Penulis: Panji Romadhon

  • DPRD Geram, Masih Ada Masyarakat Belum Dapat Bantuan

    DPRD Geram, Masih Ada Masyarakat Belum Dapat Bantuan

    PANDEGLANG,BANPOS – Komisi IV DPRD Pandeglang akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan banyaknya masyarakat Kabupaten Pandeglang, yang hingga saat ini belum mendapatkan program baik dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun pusat.

    Ketua komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, pihaknya akan memanggil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kepala Desa (Kades) / Kepala Kelurahan, Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang, untuk melakukan Rapat Koordinasi (Rakor).

    “Kalau ada yang mempersulit proses pengajuan program untuk masyarakat kurang mampu yang layak untuk mendapatkan bantuan, saya akan samperin dan akan saya caci maki kalau dipersulit. Dari awal saya sudah bilang ke para Kades, waktu di komisi I saat itu leading sektornya Disdukcapil, kalau ada masyarakat yang dipersulit bilang ke DPRD. Termasuk sekarang juga ada TKSK, kades atau siapapun yang mengurus Adminduk dipersulit datang ke kita,” kata Habibi kepada BANPOS melalui selulernya, Senin (27/4).

    Menurutnya, dalam melakukan pendataan untuk masyarakat kurang mampu yang layak untuk mendapatkan program bantuan, jangan sampai salah sasaran.

    “Ini yang harus diselesaikan, pendataan yang akurat oleh pemerintah. Karena disetiap desa banyak masyarakat yang layak mendapatkan kenyataannya tidak, ini menyedihkan seyogyanya program pemerintah bisa menyentuh masyarakat yang benar benar membutuhkan. Kadang para kepala desa yang tahu mana masyarakatnya yang layak mendapatkan tidak berdaya karena sistem pendataan KPM PKH dan BPNT sudah dikunci oleh pendampingnya. Ini yang harus dirubah sistem, kalau ingin bantuan pemerintah tepat sasaran,” terangnya.

    Oleh karena itu, lanjut Habibi, Dinsos kabupaten sebagai leading sector, mengirimkan surat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya.

    “Harusnya Dinsos kabupaten bersurat kepada Kemensos untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, harusnya pendataan itu Dinsos kerjasama dengan para kepala desa agar KPM benar benar tepat sasaran. Saya miris di lapangan masih banyak masyarakat yang mampu secara ekonomi, masih mendapatkan program PKH. Sebaliknya masyarakat yang benar benar tidak mampu tidak mendapatkan program baik PKH dan BPNT,” ujarnya.

    “Kalau pun para kepala desa mengajukan masyarakatnya yang tidak mampu untuk mendapatkan PKH dan BPNT, tidak berdaya karena kewenangan layak dan tidaknya mendapatkan program adalah para pendamping PKH. Kalau begini terus tidak ada pendataan ulang, program pemerintah tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

    Habibi menambahkan, pihaknya akan mengadakan Rakor dengan Dinsos dan pihak terkait untuk membahas kondisi terkini.
    “Kedepan kami dari komisi IV akan mengadakan Rakor dengan Dinsos dan pihak terkait untuk bicara kaitan dengan kondisi terkini. Dan kami juga akan mendatangi Kemensos untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Kaitan dengan data PKH dan BPNT agar kedua program itu benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.(dhe/pbn)

  • Sekarep Dewek! Lurah Mainin HP Saat Walikota Serang Kasih Wejangan

    Sekarep Dewek! Lurah Mainin HP Saat Walikota Serang Kasih Wejangan

    SERANG,BANPOS- Walikota Serang, Syafrudin, kembali menegaskan kepada para lurah agar jangan sampai kasus yang menimpa keluarga mendiang Yuli Amelia, kembali terulang. Syafrudin meminta para lurah untuk meningkatkan kepekaan terhadap warganya.

    Wejangan tersebut disampaikan oleh Syafrudin, saat penyerahan secara simbolis bantuan untuk janda dan lansia yang ada di Kecamatan Serang di depan para lurah. Namun sayangnya, tatkala Syafrudin menyampaikan wejangan itu, banyak dari lurah berprilaku ‘sekarep dewek’ karena mereka justru sibuk bermain telepon genggam.

    Pantauan BANPOS di lapangan, Syafrudin dalam wejangannya menegaskan bahwa jangan sampai ada kasus seperti mendiang Yuli yang sempat dua hari tidak makan, lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang tidak memungkinkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

    “Saya tidak mau yah, kejadian seperti kemarin (mendiang Yuli) sampai terjadi lagi. Dua hari tidak makan dan hanya minum air galon, ini tidak boleh kembali terjadi,” ujar Syafrudin di depan para lurah, Senin (27/4).

    Menurut Syafrudin, sebenarnya jika lurah mau proaktif dalam mengawasi kondisi warganya, kejadian tersebut tidak perlu terjadi dan ramai di media massa.

    “Saya rasa kalau kejadiannya seperti kemarin, itu lurah bisa menyelesaikan lah. Memberikan bantuan Rp100 ribu atau Rp200 ribu saya kira tidak berat untuk lurah,” jelasnya.

    Sementara Syafrudin sedang menyampaikan wejangannya, justru beberapa lurah terpantau sedang asyik bermain telepon genggamnya. Kondisi tersebut pun berlangsung cukup lama.

    Berbeda-beda para lurah memainkan telepon genggamnya. Ada yang sambil menutupi telepon dengan tangan satunya agar tidak terlihat bahwa ia sedang bermain telepon genggam.

    Lalu, ada yang memainkan telepon genggam di bawah mejanya. Bahkan ada juga yang secara terang-terangan memainkan telepon genggamnya.

    Dikonfirmasi seusai kegiatan, Syafrudin mengaku bahwa hal tersebut bukanlah urusan dirinya. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh para lurah pada saat dirinya sedang menyampaikan wejangan, tak perlu dipertanyakan.

    “Main handphone apanya? Itumah urusan mereka geh (bukan urusan saya). Jangan tanya yang aneh-aneh,” kata Syafrudin menutup pertanyaan tersebut.

    Di tempat yang sama, Camat Serang, Tb. Yassin, mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh lurah itu bukanlah masalah. Sebab menurutnya, bisa saja mereka sedang menjawab informasi dari bawahannya.

    “Main handphone tidak masalah. Bukan berarti mengabaikan pak wali. Bisa saja mereka sedang membalas informasi dari bawah yang harus segera dibalas. Kan mereka tidak tahu kalau kami sedang rapat,” tutur Yassin.

    Namun, Yassin berani bertanggungjawab apabila ada lurah yang tidak menjalankan amanat dari Walikota. Ia siap melakukan pembinaan kepada lurah tersebut dan meluruskan tindakannya.

    “Tugas saya kalau ada yang miskomunikasi di lapangan, untuk meluruskan. Nanti saya akan mempertegas terkait dengan amanah yang disampaikan pada kegiatan tadi,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Setengah Miliar Anggaran Pendampingan Kejaksaan Dikritik Pattiro Banten

    Setengah Miliar Anggaran Pendampingan Kejaksaan Dikritik Pattiro Banten

    SERANG, BANPOS – Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Banten mengkritik anggaran pendampingan Covid-19 untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang sebesar Rp500 juta. Pasalnya, mereka menilai besaran anggaran tersebut tidak sesuai dengan tanggung jawab dan beban tugas yang diemban oleh Kejaksaan.

    Direktur Eksekutif Pattiro Banten, Angga Andrias, menjelaskan bahwa dalam SE Mendagri Nomor 440/2622/SJ, Kejari hanya memiliki tanggungjawab dalam hal akuntabilitas dan pengawasan. Kejari juga bertugas melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja dibantu oleh BPBD dan Inspektorat Daerah.

    Sementara untuk Kodim maupun Polres, memiliki beban tanggungjawab dan juga memiliki tugas yang lebih banyak. Sehingga menurutnya, besaran anggaran pendampingan Kejari tidak rasional juga diperbandingkan dengan beban yang diemban oleh Kejari.

    “Sehingga perlu ada rasionalisasi anggaran pendampingan Kejaksaan Negeri Serang berdasarkan beban tugas dan letak geografis Kota Serang. Karena wilayah Kota Serang yang terjangkau dan mudah diakses tidak perlu memakan biaya yang besar dalam melakukan pengawasan,” ucap Angga, Minggu (28/4).

    Hasil rasionalisasi anggaran pendampingan tersebut, diharapkan dapat menambah jumlah bantuan baik itu jaring pengaman sosial (JPS) maupun pemulihan dampak ekonomi seperti stimulus UMKM. Sehingga, cakupan bantuan tersebut menjadi semakin luas.

    Selain itu, Angga juga mendorong agar Pemkot Serang dapat lebih transparan dalam melakukan penanganan Covid-19. Transparansi tersebut dapat berupa transparansi anggaran maupun transparansi kegiatan.

    “Pemkot harus melakukan transparansi pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19. Transparansi tersebut dapat dipublikasikan baik dalam website dan media resmi pemerintah Kota Serang,” katanya.

    Menurutnya, peta persebaran bantuan baik penanganan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS) dan dampak ekonomi harus dibuat oleh Pemkot Serang. Hal ini agar pihak swasta atau masyarakat yang membantu dapat memberikan bantuan tepat sasaran.

    “Tranparansi terkait bantuan dari swasta dan organisasi sosial serta bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi pun harus dilakukan, agar tidak ada bantuan ganda dan masyarakat Kota Serang mendapatkan bantuan yang merata dan tepat sasaran,” tegasnya.

    Sementara itu, BANPOS berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Kejari Serang, Azhari, terkait peruntukkan anggaran tersebut. Namun, pesan WhatsApp yang dikirim oleh BANPOS hanya dibaca saja oleh Azhari. Selain itu, BANPOS juga berupaya untuk melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon. Sayangnya, panggilan telepon BANPOS pun tak kunjung diangkat olehnya. (DZH)

  • Pandemi Covid-19, Kapolres Serang Berbagi Ta’jil

    Pandemi Covid-19, Kapolres Serang Berbagi Ta’jil

    SERANG,BANPOS- Di tengah pandemi virus korona (Covid-19) dilakukan Kapolres Serang AKBP Mariyono melalui Kapolsek dan personil Polsek Ciruas membagi-bagikan takjil kepada petugas piket di pos pengamanan (Pospam) Ketupat di Simpang Empat Ciruas, Jalan Raya Serang – Jakarta, Senin (27/4/2020). Selain kepada personil pos pam, takjil juga diberikan kepada masyarakat sekitar.

    “Bagi-bagi takjil ini sebagai bentuk berbagi dalam kebersamaan personil Polri dengan masyarakat di bulan suci ramadhan di tengah pandemik Covid-19. Kita laksanakan juga sebagai sarana silaturahmi dengan masyarakat,” tutur Kapolsek Ciruas Kompol Sukirno kepada wartawan.

    Dikatakan Kapolsek, para personel yang membagikan takjil tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19, yaitu dengan menggunakan masker dan menjaga jarak (phsycal distancing). Kegiatan bagi-bagi takjil gratis ini pun menuai apresiasi dari masyarakat.

    “Kita tetap melakukan sesuai protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona,” kata Kapolsek.

    Dalam kesempatan itu, Kapolsek juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap semangat untuk melawan penyebaran virus korona, dan juga harus memahami bagaimana virus korona itu menyebar. Diantaranya, tidak keluar rumah, tidak mudik untuk sementara waktu, menjaga jarak, jauhi keramaian serta selalu menggunakan masker disaat keluar rumah.

    “Jika sudah paham tentang penyebaran virus Korona atau mengikuti imbauan pemerintah, Insya Allah kita, akan terhindar dari virus corona,” tandasnya. (RED)

  • OTG Positif Korona Terkonfirmasi di Kota Serang

    OTG Positif Korona Terkonfirmasi di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Kota Serang kembali mencatat satu kasus terkonfirmasi positif. Kasus tersebut merupakan kasus baru, bukan perkembangan dari kasus sebelumnya, dan tanpa menunjukkan gejala sama sekali.

    Juru bicara (Jubir) Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa pasien terkonfirmasi ke empat ini merupakan peserta pendidikan dan latihan (Diklat) di Bandung.

    “Inisialnya APN, perempuan usia 34 tahun. Dia ada riwayat perjalanan dari zona merah yaitu Bandung. Mengikuti diklat,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (27/4).

    Hari menjelaskan, pasien keempat tersebut tinggal di Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan. Sepulang dari diklat, secara mandiri ia melakukan tes Swab meskipun tidak menunjukkan gejala sama sekali.

    “Jadi dia orang tanpa gejala (OTG). Dia sepulang dari Diklat secara mandiri melakukan tes Swab dan hasilnya positif. Padahal memang tidak menunjukkan gejala,” terangnya.

    Hari menegaskan, kasus keempat ini bukanlah pengembangan kasus dari tiga kasus sebelumnya. Ia pun menjalankan diklat tersebut sendiri, tanpa ditemani siapapun.

    “Cuma satu, cuma dia sendiri, kan dia pulang dari diklat di zona merah, sampai rumah langsung diisolasi. Langsung di PCR dan kemudian hasilnya positif,” jelasnya.

    Untuk tindak lanjut, Hari mengatakan bahwa karena pasien tidak menunjukkan gejala penyakit, maka ia akan dirawat secara mandiri di rumahnya dengan pendampingan dari Puskesmas Taktakan.

    “Karena tanpa gejala, maka tidak dirawat di rumah sakit. Sekarang sedang melakukan perawatan di rumah dengan pemantauan dari Puskesmas Taktakan,” tandasnya. (DZH)

  • Polisi Sekat Pemudik ke Pelabuhan Merak, 555 Unit Kendaraan Diminta Putar Balik

    Polisi Sekat Pemudik ke Pelabuhan Merak, 555 Unit Kendaraan Diminta Putar Balik

    MERAK,BANPOS- Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Banten dan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Merak telah sepakat untuk tidak melayani penyeberangan atau kendaraan yang mudik, terkecuali warga diluar zona merah Covid 19, Minggu (26/4/2020).

    Untuk itu, kepolisian telah menghentikan dan meminta putar balik setidaknya 555 kendaraan yang hendak keluar pulau Jawa.

    Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Banten, Kombes Pol Wibowo mengatakan dalam menegakan anjuran pemerintah untuk tidak mudik pada saat pandemi corona, masyarakat diharapkan tidak nekat mudik. Sebab kepolisian memastikan pemudik akan diberhentikan di check point selanjutnya.

    “Kami sudah sepakat, bahwa ASDP (Pengelola Pelabuhan) tidak melayani penyeberangan penumpang atau kendaraan yang akan mudik (kecuali yang diizinkan),” katanya kepada kepada wartawan, Minggu (26/4/2020).

    Wibowo mengungkapkan dalam kondisi ini, seluruh masyarakat agar bisa memahami situasi dan kondisi saat ini, dengan melaksanakan kebijakan pemerintah. Pelabuhan Penyeberangan Merak sendiri hanya melayani angkutan barang, seperti semboko dan BBM atau peralatan medis.

    “Dermaga hanya melayani penyeberangan angkutan barang saja,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Wibowo menambahkan dalam prosesnya, kepolisian telah melakukan penyekatan dibeberapa titik dalam Operasi Ketupat Kalimaya. Salah satunya di pintu tol GT Merak.

    “Total kendaraan mudik menuju pelabuhan Merak yang diputar balik sampai dengam hari 3 Ops Ketupat Kalimaya 2020 Polda Banten berjumlah 555 unit. Rinciannya hari pertama 257 unit, hari kedua 186 unit dan hari ini 112 unit,” tambahnya.

    Wibowo berharap masyarakat atau pemudik untuk tidak memaksakan diri menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Sebab pihaknya memastikan akan meminta masyarakat kembali ke rumahnya.

    “Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan keluar wilayah hendaknya ditunda dahulu, hingga benar-benar Indonesia bersih dari Covid 19,” tandasnya. (RED)

  • Asyiknya Ngabuburit di Proyek Tol Serang-Panimbang, Padahal Virus Covid-19 Mengintai

    Asyiknya Ngabuburit di Proyek Tol Serang-Panimbang, Padahal Virus Covid-19 Mengintai

    SERANG,BANPOS– Fenomena ngabuburit di Kabupaten dan Kota Serang, seolah virus korona hanya lewat seketika. Masyarakat tak lagi takut dan berkerumun, pasalnya banyak muda-mudi yang menghabiskan waktu menjelang bedug magrib tersebut dengan ngabuburit.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, muda-mudi berkerumum pada waktu ngabuburit di kawasan proyek tol serang-panimbang yang berada di wilayah perbatasan Kota dan Kabupaten Serang tepatnya di Lingkungan Cibetik, Kecamatan Walantaka, Kota Serang yang juga tak jauh dari Mapolres Serang yang berada di Kelurahan Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.

    Padahal, dalam kondisi darurat wabah korona, masyarakat harus melakukan sosial distansing atau menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan.

    Seperti pepatah lama, dimana ada gula disitu ada semut, banyaknya masyarakat yang berkerumun kondisi ini juga dimanfaatkan oleh para penjual yang menjajakan dagangannya.

    Tak hanya itu, kedatangan ratusan atau mungkin ribuan muda-mudi yang berasal dari Kota dan Kabupaten Serang ini juga ingin menyaksikan aksi balap liar di lokasi proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh PT Wika Serang Panimbang ini.

    “Waduh, ngabuburit gini orang malah berkerumun seakan sudah tidak virus corona. Ga ada sosial distansing-distansingan, kayanya korona nangis melihat yang begini,” ujar Tuti seorang pengguna jalan seusai melintas kawasan tersebut.

    Sementara itu, Kapolres Serang, AKBP Maryono menegaskan akan menindak tegas aksi balap liar di wilayah hukumnya. Hal itu dikarenakan beredarnya foto yang memperlihatkan ratusan masyarakat sedang melakukan aktivitas ngabuburit di proyek jalan tol Serang-Panimbang disisipi dengan balapan liar di tengah pandemi Covid-19.

    Saat dikonfirmasi, ia mengaku belum mengetahui berkaitan dengan lokasi aktivitas ngabuburit dan balap liar tersebut, tepat di belakang kantor Polres Serang. Sehingga pihaknya secepat mungkin akan melakukan pantauan.

    “Nanti saya monitor besok ya, saya belum tahu tapi kami akan melakukan Patroli di sekitar wilayah tersebut pada jam ngabuburit,” ungkapnya, Minggu (26/4). (MUF)

  • Tanpa Gejala, Kasus Positif Kedua Terkonfirmasi di Kabupaten Serang

    Tanpa Gejala, Kasus Positif Kedua Terkonfirmasi di Kabupaten Serang

    KIBIN, BANPOS – Pemkab Serang mengonfirmasi kasus kedua terkonfirmasi positif di Kabupaten Serang. Pasien terkonfirmasi positif kedua ini merupakan pasangan dari pasien terkonfirmasi positif pertama yang ada di Kecamatan Kibin.

    Selain itu, pasien kedua ini merupakan pasien pertama yang terkonfirmasi positif, namun tidak menunjukkan gejala sama sekali.

    Juru bicara (Jubir) Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Serang, drg. Agus Sukmayadi, mengatakan bahwa pasien kedua terkonfirmasi positif pasca-keluarnya hasil PCR dari pasien tersebut.

    “Sudah terkonfirmasi positif sesuai dengan hasil PCR. Pasien sekarang sedang melakulan isolasi mandiri secara ketat di rumahnya. Dipantau langsung oleh pihak Kecamatan, Desa dan melibatkan Muspika yang ikut mengawasi jalannya isolasi mandiri tersebut,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (26/4).

    Menurut Agus, pasien kedua merupakan istri dari pasien pertama. Terpapar Covid-19 diakibatkan adanya kontak keluarga dengan pasien pertama. Namun, pasien kedua tidak menunjukkan gejala dan keluhan.

    “Pasien kedua merupakan istri dari pasien pertama, kontak erat dengan pasien pertama. Tetapi pasien kedua ini memang tidak ada keluhan, tidak ada gejala sakit,” ucapnya.

    Ia pun kembali mengingatkan kepada masyarakat, agar dapat mengikuti imbauan dan arahan dari pemerintah. Sebab, hal tersebut merupakan upaya dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

    “Sekali lagi kami mengimbau agar masyarakat dapat mengikuti imbauan dari pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dan agar tidak berkumpul-kumpul,” katanya.

    Ia pun mengaku upaya disinfeksi hingga saat ini masih terus diupayakan oleh pihaknya. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara terjadwal, oleh Gugus Tugas Kabupaten Serang bersama dengan masing-masing desa. (MUF)

  • Satgas Covid-19 MUI Banten Dukung Masjid Jadi Pusat Transaksi Ekonomi

    Satgas Covid-19 MUI Banten Dukung Masjid Jadi Pusat Transaksi Ekonomi

    SERANG, BANPOS – Ketua Satgas Covid-19 MUI Banten, Fadlullah, mendukung gerakan amal menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan transaksi ekonomi sekaligus posko logistik Covid-19. Hal itu sebagai upaya menumbuhkan solidaritas umat, juga dalam upaya menumbuhkan perekonomian di sekitar lingkungan masjid.

    Menurut Fadlullah, selama ini areal masjid di sejumlah kota dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian, seperti yang sering dilakukan saat memasuki bulan Ramadan.
    Gerakan ini, kata dia, sangat bermanfaat, baik kepada warga yang menyediakan barang kebutuhan, termasuk menu berbuka puasa, juga bermanfaat untuk warga yang akan berbuka puasa.

    Sebab, melalui pusat perekonomian di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, warga tidak perlu jauh-jauh menyediakan makanan berbuka puasa tersebut. “Saya mendukung gerakan menumbuhkan perekonomian di sekitar masjid. Termasuk yang dilaksanakan Masjid Nurul Iman Perumahan Taman Widya Asri Kota Serang,” ujar Fadlullah, Sabtu (25/4).

    Ekbis DKM Nurul Iman digagas berdasarkan musyawarah masjid bersama forum RT/RW di lingkungan Perumahan Taman Widya Asri Kota Serang. Kegiatan dilaksanakan oleh Departemen Ekbis dengan prinsip ‘Dari jamaah, oleh jamaah masjid, untuk seluruh warga, baik beragama Islam maupun beragam lain’.

    Melalui gerakan tersebut, Masjid Nurul Iman mendorong kegiatan industri rumah tangga untuk jajanan takjil berbuka puasa. Masjid juga menyediakan stan untuk berjualan di areal masjid. Sebagian berbelanja untuk keluarga sebagian lagi untuk buka puasa bersama di serambi masjid.

    Selain menyiapkan stan untuk makanan berbuka puasa, pengelola juga menyiapkan kebutuhan dasar warga seperti beras minyak goreng gula pasir terigu dan lain-lain. Sebagian kebutuhan pokok itu disuplai oleh Rumah Transaksi Pondok Pesantren FSPP Banten.

    “Keberadaan logistik masjid ini untuk memudahkan warga memenuhi kebutuhan sembako untuk diri dan keluarganya, sekaligus juga untuk keperluan gerakan sedekah,” kata Fadlullah.

    Masjid Nurul Iman juga mendorong warga berwakaf untuk modal usaha gerakan Ekbis DKM Nurul Iman. “Wakaf dikemas dengan sebutan wakaf saham dengan nilai Rp100.000 per lembar,” ucapnya.

    Adapun, kegiatan berbelanja dan buka puasa bersama mengikuti pola physical distancing atau menjaga jarak, memakai masker dan disediakan tempat cuci tangan pakai sabun. Kegiatan transaksi di Areal masjid dimulai pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. (DZH)

  • Ayo Kawal Anggaran Covid-19 Kota Serang, Pendampingan Kejaksaan Telan Setengah Miliar

    Ayo Kawal Anggaran Covid-19 Kota Serang, Pendampingan Kejaksaan Telan Setengah Miliar

    SERANG, BANPOS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang diguyur dana segar oleh Pemkot Serang dalam penanganan Covid-19. Sebab, dalam rincian anggaran percepatan penanganan Covid-19 yang diterima BANPOS, Kejari Serang mendapatkan anggaran pendampingan sebesar Rp500 juta.

    Selain Kejari Serang, diketahui bahwa instansi vertikal lainnya yang menerima anggaran pendampingan yaitu Polres Serang Kota dan Kodim 0602/Serang.

    Dalam data rincian anggaran itu, Pemkot Serang menyediakan anggaran yang berbeda untuk setiap instansi tersebut. Seperti anggaran untuk pendampingan dari Polres Serang Kota sebesar Rp1 miliar.

    Sementara untuk anggaran pendampingan dari Kodim 0602/Serang, pemkot menyediakan anggaran sebesar Rp750 juta. Keseluruhannya masuk dalam pos anggaran prioritas refocusing penanganan kesehatan.

    Pemkot Serang juga terlihat menyerah dalam melakukan penolakan penggunaan Bankeu untuk penanganan Covid-19. Karena dalam rincian anggaran tersebut, Pemkot Serang memasukkan anggaran Bankeu sebesar Rp45 miliar untuk digunakan dalam perpecatan penanganan Covid-19.

    Rinciannya, Pemkot Serang mengalokasikan Bankeu tersebut untuk pengadaan alkes, APD, masker dan disinfektan pada Dinkes serta RSUD Kota Serang. Masing-masing sebesar Rp6,486 miliar dan Rp3,393 miliar.

    Lalu, Pemkot juga menggukana Bankeu pada pos anggaran untuk stimulus untuk 10.238 UMKM serta jaring pengaman sosial (JPS) sebanyak 50 ribu KK. Masing-masing dianggarkan sebesar Rp5,1 miliar dan Rp30 miliar.

    Pada Kamis dan Jumat (23-24/4), BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan, terkait penjelasan penambahan anggaran tersebut melalui sambungan telepon. Namun selama dua hari itu, nomor telepon Wachyu tak dapat dihubungi. (DZH)