Penulis: Panji Romadhon

  • Pidato PRD Dalam Rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

    Pidato PRD Dalam Rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

    Assalamualaikum Wr. Wb.
    Salam adil makmur untuk seluruh rakyat Indonesia.

    Tak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.

    Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini 1 Juni adalah hari lahir Pancasila.

    Mari kita selalu mengingat perjalanan sejarah bangsa kita, agar ke depan kita tidak mengulang kesalahan di masa lampau.

    Kepada para Pendahulu kita yang telah berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu Penjajahan, mari kita doakan agar segala amal baiknya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

    Saudara-saudaraku,

    Setelah munculnya Covid19 di Wuhan pada akhir tahun 2019, kemudian meluas menjadi wabah pandemik yang sampai sekarang masih kita rasakan dampaknya, banyak pelajaran berharga yang kita peroleh untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

    Salah satu pelajaran yang terpenting bahwa tugas negara menjamin keselamatan kehidupan rakyat adalah hal yang utama di atas kepentingan apapun, dan kesejahteraan rakyat adalah perjuangan politik yang paling tinggi.

    Sebelum Pandemi Covid19 ini muncul, dunia sedang diguncang oleh massifnya perlawanan rakyat menolak konsep lama, sistem lama yang hanya memberikan ruang hidup untuk segelintir orang menguasai kehidupan umat manusia lainnya.

    Hampir 3 bulan, kita terkurung oleh Pandemi ini, dan kemajuan yang telah dicapai umat manusia, sampai sekarang ternyata belum mampu menghentikan serangan Covid19 ini.

    Di dalam negeri kita sendiri, terjadi kebimbangan, kelambatan, ketidaksiapan, tidak ada soliditas kepemimpinan, tidak ada kesatuan komando, simpang siur informasi….. maka dengan jiwa besar kita harus akui, bahwa secara subyektif kita memang tidak siap menghadapi serangan tiba-tiba Covid19 ini, baik dari aspek anggaran maupun peralatan medis, selain mungkin ada pertimbangan lain yang dijadikan landasan sikap Pemerintah, selain masalah kesehatan.

    Hal ini harus menjadi koreksi, bahwa ada masalah yang harus diperbaiki, baik dari aspek kesehatan, anggaran, ekonomi dan politik.

    Sebelum Pandemi Covid 19 muncul, ada beberapa agenda besar yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat, seperti Ibu Kota Baru, Omnibuslaw dan pembahasan beberapa UU serta kebijakan yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat.

    Di tengah kecemasan dengan banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti PHK, sektor informal mandeg, pengurangan upah kerja, tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan keputusan Presiden menaikkan iuran BPJS yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan pengesahan UU Minerba oleh DPR RI.

    Tindakan tersebut melukai batin masyarakat, di saat mereka menjauhkan diri dari hiruk pikuk kehidupan ekonomi dan politik, dengan tetap tinggal serta kerja di rumah.

    Masyarakat menjadi curiga bahwa ada muatan kepentingan dari Oligarki yang mengambil keuntungan di tengah kecemasan.

    Belum lagi adanya upaya pembungkamman terhadap hak-hak demokrasi rakyat, dalam bentuk intmidasi, teror dan penangkapan terhadap anggota masyarakat yang melakukan kritik kepada pemerintah.

    Ditambah simpang siur kebijakan yang dilakukan Pemerintah seperti BLT, penundaan angsuran kredit dan lain sebagainya, hal tersebut menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin turun.

    Di saat situasi darurat, mestinya pemerintah fokus dalam menghadapi pandemi Covid19, membangun kepemimpinan yang solid, dengan menunda semua agenda, selain agenda menyelamatkan rakyat, baik kesehatan maupun kebutuhan hidup, agar masyarakat merasa tenang karena terpimpin.

    Sebesar apapun musuh dan seberat apapun beban yang harus dipikul oleh negara dan masyarakat, jika bersatu padu akan menjadi ringan dan kita pasti sanggup mengalahkan serta melewati situasi berat ini.

    Masyarakat Indonesia sudah membuktikan tindakan nyata, walau dengan tindakan yang sederhana, mereka sigap menjaga diri dan menjaga kampungnya dengan melakukan isolasi mandiri, memproduksi masker, dan tolong menolong membangun posko distribusi makanan dan bahan makanan.

    Di tengah alam liberal ugal-ugalan, gotong royong yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia terbukti masih kuat di tengah masyarakat dan sanggup menjawab persoalan mendesak masyarakat.

    Kegotong-royongan inilah yang harus dikembangkan baik untuk urusan ekonomi, politik maupun sosial.

    Banyak pelajaran dan banyak hal yang harus dikoreksi untuk dibenahi agar ke depan kehidupan bangsa semakin kokoh, adil makmur dan penuh harapan.

    Dan juga agar negara selalu siap menghadapi situasi apapun, baik normal maupun darurat.

    Kita butuh tatanan baru, tatanan yang sesuai dengan cita-cita proklamasi yang dituangkan dalam preambule UUD 1945 yang di dalamnya berisi tujuan Indonesia merdeka dan Pancasila sebagai dasar negara.

    Tatanan yang pernah ditawarkan Bung Karno dalam SU PBB tahun 1960, di saat dunia pada waktu itu terbelah menjadi blok barat dan blok timur, tatanan baru untuk membangun dunia kembali, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan.

    Membangun kehidupan dunia yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

    Tinggalkan alam liberal yang telah gagal dan mendapatkan perlawanan rakyat di mana-mana, dengan percaya kepada kekuatan sendiri, mari kembali menegakkan serta melaksanakan Pasal 33 UUD 45.

    Karena sesungguhnya bukan hanya demokrasi politik saja yang dicita-citakan oleh para pendiri Bangsa, tetapi juga demokrasi ekonomi, Sosio Demokrasi, dengan menjadikan masyarakat sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

    Sejak awal berdiri kita telah membagi konsep pembangunan ekonomi itu menjadi 3, yaitu BUMN, KOPERASI dan SWASTA.

    Akan tetapi walau Kepemimpinan Nasional silih berganti, hanya swasta yang selalu diistimewakan, termasuk swasta asing, BUMN masih belum mampu menjadi pilar utama ekonomi dan ekonomi rakyat dalam bentuk koperasi dilupakan untuk dibangun dan dikembangkan.

    Akibatnya terjadi ketimpangan, dan dalam situasi darurat seperti ini, di saat semua negara sedang mengamankan kepentingan dalam negerinya masing-masing, sangat terasa betapa keroposnya ekonomi nasional kita.

    Pandemi telah memberikan pelajaran, semua negara berjuang mengamankan dalam negeri nya masing-masing, dari masalah alat kesehatan, bahan makanan maupun keuangan.

    Untuk itu sudah saatnya kita memulai kembali membangun industri nasional, agar tidak terus menerus tergantung kepada modal asing, tinggalkan pemikiran lama itu, ubah cara pandang agar Indonesia mandiri di atas semangat gotong royong.

    Hanya negara yang memiliki industri nasional yang kuat, ekonomi bisa mandiri dan sanggup bertahan menghadapi situasi apapun.

    Untuk itu jadikan Pancasila sebagai filosofi, dasar dan bintang arah bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuannya.

    Jangan hanya menjadikan Pancasila sebagai gincu dan tameng politik, tetapi tidak pernah dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Semoga kita semua selamat dan keluar dari Pandemi Covid19 ini.

    Kita pasti bisa,

    Mari Bersatu, Wujudkan Kesejahteraan Sosial, Menangkan Pancasila.

    Terimakasih,

    Wasalammualaikum Wr. Wb.

  • Eki Kebut Pastikan Pendamping, Dapat Mandat Demokrat

    Eki Kebut Pastikan Pendamping, Dapat Mandat Demokrat

    SERANG, BANPOS – Bakal calon Bupati (Bacabup) Serang asal Partai Demokrat, Eki Baihaki, semakin gencar melakukan komunikasi politik kepada partai politik (Parpol) lainnya, agar dapat mendapatkan perahu untuk maju dalam Pilkada serentak Kabupaten Serang tahun 2020. Hal itu menyusul surat tugas DPP Partai Demokrat yang diterima oleh Eki pada Jumat (29/5), melalui Sekjen di Sekretariat DPP Partai Demokrat.

    “Iya, saya sudah menerima surat tugas langsung dari Sekjen kepada setiap calon, dan Kabupaten Serang diberikan kepada saya,” ujar Eki kepada BANPOS, Minggu (31/5).

    Dalam surat tugas tersebut, disebutkan bahwa Eki sebagai Bacabup Serang, diminta untuk melakukan komunikasi politik kepada Parpol lainnya, untuk memenuhi persyaratan dukungan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Serang.

    “Saya juga diminta untuk mencari pendamping, jadi setelah menemukan partai koalisi dan pendamping, baru diajukan kepada DPP kembali, untuk dikeluarkan surat rekomendasi,” jelasnya.

    Sebelumnya, Eki melakukan komunikasi dengan Bappilu Demokrat Banten, DPOKK dan Sekjen Demokrat Banten, sehingga keluar surat tugas tersebut. Secara prioritas, kata Eki, memang Partai Demokrat mengusung kader internal untuk maju dalam Pilkada di semua daerah.

    “Sewaktu menerima surat tugas pun disebutkan seperti itu,” ucapnya.

    Sebelum menerima surat tugas pun, pihaknya telah melakukan komunikasi politik dengan berbagai Parpol. Menurutnya, selama surat rekomendasi dari partai belum turun ke salah satu calon, dianggap boleh Bacabup melakukan komunikasi politik. Dua hari kemarin, ia telah melakukan komunikasi dengan beberapa partai dan juga bersama para bakal calon Bupati Serang.

    “Belum bisa disebutkan kami berkomunikasi dengan siapa saja dan partai apa saja, nanti ada saatnya, jika sudah fiks semuanya, kami akan publikasikan melalui konferensi pers,” tuturnya.(MUF)

  • Ganti Lewat Pemilu

    Ganti Lewat Pemilu

    GRUP WhatsApp yang saya ikuti lagi ramai oleh tayangan video Kapten Ruslan Buton. Statement yang bersangkutan initinya adalah meminta Presiden mundur dari jabatannya.

    Dia, yang mengaku sebagai Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, beralasan bahwa saat ini tata kelola negara sulit dicerna. Kebijakan pemerintah dia anggap melukai kepentingan rakyat.

    Selain itu dia memandang ada ancaman atas lepasnya kedaulatan NKRI. Dia anggap negara dalam kondisi amburadul. Lalu menuduh nahwa Presiden tidak memiliki kemampuan.

    Tidak hanya itu. Dia menduga ada bisikan kepentingan, Presiden tersandera kepentingan elit politik. Atas dasar itulah dia meminta agar Presiden mengundurkan diri.

    Lebih jauh dia memandang bahwa Presiden belum memiliki kemampuan, yang menyebabkan kebijakan banyak yang jadi blunder.

    Menurutnya, bila Presiden tidak mundur, akan ada gelombang revolusi rakyat, yang akan memburu para pengkhianat. Pelengseran Orde baru dia jadikan sebagai contoh.

    Kapten, kita ini negara besar dengan demokrasi sebagai model pemerintahan dan telah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa.

    Dalam model demokrasi, pemimpin itu dipilih berdasarkan suara terbanyak. Siapa yang lebih banyak dipercaya oleh rakyat, maka dialah yang jadi pemimpin.

    Satu orang satu suara. Suara rakyat sama. Tidak memandang apakah dia pejabat negara ataukah rakyat jelata. One man on vote.

    Bahwa demokrasi itu memiliki kelemahan, itu benar. Diantaranya tidak setiap yang terpilih adalah yang paling mumpuni.

    Sejarah membuktikan, apa kurangnya Amin Rais saat dia maju sebagai calon Presiden? Sebagai tokoh reformasi yang digadang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

    Tapi faktanya, rakyat lebih memilih yang lain. Ini menunjukkan bahwa kehendak rakyat mayoritas tidak bisa dikalahkan dengan dalih bahwa calon tertentu lebih berkualitas. Itulah resiko demokrasi.

    Saya kira tidak elok bila hanya karena persoalan yang menurutnya bermasalah, lantas meminta Presiden untuk mundur dari jabatannya.

    Dia hasil pilihan mayoritas lewat Pemilu yang sah. Biarkan Presiden bekerja dengan baik. Rentang lima tahun adalah baginya untuk bekerja mengelola negara.

    Bahwa ada persoalan dalam pengelolaan, ada banyak tersedia saluran dan cara untuk menyampaikan masukan, bahkan kritikan. Bukan malah menyuruh mundur! Cara konstitusional untuk mengakhirinya adalah Pemilu.

    Alih-alih menyuruh mundur diklaim sebagai langkah ksatria, malah bisa bermakna pecundang. Apalagi menyertainya dengan statement bernada ancaman; revolusi rakyat. Orasi itu bisa berubah makna menjadi provokasi.

    Lebih dari setengah penduduk negeri ini yang punya hak pilih memilihnya saat Pemilu lalu. Bila menggunakan ancaman dengan revolusi rakyat, tentu akan berhadapan dengan rakyat lainnya.

    Terakhir, bila menganggap bahwa kinerja pemerintah sekarang berpotensi terhadap perpecahan bangsa, saya kira justeru statement yang bersangkutan yang bisa memantiknya.

    Sabarlah! Masih ada waktu empat tahun ke depan, bila ada niat untuk mengganti pemerintahan. Menggantinya lewat Pemilu. Bukan mengganti dengan cara menyuruh mundur!

    Eh, dengar kabar, hari ini yang bersangkutan dijemput aparat ya? Apakah ini menandakan bahwa rezim dzolim? Terserah anda memaknainya!

  • Mencari Kembalian di Pasar, Perempuan Paruh Baya Pengedar Uang Palsu Ditangkap Polisi

    Mencari Kembalian di Pasar, Perempuan Paruh Baya Pengedar Uang Palsu Ditangkap Polisi

    PANDEGLANG,BANPOS – Jajaran Polres Pandeglang berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial J (40) yang diduga sebagai pengedar uang palsu diwilayah Pasar Badak Pandeglang, pada Sabtu 30 Mei 2020.

    Kasat Reskrim IPTU Nandar mengungkapkan bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku dengan berbelanja dibeberapa pedagang di Pasar Badak Pandeglang.

    Terbongkarnya modus pelaku ini, karena ada salah satu pedagang yang mengetahui bahwa uang yang dibayarkan kepadanya itu di duga uang palsu, lalu korban berteriak dan meminta bantuan pihak keamananan setempat.

    Dari hasil keterangan korban, pelaku sudah berbelanja di dua toko, lalu pada saat berbelanja di toko korban, korban sadar bahwa uang yang dibayarkan itu adalah uang palsu, kemudian korban langsung memanggil pihak keamanan setempat, dengan mengetahui adanya peristiwa tersebut personel Polsek Pandeglang dengan sigap ke TKP dan mengamankan pelaku

    “Ya, pelaku melangsungkan aksinya dengan membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000, dengan maksud si pelaku agar bisa mendapatkan uang asli dari kembalian yang dia belanjakan. Dari tangan pelaku, berhasil diamankan barang bukti berupa 5 lembar uang pecahan Rp50.000, 1 lembar pecahan Rp100.000, dan 1 lembar pecahan Rp20.000 yang diduga uang palsu,” ucap Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Iptu Nandar, Senin (1/6).

    Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Membenarkan adanya penangkapan tersangka yang diduga sebagai pengedar Uanga Palsu, pelaku berikut barang buktinya sudah di amankan di Mapolsek Pandeglang guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

    Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 244 KUHP subsider 245 KUHP tentang uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara

    “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah adanya peristiwa tindak pidana, bilamana ada hal-hal yang dicurigai, segera laporkan kepada pihak Kepolisian. Lakukan langkah-langkah antisipasi dengan kenali uang asli dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang,” katanya.(MG-02/PBN)

  • Ikatan Ahli Kesmas Sebut Tes Massal Sebagai Syarat New Normal

    Ikatan Ahli Kesmas Sebut Tes Massal Sebagai Syarat New Normal

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah sudah menunjukkan tanda-tanda untuk menggerakkan kembali ekonomi dengan merelaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pada awal Juni mendatang.

    Protokol The New Normal pun sudah diterbitkan oleh pemerintah untuk meminimalisasi dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akibat lumpuhnya ekonomi.

    Terkait hal ini, Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Dono Widiatmoko mengingatkan, pelonggaran PSBB harus dilakukan secara hati-hati. “Semua kebijakan harus bersumber pada fakta, evidence yang kuat, dan bisa dipertanggung jawabkan,” ujar Dono dilansir dari RMCo.id, Minggu (31/5).

    Berkumpulnya para pekerja dalam satu waktu dan satu tempat, dinilainya sangat memungkinkan terjadinya klaster-klaster baru Covid-19, jika tidak diantisipasi sedini mungkin.

    Serangkaian prosedur untuk menjaga keamanan dan kesehatan pekerja selama masa The New Normal penting dilakukan. Salah satunya, dapat dilakukan dengan mewajibkan prosedur tes massal secara berkala.

    Saat ini, untuk mendeteksi virus SARS-Cov-2 penyebab Covid-19, tes PCR adalah standar utama dalam mengkonfirmasi positif tidaknya seseorang. Tapi, ada kendalanya.

    “Data kasus terkonfirmasi dari PCR tidak cukup, mengingat keterbatasan kemampuan kita melakukan tes tersebut,” jelas Dono.

    Keterbatasan itu antara lain mencakup minimnya jumlah laboratorium dan alat PCR, reagen, serta tenaga terlatih yang mampu melakukan tes secara akurat. Selain itu, tes PCR juga memerlukan biaya yang cukup besar, dan waktu yang relatif lama.

    Untuk itu, metode tes yang lain seperti tes serologi cenderung lebih efisien, lebih mudah digunakan dan harganya relatif tidak mahal. Sehingga, sangat memungkinkan tes massal.

    “Sebagai alternatif, tes serologi bisa dilakukan. Jika dilakukan pada populasi secara random, tes ini bisa melihat sejauh mana infeksi Covid terjadi pada populasi tersebut,” tutur Dosen Senior di University of Derby, Inggris itu.

    Tes serologi digunakan untuk mengecek antibodi pasien yang dilakukan, untuk mencari bukti respon kekebalan tubuh (berupa antibodi IgM dan IgG) terhadap virus SARS-Cov-2.

    “Dengan diketahuinya informasi ini, pemerintah bisa merancang program-program kesehatan masyarakat. Termasuk, pelonggaran PSBB,” imbuh Dono.

    Saat melakukan tes serologi, tingkat spesifik dan sensitivitas produk yang digunakan perlu diperhatikan, agar tingkat akurasi hasil yang diharapkan semakin tinggi.

    Jika pasien mendapatkan hasil uji positif terhadap virus, maka pasien akan dirujuk tes PCR, untuk mendapatkan hasil paling akurat.

    “Tes ini harus dilakukan secara massal, dan berkala atau berulang. Misalnya, pada pekan ini dilakukan survey serologi pada 1.000 orang warga Jakarta secara acak. Maka, pekan depan dapat diulang, dan seterusnya,” ucapnya.

    Tes ini, kata Dono, harus dilakukan untuk pabrik-pabrik dan tambang dengan jumlah pekerja yang mencapai ratusan dan ribuan. “Bisa juga pada komunitas-komunitas tertentu. Seperti tenaga kesehatan, Polri, driver ojol, dan petugas transportasi seperti Transjakarta, MRT, Commuter Line,” beber Dono.

    Hanya saja, untuk menggelar tes ini, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dono menyatakan, pemerintah mesti menanggung biaya tes ini. “Tentu saja, ini harus dibiayai pemerintah. Bukan bersumber dari biaya masing-masing,” tandas Dono. [OKT/RMCO/PBN]

  • PT Telkom Bantah Teknisi IndiHome Lakukan Penipuan

    PT Telkom Bantah Teknisi IndiHome Lakukan Penipuan

    TANGSEL, BANPOS – Manajemen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membantah teknisinya berusaha melakukan penipuan dengan dalih perbaikan jaringan Indihome. Dugaan adanya percobaan penipuan oleh teknisi indihome tersebut berupa video yang beredar melalui grup media sosial (Medsos) whatsapp pelanggan indihome di Cluster Discovery Eola Bintaro Tangerang Selatan (Tangsel).

    VP Corporate Communication PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Arif Prabowo melalui rilisnya yang diterima Banten Pos, Rabu (1/7/2020) menyatakan, tidak benar petugas teknisi IndiHome melakkan percobaan penipuan.

    Yang benar, kata dia, petugas teknisi IndiHome sedang melakukan kegiatan proactive maintenance yang berakibat adanya gangguan pelayanan sesaat pada jaringan indihome di kawasan tersebut.

    Lebih jauh Arif menjelaskan, proactive maintenance dilakukan PT Telkom menyusul meningkatnya keluhan pelanggan akibat gangguan layanan indihome seiring dengan kondisi work from home (WFH) dan learn from home (LFH) selama masa pandemi covid-19.

    “Karena itu kami berinisiatif untuk menjalankan program pengecekan dini pada jaringan akses pelanggan yang diduga berpotensi akan mengalami penurunan kualitas. Program ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Arif.

    Menurut Arif, pada kejadian di video tersebut, kedua teknisi IndiHome bermaksud melaksanakan program Proactive Maintenance di lokasi yang terindentifikasi berpotensi mengalami penurunan kualitas akibat redaman yang tinggi.

    Pembenahan yang dilakukan membutuhkan pengukuran-pengukuran yang memungkinkan layanan IndiHome terputus sesaat untuk memastikan titik mana yang menjadi sumber penurunan kualitas.

    “Kondisi itulah kemudian menimbulkan kesalahpahaman kepada pelanggan yang merasa layanan indihomenya terganggu karena proses pembenahan tersebut,” ujar Arif.

    Atas kejadian tersebut, lanjut Arif, Manajemen TelkomGroup yang diwakili Direktur Utama Telkom Akses langsung melakukan kunjungan ke rumah pelanggan yang terdampak gangguan akibat proses maintenance tersebut. Kedatangan manajemen untuk melakukan klarifikasi dan memberikan penjelasan kepada pelanggan mengenai program proactive maintenance tersebut.

    “Pada prinsipnya pelanggan telah dapat menerima klarifikasi dan penjelasan yang disampaikan serta menganggap peristiwa ini sudah selesai dan tidak akan memperpanjang lagi,” jelasnya.

    Selain itu, menurut Arif, PT Telkom Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat proses maintenance tersebut. PT Telkom berjanji akan melakukan evaluasi terhadap program ini dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dengan mengedepankan kenyamanan pelanggan, demi meningkatkan kualitas layanan IndiHome.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan seluruh pelanggan dan masyarakat terhadap layanan IndiHome dan TelkomGroup,” tandas Arif Prabowo.(ODI)

  • Pasien Positif Ke-5 Covid-19 di Kota Cilegon Dinyatakan Sembuh

    Pasien Positif Ke-5 Covid-19 di Kota Cilegon Dinyatakan Sembuh

    CILEGON, BANPOS – Salah satu pasien terkonfirmasi Positif Corona di Kota Cilegon dinyatakan sembuh. 

    Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putera mengatakan pasien yang dinyatakan sembuh tersebut berinisial EN (53) yang merupakan pasien ke-5 yang dinyatakan positif  Covid-19 di Kota Cilegon. 

    “Pasien berjenis kelamin perempuan, berdomisili di Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, telah dinyatakan sembuh oleh Tim Medis RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) Cilegon pada hari Sabtu 30 Mei 2020,” kata Aziz, Minggu (31/5).

    Aziz menjelaskan bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) yang ketiga terhadap EN hasilnya negatif dan dinyatakan sembuh dari Covid-19. Selanjutnya, kata Aziz, EN akan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari kedepan.

    “Pasien masih harus melewati masa inkubasi sampai tanggal 12 Juni 2020,” jelasnya.

    Sementara berdasarkan update data sebaran Covid-19 di Kota Cilegon dari Dinas Kesehatan pada Minggu (31/5) pukul 16.00 WIB, tercatat jumlah PDP Covid-19 sebanyak 66 orang, 22 orang diantaranya meninggal, 14 orang sembuh dan 30 orang lainnya masih dalam perawatan.

    “Jadi jumlah kasus PDP Covid-19 di Kota Cilegon saat ini menjadi 30 orang,” jelasnya.

    Dalam pengumuman resmi juga tertera jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 di Kota Cilegon sebanyak 616 orang, 566 orang diantaranya dinyatakan sembuh, 1 orang meninggal, sedangkan 49 orang lainnya masih dalam pemantauan.

    “Jadi data terupdate pada jumlah ODP Covid-19 di Kota Cilegon sebanyak 49 orang,” tambahnya.

    Selain itu juga terdapat 287 Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19 di Kota Cilegon, 236 orang telah dinyatakan sembuh, sedangkan 51 orang lainnya masih dalam perawatan.

    “Sampai hari ini, tanggal 31 Mei 2020 untuk kasus Positif Covid-19 yang masih dirawat berjumlah 2 orang, dan yang menjalani isolasi mandiri 1 orang,” tandasnya. (LUK)

  • Polda Banten Persiapkan New Normal dengan Pembagian Masker

    Polda Banten Persiapkan New Normal dengan Pembagian Masker

    ANYER, BANPOS – Dalam rangka pendisiplinan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran pandemi Covid 19 dan mendukung program New Normal Live, Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Banten membagikan masker gratis kepada masyarakat pengguna jalan maupun pengunjung wisata Anyer sebanyak 2.000 buah masker.

    Pembagian masker dilakukan disejumlah jalur mudik serta objek wisata, diantaranya pos cek point Gerem, pos penyekatan JLS Kota Cilegon serta di sejumlah lokasi wisata Anyer, Minggu (31/5/2020).

    Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Banten, Kombes Pol Wibowo mengatakan pembagian ribuan masker kepada masyarakat ini, untuk mengimplementasikan penerapan prosedur tantanan baru yang dicanangkan pemerintah, sekaligus sosialisasi tentang protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari warga.

    “Ini penting dan harus kita lakukan, agar disiplin masyarakat terhadap pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran Covid 19 semakin meningkat khususnya penggunaan masker, menuju New Normal Live,” katanya kepada wartawan.

    Dalam upaya mencegah penyebaran Covid 19, pihaknya melakukan  penyekatan arus balik perjalanan melalui pos cek point dan pos-pos penyekatan lainnya. Penyekatan juga dilakukan terhadap kendaraan wisatawan di sejumlah akses menuju kawasan wisata yang bertujuan untuk mengurangi dan membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah besar seperti wisata pantai.

    “Penyekatan terhadap arus balik dan wisatawan, kita lakukan untuk membatasi atau mengurangi berkumpulnya orang dalam jumlah besar,” tandasnya.

    Selain itu, Wibowo mengungkapkan Dalam pelaksanaan di lapangan, lanjut Dirlantas, pihaknya tetap mempedomani UU internal Polri, Maklumat Kapolri dan SE Gugus Tugas Covid nomor 5 tahun 2020.

    “Hanya ada 3 pengecualian perjalanan orang yang diperbolehkan dengan ketentuan perlengkapan dokumen perorangan yang harus dibawa, dan wisata bukan salah satunya. Untuk itu kita akan melakukan tindakan putar balik terhadap kendaraan yang akan menuju wisata pantai,” ujarnya.

    Sejauh ini, Wibowo menegaskan pihaknya telah melakukan putar balik kendaraan tujuan lokasi wisata.

    Berdasarkan data dari Jumat hingga Minggu (31/5) ada 2.971 kendaraan, baik roda maupun roda dua.

    Kendaraan itu diputar balikan karena mereka tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

    “Dari data yang kita miliki ada sekitar 2.971 kendaraan yang terpaksa kita putar arah karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu, Dirlantas juga mengimbau dalam upaya mencegah serta memutus mata rantai penyebaran virus corona, masyarakat akan lebih baik tinggal di rumah jika tidak keperluan yang lebih penting.

    Kalaupun harus beraktifitas di luar rumah, masyarakat harus mengikuti imbauan pemerintah yaitu menjaga jarak (social distance) serta menggunakan masker.

    “Jika itu dijalani, Insya Allah kita semua akan terhindar dan wabah virus corona akan musnah dalam waktu yang cepat seperti yang kita semua harapkan,” tandasnya.(PBN)

  • Ribuan Wisatawan Yang Hendak Berlibur ke Pantai Anyer Diputarbalikkan

    Ribuan Wisatawan Yang Hendak Berlibur ke Pantai Anyer Diputarbalikkan

    CILEGON, BANPOS – Sejak pagi antrian panjang kendaraan roda empat maupun roda dua terjadi di check point Jalan Aat Rusli atau Jalan Lingkar Selatan (JLS) tepatnya di pos polisi Ciwandan, Kota Cilegon. Informasi yang berhasil dihimpun, ratusan kendaraan tersebut hendak berlibur ke sejumlah wisata yang berada di Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Minggu (31/5).

    Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Keselamatan Lalulintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Fatur R Sadly mengatakan bahwa antrian kendaraan mulai terjadi sekitar pukul 08.00 WIB.

    “Dari pagi sudah mulai antri sekitar jam delapan. Sampai sekarang pukul 15.00 WIB masih ngantri,” kata Fatur saat dihubungi melalui telepon selularnya, Minggu (37/5).

    Fatur mengatakan tujuan ratusan kendaraan tersebut hendak menghabiskan waktu liburan ke sejumlah tempat wisata yang berada di Pantai Anyer, Kabupaten Serang.

    “Iya Pantai Anyer. Yang mau ke Pantai Anyer kita alihkan, kita putarbalikan kembali. Kita informasikan bahwa Pantai Anyer tutup. Kalau warga sekitar kita persilahkan melintas,” katanya.

    Fatur menambahkan bahwa pihaknya dari Dishub Cilegon, Polda Banten dan Polres Cilegon melakukan pemerikasaan secara ketat terhadap para pengendara.

    “Kita tanya, kemudian kita lihat KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya. Kalau kendaraan didominasi oleh plat Cilegon, Serang ada dari Tangerang juga,” tandasnya.

    Sedangkan, berdasarkan data putar balik yang dihimpun sejak Jumat (29/5/2020) hingga hari ini, Minggu (31/5/2020) tercatat 2.971 kendaraan roda dua dan roda empat yang diputarbalikkan.

    Pada hari Jumat, sebanyak 208 roda empat (r4) dan 46 roda dua (r2) yang diputarbalikkan, kemudian pada hari Sabtu mengalami pelonjakan yang cukup signifikan dengan 409 r4 dan 713 r2 yang diputarbalikkan, lalu terjadi pelonjakan kembali pada hari Minggu yang didominasi oleh r4 sebanyak 842 dan r2 sebanyak 753 yang diputarbalikkan.(LUK)

  • Hadapi New Normal, Tangerang Raya Tambah PSBB

    Hadapi New Normal, Tangerang Raya Tambah PSBB

    SERANG, BANPOS – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Tangerang Raya akan memasuki tahapan ketiga. Tahapan ini sekaligus persiapan untuk menerapkan kebijakan New Normal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

    Demikian disampaikan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH). WH mengatakan bahwa PSBB tahap ketiga diperlukan untuk membiasakan masyarakat akan kebijakan New Normal, hingga menjadi suatu budaya di masyarakat.

    “PSBB dimaksudkan membiasakan masyarakat untuk sadar sehingga menjadi suatu budaya. Suatu New Normal itu memang harus melalui institusionalisasi dan internalisasi. Ini merupakan bagian dari perubahan sosial dan budaya,” ujarnya, Minggu (31/5).

    Menurut WH, pelaksanaan PSBB tahap ketiga berdasarkan hasil evaluasi dari PSBB sebelumnya. Hal itu merupakan langkah dari Pemprov Banten beserta pemda kota/kabupaten Tangerang Raya, dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Banten.

    “Dimana kategori zona merah grafiknya menurun dan tetap dapat mengamankan wilayah zona Barat yang selama ini dalam kategori zona kuning. Itu sebabnya dalam penerapannya sekarang diperlukan kesesuaian waktu dengan daerah lain di luar Banten,” ucapnya.

    Saat ini, lanjut WH, kasus positif Covid-19 di Provinsi Banten sudah melandai. Provinsi Banten saat ini berada di posisi tujuh besar, yang sebelumnya berada pada posisi empat zona merah sebagai provinsi epicentrum.

    “Kesembuhan cukup tinggi, sudah bagus. Yang meninggal sudah turun. Tapi pasien dalam pangawasan ada kenaikan. Kasus terkonfirmasi positif mengalami penurunan, namun belum signifikan. Secara persentase sudah mengalami kemajuan yang cukup berarti,” terangnya.

    Pada PSBB tahap ketiga ini, WH menuturkan bahwa beberapa area akan mulai kembali dibuka, salah satunya yakni tempat ibadah. Masyarakat sudah boleh melaksanakan ibadah di tempat ibadah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

    “Sementara untuk sekolahan (akan) tetap belajar di rumah (karena) masih akan diperpanjang hingga 15 Juni 2020. Serta terakhir akan mulai diberlakuan secara ketat berbagai protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian yang secara bertahap sesuai fase New Normal akan mulai beroperasi,” katanya.

    “Jadi PSBB tahap ketiga ini merupakan tahap awal sebelum pemberlakuan New Normal. Namun dengan berbagai evaluasi yang terus dilakukan dengan daerah Tangerang Raya,” tandasnya. (DZH)