Penulis: Panji Romadhon

  • Banjir Jalan Nasional di Cihara Bikin Macet, Diduga Akibat Kecilnya Gorong-gorong

    Banjir Jalan Nasional di Cihara Bikin Macet, Diduga Akibat Kecilnya Gorong-gorong

    LEBAK, BANPOS – Puluhan kendaraan mobil dan motor terjebak kemacetan hingga kiloan meter di ruas jalan raya Cibobos – Bayah, Kecamatan Cihara, Jumat (8/5).

    Kemacetan terjadi akibat luapan air dan deras dari jembatan. Kondisi itu akibat kecilnya gorong – gorong jembatan pada ruas jalan nasional sehingga air yang mengalir dari atas bebukitan dari hujan deras yang terjadi di wilayah tersebut tidak bisa mengalir normal.

    “Gak bisa lewat kita, airnya terlalu deras dan takut pas lewat jalan itu jebol,” kata seorang pengendara motor Sanudin

    Senada diungkapkan pengendara motor lainnya Herman. Ia mengaku takut melintasi luapan air yang deras dari jembatan tersebut.

    “Ia takut pas kita lewat jalan itu ambrol tergerus air. Ya bertahan sementara nunggu airnya surut dulu,” ungkapnya.

    Kepala Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Mulyadi membenarkan, bahwa luapan air yang deras hingga ke jalan tersebut akibat kecilnya gorong – gorong jembatan. Menurutnya, kondisi itu terjadi bukan yang pertama kali.

    “Iya, gorong-gorong jembatannya kecil. Sering, bahkan setiap hujan deras pasti luapan air dari jembatan itu sampai ke jalan. Ya kami minta dinas terkait segera melakukan perbaikan agar kondisi itu terjadi lagi,” katanya (CR-01/PBN)

  • Berhasil Bobol 2 Rumah, Kawanan Pencuri Babak Belur Oleh Warga

    Berhasil Bobol 2 Rumah, Kawanan Pencuri Babak Belur Oleh Warga

    SERANG, BANPOS – Naas sekali nasib Sudirman (42) warga Kampung Ciakar, Desa Bulakan, dan Desdi (28), warga Kampung Umbulan, Desa Mekar Agung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Niat dapat untung buat lebaran nanti, malah babak belur dihajar massa setelah kepergok membobol rumah warga di Kampung Pabrik, Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang.

    Kapolsek Cikeusal AKP Mulyanto mengatakan kasus pencurian yang terjadi bermula dari laporan masyarakat, akan adanya tindak kejahatan dan pelaku kepergok oleh warga sekitar. Pelaku dikejar warga dan lari ke arah persawahan.

    “Kami langsung ke lokasi. Pelaku sempat melarikan diri ke pesawahan. Kami dibantu warga langsung menyisir lokasi,” kata Kapolsek, Jumat (8/5).

    Menurut Mulyanto, pelaku berhasil ditemukan saat bersembunyi ditumpukan padi. Warga yang emosi sempat menghakimi pelaku. Namun aparat kepolisian berhasil meredam kemarahan warga. “Selanjutnya pelaku diamankan ke polsek Cikeusal, untuk dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

    Dari hasil pemeriksaan Sudirman bekerjasama dengan temannya Desdi, 28, warga Kampung Umbulan, Desa Mekar Agung, Kecamatan Cikeusal, telah berhasil membobol dua rumah warga.

    “Dalam melakukan aksinya ternyata pelaku bersama temannya, kami melakukan pengembangan ke daerah Rangkasbitung,” tambahnya.

    Desdi berhasil ditangkap di atas jembatan gantung, Kampung Kolelet, Desa Kolelet Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, setelah dihubungi Sudirman. “Saat tersangka Sudirman diminta janjian di jembatan, langsung kita sergap,” ungkapnya.

    Dari keterangan keduanya, modus kejahatan yang dilakukannya yaitu dengan cara mencongkel jendela, lalu masuk ke dalam kamar dan langsung menguras barang berharga milik korban. “Di rumah pertama pelaku berhasil membawa kabur dua unit HP, di rumah satunya pelaku berhasil mengambil satu unit HP,” tegasnya.

    Atas perbuatannya tersebut, Sudirman dan Desdi sepertinya akan berlebaran di hotel prodeo, karena terancam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukun Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun, “Dalam kasus ini korban atas nama Zulkhaira mengalami kerugian Rp8 juta,” tandasnya.(PBN)

  • PC ISNU Lebak Bagikan 1000 Paket Sembako Untuk 28 Kecamatan

    PC ISNU Lebak Bagikan 1000 Paket Sembako Untuk 28 Kecamatan

    LEBAK, BANPOS – Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Lebak membagikan 1000 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di 28 kecamatan.

    Bantuan 1000 paket sembako tersebut merupakan bentuk kepedulian PC ISNU Lebak terhadap masyarakat yang terdampak wabah virus Covid-19.

    Sekretaris PC ISNU Lebak Usep Pahlaludin mengatakan, bantuan yang dibagikan kepada masyarakat berupa beras, gula, mie instan dan minyak sayur itu hasil donasi pengurus dan anggota ISNU dari berbagai daerah di Banten.

    “Kegiatan sosial yang kami lakukan merupakan bentuk komitmen ISNU terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19,” ungkap Usep Pahlaludin usai memberikan bantuan paket sembako di Cimarga, Jumat (8/5).

    Pengurus dan anggota ISNU Lebak, lanjutnya, rutin melakukan kegiatan sosial di bulan Ramadan. Jadi, program bakti sosial ini tidak hanya dilaksanakan tahun ini. Tapi telah menjadi agenda tahunan organisasi yang menaungi sarjana NU di Lebak.

    Harapannya, kegiatan sosial ini dapat menjadi motivasi bagi organisasi lain untuk melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada pengurus dan anggota ISNU Lebak yang selalu kompak. Mereka memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat Lebak yang kurang beruntung,” tandasnya (CR-01/PBN)

  • Dana BOS Boleh Untuk Subsidi Kuota

    Dana BOS Boleh Untuk Subsidi Kuota

    DINDIKBUD Kota Serang mempersilahkan SD maupun SMP yang ada di Kota Serang mengalokasikan dana BOS untuk keperluan pembelian kuota internet, sebagai penunjang kebutuhan selama pembelajaran daring.

    Hal tersebut disampaikan oleh, Kepala Dindikbud Kota Serang, Wasis Dewanto, seusai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Serang, Rabu (6/5).

    “Penggunaan dana bos itu kan fleksibel. Jadi untuk kelancaran belajar daring di masa pandemi Covid-19 ini, setiap sekolah boleh mengalokasikan dana bos untuk pembelian kuota data internet,” ujarnya.

    Selain memang karena fleksibelnya dana Bos, Wasis juga mengatakan bahwa pembelian kuota internet untuk belajar daring juga merupakan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

    “Mas Menteri melalui surat edaran Nomor 4/2020 tentang penggunaan dana BOS dalam penanggulangan Covid-19 yang dikeluarkan pada Maret lalu juga memperbolehkan pengalokasian dana bos ke kuota internet itu. Asalkan sesuai petunjuk dan teknisnya,” kata Wasis.

    Dalam surat edaran tersebut, pada poin 6 disebutkan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19.

    “Seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh,” jelasnya.

    Selain itu, Wasis menyampaikan bahwa untuk teknis penggunaan dan pembagian kuota internet untuk belajar daring, semuanya menjadi kewenangan sekolah. Dindik hanya merekomendasi dan mengawasi.

    “Kuota data internet akan dibagikan kepada guru dan ataupin nantinya untuk siswa, itu ada di kebijakan dari masing-masing sekolah, kan ada juknisnya. Kami hanya rekomendasi dan mengawasi,” ucapnya.

    Terpisah, manajer BOS pada Dindikbud Kota Serang, Sarnata, mengatakan bahwa hingga saat ini memang pihaknya telah mempersilahkan sekolah untuk memberikan subsidi kuota. Hanya saja, baru sebatas subsidi untuk para guru.

    “Dengan catatan pemberian kuota kepada guru menggunakan dana BOS itu digunakan sesuai dengan prosedur dan pertanggungjawaban. Jadi nanti akan ada LPJnya. Jadi dana BOS boleh digunakan untuk subsidi kuota kepada guru,” tandasnya.(DZH/AZM)

  • JPS Tunai Lebih Didukung

    JPS Tunai Lebih Didukung

    SERANG, BANPOS – Dorongan agar bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang dalam bentuk tunai semakin menguat.

    Pasalnya, selain dapat masyarakat dapat mengirit pembelian kebutuhan pokok, bantuan tunai juga dapat menggairahkan perekonomian rakyat.

    Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta, Muhammad Abduh, mengatakan bahwa kebutuhan pokok masyarakat sangat variatif.

    Dengan diberikannya bantuan berbentuk tunai, masyarakat diberikan pilihan dalam memenuhi kebutuhan mereka.

    “Jika dilihat secara seksama, kebutuhan masyarakat menengah kebawah bentuknya sangat variatif. Bantuan dalam bentuk uang, mampu memberikan kemudahan dalam prioritas pemenuhan kebutuhan,” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (7/5).

    Dosen jurusan Ekonomi Syariah ini juga mengatakan bahwa apabila pemerintah menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako, berkemungkinan terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi.

    “Sedangkan kalau menggunakan bantuan dalam bentuk uang, kemampuan untuk menjangkau terpenuhinya kebutuhan lain yang dirasa sangat diperlukan disaat seperti ini,” ucapnya.

    Terlebih, lanjutnya, jika bantuan dikonversi dalam bentuk uang, tidak mengurangi kemampuan masyarakat dalam memperoleh sembako. Bahkan, mereka dapat lebih irit dalam pemenuhan kebutuhannya.

    “(Jika bantuan berbentuk uang) dalam tahap distribusi pun dapat diawasi nilainya. Berbeda dengan (bantuan) dalam bentuk barang, karena rentan akan upaya marking (menaikkan nilai) dari penyalur (penyedia) barang,” ungkapnya.

    Selain itu, dengan disalurkan bantuan berbentuk uang, maka perekonomian rakyat dapat semakin bergairah. Sebab, dipastikan anggaran sebesar Rp10 miliar per bulan untuk JPS tersebut, akan berputar di masyarakat.

    “Perputaran uang ada pada pelaku usaha yang lebih luas. Kalau paket sembako biasanya diambil dari agen besar. Lagi-lagi nantinya yang kaya makin kaya dalam kondisi seperti ini,” jelasnya.

    Sebelumnya diberitakan BANPOS, Pemkot Serang mempertimbangkan untuk merubah skema JPS dari non tunai menjadi tunai.

    Hal ini menyikapi banyaknya kritikan dan pertanyaan dengan nilai besaran bantuan yang dikonversi dalam bentuk sembako yang dirasa tidak sesuai dan memberi keuntungan terlalu besar kepada penyedia.

    Walikota Serang, Syafrudin, menuturkan bahwa pengadaan paket sembako itu memang melalui pihak ketiga. Menurutnya, jika melalui pihak ketiga, mereka memiliki hak untuk mengambil keuntungan.

    “Saya kira memang wajar yah kalau pihak ketiga mengambil keuntungan. Karena memang mereka berhak untuk untung karena itu pengusaha,” ujar Syafrudin di gedung Diskominfo Kota Serang, Rabu (6/5).

    Namun Syafrudin mengaku, akan mendiskusikan kembali terkait penyaluran dalam bentuk sembako dan dirumah menjadi berbentuk tunai.

    Sebab, ia juga mengakui bahwa penyaluran JPS tahap pertama menimbulkan beberapa masalah.

    “Memang ini awalnya kesepakatan agar penyalurannya berbentuk sembako. Tapi karena ternyata ada banyak masalah, maka akan kembali dibahas untuk disalurkannya berbentuk tunai,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Mahasiswa Kritik WH, Pemindahan RKUD ke BJB Jadi Sorotan

    Mahasiswa Kritik WH, Pemindahan RKUD ke BJB Jadi Sorotan

    SERANG,BANPOS – Polemik Pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bank Banten ke Bank Jabar dan Banten ( BJB) oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) diprotes Organisasi Pergerakan Mahasiswa. Mereka mempersoalkan langkah yang diambil Pemprov itu.Jika dirunut, ada dugaan kesengajaan untuk mematikan bank kebangaan masyarat Banten tersebut.

    Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PKC Banten, Salahudin, Kamia (7/5) mengungkapkan ke tidak sehatan Bank Banten merupakan kegagalan WH dalam mengelola kebijakan. Tidak adanya penyertaan modal ke Bank Banten melalui PT BGD, mengindikan mematikan bank tersebut.

    “Ketidaksehatan Bank Banten juga sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola kebijakan daerah, Kalau sudah begini, nasib Bank Banten sebagai kebanggaan masyarakat Banten akan tenggelam,” katanya.

    Ia menuding WH tidak mempunyai itikad baik untuk membenahi ketidaksehatan Bank Banten. WH bahkan dinilai tidak menjalankan undang-undang.

    “Dalam perjalanannya Gubernur nggak punya itikad baik buat benahi Bank Banten sebagai bank daerah, kalau langkah-langkah yang dilakukan gubernur sebagai pemerintah tidak sejalan dengan Perda maupun RPJMD, berarti gubernur selain tidak menjalankan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, juga telah inkonstitusi karena tidak menjalankan amanat perda,” paparnya.

    Dirinya juga meminta agar DPRD menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pihaknya mendukung dewan melakukan hak interpelasinya. Pihaknya juga akan segera menkonsolidasikan dengan organisasi pergerakan mahasiswa lainnya.

    “Kita akan konsolidasikan dengan teman-teman gerakan untuk sikapi persoalan ini,” imbuhnya.

    Senada diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (DPD GMNI) Banten Indra Patiwara. Ia menyayangkan atas langkah yang diambil WH memindahkan RKUD ke Bank BJB yang menimbulkan kekisruhan di Banten.

    “Ada beberapa solusi yang seharusnya diterapkan jika memang Bank Banten dianggap bank tidak sehat,” ujarnya.

    Apalagi lanjut Indra, dengan memindahkan kas daerah ke perbankan lain dapat menghambat pencairan Bantuan Sosial kepada masyarakat Ditengah pandemi ini. Dirinya juga mengaku akan segera membuat kajian di bersama pengurus GMNI lainnya di Banten dalam menyikapi persoalan ini.

    Ketua Himpunan Mahaiswa Islam (HMI) Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma menuding pemindahan RKUD ke Bank BJB hanya akal-akalan pemprov untuk mendapatkan pinjaman dana dari Bank BJB.

    Pihaknya juga Mengaku langkah Gubernur patut dicurigai. Menurut Faisal, lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melihat persoalan ini. “Saya lihat prosesnya, tak ubah seperti akal-akalan saja. Mulai merger Bank Banten ke Bank bjb sampai pengajuan pinjaman,” ungkapnya.

    Menurut Faisal juga keterlibatan KPK dalam proses pengawalan langkah pemprov yang memicu kegaduhan ini sangat penting dilakukan. Terlebih, masyarakat Banten tengah fokus mengantisipasi wabah Covid-19. Ia pun mendorong agar proses berjalan transparan dan tak melanggar hukum. “Bank Banten dalam proses pembentukkan diwarnai kasus korupsi. Sekarang, dalam proses merger diakhiri peminjaman bernilai Rp800 miliar. KPK harus hadir,” ujarnya.

    Faisal juga mengungkapkan, selama tiga tahun kepimpinan Gubernur Banten WH dan Wakil Gubernur Banten Anduka Hazrumy, belum pernah melakukan upaya menyehatkan seperti, melakukan penyertaan modal bagi Bank Banten yang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda)

    “Setahu saya, Pak Wahidin dan Pak Anduka belum pernah menyuntik dana ke Bank Banten. Tiba-tiba, mau menjadi penyelamatan. Kan semua bertanya-bertanya,” akunya.

    Keluarga Mahasiwa Lebak (Kumala) Perwakilan Serang, Rusmini juga mengaku kecewa dengan WH yang tidak ada upaya menyehatkan Bank Banten. Pada tahun 2018 dan 2019 Pemprov melanggar Perdanya sendiri dengan tidak menyertakan modal ke Bank Banten melalui BGD.

    “Jelas di Perda sudah ada, seharusnya dilakukan, bukan malah membiarkan Bank Banten mati, Bank Banten tidak sehat dengan gagal likuiditas itu karena tidak punya anggaran, seharusnya di berikan anggaran itu oleh Pemprov sebelum pandemi ini, jangan malah pada saat pendemi Bank Banten malah ditinggalkan seperti anak tiri,” katanya.

    Pihaknya juga mengaku akan segera mendiskusikannya dengan pengurus kumala lainnya, bahkan akan segera berkoordinasi dengan pengurus Koordinator untuk membahas persoalan ini. “Tentu kami akan mendiskusikan ini sudah tidak bisa dibiarkan, kami juga akan berkoordinasi dengan pengurus koordinator,” pungkasnya. (RUS)

  • Baru JPS Kota Serang Yang Hadir, Warga Kasemen Saling Berbagi Bantuan

    Baru JPS Kota Serang Yang Hadir, Warga Kasemen Saling Berbagi Bantuan

    SERANG,BANPOS- BANPOS mencoba untuk menelusuri dugaan pengurangan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Kota Serang di Kecamatan Kasemen, berdasarkan informasi dari pembaca.

    Namun, setelah diklarifikasi. Ternyata ini adalah salah satu kebijaksanaan yang dilakukan warga.

    Mereka mampu ‘mengaktifkan’ kesetiakawanan sosial masyarakat, agar dapat saling berbagi di tengah pandemi.

    Muhammad Sibli, Ketua RT01 RW011 lingkungan Komplek Masjid Agung Banten, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, mengajak seluruh warganya untuk berdiskusi terkait bantuan jaring pengaman sosial (JPS) yang diberikan oleh Pemkot Serang.

    Pasalnya, dari 80 KK yang dirinya daftarkan untuk mendapatkan bantuan JPS, ternyata hanya 23 orang saja yang diterima oleh Pemkot Serang. Sisanya, berkemungkinan untuk menerima bantuan dari pusat maupun provinsi.

    “Sebenarnya kalau memang bantuannya (dari pusat dan provinsi) bisa diterima sekarang, mungkin tidak akan kesulitan. Tapi kan tidak tahu kapan turunnya, sedangkan kebutuhannya yah saat ini juga,” ujar Sibli saat ditemui di Masjid Agung Banten Lama, Kamis (7/5).

    Beruntungnya, 23 warga yang mendapatkan bantuan JPS itu berbesar hati untuk berbagi bantuan tersebut dengan para tetangganya. Alhasil, bantuan yang semulanya sebanyak 10 kilogram beras, 14 mi instan dan dua kaleng sarden itu, harus dibagi rata.

    “Jadi rata-rata masyarakat mendapatkan bantuan sebanyak tiga kilogram beras dan empat mi instan. Sedangkan berdasarkan kesepakatan, seluruh sarden yang didapat diserahkan ke dapur umum yang ada di masjid. Ini juga untuk kebutuhan masyarakat,” terangnya.

    Secara jujur Sibli berkata bahwa bantuan yang diberikan oleh Pemkot Serang sebenarnya masih kurang. Namun di tengah pandemi seperti saat ini, apalagi warga di lingkungannya merupakan pelaku pariwisata, sudah sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Kita semua paham, bukan hanya masyarakat saja yang kesulitan saat ini. Pemerintah pun sama kesulitannya. Bagaimana merencanakan anggaran untuk bantuan masyarakat. Jadi kami sudah sangat bersyukur,” jelasnya.

    Ia juga bersyukur warga di lingkungannya sangat tinggi rasa kesetiakawanan sosialnya. Karena jika tidak, mana mungkin 23 warga penerima bantuan itu mau berbagi dengan tetangga-tetangganya.

    “Alhamdulillah, mereka (23 warga penerima bantuan) mau berbagi dengan tetangganya. Jika memang bantuan dari pusat dan provinsi juga turun, kami pun siap untuk berbagi juga,” ungkapnya.

    Menurut Sibli, warga RT01 RW011 berjumlah 110 warga. 15 KK merupakan penerima bantuan seperti PKH, Jamsosratu dan BPNT. Sedangkan 15 lainnya merupakan pengusaha besar.

    “Jadi hanya 80 KK saja yang kami daftarkan untuk menerima JPS. Karena kan yang sudah menerima bantuan tidak boleh. Sedangkan untuk pengusaha besar, mereka justru kadang membantu kami,” katanya.(DZH/AZM)

  • Soal Banjir, Zulhas Ingatkan Jangan Obral Izin

    Soal Banjir, Zulhas Ingatkan Jangan Obral Izin

    CILEGON, BANPOS – Musibah banjir bandang yang terjadi di Kota Cilegon pada Senin (4/5) lalu menyita perhatian banyak pihak salah satunya dari Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Pasalnya banjir kali ini merupakan banjir terparah sejak kota baja itu didirikan. Selain harta benda yang porak poranda, banjir kali ini juga memakan korban nyawa yang hanyut terbawa arus sungai sampai laut Bojonegara, Kabupaten Serang.

    Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak kepada masyarakat Kota Cilegon agar bersama-sama turut menjaga lingkungan dan tidak merusak alam.

    “Ini kelakuan kita. Kalau gunung-gunung kita rusak, lingkungan kita rusak, bencana itu karena manusia, karena kita yah. Kalau gunungnya dihabiskan, lingkungan dirusak, itu akibatnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengawasi lingkungan kita,” kata Zulhas kepada awak media usai menghadiri penyerahan bantuan sosial kepada korban banjir bandang di Lingkungan Ciora Waseh, Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon, Kamis (7/5).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta kepada pemerintah daerah (Pemkot Cilegon) agar tidak memberikan izin galian sembarangan kepada para pengusaha.

    “Begini saya berharap betul diperhatikan lingkungan. Jangan obral izin-izin terutama dilingkungan-lingkungan yang akan menyebabkan banjir misalnya tambang batu, tambang pasir jangan korbankan lingkungan kalau ditambang abis gunungnya yang bencananya semua rakyat, yang dapat senang yang nambang saja. Jadi tolong pemerintah daerah yang ketat,” tegas Zulhas.

    Di tempat yang sama, anggota DPR RI Dapil Banten II Yandri Susanto meminta kepada pemerintah daerah agar segera mencari solusi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

    “Jadi memang perlu ada program jangka panjang. Jangka panjang itu yang paling gampang sebenarnya menertibkan semua pihak yang merusak lingkungan tidak ada kompromi. Dengan itu harusnya jadi pemerintah daerah (Cilegon) atau pemerintah provinsi (Banten) dan pemerintah pusat menginventalisir banjir itu, jangan jadikan langganan kan sudah tahu penyebabnya,” terang Yandri.

    Yandri mencontohkan banjir di daerah lain yang banyak bangunan tidak berizin sehingga berdampaknya terhadap wilayah lain.

    “Misalkan Jakarta tiap hari banjir puncak penyebabnya. Karena apa rumah-rumah tidak berizin didirikan. Serang Cilegon kenapa gunung-gunung dipapas?, tambang batu dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh hati kita berpihak kepada segelintir orang tapi mengorbankan banyak rakyat,” ujarnya.

    “Jadi tambang batu itu ya sejatinya milik Allah SWT dinikmati oleh umat manusia dan makhluk lainnya, nah ketika dia digunakan oleh individu-individu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tapi membuat kemudhorotan yang banyak atau akibatnya sangat dahsyat kepada rakyat, saya kira pemerintah hatus menghentikan itu. Kalau tidak dihentikan, ulangan itu tinggal menunggu waktu saja dan bisa lebih dahsyat lagi,” terangnya.

    Politisi partai PAN itu meminta kepada kepala daerah untuk menggunakan hati nuraninya agar segera menertibkan aktifitas para penambang.

    “Jadi menurut saya banjir kemarin itu peringatan dari Allah SWT. Saya kira ini momentum bagus di tengah wabah Covid-19 ada banjir itu banjir air bah, nah maka yang di galian c itu wewenang walikota atau bupati atas rekomendasi gubernur saya kira pejabat daerah pak gubernur, pak bupati, pak walikota tiba saatnya hari ini jangan ragu pakai nurani sudah lah ditertibkan semua jangan nego-nego untuk para penambang,” tegasnya.

    Dibagian lain, sebelumnya Walikota Cilegon, Edi Ariadi meminta kepada semua pihak agar tidak terus – menerus menyalahkan pemerintah terkait bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi.

    “Itu siapa sih yang salah pemerintah.?, Pemerintah jangan disalahin aja sih masyarakat dong sekali-kali disalahkan,”
    kata Edi kepada awak media usai penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Aula Setda III Gedung Diskominfo, Kota Cilegon, Rabu (6/5).

    Menurutnya, banjir bandang dan longsor yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi dengan kondisi gorong-gorong yang sempit. Sehingga gorong-gorong tidak mampu menampung luapan air.

    “Itu kan curah hujan tinggi, masa (banjir) tiga jam loh. Banjir tiga jam kan kita rapat tahu-tahu udah banjir semuanya,” ujarnya.

    Saat disinggung salah satu penyebab banjir karena banyaknya aktivitas galian C maupun Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU), Edi enggan berkomentar lebih jauh.

    “Ngga lah. Galian C mana?. Itu kan di Selatan adanya. Kita udh monatorium, tapi Merak kan ngga banjir. Itu kan darinse propinsi statomer,” kata Edi sambil meninggalkan awak media.(LUK)

  • Urus Saja Rakyatmu!!! Telaah Data Pembangunan Bupati Viral, Lumajang Vs Boltim

    Urus Saja Rakyatmu!!! Telaah Data Pembangunan Bupati Viral, Lumajang Vs Boltim

    SERANG, BANPOS – Warganet kembali heboh, dua pimpinan daerah di Indonesia saling berbalas sindiran.

    Diketahui, awal mulanya adalah vidio Bupati salah satu daerah di Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar yang mengkritik Menteri Sosial tentang mekanisme Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dirasa akan menyulitkan warga. Sehan sendiri sempat menggunakan kata yang dianggap kasar.

    Vidio kritikan Sehan tersebut menjadi viral dan banyak menuai pro kontra dari warganet Indonesia.

    Entah kenapa, hal tersebut malah ditanggapi oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, pimpinan daerah yang terletak di Jawa Timur.

    Pria yang akrab dipanggil Cak Thoriq ini membuat vidio yang membela menteri dan menyindir balik Sehan. “Kalau ada bupati menyatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia enggak bisa mengurus daerahnya. Jangan-jangan enggak bisa mengurus wilayahnya,” ujar Thoriq dalam vidio tersebut.

    Perseteruan tersebut terlihat cukup menarik bagi warganet. Namun, Litbang BANPOS mencoba untuk membandingkan data pembangunan yang dimiliki oleh kedua daerah tersebut sebagai bahan kajian bersama.

    Data diperoleh berdasarkan dari publikasi BPS tahun 2020. Sedangkan untuk nilai APBD yang dijadikan patokan adalah yang tercantum dalam publikasi tersebut, yaitu tahun 2019.

    Jika melihat dari aspek jumlah penduduk, Kabupaten Lumajang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak, yaitu sebanyak 1,042 juta, sedangkan Kabupaten Boltim memiliki penduduk sebanyak 265 ribu.

    Dari segi tingkat kemiskinan, secara presentase Kabupaten Lumajang tercatat sedikit lebih baik, yaitu 9,4 persen penduduk miskin. Sedangkan untuk Kabupaten Boltim mencapai angka 9,8 persen.

    Dari segi tingkat pengangguran terbuka (TPT), kembali Kabupaten Lumajang lebih baik. TPT di Kabupaten Lumajang sebesar 2,84 persen. Sedangkan TPT Kabupaten Boltim sebesar 5,3 persen.

    Untuk angka melek huruf, sebanyak 99,6 persen penduduk Kabupaten Lumajang sudah melek huruf. Sedangkan angka melek huruf penduduk Kabupaten Boltim sebanyak 95,7 persen.

    Dari segi kemandirian daerah berdasarkan APBD, presentase Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Lumajang mencapai angka 13,51 persen. Sedangkan PAD Kabupaten Boltim hanya 3,24 persen saja.

    Kabupaten Boltim unggul dalam Angka Harapan Hidup (AHH), AHH Boltim mencapai 71,2 tahun. Sedangkan AHH Kabupaten Lumajang adalah 69,9 tahun.

    Dari segi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), LPE Kabupaten Boltim mencapai 5,2. Sedangkan LPE Kabupaten Lumajang sebesar 4,77.

    Terakhir, secara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM Kabupaten Boltim sebesar 71,4. Sedangkan IPM Kabupaten Lumajang sebesar 65,3.(PBN)

  • Pasien positif Covid-19 Kabupaten Serang Naik 150 Persen

    Pasien positif Covid-19 Kabupaten Serang Naik 150 Persen

    SERANG, BANPOS – Pasien positif Covid-19 di Kabupaten Serang bertambah menjadi lima orang per Kamis (7/5). Diketahui, penambahan kasus positif Covid-19 ini diantaranya yaitu di Kecamatan Anyer dan Kecamatan Kopo.

    Juru bicara Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Serang, drg Agus Sukmayadi saat dikonfirmasi oleh BANPOS, mengatakan bahwa hasil Swab keluar hari ini dan dinyatakan tiga positif. Dua orang disebut tanpa gejala dan satu orang sedang dirawat di RS umum Banten.

    “Hari ini ada tiga terkonfirmasi positif, dari Anyer dua dan satu lagi dari Nyompok Kecamatan Kopo,” ungkapnya, saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (7/5) malam.

    Pasien positif asal Nyompok, kata Agus, tidak ada keluhan dan sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Setiap harinya ia berdagang di Jakarta, namun saat dilakukan swab hasilnya positif.

    “Sudah ditracking, dan hasil pemeriksaan Rapid tes keluarga sekitar pasien hasilnya non reaktif. Hanya pasiennya saja yang positif,” jelas Agus.

    Sementara itu, untuk pasien positif tanpa gejala asal Anyer, bukan warga asli Kabupaten Serang. Menurut Agus, kartu tanda penduduk (KTP) pasien tersebut bukan dari Kabupaten Serang.

    “Saat ini sedang berada di Tangerang, bekerja di wilayah Cilegon dan bertempat tinggal atau kos di Anyer. Kami belum tahu alamat pastinya dimana, diketahui bekerja subkontraktor di Cilegon, dan sedang dilacak oleh Dinkes Cilegon,” paparnya.

    Melihat kondisi tersebut, Agus menegaskan kepada masyarakat, agar menjalankan sesuai dengan apa yang disarankan oleh Pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk tidak melakukan bepergian ke daerah yang sudah zona merah.

    “Terutama Jabodetabek, untuk tidak melakukan mudik atau kembali ke daerah asal dan melakukan sosial distancing, melakukan pola hidup bersih dan sehat. Menggunakan masker saat bepergian, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan-makanan bergizi dan seimbang,” tandasnya.

    Untuk diketahui, berdasarkan peta identifikasi sebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Serang, disebutkan pasien positif sebanyak lima orang, Pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 12 orang dan orang dalam pantauan (ODP) sebanyak 140 orang. (MUF)