orang tua.

    Intinya, selama guru bisa berinovasi, pendekatan pelajarannya tepat dan sesuai tahapan perkembangan peserta didik kultur milenial, tahapan evaluasi melalui pendekatan projek dengan melibatkan orang tua maka tidak ada problem, malah bisa menyenangkan. Dalam proses pemilihan kita mengenal efek ekor jas (coat-tail effect), dengan kata lain pihak lain akan mengikuti seseorang yang dianggap panutan.

  • Apel Siaga Disebut Tak Koordinasi Dengan Polda, FPUIB: Fitnah

    Apel Siaga Disebut Tak Koordinasi Dengan Polda, FPUIB: Fitnah

    SERANG, BANPOS – Perwakilan FPUIB merasa aneh dengan statemen dari Polda Banten, terkait tidak adanya koordinasi antara FPUIB dengan Polda mengenai kegiatan apel siaga yang mereka gelar. Padahal, FPUIB mengaku sudah 4 kali melakukan koordinasi.

    Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara FPUIB, Abu Wildan. Ia mengatakan, merupakan kekeliruan bahkan berujung fitnah ketika Polda Banten yang diwakili Kabid Humas, mengatakan pihaknya tidak melakukan koordinasi.

    “Yang beredar pada pemberitaan media dan mengatakan kami tidak melakukan koordinasi itu fitnah. Tolong jangan bilang kami tidak koordinasi, sudah 4 kali kami koordinasi dengan Polda,” ujarnya kepada BANPOS, Rabu (25/11).

    Sebagai penanggungjawab di lapangan, ia mengaku merasa difitnah dengan pernyataan tersebut. Bahkan ia mengaku, lebih sulit untuk berkoordinasi dengan Polda ketimbang mempersiapkan kegiatan yang melibatkan ribuan orang tersebut.

    “Yah benar, justru saya lebih capek ngadepin aparat untuk berkoordinasi, ketimbang persiapan kegiatan yang melibatkan ribuan orang ini,” ucapnya.

    Untuk diketahui, dalam salah satu pemberitaan di media lokal Banten, Edy mengatakan bahwa hingga Senin kemarin pihaknya belum menerima koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan apel FPUIB. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak membuat kegiatan yang melibatkan kerumunan. (DZH)

  • FPUIB Padati Ats-Tsauroh, Syafrudin Orasi di Mobil Komando

    FPUIB Padati Ats-Tsauroh, Syafrudin Orasi di Mobil Komando

    SERANG, BANPOS – Massa apel siaga dari FPUIB akhirnya menggelar deklarasi di Masjid Ats-Tsauroh. Hal tersebut lantaran pihak kepolisian mengadang di depan gerbang masjid.

    Selain itu, hadir pula Walikota Serang, Syafrudin, yang meminta kepada massa agar tidak melanjutkan niatnya menggelar deklarasi di Alun-alun Kota Serang. Bahkan, Syafrudin sampai melakukan orasi di atas mobil komando.

    Pantauan BANPOS di lapangan, ribuan massa terus memadati masjid Ats-Tsauroh. Massa tersebut berasal dari berbagai usia, mayoritas merupakan santri-santri. Berdasarkan bendera yang dibawa, banyak dari santri tersebut berasal dari Kabupaten Tangerang.

    Sementara di luar, Polisi menyiagakan personelnya beserta kendaraan-kendaraan mereka. Satuan Brimob pun terlihat berjaga-jaga dengan pakaian lengkap mereka.

    Dalam orasinya, Syafrudin meminta kepada massa agar terus menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan. Ia juga meminta agar deklarasi dapat dilakukan di Masjid Ats-Tsauroh dan meminta massa segera membubarkan diri pascadeklarasi.

    “Kami tidak ingin aksi ini menjadi klaster baru penyebaran Covid di Kota Serang. Saya ingin Kota Serang itu sehat,” ujarnya di hadapan ribuan massa.

    Usai Syafrudin menyampaikan orasi, massa pun akhirnya mengikuti imbauan dari Syafrudin untuk melakukan deklarasi di Masjid Ats-Tsauroh. Usai deklarasi, massa pun membubarkan diri secara teratur. (DZH/PBN)

  • Ada Instruksi Duduki Alun-alun Usai Apel Pilkada Polda Banten

    Ada Instruksi Duduki Alun-alun Usai Apel Pilkada Polda Banten

    SERANG, BANPOS – TNI, Polri dan Pemprov Banten menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi Pilkada 2020 di Alun-alun barat. Ratusan personel dari TNI dari berbagai kesatuan, Polri dan Satpol PP disiagakan dalam apel tersebut.

    Dalam apel itu, ditegaskan pula bahwa penerapan protokol kesehatan sangat penting untuk ditegakkan. Apalagi Pilkada dapat dipastikan diikuti oleh jutaan warga di Banten.

    Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar, dalam konferensi pers mengimbau kepada masyarakat agar tidak ikut menghitung suara masuk pada perhelatan Pilkada nanti. Sebab, hal tersebut akan menimbulkan kerumunan massa.

    “Sudah lah, tunggu lah hasilnya di rumah saja. Karena situasinya beda. Seumur republik ini, baru hari ini pemilu ada pandemi Covid. Sangat khas, ini momen kesadaran masyarakat,” ujarnya, Rabu (25/11).

    Usai konferensi pers, apel pun dibubarkan oleh inspektur upacara. Di akhir, inspektur upacara memberikan perintah agar seluruh pasukan untuk tidak membubarkan diri, dan tetap menduduki Alun-alun Barat Kota Serang.

    “Seluruh pasukan agar tidak membubarkan, duduki Alun-alun agar tidak digunakan oleh pihak lain,” tandas dia.(DZH/PBN)

  • Dugaan Afiliasi Politik, JRDP Desak Bawaslu Telusuri Rekam Jejak KPPS

    Dugaan Afiliasi Politik, JRDP Desak Bawaslu Telusuri Rekam Jejak KPPS

    PANDEGLANG, BANPOS – Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP), menemukan ribuan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun 2020, rentan berafiliasi dengan salah satu Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati.

    Koordinator Pemantauan JRDP Pandeglang, Febri Setiadi mengungkapkan, sebanyak 827 petugas KPPS berprofesi sebagai Perangkat Desa, 716 orang merupakan Ketua RT dan RW, 381 orang anggota BPD dan 254 orang berprofesi sebagai PNS.

    “Ini berdasarkan dari penelusuran rekam jejak yang kami lakukan di 30 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang,” terang Febri dalam Konferensi Persnya disalah satu cafe di Pandeglang, Selasa (24/11).

    Febri menerangkan, meski hal itu tidak melanggar aturan, tetapi seharusnya dalam seleksi calon anggota KPPS, pihak KPU mempertimbangkan rekrutmen anggota KPPS.

    “Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat 1a, Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa seleksi penerimaan anggota KPPS harus memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS. Beberapa profesi atau latarbelakang anggota KPPS itu, memeliki keterkaitan dengan pasangan calon petahana, yakni Irna Narulita – Tanto Warsono Arban,” ucapnya.

    Pihaknya juga meminta kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang, agar segera melakukan penelusuran anggota KPPS.

    “Untuk itu, kami meminta Bawaslu Pandeglang melakukan penelusuran rekam jejak calon anggota KPPS yang merupakan RT, RW, anggota BPD serta yang berprofesi sebagai perangkat desa dan PNS,” ungkap Febri.

    Sementara itu, Koordinator Umum JRDP, Ade Bukhori Akbar mengatakan, bahwa pihaknya juga telah menemukan banyaknya percakapan di grup-grup whatsapp RT dan RW, yang banyak melakukan percakapan kampanye dan mengunggah beberapa bahan atau materi kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang nomor urut 1, Irna-Tanto.

    “Untuk itu, kami (JRDP-red) mendesak KPU Kabupaten Pandeglang dengan kewenangannya, agar mempertimbangkan kembali penetapan calon anggota KPPS yang diduga terafiliasi dengan paslon Petahana, dengan berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 476, tanggal 7 Oktober 2020,” imbuhnya. (CR-02/PBN)

  • Tampil Tanpa Teks Saat Debat Publik Pilkada, Konsep Helldy-Sanuji Siap Melayani Bukan Dilayani

    Tampil Tanpa Teks Saat Debat Publik Pilkada, Konsep Helldy-Sanuji Siap Melayani Bukan Dilayani

    CILEGON, BANPOS – Debat Publik sesi pertama calon walikota dan wakil walikota Cilegon baru saja usai digelar, Sabtu (21/11) kemarin, di salahsatu stasiun TV Nasional. Dimana, dari keempat pasangan calon (Paslon) tersebut, telah menyampaikan visi misi dan program-program yang mereka tawarkan untuk Kota Cilegon dimasa mendatang.

    Namun ada yang berbeda dari paslon nomor urut 4, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta (Helldy-Sanuji). Dimana, saat menyampaikan visi misi dan program-program kerja untuk mewujudkan Kota Cilegon lebih baik, Helldy-Sanuji menyampaikan tanpa membaca teks.

    “Untuk mewujudkan Kota Cilegon yang baru, modern dan bermartabat. konsep kami ke depan melayani bukan dilayani. Cilegon modern menjadi adaptif terhadap teknologi, fasilitas umum, kepuasan masyarakat harus terukur. Cilegon bermartabat adalah Cilegon kota santri di mana nilai-nilai budaya Cilegon, kami ingin Cilegon bersaing dengan kabupaten kota lain,” ujar Helldy, saat menyampaikan visi-misi yang diberikan moderator.

    Adapun dalam menyampaikan program kerja, Calon Wakil Wali Kota Cilegon nomor urut 4 Sanuji Pentamarta mengatakan, bahwa Helldy-Sanuji memiliki lima program utama yang dapat membawa Kota Cilegon lebih sejahtera.

    “Kami memiliki lima program utama. Yaitu pemerintahan, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan peradaban. Pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari korupsi. Konsepnya melayani, jabatan pemerintahan dikelola secara profesional, dan smart city dan good governance,” ujarnya.

    Diketahui diakhir segmen penyampaian visi misi dan program-program Helldy-Sanuji, Helldy terharu melihat situasi kondisii Cilegon saat ini, dimana pendidikan yang belum merata menimbulkan pengangguran yang banyak. Sehingga keluar mengalir dari hati yang sangat dalam, untuk adanya harapan kepada masyarakat miskin ke depan, bisa mengecam pendidikan hingga sampai sarjana, dan masalah pengangguran dapat teratasi. (RUL)

  • Wartawan Detak Banten, Tb. Faizudin Tutup Usia

    Wartawan Detak Banten, Tb. Faizudin Tutup Usia

    SERANG, BANPOS – Pada gilirannya, semua orang nanti pasti akan merasakan yang namanya kematian. Seperti yang dirasakan oleh wartawan Detak Banten, Tb. Faizudin, yang juga merupakan anggota Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS).

    Almarhum yang kerap disapa Mang Faiz merupakan pria yang humoris. Setiap menjalankan kerja liputan bersamanya, selalu diiringi oleh gelak tawa.

    Disisi lain, Almarhum merupakan pekerja keras. Meskipun tugas liputan berada di pelosok daerah, ia pasti mengejarnya demi memberikan informasi kepada masyarakat.

    Istri Almarhum, Iis, menerangkan bahwa Almarhum Faiz sudah sejak hari Rabu yang lalu merasakan sakit. Mulanya, Almarhum mengaku bahwa dirinya masuk angin. Namun rasa sakitnya berpindah-pindah.

    “Tapi Almarhum enggak mau diperiksa, cuma minum tolak angin sama diurut. Pas habis diurut itu agak mendingan,” ceritanya kepada awak media, Senin (23/11).

    Saat sedang sakit, Almarhum Faiz sempat meliput ekspos kasus madu palsu di Polda Banten. Namun setelahnya, Almarhum Faiz kembali drop. “Anginnya pindah ke pinggang dan ke kaki. Sampai ngga bisa jalan. Terus diurut lagi, agak mendingan,” terangnya.

    Pada Senin pagi, Iis melihat bahwa wajah dari Almarhum sudah dalam keadaan pucat, bibir kebiruan, tangan kirinya dalam keadaan keram dan kaki kebiruan. Selain itu, napas dari Almarhum pun sudah agak berat.

    “Sempet ngeluarin burung, napasnya kecapean. Dibawa ke Puskesmas pagi. Saking gak kuat jalan, motornya dibawa masuk ke rumah karena Almarhum gak bisa jalan. Posisinya di tengah diapit saat di motor,” tuturnya.

    Sampai di Puskesmas, keluarga sempat mendenger bahwa Almarhum dalam keadaan koma. Tak lama kemudian, Almarhum dinyatakan meninggal dunia. Saat itu langsung dibawa ke rumah duka.

    Ketua PWKS, M. Tohir, mengatakan bahwa Almarhum Faiz merupakan wartawan senior yang menjadi panutan wartawan-wartawan junior di Serang. Faiz mengajarkan kepada para jurnalis bagaimana membuat berita yang berbeda dari yang lain agar menarik.

    “Ia adalah tipe wartawan yang ingin membuat berita eksklusif agar pembaca mendapatkan informasi eksklusif juga dari media yang mereka ikuti,” ungkapnya.

    Dalam mewawancarai narasumbernya, ia selalu mendalam menggali informasinya. Pemberitaannya pun, kata Tohir, selalu memiliki sudut yang berbeda dengan pemberitaan lainnya.

    “Untuk bisa mendapatkan berita bagus itu, maka Faiz akan berusaha menggali angle yang menarik ketika melakukan kerja jurnalistik. Ia tidak mau berita yang biasa-biasa saja. Ia adalah wartawan yang menjiwai profesinya,” ucapnya.

    Ia mewakili keluarga besar PWKS mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. “Selamat tinggal, Mang Faiz. Semoga Allah melapangkan kuburmu. Amin,” tandasnya. (*)

  • Efektivitas Pembelajaran Daring dalam Pembinaan Moral Anak

    Efektivitas Pembelajaran Daring dalam Pembinaan Moral Anak

    TRANSFER ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) dari tenaga pendidik terhadap siswa, baik melalui luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring) boleh jadi akan efektif. Karena pada era teknologi informasi sekarang, orang bisa dengan bebas berkomunikasi dengan siapa pun. Bebas berkomunikasi tanpa mengenal ruang dan waktu.

    Begitupun dalam proses pembelajaran, siswa dan guru bisa tanpa batas waktu melakukan transfer ilmu pengetahuan. Umpan balik (feed back) juga bisa dengan cepat dilakukan siswa, ketika memang ada hal yang perlu ditanyakan, minta penjeasan lebih lanjut dan memberi tanggapan, termasuk jawaban atas pertanyaan guru.

    Jadi, kalau sekadar transfer ilmu pengetahuan, sepertinya tidak ada masalah. Hanya, proses pembelajaran itu bukan hanya sekadar mampu mentransfer ilmu pengetahuan dan siswa memahami apa yang disampaikan para gurunya, tetapi lebih dari itu, akhir dari proses pendidikan adalah membangun karakter dan membangun moral anak.

    Bagaimana setelah mengikuti proses pendidikan, anak bukan hanya mengetahui tata cara hormat terhadap orang tua, tetapi juga bagaimana menunjukkan rasa hormat terhadap orang tua.

    Apakah proses pembelajaran daring efektif untuk memperbaiki moral anak? Untuk mengetahui itu, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa moral ada tiga, ada pengetahuan dan pendidikan moral, perasaan moral dan sikap moral.

    Daring bisa menumbuhkan pengetahuan moral anak atau kemampuan membedakan yang baik dan buruk, seperti melalui tayangan video ada anak membuang sambah sembarangan dan ada anak membuang sambah di tempat sampah. Anak ditunjukan mana bagaimana cara membuang sampah yang benar dan membuang sampah secara sembarangan. Jika ada anak sudah mampu membedakan maka sudah terjadi pengetahuan moral dan itu bisa melalui daring.

    Perasaan moral bisa ditunjukan dengan bagaimana perasaan kita kalau menunggu lama. Misalnya anak ditunjukan pembelajaran melalui penayangan sebuah video seseorang yang sedang menunggu seseorang. Dalam video itu digambarkan bagaimana perasaan seorang anak ketika dihadapkan dalam posisi menunggu, apalagi menunggu dalam waktu yang sangat lama. Intinya akan tergambar bahwa menunggu sangat membosankan.

    Maka pesan yang diharapkan dari penayangan itu adalah anak tidak datang terlambat, karena dia tahu betapa kesalnya anak-anak lain, ketika menunggu dirinya.

    Soal sikap moral bisa dilakukan dengan memberikan keteladanan terhadap anak didik. Sikap moral juga soal pilihan (choicde), lalu anak menentukan pilihan, seperti setuju atau tidak setuju. Pada batasan seperti itu pendidikan moral bisa dilakukan dengan daring.

    Kebanyakan orang mendefinisikan pendidikan moral adalah pembiasaan dan keteladanan. Ketika bicara keteladanan dan pembiasaan tidak bisa dilakukan dengan daring.

    Dalam situasi daring, guru harus mengerti pendidikan moral, karena ketika tidak mengetahui berpotensi terjadi miss konsepsi, dan tidak bisa membedakan pengetahuan perasaan moral, dan sikap koral. Kalau hanya mengetahui pengetahuan moral maka proises pembelajaran daring menjadi gagal.

    Jika sudah mengetahui, evaluasinya sangat sederhana. Guru cukup memberikan projek terhadap anak didik, seperti projek aktivitas keseharian (daily activity).

    Inti dari pendidikan bermutu adalah guru yang bermutu, Oleh karena itu, harus ada peningkatan mutu guru. Kedua jika pengetahuan tentang moral tidak merata atau hanya mengetahui tentang pengetahuan moral maka suka atau tidak suka kita kembali kepada pikiran lama bahwa pendidikan moral melalui pembiasan dan keteladan dan kebiasan dan keteladan tidak bisa melalui daring.