BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Mahasiswa UPI Bandung Ngabdi di Menes, Bantu Pencegahan dan Penanganan Covid-19

    Mahasiswa UPI Bandung Ngabdi di Menes, Bantu Pencegahan dan Penanganan Covid-19

    MENES, BANPOS – Meskipun di tengan pandemi Covid-19, mahasiswa UPI Bandung tetap menggelar tugas Kerja Kuliah Nyata (KKN). Berbeda dengan KKN sebelum pandemi, kali ini KKN difokuskan untuk mengabdi kepada masyarakat dalam hal pencegahan Covid-19.

    Selain itu, pengabdian bertajuk Kuliah Kerja Nyata Tematik Pencegahan Covid-19 untuk Mewujudkan Merdeka Belajar (KKN Tematik Covid-19 MMB)’ itu dilakukan di tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Dengan demikian, para mahasiswa benar-benar dapat mengabdi kepada masyarakat terdekatnya.

    Salah satu mahasiswa UPI Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Jurusan Ilmu Keolahragaan, Mamay Maemunah, menggelar KKN Tematik Covid-19 di Kampung Wangun, Desa Sindangkaya, Kecamatan Menes, Pandeglang-Banten.

    “Saya merasa bersyukur walaupun kondisi seperti ini masih dapat melakukan KKN. Dengan keterbatasan aktivitas seperti kami diminta social distancing dan lain-lain, tapi masih bisa ikut berkontribusi membantu masyarakat di tempat saya tinggal,” ujarnya, Kamis (25/6).

    Mamay mengatakan, kegiatan KKN yang dilakukan olehnya kali ini fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19. Untuk kegiatannya yakni membagikan sembako untuk anak yatim, membagikan APD bagi sebagian masyarakat seperti hand sanitizer, masker dan disinfektan.

    Selain itu, ia juga melakukan edukasi melalui poster dan video yang berisikan ajakan kepada masyarakat untuk berolahraga. “Alhamdulillah kegiatan ini dapat membantu sebagian masyarakat di Desa Sindangkarya dalam mencegah wabah Covid-19,” tuturnya.

    Kepala Desa Sindangkarya, Andi, mengatakan bahwa dengan adanya program KKN dari UPI ini sangat membantu pihak Desa utamanya tim gugus tugas Covid-19 tingkat desa.

    “Tim gugus tugas bisa bersinergi dengan peserta KKN dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Kami merasa bersyukur kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik,” ungkapnya.

    Sementara itu, Suhana salah satu warga Desa Sindangkarya mengaku dirinya merasa terbantu dengan adanya program KKN yang dilakukan mahasiswa UPI. “Kami merasa terbantu dalam pencegahan virus ini dan jadi lebih tahu cara-cara penanggulangannya,” terangnya.

    Terpisah, Dosen Pembimbing Lapangan dan Koordinator Pengembangan Tema KKM Tematik LPPM UPI, Leni Anggraeni, mengungkapkan bahwa dirinya sangat bahagia bisa melihat mahasiswa KKN UPI dapat berkontribusi secara ‘pentahelix’ dengan pemerintah, masyarakat, akademisi, mitra swasta dan media.

    Hal itu menurutnya untuk saling bergotong-royong melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan cara-cara yang kreatif, yang bertumpu pada media daring.

    “Harapannya melalui sinergitas yang terbangun, bisa mengedukasi masyarakat dan turut mempercepat penanganan Covid-19 khususnya di Kecamatan Menes,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Penerimaan Siswa Baru, 25 SMAN di Lebak Kekurangan Peserta Didik

    Penerimaan Siswa Baru, 25 SMAN di Lebak Kekurangan Peserta Didik

    LEBAK, BANPOS – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Kantor Cabang Dinas Kabupaten Lebak, merilis laporan penerimaan peserta didik SMA Negeri tahun ajaran baru 2020.

    Dalam rilis yang diterima wartawan, Kepala Kantor Cabang Dinas Dindikbud Banten Wilayah Lebak, Siroiudin Al-Farisy mengatakan, ada 25 SMA Negeri di Kabupaten Lebak yang kekurangan peserta didik.

    Itu terjadi kata Sirojudin, disebabkan karena jangkauan yang jauh dari SMP/MTs, zonasi yang berdekatan dengan sekolah negeri lain dan menunggu muntahan dari sekolah yang dianggap favorit.

    Selain sekolah tersebut jauh dari kota Kecamatan dan daerah tertentu kata Sirojudin, biasanya daftar manakala sekolahnya sudah aktif.

    Ditanya soal ketentuan jarak lokasi kediaman calon peserta didik ke sekolah ditentukan oleh panitia penerimaan siswa baru, kepada wartawan Sirojudin mengatakan, hal tersebut bukan ditentukan namun diverifikasi.

    “Itu diverifikasi jarak terdekat dan terjauh dari zonasi, bukan ditentukan,” ungkapnya

    Berikut data laporan penerimaan peserta didik SMA Negeri Kantor Cabang Dinas Wilayah Lebak per 21 Juni 2020. Total SMA Negeri berjumlah 36 sekolah, jumlah kuota 7.740, jumlah pendaftar 6.745. Kekurangan peserta didik tercatat sebanyak 996.

    Adapun distribusi jalur pendaftaran, zonasi 76.89 persen sekitar 5.951 Afirmasi 6,01 persen sekitar 469, perpindahan orang tua 0, 49 persen sebanyak 38 dan prestasi 3,76 persen sebanyak 291 orang calon peserta didik.

    Sekolah yang kekurangan peserta didik 25 meliputi SMAN 1 Cidadak, SMAN 1 Cibeber, SMAN I Cileles, SMAN Curugbitung, SMAN I Gunungkencana, SMAN I Bayah, SMAN 1 Sobang, SMAN 2 Banjarsari, SMAN 3 Cibeber, SMAN 1 Muncang, SMAN 1 Cilograng dan SMAN 1 Leuwidamar.

    Selain itu, SMAN 1 Cijaku, SMAN 1 Panggarangan, SMAN 2 Leuwidamar, SMAN 1 Cihara, SMAN 2 Maja, SMAN 1 Cimarga, SMAN 1 Bojongmanik, SMAN 1 Kalanganyar, SMAN 2 Bayah, SMAN 2 Malingping, SMAN 1 Sajira dan SMAN 2 Panggarangan.

    Sementara sekolah kelebihan peserta didik sebanyak 11 sekolah antara lain, SMAN 1 Maja, SMAN 1 Warunggunung, SMAN 3 Rangkasbitung, SMAN 1 Malingping, SMAN 1 Cigemblong, SMAN 1 Cikulur, SMAN 1 Rangkasbitung, SMAN 1 Wanasalam, SMAN 1 Cipanas, SMAN 2 Rangkasbitung dan SMAN 1 Banjarsari. (CR-01/PBN)

  • Tidak Tersalurkan, Irjen Kemensos Minta Pemkab Ajukan Data Pengganti BST

    Tidak Tersalurkan, Irjen Kemensos Minta Pemkab Ajukan Data Pengganti BST

    PANDEGLANG, BANPOS – Data Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap I yang disalurkan di Kabupaten Pandeglang memiliki catatan. Salah satunya adalah adanya temuan BST yang tidak tersalurkan kepada ribuan warga Pandeglang.

    Hal tersebut berdasarkan hasil uji lapangan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial RI.

    Sebab itu, Kemensos meminta Pemda Pandeglang segera membuat data usulan pengganti untuk BST tahap I yang tidak tersalurkan.

    “Hasil yang diperoleh dari turun langsung ke lapangan untuk BST tahap I melalui PT.Pos yang tidak tersalurkan kurang lebih 7.441 dari total penerima 84.558,” demikian dikatakan Irjen Pemberdayaan dan PFM Kemensos, Pramudya Surya Dharma saat bertemu Bupati Pandeglang Irna Narulita di Pendopo, Kamis (26/6).

    Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tersalurkannya BST tahap I diantaranya tidak layak, keluarga tidak ditemukan atau pindah, penerima meninggal atau tidak ada, dan mendapatkan bansos lain.

    “Karena alasan itulah BST yang melalui PT.POS tahap pertama sudah tidak dapat dicairan, agar dibuat data pergantian agar kuota itu terpenuhi,” tegasnya.

    Bupati Pandeglang Irna Narulita mengucapkan terimakasih kepada pihak Kementerian Sosial khususnya Irjen Bidang Dayasos dan PFM yang telah turun kelapangan, melakukan pengecekan untuk penyaluran BST.

    “Terimakasih bapak Irjen telah turun langsung ke lapangan, kami mohon saran dan masukan, sehingga program ini tidak tercederai. Mohon koreksinya seperti apa, Insyaallah akan kami perbaiki,” ungkap Irna.

    Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan pergantian data yang diperoleh dari Kecamatan.

    “Saat BST tahap satu tidak dapat disalurkan tentu akan ada kriteria alasannya, biasanya Kecamatan memberikan laporan penghapusan sekaligus dengan data penggantinya,” ujarnya.(MG-02/PBN)

  • Kasus Positif Covid-19 Di Kabupaten Pandeglang Bertambah Lagi

    Kasus Positif Covid-19 Di Kabupaten Pandeglang Bertambah Lagi

    PANDEGLANG, BANPOS – Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pandeglang, telah mencatat kasus baru terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Pandeglang kembali bertambah sebanyak dua orang, kedua pasien Positif itu berasal dari Kecamatan Mekarjaya.

    Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pandeglang, Dr. Achmad Sulaeman mengatakan, dua orang yang terkonfirmasi Positif Covid-19 tersebut berjenis kelamin perempuan.

    “Kasus pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Pandeglang bertambah dua, yang berasal dari Kecamatan Mekarjaya berjenis kelamin perempuan,” katanya kepada BANPOS, Kamis (25/6).

    Kedua orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 memang tinggal satu rumah dengan warga Mekarjaya yang sebelumnya telah dinyatakan positif Covid-19 oleh tim gugus tugas.

    “Menurut informasi yang kami terima dari Gugus Kecamatan Mekarjaya, kedua wanita yang terkonfirmasi Covid-19 ini tinggal satu rumah dengan satu orang pria asal Kecamatan Mekarjaya yang terkonfirmasi Positif,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pada saat ada warga Mekarjaya yang pertama terkonfirmasi Positif Covid-19, dari Tim Gugus Tugas langsung melakukan Rapid Test kepada warga sekitar sebanyak 36 orang yang pernah kontak dengan pria yang terkonfirmasi ini dan hasilnya semua negatif.

    “Selain melakukan Rapid Test, Tim Gugus Tugas juga melakukan pemeriksaan SWAB pada 10 orang dan hasilnya sudah ada 4 orang yang keluar dimana 2 orang dinyatakan negatif dan 2 lagi positif,” ucapnya.

    Dilihat dari peta penyebaran Covid-19 di Banten, Kabupaten Pandeglang sudah masuk kedalam Zona Orange.

    “Dari peta penyebaran Virus Corona di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang masuk dalam Zona Orange. Yang artinya, di Kabupaten Pandeglang masih terjadi peningkatan atau penambahan kasus Covid-19,” katanya.

    Dengan demikian jumlah kasus yang terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Pandeglang, berjumlah 12 orang, Pasien Dalam Pemantauan (PDP) sebanyak 36 orang, dan Orang Dalam Pemantauan ( ODP) sebanyak 979 orang.(MG-02/PBN)

  • Puluhan Tahun tak Tersentuh Pembangunan, Jalan Lintas Cigemblong-Cihara Rusak Parah

    Puluhan Tahun tak Tersentuh Pembangunan, Jalan Lintas Cigemblong-Cihara Rusak Parah

    BAKSEL, BANPOS – Warga Lebak selatan (Baksel) yang berada di pedalaman dua kecamatan mengeluhkan keberadaan sarana transportasi jalan yang rusak parah tiada berwujud.

    Keberadaan jalan itu panjangnya sekitar 15 kilometer, menghubungkan empat desa pedalaman di Kecamatan Cigemblong dan Cihara.

    Sebagaimana dikeluhkan warga Desa Cikatet Kecamatan Cigemblong, Abdul Majid. Kepada BANPOS, ia mengatakan, keberadaan jalan tersebut sama sekali tidak tersentuh perbaikan, sehingga akses warga di desanya sangat susah.

    “Kalau hujan begini jalan ini sudah campur lumpur tanah merah dan susah dilalui roda dua. Ya mungkin karena ini daerah pedalaman jadi tidak terkontrol,” ujar Majid, Kamis (25/6).

    Menurutnya, jalan tersebut adalah milik pengelolaan kabupaten dan sudah puluhan tahun tidak pernah tersentuh perbaikan.

    “Keadaan seperti ini yang saya tahu sejak saya masih sekolah SD, puluhan tahun lalu. Padahal ini jalan milik kabupaten dan akses yang sangat dibutuhkan warga pedalaman empat desa dalam nemasok hasil bumi ke kota. Ini dilalui warga dua desa di Cigemblong dua desa di Cihara,” jelas Majid.

    Eman warga setempat pun mengaku prihatin jika mengirimkan hasil pertanian dan kebun yang mau dijual ke pasar.

    “Karena keadaan ini kalau kami bawa hasil bumi terpaksa harus manual dipanggul, kalau hujan harus nginep di jalan, bisa dua hari nyampenya. Padahal kalau jalan bagus mah ke pasar Malingping bisa pake mobil, 4 jam juga nyampe. Bahkan kadang gula aren dijualnya tidak bijian lagi, tapi kiloan karena rusak di jalan,” keluhnya.

    Kepala Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong, Alinta kepada wartawan membenarkan kondisi jalan penghubung tersebut. Kata dia, pihaknya pun tidak tinggal diam sudah mengajukan berkali-kali bamun belum pernah ada realisasi.

    “Iya jalan itu sangat vital untuk akses transportasi warga di empat desa ini, juga akses pendidikan dan yang utama adalah akses ekonomi. Dan kami sudah berkali-kali mengusulkan tapi belum juga ada jawaban,” katanya.

    Sekedar informasi, jalan penghubung antara kecamatan ini panjangnya 15 Kilometer, melintasi empat pedesaan. Mulai dari Kampung Curuglingsuh di Desa Cikaratuan dan Cikaret di Kecamatan Cigemblong ke Desa Pondokpanjang dan Citeupuseun di Kecamatan Cihara.(WDO/PBN)

  • Pengadaan Sembako Covid Diharap Utamakan Pengusaha Lokal

    Pengadaan Sembako Covid Diharap Utamakan Pengusaha Lokal

    LEBAK, BANPOS – Anggota DPRD Lebak dari Fraksi PPP Musa Weliansyah, mengajak para Kepala Desa (Kades) agar bantuan sembako BanGub Banten menggunakan komoditi yang berasal dari wilayah desa masing-masing.

    “Saya mengajak para Kades di seluruh wilayah Kabupaten Lebak agar pengadaan barang sembako program BanGub ini, mencari langsung di warung tetangga sekitar atau agen-agen sembako seperti mie instan, minyak goreng, gula, sarden dan lainnya di agen-agen sembako di desa masing-masing. Hal ini sebagai upaya pemberdayaan perekonomian para pengusaha beras lokal dan agen-agen sembako di desa masing-masing,” ucap Musa kepada BANPOS, Kamis malam (25/6).

    Pihaknya menekankan, program sembako BanGub ini harus dipastikan barang komoditinya harus dengan harga pasar yang sesuai ketentuan Disperindag Lebak.

    “Ini tidak boleh ada yang berkerjasama dengan pihak supplier dadakan atau suplier calo. Dikhawatirkan barang komoditinya tidak sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan oleh Disperindag Lebak. Jangan sampai ketika harga beras lokal atau medium akhirnya dijual dengan harga premium. Jangan sampai juga harga beras lokal dijual lebih dari Rp10 ribu, karena nanti imbasnya pada pemerintah desa atau kades selaku pengguna anggaran akan bermasalah jika menerima komoditi tak sesuai harga pasar yang ditetapkan oleh Disperindag,” paparnya.

    Karena itu, pihaknya juga mengajak semua kalangan agar bersama-sama mengawal program BanGub tersebut, apalagi di wilayah Lebak. Karena Bansos ini, sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, juga masyarakat rentan miskin dan rentan sakit.

    “Jadi jangan sampai ada oknum Ormas, Pers, LSM dan lainnya malah ikut menjadi supplier program tersebut. Seharusnya semua kalangan harus profesional dan proposional agar program BanGub ini terealisasi dengan benar. Kita utamakan agar pengadaan barang komoditi sembakonya mencari dari para pengusaha beras lokal dan agen-agen sembako di desa setempat,” tuturnya.

    Selain itu, mantan pegiat sosial di Baksel ini mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten Enong Suheti dan Kepala Inspektorat Banten, E Kusmayadi untuk sama-sama mengawasi program BanGub Banten yang bersumber anggaran dari APBD Provinsi Banten tersebut.

    Selain sudah berkoordinasi dengan DPMD Banten dan Inspektorat, pihaknya pun mengaku sudah berkoordinasi dengan para pengurus Apdesi Lebak agar dalam program BanGub ini para kepala desa jadi lokomotif untuk memperdayakan para pengusaha beras lokal dan agen-agen sembako di setiap desa.(WDO/PBN)

  • Siswi SMKN 3 Pandeglang Juara 1 Penganugerahan Duta Anak

    Siswi SMKN 3 Pandeglang Juara 1 Penganugerahan Duta Anak

    PANDEGLANG, BANPOS – Siswi SMKN 3 Pandeglang berhasil menyabet juara 1 Penganugerahan Duta Anak Kabupaten Pandeglang. Siswi bernama Dini Ratna Sari bersama dengan dua anak lainnya, berhasil menjadi Duta Anak Kabupaten Pandeglang setelah melewati berbagai tahapan yang ada.

    Kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang bersama dengan Forum Anak Kabupaten Pandeglang itu digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

    Dini Ratna Sari, yang berasal dari SMKN 3 Pandeglang berhasil meraih juara 1 Duta Anak Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. Disusul oleh Rizky Rojabi sebagai juara 2 dan Irna Indah sebagai juara 3 sekaligus Duta Anak Terfavorit.

    “Penganugerahan Duta Anak ini sebagai sarana untuk menjembatani aspirasi anak-anak di Kabupaten Pandeglang, sekaligus upaya pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Pandeglang,” ujar Kepala DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Didi Mulyadi, di aula kantor DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Kamis (25/6).

    Sementara itu, Duta Anak Kabupaten Pandeglang 2019, Amwal Syahrul, mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan tersebut, pengoptimalan peran anak sebagai pelopor dan pelapor dapat semakin baik di Kabupaten Pandeglang.

    “Dengan adanya Penganugerahan Duta Anak Kabupaten Pandeglang ini, diharapkan peran anak sebagai pelopor dan pelapor semakin optimal,” kata Amwal Syahrul.

    Dini Ratna Sari mewakili Duta Anak Kabupaten Pandeglang 2020 lainnya mengatakan, dirinya dan teman-temannya akan mengemban amanah tersebut agar cita-cita Kabupaten Pandeglang Layak Anak dapat benar-benar terwujud.

    “Selaku Duta Anak Pandeglang 2020 terpilih, saya akan berusaha menjalankan amanah ini dengan baik guna membantu pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Pandeglang Layak Anak,” terangnya seusai kegiatan.

    Sebagai informasi, penganugerahan Duta Anak Kabupaten Pandeglang 2020 sendiri memiliki beberapa tahapan seleksi. Tahapan pertama yaitu pendaftaran daring melalui google form yang diikuti lebih dari 70 anak di seluruh Pandeglang.

    Dari 70 pendaftar, lalu terpilih 25 anak yang kembali mengikuti tahapan seleksi kedua, yaitu seleksi wawancara, presentasi dan problem solving. Tahapan seleksi kedua menghasilkan 10 finalis Duta Anak Kabupaten Pandeglang yang akan melaju ke tahap akhir.

    Para 10 finalis Duta Anak yang telah terpilih, kembali mengikuti tahap akhir dengan memaparkan visi-misi dan problem solving isu-isu anak. Penganugerahan Duta Anak Kabupaten Pandeglang 2020 ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan tiga Duta Anak Kabupaten Pandeglang Tahun 2020.

    Terpilih nya 3 Duta Anak Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 diharapkan menjadi jembatan dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Pandeglang dan memudahkan pemerintah dalam menggapai aspirasi-aspirasi anak untuk pembangunan. (DZH/PBN)

  • Subadri Damaikan Musa Dengan Apdesi

    Subadri Damaikan Musa Dengan Apdesi

    LEBAK, BANPOS – Perseteruan antara Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak, Musa Weliansyah dengan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak berakhir.

    Berakhirnya perseteruan itu setelah dimediasi Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten, Subadri Usuludin.

    Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak Usep Pahlaludin membenarkan adanya pertemuan dengan Wakil Ketua Fraksi PPP Lebak di Serang.

    Pertemuan tersebut dimediasi Ketua PPP Banten Subadri Usuludin. Dalam pertemuan dan musyawarah antara Musa dan Apdesi Lebak, kedua belah pihak mengakui terjadi miss komunikasi atau salah paham.

    “Iya, telah ada pertemuan antara Apdesi dengan anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah. Lebih indah damai bukan,” kata Usep kepada wartawan, Rabu (24/6)

    Ditanya soal adanya laporan Musa Weliansyah ke Mapolda Banten, Usep menyampaikan, bahwa politisi PPP itu komitmen akan mencabut laporannya di Polda Banten.

    “Kesepakatan damai di Serang menjadi dasar pencabutan laporan tersebut. Alhamdulillah Ada jalan keluar. Jalan terbaik damai yang terpenting dari perjalanan ini semua saling memperbaiki diri,” ungkapnya

    Saat dihubungi wartawan, Musa Weliansyah juga membenarkan adanya pertemuan dengan Apdesi Lebak yang difasilitasi partai. Mungkin kata dia, ada permintaan dari Apdesi ke Ketua DPC PPP Lebak agar konflik yang terjadi tidak berkepanjangan.

    “Persoalan dengan Apdesi hanya selisih paham saja. Jadi saya hanya melaksanakan syariat Islam bahwa bermusuhan dan menghindari silaturahmi itu perbuatan dosa,” katanya.(CR-01/PBN)

  • Dishub Tata Parkiran Kota Serang Untuk Urai Kemacetan

    Dishub Tata Parkiran Kota Serang Untuk Urai Kemacetan

    SERANG, BANPOS – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang memasang perambuan dan marka jalan untuk menata parkiran di sejumlah jalan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengurai kemacetan akibat parkir di sembarang tempat.

    Demikian disampaikan Kepala Dishub Kota Serang, Maman Luthfi, ketika ditemui saat melakukan penataan parkiran di Pasar Lama, Selasa (23/6).

    Pihaknya melakukan penataan parkiran di tempat-tempat keramaian, seperti Jalan Tirtayasa Royal, dan Pasar Lama, guna menunjukan bahwa sebelah kiri digunakan untuk kendaraan roda dua.

    “Ini sudah kita lakukan uji coba dua minggu yang lalu, sekarang penerapannya kita coba memulai. Untuk kendaraan roda dua di sebelah kiri, dan roda empat di sebelah kanan,” ujarnya.

    Dishub Kota Serang juga memasang water block. Hal itu sebagai upaya mengantisipasi kendaraan roda empat agar tidak parkir di sebelah kiri.

    “Kita coba gunakan juga water block, kemudian ada monitoring juga yang dilakukan secara terus menerus, yakni seminggu tiga kali atau dua hari sekali,” tuturnya.

    Ia menegaskan, akan memberi sanksi kepada penyelenggara parkir, apabila tidak melakukan penertiban terhadap kendaraan yang akan memarkir.

    “Kami juga menerapkan sanksi bagi penyelenggaara parkir kalau tidak ditaati. Sanksinya bisa juru parkir akan diganti kalau tidak melakukan penertiban di lokasi,” tegasnya.

    Menurutnya, kegiatan penertiban yang dilakukan bertujuan untuk mengurai kemacetan yang seringkali terjadi di jalur tersebut.

    “Sesuai dengan fungsi Dishub, kami melakukan penertiban tersebut. Karena ada beberapa titik kerawanan macet, maka kami mencoba melakukan intervensi terhadap penanganan kemacetan,” jelasnya.

    Sementata itu, Kanit Lakalantas Polres Serang Kota, Ipda Ade Komarudin mengatakan, pihaknya turut berkontribusi untuk menerapkan penataan parkir tersebut. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir adanya kemacetan.

    “Karena ini adalah simpul dari kemacetan yang diakibatkan oleh parkir sembarangan, khususnya di jalur Pasar Lama-Royal yang merupakan simpul-simpul kemacetan,” ungkapnya.

    Saat ini, kata dia, ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan sejak masa transisi tatanan Kenormalan Baru di Kota Serang diterapkan.

    “Dibandingkan sebelum adanya masa transisi, arus kendaraan pun sudah normal kembali seperti sebelum adanya Covid-19,” tandasnya.(MUF)

  • Rapid Tes Satpol PP Kota Serang, Dua Reaktif

    Rapid Tes Satpol PP Kota Serang, Dua Reaktif

    SERANG, BANPOS – Dua pegawai pada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) reaktif saat melakukan pemeriksaan rapid test yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Rabu (24/6). Dinkes sengaja melakukan rapid test ke seluruh OPD, untuk memastikan kesehatan seluruh pegawai pada OPD tersebut.

    “Kami dari tim Dinas Kesehatan Kota Serang telah melakukan rapid test untuk kantor pol PP sebanyak 280 orang, dan dua yang reaktif,” ungkap Kepala Bidang P2P, Ratu Ani, disela-sela pelaksanaan rapid test.

    Pihaknya menindaklanjuti kedua pegawai yang reaktif tersebut dengan melakukan tes Swab. Menurutnya, pegawai tersebut memang sedang dalam keadaan yang kurang sehat, sehingga imunnya sedang tidak bagus.

    “Sudah kami ambil Swab. Hasilnya nanti, kan tidak langsung. Imunnya lagi ngga bagus, yang satu sedang sakit tenggorokan, dan satunya lagi batuk. Sedang ada gejala influenza, kita doakan saja hasil swabnya adalah negatif,” jelasnya.

    Lebih lanjut Ratu menganjurkan agar kedua pegawai tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Diketahui, keduanya yaitu anggota Damkar (A) dan anggota Satpol PP (F).

    “Anggota yang reaktif tadi kita anjurkan dan diimbau untuk Isolasi mandiri selama 14 hari. Istirahat, bukan dia tidak bekerja, tapi WFH,” tandasnya.

    Terpisah, Kasi Damkar pada Satpol PP, Uba Agus Mauludin membenarkan bahwa terdapat dua rekannya yang reaktif saat melaksanakan pemeriksaan rapid test hari itu. Ia pun segera memberi pemahaman agar keduanya dapat istirahat dan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, selagi menunggu hasil Swab.

    “Sudah kami panggil keduanya. Berdasarkan izin pimpinan (Kasatpol PP, red), keduanya melakukan isolasi mandiri. Kami juga memberikan pemahaman agar tidak merasa tersinggung dengan kondisi saat ini,” ungkapnya.

    Ia mengkhawatirkan keduanya merasa tidak nyaman karena hasil rapid test reaktif. Ia pun memaklumi karena memang saat mengikuti pemeriksaan, keduanya sedang tidak dalam keadaan benar-benar sehat.

    “Keduanya memang sedang sakit, satu radang tenggorokan dan gejala flu. Tapi alhamdulillah keduanya paham dan mengerti untuk beristirahat di rumah,” tandasnya.(MUF)