BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Tuntut Bantuan Merata, Emak-emak Gerudug Kantor Desa Carenang

    Tuntut Bantuan Merata, Emak-emak Gerudug Kantor Desa Carenang

    CARENANG, BANPOS – Merasa pemberian bantuan sosial tunai (BST) di daerahnya tidak adil. Puluhan emak – emak yang membawa anak di bawah umur menggeruduk Kantor Desa Carenang Udik,Kecamatan Kopo di Kabupaten Serang.

    Salah satu warga Kecamatan Kopo, Sodik, mengatakan bahwa aksi itu terjadi karena mereka merasa kebijakan pemerintah dalam hal pembagian bansos BTS tidak sampai menyentuh semua pihak.

    “Bentuk ketidakpuasan warga saja. Datang ke desa menanyakan, kenapa saya nggak dapat? Gitu,” katanya kepada wartawan.

    Ia menjelaskan, bansos BTS mulai disalurkan di Desa Carenang Udik pada tanggal 14 Mei 2020. Namun, hanya ada 53 Kepala Keluarga (KK) yang hanya mendapatkan.

    Padahal, masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang pantas lebih dahulu menerima.

    “Jadi di Desa Carenang hanya dapat 53 KK dari jumlah KK berapa ribu gitu. Ada sedikit kecemburuan mungkin yang layak dapat dan yang tidak layak nggak dapat, biasalah,” jelasnya.

    Kapolres Serang AKBP Mariyono membenarkan adanya aksi yang diperkirakan berjumlah 50 orang tersebut.

    “Masyarakat menanyakan data penerima BST dari mana diambilnya karena banyak warga yang mampu dapat bantuan tersebut. Masyarakat juga meminta kepada pihak terkait dalam pembagian bantuan agar tepat sasaran yaitu masyarakat yang benar benar membutuhkan,” terangnya.

    Perwakilan desa, Madsuni, menjelaskan kepada masyarakat tentang bantuan tersebut dan memberitahu juga bahwa bantuan dari pemerintah masih banyak dan dimohon kepada masyarakat untuk sabar.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa sempat melakukan tindakan anarkis dengan merusak kantor desa dan melakukan pembakaran.

    Massa akhirnya membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing setelah memahami tentang pembagian bantuan BTS tersebut dan pihak desa berjanji akan memberikan kepada masyarakat yang berhak terlebih dahulu.(PBN)

  • Irna Minta Rp500 Ribu Digunakan Untuk Kebutuhan Primer

    Irna Minta Rp500 Ribu Digunakan Untuk Kebutuhan Primer

    PANDEGLANG, BANPOS – Ratusan warga Kecamatan Koroncong datangi Kantor Kecamatan untuk mencairkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari Provinsi Banten. Bupati Pandeglang Irna Narulita, meminta masyarakat menggunakan uang BST yang sebesar Rp500 ribu untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar.

    “Gunakan untuk membeli beras, telur dan sembako lainnya guna memenuhi kebutuhan sehari – hari, jangan pakai beli baju,” kata Irna Narulita, saat memantau penyaluran BST di Kecamatan Koroncong , Jumat (15/5).

    Irna tidak menampik, jumlah besaran BST ini memang tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruhnya lantaran hanya Rp500 ribu. Namun menurutnya, bantuan ini wujud hadirnya pemerintah ditengah masyarakat.

    “Yang menerima terus bersyukur, karena masih banyak masyarakat lainnya yang belum mendapatkan,” imbuhnya

    Ia menjabarkan, untuk bantuan jaring sosial ada tiga sumber yaitu dari kabupaten, provinsi dan Pemerintah Pusat. Untuk Kabupaten ada 7 ribu KK, Provinsi 44 ribu KK, dan Pusat 83 ribu KK.

    “Bagi masyarakat yang tidak tercover dari tiga sumber itu, Kabupaten akan menyiapkan dana sembako sebesar Rp200.000 dan dari Dana Desa, “ujarnya.

    Kepala Dinas Sosial Pandeglang Nuriah mengatakan BST yang bersumber dari Provinsi Banten untuk Pandeglang sebanyak 44 ribu KK.

    “Tahap pertama yang baru cair sebanyak 31 ribu yang tersebar di 4 Kecamatan yakni Koroncong, Pandeglang, Karangtanjung, dan Majasari, sedangkan untuk tahap pertama BST dari Provinsi, Kecamatan Koroncong mendapatkan jatah 924 KK,” kataya.

    Nurdin (30) warga kampung Koroncong, Desa Koroncong salah satu penerima bantuan merasa terbantu dengan adanya BST dari Pemerintah. Pasalnya, dengan adanya COVID-19, dirinya sudah tidak dapat lagi mencari nafkah.

    “Setelah adanya COVID-19 tidak lagi narik angkot karena sepi penumpangnya, alhamdulillah ada bantuan bisa dibelikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari,” ucapnya.(MG-02/PBN)

  • HMI MPO Lebak Tolak Kenaikan BPJS

    HMI MPO Lebak Tolak Kenaikan BPJS

    LEBAK, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Lebak melakukan aksi pembentangan spanduk di Gedung DPRD Lebak dalam rangka menolak dengan keras keputusan Presiden Indonesia Joko Widodo yang telah menaikan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Koordinator aksi, Muhamad Wahyu mengatakan, HMI MPOdengan tegas menolak dan meminta Presiden agar mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, Perpes yang telah menaikan iuan BPJS kesehatan ini dinilai telah mencekik rakyat.

    “Kenaikan ditengah Pandemi Covid-19 ini hanya akan menambah beban rakyat, yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka untuk itu kami dengan tegas menolak Perpres tersebut,” kata Wahyu kepada awak media.

    Wahyu mengaku heran dengan keputusan presiden, pasalnya menurut Wahyu putusan MA yang sebelumnya telah menolak kenaikan BPJS merupakan putusan final yang berlaku bagi setiap warga negara, bahkan presiden sekalipun.

    “Tapi kenapa ditengah pandemi covid-19 ini presiden masih mengajukan kembali untuk penaikan BPJS, padahal kita tau sendiri keadaan ekonomi seluruh masyarakat pasti sedang terganggu, ditambah angka kasus positif korona di Indonesia kian hari kian meningkat,” kata Wahyu.

    Selain kenaikan BPJS, pihaknya juga mengkritisi sikap pemerintah yang tidak segera menurunkan harga BBM, padahal saat ini diketahui harga minyak bumi tengah anjlok.

    “Sekarang, dimana keseriusan pemerintah dalam melindungi keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan rakyat? Saya rasa pemerintah kurang serius dalam menangani pandemi ini, bukannya membuat tenang malah meresahkan rakyat,” tandasnya.

    Dirinya berharap Pemerintah segera melakukan evaluasi, dan mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin kelangsungan hidup banyak orang ditengah Covid-19 ini. Ia juga meminta agar pihak legislatif yakni DPR dapat berpihak kepada rakyat.

    “Seharusnya lakukan efisiensi anggaran, jangan malah menaikan iuran yang dapat membebani rakyat. Kita harap pemerintah dapat berfokus mengatasi Pandemi ini, sehingga semua dapat kembali dengan normal,” tandasnya.(PBN)

  • Tertular Dari Cilegon, Pasien Positif Kota Serang Bertambah

    Tertular Dari Cilegon, Pasien Positif Kota Serang Bertambah

    SERANG, BANPOS – Kota Serang kembali menambah daftar kasus terkonfirmasi positif di Kota Serang. Pasien positif ke 8 ini merupakan warga Ciracas Kelurahan,Kecamatan Serang.

    Berdasarkan hasil penelusuran, diduga pasien tersebut tertular dari rekan kerjanya di pabrik yang lokasinya di Cilegon.

    Juru bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa pasien 08 berumur 37 tahun dengan inisial K.

    “Inisial K, jenis kelamin laki-laki umur 37 tahun. Dia tinggal Ciracas berstatus sebagai orang tanpa gejala (OTG),” ujarnya, Jumat (15/5).

    Selain itu, Hari mengatakan bahwa K bekerja sebagai salah satu pegawai pabrik di Cilegon. Diduga K terpapar dari rekan kerjanya.

    “K bekerja di Cilegon, diduga terpapar dari rekan kerja yang juga terkonfirmasi positif di Cilegon. Untuk keluarganya baru mau rapid test,” ucapnya.

    Pasien 08 menurut Hari telah melakukan tes swab di RSKM pada 13 Mei yang lalu. Hasilnya baru keluar pada 15 Mei hari ini.

    “Hasilnya cepat keluar mungkin karena RSKM bukan rujukan yah. Sesuai permintaan dari perusahaan, K diminta untuk dikirim ke Wisma Atlet di Jakarta,” tandasnya.

    Untuk diketahui, hingga saat ini Kota Serang telah mengonfirmasi sebanyak 8 kasus positif. Tiga orang dinyatakan sembuh, empat masih dalam perawatan dan satu meninggal dunia.(DZH)

  • Pemkab Akan Panggil Oknum RT Yang Lakukan Pungli

    Pemkab Akan Panggil Oknum RT Yang Lakukan Pungli

    PANDEGLANG, BANPOS – Walaupun sudah ada imbauan bahkan ancaman agar tidak melakukan penyelewengan dalam anggaran penanganan Covid-19. Namun ternyata, masih ditemukan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum RT bagi para penerima Bantuan Langsung Tunai dari Kemensos.

    Terkait hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( DPMPD ) menyatakan akan segera memanggil salah satu oknum Rt yang melakukan pungli kepada warga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ).

    Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Doni Hermawan.

    “Kami akan cross check ke lapangan, apabila benar terjadi, akan kami panggil dan akan kami bicarakan. Kalau toh bisa dikembalikan, segera kembalikan. Tapi kalau sudah menyangkut ke ranah hukum, selanjutnya akan kita serahkan kepada pihak Aparat Penegak Hukum,” katanya kepada BANPOS, Kamis (14/5).

    Doni menambahkan, sampai saat ini pihaknya sudah menerima beberapa laporan dari masyarakat terkait pungli dan juga melarang kegiatan pungli tersebut, karena sangat merugikan masyarakat di tengah pandemi Korona seperti ini.

    “Kegiatan pungli Dana Desa khususnya dari BLT kami melarang, jangan sampai itu terjadi. Karena bagaimana pun itu hak mereka, dan mereka harus mendapatkan secara full atau penuh tanpa ada potongan dari pihak manapun untuk alasan apapun,” ucapnya.

    Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh Kepala Desa beserta para perangkatnya agar tidak melanggar hukum dalam melakukan kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

    “Kami mengimbau untuk seluruh Kepala Desa dan perangkatnya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari dana Desa ini kepada warga masyarakat yang terdampak Virus Korona, sehingga warga masyarakat bisa tenang menikmati bantuan tersebut dengan membeli sembako untuk kehidupan sehari-harinya,” tegasnya.(MG-02/PBN)

  • PT Charoen Pokphand Berikan Bantuan 500 APD

    PT Charoen Pokphand Berikan Bantuan 500 APD

    LEBAK.BANPOS- PT Charoen Pokphand Jaya Farm melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak 500 unit utuk para tenaga medis Satuan Gugus Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak.

    Bantuan tersebut diberikan kepada Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat, Jum’at (15/5/2020).

    Plt Sekertaris DPMPTSP Lebak, Dewi Yanti mengatakan, dengan adanya bantuan APD yang diberikan oleh PT Charoen Pokphand Farm tersebut. Pihaknya berharap dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para tenaga medis.

    “Kami berterimakasih sekali atas kepedulian dan bantuan APD untuk para tenaga medis yang diberikan oleh pihak Pokphand, semoga bantuan APD ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal,” katanya.

    Sementara itu Personalia General Affair (PGA) PT Charoen Pokphand Jaya Farm, Bogwan mengatakan, bantuan 500 APD untuk para tenaga medis Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tersebut merupakan program CSR PT Charoen Pokphand Jaya Farm.

    “Semoga bantuan 500 APD ini memberikan manfaat kepada para tenaga medis yang melakukan penanganan Covid-19 dan mudah-mudahan bantuan ini juga dapat meringankan beban pemerintah daerah dalam melakukan upaya penanganan penyebaran Covid-19,” ungkapnya.(DHE/PBN)

  • Polres Pandeglang Telah Bagikan 8340 Paket Sembako

    Polres Pandeglang Telah Bagikan 8340 Paket Sembako

    PANDEGLANG, BANPOS – Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang menggelar baksos yang ke 4 kalinya, total sudah 8340 paket sembako dibagikan pada masyarakat Kabupaten Pandeglang yang kurang mampu dan yang terdampak wabah virus korona.

    Dalam tahap keempat ini, sebanyak 1000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat. Pembagian sembako langsung di bagikan oleh personil yang bertugas di Polsek Polsek dan Personil yang bertugas di Mako Polres Pandeglang.

    Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Hermanto memaparkan, pembagian sembako diprioritaskan untuk masyarakat kurang mamapu dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Menurutnya, tugas polisi tidak lepas dari kondisi masyarakat.

    “Merebaknya Wabah COVID-19 ini banyak masyarakat yang terdampak, sehingga perlunya sebuah terobosan dari pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu dan yang terdampak wabah ini. Kami Kepolisian Polres Pandeglang terus bergerak bersama-sama untuk mencoba meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang belum tersentuh sama sekali oleh program dari pemerintah, makanya kita sisir semua dan kita bantu juga kita sampaikan agar tetap bersabar,” ucapnya usai apel persiapan Baksos.

    Sofwan menambahkan, kepada semua anggota dan jajaran Polres Pandeglang tetap jaga kesehatan dalam melaksanakan tugas,menjaga pola hidup sehat dan bersih.

    “Mari kita satukan bersama elemen masyatakat untuk melawan COVID-19 ini, jangan bosan memberikan Edukasi kepada masyarakat, terkait sembako yang sudah kita bagikan dibagi beberapa tahap, yang sekarang ini sudah tahap keempat. Adapun rincian yang pertama 1500 paket sembako tahap dua 5000, tahap tiga 840 paket kantong beras dengan jumlah sekitar 8 ton Beras, kemudian yang tahap Empat sekitar 1000 paket sembako, dan semua didistribusikan untuk masyarakat,” katanya.

    Seperti halnya yang dilakukan oleh Polsek Cadasari, pembagian paket sembako ini dilakukan dengan menyisir rumah-rumah warga yang terdampak COVID-19.

    Kapolsek Cadasari, Iptu Lutfi Napitupulu mengatakan, selain memberikan sembako, pihaknya juga membagikan masker kepada warga dan membawa misi memberikan pemahaman kepada masyarakat soal protokol kesehatan.

    “Kegiatan hari ini kita membagikan sembako kepada warga masyarakat yang terdampak Birus Korona,” katanya, Jumat (15/5).

    Adapun sasarannya sendiri, Lutfi menjelaskan bahwa yang mendapatkan bantuan sembako tersebut adalah para warga yang terdampak COVID-19.

    “Sasaran kami ialah para warga yang terdampak COVID-19 khususnya para janda, yatim piatu dan usia lanjut atau jompo,” jelasnya.

    Salah seorang warga Cadasari yang mendapat bantuan, Edi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jajaran Kepolisian karena telah membantu dengan memberikan sembako tersebut.

    “Terimakasih banyak atas bantuannya, sembako ini bisa buat kebutuhan sehari-hari keluarga kami,” ucapnya.(MG-02/PBN)

  • Subadri ‘Seret’ Kader PPP Yang Pertanyakan Soal Skandal JPS Kota Serang

    Subadri ‘Seret’ Kader PPP Yang Pertanyakan Soal Skandal JPS Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Paripurna DPRD Kota Serang terkait dengan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota atas Raperda usul DPRD Kota Serang dan pembentukan panitia khusus DPRD Kota Serang diwarnai interupsi terkait skandal Jaring Pengaman Sosial (JPS).

    Pada saat itu, rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, akan ditutup. Namun sebelum palu diketok oleh Roni, tiba-tiba anggota Fraksi Kebangkitan Pembangunan, Rahmatullah, melakukan interupsi.

    Dalam interupsi tersebut, Rahmatullah yang merupakan politisi asal PPP mempersoalkan pembagian JPS yang tidak merata. Sedangkan warga yang berada pada daerah pemilihannya kerap mengeluh akan hal tersebut.

    “Karena ada beberapa warga yang seharusnya mendapatkan tapi tidak mendapatkan. Yang menjadi beban pikiran saya, tidak sedikit yang melaporkan kepada saya orang-orang yang layak dapat, tapi ternyata tidak dapat,” ujarnya, Kamis (14/5).

    Namun belum selesai ia menyampaikan interupsi, Roni Alfanto memotong pembicaraannya. Roni mengatakan agar interupsi tersebut disampaikan ketika paripurna tersebut sudah ditutup.

    “Jadi kita tutup dulu ini paripurna, nanti baru dibicarakan perihal itu. Karena supaya paripurna ini tidak kehilangan subtansinya yaitu pembahasan Raperda usulan sanitasi total berbasis masyarakat,” katanya.

    Rahmatullah pun menerima usulan tersebut. Akhirnya, paripurna resmi ditutup dengan ketokan palu tiga kali oleh Roni. Namun saat ingin melanjutkan pembahasan, tiba-tiba Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mendatangi Rahmatullah dan berseru kepada dirinya.

    “Kamu dari PPP kan? Sini ikut saya. Kamu PPP kan? Ikut saya dulu sini,” ucapnya yang juga merupakan Plt. Ketua DPW PPP Provinsi Banten, sembari sedikit berteriak lalu berjalan menuju ruang transit DPRD Kota Serang.

    Rahmatullah pun mengikuti pimpinan provinsinya itu menuju ruang transit. Keduanya, melakukan pembicaraan secara tertutup di ruang transit dengan pintu yang dijaga ketat oleh pengaman dalam DPRD Kota Serang.

    Sekitar lebih dari 15 menit keduanya berada di ruang transit. Tiba-tiba, keduanya keluar lalu berjalan menuju dua arah yang berlawanan tanpa memberikan sedikitpun komentar terkait kejadian itu.

    Namun wajah Rahmatullah menunjukkan raut sedih, sedangkan Subadri hanya menerangkan terkait kegiatan yang berkaitan dengan Raperda usulan saja. (DZH)

  • Inspektorat Ogah Terbuka Pengembalian Rp1,9 Miliar JPS Kota Serang

    Inspektorat Ogah Terbuka Pengembalian Rp1,9 Miliar JPS Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Inspektorat Kota Serang ogah memberikan keterangan detail terkait hasil pemeriksaan pengadaan jaring pengaman sosial (JPS).

    Alasannya, pemeriksaan tersebut merupakan konsumsi internal Pemkot Serang dan hanya dilaporkan kepada pimpinan yakni Walikota Serang.

    Namun diungkapkan bahwa pihak penyedia telah mengembalikan uang kelebihan sebesar Rp1,9 miliar tersebut pada Jumat lalu.

    Pihaknya juga membenarkan, pengadaan JPS Kota Serang memang telah dilakukan hingga tiga bulan ke depan dan Dinsos Kota Serang telah membayar hal penuh untuk pengadaan JPS berbentuk barang pangan tersebut.

    Inspektur Kota Serang, Yudi Suryadi, mengatakan bahwa hasil pemeriksaan JPS yang pihaknya lakukan bukanlah konsumsi publik. Maka dari itu, ia enggan menjawab pertanyaan secara detail.

    “Kami sebenarnya tidak bisa memberikan informasi ini kepada yang lain selain pimpinan. Kami diperintahkan kepada pak Wali dan memberikan hasil pemeriksaan kepada pak Wali,” ujarnya saat ditemui di depan kantor Inspektorat, Kamis (14/5).

    Saat ditanya terkait rekomendasi Inspektorat agar PT Bantani Damir Primarta mengembalikan Rp1,9 miliar kelebihan pembayaran, Yudi terlihat kaget dan meminta agar pertanyaan itu dilontarkan kepada Dinsos Kota Serang saja.

    “Sebetulnya ke Dinsos saja sih kalau kami mah hanya melakukan perintah dari pak Wali dan menyampaikan hasil kajiannya kepada pak Wali. Berkas pemeriksaan juga disampaikan kepada kepala Dinsos agar ditindaklanjuti,” terangnya.

    Namun saat didesak terkait kapan pengembalian harus dilakukan, Yudi mengklaim bahwa PT Bantani Damir Primarta telah mengembalikan kelebihan pembayaran itu pada Jumat lalu.

    “Sudah, sudah dilakukan (pengembalian kelebihan pembayaran oleh PT Bantani Damir Primarta). Sekitar Jumat lalu (dikembalikannya),” tutur Yudi.

    Ditanya terkait pembayaran, Yudi menuturkan bahwa Dinsos Kota Serang memang telah membayar pengadaan JPS hingga tiga bulan di muka secara penuh.

    Ia pun membenarkan bahwa barang sudah diterima oleh Dinsos. Akan tetapi, ia tidak menjawab saat ditanya dimana lokasi komponen JPS yakni mi instan, sarden dan beras tersebut disimpan dan melempar pertanyaan itu agar ditanyakan kepada Dinsos.

    “Soal barang, sebenarnya teman-teman (bawahannya di Inspektorat) sudah melihat. Tapi kalau secara teknisnya dimana itu disimpan, bisa ditanyakan kepada Dinsos,” jelasnya.(DZH)

  • Nama Penyedia JPS Kota Serang Terkuak, BLPBJ Mengaku Tidak Tahu

    Nama Penyedia JPS Kota Serang Terkuak, BLPBJ Mengaku Tidak Tahu

    SERANG, BANPOS – Adanya perbedaan antara Pagu Anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan nilai barang yang disalurkan ternyata telah mendapat reviu dari Inspektorat Kota Serang.

    Berdasarkan dokumen yang didapatkan oleh BANPOS, Inspektorat Kota Serang menyatakan bahwa ada indikasi ketidakwajaran harga atas pengadaan barang berupa beras, mie instan dan sarden yang mencapai hingga Rp1,901.400.000.

    Masih berdasarkan dokumen yang sama, Inspektorat menyebut, juga ada indikasi ketidakwajaran pengadaan barang yang sama untuk buffer stock (stok cadangan) dengan nominal Rp218.981.000

    Dokumen tersebut menyebutkan, untuk penyedia barang JPS adalah PT. Bantani Damir Primarta, dan penyedia buffer stock adalah CV. Makmur Sejahtera.

    Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) Kota Serang, Koswara, ia mengaku tidak dilibatkan dalam pengadaan JPS tersebut.

    “Karena kan ini sistemnya adalah penunjukkan langsung. Maka itu menjadi kegiatan dari OPD terkait. Nama perusahaan pun kami tidak disetorkan namanya. Mungkin nanti akan melaporkan setelah kegiatan,” katanya kepada BANPOS melalui seluler, Rabu (13/5).

    Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Serang kompak tidak ingin menyebutkan nama perusahaan penyedia JPS dengan berbagai alasan. Baca: Pengembalian Rp1,9 Miliar, Dinsos dan DPRD Kota Serang Rahasiakan Perusahaan Penyedia JPS

    Terpisah, Walikota Serang, Syafrudin, menyatakan akan tetap memberikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) berbentuk sembako pada tahap dua dan tiga nanti. Hal ini disebabkan Dinsos Kota Serang telah melakukan pengadaan sembako hingga tiga bulan ke depan.

    Namun apabila masa pandemi masih terus berlangsung lebih dari bulan Juli, maka pihaknya akan memberikan bantuan JPS dalam bentuk tunai.

    “Dalam tiga bulan ke depan itu akan tetap sembako. Tapi kalau lebih dari tiga bulan, itu akan kami salurkan berbentuk tunai,” ujar Syafrudin kepada awak media.

    Syafrudin beralasan, tetap diberikannya JPS dalam bentuk nontunai karena pihak Dinsos telah melakukan pengadaan sembako hingga tiga bulan.

    “Karena kan ini tiga bulan sudah (dilakukan pengadaan). Karena hasil kesepakatan itu dari kuota (bantuannya) adalah sembako. Sudah ada itu barangnya,” ucapnya.

    Menurut Syafrudin, apabila bantuan tersebut diberikan dalam bentuk tunai, maka bisa saja masyarakat tidak menggunakan bantuan tersebut untuk membeli makanan.

    “Nanti kalau dikasihnya tunai, orang bukannya beli makan malah beli handphone. Malah beli pulsa,” jelasnya.(DZH/PBN/ENK)