BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Tatu Apresiasi Sinergi Industri Saat Pandemi

    Tatu Apresiasi Sinergi Industri Saat Pandemi

    SERANG, BANPOS – Meskipun saat ini kalangan industri secara ekonomi turut terdampak, namun masih ada industri yang yang rutin memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Serang saat pandemi covid-19. Sehingga Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi kalangan industri tersebut.

    “Alhamdulillah, pemerintah dan perusahaan senantiasa bersinergi. Bahu membahu dalam menghadapi kesulitan akibat covid-19,” ujarnya seraya mengapresiasi, usai menerima bantuan dari PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Polyplex Films Indonesia di Pendopo Bupati Serang, Rabu (24/6).

    Menurut Tatu, sejumlah perusahaan di Kabupaten Serang banyak yang memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui Pemkab Serang. Mulai dari bantuan sembako hingga alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan.

    “Terima kasih kepada Chandra Asri dan Polyplex yang sudah memberikan bantuan kesekian kali, baik melalui PMI maupun Pemkab Serang. Bantuan ini sangat berarti untuk masyarakat Kabupaten Serang,” ujar ketua PMI Provinsi Banten ini.

    Senior Manager CSR PT Chandra Asri Petrochemical, Abraham Sinatrawan mengatakan, pihaknya terus menghadapi tantangan saat pandemi covid-19, agar operasional perusahaan berjalan dengan baik.

    “Kami sudah menerapkan hal-hal yang terkait protokol kesehatan. Kami harus beradaptasi dengan kondisi sekarang,” ujarnya.

    Ia mengklaim, saat pandemi ini, PT Chandra Asri masih mementingkan masyarakat.

    “Kesekian kali kami melakukan donasi. Bantuan ini, semoga bermanfaat untuk tenaga medis yang menangani pasien atau warga yang terduga virus corona. Semoga alat ini bisa digunakan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur PT Polyplex Film Indonesia, Mr Sanjay Kumar Jha, perusahaannya merupakan salah satu terbesar di Indonesia dan beroperasi di Kabupaten Serang.

    “Kami mulai beroperasi tahun lalu. Kemudian saat pandemi, kami keluarkan program CSR. Kami turut membantu masyarakat,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, melalui Pemkab Serang, PT Polyplex memberikan bantuan 25 liter hand sanitizer, 50 box medical masker 3 ply, 1.000 kg beras, dan 500 box mie instan. Sementara PT Chandra Asri memberikan bantuan melalui PMI Banten berupa 3 unit positive pressure chamber. Alat ini selanjutnya didistribusikan ke sejumlah rumah sakit di Banten untuk kebutuhan tes PCR atau swab pasien.(MUF)

  • Kapolda Banten Terima 3.762 Paket Sembako dari Kemenparekraf

    Kapolda Banten Terima 3.762 Paket Sembako dari Kemenparekraf

    SERANG, BANPOS – Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar terima bantuan sebanyak 3.762 paket sembako dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf). Adapun bantuan tersebut akan dibagikan kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi Covid-19 di Provinsi Banten.

    Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar mengatakan sangat berterimakasih dan mengapresiasi atas bantuan yang di berikan. “Saya Kapolda Banten sangat berterimakasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat Provinsi Banten khususnya kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif”, katanya. Rabu, (24/6/2020).

    Fiandar menambahkan bantuan tersebut dapat mengurangi dampak terhadap masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. “Dengan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang sedang dilanda kesusahan atau pun terganggu sedikit ekonominya, dan bantuan ini akan dibagikan ke 6 Kabupaten/Kota di wilayah hukum Polda Banten”, tambahnya.

    Fiandar menjelaskan terkait pembagiannya menggunakan sistem door to door dan Polda Banten akan dibantu oleh personel dari Korem 064/MY.
    “Untuk teknis pembagiannya, menggunakan sistem door to door system jadi bantuan ini akan didistribusikan langsung kepada orang-orang yang nama-namanya telah diinformasikan kepada kami. Dan saya juga minta bantuan dari Bapak Danrem 064/MY untuk bersama-sama mendistribusikan bantuan ini, dan personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang akan terjun langsung untuk menyalurkannya secara humanis kepada masyarakat. Dan ini merupakan bentuk sinergitas TNI-POLRI dalam melayani masyarakat”, jelasnya.

    Di tempat yang sama, Staf Khusus Kementerian Pariwisata Brigjen Pol Ady Derian Jayamarta menjelaskan bahwa saat ini sektor pariwisata juga merasakan dampak dari pandemi covid-19.

    “Alhamdulillah kami dari Kementerian merasa gembira karena kami sudah dapat memberikan satu bantuan kepada Provinsi Banten, dimana bantuan ini merupakan perhatian dari Kementerian kepada masyarakat pariwisata karena seperti yang rekan-rekan ketahui sektor yang paling terdampak dari adanya Covid-19 ini adalah sektor pariwisata otomatis dengan situasi tersebut mendorong Kementerian untuk memberikan bantuan kepada para pelaku pariwisata”, ujarnya.

    “Dan saya juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kapolda Banten dan Bapak Danrem 064/MY yang telah membantu kami untuk menyalurkan bantuan ini”, lanjutnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Danrem 064/MY Brigjen TNI Gumuruh, Waka Polda Banten Brigjen Pol. Wirdhan Denny, Direktur Infrastruktur ekonomi Kreatur, deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur Kemenpar Selliane Halia Ishak, Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Amiludin Roemtaat, Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Ricky Yanuarfi, Dirsamapta Polda Banten Noerwiyanto, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi, Kepala Dinas Pariwisata Prov. Banten H. Tabrani, Kepala dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif kab/kota dan seluruh Kasat Binmas. (RUL/RED)

  • ATM Berisi 330 Juta Dalam Minimarket Dibobol Maling

    ATM Berisi 330 Juta Dalam Minimarket Dibobol Maling

    CILEGON, BANPOS – Sebuah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berada dalam minimarket Alfamart di Lingkungan Kranggot, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, dibobol kawanan maling, Rabu (24/6) dini hari.

    Dalam aksinya tersebut, kawanan maling berhasil menggasak uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut sebesar sekitar Rp330 juta. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan terhadap aksi pencurian yang terbilang nekat tersebut.

    Informasi yang dihimpun, kawanan pencuri diperkirakan menjalankan aksinya pada sekitar pukul 03.00 WIB. Mereka masuk ke dalam toko waralaba dengan cara menjebol atap bagian belakang.

    “Dugaan itu dilihat dari adanya kerusakan di bagian atap belakang toko,” ungkap Kapolsek Cilegon, Kompol Jajang Mulyaman saat olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kejadian, Rabu (24/6) pagi.

    Begitu berhasil masuk ke dalam toko, lanjut Jajang, kawanan maling kemudian langsung mendekati lokasi mesin ATM berada. Mereka membobol mesin uang tersebut dengan cara dilas pada bagian sebelah kanan berangkas.

    “Pelaku diduga lebih dari dua orang. Kami masih selidiki para pelakunya. Aksi kawanan pencuri ini terbilang nekat karena membobol mesin ATM dengan cara dilas,” kata Jajang.

    Sementara itu, Teknisi ATM dari PT Advantage selaku vendor maintainent BCA Cabang Pembantu Cilegon, Hifni mengatakan, di dalam ATM tersebut berisi uang sebanyak Rp330 juta dalam pecahan Rp100 ribu. “ATM tersebut baru saja diisi pada Minggu (21/6). Isinya sebanyak Rp330 juta,” katanya.

    Ia juga menegaskan, ATM telah dilengkapi CCTV. Karena itu ia berharap aksi kawanan maling tersebut terekam kamera tersembunyi untuk memudahkan polisi melakukan penyelidikan.

    “Kelihatannya memang terekam, karna ada CCTV-nya. Tapi kamera itu terkoneksi langsung ke BCA pusat. Jadi kalau mau ambil gambarnya harus koordinasi dengan BCA pusat,” tandasnya. (LUK)

  • Tolak di PHK, Buruh PT HTP Metal Works Demo

    Tolak di PHK, Buruh PT HTP Metal Works Demo

    JATIUWUNG, BANPOS – Puluhan buruh PT HTP Metal Works menggelar aksi demo di depan pintu gerbang perusahaan di Jalan Industri 3 Blok F No.11, Kawasan Industri Jatake, Jatiuwung, RT.005/004, Pasir Jaya, Rabu, (24/6).

    Aksi ini merupakan buntut dari persoalan perusahaan yang diduga kuat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pantauan Satelit News di lokasi, pada aksi tersebut juga nampak petugas kepolisian dari Polsek Jatiuwung. Dalam aksinya buruh melantunkan yel-yel.

    Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam (PUKSPL) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT HTP Metalworks, Aripin menjelaskan aksi ini dipicu oleh keputusan perusahaan yang melakukan PHK terhadap 29 karyawannya. Namun, PHK tersebut disebutnya tanpa kesepakatan bersama antara karyawan dan perusahaan. “Ini dipicu dari gagalnya perundingan yang sudah tiga kali diadakan,” ujarnya di lokasi, kemarin.

    Informasi terkait PHK karyawan itu tertera pada surat pengumuman No.077/SP/MGT/VI/20, terdapat 29 karyawan yang mendapat PHK gelombang kedua. Keputusan tersebut berlaku per Sabtu, (13/6) lalu. PHK tersebut dipicu oleh kondisi perusahaan yang dikatakan mengalami penurunan omzet imbas dari pandemi Covid-19.

    Aripin yang juga terkena PHK mengatakan, musyawarah terakhir dilaksanakan pada Selasa, (23/6) lalu. Kendati dalam upaya musyawarah tersebut kedua belah pihak tak menemui kesepakatan. “Deadlock. PHK ini memang PHK sepihak,” jelas Aripin.

    Menurut Aripin saat musyawarah berlangsung saat itu pihak perusahaan sempat menjanjikan pesangon. Namun, pesangon yang akan diterima karyawan tidak dijelaskan. “Memang dari awal kami di PHK pada Sabtu, (13/6) lalu. Itu tidak dijelaskan berapa yang akan kami terima makanya kami sepakat gelar aksi,” katanya.

    Pada aksi tersebut, para demonstran sempat mendapat titik terang. Pihak perusahaan mencoba kembali menggelar perundingan dengan perwakilan karyawan yang mendapat PHK, FSPMI Tangerang Raya serta pihak kepolisian. Tapi dalam perundingan tersebut, lagi-lagi tidak mendapat kesepakatan antat kedua belah pihak. Pihak perusahaan menjanjikan pesangon enam bulan gaji namun hal tersebut ditolak oleh karyawan.

    “Aneh, padahal kita ada yang kerjas sudah 17 tahun. Kalau ada penurunan omzet mana buktinya. Karena waktu Sabtu lalu pihak produksi menyatakan ada kenaikan omzet sampai Juni ini,” kata Aripin.

    Sekretaris, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam (SPL) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang Raya, Kristian Lelono mengatakan aksi ini juga sekaligus menyuarakan 50 karyawan PT HTP Metal Works yang sebelumnya mendapat PHK.

    Kristian mengatakan, pihaknya akan terus melakukan advokasi bagi karyawan hingga perusahaanberiktikad baik dan menemukan kesepakatan. Selama perundingan diakui Kristian, pihak perusahaan hanya diwakili oleh kuasa hukum saja. “Kami tidak ingin bicara dengan kuasa hukum karena mereka tidak tahu akar persoalannya. Kami ingin bertemu langsung dengan pihak perusahaan bukan kuasa hukum,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang, Asep Rahmat mengatakan akan memanggil kedua belah pihak untuk melakukan tripartit. Dijadwalkan, tripartit akan berlangsung Kamis, (24/6) di kantor Disnaker Kota Tangerang.

    “Dari serikat pekerja sudah mengajukan permohonan perundingaan mediasi dan sudah dijadwalkan panggilan klarifikasi Kamis jam 10.00 WIB pagi,” pungkasnya. Sementara hingga berita ini diturunkan belum mendapat konfirmasi dari manajemen PT HTP Metal Works. (BNN/RUL)

  • PPDB SD, SMP ‘Favorit’ di Lebak Kelebihan Kuota

    PPDB SD, SMP ‘Favorit’ di Lebak Kelebihan Kuota

    LEBAK, BANPOS – Terjadi kelebihan jumlah pendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah dibuka sejak 4 Mei lalu. Dinas Pendidkan dan Kebudayan (Disdikbud) Lebak mencatat kelebihan jumlah tersebut terjadi pada jenjang sekolah tingkat SD, dan SMP. Diketahui, penutupan PPDB akan dilakukan pada 1 Juli 2020

    Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang SMP Dindikbud Lebak, Budiana Sofyan menyebutkan, walaupun masa PPDB belum berakhir, sejumlah sekolah pada jenjang SD, dan SMP mengalami kelebihan jumlah pendaftar dengan kouta siswa yang dimiliki pihak sekolah.

    Dari hasil identifikasinya, kelebihan kuota tersebut terjadi pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan.

    “Untuk jumlah total peserta PPDB saya belum mendapatkan laporannya, karena masih berlangsung. Namun, ada beberapa sekolah di wilayah perkotaan yang melapor telah overload (kelebihan kuota pendaftar, red), seperti SMPN 1, 2 , 3 dan Rangkasbitung,” ujar Budiana, Rabu (24/6).

    Hal tersebut terjadi karena, masih adanya penilaian masyarakat mengenai sekolah favorit. Hal ini menyebabkan, banyak calon peserta didik yang fokus mendaftar pada beberapa sekolah saja.

    Selain itu, ditemukan juga adanya data ganda, dengan peserta didik yang mendaftar lebih dari satu kali, bahkan terdapat sejumlah kasus dimana peserta didik mendaftar lebih di satu sekolah.

    Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah memetakan sekolah mana saja yang dibawah naungan Disdikbud Lebak yang masih dapat menampung para peserta PPDB.

    Direncanakan, pihaknya akan mengusulkan sekolah-sekolah tersebut kepada pihak sekolah yang mengalami kelebihan peserta, agar dapat mengarahkan calon siswanya ke sekolah-sekolah yang masih dapat menampung siswa tersebut.

    “Nanti pihak sekolah akan mengusulkan pada calon peserta didik yang tidak keterima sekolah mana saja yang masih memiliki kouta siswa, ” katanya.

    Ia mengungkapkan, PPDB di Kabupaten Lebak sendiri dilakukan dengan cara semi daring, dimana ada sekolah yang membuka PPDB secara daring maupun tatap muka.

    Hal tersebut mengingat letak geografis Kabupaten Lebak yang terdiri dari 28 Kecamatan dan keterbatasan sumber daya.

    Dalam PPDB tersebut, terdapat tiga jalur pendaftaran yang dibuka yakni, jalur zonasi, jalur prestasi, dan afirmasi untuk masyarakat kurang mampu.

    Adapun kendala dalam pelaksanaan PPDB itu sendiri merupakan keterbatasan sumber daya, dan sukitnya menghapus pandangan masyarakat mengenai sekolah favorit sehingga menyebabkan para calon peserta didik memaksakan diri untuk mendaftar pada sekolah tersebut. Padahal, mekanisme penerimaan peserta didik sendiri pada jalur umum dilakukan dengan sistem Zonasi.

    “Banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk masuk ke sekolah favorit. Padahal peluangnya kecil, karena saat ini semuanya diberlakukan sistem zonasi, dengan ketentuan jarak rumah calon peserta didik termulai 1 sampai 6 Kilometer. Jika jaraknya sama dengan peserta didik lain, maka yang dilihat umurnya, dimana umur yang paling tua, itu dipioritaskan, ” tuturnya.

    Dikatakannya, untuk alur PPDB tahun depan, pihaknya menargetkan akan menggunakan suatu aplikasi dengan server yang terpusat di Disdikbud Lebak. Hal tersebut dilakukan agar proses PPDB dapat dilakukan secara daring diseluruh wilayah Kabupaten Lebak.

    “Kita targetkan untuk tahun depan semua online (daring, red), server juga sudah kami siapkan, tinggal aplikasinya saja yang juga tengah kita ajukan,” tandasnya.(DHE/PBN)

  • PAN-PDIP Melejit, Iye Reno Siapkan Modal Besar

    PAN-PDIP Melejit, Iye Reno Siapkan Modal Besar

    CILEGON, BANPOS – Nama politisi senior PDI Perjuangan, Reno Yanuar sebagai Wakil Walikota Cilegon tiba- tiba melejit berduet dengan Iye Iman Rohiman politisi PAN. Kabarnya Reno sudah menyiapkan modal besar untuk berlaga di Pilkada Cilegon tahun ini.

    “Ibarat politik lawan kita gajah, kan ngga mungkin senjatanya ketapel. Kita susah siapkan amunisi yang besar tentunya. Lawan besar kita tak gentar,” tandas Ketua Tim Pemenangan Reno, Tb Amri Whardana kepada sejumlah wartawan di Sekretariat PDIP di Jalan Stasiun, Jombang Kali, Cilegon, Rabu (24/6).

    Selain modal amunisi yang besar, Amri juga mengklaim kader yang solid di PAN dan PDIP menjadi modal besar untuk memenangkan Pilkada. “Kita sudah berhitung cermat baik modal amunisi yang besar maupun suara yang sama- sama besar antara PAN dan PDIP. Baik PAN dan PDIP memiliki pengurus disemua tingkatan dan kader yang militan,” terang Amri.

    Munculnya nama Reno sebagai Calon Wakil Walikota berpasangan dengan Iye merupakan kesepakatan bersama dalam rangka menyongsong arus perubahan.

    Amri yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DOC PDIP Cilegon mengungkapkan bahwa dengan adanya koalisi PAN dan PDIP, maka jumlah kursi sudah memenuhi syarat minimal yakni 8 kursi.

    Namun, demikian meski sudah cukup mengusung Iye- Reno, pihaknya masih berharap ada tambahan PPP dan Demokrat. “Sangat berharap PPP dan Demokrat masuk gabung di poros perubahan,” ucap Amri.

    Ia menandaskan sudah melakukan komunikasi dengan PPP dan Demokrat. Sudah secara resmi siap bergabung. Komunikasi finalnya ranahnya haji Iye.

    Sementara itu, Pengurus DPD PAN Cilegon yang tidak maudisebutkan namanya mengatakan, semuanya masih berproses. Apalagi untuk tingkat daerah memang sudah ada penanda tanganan kesepakatan.

    Ia berharap duet pasangan tersebut terjadi dan akan menambah daya tarik tersendiri dan pilihan tepat masyarakat Cilegon yang haus perubahan. (BAR/RUL)

  • DLH Lebak Pantau Limbah Tambak Udang di Karangnawing

    DLH Lebak Pantau Limbah Tambak Udang di Karangnawing

    MALINGPING, BANPOS – Tambak udang di pantai Karangnawing Desa Pagelaran Kecamatan Malingping diduga membuang limbah sembarangan. Hal tersebut mendapat kritikan dari Komisi IV DPRD Lebak. Pasalnya, limbah yang dihasilkan dari tambak itu diduga tidak dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu.

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Lebak pun langsung merespon dan melakukan pengecekan pengolahan limbah di tambak udang Pantai Karangnawing Desa Pagelaran Kecamatan Malingping, Rabu (24/6).

    Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Dasep Novian, kepada wartawan membenarkan bahwa timnya sudah turun langsung mengecek ke TKP tambak tersebut.

    Menurut Dasep, PT SDB memang benar belum mengantongi izin pembuangan limbah langsung ke perairan umum atau laut. “Jadi izin utamanya itu kan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ya memang ada, izin lingkungannya ada karena memang sebagai dasar untuk SIUP,” terangnya.

    Tetapi, kata dia, mereka juga harus mempunyai izin lingkungan kalau ingin membuang limbah, sedangkan mereka tidak punya izin pembuangan air limbahnya..

    “Makanya, hari ini teman-teman Dinas turun ke lokasi untuk memastikan baku mutunya dulu tuh, ngambil sampel airnya dulu dan akan dilakukan uji lab. Jadi mohon sabar juga ya nanti hasil labnya akan kami sampaikan,” jelasnya.

    Sebelumnya Sekretaris Komisi IV DPRD Lebak, Musa Weliansyah mengkritisi dugaan limbah perusahaan tambak udang yang ada di sempadan pantai Karangnawing itu mengalir langsung ke laut bebas

    Menurut politisi PPP Lebak ini, bahwa limbah tambak udang yang mengalir langsung, dinilai bisa merusak ekosistem biota laut, yakni hewan yang “Dilindungi Penuh” dan “Dilindungi Terbatas”.

    Tegasnya pula, pihaknya akan bertindak tegas soal dugaan limbah tambak udang yang mengalir langsung ke laut.

    “PT. SDB telah terbukti membuang limbah ke laut tanpa memiliki izin dan ini melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 104 Tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup, yakni setiap orang yang melakukan izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga (3) tahun dan denda paling banyak Rp 3 Miliar. Untuk itu harus diberi sanksi pidana tidak bisa ini dibiarkan,” ujar Musa

    Dalam hal ini Musa pun menegaskan, jika perusahan tambak tersebut diduga memang tak mengantongi izin. “Karena sudah jelas perusahan tambak udang tersebut tidak mengantongi izin pembuangan limbah ke laut. Dan hari ini pihak DLH Lebak tadi sudah turun ke lokasi,” ujarnya.

    Diketahui, selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 yakni: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dena paling sedikit Rp3 miliar.(WDO/PBN)

  • 12 Pelaku Jaringan Jhon Kei Masih DPO

    12 Pelaku Jaringan Jhon Kei Masih DPO

    CIPONDOH, BANPOS – Sebanyak 12 orang jaringan Jhon Kei yang melakukan penyerangan rumah di Green Lake City Cluster Australia boulevard nomor 52, Kecamatan Cipondoh, Minggu, (21/6) masih dalam pencarian jajaran Polda Metro Jaya. Hal tersebut diungkapkan oleh Humas PMJ, Kombes Pol Yusri Yunus.

    Dia menjelaskan saat ini jajarannya telah meringkus 30 pelaku. Sementara sisanya 12 masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). “Dengan mengamankan barang bukti berupa beberapa senjata tajam dan sejumlah kendaraan yang digunakan untuk melakukan aksi,” ujarnya usai menggelar pra rekonstruksi kasus tersebut di Green Lake City, Cipondoh, Rabu, (24/6).

    Pada Pra Rekonstruksi, jajaran Polda Metro Jaya memperagakan 43 adegan dalam kasus John Kei. Ke 43 adegan ini dilakukan di lima TKP yang berbeda. Antara lain, Kelapa Gading Jakarta Utara, Arsisi Cempaka Putih, Tytyan Bekasi, Kosambi Teluknaga dan Green Lake City Kota Tangerang. Kendati pada reka adegan ini, PMJ tak mengadirkan dalang dibalik kasus tersebut, Jhon Kei.

    “Mereka memikiki peran yang berbeda. Hari ini kamis sudah menggelar di Lima TKP dari lima TK ini total 43 adegan,” ujar Yusri.

    Namun dalam Prarekontruksi ini pihaknya belum memperagakan satu adegan. Yakni saat pelaku menembak seorang ojek daring lantaran pelakunya masing DPO. “Satu adegan tidak kita laksanakan saat melaksanakan penembakan. Korban ojol yang memang terkena tembakan,” kata Yusri.

    Saat Pra Rekonstrusi, PMJ tak menghadirkan Jhon Kei pasalnya, saat kejadian berlangsung dia tengah berada di Bekasi. “Kalau saat pengrusakan JK tidak ada di lokasi,” ujar Yusri.

    Yusri menegaskan ihwal motif penyerangan kelompok John Kei kepada Nus Kei adalah karena persoalan tanah di Ambon, Maluku. Konflik bermula ketika John meminta Nus Kei mengurus perkara tanah di Ambon.

    Saat itu John masih berada dalam penjara Nusakambangan karena tengah menjalani vonis di kasus pembunuhan. Ketika John bebas bersyarat dan menanyakan bagaimana hasil perkara tanah, yang didengarnya Nus sudah menerima uang dari hasil penjualan tanah tersebut.

    “Motifnya sudah saya sampaikan kemarin. John Kei ini merasa dikhianati oleh Nus Kei. Merasa dikhianati dengan banyak permasalahan yang ada. Tapi menurut pengakuan Nus Kei, dia belum menerima,” ujarnya.

    Uang yang menjadi sumber konflik disebut bernilai 1 miliar rupiah. Uang itu yang diduga belum diberikan Nus kepada John atas perannya menjaga lahan itu. “Kemarin Pak Nus Kei sudah sempat menyampaikan bahwa (John) tidak sabar atau gimana gitu,” tutur Yusri.

    Sebelum melakukan penyerangan, John disebut sudah mengincar Nus Kei yang merupakan pamannya sejak masih menjadi tahanan di Nusakambangan. Rencana penyerangan ini baru berhasil pada Minggu 21 Juni 2020. John disebut memotori penyerangan terhadap Nus Kei dengan dibantu 29 anak buahnya. Semua pelaku penganiayaan dan penyerangan sudah ditangkap, kecuali tiga lainnya masih dalam pengejaran polisi.

    Hal senada diungkapkan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jean Calvin Simanjuntak. Dia menjelaskan para tersangka memang telah terlatih dan susah diketahui perannya masing-masing saat melancarkan penyerangan tersebut.

    “Jadi saat breafing terakhir di Arcici Cempaka Putih, mereka telah berbagi tugas dan berbagi senjata tajam yang digunakan. Dimana satu mobil berisi 6 orang melakukan penyerangan dan pembunuhan di Kosambi,” ujarnya.

    Jean mengungkapkan 5 mobil berisikan 25 orang menyerang ke kediaman NK. Dua mobil berperan sebagai penjaga di gerbang perumahan dan 3 mobil lainnya melakukan penyerangan dan pengerusakan di kediaman NK. “Sebelum terjadinya kejadian penganiayaan yang di Kosambi yang mengakibatkan 2 korban, satu meninggal dunia dan satunya luka berat ternyata sekitar jam 11 siang,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Nus Kei yang menjadi korban penyerangan tersebut terlihat menyaksikan dengan seksama adegan demi adegan yang diperagakan oleh para pelaku yang merusak kediamannya. (BNN/RUL)

  • Walau Stok Pangan Melimpah, Daya Beli Masyarakat Pandeglang Kurang

    Walau Stok Pangan Melimpah, Daya Beli Masyarakat Pandeglang Kurang

    PANDEGLANG, BANPOS – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Pandeglang masih melimpah, namun untuk daya beli menurun drastis, sebab melimpahnya stok pangan tersebut tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Muhamad Amri menuturkan, untuk ketersediaan pangan sampai akhir tahun tidak akan habis, dia menilai ketersediaan pangan saat ini tidak terpengaruhi oleh Covid-19, namun melimpahnya ketersediaan pangan tersebut menurunkan daya beli.

    “Kalau untuk persoalan pangan daerah, stok pangan kita masih cukup sampai akhir tahun, namun banyaknya ketersediaan pangan di kita justru daya beli yang berkurang, bahkan itu juga berpengaruh kepada harga yang semakin turun,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, kepada BANPOS, Rabu (24/6).

    Ia mengatakan, meskipun ada isu pengamanan pangan daerah akan dihandel oleh TNI, menurutnya tidak berpengaruh kepada ketersediaan pangan dan ketersinggungan Dinas Ketahanan Pangan, menurutnya peran serta TNI akan membantu peran dan fungsi Ketapang dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah.

    “Meskipun katanya untuk pengelolaan pangan daerah akan dikelola TNI, kami tidak merasa tersinggung, karena kami yakin mereka (TNI-red) lebih paham kondisi di tingkat paling bawah, bahkan TNI melalui Bhabinkabtibmasnya bisa memantau dan memonitoring ketersediaan pangan di tingkat masyarakat yang peling bawah,” ujarnya.

    Menurut Amri, dengan adanya pengelolaan pangan daerah ditangani oleh TNI, akan muncul regulasi yang mengatur untuk ketersediaan pangan dan pengelolaan yang lebih baik, sebab TNI bisa bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.

    “Saya tidak merasa tersinggung kalaupun dikelola oleh TNI, mereka juga tahu kondisinya di lapangan seperti apa, kita juga mungkin tidak tahu akan seperti apa, yang jelas nanti pasti akan ada regulasinya untuk mengatur itu,” tandasnya.(MG-02/PBN)

  • Realisasi Pendapatan Kota Tangerang Capai 95,18 Persen

    Realisasi Pendapatan Kota Tangerang Capai 95,18 Persen

    TANGERANG, BANPOS – Walikota Tangerang Arief R Wismansyah didampingi Wakil Walikota Tangerang Sachrudin hadir dalam rapat paripurna dengan agenda Penjelasan Walikota Tangerang Mengenai Tiga Buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tangerang yang diselenggarakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Rabu (24/6).

    Dalam rapat kali ini, Arief menjelaskan bahwa ia beserta jajarannya telah merealisasikan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar 4,27 triliun yang termaktub di dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. “Bahwa pada tahun 2019, Pemerintah Kota Tangerang telah menerima pendapatan daerah sebesar 4,27 triliun atau sebesar 95,18 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan,” sebutnya.

    Kemudian Arief menambahkan, dibandingkan dengan tahun 2018 maka terdapat peningkatan sebesar 7,71 persen atau senilai Rp 306,08 miliar. Di hadapan para anggota dewan, Arief juga menyampaikan hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang.

    “Selama tahun anggaran 2019, Pemkot Tangerang telah melaksanakan pembangunan di berbagai aspek seperti 8,3 Km pembangunan jalan kota, 104,9 Km pembangunan drainase, 144,9 miliar pembangunan jembatan, 371 unit pembangunan rumah tidak layak huni dan lain sebagainya,” papar Arief.

    Arief menambahkan, pada sektor kesehatan terdapat 347.747 penduduk yang dibiayai iuran kesehatannya. Untuk sektor pendidikan 184 sekolah baik SMP negeri dan swasta yang telah menerima BOP dan 9.291 siswa kurang mampu yang menerima program Tangerang cerdas.

    Selain Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, masih ada dua Raperda yang disampaikan yakni Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 / 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta Raperda Tentang Ketahanan Pangan.

    “Raperda perubahan ketiga tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat yang salah satunya berujung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui perda ketahanan pangan dan gizi,” tutupnya.

    Sementara, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, para fraksi akan memberikan pandangan terhadap perda tersebut hari ini (25/6). Setelah itu, akan dilakukan pendalaman oleh Badan Anggaran dan komisi-komisi di dewan. “Target dua minggu umumnya. Pembahasannya langsung tiga raperda,” katanya. (BNN/RUL)