BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Harapan Madani di Lebak

    Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Harapan Madani di Lebak

    LEBAK, BANPOS – Seiring dengan penyebaran wabah Covid-19 yang belum mereda, bukan menjadi halangan untuk terus bergerak memberdayakan masyarakat. Terutama mereka yang tinggal jauh di pelosok desa agar terwujud masyarakat yang mandiri, terutama dibidang ekonomi dan kesehatan.

    Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di desa, diawali dengan kegiatan menggunakan pendekatan Community Led Total Sanitation (CLTS). Teknis CLTS dimulai dengan menyadarkan masyarakat desa ini tentang kaitannya antara BAB di tempat terbuka dan penyakit-penyakit yang menyebar melalui air.

    LAZ Harapan Dhuafa (Harfa) bersinergi dengan Amal Terbaik Madania, Muslim Tarqiyah Taqwa Foundation (MTTF), menggagas Desa Harapan Madani di Desa Mekarjaya, Kec. Cileles, Lebak, Banten. Ini merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

    “Disaat Covid seperti ini, alhamdulilah masih ada orang-orang yang mau memberi ilmu dan memotivasi kami sehingga lebih mengerti mengenai protokol kesehatan. Program ini sangat luar biasa,” ungkap Kepala Desa Mekarjaya, Juhdi kepada BANPOS, Jumat (23/10).

    Kepala Puskesmas Cileles, Rapei mengungkapkan, bahwa masih banyak masyarakat desa Mekarjaya yang masih BAB sembarangan karena tidak mempunyai jamban sendiri.

    “Tidak semua masyarakat di sini memiliki jamban. Jadi harapannya, Desa Mekarjaya ini dapat menjadi desa ODF (Bebas BAB sembarangan),dan bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lain,” ucap Rapei.

    Direktur Utama LAZ Harapan Dhuafa, Indah Prihanande menuturkan, disisi lain masyarakat juga didorong untuk terlibat dalam pembangunan SAB (Sarana Air Bersih) dan MCK Umum.

    “Kami hadir di sini bersama ATM dan MTTF, untuk melakukan pemberdayaan dibidang ekonomi dan kesehatan. Untuk sementara ini, kami baru fokus di Kp. Binong dan Kp. Wuluku dengan didampingi oleh para pendamping desa. Di sini nanti akan dibangun SAB, pemberdayaan ekonomi, dan ada kegiatan spiritual untuk mendekatkan anak-anak dengan Al-Qur’an,” terangnya.

    Sementara itu, Perwakilan Amal Terbaik Madania, Lidya mengatakan, Program Desa Harapan Madani diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa sehingga dapat tersebar secara menyeluruh di Desa-desa yang lainnya.

    “Terimakasih atas kolaborasi LAZ Harfa, Amal Terbaik Madania, dan MTTF, semoga dapat menjadi jalan untuk mewujudkan masyarakat yang Madani,” imbuhnya. (CR-02/PBN)

  • Tokoh Agama Banten Tolak Anarkisme, Dukung Polisi Usut Aktor Dibalik Demo Rusuh

    Tokoh Agama Banten Tolak Anarkisme, Dukung Polisi Usut Aktor Dibalik Demo Rusuh

    SERANG, BANPOS – Sejumlah tokoh agama Banten bersepakat untuk menolak tindakan anarkisme dalam aksi unjuk rasa. Mereka pun melakukan deklarasi dan pernyataan sikap menolak aksi anarkisme bersama dengan pendekar, tokoh pemuda dan LSM di masjid Ats-Tsauroh seusai salat Jumat.

    Selain itu, para tokoh agama tersebut juga mendukung pihak kepolisian, untuk mengusut aktor intelektual dibalik aksi demonstrasi yang berujung anarkis beberapa waktu yang lalu. Mereka juga mendukung atas penegakkan hukumnya.

    “Tindakan anarkis, jelas dilarang oleh agama. Allah SWT berfirman dalam Alquran: Wala tufsidu fil ardhi ba’da ishlahiha. Haram hukumnya melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi setelah dalam keadaan baik,” ucap salah satu tokoh agama, Embay Mulya Syarief, Jumat (23/10).

    Embay mengatakan bahwa unjuk rasa adalah hak warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun, terdapat norma hukum lain yang tidak memperbolehkan rusuh hingga merusak fasilitas publik saat demo. Ia pun khawatir aksi unjuk rasa yang terjadi saat menjurus pada konflik antar umat beragama.

    Menurut Embay, Islam adalah agama cinta damai. Bahkan Rasulullah mengajarkan dalam kondisi apapun, tidak boleh melakukan perusakan, baik itu binatang, tumbuhan (kecuali yang dimakan), terlebih sarana ibadah.

    “Menyampaikan aspirasi silahkan karena memang hak yang dilindungi undang-undang, namun tidak anarkis dan harus dilakukan dengan cara yang santun. Sesuai ucapan Rasulullah ‘Sayangi yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh yang ada di langit’,” kata Embay.

    Selaku Dewan Pembina Masjid At-Tsauroh, Embay juga mendukung aparat kepolisian melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan serta mengusut tuntas aktor dibalik aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis tersebut.

    “Kami mendukung aparat kepolisian melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan dan mengusut tuntas aktor dibalik kerusuhan serta mendukung langkah penegakkan hukum,” tuturnya.

    Ia mengimbau kepada masyarakat Banten agar tidak terprovokasi adu domba dan berita hoaks yang dapat memecah belah. Masyarakat Banten diharapkan untuk selalu menjaga kondusifitas lingkungan yang aman dan nyaman.

    “Dengan terciptanya suasana yang aman, kita semua dapat beribadah, bekerja serta aktivitas lainnya dengan tenang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga negeri yang telah diberi anugerah yang besar oleh Allah SWT agar selalu kondusif, aman dan nyaman,” tandasnya. (DZH)

  • Makna Hari Santri Bagi Ati Marliati

    Makna Hari Santri Bagi Ati Marliati

    CILEGON,BANPOS – Hari Santri Nasional yang telah ditetapkan oleh pemeriintah pada 22 Oktober, memiliki arti tersendiri bagi Calon Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati.

    Ati Marliati yang maju sebagai calon Walikota Cilegon yang diusung Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NaaDem dan PKB ini punya kesan mendalam terhadap kaum santri. Karenanya, secara khusus ia menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional Ke V tahun 2020.

    Bagi Ati, keterlibatan santri dalam pembangunan bangsa tak perlu diragukan lagi. Sejarah perjuangan bangsa pun mencatat begitu besar andil santri dan ulama berkontribusi dalam proses perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah.

    Di Hari Santri tahun ini pula Ati Marliati berpesan agar kaum santri dapat memainkan perannya memerangi Covid-19.
    Ia berpesan agar masyarakat santri khususnya di Kota Cilegon menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

    Hal itu sejalan dengan tagline hari santri yakni “Santri Sehat Indonesia Kuat”. Keterlibatan santri dalam pembangunan bangsa tak perlu diragukan lagi.

    Terlebih Kota Cilegon yang disebut kota santri hendaknya dirawat bersama dengan menghiduplan, merawat tradisi rutinan pengajian.

    Di Hari Santri Ke V ini pula Ratu Ati Marliati berpesan agar kaum santri dapat memainkan perannya memerangi Covid-19.

    Ia berpesan agar masyarakat santri khususnya di Kota Cilegon menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, hal itu sejalan dengan tagline hari santri yakni “Santri Sehat Indonesia Kuat”.

    “Santri dengan tradisi kedisiplinannya yang kuat harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk terus berkomitmen mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Ati. (BAR)

  • Mantan Dekan FISIP Untirta Diperiksa Kejati

    Mantan Dekan FISIP Untirta Diperiksa Kejati

    SERANG, BANPOS – Mantan Dekan FISIP Untirta, AS, bersama dengan salah satu dosen Untirta diperiksa oleh Kejati Banten. Pemeriksaan tersebut dilakukan berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) Internet Desa, yang menyeret Direktur Laboratorium Administrasi Negara FISIP Untirta, MDH.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, AS datang ke Kejati Banten pada Kamis (22/10) sekitar pukul 09.30 WIB. Ia datang didampingi oleh dua orang rekannya yang tidak diketahui siapa namanya, dan mendampingi sebagai apa.

    Ia berada di ruangan Pidana Khusus untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Sekitar pukul 11.47 WIB, AS pun keluar dari ruangan Pidana Khusus untuk beristirahat dan salat dzuhur.

    BANPOS mencoba untuk mewawancara AS pada saat itu. Namun, AS menolak dan mengatakan bahwa dirinya masih ditunggu untuk kembali dimintai keterangan. AS pada saat istirahat didampingi oleh salah satu rekannya.

    Sekitar pukul 13.00 WIB, AS kembali masuk ke ruangan Pidana Khusus. Dalam pemeriksaan usai istirahat tersebut, AS diperiksa selama kurang lebih tiga jam. AS keluar dari ruang Pidana Khusus sekitar pukul 16.07 WIB dan langsung bergegas menuju mobilnya. Ia menolak diwawancara BANPOS.

    “Gak usah, gak usah,” ujarnya seraya menutup pintu dan menaikkan jendela mobil Pajero Sport berwarna hitamnya. Mobil tersebut pun pergi meninggalkan kawasan Kejati Banten.

    Saat dikonfirmasi, Kasi Penkum pada Kejati Banten, Ivan Siahaan, mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah memanggil dua orang dari pihak Untirta sebagai saksi. Keduanya yakni mantan Dekan FISIP Untirta, AS, dan seorang dosen aktif Untirta.

    “Mereka dipanggil sebagai saksi. Kaitannya dengan kasus internet desa. Mereka sebagai pembicara pada kegiatan tersebut,” tandasnya singkat. (DZH)

  • KPU Cilegon Siapkan TPS Dalam Lapas

    KPU Cilegon Siapkan TPS Dalam Lapas

    CILEGON, BANPOS – Untuk melindungi hak pilih warga Cilegon yang ada dibalik jeruji besi, KPU Kota Cilegon akan menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cilegon yang berada di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

    Kepala Divisi Pencalonan KPU Kota Cilegon Eli Jumaeli mengatakan untuk mekanisme pemungutan suara di lapas tidak berbeda jauh dengan pemungutan di tempat yang lain, namun keamanannya saja yang diperketat. 

    “Karena di sediakan TPS di lapas, ya untuk pemilih yang ada di lapas tidak harus keluar kan, karena sudah kita siapkan TPS di lapas,” kata Eli saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (22/10).

    Di Lapas Cilegon sendiri tercatat ada 186 warga binaan yang mendapatkan kewajiban untuk memilih calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon pada perhelatan pilkada 9 Desember mendatang.

    “Hanya satu TPS, karena pemilihnya hanya ada 186 pemilih,” terangnya. 

    Selain itu, kata Eli pihaknya juga akan memfasilitasi pemilih yang sedang sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri karena Covid-19. KPU akan melakukan TPS keliling atau mobile yang di kawal ketat oleh pihak kepolisian dan pengawas pemilu.

    “Teknis pemungutannya kpps sudah menerima data ada pemilih yang dirawat sehingga pada nanti pemungutan kpps yang mobile kesana keliling dari jam 12 sampai jam satu,” terang Eli.

    Eli menerangkan, sehari jelang pemilihan, pihaknya akan mendata terlebih dahulu pasien yang sedang sakit maupun yang masih isolasi mandiri. 

    “Tentunya sebelum melangkah terkait itu kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait khususnya pihak penanggung jawab di tempat isolasi mandiri. Dan jika masih ada pasien yang mendiami ruang tersebut nanti kita mengarahkan TPS yang terdekat dengan lokasi berlangsungnya isolasi mandiri dengan mendatangi mereka (pasien Covid – 19),” katanya.

    Eli menambahkan, untuk petugas KPPS yang akan mendatangi lokasi tersebut pihaknya akan memfasilitasi Alat Pelindung Diri (APD) seperti Hazmat, masker dan lain-lain.

    “Intinya jika mereka pasien Covid – 19 yang masih mendiami tempat isolasi mandiri yang akan memberikan suaranya pada saat pemilihan berlangsung kita akan akomodir dan bagi para petugas kpps kita akan berikan APD seperti Hazmat dan APD lain yang di butuhkan. Petugas yang keliling juga dikawal pihak kepolisian,” pungkas Eli.

    Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lapas Cilegon Oki Setiawan mengatakan sebelum pelaksanaan tempat pemungutan suara akan di semprot disinfektan terlebih dahulu. Kemudian untuk para petugas dari kpu ataupun saksi-saksi dari paslon yang memasuki area lapas akan di cek suhu terlebih dahulu mengikuti standar protokol Covid-19.

    “Yang masuk ke lapas harus sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti saksi dari pihak paslon, terus kpunya dari wasrik kita cek suhu dan sebelum pelaksanaan, masuk bok steril,” katanya.

    Apabila pada saat di cek suhu ada yang melebihi suhu yang telah ditentukan petugas tidak boleh masuk ke area lapas. Mengingat di dalam penjara sangat riskan karena diisi oleh ribuan napi. Kemudian hanya yang mendapatkan surat tugas saja yang diperbolehkan masuk.

    “Tidak boleh masuk, kita batasi sesuai dengan rekomendasi kpu, harus memiliki surat tugas. Kalau isi lapas sampai hari ini 1.299 napi,” tutupnya.

    Perlu diketahui, KPU Kota Cilegon telah memplenokan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 297.045 pemilih diantaranya laki-laki 149.160 pemilih sedangkan perempuan 147.885 pemilih. Jumlah itu meningkat sebanyak 6.474 pemilih dibanding DPT pada saat Pilpres dan Pileg pada pemilu 2019, yang hanya 290.571 pemilih. (LUK)

  • Cegah Covid-19, Dinkes Banten Gandeng Ormas

    Cegah Covid-19, Dinkes Banten Gandeng Ormas

    SERANG, BANPOS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelompok Masyarakat dalam Program Prioritas Kesehatan tingkat Provinsi Banten di Pandeglang, dengan penekanan pada optimalisasi peran Ormas di Banten dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

    Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Astuti, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinkes Banten untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Banten sekaligus untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan di Banten.

    “Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat berjalan sendiri. Sehingga kami membutuhkan bantuan, support, partisipasi, dan kerjasama dengan masyarakat khususnya ormas di Banten untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Banten,” ujar Ati, Kamis (22/10)

    “Saat ini Pemprov Banten tengah berupaya untuk memerangi penyebaran Covid yang tentu tidak dapat bekerja sendiri. Sehingga pemerintah perlu bantuan ormas yang ada di Banten,” iimbuhnya.

    Ati juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Ormas yang telah berpartisipasi dan bekerjasama dengan Dinkes Banten dalam kegiatan ini.

    Sementara itu, Kasie Promkes Dinkes Banten, Mahmud mmenyatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Dinkes dan 8 ormas di Banten.Diantaranya MUI, FSPP, Aisyiyah, Muslimat, DMI, Pramuka, Majlis Taklim Al Hidayah, ICMI dan Fatayat.

    Mahmud menyatakan, outcome yang diharapkan adalah, setiap ormas dapat melaksanakan kampanye anti Covid melalui jaringan di bawahnya. Baik level kepengurusan di Kabupaten/Kota hingga Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Selain itu sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat disampaikan ormas-ormas tersebut kepada masyarakat Banten di delapan kabupaten dan kota.

    “Sehingga terbentuk kesadaran bersama di tengah masyarakat Banten untuk hidup lebih bersih dan sehat melalui bantuan jaringan ormas se-Banten. Outcome lainnya adalah akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Banten melalui sumber daya yang dimiliki ormas-ormas tersebut,” ujar Mahmud.

    Ketua PW Aisyiyah dan DMI Banten yang hadir dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan optimismenya bahwa Ormas-Ormas di Banten dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Banten tentang PHBS, memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dan pada saat yang sama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Banten.(DZH)

  • Stasiun Rangkasbitung Jadi Stasiun Khusus Kartu Multi Trip

    Stasiun Rangkasbitung Jadi Stasiun Khusus Kartu Multi Trip

    LEBAK, BANPOS – Guna meningkatkan pelayanan kepada para pengguna Kereta Rel Listriik (KRL) dan kereta api lokal di Stasiun Rangkasbitung, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mulai tanggal 3 November 2020 akan menjadikan Stasiun Rangkasbitung menjadi stasiun yang khusus melayani pengguna Kartu Multi Trip (KMT) dan kartu uang elektronik bank.VP Corporate Communications.

    PT KCI, Anne Purba mengtakan, dengan menggunakan KMT maupun kartu uang elektronik bank, pengguna juga akan lebih mudah berganti moda kereta di Stasiun Rangkasbitung.

    “Dengan kebijakan ini, layanan tiket di Stasiun Rangkasbitung hanya dapat menerima transaksi dengan menggunakan KMT, kartu uang elektronik bank, maupun tiket dengan kode QR melalui Link Aja. Para pengguna KRL yang bertransaksi dengan Tiket Harian Berjaminan (THB) dengan tujuan Stasiun Rangkasbitung masih dapat keluar dari gate elektronik stasiun. Mereka yang menggunakan THB Pergi Pulang (PP) juga masih dapat melakukan perjalan kembali dari Stasiun Rangkasbitung. Namun di Stasiun Rangkasbitung mulai 3 November 2020 tidak ada layanan pembelian maupun isi ulang THB,” kata Anne, Kamis (22/10).

    Menurutnya, selama masa pandemi Covid-19, PT KCI terus mengajak pengguna KRL untuk mengurangi transaksi dengan uang tunai. Kebijakan tetsebut meruakan bagian dari upaya untuk memberikan layanan yang mengutamakan kesehatan, karena uang tunai yang sering berpindah tangan dapat menjadi salah satu media penularan covid-19.

    “Selain itu, dengan mengurangi transaksi tunai juga dapat mengurangi antrean di stasiun sehingga dapat memaksimalkan upaya jaga jarak aman,” terangnya.

    Sejalan dengan pemberlakuan stasiun KMT, lanjut Anne, di stasiun Rangkasbitung juga akan dimulai pengaturan baru untuk akses keluar masuk khusus bagi pengguna KRL yang akan melanjutkan perjalanan dengan kereta lokal maupun sebaliknya.

    “Inilah bentuk layanan KCI dalam memudahkan pengguna berpindah moda dari satu jenis transportasi kereta api ke jenis kereta lainnya,” ujarnya.

    Anne menambahkan, bagi pengguna kereta lokal yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan KRL dan telah memiliki KMT atau kartu uang elektronik bank dapat keluar melalui pintu yang terletak di sisi tengah bangunan utama Stasiun Rangkasbitung. Pengguna kemudian menuju gate elektronik untuk melakukan tap masuk KMT atau kartu bank dan selanjutnya naik KRL yang tersedia.

    “Peningkatan layanan ini khusus bagi para pengguna yang hendak berpindah moda dari kereta lokal ke KRL maupun sebaliknya dan sudah memiliki KMT atau kartu uang elektronik bank. Bagi masyarakat calon pengguna KRL maupun kereta lokal yang naik dari Stasiun Rangkasbitung dan pengguna KRL maupun kereta lokal dengan tujuan akhir di Stasiun Rangkasbitung, seluruh pelayanan tap masuk/keluar dan pemeriksaan tiket tetap berlangsung seperti saat ini yaitu melalui Hall Stasiun Rangkasbitung,” terangnya.

    Oleh karena itu, pihaknya berharap para pengguna KRL yang masih menggunakan THB dapat menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut, sebelum berlaku pada 3 November, petugas akan melakukan sosialisasi secara konsisten mengenai perubahan Stasiun Rangkasbitung menjadi Stasiun Khusus KMT.

    “PT KCI juga mengajak seluruh pengguna untuk selalu tertib, menjaga fasilitas stasiun dan KRL, serta mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Informasi lengkap seputar perjalanan KRL dapat dilihat melalui aplikasi KRL Access, sosial media @commuterline, dan call center 021-121,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, Stasiun Rangkasbitung merupakan salah satu stasiun dengan volume pengguna cukup tinggi. Pada September 2020, stasiun ini rata-rata melayani 4.396 pengguna KRL setiap harinya. Setiap harinya Stasiun Rangkasbitung melayani 72 perjalanan KRL lintas Rangkasbitung/ Maja/ Parung Panjang/ Serpong/ Tanah Abang PP dan 8 perjalanan kereta lokal relasi Rangkasbitung-Merak PP.(dhe/pbn)

  • Dugaan Korupsi Pengadaan Tablet Dindikbud KCD Lebak dan Pandeglang Ditindaklanjuti

    Dugaan Korupsi Pengadaan Tablet Dindikbud KCD Lebak dan Pandeglang Ditindaklanjuti

    SERANG, BANPOS – Kejati Banten mulai menindaklanjuti laporan dari Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan handphone tablet di Dindikbud Provinsi Banten KCD Lebak dan Dindikbud Pandeglang.

    Kasi penerangan hukum (Penkum) pada Kejati Banten, Ivan Siahaan, mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan ALIPP dan berkoordinasi dengan Kejari Lebak dan Pandeglang untuk proses lebih lanjut.

    “Terhadap laporan mereka (ALIPP) sudah diproses. Untuk kelancaran proses pemeriksaan ini kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kejari Lebak dan Pandeglang untuk pemeriksaannya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/10).

    Ia mengatakan, keputusan agar pemeriksaan dilakukan oleh masing-masing Kejari diambil agar adanya efisiensi waktu dan tenaga. Sebab apabila pemeriksaan tetap dilakukan di Kejati Banten, dinilai kurang efektif.

    “Karena kan kalau kesini tidak efektif. Apalagi ini menyangkut beberapa kepala sekolah. Kalau guru-guru disuruh kesini kan kasian, jadi lebih dekat mereka diperiksa oleh Kejari masing-masing daerah,” ucapnya.

    Kendati diperiksa oleh Kejari masing-masing daerah, namun Ivan mengatakan bahwa proses dugaan kasus yang dilaporkan oleh ALIPP tersebut masih tetap berada di Kejati Banten.

    “Jadi ini agar mereka (yang diperiksa) tidak perlu datang ke Kejati Banten. Tetap yang mengkoordinasikan itu dari Kejati Banten, pemeriksaan dilakukan oleh masing-masing Kejari,” ucapnya.

    Menurut Ivan, saat ini pihaknya berada pada proses pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (Puldata dan pulbaket). Hal tersebut berangkat dari hasil telaah berkas laporan yang dilampirkan oleh ALIPP kepada mereka.

    “Sekarang itu yang penting kejadian itu benar atau tidak. Itu nanti di daerah. Setelah benar kejadian itu ada, maka kami akan lihat apakah ada unsur melawan hukum atau tidak, adakah unsur kesengajaan,” tandasnya. (DZH)

  • Motor Wartawan Nopol A 2512 OG Disikat Maling

    Motor Wartawan Nopol A 2512 OG Disikat Maling

    SERANG, BANPOS – Salah satu wartawan di kota Serang mengalami nasib naas, dimana sepeda motor miliknya raib saat singgah di salah satu ruko di Kota Serang, Selasa (20/10) malam. Ia menyadari motornya telah hilang dicuri sekitar pukul 24.00 WIB, saat salah satu teman sejawatnya menanyakan keberadaan motor yang sebelumnya tengah diparkir di depan ruko.

    “Salah satu teman saya pergi ke luar untuk menunggu teman yang lain, namun pas dia liat di parkiran, motor saya tidak ada. Dia mengabari saya melalui WA, langsung saja saya bergegas turun dari lantai dua,” ungkap Mursyid Arifin, saat ditemui, di Mapolsek Serang, Rabu (21/10).

    Pria asal Lebak itu, kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi A 2512 OG, di salah satu ruko RDM, di Ciracas, Kecamatan Serang, Kota Serang. Ia mengatakan, awalnya dia tidak percaya motornya telah raib, bahkan dia memastikan bahwa sedang tidak bercanda.

    Ia pun kemudian mengaku, sebelum kafe di samping ruko yang ia singgahi tutup, sekitar pukul 23.00 WIB motornya masih terparkir. Bahkan, salah satu rekan dari kenalannya itu, menyatakan bahwa sepeda motornya itu masih ada terparkir tiga unit.

    Namun, ketika salah seorang mahasiswa yang pulang usai kafe tutup, menyatakan motor itu hanya ada dua unit. Mursyid menduga, motornya itu dicuri setelah kafe tutup.

    “Saya juga sempat bilang ke teman, motor dimana, jangan becanda. Teman saya bilang justru itu yang bikin bingung, makanya kenapa dia tanya ke saya tadi,” kata wartawan Bantenhits ini.

    Menyadari motor telah dibawa pencuri. Mursyid mengaku, dirinya langsung bergegas melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Ia datang ke Polsek Serang diantar teman sejawatnya itu.

    “Atas kejadian itu, saya langsung bergegas melapor ke Mapolsek (Serang). Namun karena waktu malam kurang datanya, akhirnya laporan diteruskan siang ini,” tandasnya. (MUF)

  • UM Dilaporkan ke DPP Partai Demokrat

    UM Dilaporkan ke DPP Partai Demokrat

    LEBAK, BANPOS – Dinilai telah cacat untuk menjadi anggota legislatif, salah seorang warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Hakiki Hakim mengaku telah melaporkan oknum anggota DPRD Lebak inisial UM ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai Demokrat pada Jum’at (16/10) lalu.

    Hakiki Hakim mengatakan, bahwa oknum anggota DPRD Lebak, UM dilaporkan karena terindikasi kuat telah melanggar etika sebagai anggota DPRD Lebak dan perbuatan amoral dirumah seorang janda yang tinggal diperumahan Royal Garden blok F Rangkasbitung yaitu BW.

    “Laporannya dilakukan pada Jum’at (16/10) pekan lalu, sudah kami sampaikan langsung ke DPP Partai Demokrat. Ini bukti laporannya,”kata Hakiki Hakim saat ditemui BANPOS digedung DPRD Lebak, Senin (19/10).

    Menurutnya, atas laporan yang telah disampaikannya, pihaknya berharap DPP Demokrat tanggap dan tegas terhadap ulah dan prilaku oknum kader partai Demokrat. Karena perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, telah membuat geger publik di Kabuaten Lebak dan sekaligus telah mencoreng citra dan kehormatan DPRD Lebak.

    “Kami minta DPP Demokrat segera memecat UM sebagai anggota DPRD Lebak, karena ulah dan prilakunya tersebut citra dan kehormatan DPRD Lebak menjadi tercoreng. Selain itu, ulah yang telah dilakukan UM juga membuat geger publik Lebak dengan stigma oknum dewan mesum,” tegasnya.

    Masih kata Hakiki Hakim, bahwa hari ini dirinya sengaja datang ke ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Lebak, karena ada surat untuk seorang saksi kejadian yang harus disampaikannya segera untuk melengkapi keterangan pada pihak BK.

    “Saya baru dari ruang BK habis mengambil surat panggilan untuk seorang saksi. Kebetulan saksi tersebut saya kenal baik,” terangnya.

    Sementara itu Hasan Gaos, Ketua BK DPRD Lebak, Hasan Gaos belum dapat dimintai keterangannya seputar tindak lanjut pemeriksaan skandal indikasi asusila oknum anggota DPRD Lebak, UM. Karena saat dihubungi wartawan, Hasan Gaos mengaku sedang dalam perjalanan menuju Lebak selatan.

    “Saya sedang arah ke selatan kang, besok Selasa saja ya,”ucapnya singkat.(dhe)