Penulis: Panji Romadhon

Geger Bantuan JPS di Kota Serang

SERANG, BANPOS – Bantuan jaring pengaman sosial (JPS) yang telah disalurkan oleh Pemkot Serang kepada masyarakat digugat oleh beberapa pihak. Pasalnya, mereka menyebut nilai dari bantuan itu tidak senilai Rp200 ribu, seperti yang dijanjikan oleh Pemkot Serang.

Nurjaya MataKita dalam laman Facebooknya membagikan foto bantuan sembako yang diberikan oleh Pemkot Serang. Dalam foto tersebut, diketahui bahwa paket sembako berisi beras 10kg, mie instan 14 bungkus dan sarden 2 pcs. Menurutnya, hal itu tidak senilai Rp200 ribu.

“Ini paket anggaran Rp200 ribu, kalau beli di Pasar Rau, uang kembali sekitar Rp50 ribuan. Dengan jumlah penerima sebanyak 50.000 KK se-Kota Serang, maka total kembalian sekitar Rp2,5 miliar. Alhamdulillah Pemkot bisa ngirit dan bisa digunakan untuk keperluan lain-lain,” tulisnya.

Unggahan tersebut pun banjir komentar. Hingga berita ini diterbitkan, terdapat 130 komentar unggahan itu dan dibagikan oleh 9 orang. Berbagai tanggapan baik pro maupun kontra disampaikan oleh para warganet.

Akun dengan nama Noorcahyo berkomentar dengan tegas bahwa siapapun yang melakukan korupsi di tengah wabah, hukuman mati pun dirasa masih belum cukup.

“Korupsi di tengah wabah Corona adalah kejahatan serius. Hukuman mati saja masih belum cukup,” ujar Noorcahyo.

Berbeda dengan Noorcahyo, akun bernama Mamahh Syailla menegaskan bahwa seharusnya masyarakat bersyukur bahwa mereka sudah mendapatkan bantuan dari Pemkot Serang di tengah pandemi saat ini.

“Syukur-syukur kalian dapat, lah kami mah gak dapat apa-apa. Jadi yah sudah syukuri saja (bantuan yang sudah diberikan),” tulisnya.

Tak ketinggalan, Ketua Fraksi Golkar pada DPRD Kota Serang, Muji Rohman, ikut berkomentar dalam unggahan tersebut. Mulanya, ia tidak percaya bahwa itu merupakan bantuan dari Pemkot Serang. Namun setelah yakin, ia meminta kepada Dinsos agar dapat transparan terkait nilai barang.

“Saya dapat info benar ini (bantuan dari Pemkot Serang). Kalau memang betul (nilainya di bawah anggaran), mohon Dinsos untuk terbuka kepada masyarakat Kota Serang dengan rincian anggarannya,” kata Muji Rohman.

Sementara berdasarkan penelusuran BANPOS, beberapa barang yang menjadi komponen bantuan bernilai sebagai berikut. Untuk sarden, terdapat beberapa jenis produk diantaranya yaitu Sarden Gaga dan Sampit dengan ukuran 155 gram.

Harga bervariasi dari Rp5 ribu hingga Rp10 ribu. Apabila dirata-rata, maka harga sarden tersebut senilai Rp7.500. Dalam satu paket sembako itu terdapat dua kaleng sarden, sehingga jika dijumlah yakni Rp15 ribu.

Terdapat pula mi instan dengan merek Top Ramen (porsi lebih besar) sebanyak 14 buah. Berdasarkan data yang dihimpun, harga eceran untuk Top Ramen pada situs resmi nissinfoods.co.id seharga Rp2 ribu. Total nilai untuk mi instan yakni Rp28 ribu.

Terakhir, Pemkot Serang juga menyalurkan 10 kilogram beras dalam paket sembako tersebut. Mengacu data pengadaan beras pada Dinas Pertanian Kota Serang, harga satu kilogram beras yakni Rp10.543. Sehingga untuk 10 kilogram beras, bernilai Rp105.430.

Dengan demikian, satu paket sembako yang disalurkan oleh Pemkot Serang berdasarkan harga yang BANPOS himpun yakni senilai Rp148.430.

Dalam aturan pengadaan barang/jasa pada saat Covid-19 sesuai SE Kepala LKPP tanggal 23 Maret 2020 Nomor 3 Tahun 2020, diketahui bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat melalui dua metode, yakni dengan penyedia (pihak ketiga) atau swakelola.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018, diketahui bahwa PPK memiliki tugas untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam penentuan HPS pun telah dimasukkan perhitungan keuntungan bagi penyedia dan biaya tidak langsung (overhead cost).

Selain itu, dalam perhitungan total HPS pun PPK juga harus menambah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari nilai kontrak.

Dengan jumlah pengadaan setiap bulannya sebesar Rp10 miliar, maka berdasarkan aturan di atas dipastikan PPN untuk pengadaan tersebut yakni sebesar Rp1 miliar. Jumlah pengadaan dengan nilai yang dihimpun BANPOS, diperkirakan sebesar Rp7,4 miliar atau tepatnya Rp7.421.500.000.

Apabila dijumlahkan dengan nilai PPN, maka biaya pengadaan paket sembako tersebut yakni sebesar Rp8.421.500.000. Dengan asumsi demikian, maka keuntungan bagi penyedia barang paket sembako itu yakni Rp10 miliar dikurang Rp8.421.500.000 dengan hasil keuntungan sebesar Rp1.578.500.000 atau dalam persentase yakni 15,7 persen.

Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, menggunakan metode pengadaan melalui penyedia.

“Iyah asumsi yang disampaikan BANPOS itu benar. Dinsos kan tidak bisa melakukan pengadaan sendiri, pasti ada penyedianya, melalui tahapan-tahapan yang ada,” ujar Poppy.

Meski melalui penyedia, pihaknya menjamin bantuan JPS berupa paket sembako itu tidak mengurangi nilai barang. Ia pun mempersilahkan untuk mengecek langsung masing-masing satuan paket sembako.

“Oh enggak, bisa dicek ada standarnya. Dengan bantuan sebesar itu lalu dikonversi menjadi barang. Dan semua orang bisa mengecek dan lihat, apakah betul bantuan yang diberikan itu sesuai atau tidak. Kalau memang tidak, silahkan lapor ke saya,” tandasnya. (DZH)

3 Mei 2020
Ada Pasien Positif, Untirta Lakukan Penyemprotan Disinfektan

SERANG, BANPOS – Menyikapi adanya temuan salah satu pegawai Untirta yang terkonfirmasi positif, pihak Untirta langsung mengadakan penyemprotan disinfektan di gedung dan direncanakan akan dilakukan rapid test massal bagi para pegawai.

Demikian disampaikan oleh Rektor Untirta, Fatah Sulaiman, melalui Humas Untirta, Veronica Dian. Ia mengatakan, pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19 memang merupakan pegawai pada rektorat Untirta.

“Orang yang berinisial AT yang dinyatakan positif adalah benar pegawai kami, yang bekerja di bagian administrasi kepegawaian dengan status sebagai ASN,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima BANPOS, Minggu (3/5).

Menurut Dian, AT sempat melakukan perjalanan dinas ke Jakarta pada 13 April yang lalu bersama satu atasannya. Menurut Dian, saat perjalanan dinas itu dilakukan, Jakarta masih belum menerapkan PSBB.

“Sepulangnya dari Jakarta, yang bersangkutan sadar diri dan langsung mengisolasi diri selama 14 hari dan setelahnya melakukan WFH,” jelasnya.

Pada 17 April, AT melakukan rapid tes atas inisiatif sendiri dan hasilnya reaktif. Lalu, dilanjut dengan test swab dan hasil tes keluar pada 2 Mei 2020 dengan AT dinyatakan positif tanpa gejala, sedangkan anak dan istrinya negatif.

“Sore harinya yang bersangkutan dijemput oleh tim BPBD Kota Serang dibawa ke RS Drajat Prawiranegara.
Karena Kondisi yang terus membaik, AT telah dipulangkan dari RSDP dengan status OTG dan berkewajiban isolasi mandiri sesuai protokol Covid-19,” katanya.

Dengan adanya satu kasus terkonfirmasi positif itu, Dian mengatakan bahwa pihak rektorat langsung melakukan beberapa upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Di antaranya yakni melakukan penyemprotan disinfektan dan rapid test massal.

“Sejak pukul 13.00 WIB tadi kami sudah melakukan disinfeksi ulang di lingkungan kampus. Kalau Rapid Test insyaAllah besok sudah dilakukan,” terangnya.

Ia pun mengaku pihaknya akan kembali memperketat upaya pencegahan penyebaran COVID 19 khususnya di lingkungan Untirta. Ia pun mengajak kepada masyarakat dan warga Untirta untuk tidak panik dan resah, tetap lakukan hidup sehat, social distancing, dan physical distancing.

“Tim gugus tugas cegah Covid-19 Untirta siap berkordinasi dengan tim gugus tugas Covid-19 Pemkot Serang maupun Penprov Banten dalam upaya bersama menegakkan upaya pencegahan secara massif, sesuai dengan protokol kesehatan. Kami pun akan dukung pihak keluarga AT agar melakukan upaya penyembuhan,” tandasnya. (DZH)

3 Mei 2020
Kecelakaan Tunggal, 1 Warga Kelurahan Unyur Meregang Nyawa

SERANG, BANPOS – Kecelakaan tunggal terjadi pada pengendara Yamaha Jupiter Z bernomor A 5743 HH. Motor yang dikendarainya menghantam dinding pembatas di pinggiran jalan tol Merak-Tangerang.

Akibatnya, pengendara sepeda motor tersebut bernama Rikki (23), tewas saat sedang menuju perjalanan ke RSUD dr. Drajat Prawiranegara. Sedangkan rekannya yang dibonceng, Samlawi (17). mengalami luka berat. Keduanya diketahui merupakan warga Lingkungan Cilampang, Kelurahan Unyur, Kota Serang.

Peristiwa kecelakaan tunggal tersebut terjadi di Jalan Raya Umum Kampung Lebak Gempol, persis depan gerbang Perumahan Taman Mutiara Satu, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Minggu (3/5) menjelang waktu sahur.

Peristiwa bermula saat korban yang mengendarai Yamaha Jupiter Z A 5743 HH membonceng Samlawi melintas dari arah Jalan Raya Umum Kampung Lebak Gempol menuju Kampung Lebak Siri.

“Dugaan kendaraan berjalan dengan kecepatan tinggi lalu pengendara lepas kendali pada saat mengendarai sepeda motornya oleng ke kiri dan kemudian menabrak tembok pembantas jalan, antara jalan umum dan jalan tol yang berada di bahu jalan sebelah kiri,” kata Kasat Lantas Polres Serang Kota AKP Tesyar Rhofadli, Minggu (3/5).

Akibat aksi ngebut itu, pengendara yang dibonceng terpental lalu tergelincir dan terjatuh. Akibat kejadian Kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara dan yang di bonceng mengalami luka-luka berat dan dievakuasi ke RSUD dr. Dradjat Prawiranegara.

“Namun pengendara sepeda motor dalam perawatan meninggal dunia sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z mendapatkan kerusakan parah. Kemudian dibawa ke Unit Laka lantas Polres Serang Kota untuk proses penyidikan,” kata Kasat Lantas.

Dalam kesempatan yang sama, Tesyar mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar lebih hati-hati lagi dalam berkendara.

“Apalagi sekarang ada imbauan pemerintah agar di rumah saja, maka hindari keluar rumah apabila tidak ada keperluan yg mendesak. Keselamatan tetap nomor satu,” kata Kasat. (DZH)

3 Mei 2020
Pegawai Untirta Terkonfirmasi Pasien Positif

SERANG, BANPOS – Salah satu pasien positif yang baru terkonfirmasi di Kota Serang dipastikan merupakan pegawai Untirta.

Berdasarkan riwayat perjalanan, pasien tersebut sempat melakukan perjalanan ke Jakarta sebelumnya. Kemudian melakukan tes SWAB mandiri dan dinyatakan positif tanpa gejala.

Hal ini dibenarkan oleh Juru Bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas.

“Iya benar (salah satu pasien positif terbaru merupakan pegawai Untirta, red),” ujar Hari saat dikonfirmasi BANPOS melalui pesan WhatsApp, Minggu (3/5).

Hari mengatakan, sesuai aturan yang berlaku bahwa pihaknya tidak bisa membuka informasi lebih dalam lagi, seperti alamat serta nama pasien tersebut.

“Nama sampai alamat lengkap tidak boleh disebutkan, karena itu merupakan privasi dari pasien,” tutur Hari.

Pasien melakukan tes swab pada 17 April yang lalu dan Sabtu (2/5) terkonfirmasi positif dengan status OTG.

Saat ini pasien dirawat di RS dr Drajat Prawiranegara untuk dilakukan Medical Check up (MCU).

Sementara Humas Untirta, Veronica Dian, saat dikonfirmasi menuturkan akan berkoordinasi dengan rektor Untirta, Fatah Sulaiman, mengenai adanya informasi ini.

Ia mengaku akan memberikan keterangan berdasarkan hasil koordinasi dengan rektor sekitar pukul 08.00 WIB.

Untuk diketahui, Pemkot Serang mengumumkan dua kasus positif Covid-19 terbaru pada Sabtu (2/5) kemarin. Keduanya tidak memperlihatkan gejala maupun keluhan (OTG).

Data sementara hingga saat ini, kasus terkonfirmasi positif di Kota Serang berjumlah 6 kasus. Dua pasien dinyatakan sembuh, satu meninggal dan tiga dalam perawatan.(DZH)

3 Mei 2020
Seminar Imadiklus, Indonesia Sudah Surplus Guru

JAKARTA, BANPOS – Kondisi pendidikan di Indonesia dirasa masih belum ideal. Mulai dari segi kebijakan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan ditingkat lembaga pendidikan. Bahkan disebutkan bahwa secara standar internasional, Indonesia sudah mengalami kondisi surplus guru.

Hal tersebut menyeruak dalam seminar nasional daring yang dilaksanakan oleh Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia (Imadiklus) dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2020.

Guru besar Universitas Negeri Jakarta, Hafid Abbas memaparkan, adanya beberapa kebijakan yang tidak sinkron dengan hasil yang diharapkan. Dengan berdasarkan hal tersebut, ia merasa kondisi ini akan mengancam dunia pendidikan kedepannya.

Ia memberi contoh, besarnya anggaran pendidikan, akan tetapi dirasa justru mutu pendidikan semakin merosot.

“Kedua, meningkatnya anggaran sertifikasi guru tapi dampaknya terhadap dunia pendidikan belum terlihat,” paparnya.

Ia juga mengklaim, jumlah guru di Indonesia secara standar internasional sudah dapat dinyatakan surplus, atau berlebih.

“Selain itu, masih ada 88.8 persen dari sekitar 220 ribu sekolah SD hingga SMA/SMK yang belum melewati standar minimal dan hanya 0.65 persen yang berstandar Internasional,” jelas Ketua Senat UNJ tersebut.

Mantan Ketua Komnas HAM ini menegaskan, hal yang harus pertama kali dibenahi adalah terkait standar pendidikan yang dirasa menjadi induk masalah carut marutnya dunia pendidikan saat ini.

Selain itu, ia menuding bahwa pendidikan terus terbelenggu dalam intervensi politik, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini dikarenakan, profesionalisme beberapa pimpinan yang mengurusi bidang pendidikan diragukan. Baik dari latar belakang secara akademis, maupun rekam jejaknya.

“Misalnya ada Kepala Dinas Pendidikan yang berasal dari urusan pemakaman, ada pula dari urusan pasar, dan sebagainya. Ini bertentangan dengan Konvensi UNESCO dan ILO (1966) yang mensyaratkan bahwa urusan pendidikan diprioritaskan kepada mereka yang mengerti pendidikan dan berpengalaman menjadi guru,” terangnya.

Menurutnya, kondisi tersebut juga terlihat di jenjang pendidikan tinggi. Diantara 4.715 institusi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, hanya 96 PT yang berakreditasi A. Sehingga menurutnya, hal ini menyebabkan kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar menjadi sulit diterapkan.

“Semestinya, kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka dilakukan jika, seluruh sekolah dan seluruh perguruan tinggi sudah melewati standar minimal. Inilah tugas kementerian untuk bekerja semaksimalnya dengan anggaran yang ada untuk meingkatkan standar akreditasi tersebut,” terangnya.

Dalam seminar tersebut, Hafid juga mengungkapkan bahwa sebaiknya setiap kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan penelitian ilmiah terlebih dahulu, agar dapat berbasis bukti (evidence base).
“Tanpa penelitian itu, kebijakan yang diambil sama seperti mengobati pasien tanpa mengerti penyakitnya,” tandasnya.(PBN)

3 Mei 2020
Wakil Walikota Serang Subadri Bagikan JPS di Curug

SERANG, BANPOS – Sebanyak 6.564 KK di Kecamatan Curug mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS). Bantuan tersebut secara simbolis diberikan oleh Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, di kantor Kecamatan Curug pada Sabtu (2/5).

Subadri mengatakan bahwa bantuan JPS dari Pemkot Serang berupa sembako senilai Rp200 ribu per bulan dalam bentuk paket sembako yang berisi beras, mie instan dan sarden.

Adapun penyaluran bantuan JPS se-Kota Serang akan dilakukan secara bertahap selama tiga hari.

“Hari ini perdana untuk Kecamatan Curug dan Walantaka, besok Cipocok dan Taktakan, hari berikutnya Serang dan Kasemen,” ujarnya usai menyerahkan bantuan JPS di Kantor Kecamatan Curug.

Ia berharap, pendataan bagi penerima JPS dari pemkot, pemprov maupun pemerintah pusat dapay tepat sasaran. Sehingga, masyarakat Kota Serang yang terdampak Covid-19 dapat merasakan bantuan tersebut.

“Dengan harapan pendataan tersebut tepat sasaran, mana yang kira-kira butuh itu yang menerima. Jadi tidak asal-asalan ada nama. Jadi benar-benar diseleksi yang paling membutuhkan dan itu yang menerima bantuan JPS,” ujarnya.

Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriyadi, mengatakan bahwa masyarakat Kota Serang yang mendapat bantuan JPS antara lain karyawan yang terkena PHK, buruh harian lepas yang tidak mendapatkan penghasilan, serta pedagang keliling yang tidak dapat berjualan di lingkungan sekolah akibat sekolah diliburkan dan mahasiswa perantau.

“Kalau ada komponen masyarakat yang merasa tidak terdata tapi dia terdampak Covid-19 dan masuk kategori masyarakat miskin, silahkan laporan berjenjang ke ketua RT dan RW sampai ke Dinsos. Nanti kami adakan assesmen, apakah betul keluarga itu tidak mampu dan dia tidak menerima, sedang dan pernah menerima PKH dan bantuan sosial lainnya,” ujarnya.

Ia berharap data yang masuk ke Dinsos Kota Serang tidak tumpang tindih. Hingga saat ini, pihaknya terus memverifikasi data penerima JPS di Kota Serang baik dari Pemkot Serang, propinsi dan pusat.

“Jadi kenapa lama proses pembagiannya, karena kami ingin memverifikasi datanya supaya tepat sasaran. Tidak tumpang tindih dengan bantuan lainnya. kami harap tepat sasaran lah. Meskipun ada human error sedikit, kami pastikan data ini sesuai,” tandasnya.

Untuk diketahui, rincian data penerima JPS di Kota Serang totalnya ada 50 ribu KK yang tersebar di 6 kecamatan. Di antaranya yakni Curug 6.564 KK, Cipocok Jaya 5.459 KK, Kasemen 19.724 KK, Serang 12.198 KK, Taktakan 4.020 KK dan Walantaka 5.035 KK. (DZH)

2 Mei 2020
Pemkot Serang Bagikan JPS di Kecamatan Walantaka

SERANG, BANPOS – Pemkot Serang melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang menyerahkan Bantuan Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) untuk warga kecamatan Walantaka dengan jumlah sebanyak 5.035 KK.

Pembagian JPS ini pertama kalinya dilakukan oleh Pemkot Serang untuk warga yang terdampak Covid-19.

“Bantuan ini murni dari Pemkot Serang. Pembagian di Kecamatan Walantaka ini adalah hal yang pertama. Hari ini kita bagikan di dua kecamatan yakni Kecamatan Curug dan Walantaka. Yang lain besok,” kata Walikota Serang, Syafrudin kepada awak media seusai membagikan secara simbolis bantuan JPS, di kantor Camat Walantaka, Sabtu (2/5).

Diungkapkan bahwa bantuan ini akan berlangsung selama enam bulan kedepan.

“Tapi, jika kondisinya sebelum enam bulan itu stabil, bantuan akan diberhentikan. Apabila masih kurang bagus, akan berlanjut selama 6 bulan,” jelasnya.

Sedangkan untuk nilai barang yang diberikan ini berupa sembako dengan nominal senilai Rp200 ribu.

Syafrudin mengimbau, kepada masyarakat Kota Serang sesuai surat edaran Pemkot Serang, untuk mencegah penyebaran virus ini dengan cara bersama-sama menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, jaga jarak.

“Dengan bantuan ini, mesti tidak seberapa nilainya tapi semoga bermanfaat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi menambahkan bahwa untuk data penerima bantuan JPS dari Pemkot Serang sebanyak 50.000 KK, dari pusat sekitar 16.349 KK dan provinsi 30.201 KK.

“Bantuan JPS dari Pemkot Serang itu sebanyak 50.000 KK untuk enam kecamatan. Kalau pusat dan provinsi kewenangannya ada dimereka, kita (Dinsos, red) hanya suport data,” ujarnya.(DZH/AZM)

2 Mei 2020
Walikota Serang Syafrudin Salurkan Bantuan Pribadi ke PWKS

SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota Serang terus melakukan percepatan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 ini.

Selain melalui APBD, Walikota Serang juga memberikan bantuan yang berasal dari dana pribadai.

Setelah sebelumnya memberikan bantuan JPS secara simbolis di Kecamatan Walantaka, Walikota Serang, Syafrudin memberikan bantuan dari dana pribadi kepada wartawan yang tergabung dalam Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) berupa paket sembako.

Syafrudin berharap, bantuan ini dapat bermanfaat bagi para wartawan dalam menjalankan tugasnya selama pandemi Covid-19 ini.

“Ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari Pemerintah Kota Serang,” jelasnya di Kantor PWKS, Sabtu (2/5).

Ketua PWKS, M. Tohir yang secara simbolis menerima bantuan mengucapkan terimakasih atas bantuan tersebut.

“Terimakasih kepada pak Walikota, Syafrudin yang telah menunjukkan kepeduliannya, Insya Allah bermanfaat,” terangnya.

Sebelumnya, Pemkot Serang juga telah memberikan bantuan JPS kepada mahasiswa perantau yang berada di Kota Serang melalui Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi. (PBN)

2 Mei 2020
Tanpa Gejala dan Keluhan, Positif Kota Serang Bertambah Dua

SERANG, BANPOS – Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kembali bertambah dua kasus yakni pasien 05 dan 06. Pasien 05 diketahui merupakan warga Kelurahan Trondol dan merupakan pegawai di salah satu rumah sakit swasta di Kota Serang.

Sementara itu, pasien 06 merupakan warga Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta sebelumnya.

Juru Bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa penambahan dua kasus terkonfirmasi positif tersebut setelah keluar hasil tes swab dari kedua pasien.

Hari mengatakan, pasien 05 merupakan salah satu pegawai di salah satu rumah sakit swasta di Kota Serang. Sempat menjalani rapid test dan hasilnya reaktif. Sehingga menjalani tes swab.

“(Pasien 05) inisial AM umur 53 tahun, warga Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang. Awalnya berstatus ODP, pada 20 April lalu melakukan swab secara mandiri, hari ini keluar hasilnya terkonfirmasi positif. Tidak ada keluhan,” ujar Hari saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (2/5).

Sedangkan untuk pasien 06, kata Hari, berinisial AT. Pasien tersebut berumur 37 tahun dan statusnya orang tanpa gejala (OTG) meskipun telah terkonfirmasi positif melalui tes swab.

“AT melakukan tes swab pada 17 April yang lalu dan hari ini juga terkonfirmasi positif. Statusnya OTG,” jelasnya.

Ia mengatakan, AT memiliki riwayat perjalanan ke zona merah, yakni Jakarta beberapa waktu yang lalu. Saat ini AT akan dirawat di RS dr Drajat Prawiranegara untuk dilakukan Medical Check up (MCU).

“Sepulang dari Jakarta, AT meminta untuk melaksanakan tes swab mandiri. Hasilnya positif tanpa gejala. Sekarang sedang diperiksa ulang di RSDP, dan akan drawat disana,” tandasnya.

Untuk diketahui, Kota Serang hingga saat ini terkonfirmasi sebanyak 6 kasus positif Covid-19. Satu pasien dinyatakan meninggal dunia, dua pasien dinyatakan sembuh.

Adapun kasus terkonfirmasi positif namun tidak menimbulkan gejala maupun keluhan, tercatat sebanyak tiga pasien. (DZH)

2 Mei 2020
Penyaluran JPS Masih Tidak Jelas, WH Disebut Harus Bertanggungjawab

SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) untuk bertanggungjawab. Apabila disuatu hari nanti terdapat kekisruhan dalam Penyaluran bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 di masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua HMI Cabang Serang, Faisal Dudayef Payumi Padma. Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa kondisi penanganan Covid-19 di Provinsi Banten, antara lain, pasca penetapan KLB Gubernur lambat berkoordanisai atau konsolidasi dengan Pemkab dan Pemkot.

“Terbukti, Pemkab dan Pemkot gagap melakukan antisipasi, dilihat dari perkembangan kasus korona sampai hari ini,” ujar Faisal, Jumat (1/5).

Ia mengatakan, sebagai kepanjangtanganan pemerintah pusat tidak dilakukan dengan menentukan kepastian kriteria penerima bantuan.

Dengan lambannya koordinasi dan konsolidasi dan pengambilan sikap yang kurang tegas dan tepat dari pemerintah provinsi, maka hal ini berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat.

“Dikhawatirkan dengan terus terulang persoalaan ini, pemerintah provinsi dalam menghadapi pandemi ini akan timbul chaos,” tandasnya. (MUF)

2 Mei 2020