Penulis: Panji Romadhon

  • 340 Ribu Personil TNI dan Polri Disiapkan Untuk Pengamanan New Normal

    340 Ribu Personil TNI dan Polri Disiapkan Untuk Pengamanan New Normal

    JAKARTA, BANPOS – Sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait untuk memastikan kesiapan pelaksanaan menuju New Normal, TNI dan Polri akan hadir di setiap keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan, sehingga masyarakat tetap produktif namun aman dari Covid-19.

    Kabag Penum Divhumas, Kombes Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa Polri siap mendukung kebijakan pemerintah untuk mempersiapkan New Normal.

    Terkait hal tersebut, Kapolri sudah menugaskan anggota Polri untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat di sejumlah fasilitas umum.

    Ia menegaskan tugas anggota Polri ini bukan untuk penegakan hukum namun lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat agarlebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

    ”Karena ketaatan dan kedisiplinan masyarakat adalah kunci keberhasilan New Normal ini,” jelas Kabag Penum saat press conference di Mabes Polri dilansir dari RMCo.id, Rabu (27/5).

    Ia menambahkan Polri dan TNI telah menyiagakan 340 ribu personil dalam mengamankan pelaksanaan New Normal Life yang akan mulai diterapkan di 4 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumbar dan Gorontalo) dan 25 kabupaten.

    Kabag Penum menambahkan personil ini akan ditugaskan mengawasi dan mendorong masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di 1800 obyek yang umumnya merupakan pusat keramaian seperti pasar, mall hingga tempat wisata.

    “Kami menghimbau agar masyarakat untuk patuh dan disiplin dengan kesadaran sendiri, Polri akan mengedepankan upaya-upaya persuasif agar masyarakat mematuhi semua ketentuan dan protokol kesehatan. Namun jika masih ada yang tidak patuh, Polri akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan,” tandasnya. [SRI/RMCO/PBN]

  • Pemilukada Tahun 2012

    Pemilukada Tahun 2012

    DUA Pasang Calon Independen di Pemilukada DKI
    Pada Tahun 2012 dilaksanakan sebanyak 73 Pemilukada, yang terdiri dari 6 Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur, 50 Pemilukada Bupati/Wakil Bupati, dan 17 Pemilukada Walikota/Wakil Walikota.

    Pada tulisan ini, penulis mengangkat dua pemilukada provinsi yang banyak menjadi perhatian publik di saat berlangsungnya pemilukada Tahun 2012 yaitu Pemilukada Provinsi Aceh dan Provinsi DKI Jakarta.

    Pada Pemilukada tahun 2012 di Provinsi DKI Jakarta muncul Calon independen atau perseorangan dalam pemilihan kursi orang nomor satu di ibukota itu, meski kemudian dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang diusung partai politik namun kehadiran calon independen saat itu cukup menarik perhatian.

    Saat Pemilukada tahun 2012, Pemilukada DKI Jakarta diikuti oleh enam pasangan calon masing-masing Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli pasangan calon dari Partai Demokrat, Hendardji Supandji dan Ahmad Riza Patria pasangan calon dari jalur independen, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pasangan calon dari PDIP dan Gerindra, Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini pasangan calon dari PKS dan PAN, Faisal Basri dan Biem Benyamin pasangan calon dari jalur independen dan Alex Noerdin dan Nono Sampono pasangan calon dari Golkar, PPP, dan PDS.

    Riana Afifah dalam Kompas.com, 19 Juli 2012 “Jokowi-Ahok Pemenang Pilkada Putaran Pertama” : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Kamis 19 Juli 2012, menetapkan pasangan nomor urut tiga Joko Widodo-Basuki Tjahaja sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 putaran pertama.

    Pasangan Jokowi-Ahok memperoleh suara tertinggi di antara lima calon lainnya, Berdasarkan penghitungan suara keseluruhan, pasangan Jokowi-Ahok meraup suara sebanyak 1.847.157 atau sebesar 42,60 persen. Pasangan Foke-Nara di posisi kedua dengan jumlah suara 1.476.648 atau sebesar 34,05 persen. Posisi ketiga ditempati oleh pasangan nomor urut empat yaitu Hidayat-Didik dengan perolehan suara 508.113 atau sebesar 11,72 persen.

    Kemudian posisi pasangan Faisal-Biem ada di posisi keempat dengan perolehan suara 215.935 atau sebesar 4,98 persen. Dua posisi terakhir dihuni oleh pasangan Alex-Nono dengan perolehan suara 202.643 atau sebesar 4,67 persen. Juru kunci dipegang oleh pasangan Hendardji-Riza dengan perolehan suara 85.990 atau sebesar 1,98 persen.

    Dari hasil di atas, maka harus dilakukan putaran kedua karena belum ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mencapai lebih dari 50% suara sebagaimana ketentuan perundang undangan yaitu pasangan calon No. 3 Joko Widodo – Basuki T. Purnama dan pasangan calon No. 1 Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli.

    Kompas.com, 28 September 2012 Penulis Riana Afifah “Jokowi-Basuki Menangi Pilkada DKI Putaran II” : dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta (KPU DKI Jakarta), Jumat 28 September 2012, Jokowi-Basuki meraih 2.472.130 suara pada putaran kedua Pemilukada DKI Jakarta yang berlangsung pada Kamis 20 September 2012.

    Hal ini berarti pasangan nomor urut tiga tersebut menguasai 53,82 persen suara dari 4.592.945 suara sah. Sementara , pasangan nomor urut satu, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mengantongi 2.120.815 suara atau 46,18 persen dari jumlah suara sah.

    Partai Lokal Aceh Menangkan Pemilukada

    Pemilukada Aceh 2012 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2012 serentak dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kota di 17 dari 23 kabupaten kota se-Provinsi Aceh. Berbeda dengan Pemilukada lainnya di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Pemilukada di Aceh diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

    Syarat yang sudah dikenal dalam Pemilukada ini oleh rakyat Aceh, adalah setiap Calon Kepala Daerah mengikuti tes baca Al Qur’an. Daerah yang memiliki jumlah pasangan terbanyak adalah Kota Langsa dengan 13 pasangan (8 perseorangan, 5 Partai Poiltik) dan Kabupaten Aceh Barat, juga 13 pasangan namun berbanding terbalik, yaitu 9 perseorangan, 2 Koalisi Partai, dan 2 Partai Politik.

    Dalam wikipedia.org “Pemilihan umum Gubernur Aceh 2012” : banyak insiden yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Aceh. Seperti yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, ditemukan kecurangan dalam penghitungan suara di Kecamatan Terangon, yang mengakibatkan Kantor KIP Gayo Lues dan lima kantor camat setempat yang dibakar oleh massa yang tidak terima dengan hasil Pemilukada di Kabupaten Gayo Lues.

    Hal ini juga terjadi di berbagai daerah di Aceh, tetapi tidak menimbulkan anarkisme yang fatal seperti yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues. Selama kampanye Pemilukada Aceh, banyak terjadi intimidasi, penculikan terhadap anggota tim sukses Irwandi Yusuf – Muhyan Yunan, dan masih banyak lainnya. Namun, Pemilukada Aceh berjalan sukses.

    Dalam www.bbc.com berita indonesia 4 Mei 2012 “Meski kecewa, Irwandi Yusuf hormati putusan MK” : “Irwandi Yusuf menghormati putusan MK, walaupun sebenarnya ada sedikit kekecewaan.” Hal tersebut dikatakan kuasa hukum Irwandi Yusuf kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon 4 Mei 2012.

    Irwandi Yusuf melayangkan gugatan terkait Pemilukada Aceh Ke Mahkamah Konstitusi sebagai upaya pendidikan politik. Agar masyarakat Aceh bisa berpolitik secara santun dan beradab, karena pilkada 2012 menurut Iswandi Yusuf penuh teror, intimidasi dan kekerasan.

    Dalam putusan yang dibacakan Jumat 4 Mei 2012, MK menolak pokok permohonan pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan yang menyebut telah terjadi pelanggaran dan kecurangan selama pemilukada Aceh.

    Alasannya, menurut hakim konstitusi yang dipimpin Mahfud MD, pihak pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan yang disebutkan berlangsung secara sistematis, masif dan terstruktur. “Dan tidak terbukti dilakukan dengan kerja sama sistematis antara pelaku kekerasan dengan termohon (KIP Aceh), pihak terkait, maupun aparat penegak hukum, baik dalam bentuk aktif maupun pasif (pembiaran),” kata hakim konstitusi lainnya, Hamdan Zoelfa.

    Lebih lanjut Hamdan mengatakan, tuduhan Irwandi Yusuf bahwa Partai Aceh memerintahkan upaya intimidasi terhadap calon pemilih juga tidak terbukti.

    Pemilukada Gubernur Aceh Tahun 2012 dimenangkan pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, meraup suara 55,75% yang diusung oleh Partai Aceh, dimana Partai Aceh merupakan partai yang menghimpun bekas pimpinan dan kombatan Gerakan Aceh Merdeka.

    Disusul kemudian pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan, yang maju dari jalur independen, dengan perolehan suara 29,18%. Muhammad Nazar-Nova Iriansyah yang diusung Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai SIRA berada posisi ketiga dengan perolehan suara 7,65 persen.

  • Alhamdulillah, Muhani Akhirnya Dirawat di RSUD Berkah Pandeglang

    Alhamdulillah, Muhani Akhirnya Dirawat di RSUD Berkah Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Muhani, pemuda Pandeglang yang sempat diberitakan sudah 5 bulan tergeletak lemas di rumahnya akibat tidak memiliki biaya untuk berobat, akhirnya diboyong ke RSUD Berkah Pandeglang pada Kamis (28/5).

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Aksi Cepat Tanggap (ACT) Banten, Ais Komarudin. Ais mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa Muhani telah dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang.

    “Iyah sudah dibawa. Tadi dapat informasi dari Karang Taruna setempat bahwa Muhani sudah dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang,” ujarnya kepada BANPOS.

    Ais mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke kediaman Muhani pada Rabu kemarin. Kedatanhan pihaknya bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

    Menurutnya, Muhani terindikasi mengidap tumor setelah sebelumnya hanya terindikasi tipus. Sebab, setelah berobat di Puskesmas, satu bulan kemudian muncul benjolan pada dada Muhani.

    “Setelah diperiksa di puskesmas bulan lalu, pak Muhani dinyatakan mengidap penyakit tipus. Tapi setelah satu bulan berobat, ternyata muncul benjolan didadanya yang terindikasi sebagai tumor,” jelas Ais.

    Setelah berdiskusi bersama pihak keluarga dan aparatur setempat, disepakati bahwa Muhani akan berobat secara intensif agar dapat segera sembuh dan kembali beraktivitas dan hari ini pun sudah diboyong ke rumah sakit.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan RSUD Berkah Pandeglang. Alhamdulillah pihak rumah sakit siap menerima pak Muhani untuk berobat,” katanya.

    Ais pun mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan pemuda yang menginisiasi penggalangan bantuan untuk Muhani, yakni Saepul Anwar. ACT pun bersepakat untuk ikut menggalang bantuan.

    “Kami akan coba ikut menggalang donasi. Kemudian kalau memang harus dirujuk ke RS Cipto, maka kami akan dampingi dan mempersiapkan rumah singgah untuk keluarga serta kebutuhan lainnya,” tandas Ais. (DZH)

  • PKS Banten Salurkan Rp3 Miliar Untuk Penanganan Korona

    PKS Banten Salurkan Rp3 Miliar Untuk Penanganan Korona

    SERANG, BANPOS – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyalurkan bantuan untuk penanganan Covid-19 senilai Rp68,9 miliar per Selasa (25/5/2020) pukul 09.00 WIB.

    Untuk di Banten, DPW PKS Banten menyumbang sebesar Rp3,09 miliar. Sumbangan tersebut berasal dari potongan gaji para anggota DPRD, sumbangan kader serta simpatisan.

    “Sudah disalurkan dalam bentuk hazmart, APD, masker, handsanitizer, penyemprotan disinfektan dan sembako,” ujar Ketua DPW PKS Banten, Sanuji Pentamarta, Kamis (28/5).

    Ia berharap, dengan adanya bantuan ini, maka masyarakat dapat bertahan dalam kondisi pandemi Covid-19.

    “Insyaallah kita masih lanjut penggalangan dana. Semoga Covid-19 ini bisa segera selesai dan semoga pemerintah dapat lebih peduli terhadap kondisi masyarakat saat ini,” ungkapnya.

    Sebelumnya diberitakan RMCO.id, Ketua Gerakan Nasional Tanggap Bencana (Genta) PKS Naharus Surur menyebutkan, nilai bantuan yang diberikan oleh struktur PKS di seluruh provinsi dan struktur PKS di luar negeri akan terus bertambah mengingat penanganan Pandemi Covid 19 belum usai.

    Menurutnya, menghadapi Covid-19 ini seperti lari maraton, perlu energi lama sehingga kita harus pintar-pintar mengatur energi. Ia mengklaim, komitmen PKS akan terus terjun memberikan bantuan hingga pandemi ini selesai.

    “Bukan hanya berwujud materiil tetapi spirituil, juga bantuan tenaga yang libatkan relawan-relawan PKS, juga advokasi melalui kebijakan dan keberpihakan kepada seluruh kelompok masyarakat korban covid-19,” ungkap Naharus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/5).

    Sekalipun dari sisi jumlah, itu belum dapat mengatasi masalah terkait covid-19, tapi Naharus berharap semoga itu dapat membantu meringankan beban, dan menyemangati warga serta pihak lain untuk membantu, juga untuk membantu Pemerintah melaksanakan kewajibannya kepada Rakyat Indonesia.

    “Kalau ukurannya sekedar jumlah tentu banyak elemen lain yang jauh lebih banyak. Kita ingin hadirkan energi kebersamaan. Donasi yang dikumpulkan olh kader-kader PKS dari tingkat pusat hingga tingkat ranting, membuktikan bahwa Partai tetap ada untuk bela kepentingan rakyat, bahkan di luar waktu Pilkada/Pileg/Pilpres. Apalagi Indonesia lagi terkena darurat kesehatan,” katanya.

    Dikatakan, kurva di Indonesia masih tinggi dan status Pandemi serta Bencana Nasional masih berlaku. Untuk itu dia mengingatkan, jangan pernah lelah berbuat baik untuk bangsa ini.

    “Kalau kita bergotong royong dan bareng-bareng Insyaallah bisa berkontribusi,” ungkap Naharus.(MUF/PBN)

  • Harapkan Ketaatan Masyarakat, Pemkot Serang Bersiap Hadapi New Normal

    Harapkan Ketaatan Masyarakat, Pemkot Serang Bersiap Hadapi New Normal

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang tengah mempersiapkan pemberlakuan tatanan kehidupan baru atau new normal yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk kesiapan dan kebutuhan dalam menghadapi itu, Pemkot akan menggelar rapat pada Jumat (29/5) mendatang.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang Gugus Tugas bersama pelaku usaha yang ada di Kota Serang seperti perhotelan, ritel dan sebagainya.

    “Rencananya hari Jumat (29/5) kami akan mengumpulkan Gugus Tugas bersama pelaku usaha terkait dengan new normal di Kota Serang,” ujarnya kepada awak medka saat ditemui di ruangannya, Rabu (27/5).

    Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut pihaknya akan membahas tentang kesiapan pemberlakuan new normal, sehingga pemberlakuan tersebut dapat disesuaikan di Kota Serang.

    “Nanti kita bahas, apakah akan dilaksanakan atau tidak new normal di Kota Serang,” tuturnya.

    Penerapan new normal dinilai sebagai salah satu bentuk penyelamatan perekonomian di Indonesia. Kedepannya, pusat perbelanjaan, restoran dan lainnya akan mulai buka.

    Kendati demikian, Subadri menegaskan bahwa seluruh pihak harus tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan harapan dapat menekan penyebaran Covid-19.

    “Contohnya di restoran, kalau masyarakat tidak menggunakan masker maka tidak dilayani, begitu juga dengan sektor lainnya, jadi protokolnya harus diperhatikan,” tuturnya.

    Subadri mengaku apabila new normal sudah diterapkan, baik perekonomian maupun pencegahan penyebaran Covid-19 akan berjalan mulus. Akan tetapi hal tersebut juga harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat.

    “Optimistis atau tidaknya tergantung masyarakat. Kami bersama Gugus Tugas terus berupaya. Tapi sehebat apapun upaya pemerintah akan sia-sia bila tidak didukung oleh masyarakat,” jelasnya.

    Juru bicara (Jubir) penanganan Covid-19 Kota Serang, W Hari Pamungkas, menuturkan bahwa pihaknya juga akan mengundang para pengusaha di Kota Serang untuk menyamakan persepsi terkait dengan new normal.

    “Sesuai instruksi pak Wakil bahwa kita akan rapat bersama dengan pelaku usaha tentang pemberlakuan new normal. Namun nanti kita akan tetap sesuai dengan prinsip dasar penanganan dengan memperhatikan protokol kesehatan,” katanya.

    Penerapan new normal mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan tentang penanganan Covid-19 yang didalamnya mengatur pemulihan ekonomi dan sektor industri.

    “Pembukaan dunia usaha akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan fasenya. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat,” tandasnya. (DZH)

  • Apa Kabar Bank Banten?

    Apa Kabar Bank Banten?

    SEBULAN sudah berlalu sejak penandatangan Letter of Inten (LOI) antara Gubernur Banten dengan Gubernur Jawa Barat pada tanggal 23 April 2020 dalam rangka merger Bank Banten dengan Bank BJB.

    Seyogyanya LOI tersebut segera diikuti dengan proses due diligence oleh kedua bank tersebut tetapi hingga saat ini tidak terdapat tanda-tanda due diligence sudah, sedang atau akan dilakukan. Bahkan terdapat informasi bahwa belakangan telah dilaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Banten Global Development (BGD) dengan Bank BJB dalam rangka merger Bank Banten dengan Bank BJB Syariah (BJBS). Tidak diketahui apakah MoU tersebut sudah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena substansi MoU berbeda dengan LOI yang sebelumnya telah mendapat persetujuan OJK.

    Perubahan rencana merger Bank Banten dengan Bank BJB Syariah nampaknya didasarkan pada pertimbangan banyaknya aspirasi tokoh masyarakat, ormas-ormas islam yang menghendaki bank syariah, sebagaimana halnya usulan mereka pada saat awal proses pembelian bank untuk menjadi Bank Banten.

    Pertimbangan lain mungkin dilihatnya sudah tidak ada pilihan lain, yang penting dengan merger tersebut masalah hukum tentang Bank Banten selesai.

    Perubahan rencana tersebut nampaknya sejalan dengan tulisan saya sebelumnya berjudul “Quo Vadis Bank Banten” tertanggal 28 April 2020 di berbagai media online, merger Bank Banten dengan Bank BJB bukan pilihan yang tepat.

    Bank BJB tidak segera menindak lanjuti LOI dengan due diligence karena nampaknya ada keengganan untuk menanggung kerugian Bank Banten yang akan berdampak pada penurunan Laba dan harga saham Bank BJB.

    Hal ini akan dapat meningkatkan risiko strategik dan risiko reputasi Bank BJB dimata investor. Sebaliknya, bagi Bank Banten, merger dengan Bank BJB akan berarti hilangnya nama dan operasional Bank Banten karena digabungkan/dimasukkan kedalam Bank BJB.

    Tepatkah BJB Syariah?
    Pertanyaan selanjutnya apakah merger bank Banten dengan Bank BJB Syariah, sekalipun nantinya akan berubah nama menjadi Bank Banten Syariah, merupakan langkah yang tepat?. Belum tentu!.

    Pertama, Kedua bank tersebut memiliki sistem operasional yang berbeda. Bank Banten adalah bank konvensional, sedangkan bank BJB Syariah adalah bank syariah. Penggabungan Bank Banten ke Bank BJB Syariah akan berakibat pada hilangnya saham Bank Banten di Bursa Efek Indonesia (BEI), sementara Bank BJB Syariah bukan perusahaan yang sahamnya terdaftar dan diperjual belikan di BEJ.

    Kedua, Bank BJB Syariah memiliki total Aset yang setara dengan Bank Banten dan memiliki pertumbuhan bisnis yang lambat. Dalam kurun waktu hampir 10 tahun, Aset BJBS hanya naik sebesar Rp5,7 triliun, yaitu dari Rp2 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp7,7 triliun pada tahun 2019. Laba yang diperoleh hanya naik Rp10 miliar, yaitu dari Rp5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp15 miliar pada tahun 2019. Laba sebesar ini tentu tidak akan mampu menyerap kerugian Bank Banten sebesar –Rp137 miliar pada tahun 2019.

    Ketiga, merger Bank Banten dengan BJBS akan mengulangi persoalan yang sama seperti yang dialami Bank Banten selama ini, yaitu berupa konsolidasi dan streamlining atau penutupan kantor-kantor operasional sebanyak 50 kantor, termasuk pemutusan kerja karyawannya, yang ada di wilayah Jawa Barat. Relokasi kantor pusat dan kantor cabang ke wilayah Banten juga menambah persoalan sehingga dapat mengganggu konsentrasi manajemen untuk mengembangkan bisnisnya.

    Keempat, proses merger membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar.

    Kelima, dalam suatu kesempatan silaturahim, Gubernur mengatakan bahwa OJK meminta agar Bank Banten disehatkan dahulu sebelum di merger dengan BJB Syariah. Jika Bank Banten sehat maka tidak ada artinya kemudian merger dengan BJBS, tetapi akan lebih realistis dan praktis bank Banten langsung dikonversi menjadi Bank Banten Syariah.

    Alternatif Solusi Terbaik
    Persoalan utama Bank Banten sebenarnya tidak dipenuhinya sisa komitmen pemenuhan modal sebesar Rp300 miliar sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pada tahun 2017, Bank Banten telah mampu meningkatkan bisnis dan efisiensinya sehingga dapat menekan kerugian secara signifikan menjadi –Rp76 miliar dari –Rp405 miliar pada tahun 2016.

    Pada tahun 2018, Bank Banten masih mampu meningkatkan bisnisnya tapi pendapatan bunga menurun dan tingkat inefisiensi meningkat lagi sehingga ruginya meningkat menjadi –Rp100 miliar.

    Namun demikian, total kerugian dalam 2 tahun (2017 dan 2018) sebesar –Rp176 miliar masih jauh lebih kecil dari kerugian 1 tahun pada tahun 2016.

    Artinya, Bank Banten sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang, tetapi karena jumlah modal yang tidak mencukupi dan tidak pernah diatasi, maka Bank Banten mengandalkan dana masyarakat yang berbiaya mahal berupa deposito.

    Disisi lain, Bank Banten masih menanggung beban aset kredit tidak produktif (tidak menghasilkan pendapatan bunga) yang nilainya cukup besar dari ex Bank Pundi. Oleh karena masalah utama Bank Banten adalah kurangnya permodalan sejak awal, maka solusi terbaiknya adalah memenuhi sisa komitmen pemenuhan modal ditambah kebutuhan likiditas lain akibat penarikan dana kasda dan dampak pandemik covid-19.

    Beberapa alternatif cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi komitmen tersebut, antara lain:

    Mengajukan APBD Perubahan kepada DPRD, Menjual saham Pemprov Banten di bank BJB dan BJB Syariah, yang hasilnya digunakan untuk memenuhi komitmen diatas, atau mengajukan permohonan penyertaan modal negara atau penempatan dana pemerintah ke dalam Bank Banten dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) penyelamatan akibat covid-19 berdasarkan PP No.23/2020.

    Sementara itu, perlu dilakukan upaya mitigasi risiko hukum yang selama ini dikhawatirkan oleh Pemprov, yaitu melakukan pembahasan bersama dengan OJK, Kemendagri, Kejaksaan dan KPK untuk mendudukkan persoalan komitmen pemenuhan modal tersebut secara proporsional sehingga baik bank Banten maupun Pemegang Sahamnya tidak lagi tersandera oleh masalah hukum, sebagaimana yang telah berjalan selama 3 tahun ini, yang telah menjadikan Bank Banten sebagai korban.

    Ini artinya kepentingan pembangunan ekonomi dan masyarakat Banten juga ikut menjadi korban. Pemprov sendiri juga tidak dapat menjadikan Bank Banten sebagai katalisator pembangunan daerah dan sebagai alternatif sumber pendapatan asli daerah.

    Sejalan dengan upaya pemenuhan permodalan dan kebutuhan likiditas, Bank Banten selanjutnya dikonversi menjadi Bank Banten Syariah selaras dengan slogan Provinsi Banten “Iman, Taqwa dan Akhlaqul Karimah” dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Banten yang religius sehingga Pemprov secara langsung ikut menyediakan sarana/fasilitas bagi masyarakatnya untuk menjalankan aktifitas ekonomi dan keuangannya secara syariah sebagai upaya mewujudkan ajaran islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari.

    Wallahu a’lam bissawab.

      Karawaci, 27 Mei 2020.

      *) – Wakil Ketua Umum Perkumpulan Urang Banten (PUB)
      Wakil Ketua Umum ICMI Prov Banten
      MUI – KPEU Prov Banten

  • Faris Sang Generasi Qurani Kota Serang Diapresiasi Wakil Walikota

    Faris Sang Generasi Qurani Kota Serang Diapresiasi Wakil Walikota

    SERANG, BANPOS – Faris Fabregas Dhiaulhaq, bocah berumur 5 tahun yang menyabet juara 1 pada perlombaan tilawah Quran tingkat nasional, diberikan apresiasi oleh Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin.

    Faris diundang agar datang ke kantor Subadri untuk diberikan penghargaan. Faris didampingi oleh kedua orang tuanya, yakni M. Harir Baldan dan Mawar Sari serta adik kecilnya, Brilian.

    Subadri mengatakan bahwa dirinya sangat berbangga hati dan mengapresiasi serta bersyukur bahwa ada anak Kota Serang yang memiliki prestasi yang membanggakan di kancah nasional.

    “Saya atas nama Pemkot Serang, disamping berbangga hati juga sangat mengapresiasi. Saya berharap, mudah-mudahan prestasi yang sudah ditorehkan oleh ananda Faris ini, bisa memacu semangat untuk anak-anak yang lain,” ujar Subadri, Rabu (27/5).

    Apabila anak-anak lain di Kota Serang terpacu semangatnya, Subadri mengaku bahwa slogan ‘Kota Sejuta Santri, Seribu Kyai’ dapat benar-benar direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Kewajiban Pemkot Serang untuk memotivasi, sekaligus memberikan apresiasi atas prestasi yang sudah ditorehkan. Salah satunya dengan memberikan beasiswa, memberikan kepedulian khusus untuk semua anak-anak yang mampu mengharumkan nama Kota Serang,” tuturnya.

    Ia pun mengajak kepada para orang tua, agar dapat meniru jejak yang telah dilakukan oleh orang tua Faris, yaitu mengajarkan pemahaman dan semangat keagamaan sejak dini kepada anak-anaknya.

    “Menuntun anak-anaknya belajar agama. Sehingga, meski tidak berprestasi lebih, setidaknya anaknya memiliki rem yaitu keagamaan. Saya imbau kepada seluruh orang tua agar berpacu untuk mendidik anaknya diawali dari rumah masing-masing,” tandasnya. (DZH)

    [yotuwp type=”videos” id=”kZITz7UVHF4″ title=”on” description=”off”]

  • WH: Jangan Mencari Kerja di Banten

    WH: Jangan Mencari Kerja di Banten

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengimbau para pencari kerja (Pencaker) tidak berspekulasi untuk datang ke Banten, pasca-Lebaran saat ini. 

    “Jangan mencari kerja di Banten. Saat ini Banten sedang sulit lowongan kerja,” kata WH, Rabu (27/5).

    Sebagai informasi, Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten pada tanggal 20 Mei 2020 mengungkapkan sebanyak 27.569 karyawan dirumahkan. 

    Sementara jumlah karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai17.298 orang. 

    Sedangkan jumlah perusahaan yang tutup mencapai 59 perusahaan.

    Imbauan WH disampaikan  untuk antisipasi pendatang baru atau pencari kerja ke Banten yang mengiring arus balik lebaran.

    Dijelaskan, dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pihaknya tidak menutup atau menghentikan aktivitas produksi pada industri. Namun demikian, industri harus melaksanakan protokol kesehatan dalam proses produksinya. Sehingga berdampak pada jumlah dan jam kerja karyawan.

    Jelang Idul Fitri 1441 lalu, Gubernur juga menghimbau masyarakat Provinsi Banten Tidak Mudik Lebaran 2020 untuk menghindari dan memutus penyebaran Covid-19.

    Imbauan itu memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).(RUS/PBN)

  • Pasien Positif Covid-19 Lebak Diduga Tertular Jamaah Tabligh

    Pasien Positif Covid-19 Lebak Diduga Tertular Jamaah Tabligh

    LEBAK, BANPOS – Diduga, pasien positif Covid-19 yang merupakan warga Warunggunung, Lebak ini, tertular dari Jamaah Tabligh yang sebelumnya sudah diamankan ke Wisma Atlet Jakarta.

    Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) yang juga Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti kepada BANPOS, Rabu (27/5)

    Menurut Ati, pria berusia 42 tahun tersebut merupakan hasil dari tracking kontak jamaah tabligh. Diketahui sebelumnya pasien positif itu sempat melakukan rapid test dan non reaktif, sehingga awalnya berstatus Orang Dalam Pemantauan.

    Namun, setelah dilakukan swab pcr ternyata hasilnya positif.
    “Pasien tersebut kriteria OTG (Orang tanpa Gejala),” ujar Ati.

    Untuk saat ini, pasien tersebut tidak dirawat di RSUD, dikarenakan tidak menunjukkan gejalan pneumonia.

    “Sekarang masih isolasi mandiri di rumahnya,” tandas Ati.

    Sebelumnya diberitakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak kembali merilis pasien positif korona.

    Pasien positif terpapar tersebut seorang laki – laki berusia 42 tahun yang merupakan jamaah salah satu Pondok Pesantren (ponpes) di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, dua jamaah lain juga dikatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

    Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid – 19 Kabupaten Lebak, dr. Firman Rahmatullah kepada wartawan, Rabu (27/5) mengatakan, menerima informasi adanya warga Kabupaten Lebak itu dari gugus tugas Provinsi Banten.

    “Kita menerima laporan dari gugus tugas provinsi bahwa di Pondok Pesantren Majasari Pandeglang ada 3 jamaah yang positif. Salah satunya dari Kabupaten Lebak, dari Kota Serang dan Kabupaten Serang,” katanya.

    Menurutnya, pasien positif Corona itu ber KTP Cibuah, Kecamatan Warunggunung. Karena KTP nya Kabupaten Lebak maka dimasukkan data ke Lebak.

    “Jadi jumlah pasien positif korona menjadi dua orang,” ujarnya

    Terkait hal tersebut Firman mengaku, pihaknya masih melakukan tracking keberadaan pasien dan belum bisa memastikan pasien tersebut berada di Cibuah Warunggunung.

    “Masih kita tracking, kita belum bisa memastikan pasien ada di sini (Cibuah) atau di Pandeglang. Kalau ada di sini kita harus cek orang-orang yang pernah kontak dengan pasien,” ungkapnya.

    Dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Lebak siagacovid19.lebakkab.go.id terkonfirmasi 2 orang. (CR-01/PBN)

  • H+3, Pasien Positif Lebak Bertambah Satu Dari Klaster Ponpes di Majasari

    H+3, Pasien Positif Lebak Bertambah Satu Dari Klaster Ponpes di Majasari

    LEBAK, BANPOS – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak kembali merilis pasien positif korona.

    Pasien positif terpapar tersebut seorang laki – laki berusia 42 tahun yang merupakan jamaah salah satu Pondok Pesantren (ponpes) di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, dua jamaah lain juga dikatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

    Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid – 19 Kabupaten Lebak, dr. Firman Rahmatullah kepada wartawan, Rabu (27/5) mengatakan, menerima informasi adanya warga Kabupaten Lebak itu dari gugus tugas Provinsi Banten.

    “Kita menerima laporan dari gugus tugas provinsi bahwa di Pondok Pesantren Majasari Pandeglang ada 3 jamaah yang positif. Salah satunya dari Kabupaten Lebak, (sisanya, red) dari Kota Serang dan Kabupaten Serang,” katanya.

    Menurutnya, pasien positif Corona itu ber KTP Cibuah, Kecamatan Warunggunung. Karena KTP nya Kabupaten Lebak maka dimasukkan data ke Lebak.

    “Jadi jumlah pasien positif korona menjadi dua orang,” ujarnya

    Terkait hal tersebut Firman mengaku, pihaknya masih melakukan tracking keberadaan pasien dan belum bisa memastikan pasien tersebut berada di Cibuah Warunggunung.

    “Masih kita tracking, kita belum bisa memastikan pasien ada di sini (Cibuah) atau di Pandeglang. Kalau ada di sini kita harus cek orang-orang yang pernah kontak dengan pasien,” ungkapnya.

    Dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Lebak siagacovid19.lebakkab.go.id terkonfirmasi 2 orang. (CR-01/PBN)