BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • CEO KABA Grup Ajak Boikot Produk Prancis

    CEO KABA Grup Ajak Boikot Produk Prancis

    CILEGON, BANPOS — Salah satu pengusaha muda asal Ciwandan Kota Cilegon, Muhammad Sofiyan turut memprotes sekaligus mengajak perusahaan yang tergabung dalam KABA Group untuk memboikot produk-produk asal Prancis akibat dari pernyataan Presidennya Emmanuel Marcon yang dianggap kontroversial.

    Chief Executife Officer (CEO) dari Kaba Group Holding Company ini mengatakan, seorang kepala negara semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai tinggi perdamaian, sehingga cita-cita perdamaian dunia dapat terwujudkan.

    Sofiyan percaya bahwa salah satu kekuatan negara ada pada perekonomiannya. Sehingga ia mengajak kepada beberapa perusahaan yang tergabung dalam group perusahaannya untuk tidak berbelanja produk-produk asal Prancis.

    “Saya melihat pernyataan Emmanuel Marcon Presiden Prancis yang muncul diberbagai media nasional menyinggung perasaan umat muslim di dunia, oleh karena itu kami protes dan akan memboikot produk-produk asal Prancis,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (29/10/2020).

    Lebih lanjut ia mengatakan saat ini adalah masa dimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan diperingati dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi terakhir di penghujung zaman.

    “Nabi Muhammad adalah nabi pembawa penerang dikala umat diseluruh dunia dalam kegelapan, serta sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan mengajarkan ahlak mulia bagi umat seluruh di dunia,” tutupnya. (LUK)

  • Ormawa Cilegon Ajak Aktualisasikan Nilai Sumpah Pemuda

    Ormawa Cilegon Ajak Aktualisasikan Nilai Sumpah Pemuda

    CILEGON, BANPOS – Peringati Hari Sumpah Pemuda, Forum Mahasiswa Cilegon Menggelar seminar online bertemakan Mengaktualisasi Nilai-Nilai Sumpah Pemuda 1928 Dalam Mengisi Kemerdekaan Indonesia di Masa Pandemi dan Pasca Pandemi, Rabu (28/10/2020) malam.

    Forum Mahasiswa Cilegon terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Cilegon, Satuan Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kota Cilegon, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE AL-Khairiyah.

    Hadir sebagai Keynot Speak Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono dan narasumber Ketua Presidium GMNI 2015-2017 sekaligus Sekjend DPP PGK Chrisman Damanik.

    Ketua Pelaksana Aan Faisal mengatakan, tujuan digelarnya webinar tersebut agar terwujudnya rasa persatuan pemuda mahasiswa dan kesatuan Indonesia secara utuh serta membangkitkan rasa nasionalisme jiwa pemuda mahasiswa Indonesia.

    “Pada intinya agenda webinar kali ini untuk merefleksikan sejarah sumpah pemuda 1928 dan meningkatkan nilai patriotisme mahasiswa serta membumikan nilai-nilai Pancasila di bumi ulama dan jawara,” ucapnya.

    Menurut Aan, perubahan besar yang terjadi pada bangsa ini tidak terlepas dari peran para pemuda yang pada saat itu cerdas, kritis dan kreatif. Sumpah pemuda 1928 lahir karena langkah strategis yang dilakukan oleh pemuda untuk menyatukan pemuda di seluruh tanah air menjadi satu bangsa dan satu bahasa.

    “Peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan serta pembangunan nasional telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bangsa,” ucapnya.

    Kepeloporan pemuda, kata dia dalam pembangunan bangsa dan negara harus dipertahankan sebagai generasi penerus yang memiliki jiwa pejuang, perintis dan kepekaan terhadap sosial, politik dan lingkungan.

    “Maka hal tersebut dibarengi pula oleh sikap mandiri, disiplin, dan memiliki sifat yang bertanggungjawab, inovatif, tangguh, jujur, berani dan rela berkorban dengan dilandasi oleh semangat cinta tanah air,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kapolres Cilegon, AKBP Sigit Haryono selaku Keynot Speak Webinar, mengajak mahasiswa Cilegon untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda dengan menjaga persatuan bangsa dan berperang melawan Pandemi Covid-19.

    “Sejarah bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari peran mahasiwa. Oleh karenanya teman-teman mahasiswa Cilegon harus aktif menyampaikan aspirasi dan kontribusi pemikiran yang baik kepada pemerintah. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab mahasiswa,” tandasnya. (LUK)

  • Omnibuslaw, Inovasi atau Mengebiri?

    Omnibuslaw, Inovasi atau Mengebiri?

    CILEGON, BANPOS – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Universitas Tirtayasa (Untirta) menggelar webinar bertemakan Omnibus Law Mengebiri atau Inovasi, Rabu (28/10).

    Hadir sebagai pembicara, ketua BNP2TKI 2014-2019 Nusron Wahid, Tenaga Ahli Fraksi VII DPR Prilo Sekudiari, Dekan Fakultas Hukum Untirta Agus Prihartono Permana, Federasi FP KEP Kota Cilegon Udi Iswadi, NGO Rumah Hijau Syaihul Ihsan, dan Ketua HIPMI Kota Cilegon Ahmad Suhandi.

    Dekan Fakultas Hukum Untirta Agus Prihartono Permana, mengatakan mulai dari perancangan sampai dengan disahkannya Omnibus Law melalui sidang paripurna DPR RI masih menuai banyak polemik dari masyarakat umum. Hal ini, kata Dia mengakibatkan lahirnya argumen kritis dari para pakar dan elemen masyarakat. Apalagi selama proses perancangannya, keterlibatan pakar ahli, akademisi, dan masyarakat yang akan terkena dampaknya masih dirasa kurang. 

    “Dalam perancangan dan pembentukan undang-undang, lembaga legislatif harus memerhatikan kesejahteraan dan keinginan rakyat. Lalu meranjak dari pengesahan Omnibus Law, maka akan timbul pertanyaan, rakyat manakah yang diperhatikan kesejahteraan dan keinginannya,” ujarnya.

    “Sudah bukan saatnya gerakan turun ke jalan, saya lebih merekomendasikan mengadakan kajian akademik yang levelnya lebih tinggi sehingga pelampiasan atas kekecewaan terhadap UU yang telah disahkan agar kita bisa berfikir secara objektif sehingga kesimpulan kita tidak prematur,” tutur Agus Pramono.

    “Prosedur Dalam proses pembuatan RUU dilaksanakan pada masa periode DPR yang sedang memangku jabatan, ketika telah habis masa periode tersebut pembahasan tentang RUU yang akan dirancang berbeda lagi karena ditubuh DPR sendiri banyak orang dan pastinya banyak kepentingan”. Sambung Prilo Sukandiari selaku tenaga ahli fraksi VII DPR RI saat ditanya tentang proses pembuatan dan pengesahan RUU ini ketika masa pandemi seolah-olah pemerintah tidak pro dalam proses legislasi. 

    Sementara itu saat ditanya mengenai baik atau tidak UU yang telah disahkan ini bagi Indonesia saat sekarang ini, ketua BNP2TKI 2014-2019 Nusron Wahid, menjelaskan setiap UU yang akan dirancang terlebih dahulu dilihat dari latar belakang sosiologis, filosofis, dan yuridis.

    “Indonesia membutuhkan semangat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa untuk mengatasi tumbuhnya bonus demografi karena yang ditakutkan adalah meledaknya penggangguran. Oleh karena itu diperlukan investasi-investasi agar dampak tadi bisa diatasi,” katanya.

    Terahir ketua BEM FT Untirta Viery Rachmansyah Putra mengatakan, Banyak hal di dalam Omnimbus Law memandang ekonomi adalah kunci utama bahkan memanjakan investor adalah jalan utama, menurut dia contohnya adalah di klaster pendidikan yang dimana perizinan di sektor pendidikan harus melalui perizinan berusaha dan termasuk pula dalam Omnimbus Law terkait industi batu bara yang dimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan adanya pemberian royalti 0% bagi pelaku usaha yang meningkatkan nilai tambah batubara (red-hilirisasi).

    “Secara jelas mahasiswa dan masyarakat menolah omnimbus law karna tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (LUK)

  • Hujan Lebat, 7 Rumah di Cibeber dan Cilograng Terkena Longsor

    Hujan Lebat, 7 Rumah di Cibeber dan Cilograng Terkena Longsor

    BAKSEL, BANPOS – Akibat padatnya intensitas hujan yang melanda kawasan Lebak selatan (Baksel) bagian timur yakni di Kecamatan Cibeber dan Cilograng tujuh unit rumah mengalami rusak. Seperti halnya di Desa Sukamulya Kecamatan Cikotok/Cibeber dilaporkan ada enam unit rumah milik warga setempat terkena longsor, Selasa sore (27/10).

    kejadian serupa di Kampung Cikondang RT 01/02 Desa Cikatomas, Cilograng, satu unit rumah milik Sukandi (42) rusak berat dengan kerugian ditaksir Rp 40 juta, Rabu pagi (28/10).

    Sementara untuk longsor Cibeber, disebutkan, dari enam unit rumah di Cibeber tersebut, satu rumah permanen milik Andi Kurnia Suandi, alamat Kampung Dengklek, RT03 / RW05 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber mengalami rusak berat, Selasa petang (27/10).

    Informasi yang didapat dari Relawan Tagana Baksel menyebut, kronologis kejadian, pada hari Selasa (27/10) sore kemarin terjadi hujan lebat dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Ini mengakibatkan debit air besar dan kuat sehingga membuat area tanah tergerus, selanjutnya terjadilah longsor dan dua rumah hancur.

    “Kejadian selasa sore kemarin di Desa Sukamulya, dan Rabu pagi tadi di Desa Cikatomas. Saat itu hujan lebat membuat tanah bergerak geser kena desakan air kuat, 1 rumah di Kampung Dengkleng rusak parah dan yang 5 di Kampung Ciparay rusak ringan terdampak dan di Cikondang Desa Cikatomas 1 rumah rusak. Ini kita sudah data, dan udah laporkan,” ujar Bandi Bohandi Relawan Tagana Baksel kepada BANPOS, Rabu (28/10).

    Disebutkan Bandi, enam unit rumah tersebut yakni milik :
    1. Andi Kurnia Suandi (35). Rusak berat. TKP Kampung Dengkleng Desa Sukamulya.
    2. Sala (75) Kampung Ciparay rusak ringan
    3. Amir (35) rusak ringan
    4. Ade Hasanudin (36) Kampung Ciparay rusak ringan
    5. Mastari (35) Kampung Ciparay terdampak ringan
    6. Juar (65) Kampung Ciparay terdampak ringan.
    7. Sukandi (42) Kampung Cikondang Desa Cikatomas rusak berat.

    Sementara, kata dia, taksiran kerugian 6 rumah Sumamulya itu mencapai ratusan juta rupiah,

    “Yang di Cibeber untuk kerugiannya setelah kita lakukan pendataan bersama aparat desa ditaksir Rp 300 jutaan,” paparnya.(WDO)

  • Tetap Jaga Prokes, Corona Enggak Ikut Libur

    Tetap Jaga Prokes, Corona Enggak Ikut Libur

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah terus mengingatkan pada masyarakat agar waspada saat memasuki masa libur panjang Maulid Nabi SAW dan cuti bersama pada 28 Oktober sampai 1 November 2020.

    Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito memohon kesiapsiagaan seluruh daerah destinasi wisata untuk antisipasi terjadinya klaster libur panjang.

    Menurut Wiku, pemerintah daerah dan masyarakat harus waspada dan bekerja sama untuk tidak menimbulkan kasus baru dan meningkatakan perawatan Covid-19 agar seluruhnya bisa sembuh.

    “Ingat, pandemi tak mengenal kata libur,” ujar Prof. Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB Jakarta pada Selasa (27/10).

    Satgas Covid-19 tak bosan-bosannya mengingat masyarakat #pakaimasker #jagajarak #hindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun dalam kampanye #ingatpesanibu.

    Wiku menambahkan jumlah penambahan kasus positif selama sepekan terakhir ini mencapai 3.520 orang, dengan kasus aktif 60.685 orang (16,4 persen). Torehan ini masih di bawah angka kasus aktif di dunia yang berada di angka 23,84 persen atau selisih 7 persen di bawah kasus dunia.

    Begitu juga dengan jumlah kasus sembuh sampai saat ini sebanyak 322.248 orang (81,3 persen), sedikit lebih tinggi dari perolehan kasus sembuh dunia yang mencapai 73,49 persen. Kasus sembuh di dunia belakangan ini cenderung menurun sedangkan kasus sembuh di Indonesia meningkat.

    “Ini kabar baik yang perlu dipertahankan, angka kesembuhan bisa naik terus, sehingga tidak ada yang meninggal,” ujarnya.

    Adapun jumlah kasus meninggal dalam sepekan ini menyentuh angka 13.512 orang (3,4 persen) masih di atas rata-rata dunia yang berada di 2,6 persen.

    Dalam pekan ini, lanjut Wiku, perkembangan kasus positif Covid-19 cenderung menurun sebesar 4,5 persen. Ini perkembangan ke arah lebih baik karena kasus positif mengalami penurunan.

    Kabar baik berikutnya juga dialami tiga provinsi yang pekan ini mampu menekan angka penambahan kasus positif mingguan, yakni Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

    Namun pemerintah mengingatkan kepada lima besar provinsi yang mengalami lonjakan penambahan kasus tertinggi. Dengan perincian Jawa Barat naik 627 kasus, Banten 345 kasus, Kepulauan Riau naik 238 kasus, Riau naik 234 kasus, dan Jawa Tengah naik 184 kasus.

    “Kami mohon perhatiannya bagi daerah-daerah yang masih masuk lima besar agar melakukan evaluasi protokol kesehatan di masyarakatnya,” tutur Wiku.

    Meski penambahan kasus positif mingguan menurun, Wiku menambahkan jumlah kasus kematian mengalami kenaikan. Pekan ini peningkatan sebesar 18 persen pada penambahan kematian mingguan.

    Provinsi Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara yang pekan sebelumnya berada di lima besar provinsi dengan angka kenaikan kematian tertinggi berhasil menekan angka kematian pada pekan ini sehinga keluar dari lima besar.

    “Provinsi Jawa Tengah masih bertahan di lima besar kematian tertinggi seperti pekan sebelumnya. Jawa Barat naik 89, Sumatera Barat naik 22, Jawa Tengah naik 16, Kepulauan Riau naik 10, dan Nusa Tenggara Barat naik 7,” tandas Wiku.[MEL/RMCO/PBN]

  • IMDC Bantu Korban Banjir Cigemblong

    IMDC Bantu Korban Banjir Cigemblong

    LEBAK, BANPOS – Banjir yang melanda pemukiman warga kp. Cigemblong Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong membuat Ikatan Mahasiswa Desa Cikaret (IMDC) terpanggil untuk membantu masyarakat yang menjadi korban.

    Belasan anggota IMDC diketahui turut serta turun membantu membersihkan rumah para warga tersebut.

    “Hal ini sebagai bentuk prihatin dan turut serta membantu beberapa rumah warga yang berada di pinggiran sungai sekitar 15 rumah terendam oleh air, dengan ketinggian sekitar 50 cm kurang lebih,” ujar Ketua IMDC melalui rilis yang diterima oleh BANPOS, Selasa (27/10)

    Udin menyatakan, selain rumah warga, diketahui juga masjid, beserta majlis turut terkena banjir.

    Ia berharap, kejadian ini dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat lebih memperhatikan lingkungannya.

    “Pemerintah agar menyediakan bank sampah untuk warga agar tidak membuang sampah ke aliran sungai,” ujarnya.

    Sementara itu, salah satu warga Kp. Cigemblong, Kokom menyatakan, banjir ini terjadi pada sore hari sekitar pukul 16:30 WIB. Genangan banjir mencapai 50 cm dan mulai surut pada malam hari sekitar pukul 22:00 WIB.

    “Bukan hanya saat ini saja, namun setiap tahunpun selalu terjadi yang namanya banjir,” keluhnya.(RLS)

  • Didemo Soal Uang Lobi Untirta, Kejati Banten Tolak Teken Pakta Integritas

    Didemo Soal Uang Lobi Untirta, Kejati Banten Tolak Teken Pakta Integritas

    SERANG, BANPOS – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Komisariat Se-Untirta menggeruduk Kejati Banten. Mereka meminta agar Kejati Banten tidak gembos dalam memproses kasus Internet Desa (Interdes) yang menyeret salah satu pejabat Untirta.

    Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan orasi agar Kejati Banten tidak tergiur dengan dugaan lobi yang dilakukan Untirta, agar pemeriksaan terhadap kasus tersebut berhenti.

    “Kejati jangan gembos. Kami tidak mau proses kasus yang melibatkan Untirta terhenti karena ada upaya lobi yang dilakukan oleh oknum Untirta,” ujar salah satu orator dalam aksinya, Selasa (27/10).

    Selang beberapa lama, perwakilan dari Kejati Banten pun mempersilahkan massa aksi untuk masuk untuk menyampaikan tuntutannya. Terjadi dialog antara mahasiswa dengan perwakilan Kejati Banten.

    Para mahasiswa pun menyodorkan Pakta Integritas agar Kejati Banten benar-benar menjalankan tugasnya secara profesional. Namun, pihak Kejati Banten menolak untuk menandatangani hal tersebut.

    Mereka beralasan bahwa sejak disumpah dalam jabatannya pun, mereka telah menandatangani pakta integritas sehingga tidak perlu lagi menandatangani pakta integritas yang disodorkan oleh mahasiswa.

    Para mahasiswa pun keluar dengan kecewa. Mereka mengatakan bahwa seharusnya Kejati Banten jika benar-benar mau mengusut tuntas kasus itu, tidak perlu takut untuk menandatangani pakta integritas.

    “Jangankan menandatangani, mereka menyentuh pakta integritas kami pun tidak. Kami sangat kecewa. Kami akan bertahan hingga pakta integritas ini ditandatangani,” tegas Ketua Umum HMI MPO Komisariat Untirta Pakupatan, Irkham Maghfuri Jamas.

    Sementara itu, Wakil Kepala Kajati Banten, Ricardo, mengatakan bahwa pihaknya tidak menandatangani pakta integritas dari mahasiswa karena menurutnya, tidak ada kaitannya dengan penegakkan hukum. Ia mengatakan bahwa penandatanganan tersebut hanya normatif saja.

    “Penegakkan hukum ini sudah dijalankan. Dan ini sudah ada upaya paksa. Apa yang harus ditandatangani pakta integritas. Pakta integritas itu kalau belum dijalankan, sedangkan ini sudah berjalan,” ujarnya ditemui di ruang kerjanya.

    Sementara di luar, massa aksi tetap melakukan orasi. Mereka yang kesal dengan enggannya pihak Kejati Banten untuk menandatangani pakta integritas, meluapkannya dengan menggelar salat gaib di depan Kejati Banten.

    “Ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap Kejati Banten. Kami menganggap bahwa penegakkan hukum sudah mati karena Kejati Banten tidak berani menandatangani pakta integritas, yang isinya menegaskan bahwa haram mereka menerima lobi dari pihak manapun,” kata Irkham.

    Sebelum membubarkan diri, massa aksi pun melemparkan kertas agitasi dan pakta integritas yang mereka siapkan, ke dalam Kejati Banten. Mereka pun mengancam akan kembali datang ke Kejati Banten dengan massa yang lebih banyak. (MG-01)

  • Virus Corona Bikin Perceraian Melonjak?

    Virus Corona Bikin Perceraian Melonjak?

    JAKARTA, BANPOS – Kondisi pandemi Covid-19 dinilai rentan terhadap daya tahan keluarga. Kesulitan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) disinyalir menjadi pemicu banyaknya kejadian kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung pada kasus perceraian.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa keluarga perlu beradaptasi dengan segala kemungkinan permasalahan yang timbul selama pandemi.

    Hal itu diyakini akan mampu mempertahankan ketahanan dalam keluarga. “Faktor utama dari adaptasi ini tidak lain adalah pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga secara menyeluruh,” ujarnya saat menjadi pembicara utama The 3rd International Seminar on Family and Consumer Issues (ISFCI): Strengthening Family Resilience During Covid-19, Policy Priorities to Strengthen Family Resilience During Covid-19 yang diadakan Institut Teknologi Bandung secara daring, Senin (26/10).

    Muhadjir menjelaskan ada tiga kategori proses kunci resiliensi atau proses dinamis yang mengarah pada adaptasi dalam menghadapi situasi sulit.

    Pertama, sistem keyakinan keluarga, kedua, pola organisasi, dan ketiga, proses komunikasi. Sistem keyakinan keluarga dapat diartikan sebagai kemampuan keluarga dalam memberi makna secara positif dan optimis terhadap kesulitasn yang dihadapi dengan menempatkan keyakinan terhadap tuhan.

    Sedangkan, pola organisasi salah satunya adalah kemampuan menyesuaikan diri. Lebih lanjut, proses komunikasi adalah kemampuan keluarga dalam memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang dihadapi dan berbagi emosi positif satu sama lain dalam bekerja sama memecahkan masalah.

    “Berjalannya fungsi-fungsi keluarga dengan baik akan melahirkan keluarga sejahtera lahir dan batin serta keluarga berketahanan. Sehingga demikian, akan mewujudkan keluarga berkualitas sebagai landasan atau pondasi dari ketahanan nasional,” ungkapnya.

    Menko PMK juga mengklaim bahwa pemerintah melalui kementerian/lembaga telah melakukan intervensi program atau kegiatan lintas sektor dengan fokus pembangunan keluarga dan keluarga sebagai objek utama penerima intervensi.

    Ia menyebut selain faktor risiko yang bisa mengancam daya tahan keluarga juga terdapat faktor protektif yang ada selama masa pandemi.

    Diantaranya yaitu tingginya kepedulian pasangan dalam membantu pekerjaan satu sama lain. “Selain itu, tingginya komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga serta adanya pembagian peran berimbang dalam hal pengasuhan antara suami dan istri,” tandas Muhadjir.[DIR/RMCO/PBN]

  • Terjadi Lagi, Ibu Hamil di Cihara Ditandu Warga ke Puskesmas

    Terjadi Lagi, Ibu Hamil di Cihara Ditandu Warga ke Puskesmas

    LEBAK, BANPOS – Warga Kabupaten Lebak kembali di hebohkan dengan adanya video yang beredar seorang ibu hamil yang ditandu warga menuju jalan poros desa untuk melakukan persalinan ke Puskesmas.

    Tiah, warga Kampung Bitung, Desa Barunai, Kecamatan Cihara, terpaksa harus ditandu sampai ke jalan poros desa untuk melakukan proses persalinan di Puskesmas Cihara, Selasa (27/10).

    Tiah, ditandu oleh warga dengan peralatan seadanya sampai jalan poros desa yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Peristiwa itu terjadi lantaran kondisi jalan yang rusak dan licin akibat hujan yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Lebak belakang ini.

    Informasi yang di dapat BANPOS, kondisi seperti itu sudah tidak aneh lagi terjadi di wilayah Lebak Selatan Kabupaten Lebak karena terkendala akses jalan yang laik dilalui.

    Karena rasa keprihatinan atas peristiwa yang terjadi, Mimin, warga setempat juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Lebak untuk fokus memperhatikan akses jalan selain program – program lainnya yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Lebak.

    “Iya kami minta ibu Bupati melalui dinas terkait juga fokus terhadap infrastruktur jalan. Karena dengan kondisi jalan yang laik dilalui, tidak saja akan berdampak pada perputaran perekonomian, dalam kondisi seperti ini masyarakat juga tidak merasa khawatir,” katanya

    Tidak hanya akses jalan yang harus menjadi perhatian, Mimin juga berharap kepada Pemkab Lebak agar menyediakan pasilitas kesehatan berupa Pustu lengkap dengan alat kesehatannya di desa terutama untuk proses persalinan ibu hamil.

    “Keberadaan Pustu di desa terutama untuk proses persalinan ibu hamil juga tak kalah penting, dengan jarak tempuh yang jauh ke Puskesmas juga patut menjadi perhatian Pemkab Lebak melalui Dinas Kesehatan,” ungkapnya

    Kondisi tersebut mendapat perhatian dan sorotan tajam dari sejumlah aktivis Lebak Selatan. Seperti disampaikan Sohib. Ia menyayangkan peristiwa seperti itu kembali terjadi di Kabupaten Lebak.

    “Sangat menyayangkan peristiwa yang memilukan itu kembali terjadi di daerah kita. Ini harus menjadi perhatian serius Pemkab Lebak terutama akses jalan,” katanya. (CR-01/PBN)

  • Target Tinggi, KPU Banten Dorong Maksimalkan Sosialisasi Pilkada

    Target Tinggi, KPU Banten Dorong Maksimalkan Sosialisasi Pilkada

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten/ kota penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020, KPU Provinsi Banten menggelar Rapat Evaluasi Kegiatan Sosialisasi pada Pemilihan Serentak tahun 2020 bertempat di Aula KPU Provinsi Banten dengan menghadirkan Ketua, Anggota KPU kabupaten/ kota Divisi Sosdiklih Parmas, Sekretaris dan Kasubag Teknis dan Hupmas KPU kabupaten/kota penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020.

    Ketua KPU Provinsi Banten, Wahyul Furqon mengingatkan bahwa waktu pemilihan tinggal 45 hari dan KPU kabupaten/kota mempunyai waktu yang singkat untuk melakukan sosialisasi.

    “Dengan waktu yang sangat singkat ini maka perlu kita lakukan evaluasi agar pencapain target tingkat partisipasi masyarakat dapat dicapai tentunya dengan strategi dan inovasi dalam melakukan kegiatan sosialisasi,” terang Wahyul Furqon, Senin (26/10).

    Senada dengan Wahyul Furqon, Anggota KPU Provinsi Banten, Masudi juga mengingatkan bahwa dengan adanya pembatasan kegiatan kampanye karena adanya pandemi maka maka KPU diminta untuk mengisi kekosongan itu.

    “Pemilihan ini agak sepi karena calon dibatasi kampanye dan kita diminta untuk mengisi kekosongan itu, agar ada kemeriahan dalam pemilihan sehingga kita dapat mencapai target partisipasi masyarakat. Kita dituntut agar tingkat partisipasi tinggi, sulit memang mencapai target tersebut ditengah situasi masyarakat yang pesimis karena pandemi, inilah tantangan kita bagaimana memanfaatkan waktu serta melakukan inovasi dan memaksimalkan sosialisasi luar ruang,” terang Masudi.

    Kepala Divisi Sosdiklih Parmas KPU Banten, Eka Satialaksmana, yang memimpin rapat evaluasi menjelaskan, dengan durasi waktu yang semakin pendek maka KPU perlu melakukan evaluasi strategi sosialisasi dan mengefektifkan semua strategi sosialisasi

    “Dengan waktu yang semakin dekat ini bagaimana kita dapat mencapai target yang ditetapkan KPU RI sebesar 77 persen, apakah kita optimis dengan target itu dan pada kesempatan hari ini akan disampaikan kepada kawan-kawan soal efektifitas akun medsos yang dikelola KPU kabupaten/kota,” terang Eka Satialaksmana.

    “Ada plus minusnya kegiatan sosialisasi tatap muka dengan toga, tomas, dengan sosialisasi monolog. Tangsel lebih dulu melakukan sosialisasi selain tatap muka. Dalam waktu yang singkat, kita harus bisa melakukan percepatan dan kejar tayang untuk meningkatkan partisipasi, jangan jadi alaasan pandemi, sehingga sosialisasi jadi terhambat, jangan jadi alasan anggaran sehingga sosialisasi terhambat,” imbuhnya.

    Pada kesempatan itu, masing-masing KPU kabupaten/kota menyampaikan kegiatan sosialiasasi yang telah dilaksanakan, rencana kegiatan sosialisasi non tatap muka serta rencana aksi program peningkatan partisipasi masyarakat.(rls)