BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Kisruh Partai Berkarya, Helldy Diganti

    Kisruh Partai Berkarya, Helldy Diganti

    CILEGON, BANPOS – Adanya kekisruhan kepengurusan Partai Beringin Karya (Berkarya) di tingkat pusat, nampaknya berimbas ke tingkat daerah khususnya di Provinsi Banten.

    Setelah beredar di media sosial (medsos) Surat Keputusan dari DPP Partai Berkarya nomor : SK.010/DPP/BERKARYA/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020.

    Dalam SK tersebut terdapat susunan personalia pelaksana tugas dewan pimpinan wilayah Partai Berkarya Provinsi Banten. Yang diketuai oleh Putu Kaimani, Sekretaris Mahyar, dan Bendahara Ubaidillah yang ditandatangani oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jendral Badaruddin Andi Picunang.

    Padahal dalam kepengurusan sebelumnya, Helldy Agustian menjabat sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Banten sekaligus bakal calon walikota Cilegon yang diusung partai berlambang beringin itu, untuk bertarung di Pilkada Cilegon pada 9 Desember mendatang.

    Hal ini pun kemudian diduga mampu mengganggu langkah Helldy dalam pencalonan pada Pilkada Kota Cilegon 2020 sebagai Bakal Calon Wali Kota Cilegon. Diketahui, Helldy tengah maju bersama Ketua DPW PKS Banten Sanuji Pentamarta sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Cilegon.

    Sayangnya, Ketua DPW Partai Berkarya Banten Helldy Agustian, hingga berita ini diturunkan sulit untuk dihubungi wartawan bak ditelan bumi. Baik melalui telepon dan pesan whatsapp tidak di respon.

    Begitu pula dengan Sekertaris DPW PKS Banten Fauzi Salam. Fauzi sulit dikonfirmasi dengan alasan telepon genggam tengah eror. “Maaf, HP sedang eror,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPW PKS Banten Sanuji Pentamarta mengaku telah mendapatkan informasi tersebut. Katanya, ia pun tengah intens berkomunikasi dengan Helldy. “Saya sedang intens berkomunikasi, apalagi dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

    Saat ditanya tentang SK yang beredar, Sanuji mengaku optimistis hal tersebut tidak akan mengganggu pencalonan Helldy pada Pilkada Kota Cilegon. “Bagaimana pun, SK pencalonan pada pilkada telah jatuh ke tangan Pak Helldy. Saya masih optimis, persoalan ini tidak akan sampai mengganggu ke ranah pilkada,” tandasnya. (LUK)

  • Selebritis Ramai-Ramai Dukung Artis Ini di Pilkada Cilegon

    Selebritis Ramai-Ramai Dukung Artis Ini di Pilkada Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Artis FTV sekaligus Bakal Calon (Balon) Wakil Walikota Cilegon dari jalur perseorangan Firman Mutakin atau yang lebih dikenal dengan sosok Lian Firman semakin percaya diri menatap Pemilihan Walikota (Pilwakot) Cilegon 2020. Ia banjir dukungan dari rekan-rekan se-profesinya dari kalangan selebritis ramai-ramai mendukungnya untuk maju dalam Pilwakot Cilegon mendampingi Balon Walikota Ali Mujahidin.

    Diketahui dimedia sosial (medsos) seperti facebook dan instagram, banyak artis yang secara terbuka memberikan dukungan kepada Lian Firman. Seperti Gracia Indri, Randy Pangalila, Windi Wulandari, Donita Nugrohon, Raisa Brotoasmoro, Bemby Putuanda, dan Iren Librawati. Para selebritis tersebut membuat video dan memberikan dukungan serta doa kepada Lian Firman.

    Saat ditemui di Yayasan Al-Khariyah Citangkil,
    Firman Mutakin mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan dukungan. Dukungan dari rekan se-profesi diakui membuat semangatnya semakin meningkat.

    “Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah men-support. Senang namanya dapat dukungan dari teman-teman,” katanya, Jumat (7/8).

    Firman mengaku saat ini, dirinya semakin gencar terjun ke lapangan untuk menyapa masyarakat Cilegon. Ia mengaku akan merangkul semua lapisan masyarakat di Cilegon. “Saya lihat masyarakat Kota Cilegon yang luar biasa,” ujarnya.

    Firman merasa miris melihat kota kelahirannya lantaran saat ini Kota Cilegon banyak permasalahan yang harus dibereskan.

    “Kalau hasil kunjungan saya ke masyarakat, saat ini permasalahan yang harus diselesaikan menjadi prioritas yaitu pengangguran dan masalah banjir,” imbuhnya.

    Sementara itu, Balon Walikota Cilegon Ali Mujahidin mengaku mendapatkan hal yang positif dengan hadirnya dukungan banyak artis yang mendukung dan mendoakan. Meski bukan pemilih, tetapi memberikan spirit dan membuat Cilegon terkenal.

    “Itu membuat Cilegon semakin terkenal karena banyak artis yang mendukung,” terangnya.

    Mumu sapaan akrabnya berharap juga hadirnya dukungan dari masyarakat Cilegon setelah adanya dukungan para selebritis.

    “Kalau mendapat dukungan milenial atau emak-emak itu relatif, mengalir saja,” tandasnya.(LUK)

  • Penggugat Bank Banten Minta Perlindungan ke LPSK

    Penggugat Bank Banten Minta Perlindungan ke LPSK

    SERANG, BANPOS – Penggugat Bank Banten, Ojat Sudrajat, meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

    Permintaan itu untuk memastikan proses hukum yang sekarang sedang dilakukan berjalan dengan lancar.

    “Ya, kita sudah mengajukan permohonan untuk minta perlindungan agar proses hukum yang sedang berjalan ini berjalan dengan lancar tanpa ada permasalahan yang dapat menghambat itu,” kata penggugat, Ojat Sudrajat saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2020).

    Ojat menambahkan, dirinya melakukan gugatan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pemalsuan angka Non Performance Loans (NPL) pada dokumen laporan keuangan Bank Banten tahun 2019 mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

    Ia mengaku, proses hukum terkait dugaan pemalsuan NPL ini sudah ia laporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada 27 Juli 2020 lalu.

    “Laporan Pengaduan (Lapdu)-nya sudah diterima, sekarang sedang menunggu untuk proses tindaklanjutnya,” katanya.

    Hal serupa juga dikatakan oleh kuasa hukum penggugat Panri Situmorang.

    Menurut Panri, permohonan ini merupakan langkah antisipasi kami berserta klain kami dalam menghadapi proses hukum yang akan berjalan baik di Bareskrim Polri maupun di PN Serang.

    “Kami melihatnya ini merupakan kasus besar, yang banyak melibatkan orang-orang besar juga. Oleh karena itu, demi keamanan semua pihak yang berkepentingan dalam kasus ini, kami mengajukan permohonan perlindungan hukum ke LPSK,” jelasnya.

    Ia menekankan, yang dilaporkan oleh klain-nya ke Bareskrim Mabes Polri ini merupakan dugaan pemalsuan nilai NPL, bukan dugaan kredit fiktif.

    Menurut Panri, dua hal ini merupakan kasus yang berbeda dengan pelapor yang berbeda pula.

    “Informasi yang saya dapatkan, proses penanganan kasus itu dalam waktu dekat sudah memasuki proses penyidikan, karena laporannya sudah masuk sejak bulan Februari kemarin. Sedangkan laporan kami baru sebatas Lapdu,” akunya.

    Untuk diketahui, proses dugaan kredit fiktif ini diduga banyak melibatkan orang-orang penting di negeri ini. Prosesnya kini masih dalam gelar perkara untuk selanjutnya akan dilakukan penyidikan.

    Berdasarkan dokumen yang dimiliki redaksi, salah satu pengurus Bank Banten juga sudah dimintai keterangan oleh Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kredit fiktif ini.

    “Ya, ada surat pemanggilan itu. Rencananya melalui zoom meeting proses pemeriksaannya, namun karena ada satu lain hal, pihak Bareskrim membatalkan,” kata sumber internal Bank Banten.(RUS)

  • 2 Tahun di Lapas, Napi Kasus Terorisme Asal Serang Bebas

    2 Tahun di Lapas, Napi Kasus Terorisme Asal Serang Bebas

    CILEGON, BANPOS – Novero (50) alias Abu Ibrahim Bin Picak Abdullah yang sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Cilegon, lantaran terlibat kasus terorisme jaringan JAT (Jemaah Anshorut Tauhid), akhirnya kembali bisa menghirup udara segar usai bebas, Jumat (7/8).

    Novero langsung memanjat syukur usai dinyatakan bebas, dengan dirinya langsung melakukan sujud di depan pintu masuk Lapas Kelas II Cilegon setelah sebelumnya melaksanakan Salat Duha terlebih dahulu.

    Kemudian disambut isak tangis oleh pihak keluarganya. Novero dibebaskan sekitar pukul 09.22 WIB. Diketahui, ia merupakan warga Cipocok Jaya, Kota Serang.

    Keterlibatan Novero alias Abu Ibrahim dalam kasus terorisme terbukti dari ia ikut serta dalam Jaringan Ansorut Tauhid (JAT) dan ikut serta mendanai salah satu salah satu anggota JAT, Alvin untuk berangkat ke Suriah.

    Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyaraatan (KPLP), Sumaryo mengatakan bahwa Novero bebas setelah menjalani dua tahun penjara, sebelumnya ia ditahan di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Kemudian ia baru dipindahkan ke Lapas Cilegon pada 18 Juni 2020 untuk menjalani sisa masa hukuman.

    “Hari ini tepatnya tanggal 7 Agustus 2020 dibebaskan satu warga binaan tindak pidana UU 15 Tahun 2003 tentang Terorisme atas nama Novero bin Abdullah,” kata Maryo sapaan akrabnya kepada awak media saat ditemui di Lapas Cilegon, Jumat (7/8).

    Maryo menerangkan, Novero masuk penjara dan ditahan pada 7 Agustus 2018. Selama dipindah ke Lapas Cilegon, mantan napiter itu dalam keadaan sehat. Pihak Lapas juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, BIN, dan Densus 88 sebelum Novero bebas murni.

    “Sebelum dibebaskan kami sebenarnya sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait di antaranya dari Densus 88, kemudian dari BIN wilayah Banten, dan Polres Cilegon sehingga pada pelaksanaannya hari ini mereka pun turut serta mendampingi,” katanya.

    Hasil pantauan di lapangan, Novero bebas mendapat pengawalan ketat dari pihak Densus 88 Antiteror, BIN dan pihak kepolisian Polres Cilegon.

    “Novero ini pada hari ini dijemput oleh pihak keluarganya, anak istrinya semuanya datang ke sini,” tandasnya.(LUK)

  • PPh Orang Pribadi Dianggap Mendesak untuk Dioptimalkan

    PPh Orang Pribadi Dianggap Mendesak untuk Dioptimalkan

    SERANG, BANPOS – Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Mazda Eko Sri Tjahjono, menyebut bahwa pengelolaan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi (WPOP), utamanya nonkaryawan perlu untuk dioptimalkan. Hal ini dikarenakan, jumlah wajib pajak pekerja bebas semakin bertambah, seiring dengan perkembangan industri digital belakangan ini.

    Hal itu diungkapkan olehnya, dalam webinar series DDTC bertajuk ‘Pengelolaan Pajak Penghasilan WPOP’. Menurutnya, PPh OP terkait dengan pekerja bebas dan transaksi digital perlu dioptimalkan.

    “Penerimaan PPh OP perlu ditingkatkan, karena secara jumlahnya masih minim. Selain itu, masih terdapat sektor yang belum bisa di-cover, seperti transaksi-transaksi yang dilakukan pekerja bebas dan tranksaksi digital,” ujar Mazda, Kamis (6/8).

    Ia mengatakan, subjek pajak WPOP terbagi menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN), yang terdiri atas pegawai tetap dan tidak tetap, penerima pensiun, pengusaha, serta pekerja bebas dan subjek pajak luar negeri yaitu tenaga kerja asing.

    Dalam kesempatan itu juga, Mazda menjelaskan teknis perhitungan PPh untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pekerja bebas.

    “Setiap wajib pajak memiliki kewajiban yang sama, tetapi masing-masing memiliki tata cara perhitungan penghasilan kena pajak berbeda,” tandasnya.

    Sementara itu, Dosen Fakultas FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ayu Noorida Soerono menyatakan ada dua permasalahan utama terkait WPOP.

    Ia menyebutkan, diantaranya adalah kepatuhan pajak rendah. Persoalan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan mahasiswa Sultan Ageng Tirtayasa di wilayah Banten.

    “Dari penelitian itu, terdapat beberapa temuan atau kesimpulan,” jelasnya.

    Persoalan lainnya adalah, rendahnya realisasi penerimaan pajak dari PPh Pasal 25/29 orang pribadi pada 2018, yang hanya 42,35 persen dari target.

    Temuan yang dihasilkan dari penelitian itu berupa pengetahuan perpajakan masyarakat yang masih rendah, kemudian kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

    Diketahui pula, sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan yang terakhir yaitu, masyarakat memiliki NPWP hanya untuk memenuhi persyaratan tertentu, misal melamar kerja.

    “Namun, mereka tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan,” tandasnya.

    Dalam webinar series DDTC itu, hadir pula Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Akhmadi. Ia menyampaikan dalam sambutannya, bahwa FEB Sultan Ageng Tirtayasa terus berupaya memberikan terobosan dan perhatian khusus pada sektor perpajakan.

    Mulai dari membentuk tax center, program studi khusus perpajakan, bekerjasama dengan Kanwil DJP Banten dalam program relawan pajak selama dua tahun terakhir, termasuk menjalin MoU dengan DDTC.

    “Ini adalah jalan yang baik untuk mendekatkan kalangan akademisi dengan praktisi, karena kolaborasi keduanya akan menghasilkan value yang pasti lebih baik dibandingkan kita berjalan sendiri-sendiri,” ucapnya.

    Sementara itu, Partner of Tax Research & Training Services DDTC, Bawono Kristiaji menilai topik pengelolaan PPh WPOP sangat strategis dan relevan. Pasalnya, Pemerintah masih harus menggali beberapa objek terkait dengan PPh OP, agar penerimaan pajak optimal.

    “Apalagi Indonesia memasuki bonus demografi, sehingga memiliki basis pajak yang besar,” katanya.

    Menurutnya, penting untuk memperhatikan cara agar pengelolaan basis pajak tersebut dapat tercermin dalam pos penerimaan pajak, baik dari segi kebijakan maupun administrasi.

    “Tahun lalu sudah ada SE dirjen pajak mengenai implementasi compliance risk management (CRM). Dengan adanya penerapan CRM kita juga berharap semoga pengelolaan dan perlakuan WPOP semakin baik,” ujar Bawono.

    Sekadar informasi, webinar tersebut merupakan seri keenam dari 14 webinar yang diselenggarakan untuk menyambut HUT ke-13 DDTC, yang jatuh pada 20 Agustus. Webinar ini dilakukan bersama 15 perguruan tinggi dari 26 perguruan tinggi yang telah menandatangani kerja sama pendidikan dengan DDTC.

    DDTC adalah sebuah lembaga riset dan konsultan yang bergerak dalam bidang perpajakan.(MUC)

    Sumber: DDTC

  • Pembekalan Perdana PMMB Batch 2 Untirta

    Pembekalan Perdana PMMB Batch 2 Untirta

    SERANG, BANPOS – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) memberikan pembekalan perdana bagi para mahasiswa yang lolos seleksi Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB) Batch 2 tahun 2020, Jumat (7/8).

    Pembekalan perdana ini, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan juga berbagi pengalaman perihal dunia kerja, khususnya bekerja di BUMN.

    Kegiatan ini disambut antusias oleh para mahasiswai dan juga para pimpinan Universitas. Hadir dalam kesempatan tersebut, Rektor Untirta, Fatah Sulaiman sekaligus memmbuka acara dan memberikan selamat serta.

    “Kami mengapresiasi kinerja CDC Universitas, dan kepada para mahasiswa yang lolos seleksi kali ini dapat mengikuti kegiatan magang dengan penuh semangat dan jangan lupa untuk menjaga nama baik kampus,” ujarnya.

    Berdasarkan data, mahasiswa yang lolos seleksi PPMB Batch 2 tahun 2020 ini naik secara signifikan dari PMMB Batch 1 tahun 2020. Kegiatan pembekalan magang disampaikan secara langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengembangan Karir, dan Hubungan Alumni terkait pembahasan kesempatan magang yang luar biasa, yang dapat membuka jalan menuju karir yang baik setelah lulus kuliah.

    Selanjutnya, pembakalan magang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Agus Sjafari. Ia menyampaikan materi berkaitan dengan belajar merdeka – kampus merdeka serta Pengembangan Inovasi, Pengabdian, dan Hilirisasi Riset.

    Sebagai penutup, pembekalan disampaikan oleh Asih Machfuzhoh dengan materi etika bekerja, yaitu etika-etika yang perlu diterapkan oleh mahasiswa pada saat bekerja. Materi pembekalan selanjutnya diberikan melalui daring dengan menggunakan aplikasi zoom pada pekan depan.(MUF)

  • Anak-anak Daring, Orangtua Darting

    Anak-anak Daring, Orangtua Darting

    JAKARTA,BANPOS- Sistem pembelajaran jarak jauh di zaman corona tak semudah dibayangkan di awal-awal. Masalah muncul di sana-sini. Mulai dari anak kurang konsentrasi, orangtua kesulitan membeli kuota internet, sampai repotnya orangtua membagi waktu mendampingi anak saat sekolah. Akhirnya, saat anak-anak belajar daring, para orangtua darting alias darah tinggi.

    Sudah hampir enam bulan anak-anak belajar dari rumah. Belum ada kejelasan kapan sekolah akan dibuka kembali. Jangankan untuk zona merah atau kuning, untuk zona hijau saja belum jelas. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat dongkol. Sebab, sekolah daring yang berjalan selama ini ternyata merepotkan.

    Meski banyak keluhan, Mendikbud Nadiem Makarim masih belum memberikan solusi konkret. Dia hanya bilang, belajar mengajar sejatinya dapat dilakukan kapan dan di mana saja, termasuk dalam kondisi apapun.

    “Situasi yang sulit bukannya mematahkan semangat belajar tetapi justru semakin menguatkan,” kata Nadiem, melalui rekaman video pada diskusi daring dalam rangkaian Hari Anak 2020, di Jakarta, kemarin.

    Dia pun meminta peran serta orangtua agar lebih optimal dalam mendidik anak, terutama saat pembelajaran jarak jauh masih diterapkan. Menurutnya, pendidikan yang baik dan menggembirakan hanya dapat terwujud apabila semua pihak, mulai dari siswa, orangtua, dan guru saling bergotong royong dalam mengerjakannya.

    Ketua Komisi X DPR Saiful Huda merasakan betul kesusahan para orangtua mengenai sekolah daring ini. Termasuk beratnya membeli kuota internet. Karena itu, dia mendesak Kemendikbud mengajukan dana darurat. Dana ini salah satunya digunakan untuk menyediakan kuota internet gratis.

    Pengajuan dana ini, kata dia, juga bisa membantu meningkatkan serapan anggaran di Kemendikbud yang masih rendah. “Sekaligus juga menjadi jawaban atas keluhan Presiden terkait rendahnya penyerapan dana Covid-19,” ujar Saiful, kemarin.

    Huda menjelaskan, belajar daring memunculkan banyak masalah. Antara lain banyak siswa yang belum punya ponsel pintar, keterbatasan dana untuk membeli kuota data, hingga tidak meratanya akses internet di sejumlah daerah. Kondisi ini memaksa para siswa melakukan berbagai upaya agar bisa tetap belajar.

    “Sebagian siswa nongkrong di warung kopi untuk dapat wifi gratis, ada yang patungan dan berkumpul bersama untuk beli modem data, hingga naik ke ketinggian untuk dapat sinyal. Bahkan ada siswa yang nekat berangkat sekolah sendirian karena tidak punya smart phone,” ujarnya.

    Komisioner KPAI Retno Listyarti ikut bicara. Kata dia, sekolah daring maupun luring selama pandemi Covid-19 sarat kendala. Sayangnya, tiidak terlihat langkah-langkah konkret Nadiem mengatasi berbagai ini.

    Dia memaparkan, jutaan anak Indonesia saat ini terkurung di rumah. Para orangtua cemas terhadap efek jangka panjang pada anak-anak akibat terisolasi di rumah. “Mereka kehilangan hak bermain, kesempatan bersosialisasi, dan terlalu lama beristirahat dari kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di sekolah,” tegasnya.

    Para guru juga sudah capek dengan kondisi sekarang. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim menyatakan, yang darting bukan hanya orangtua, tapi juga guru-guru. Dia membeberkan keluhan yang dialami murid dan orangtua sama dengan keluhan para guru.

    Dia mencontohkan, seperti terbatasnya provider, uang untuk membeli paket data, hingga para siswa yang belum mempunyai smartphone. Apalagi, di sejumlah daerah, relokasi dana BOS untuk membeli paket internet belum diterima para guru. “Iya betul ini membuat kami mengeluh. Baru dua hari lalu kami bertemu para Serikat Guru dan keluhannya hampir sama di daerah,” jelasnya. (UMM/AZM/RMCO)

  • Kantor Kelurahan Banjarsari Kosong, Warga Kecewa Dengan Pelayanan

    Kantor Kelurahan Banjarsari Kosong, Warga Kecewa Dengan Pelayanan

    CIPOCOKJAYA,BANPOS- Pelayanan Kelurahan Banjarsari dinilai mengecewakan oleh warga. Hal ini disebabkan karena kosongnya kantor kelurahan kendati masih dalam waktu pelayanan. Pihak Kelurahan Banjarsari berkilah bahwa kekosongan tersebut karena mereka sedang melayat salah satu pegawai kecamatan.

    Salah satu warga yang mengaku bernama Dwi mengatakan, dirinya datang ke kantor kelurahan untuk mengurus berkas keperluan dirinya. Saat itu masih pukul 11.00 WIB, namun kantor kelurahan sudah dalam keadaan kosong.

    “Saya datang kesini sekitar jam 11.00, ternyata tidak ada pegawai kelurahan sama sekali. Padahal kan itu belum waktunya istirahat. Yang ada di kantor cuma satu orang bapak-bapak yang mengaku sebagai petugas kebersihan,” ujarnya kepada awak media, Rabu (5/8/2020).

    Saat Dwi menanyakan hal tersebut kepada petugas kebersihan itu, disebutkan bahwa para pegawai kelurahan sedang keluar untuk melayat salah seorang pegawai di Kecamatan Cipocok Jaya. Petugas kebersihan itu meminta Dwi dan warga lainnya untuk menunggu.

    “Katanya semua sedang keluar melayat orang kecamatan. Kami diminta tunggu saja, karena dia juga bilangnya tidak bisa berbuat apa-apa karena kan cuma seorang Office Boy (OB), tidak bisa melayani,” jelasnya.

    Dwi pun akhirnya menunggu hingga pukul 11.50 WIB. Akan tetapi, tidak ada satu pun pegawai kelurahan yang kunjung hadir. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang, begitu pula dengan beberapa warga lainnya yang sedang menunggu.

    “Karena tidak ada yang datang, kami akhirnya pulang. Tentu kecewa sebagai warga, karena kan kelurahan itu pelayanan publik. Harusnya tetap ada ketika masyarakat membutuhkan. Kami juga gak ngelarang kok kalau memang ada kegiatan, tapi jangan kosong dong kantornya,” tegas Dwi.

    Sementara itu, Kasi Ekbang pada Kelurahan Banjarsari, Ahmad Fahrudin, mengklaim bahwa kedatangan masyarakat sudah mendekati waktu istirahat yakni pukul 12.30 WIB. “Iyah datangnya udah mau jam istirahat, kalau pun mau dilayani harus menunggu,” katanya saat dikonfirmasi ke kantor Kelurahan Banjarsari.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa pada saat warga datang, dirinya tengah mengurusi berkas ke luar kelurahan. Sementara kasi dan pegawai lainnya melayat ke salah satu rumah pegawai kecamatan karena orangtuanya meninggal dunia.

    “Jadi hanya tinggal satu orang saja, dan kebetulan tugas disini sebagai petugas kebersihan. Mungkin karena itu yang jaga juga gak bisa melayani masyarakat secara maksimal,” terangnya.

    Meski demikian, ia meminta maaf kepada masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan yang diberikan Kelurahan Banjarsari. Ia berjanji akan terus memaksimalkan kinerja seluruh pegawai agar tidak terulang kejadian yang sama.

    “Iyah kami minta maaf, mungkin masyarakat kecewa juga, dan kebetulan lagi full juga saya ke luar tadi, dan pak lurah juga sedang ada kegiatan di luar,” tandasnya. (DZH)

  • Pengurus Siap Hadapi Gugatan Pemalsuan Laporan Bank Banten

    Pengurus Siap Hadapi Gugatan Pemalsuan Laporan Bank Banten

    SERANG, BANPOS – Dewan Komisaris dan Direksi Bank Banten menampik dengan tegas tudingan kredit fiktif sekitar Rp150 miliar yang terdapat di Bank Banten. Pasalnya, semua laporan keuangan Bank Banten diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

    Kredit Bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) yang setiap tahunnya mengalami perbaikan merupakan bukti hasil kinerja Bank Banten dalam mengatasi kredit bermasalah.

    Rasio kredit bermasalah Bank Banten tahun 2019 terus membaik seiring dengan penurunan portofolio kredit UMKM, dan ekspansi kredit konsumer yang memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan pendapatan bunga perseroan semenjak bertransformasi menjadi Bank Pembangunan Daerah.

    Adapun indikator perbaikan kinerja Bank Banten pasca akuisisi Bank Pundi terdiri atas NPL gross yang pada 2018 sebesar 5,90 persen turun pada 2019 menjadi 5,01 persen. Sedangkan NPL Net tercatat dari 4,92 persen pada 2018 menjadi 4,01 persen di 2019.

    Direktur Utama Bank Banten menjelaskan bahwa sebagaimana perbankan lainnya yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Banten senantiasa patuh dan bergerak dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, serta menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi.

    “Jadi kami menjamin dan memastikan bahwa kredit fiktif ataupun pemalsuan laporan kredit di Bank Banten itu tidak ada. Turunnya NPL Bank Banten 2019 murni dari hasil upaya manajemen dalam melakukan perbaikan kinerja Bank Banten pasca akuisisi dari Bank Pundi,” jelasnya.

    Pelaksanaan Good Corporate Government (GCG) dalam setiap aktivitas Bank Banten adalah upaya dalam menjamin para pengambil keputusan untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak yang terperngaruh keputusan tersebut, dalam hal ini kewajaran transaksi serta keterbukaan informasi bagi para pemangku kepentingan. GCG merupakan suatu mekanisme tata kelola sumber daya organisasi.

    Mekanisme tersebut dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan oleh Manajemen Bank Banten.

    “Upaya-upaya perbaikan kinerja keuangan Bank Banten yang telah berhasil kami catatkan senantiasa patuh dan berlandaskan dengan kerangka tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi,” lanjut Fahmi.

    Sebelumnya, M Ojat Sudrajat telah melaporkan laporan keuangan Bank Banten tahun 2019 ke Bareskrim Mabes Polri akhir Juli lalu. “Saya mengadukan Laporan Keuangan Bank Banten tahun 2019 ke Bareskrim Mabes Polri pada 27 Juli. Hal tersebut lantaran rasio kredit bermasalah secara neto (Non Performing Loan/NPL net) Bank Banten sebesar 4,01 persen namun ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) oleh OJK pada 19 Juni 2019 lalu. Sedangkan pada saat NPL net Bank Banten tahun 2018 sebesar 4,92 persen, kondisi Bank Banten baik-baik saja,” paparnya.

    M Ojat Sudrajat mengatakan, selain kejanggalan laporan rasio kredit bermasalah secara neto atau non performing loan (NPL nett), pihaknya juga melakukan investigasi lebih lanjut terhadap Bank Banten. Hasilnya, diduga terdapat kredit fiktif yang nilainya di atas Rp150 miliar dari jenis kredit Komersial. Dia menyebut kredit itu diberikan oleh PT X sebagai inisialnya.

    Menanggapi gugatan tersebut, Fahmi mengaku bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan hukum yang dilayangkan oleh Ojat Sudrajat. “Kami siap hadapi gugatan hukum terkait pemalsuan laporan Ban Banten. Kami akan siapkan bukti-bukti yang dapat mendukung argumentasi kami saat memberikan keterangan. Kami akan ikuti alur prosesnya jika memang diperlukan,” kata Fahmi. (*/PBN)

  • Persiapan Sambut Ratusan Petani Deli Serdang, Mahasiswa Banten Akan Ikut Longmarch ke Jakarta

    Persiapan Sambut Ratusan Petani Deli Serdang, Mahasiswa Banten Akan Ikut Longmarch ke Jakarta

    SERANG, BANPOS – Mahasiswa Banten akan menyambut 170 petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Petani Mencirim Bersatu (SPMB) Desa Simalingkar dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang yang melakukan aksi jalan kaki sejak 26 Juni lalu menuju Istana Negara di Jakarta, untuk menemui Presiden RI Joko Widodo.

    Aksi itu dilakukan sebagai upaya memperjuangkan keadilan atas sengketa tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dengan PTPN II. Saat ini petani asal Sumatera Utara tersebut sudah sampai di Kota Bandar Lampung dan akan melanjutkan perjalanan hari Senin besok.

    “Rencana kita akan sambut teman-teman petani di Pelabuhan Merak lalu bersinggah di Cilegon dan ikut jalan sampai Jakarta,” ujar Ketua SWOT Cabang Serang, M Halabi lewat rilisnya, Sabtu (1/8).

    Sementara itu, Ketua IPNU Kota Serang, Samsul Bahri, mengungkapkan setelah berjalan dari Cilegon keesokan harinya petani akan melanjutkan perjalanan ke Kota Serang. Rencananya mereka akan singgah di kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta Kemang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

    “InsyaAllah kami semua sedang membangun komunikasi untuk sowan dengan Ketua PWNU Banten agar kiranya diperkanankan untuk singgah. Soal waktu semuanya masih tentatif karena mereka jalan kaki,” tutur Samsul.

    Namun, lanjut Samsul, di Kota Serang mereka rencananya menggelar aksi dan diskusi bersama elemen mahasiswa. “Nantinya akan ada diskusi dan pernyataan sikap dukungan terhadap petani. Kita juga ingin mendengar langsung dari mereka soal sengketa tanah dengan PTPN II,” ucapnya.

    Ketua FAM Pandeglang, Ucu Fahmi, berharap negara hadir dalam penyelesaian konflik tersebut. Keikutsertaan organisasi yang dipimpinnya sebagai bentuk dukungan moril kepada pejalan kaki dan mahasiswa Banten yang nantinya akan mengawal sampai Jakarta.

    Menurut Ucu, aksi jalan kaki yang mereka lakukan hanya untuk menemui Presiden Jokowi agar pimpinan negara memberikan kepastian hukum atas hak mereka yang dirampas.

    “Ini bukan lagi darurat agraria, tetapi kejahatan agraria yang lebih mematikan dari virus Corona. Negara harus hadir,” ucapnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar 857 hektare tanah yang selama ini dikelola dan ditempati oleh masyarakat Simalingkar. Dalam hal ini masyarakat berpedoman pada SK Land Reform 1984. PTPN II lewat Sertifikat HGU Nomor 171/2009 sudah melakukan okupansi dan menguasai lahan yang juga diklaim milik masyarakat.

    Di Sei Mencirim, terdapat 80 hektare tanah yang diperjuangkan oleh petani. Dimana tanah tersebut atas Sertifikat Hak Milik (SHM) dari 36 petani.

    Selain itu, bentrokan juga sempat terjadi antara petani dengan pihak PTPN II. Dikabarkan mengakibatkan sejumlah petani mengalami luka dan ada yang sempat ditahan oleh polisi. (DZH)