Penulis: Panji Romadhon

Ini Rincian Nominal dan Penerima JPS

SERANG, BANPOS – Perencanaan anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) di kabupaten/ kota bervariasi. Tercatat nilai yang direncanakan mulai dari Rp200 ribu per kepala keluarga (KK) hingga Rp600ribu per KK. Selain itu, perencanaan lamanya bantuan tersebut juga bervariasi, antara dua bulan hingga enam bulan.

Data yang dihimpun BANPOS, Pemkot Serang menganggarkan Rp200 ribu selama 3 bulan. Sedangkan untuk Pemkot Cilegon menganggarkan Rp600 ribu selama 2 bulan. Kemudian Pemkab Lebak menganggarkan sebesar Rp600 ribu selama 3 bulan. Untuk Pemkab Pandeglang merencanakan Rp500 ribu selama 3 bulan dan Pemkab Serang masih belum memberikan informasi hingga berita ini diangkat.

Untuk jumlah KK penerima bantuan dampak dari Covid-19 yang berasal dari APBD kabupaten/ kota ini juga bervariasi. Mulai dari rata-rata 9 KK per RT, hingga 24 KK per RT.

Dari hasil olah data bantuan yang disalurkan langsung oleh kabupaten/kota, tercatat Kota Serang yang paling banyak mengalokasikan bantuan dengan rata-rata 24 KK per RT, disusul oleh Kota Cilegon dengan rata-rata 22 KK per RT, lalu Kabupaten Pandeglang sebanyak 13 KK per RT, kemudian Kabupaten Serang sebanyak 12 KK per RT, dan paling rendah adalah Kabupaten Lebak yang hanya 9 KK per RT.

Pemkot Serang menganggarkan JPS untuk warga terdampak Covid-19 sebanyak 50 ribu KK. JPS tersebut akan disalurkan selama tiga bulan sejak Mei hingga Juli nanti. Setiap bulannya, satu KK akan mendapatkan paket sembako senilai Rp200 ribu rupiah. Jika dirata-rata, KK penerima bantuan di Kota Serang sebanyak 24 KK per RT.

Kepala Dinsos Kota Serang, Moch. Poppy Nopriadi, mengatakan bahwa sebelumnya Pemkot Serang hanya menganggarkan bantuan untuk 25 ribu KK, lalu ditambah menjadi 35 ribu KK, dan kembali ditambah menjadi 50 ribu KK.

“Karena memang dari hasil pendataan, ternyata masyarakat yang terdampak itu membeludak. Kami tertolong oleh bantuan yang akan diberikan oleh Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Untuk tahapan pemberian JPS telah dilaksanakan oleh Pemkot Serang sejak Sabtu (2/5) yang lalu. Penyaluran tersebut akan dilakukan selama tiga hari. Penyaluran pertama dilakukan di Kecamatan Curug dan Walantaka. Selanjutnya yakni Cipocok Jaya dan Taktakan dan terakhir pada Senin (4/5) di Serang dan Kasemen.

“Untuk rincian penerima bantuannya di setiap kecamatan yakni Kecamatan Curug 6.564 KK, Cipocok Jaya 5.459 KK, Kasemen 19.724 KK, Serang 12.198 KK, Taktakan 4.020 KK dan Walantaka 5.035 KK,” terangnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, alokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 160,35 miliar. Dari jumlah anggaran tersebut, alokasi anggaran terbesar untuk penyediaan Jaring Pengaman Sosial(JPS) sebesar Rp 87.953.400.000.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lebak, Budi Santoso mengatakan, alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yaitu sebesar Rp 160,35 miliar. Anggaran tersebut untuk Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan cadangan.

Untuk penanganan dampak sosial, tambah Budi, untuk penyediaan JPS yaitu berupa pemberian bantuan biaya hidup kepada 48.863 KK. Jika dirata-rata, Lebak mengalokasikan bantuan untuk 9 KK per RT.

“Penyediaan JPS untuk pemberian bantuan biaya hidup kepada masyarakat yang terdampak yaitu sebanyak 48.863 KK kali 3 bulan kali Rp600.000. Jumlah total anggarannya sebesar Rp 87.953.400.000, sedangkan untuk cadangan sebesar Rp 19.320.899.588,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengalokasikan anggaran untuk 77.028 KK yang berasal dari APBD Kabupaten Pandeglang. Jika dirata-rata, maka Pemkab Pandeglang mengalokasikan bantuan untuk 13 KK per RT.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang Nuriyah dalam laporannya mengungkapkan, usulan yang ada dari tiap kecamatan sebanyak 140.189 Kepala Keluarga (KK), namun yang diakomodir oleh pusat sebanyak 54.806 KK.

“Karena Ibu Bupati mengusulkan kembali akhirnya mendapatkan penambahan sebanyak 33.482 KK, total bantuan melalui pemerintah pusat sebanyak 88.288 KK,” kata Nuriyah.

Sedangkan dikatakan Nuriyah, bantuan dari Provinsi Banten untuk penanganan Covid 19 sebanyak 44.674 KK, dan bantuan dari Kabupaten sebanyak 77. 028 KK.

“Pada tahap awal akan dilaksanakan bantuan sebanyak 34.774 KK yang akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Bentuk pencairannya melalui kantor pos dengan besaran Rp600.000 x 3 bulan, sedangkan untuk bantuan Provinsi tahap awal 33.000 KK mekanisme melalui bank BRI,” katanya.

Nuriah juga menjelaskan jika data penerima sudah selesai dan bantuan dari Provinsi sudah turun, maka pihaknya akan segera menyalurkan bantuan tersebut.

“Kami masih menunggu bantuan keuangan dari Provinsi dan apabila sudah beres, akan kami salurkan secepatnya. Proses pencairan bantuan sendiri dilakukan melalui rekening, itupun kalau semua penerima sudah selesai membuat rekeningnya, “jelasnya.

Besaran JPS bervariasi, seperti dari Pemerintah Pusat mendapatkan uang tunai sebesar Rp600 ribu per kk, Pemerintah Provinsi sebesar Rp500 ribu per kk, dan dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp500 ribu per kk tiap bulan selama tiga bulan.

“Untuk bantuannya sendiri, dari Kementrian Sosial itu sebesar Rp600 ribu per kk, tiap bulan selama 3 bulan. Sedangkan untuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten itu kisarannya sama yaitu Rp500 ribu per kk, dan setiap bulan selama 3 bulan,” ucapnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah menfinalisasi anggaran yang akan digunakan untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cilegon sebesar Rp 29,57 miliar. Skala prioritas anggaran akan digunakan untuk penanganan dampak kesehatan, penanganan dampak sosial dan penyediaan JPS.

Pemkot juga merelokasi anggaran JPS atau Rp9,64 miliar. Jumlah anggaran ini selain untuk JPS juga hibah/basos warga yang terdampak risiko sosial, hibah/bansos fasilitas kesehatan swasta. Sementara Hibah untuk instansi vertikal Rp1,75 miliar dan Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 Rp2,34 miliar. Adapun alokasi JPS sebanyak 32 ribu KK dengan rata-rata 22 KK per RT.

Kepala Dinsos Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi, menyatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19 di kota baja tersebut.

“Kami akan melakukan evaluasi dan verifikasi ulang dengan melalui musyawarah kelurahan khusus di delapan kecamatan di Kota Cilegon,” kata Jubaedi.

Menurutnya, warga terdampak Covid-19 yang tercatat saat ini sebanyak 32 ribu kepala keluarga (KK). Data tersebut, merupakan hasil pemadanan Dinsos Kota Cilegon atas data bakal calon penerima Bansos Covid-19 yang diterima dari Ketua RT/RW, kelurahan, sampai kecamatan.

“Masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 akan menerima Bansos Covid-19 APBN, APBD Pemprov Banten, serta APBD Pemkot Cilegon,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, data terbaru tersebut akan di uji publik kan kembali bersama jajaran pemangku kepentingan di kelurahan dan kecamatan. Uji publik guna memastikan dana Bansos tepat sasaran kepada warga yang benar-benar terdampak Covid-19.

“Nanti supaya usulan dari para RT/RW ini, benar-benar usulan yang sesuai dengan kriteria calon penerima Bansos Covid-19,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, warga terdampak covid-19 akan mendapatkan kuota Bansos Covid-19 dari APBN sebanyak 15.600 KK, serta kuota dari APBD Pemprov Banten sebanyak 20.000 KK. Bansos Covid-19 yang bersumber dari APBN, warga akan menerima uang tunai sebesar Rp600.000 perbulan, selama 3 bulan. Sama halnya dengan Bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Pemprov Banten Rp600.000 perbulan, selama 3 bulan.

“Saat ini kami masih menunggu hasil usulan dari 15.600 itu, kira-kira berapa data yang disetujui Kementerian sosial, yang bersumber dari APBN. Karena Bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Cilegon, warga menerima Rp600 ribu hanya selama 2 bulan,” jelasnya.

Pemerintah kabupaten Serang menganggarkan JPS untuk lebih dari 56 ribu warga yang terdampak Covid-19. Sejauh ini, Pemkab Serang telah mengumpulkan sebanyak Rp125 miliar untuk penanganan Covid-19. Jika dirata-rata, Pemkab Serang menganggarkan untuk 11 KK per RT.

Pemkab Serang mencatat sebanyak 162.135 KK di seluruh desa se Kabupaten Serang, menerima bantuan JPS dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih mewabah di seluruh wilayah Indonesia.

Namun yang akan disalurkan langsung oleh Pemkab Serang sebanyak 63.930 KK, yang berasal dari APBD murni, Bankeu Provinsi dan bantuan melalui DPRD, jika dirata-rata, maka terdapat 12 kk per RT yang mendapatkan JPS.

“Total 162.135 paket bantuan yang akan didistribusikan ke masing-masing KK yang terdaftar. Satu paketnya bisa dimanfaatkan untuk satu keluarga,” ujar Asda III Pemkab Serang, Ida Nuraida di Pendopo Kabupaten Serang, Selasa (5/5).

Diketahui, dari jumlah penerima tersebut dibagi menjadi empat kategori bantuan. Diantaranya adalah Bantuan langsung Tunai (BLT) Dinsos Provinsi Banten sebanyak 56.100 KK, bantuan sembako Provinsi Banten dan APBD Kabupaten Serang dialokasikan untuk 27.730 KK, bantuan sembako dari APBD murni Kabupaten Serang sebanyak 16.200 KK, dan bantuan sembako dari APBD Kabupaten Serang melalui DPRD Kabupaten Serang sebanyak 20.000 KK.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengungkapkan bahwa JPS masih tahap distribusi. Sedang berjalan dan belum bisa distribusi sekaligus.

“Beberapa JPS dari pusat, yaitu program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) sedang proses. Bantuan yang belum turun yaitu dari Kementerian, data sudah masuk, mungkin mengevaluasi semua data se-Indonesia,” ungkapnya, usai mengikuti kegiatan di pasar Baros, Kabupaten Serang.

Menurutnya, JPS yang bersumber dari Kementerian dengan rekapan terbaru ini, rencananya akan diberikan secara tunai melalui perbankan. Kemudian saat ini pihaknya masih menunggu dari bantuan dari Pemprov.

“Kalau pendistribusian bantuan dari Kabupaten, kita bertahap sudah turun melalui Camat dan kepala Desa (Kades), dan berbentuk sembako,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pendistribusian bantuan dari Kabupaten Serang diserahkan kepada Kades secara teknis. Kades yang bisa menentukan mana masyarakat yang paling butuh, dan didahulukan.(MG-02/LUK/DHE/DZH/MUF/PBN)

7 Mei 2020
Sempat Geger, Walikota Serang Syafrudin Pertimbangkan JPS Berbentuk Tunai

SERANG, BANPOS – Pemkot Serang mempertimbangkan untuk merubah skema jaring pengaman sosial (JPS) dari non tunai menjadi tunai. Hal ini menyikapi banyaknya kritikan dan pertanyaan dengan nilai besaran bantuan yang dikonversi dalam bentuk sembako yang dirasa tidak sesuai dan memberi keuntungan terlalu besar kepada penyedia.

Walikota Serang, Syafrudin, menuturkan bahwa pengadaan paket sembako itu memang melalui pihak ketiga. Menurutnya, jika melalui pihak ketiga, mereka memiliki hak untuk mengambil keuntungan.

“Saya kira memang wajar yah kalau pihak ketiga mengambil keuntungan. Karena memang mereka berhak untuk untung karena itu pengusaha,” ujar Syafrudin di gedung Diskominfo Kota Serang.

Namun Syafrudin mengaku, akan mendiskusikan kembali terkait penyaluran dalam bentuk sembako dan dirumah menjadi berbentuk tunai. Sebab, ia juga tidak menampik bahwa penyaluran JPS tahap pertama menimbulkan beberapa masalah.

“Memang ini awalnya kesepakatan agar penyalurannya berbentuk sembako. Tapi karena ternyata ada banyak masalah, maka akan kembali dibahas untuk disalurkannya berbentuk tunai,” tandasnya.

Sementara itu, DPRD Kota Serang menyatakan, besarnya keuntungan penyedia bantuan sembako JPS Kota Serang membuat mekanisme penyaluran JPS dirasa perlu untuk dievaluasi. Bahkan, penyaluran JPS tersebut diminta berbentuk tunai saja sehingga tidak memerlukan pihak ketiga.

Sekretaris Fraksi PKS pada DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengungkapkan bahwa sedari awal pihaknya telah mendorong agar penyaluran JPS tersebut dalam bentuk tunai atau transfer uang saja.

“Dari awal kami dari fraksi PKS sudah mengusulkan agar penyaluran bantuan itu bentuknya tunai ataupun transfer saja. Tapi ternyata banyak pihak yang menolak,” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (5/5).

Menurutnya, banyak pihak yang menolak usulan JPS dalam bentuk uang tunai atau transfer, hanya karena persoalan yang menurutnya kurang logis. Seperti bagaimana pihak bank dapat menyediakan kartu ATM dalam waktu cepat.

“Sebenarnya kan membuat ATM itu mudah. Kita tinggal serahkan saja data-data penerima bantuan tersebut, dan biarkan pihak bank yang mengurus teknisnya. Paling hanya 5 hari dalam pembuatannya,” ucap Agis.

Agis menjelaskan, pihaknya menolak penyaluran bantuan dalam bentuk sembako dikarenakan celah kebocorannya sangat besar. Namun karena banyak pihak yang bersikukuh agar penyaluran berbentuk sembako, maka pihaknya pun akhirnya mengalah.

“Tapi berkaca pada kondisi penyaluran kemarin, ternyata banyak masalah kan. Penyedia atau pihak ketiga ternyata mengambil keuntungan terlampau besar. Kira-kira sampai Rp2,5 miliar. Makanya, kami meminta agar Pemkot Serang segera mengevaluasi hal tersebut,” tegasnya.

Bahkan, Agis meminta agar bantuan tahap selanjutnya tidak lagi dalam bentuk sembako. Penyaluran nanti, lanjut Agis, harus dalam bentuk tunai maupun transfer. Sehingga tidak ada lagi bantuan yang terkena potongan dari pihak ketiga.

“Kalau bentuknya tunai ataupun transfer, masyarakat sendiri yang menentukan bentuk makanan yang akan mereka beli. Jadi pemkot tidak perlu memikirkan teknis barang apa saja yang harus dibeli, biarkan masyarakat yang memilih,” jelasnya.(DZH/AZM)

7 Mei 2020
Hasil Rapid Test 170 Warga Carita Negatif

PANDEGLANG, BANPOS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang melakukan uji Rapid Test terhadap warga disalah satu Kampung yang berada di Kecamatan Carita, hari ini, Rabu (6/5).

Uji cepat dilakukan menyusul tiga warga Carita yang terkonfirmasi positif Korona, yang salah satunya meninggal dunia. Sementara yang dua orang masih dalam perawatan di Rumah Sakit, akibatnya kini wilayah pesisir tersebut ditetapkan sebagai zona merah.

Juru bicara Tim Gugus Tugas, Dr.Achmad Sulaeman menuturkan, uji cepat dilakukan terhadap warga disalah satu kampung yang berada dikecamatan Carita.

“Hari ini tanggal 6 Mei 2020, kami melaporkan bahwa Tim Gugus Tugas dari Dinas Kesehatan yang dibantu olah Tim Gugus Tugas Kecamatan Carita, telah melakukan Rapid Test massal disalah satu kampung yang berada di Kecamatan Carita,” ucapnya kepada BANPOS, Rabu (6/5).

Sulaeman juga menerangkan bahwa dari tiga orang warga Kecamatan Carita positif korona, satu diantaranya meninggal dunia dan dua lainnya masih dirawat di Rumah Sakit.

“3 warga disalah satu kampung yang berada di Kecamatan Carita tersebut sudah terkonfirmasi hasil SWAB nya adalah positif. Dari 3 orang tersebut salah satunya meninggal dunia dan 2 orang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit,” katanya.

Pihaknya menjelaskan, untuk dua orang pasien positif tersebut telah mengalami peningkatan kesehatan.

“2 pasien yang dirawat dirumah sakit tersebut berangsur membaik dan semoga dalam waktu dekat ini dapat dipulangkan, dan tetap dilakukan pemantauan sambil menunggu hasil pemeriksaan SWAB nya,” terangnya.

Ia juga meminta agar tim yang berada di Desa dan di Kampung tersebut dapat bekerja sama. Hal ini sangat dibutuhkan oleh keluarga tersebut agar dapat mencegah rantai penularan COVID-19 diwilayah itu.

“Kami sangat berharap adanya kerjasama dari Desa dan dari Kampung sangat dibutuhkan sekali untuk mendukung keluarga tersebut agar dapat mencegah rantai penularan Virus Korona ini,” jelasnya.

Kegiatan Rapid Test telah dilakukan terhadap 200 warga Carita pada hari ini, dan jumlah warga yang mengikuti Test tersebut sebanyak 170 orang. Dia tidak menampik jika uji cepat dilakukan menindaklanjuti rekam jejak tiga pasien positif COVID-19 di daerah tersebut.

“Hal ini kami lakukan, guna menindak lanjuti hasil dari 3 pasien positif korona kemarin. Dan dari 200 target warga yang akan kami lakukan Rapid Rest, hanya 170 warga yang mengikuti dan Alhamdulillah hasilnya negatif semua,” tandasnya.(MG-02/PBN)

6 Mei 2020
DPW PKS Dorong Ketahanan Pangan Keluarga

LONTAR, BANPOS – DPW PKS Banten mendorong masyarakat di seluruh Banten untuk menggalakkan menanam di rumah. Selain untuk mendorong terwujudnya ketahanan pangan keluarga, hal ini juga dapat mengisi kegiatan disela-sela work from home (WFH).

Masyarakat dengan situasi sulit saat ini, diikuti oleh peningkatan kemiskinan di Banten, ancaman PHK yang besar, sehingga menimbulkan kondisi masyarakat yang sangat rentan. Dengan gerakan ayo menanam bersama PKS Banten, mendorong terwujudnya ketahanan pangan tingkat keluarga.

Demikian disampaikan Ketua DPW PKS Banten, Sanuji Pentamarta. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan PKS Banten dalam kontribusi Penanganan Covid-19.

“Banyak manfaat yang didapatkan dari menanam, selain keuntungan dunia, InsyaAllah bekal keuntungan di akhirat,” ujarnya, usai Launching Gerakan Ayo Menanam Bersama PKS Banten, di KWT kelompok Tani Alam Lestari, Lontar Baru, kecamatan Serang, Kota Serang Banten, Rabu (6/5) sore hari.

Diketahui, kegiatan launching ini meluncurkan beberapa program, diantaranya yaitu lomba foto dan vlog. Kemudian program bantuan benih dengan total delapan juta benih yang akan disebar ke delapan Kabupaten Kota di Banten.

“Program selanjutnya yaitu edukasi dan pendampingan menanam dirumah, baik melalui online maupun offline,” tuturnya.

Sanuji menegaskan, kegiatan tersebut akan terus dilakukan hingga terbentuk budaya menanam di rumah masing-masing. Untuk saat ini, dilakukan masa percobaan selama tiga bulan, yang kemudian akan dilakukan evaluasi.

“Kami akan menggalakkan program ini hingha terbentuk budaya menanam secara mandiri. Menanam apa saja, yang bermanfaat, baik buah-buahan, sayur-sayuran, obat-obatan dan masih banyak lagi yang bisa ditanam di lahan rumah kita,” tandasnya.

Di tempat yang sama, ketua Fraksi PKS Banten DPRD Banten Juheni M. Rois menyampaikan bahwa gerakan ini dilakukan salah satunya karena masih banyaknya lahan di rumah yang belum terpakai. Maka dengan ini, melihat potensi lahan yang masih mungkin bisa digunakan untuk menanam, sekaligus mengisi kegiatan di masa Pandemi.

“PKS menggerakkan internal, yang dalam kondisi seperti ini (Pandemi Covid-19), banyak kegiatan yang dilakukan dari rumah. Meski memerlukan waktu, tetapi kita mencoba untuk memulai terlebih dahulu,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, dengan menumbuhkan budaya menanam, maka bisa menggerakkan ekonomi terkecil yang ada di masyarakat. Jika masyarakat sudah melihat potensi ekonomi terkecil, maka ia bisa melihat potensi ekonomi yang besar.

“Harapannya, kegiatan ini menjadi gerakan masif di masyarakat dan diikuti oleh semua masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melihat potensi ekonomi sekecil apapun yang ada di dalam dirinya, di rumah,” katanya.

Kelompok wanita tani (KWT) Alam Lestari, Syarifah Hanum, menyambut gembira dengan adanya launching ‘gerakan ayo menanam’ yang dipelopori oleh DPW PKS Banten. Menurutnya, menanam itu merupakan sebuah kegiatan yang sangat baik dan bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dalam skala yang kecil.

“Artinya jangan pernah berfikir bahwa menanam dan bertani itu sesuatu yang sulit, tidak bisa dilakukan kalau kita berada di perkotaan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan lahan pekarangan yang terbatas atau dengan kegiatan kita yang padat,
Sebetulnya menanam adalah kegiatan sederhana yang menghasilkan.

“Kita bisa melakukan itu di sekitar halaman rumah kita.
Kalau di sekitar rumah kita cukup, ada ruang, maka kita bisa menanamnya langsung di sana, bisa menanam buah-buahan atau sayur-sayuran,” jelasnya.

Apabila lahan pekarangan sempit, lanjut dia, maka tetap tidak ada alasan untuk tidak menanam. Karena menanam bisa dilakukan dengan menggunakan polybag, pot kecil atau ruang bertingkat untuk menanam.

“Kalau kita tidak punya pupuk, maka kita bisa produksi sendiri pupuk untuk tanaman kita, misalnya dari pupuk rumah tangga seperti menggunakan tangkai sayuran disatukan dengan tanah dan bisa menghasilkan pupuk,” ucapnya.

Begitupun dengan menyiramnya, bisa menggunakan air bekas cucian beras dan air bekas mencuci ikan dan hal itu dinilai sederhana, bisa dilakukan oleh semua masyarakat.(MUF)

6 Mei 2020
Satkorwil Banser Banten Kerahkan Anggota Bantu Warga

CILEGON, BANPOS,- Kepedulian masyarakat kepada korban banjir bandang di Kota Culegon mulai berdatangan. Salah satunya dari Satkorwil Banser Provinsi Banten.

Dibawah Komandan Satkorwil, Sukiman memberikan bantuan berupa alat penerangan, pop mie dan sepatu boot, dan air mineral kepada warga Link Gerem Kagungan RT 03/06 Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Selasa (5/5).

Bantuan tersebut sebut diterima ustad Muachir yang juga pengurus Majelis Taklim Daaurl Mutaalimin.

Sukiman mengatakan, selain menyerahkan bantuan, pihaknya juga sudah mengerahkan anggota Banser dari wilayah dan cabang untuk bersama membantu warga korban banjir bandang.

“Banser akan terus bersama warga di NKRI. Wujud kecintaan kami dengan warga yakni Banser selalu hadir untuk masyarakat, terlebih saat musibah bencana alam di Cilegon ini,” ujar Sukiman didampingi pengurus Korwil lainnya Didik Ariwibowi dan Sekretaris PC GP Ansor Kabupaten Serang, Andi Afandi.

Anggota Banser se Banten akan terus bergerak membantu warga korban banjir sampai tahap pemulihan.

Sementara ustad Muachir mengucapkan terimakasih atas kepedulian Satkorwil Banser dan jajarannya yang telah memberikan bantuan dan mengerahkan anggotanya meringankan beban warga.

“Kami warga di sini sangat berterimakasih kepada Satkorwil Banser dan jajarannya yang telah peduli dan memberikan bantuan,” ucap ustad Muachir.

Sementara itu pantauan di lapangan, warga sekitar Link Gerem Kagungan salah satu wilayah terdampak banjir bandang yang terjadi Minggu (3/5) lalu.

Curah hujan yang tinggi yang terjadi Minggu lalu selama lima jam mengakibatkan perbukitan yang ada disekeliling rumah warga longsor terbawa derasnya arus air.

Akibat derasnya air hujan, lumpur bercampur bebatuan di perbukitan dan pepohonan tergerus dan menggenangi rumah warga.

Saking derasnya gerusan air bercampur lumpur bebatuan, sejumlah drainase dan kali kecil tersumbat. Sehingga air dan lumpur tak tertampung di saluran drainase dan meluap ke rumah warga dan di jalanan.

Selain menyumbat saluran drainase warga, derasnya banjir bandang juga merusak fasilitas air bersih milik warga Gerem Kagungan. selama ini warga setiap harinya mengandalkan air bersih dari mata air perbukitan.(BAR)

6 Mei 2020
Pasca-banjir, Warga Gerem Kagungan Kesulitan Air Bersih

CILEGON, BANPOS,- Warga korban banjir bandang di sejumlah kampung di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon mulai kesulitan air bersih.

Seperti di Link Gerem Kagungan RT 03/06 warga setempat yang selama ini mengandalkan sumber mata air dari perbukitan, kini kesulitan karena sumber mata air rusak tergerus longsoran tanah.

“Sejak hari Minggu lalu yang banjir dan longsor di perbukitan itu, sumber mata air rusak dan tertimbun lumpur serta bebatuan. Juga paralon milik warga yang tersambung ke sumber mata air rusak dimana mana. Air yang ada hanya cukup satu hari kmarin,” ujar ustad Muachir kepada Banten Pos, Selasa (6/5).

Menurutnya untuk keperluan minum dan memasak, warga membeli air galon. Sedangkan untuk mandi dan cuci baju terpaksa menggunakan aliran air perbukitan yang warnanya sedikit keruh.

Ia berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan air bersih kepada warga di lingkungan nya dan umumnya warga di sekitar perbukitan yang menjadi korban banjir bandang, Minggu lalu.

“Semoga lekas ada bantuan dari pemerintah dan para pihak untuk penyediaan air bersih bagi warga kami,” ucap ustad Muachir.

Sementara itu, wilayah Gerem Kagungan dan sekitarnya jalanan masih banyak dipenuhi lumpur dan sampah bekas longsoran.

Warga setempat dan dibantu sejumlah relawan, termasuk Satuan Banser Banten, Banser Serang dan Banser Cilegon terus membantu melakukan pembersihan lumpur dipemukiman dan jalan lingkungan.

Meski banyak relawan yang terjun di lokasi banjir, akan tetapi blom bisa menjamah tumpukan material lumpur yang ada.

Warga masih mengharapkan bantuan tenaga dari relawan untuk memulihkan kondisi lingkungan warga sekitar terdampak banjir bandang.(BAR).

6 Mei 2020
Polres Serang Gelar Rekonstruksi Tindak KDRT di Kawasan Nikomas

SERANG, BANPOS – Penyidik Polres Serang bakal segera menuntaskan penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami AY, 22, warga Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Pelaku berinisial AS (28) yang merupakan suami dari korban, melakukan tindak KDRT di sekitaran Terminal PT Nikomas Gemilang, Selasa (7/4/2020) lalu.

Salah satu upaya penyelesaian kasus KDRT oleh Tim penyidik Satuan Reskrim Polres Serang dengan melaksanakan rekonstruksi kejadian yang dipimpin oleh Kasatreskrim, AKP Arief N Yusuf, di halaman gedung Satreskrim Polres Serang, Jumat (5/6/2020).

“Rekontruksi ini bagian dari proses penyidikan untuk melengkapi berita acara penyidikan yang nantinya segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Untuk kelancaran, reka ulang ini kita gelar di Mapolres Serang,” katanya kepada awak media.

Arief mengatakan bahwa setelah dilakukan reka ulang, diketahui motif dari penganiayaan dilatarbelakangi persoalan keluarga. Namun dalam kasus ini pelaku tidak terima karena AY meminta untuk diceraikan. Mendengar permintaan cerai, pelaku AS tidak dapat menahan emosi dan terjadilah penganiayaan yang menyebabkan korban terluka parah setelah dihujani 12 tusukan senjata tajam pada bagian tubuhnya.

“Peristiwa itu didasari masalah keluarga karena korban minta diceraikan, jadi bukan menolak diajak rujuk seperti kabar yang beredar selama ini. Untuk rekonstruksi kasus penganiayaan ini dilaksanakan dalam 16 adegan di halaman Mapolres,” ujar Arief.

Kejadian berawal ketika pelaku pulang dari Pasar Ciruas dan hendak menuju PT Nikomas Gemilang untuk bertemu korban. Saat bertemu, keduanya malah bersitegang masalah keluarga.

AS saat itu mengaku emosinya memuncak tatkala mendengar istrinya meminta diceraikan dan langsung menodong pisau kepada korban. Kemudian, korban berteriak meminta tolong namun pelaku tetap menghujani tusukan ke tubuh istrinya beberapa kali sebelum pelaku diamankan anggota Polsek Cikande.

Akibat kejadian ini, korban menderita 11 tusukan di bagian perut dan 1 tusukan di bagian belakang. Korban kemudian dibawa ke klinik PT Nikomas Gemilang dan selanjutnya di rujuk ke RSUD Drajat Prawiranegara Serang. (DZH)

6 Mei 2020
Disnak Akui Sudah Miliki Sampel Hatching Egg

LEBAK, BANPOS – Beredar informasi Hatcing Egg dipasaran dan program bantuan pangan sembako (BPS), Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Tradisional Rangkasbitung.

Sidak dilakukan tim yang terdiri dari Dinas Peternakan (Disnak), Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Satpol PP dan Polres Lebak, Rabu (6/5).

Sidak dilakukan lantaran banyak beredar telur jenis Hatching Egg (HE) yang diduga tidak layak konsumsi dan bukan telur komersil di pasaran, dan beredar pada program bantuan sembako yang sebelumnya bernama program bantuan pangan non tunai (BPNT).

“Hari ini sebetulnya bukan Sidak, tapi Edukasi saja kepada pedagang. Kalau tidak menjual (HE) itu bagus maksudnya jangan. Dan memang tadi berdasarkan pemantauan di lapangan, mereka (pedang telur jenis HE) tidak ada. Hanya awal – awal Ramadhan saja menurut mereka,” kata Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, Rahmat.

Disinggung soal banyak beredar telur Hatching Egg (HE) pada program bantuan sembako atau sebelumnya BPNT di wilayah Kecamatan Cijaku dan beberapa Kecamatan di Lebak selatan. Kadis Tanak itu mengakui sudah memiliki sample temuan.

“Memang betul, kita sudah dapat samplenya sudah ada petugas yang monitor duluan ke lapangan,” ucapnya

Terkait peredaran telur tak layak konsumi di program bantuan sembako itu, jelas Rahmat, Distanak akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

“Biar satu langkah, kita (Distanak) akan koordinasi dengan Dinsos,” jelasnya.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Lebak, Agus Reza menyebut, di pasar Rangkasbitung tim Sidaķ tidak menemukan adanya pedagang yang menjual telur jenis Hatcing Egg.

Namun kata Agus, pihaknya tidak mengetahui adanya penjualan HE di luar pasar tradisional Rangkasbitung.

“Hasil sidak di pasar Rangkasbiung tadi nihil, tidak ada yang menjual telur tersebut. Adapun untuk pedagang di luar pasar atau di jalan – jalan dilanjutkan oleh Dinas Peternakan,” katanya. (CR-01/PBN)

6 Mei 2020
Hatch Egg Tak Layak Konsumsi Diduga Beredar Diprogram BPS

LEBAK, BANPOS – Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, Rahmat melarang telur tertunas atau lazim disebut Hatching Egg (HE) diperjualbelikan kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui, telur HE ini dinyatakan tidak layak konsumsi karena merupakan telur yang berasal dari ternak pedaging, yang sengaja tidak ditetaskan, atau memang tidak menetas.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, Selasa (5/4) kepada wartawan menyikapi beredarnya telur Hatching Egg yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) pada program bantuan pangan sembako (BPS).

Menurut Rahmat, larangan tersebut diatur dalam Permentan Nomor 32/Permentan/PK.230/2017 diatur tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Dalam Bab III pasal 13 disebutkan ungkap Rahmat, pelaku usaha integrasi, pembibit GPS, pembibit PS, pelaku usaha mandiri dan koperasi dilarang memperjual belikan telur tertunas dan infertil sebagai telur konsumsi.

“Telur Hatching Egg ada usia pakai. Telur itu selama 7 hari oke masih bagus, sedangkan setelah lewat 7 hari itu tidak layak konsumsi,” ungkapnya

Dijelaskan Rahmat, pada usia 7 hari juga dihitung sejak telur Hatching Egg (HE) diambil atau dikirim dari peternakan. Oleh karenanya, dalam waktu dekat pihaknya akan turun ke lapangan untuk mengedukasi warga terkait telur HE itu.

Ia mengaku banyak menerima laporan bahwa telur HE tersebut di perjualbelikan diprogram bantuan pangan sembako (BPS) atau sebelumnya bernama bantuan pangan non tunai (BPNT) oleh supplier.

“Kita tidak pernah tahu berapa lama telur HE keluar dari Farm. Kita akan sidak ke lapangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai telur HE,” katanya.

“Telur HE adalah telur tetas yang digunakan perusahaan pembibitan (Breeding Farm) untuk menghasilkan Day Old Chick (DOC) alias anak ayam dan bukan untuk konsumsi komersil,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi-PPP DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah, mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari KPM yang mengungkap soal sembako yang diterumanya itu tidak layak konsumsi,

“Iya betul saya mendapatkan pengaduan dari KPM yang ada di beberapa desa bahwa telur dan sayuran yang mereka terima dari agen yang diantar sore hari banyak yang busuk,” ujar Musa.

Atas dasar informasi itu pihaknya sudah mencoba melakukan pengecekan langsung pada komoditi yang diterima KPM, “Bahkan tadi sore saya bersama salah satu petugas dari Peternakan UPT Wilayah Selatan mendatangi agen untuk memastikan kondisi telurnya dan mengambil sampel telur untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan,” jelasnya.

Menurutnya, secara fisik telor tersebut patut dicurigai Telur Tertunas (HE) dan infertil atau bisa disebut telur HE, artinya telur untuk pembibitan, karena ada salah satu KPM yang mengaku pas mau memasak telur tersebut sudah membentuk anak ayam hidup, jelas telur seperti ini tidak layak dikonsumsi, harusnya dimusnahkan,

“Jika ini benar berasal dari perusahaan pembibitan ayam ras, maka ini tidak bisa diperjualbelikan, tetapi harus dimusnahkan. Jika tebukti telur berasal dari pengusaha pembibitan maka sanksi tegas harus diberikan baik kepada perusahaan pembibitan maupun kepada supplier Agen/e-warong di Kecamatan Cijaku yaitu PT AAM PRIMA ARTA,” kata mantan pegiat sosial di Baksel tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Saleh juga membenarkan ada persoalan komoditi tidak berkualitas tersebut. Menurutnya, TKSK setempat juga sudah pasti tahu itu namun mengapa dibiarkan, bahkan komoditi pun di jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pasar.

“Beras yang seharusnya dijual Rp10.000/kg semua E-Warong menjual dengan harga Rp11.500/Kg, Telur 15 butir Rp25.000/Kg dengan kondisi tidak layak konsumsi, Satu ekor ayam hidup dijual diatas Rp35.000, begitu pula tahu dan sayuran, ini jelas sangat merugikan KPM,” tutur Saleh.

Kata dia, harusnya agen/e-Warong berani menolak apabila pengiriman komoditi oleh supplier tidak berkualitas, jangan diterima dan dipaksakan untuk disalurkan karena itu bentuk kecurangan.

“KPM harus bebas memilih komoditi yang baik dan berkualitas sesuai keinginanya yang penting memenuhi karbohidrat, protein nabati, perotein hewani serta vitamin dan mineral ini wajib terpenuhi. Karena komoditi itu dibeli dan tidak gratis,” paparnya.

Salah seorang warga Lebak Euis Mulyati mengaku, terpaksa membuang telur HE yang dibelinya di warung. Kata Euis, saat akan dikonsumsi kondisi telur berwarna putih tersebut tidak menimbulkan bau seperti telur konsumsi biasanya. “Saya beli 1 Kilogram harganya itu Rp18ribu, saya buang semua. Kuningnya juga pecah dan selaputnya nempel ke telur,” ucapnya.

Praktisi peternakan, Iqin Zaeny Mansur mengatakan, telur Hatching Egg atau telur tetas baik yang fertil atau infertil (dibuahi/tidak) seharusnya tidak boleh dijual belikan dipasaran.

Mengingat kata dia, karakter telurnya yang tipis cangkangnya sehingga mudah pecah, bisa jadi terdapat tunas embrio anak ayam di dalamnya yang tentu embrio ini akan mati jika kondisi lingkungan tidak memenuhi syarat. Jika mati akan mudah busuk.

Ia menegaskan, bila ada perusahaan penetasan atau pembibitan (Hatchery) yang menjual telur HE ke pasaran itu, jelas melanggar izin prinsip usahanya.

“Kepada pihak yang berwenang, jika betul terbukti, sebaiknya ditertibkan pengusahanya, bila perlu izinnya dicabut,” tegas Praktisi Peternakan Iqin Zaeny Mansur. (CR-01/WDO/PBN)

6 Mei 2020
Astaghfirullah, PSK di Alun-alun Tidak Takut Covid-19

SERANG, BANPOS – Imbauan pemerintah untuk melakukan physical atau social distancing (jaga jarak) berdampak terhadap tidak berjalannya beberapa usaha yang digeluti oleh masyarakat.

Namun ternyata, hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa “usaha” jasa lain-lainnya.

Pantauan BANPOS, walaupun sedang dalam masa bulan suci Ramadan dan ditengah Pandemi Covid-19, di beberapa titik seperti di Alun-alun Kota Serang dan Taman Sari masih terlihat para Pekerja Seks Komersil (PSK) mangkal dan menjajakan dagangannya.

Jurnalis BANPOS sempat dihampiri oleh salah seorang germo (mami, red) PSK, yang menawarkan untuk melakukan transaksi dengan tarif Rp250 ribu sekali berhubungan plus dengan kamarnya.

Mami ini menyatakan, dirinya dan para PSK lainnya tidak takut dengan ancaman penularan virus korona. “Kan ada pemeriksaan (virus korona, red) di sini mah, jadi aman,” ujarnya meyakinkan.

Saat ditanya, apa tidak khawatir jika nanti ada penggrebekan dari pihak Satpol PP. Ia menjawab bahwa kondisi di alun-alun tersebut aman, karena jika ada penggrebekan, maka lokasi tersebut akan ditutup sementara.

“Tadi saja ada satpol pp datang. Cuma ngusir gitu doang, biar gak kumpul,” ungkapnya.

Dari yang terlihat, mami tersebut membawahi sebanyak 8 PSK yang tersebar di lingkungan alun-alun. Kepada BANPOS, dia menawarkan salah satunya yang terlihat masih berusia belasan tahun.

“Buat aa mah yang itu disamain aja. 250 ribu. Sudah sama kamar, tinggal buka celana aja,” katanya setengah becanda.(DZH/PBN)

6 Mei 2020