BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Digeruduk Soal JPS Kota Serang, Dinsos Utus LSM Hadapi Mahasiswa?

    Digeruduk Soal JPS Kota Serang, Dinsos Utus LSM Hadapi Mahasiswa?

    SERANG, BANPOS – Beberapa elemen mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Terdepan Mahasiswa Peduli Corona (Pandemi Corona) menggeruduk Dinsos Kota Serang, untuk mempertanyakan terkait jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang. Pihak Dinsos pun mempersilahkan para mahasiswa untuk melakukan audiensi.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, dalam audiensi tersebut tidak terlihat satupun pejabat Dinsos Kota Serang. Namun, terdapat satu orang pria yang mengaku sebagai pendistribusi JPS ke setiap kelurahan, yang menyambut para mahasiswa.

    Dalam audiensi tersebut, mahasiswa mempertanyakan terkait dengan beberapa komponen yang ada pada JPS. Menurut mereka, komponen pada JPS tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

    Setelah beberapa lama melakukan audiensi, mahasiswa pun menanyakan kepada pria tersebut terkait kapasitasnya dalam menyambut mereka dalam audiensi itu.

    “Punten pak, saya ingin menanyakan kapasitas bapak disini untuk mewakili Dinsos Kota Serang ini apa? Karena kami juga tidak tahu bapak ini sebagai apa dalam audiensi ini,” ujar perwakilan mahasiswa, Jamsani, Kamis (11/6).

    Pria yang bernama Ruli tersebut pun mengaku bahwa dirinya hanya ditugaskan oleh Kepala Dinsos Kota Serang, untuk bertemu dengan para mahasiswa. Karena, para pejabat di Dinsos Kota Serang sedang tidak ada di kantor.

    “Karena kan saat ini para pejabat tidak ada. Dan intinya saya cuma menerima tamu saja oleh pak kadis. Jumat itu insyaAllah mereka bisa bertemu dengan teman-teman,” katanya.

    Namun saat dipertegas posisinya pada Dinsos Kota Serang sebagai apa, ia mengaku bahwa dirinya adalah staf bagian pendistribusian JPS Kota Serang. Ia pun mengatakan bahwa apabila ingin bertemu dengan kepala dinas, maka mahasiswa dipersilahkan kembali datang setelah salat Jumat.

    “Saya mah disini hanya staf saja, saya disuruh pak Kadis untuk menyambut teman-teman semua. Makanya kalau mau mau ketemu pak Kadis, nanti setelah salat Jumat mereka bisa ketemu,” jelasnya.

    Mahasiswa pun menduga bahwa Ruli merupakan anggota salah satu LSM dengan inisial B. Namun, Ruli mengaku bahwa dirinya sudah tidak ikut LSM sejak 2012.

    “Sudah lama itumah, saya sudah berhenti dari sana (LSM) sejak tahun 2012. Sebelumnya juga saya pernah di Dinas PUPR,” akunya.

    Saat awak media mengonfirmasi staf Dinsos Kota Serang yang bertugas menjaga resepsionis, staf Dinsos tersebut tidak mengetahui siapa yang sedang menyambut para mahasiswa tersebut.

    “Tidak tahu mas itu siapa. Cuma saya tahunya kalau pak Kadis memang menugaskan dia untuk menemui para mahasiswa yang mau audiensi. Disini sudah tidak ada lagi PNS, semua lagi diluar persiapan penyaluran tahap ketiga,” jelasnya yang tak mau menyebutkan namanya.

    Saat ditanya apakah benar Ruli merupakan anggota LSM yang ditugaskan oleh Kepala Dinsos Kota Serang untuk menghadapi para mahasiswa, justru ia mengaku bahwa Ruli merupakan wartawan.

    “Itu mah audiensi mahasiswa dengan wartawan. Tanya aja sendiri dia wartawan mana,” katanya.

    Tak puas dengan hasil audiensi tersebut, mahasiswa pun akhirnya mempertanyakan kepada staf Dinsos yang menjaga meja resepsionis, mengapa yang beraudiensi dengan mereka bukanlah orang Dinsos Kota Serang.

    “Bu kami ini datang jauh-jauh ke Dinsos Kota Serang untuk beraudiensi dengan Dinsos. Tapi kenapa justru kami disuruh beraudiensi dengan orang LSM B,” ujar salah satu mahasiswa, Halabi.

    Tak puas dengan jawaban dari staf tersebut, Halabi pun bertanya kepada mereka apakah para staf tersebut mengenal pria yang bernama Ruli itu. Para staf mengaku tidak kenal dengan pria yang bernama Ruli.

    “Lalu kenapa kami disuruh beraudiensi dengan dia. Ini Dinsos sebenarnya ada apa sampai menyuruh LSM yang menghadapi kami. Kami merasa tidak dihargai kalau seperti ini,” tegasnya.

    Akan tetapi, salah satu staf lainnya mengatakan bahwa Ruli merupakan staf dari pejabat Dinsos bernama Tatang. Hal ini berbeda dengan yang disebutkan oleh staf lainnya yang mengaku tidak tahu sama sekali dengan pria yang bernama Ruli itu.

    “Pokoknya kami kecewa dengan hal ini. Kami pun semakin yakin bahwa Dinsos ada permainan. Buktinya mereka tidak berani bertemu dengan kami,” tandasnya.

    Mahasiswa pun akhirnya membubarkan diri dan mengancam akan mendatangi Dinsos Kota Serang kembali pada Jumat, dengan anggota yang lebih banyak.

    Saat BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Ruli, ia tak dapat ditemui usai kegiatan audiensi tersebut. (MUF)

  • Kecam Kinerja Legislatif, HMI Lempar Telur Busuk ke DPRD Provinsi Banten

    Kecam Kinerja Legislatif, HMI Lempar Telur Busuk ke DPRD Provinsi Banten

    SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melemparkan telur busuk ke gedung DPRD Provinsi Banten. Hal ini sebagai bentuk kekecewaan mereka atas kinerja DPRD yang dinilai busuk.

    Demikian disampaikan okeh koordinator aksi, Ari Opanda. Ari menegaskan bahwa busuknya kinerja DPRD Provinsi Banten, lantaran terkesan diam dan minim menggunakan hak interpelasinya terkait pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) yang dilakukan Gubenur Banten, Wahidin Halim (WH).

    “Kami menyatakan mosi tidak percaya dengan legislatif yang saat ini gagal dalam melakukan tugasnya dalam mengawal aset Banten yakni Bank Banten. Kami tidak puas dengan kinerja legislatif yang seperti buta fungsi dalam menjalankan tugas,” ujarnya, Kamis (11/6).

    HMI menuding bahwa diamnya para anggota DPRD Provinsi Banten, karena adanya bantuan beras Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jabar Banten (BJB). Sebab, dari 85 anggota DPRD, hanya 15 anggota saja yang melakukan interpelasi.

    “Artinya di bawah 20 persen yang menginterpelasi. Ini menimbulkan asumsi liar jika kita kaitkan dengan beras CSR yang di gelontorkan kemarin. DPRD kehilangan etos kerja padahal jelas mereka adalah representasi Rakyat ” kata Ari.

    Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Serang, Faisal Dudayef Payumi Padma, dalam orasinya mengatakan keputusan eksekutif melakukan pemindahan RKUD membuat gaduh ditengah pandemi.

    Seharusnya, Pemprov Banten bersama dengan DPRD fokus mengatasi pandemi. Namun nyatanya DPRD gagal melakukan tugasnya hingga menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.

    “Seharusnya eksekutif dan legislatif fokus mengatasi pandemi, ini malah membuat keputusan yang tidak sepatutnya dilakukan sehingga membuat gaduh. DPRD gagal melakukan tugas dan Fungsnya,” tutur Faisal.

    Pengurus HMI Badko Jabodetabeka-Banten, Aliga Abdilah, dalam wawancara menduga bungkamnya para anggota dewan yang tidak menggunakan Hak Interpelasinya dikarenakan sudah mendapatkan beras dari CSR Bank Bjb sehingga enggan menggunakan Hak Interpelasinya.

    “Saya menduga Operasi beras. Aliran beras dari CSR itu penyebab minimnya hak interpelasi dewan,” tandas Aliga.

    Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi besar-besaran, jika dewan terus menerus tidak jelas dalam melakukan fungsinya. Aksi itu berakhir damai dengan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. (DZH)

  • Sultan Cirebon: Warga Cimayungan Mendukung Maman Suherman Duet Dengan Ratu Ati Marliati

    Sultan Cirebon: Warga Cimayungan Mendukung Maman Suherman Duet Dengan Ratu Ati Marliati

    CILEGON, BANPOS,- Dukungan kepada Sekretaris DPC PPP Kota Cilegon, Maman Suherman, untuk menjadi pendamping Calon Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati terus mengalir.

    Setelah sebelumnya PAC PPP, warga rantau Paguyuban Majalengka Sauyunan (Pamayunan), kini Maman didukung Paguyuban rantau Cimayungan (Cirebon Majalengka Indramayu Kuningan).

    Pembina Paguyuban Cimayungan Moch Saladin yang juga Sultan Cirebon mendukung Maman mendampingi Ratu Ati. Ia juga terang terangan mendukung pencalonan Ratu Tatu Chasanah sebagai Bupati Serang.

    “Sebagai pembina Paguyuban Cimayungan saya nyatakan mendukung dua Maman Suherman menjadi pendamping Ratu Ati atu yakni Ratu Ati Marliati dan juga mendukung Ratu Tatu Chasanah untuk melanjutkan kepimpinan di wilayahnya masing masing,” ujar Sultan Saladin ketika bertandang ke rumah kediaman Maman di Kapling Cilegon, Rabu (10/6).

    Sultan Saladin menambahkan pihaknya merasa bangga dengan Maman yang juga merupakan warga rantau Cimayungan untuk berpasangan dengan Ratu Ati sebagi calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon pada Pilkada tahun ini.

    “Sebgai warga Cimayungan kami bangga dengan Maman Suherman jika bisa berpasangan sebagai calon walikota dengan Ibu Ratu Ati. Semoga keduanya Amanah sebagai pemimpin yang di cintai rakyatnya,” ucap Sultan Saladin.

    Sementara itu mantan Ketua PK Golkar, Hamid yang juga turut hadir di kediaman Maman, mengamini seniornya dibidang usaha untuk bisa berpasangan dengan Ratu Ati Marliati.

    “Kemenangan akan mudah diraih jika berpasangan dengan Ibu Ati. Saya turut mengamini apa yang disampaikan Sultan Saladin yang mendukung Haji Maman berpasangan dengan Ibu Ati menjadi Walikota Cilegon dan wakilnya,” tandas Hamid yang juga tokoh politik Kecamatan Ciwandan ini kemarin malam.

    Sementara itu, Maman Suherman mengakui terharu dengan banyaknya dukungan yang terus datang kepadanya untuk terus maju sebagai calon Wakil Walikota Cilegon berpasangan dengan Ratu Ati.

    “Sangat terharu dan bersyukur banyak tokoh politik dan tokoh ulama yang datang memberikan dukungan. Semoga tulus yang menjadi harpan bersama ini. Untuk turut andil membangun Kota Cilegon yang kita cintai bersama,” ungkap Maman.(BAR)

  • ACT Banten dan BANPOS Jalin Kerjasama untuk Kemanusiaan

    ACT Banten dan BANPOS Jalin Kerjasama untuk Kemanusiaan

    SERANG, BANPOS – Menjadi lembaga profesional yang memfokuskan kerja-kerja kemanusiaan, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Banten memilih harian Banten Pos (BANPOS) untuk menjadi mitra untuk menjalankan program-programnya. Hal itu disampaikan oleh Manajer Cabang ACT Banten, Ais Komarudin, saat mengunjungi kantor harian Banpos, Rabu (10/6).

    Diketahui, ACT dalam dekat ini sedang menggencarkan kegiatan dengan hastag aksi bantu Indonesia. Diantaranya yaitu Sahabat UMI (usaha mikro Indonesia), dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan usaha ultra mikro, khususnya usaha para ibu yang terkena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

    “Sahabat UMI ditujukan kepada ibu-ibu yang memiliki aneka usaha khususnya pangan rumahan dengan memberikan modal usaha dan pendampibgan,” ujarnya mengawali perbincangan dengan General Manager BANPOS, Saepudin.

    Kepada BANPOS, Ais juga mengatakan bahwa program tersebut hadir salah satunya karena pihaknya memandang para ibu sangat terkena dampak baik secara ekonomi maupun psikologi. Dalam hal ini, bagi para ibu yang suaminya korban PHK atau penghasilan menurun bahkan hampir gulung tikar.

    “Saat ini, sebanyak 1.176 orang sahabat UMI yang tersebar di 133 Kota/Kabupaten di 24 Provinsi Indonesia telah menerima bantuan modal usaha. Karena ditargetkan, dalam kurun waktu seminggu, sebanyak 300 sahabat UMI menerima bantuan modal,” jelasnya.

    Selain itu, program lainnya yang sedang berjalan yaitu Global Qurban yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. Program ini dihadirkan untuk memfasilitasi dermawan untuk memberikan hewan qurban terbaik atas nama mereka yang tak mampu.

    “Distribusi hewan qurban ini sangat luas dan tepat sasaran, menjangkau 43 negara. Namun untuk nama pequrban ditetapkan oleh global Quran,” jelasnya.

    Tak sedikit program kemanusiaan yang konsisten dijalankan oleh ACT, termasuk program sebelum pandemi masuk ke Indonesia. Misalnya, saat terjadi banjir bandang di Kabupaten Lebak, ACT bekerjasama dengan donatur luar negeri untuk membangun shelter atau hunian sementara (huntara) sebanyak 62 unit dengan 6 fasilitas kamar mandi umum.

    “Karena saat pandemi ini, banyak yang melupakan mereka yang terkena musibah. Alhamdulillah kami masih konsisten untuk membantu mereka, menyuplai bahan pokok dan kebutuhan lainnya. Karena saat ini banyak yang beralih atau perhatian terfokus ke Covid-19,” jelas Ais.

    ACT pun hingga kini masih konsisten menjalankan program apresiasi kepada para guru yang berada di seluruh Indonesia melalui program Sahabat Guru Indonesia (SGI), yang telah dimulai sejak 30 Mei. Guru prasejahtera dan lanjut usia yang masih mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan bangsa, patut diapresiasi dengan memberikan penghargaan.

    “Sahabat Guru Indonesia, insyaAllah besok Rabu (10/6), kami akan menyerahkan penghargaan kepada 30 guru di Kecamatan Kopo,” ujarnya.

    Diakhir ia meminta kepada BANPOS untuk bersedia menjadi mitra dengan semua program yang sedang atau akan berjalan di ACT. Ia meyakini, dapat mencapai filantropi sebagai lembaga kemanusiaan tingkat internasional yang dapat menyentuh semua yang membutuhkan dengan berjalan bersama.

    “Kalau bisa dilakukan bersama-sama, kenapa tidak. Semoga silaturahmi tetap berjalan terus untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan memberikan informasi kepada kami kondisi hingga ujung Banten,” katanya.

    Sementara itu, General Manager BANPOS, Saepudin, menyambut baik atas kehadiran dan niat baik dari ACT Banten untuk menjalin kerjasama di berbagai program. Ia pun berharap dapat menjaga silaturahmi dan memberikan beberapa masukan untuk bersama-sama menjalankan program kemanusiaan di berbagai daerah di Banten.

    “Kami menyambut baik dengan niat teman-teman ACT sebagai lembaga kemanusiaan. Karena kami pun sebagai media, ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan banyaknya program di ACT, kami berupaya menyebarluaskan dengan seluas-luasnya informasi agar sampai kepada masyarakat,” tandasnya. (MUF)

  • Pengunjung Perpustakaan Pandeglang Dibatasi Selama Pandemi COVID-19

    Pengunjung Perpustakaan Pandeglang Dibatasi Selama Pandemi COVID-19

    PANDEGLANG, BANPOS – Selama masa pandemi COVID-19, pengunjung Perpustakaan Pandeglang dibatasi, hal itu dilakukan sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di Pandeglang.

    Mekanisme pembatasan pengunjung Perpustakaan yang duterapkan, diantaranya dilakukan shift atau jadwal pengunjung dalam setiap harinya, jumlah pengunjung dalam satu shift sebanyak 10 orang, menggunakan masker dan cuci tangan terlebih dahulu.

    Kepala Perpustakaan Pandeglang, Undang Suhendar mengatakan, sebelumnya pada awal adanya wabah pandemi COVID-19. Pelayanan Perpustakaan ditutup sementara, tapi sekarang dibuka lagi, dengan sistem pelayanan menerapkan Protokol Kesehatan.

    “Sekarang pelayanan Perpustakaan kami buka lagi, dengan catatan penerapan protokol kesehatan. Selain itu pengunjung juga dibatasi,” ungkap Undang saat ditemui di halaman Kantor Perpustakaan kepada BANPOS, Rabu (10/6).

    Selain itu, jadwal pengunjung juga dibagi shift, dalam satu hari sebanyak 5 shift dengan jumlah kuota pengunjung sebanyak 50 orang dalam setiap harinya.

    “Dalam satu shift sebanyak 10 orang pengunjung yang masuk, dengan waktu dalam satu shift itu selama dua jam, “katanya.

    Saat ditanya, buku apa saja yang biasa diburu pembaca selama pandemi COVID-19. Undang mengaku, rata-rata buku sejarah dan umum, karena mayoritas pengunjung itu Pelajar dan Mahasiswa.

    “Selain itu buku panduan mata pelajaran juga. Adapun ketersediaan buku di Perpustakaan, sejauh ini memadai,” ujarnya.

    Terpisah, salah seorang pengunjung perpustakaan Pandeglang, Reni mengaku, baru sekarang ini ia bisa lagi mengunjungi Perpustakaan. Karena sebelumnya pelayanan ditutup akibat pandmei COVID-19.

    “Dulu selama beberapa hari pelayanan Perpustakaan ini ditutup, tapi sekarang dibuka lagi. Namun pengunjung dibatasi tidak seperti sebelum ada wabah COVID-19,” tuturnya.

    Saat ditanya buku apa yang saat ini dibacanya. Ia mengaku, buku panduan mata pelajaran, karena ia punya tugas dari Kampus.

    “Saya punya tugas dari Kampus, sementara buku di Kampus terbatas. Makanya mencari di Perpustakaan ini,” tandasnya.(MG-02/PBN)

  • PLN Imbau Bayar Tagihan Listrik Tepat Waktu

    PLN Imbau Bayar Tagihan Listrik Tepat Waktu

    PANDEGLANG, BANPOS – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Pandeglang mengaku masih banyak pelanggan yang telat membayar tagihan listrik setiap bulannya.

    Hal ini dikatakan langsung oleh Manager PLN ULP Pandeglang M Habib Tohir, ia meminta agar pelanggan membayar tagihan listrik tepat waktu. Pasalnya dengan wabah COVID-19 yang terjadi saat ini, para petugas PLN pun sangat terbatas untuk menjangkau rumah masyarakat yang berada di pelosok Pandeglang.

    “Sebenarnya dalam aturan surat perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pelanggan sudah dijelaskan terkait batas waktu pembayaran tagihan listrik paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Sehingga kami minta para pelanggan PLN untuk melunasi tagihan listriknya tepat waktu. Apalagi di tengah wabah covid19 ini masyarakat juga dibatasi untuk pergi ke luar Pandeglang, sehingga dipermudah dengan pelayanan Online, tagihan listrik bisa dibayar lewat aplikasi Online yang sudah ada saat ini,” kata Habib, Rabu (10/6).

    Intinya mau dimana pun pelanggan berada bisa membayar listrik lewat kemudahan aplikasi online yang ditawarkan PLN, kecuali bagi masyarakat yang sangat terbatas akses internetnya, bisa mencari tempat yang menyediakan Wi-Fi atau lainnya.

    “Artinya PLN sudah memberikan waktu selama 20 hari untuk melakukan pembayaran. Mungkin saja pelanggan sering lupa. Dan untuk pelanggan yang telat membayar atau lupa, akan dilakukan pemutusan sementara hingga pembongkaran kwh meter. Untuk menghindari hal tersebut sekali lagi kami mengimbau kesadaran masyarakat supaya tepat waktu dalam melakukan pembayaran, tidak menunggu petugas kami datang dulu. PLN butuh kerjasama yang baik kepada seluruh pelanggan pasca bayar sehingga PLN juga bisa bekerja dengan baik. Dengan membayar rekening listrik tepat waktu, itu juga mendukung pendapatan daerah,” jelasnya.

    Jika masyarakat ingin mendapatkan informasi layanan PLN atau menyampaikan pengaduan, lanjut dia, Contact Center PLN 123 siaga 24 jam nonstop setiap harinya langsung dapat diakses melalui telepon (kode area) 123, media sosial Facebook PLN 123 dan Twitter@pln_123, email pln123@pln.co.id serta website www.pln.co.id.

    Selain Contact Center 123, kini PLN juga telah menghadirkan layanan dalam genggaman melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh secara gratis melalui Play Store maupun AppStore.

    “Menghubungi layanan Contact Center PLN 123 apabila membutuhkan layanan seputar kelistrikan, layanan ini tersedia 24 jam 7 hari dalam seminggu,” tutupnya.(MG-02/PBN)

  • Hasil Rapid Test Jurnalis Pandeglang Non Reaktif

    Hasil Rapid Test Jurnalis Pandeglang Non Reaktif

    PANDEGLANG, BANPOS – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pandeglang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang mengadakan kegiatan Rapid Test massal dihalaman kantor Dinas Kesehatan kepada semua jurnalis yang ada di Pandeglang.

    Sedikitnya 25 jurnalis yang biasa meliput di Pemerintah Kabupaten Pandeglag ikut Rapid Test COVID-19, Rabu (10/6).Rapid Test ini dilayani empat petugas Dinas Kesehatan berpakaian Alat Pelindung Diri (APD) lengkap selama dua jam.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Raden Dewi Setiani mengatakan bahwa kegiatan Tes cepat Korona dilakukan sebagai skrining awal terhadap kemungkinan infeksi Virus Korona, terhadap mereka yang memiliki risiko.

    Profesi jurnalis adalah salah satu dari profesi yang rentan terpapar penyakit menular, berisiko tinggi tertular Korona.

    Sebab, narasumber yang diwawancarai tidak semuanya dalam kondisi sehat atau terbebas dari Virus Korona, begitu juga dengan tempat yang disinggahi selama meliput peristiwa.

    “Untuk hari ini kita melakukan screning awal dalam menghadapi tatanan hidup baru diera aman COVID-19 yang kita peruntukan pada para jurnalis, karena teman-teman kita yang merupakan jurnalis adalah pelayan masyarakat yang kontak langsung dengan masyarakat. Mereka bekerja meliput kegiatan yang ada dimasyarakat kemudian tanpa menyadari bahwa disana banyak virus, makanya kita ingin teman-teman media juga siap mengahadapi New Normal dan dipastikan sehat, dan Alhamdulillah hasilnya Non Reaktif semua,” kata Dewi, Rabu (10/6).

    Dewi menegaskan, hasil yang didapat para jurnalis usai menjalani tes adalah non reaktif, meski non reaktif, Dewi juga menghimbau kepada para jurnalis agar tetap menerapkan protokol kesehatan ketika bekerja.

    “Tetap jaga kesehatan konsumsi vitamin, makan makanan yang sehat, pakai masker dan istirahat cukup. Nanti kalau ada yang reaktif, maka prosedur Protokol Kesehatan akan kami laksanakan. Rekan-rekan jurnalis akan diisolasi mandiri dirumah,” ucap Dewi.

    Sebelumnya, Ketua PWI Pandeglang Iman meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan rapid test kepada para jurnalis yang bertugas. Menurutnya, tugas wartawan hampir sama dengan petugas kesehatan.

    “Mereka (jurnalis) selalu berhubungan langsung dengan banyak orang ketika bekerja dan kita tidak tahu siapa saja yang ditemui. Mereka sehat atau tidak, sehingga ini perlu adanya Rapid Test, dan hasilnya sendiri semuanya tidak ada yg Reaktif,” jelasnya.

    Salah satu jurnalis yang mengikuti Rapid Test massal, Yusef mengaku senang dengan kegiatan itu. Walaupun sebelum Rapid Test sempat muncul kekhawatiran karena selama pandemi dia tetap menjalani aktivitas liputan seperti biasa.

    “Alhamdulillah non reaktif, tadi juga sempat khawatir karena saya lagi batuk pilek,” ujarnya.(MG-02/PBN)

  • Kakanwil Kemenkumham Banten Pantau New Normal Rutan Kelas IIB Pandeglang

    Kakanwil Kemenkumham Banten Pantau New Normal Rutan Kelas IIB Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, R Andika Dwi Prasetya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pandeglang, sekaligus memberikan pengarahan kepada Jajaran Pejabat Struktural serta meninjau langsung situasi dalam Lapas.

    Kunjungan kerja ini, selain sebagai bagian dari tugasnya, juga sebagai perkenalan dirinya kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis yang kini telah menjadi bagian darinya.

    Kedatangan Kakanwil beserta jajaran disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Pandeglang, Jupri dan Seluruh Pejabat dan Pegawai Lapas Kelas IIB Pandeglang. Dalam kunjungannya Kakanwil meninjau langsung kondisi Lapas Kelas IIB Pandeglang seperti sarana dan prasarana, proses pelaksanaan pelayanan publik, program-program pembinaan lainya.

    Dalam arahannya Kakanwil Kemenkumham Banten, R Andika Dwi Prasetya menyampaikan tujuan kunjungan kerjanya serta memastikan tugas dan fungsi Kemenkumham Banten.

    “Hari ini saya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten yang baru, mengadakan kunjungan kerja ke unit-unit pelaksana teknis yang ada di Banten baik Pemasyarakatn maupun Imigrasi. Tujuannya adalah selain bersilaturahmi, saya akan memastikan bahwa tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemenkumham Banten baik yang menyangkut Pemasyarakatan maupun Imigrasi tetap berjalan sesuai dengan kaedah dan ketentuan yang ada,” katanya, Selasa (9/6).

    Andika juga menambahkan bahwa saat memasuki era New Normal sekarang ini, seluruh kegiatan di Kanwil Banten berjalan seperti biasa namun harus tetap mengedepankan himbauan Pemerintah terkait Protokol Kesehatan.

    “Saat ini kita masuk pada era New Normal, setelah kita mengalami masa prihatin dan kritis menyangkut pandemi COVID-19. Hari ini juga saya memastikan bahwa diseluruh Unit Pelaksana Teknis di Kanwil Banten, kegiatan kembali berjalan normal sebagaimana sebelum adanya COVID-19 namun perjalanan operasional saat ini wajib menerapkan Protokol Kesehatan dengan sangat ketat dan harus dilaksanakan dengan sangat disiplin oleh seluruh jajaran termasuk di Rutan Kelas IIB Pandeglang ini,” ucapnya.

    Ia juga menuturkan, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi agar kontak fisik dan Pshycal Distancing terjaga.

    “Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia yang ada, serta diatur pelaksanaan tugasnya dan juga memanfaatkan Teknologi Informasi agar kontak fisik ataupun Social dan Pshycal Distancing bisa terjaga. Alhamdulillah Rutan Kelas IIB Pandeglang ini saya lihat berjalan sebagaimana yang telah ditulis dalam surat edaran Menkumham yang mengatur mekanisme kerja ASN dilingkungan Kemenkumham menyangkut pembagian tugas, jam kerja sampai dengan pakaian Dinas,” jelasnya.

    Diakhir kunjungannya, Kakanwil Kemenkumham Banten juga memberikan berbagai pengalaman dan motovasi yang bermanfaat bagi seluruh petugas Rutan untuk tetap semangat dalam melaksanakan tugas demi menjaga kemanan Rutan agar tetap aman dan kondusif.(MG-02/PBN)

  • Sekda Kota Serang Diambang ‘Lengser’, Aje Kendor Punya Putra Mahkota?

    Sekda Kota Serang Diambang ‘Lengser’, Aje Kendor Punya Putra Mahkota?

    SERANG, BANPOS – Masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang semakin menipis. Diperkirakan pada pertengahan tahun ini, Pemkot Serang akan memulai tahapan persiapan untuk menggelar seleksi terbuka atau open bidding, untuk jabatan Eselon I tersebut.

    Isu yang beredar, Tb. Urip Henus Surawardhana yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kota Serang, akan dimutasi sebagai pejabat di Pemerintah Provinsi Banten. Sebagai gantinya, apakah duet Aje Kendor memiliki ‘Putra Mahkota’ untuk menggantikan Urip selaku Sekda Kota Serang?

    Walikota Serang, Syafrudin, saat ditanya mengenai hal tersebut enggan berkomentar banyak. Menurutnya, pelaksanaan open bidding akan digelar pada Oktober yang akan datang. Secara teknis, ia meminta BANPOS bertanya kepada BKPSDM Kota Serang terkait pelaksanaannya.

    “Enggak, enggak. Belum ada (putra mahkota). Teknis aja langsung ke BKPSDM. Kalau tidak salah pelaksanaan nanti pada Oktober mendatang. Jadi kami mah sesuai aturan saja,” ujar Syafrudin saat dikonfirmasi di kantor Diskominfo Kota Serang, Selasa (9/6).

    Sementara itu, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat ingin dikonfirmasi BANPOS di ruang kerjanya, sedang tidak ada. Berdasarkan penuturan stafnya, Subadri sudah pulang ke rumah karena sedang tidak enak badan.

    “Sudah pulang bapaknya, tadi bilang sedang tidak enak badan. Baru saja pulang beliau,” kata salah satu stafnya saat ditanya BANPOS.

    Saat BANPOS berupaya melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon, tidak tersambung. Begitu pula dengan pesan WhatsApp yang dikirimkan, hanya ceklis satu yang menandakan handphone Subadri sedang tidak aktif.

    Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Serang, Ritadi, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan persiapan untuk melaksanakan seleksi terbuka jabatan Sekda Kota Serang.

    “Belum dilakukan, rencana dilakukannya kami masih persiapan. Masih konsul-konsul dulu ke KASN. Pelaksanaan yah, kalau sudah konsultasi ke KASN,” tutur Ritadi saat dikonfirmasi BANPOS melalui sambungan telepon.

    Menurut Ritadi, masa jabatan Sekda Kota Serang diperkirakan pada September atau Oktober yang akan datang. Saat ditanya apakah Tb. Urip Henus Surawardhana selaku ‘Sekda petahana’ dapat kembali ikut seleksi, ia tidak mau berkomentar.

    “(Masa jabatan Sekda Kota Serang hingga) Oktober atau September. Itu saya belum mengecek lagi. (Terkait bisa tidaknya ‘Sekda petahana’ kembali ikut seleksi) mah nanti yah, saya belum bisa memberikan komentar sekarang,” katanya.

    Ia juga tidak mau memberikan tanggapan terkait dengan calon-calon peserta yang digadang-gadang akan mengikuti seleksi terbuka jabatan tertinggi ASN di Kota Serang tersebut.

    “Belum, saya tidak bisa (menanggapi). Karena saya hanya sebagai di sekretariat, saya hanya penyelenggaranya. Nanti saja kalau sudah mulai,” tandasnya.

    Untuk sekedar diketahui, Tb. Urip Henus sendiri dilantik pada 13 Oktober 2015, saat itu Urip dilantik langsung oleh Walikota Serang periode 2013-2018, Tb. Haerul Jaman di halaman Puspemkot Serang. (DZH/AZM)

  • Perekonomian Terpuruk, Mahasiswa UIN Tolak Bayar UKT

    Perekonomian Terpuruk, Mahasiswa UIN Tolak Bayar UKT

    SERANG, BANPOS – Pandemi Covid-19 membuat mahasiswa UIN ‘SMH’ Banten kelimpungan untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) pada semester depan. Pemberlakuan kuliah daring pun disebut menambah beban mahasiswa dalam setengah semester kebelakang.

    Maka dari itu, mahasiswa UIN ‘SMH’ Banten menuntut adanya pembebasan pembayaran UKT pada semester yang akan datang. Bahkan, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran dan mogok bayar UKT apabila pihak kampus tidak melirik tuntutan mereka.

    Ketua Forum Silaturahmi Organisasi Eksternal (FSOE) UIN ‘SMH’ Banten, Dede Ruslan, mengatakan bahwa ditengah pandemi seperti saat ini membuat perekonomian dari mahasiswa UIN menjadi terpuruk akibat PHK maupun hal lainnya.

    “Dari dampak pandemi Covid-19 ini, banyak orang tua mahasiswa yang terkena PHK. Namun bukan hanya pekerja yang terkena PHK saja, mulai dari sektor informal, buruh serabutan dan pengangguran pun ikut terdampak dari virus ini,” ujarnya, Selasa (9/6).

    Ia menuturkan bahwa tidak adanya kuliah secara fisik atau tatap muka membuat mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi alasan yang kuat untuk membebaskan biaya perkuliahan pada semester depan.

    “Kami kan tidak menggunakan fasilitas kampus semenjak kampus diliburkan karena adanya pandemi Covid-19. Ditambah lagi kami harus mengeluarkan kuota yang cukup banyak untuk melakukan kuliah daring yang kami nilai tidak efektif,” tuturnya.

    Pihaknya pun mendesak agar pihak kampus dapat memahami akan hal tersebut dan membantu meringankan ekonomi keluarga dari mahasiswa. Pihaknya juga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa apabila tuntutannya tersebut tidak terpenuhi.

    “Kami mendesak agar pihak kampus untuk memahami akan hal ini. Apabila tuntutan kami tidak ada respon maupun tidak terpenuhi, kami akan melakukan demonstrasi di kampus bersama ribuan mahasiswa lain yang keberatan terkait pembayaran UKT,” tegasnya.

    Senada, Koordinator Umum KMS 30, Fikri Maswandi, mengatakan bahwa pada semester berjalan saat ini, mahasiswa sudah terlanjur melakukan pembayaran UKT namun tidak menikmati sepenuhnya fasilitas kampus.

    “Idealnya pihak kampus harus mendistribusikan fasilitas daring seperti paket data, ini menjadi keresahan bersama juga. Kami pun menuntut agar kuliah semester depan tidak mesti pembayaran UKT lagi,” terangnya.

    Selain itu, kata Fikri, pihak kampus juga harus menyediakan fasilitas kuota bagi mahasiswa yang saat ini membutuhkan hal itu untuk melakukan kuliah daring.

    “Atas kondisi itu, tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak menolak pembayaran UKT semester depan. Dan kampus harus menyediakan kuota bagi mahasiswa yang melakukan kuliah daring,” tandasnya. (DZH)