Penulis: Panji Romadhon

TNI-POLRI Gelar Baksos Kepada Warga Terdampak Covid- 19

SERANG, BANPOS- TNI dan POLRI yakni Korem 064/MY, Kodim 0602/Serang dan Polres Serang Kota membagikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak Covid- 19 di Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang, Selasa (21/4).

Kapolres Serang Kota, AKBP Edhi Cahyono mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI-POLRI, untuk sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Kegiatan kali ini yakni TNI-POLRI akan memberikan sebanyak 1000 nasi bungkus dan 1000 paket sembako dibagikan sebagi bentuk empati kepada masyarakat yang kurang mamlu dan juga terdampak Virus Korona (Covid- 19) khususnya di Wilayah hukum Polres Serang Kota,” Katanya.

Selain memberikan bantuan, Edhi juga mengintruksikan kepada anggota untuk tetap mengingatkan masyarakat supaya menjaga jarak sosial dan untuk tidak keluar rumah jika tidak penting.

“Saya ingatkan kepada masyarakat untuk tetap disiplin, karena satu-satunya cara untuk memutus penyebaran Covid- 19 adalah masyarakat harus tetap menjaga jarak sosial, memakai masker dan rajin mencuci tangan,” ujarnya.

Niat baik tersebut disambut baik oleh salah satu penerima bantuan yakni Helmi yang berprofesi sebagai penjaga kuburan di Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang yang sangat terbantu dengan bantuan tersebut.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak TNI-POLRI karena sudah memberikan bantuan kepada saya, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT,” pungkasnya. (ZIK)

21 April 2020
MUI Banten Cegah Covid-19 Lewat Literasi

SERANG, BANPOS – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Mereka akan melakukan mencegahan korona melalui gerakan literasi. Sementara, penggalangan bantuan dilakukan FSPP, Dewan Masjid Indonesia dan Laz Harfa.

Hal tersebut terungkap dalam rapat persiapan rencana aksi pencegahan covid-19 dan penanganan dampak virus tersebut, di Gedung MUI Banten, KP3B, Selasa (21/4).

Ketua Gugus Tugas Covid-19 MUI Banten, Fadlullah seusai rapat persiapan pengatakan, pembentukan Gugus Tugas Covid-19 MUI Banten merupakan bagian dari peran MUI dalam mencegah penyebaran virus korona.

Namun, gerakan MUI dalam mencegah penyebaran virus korona lebih banyak soal pemberian pemahaman kepada warga tentang kegiatan keagamaan di saat mewabahnya virus korona.

Itu sebabnya, MUI mendorong ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat atau pihak-pihak lain bersama melakukan gerakan literasi, baik melalui tulisan maupun rekaman video.

Adapun materi yang disampaikan antara lain berisi imbauan keagamaan, pembahasan fatwa MUI terkait covid-19, dan cerita inspiratif masyarakat tentang aktivitas keagamaan yang dilaksanakan di rumah masing-masing.

Materi, kata Fadlullah, bisa juga berkaitan dengan isu-isu terkini, termasuk menangkal berita bohong (hoaks) yang disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Oleh karena itu, kami mendorong para ulama, tokoh masyarakat untuk bersama menuliskan dan menyampaikan imbauan. Apalagi, sekarang ini menjelang bulan Ramadadan. Para ulama bisa menyampaikan bagaimana pelaksanaan tarawih, idul fitri dan Salat Jumat di tengah wabah korona ini,” katanya.

Selain itu, MUI juga akan terus menyebarkan fatwa ulama yang berkaitan dengan covid-19.

“Kami berharap bisa menghimpun dan menyebarkan seratus pesan melalui artikel dan seratus pesan melalui video,” ucapnya.

Terkait dengan bantuan, kata Fadlullah, diserahkan kepada pihak FSPP dan Laz Harfa, baik dalam menghimpun maupun mendistribusikan bantuan, termasuk sasaran penerima bantuan.

Litbang FSPP Banten, Wari Sadeli mengusulkan, agar areal masjid menjadi krisis center penanganan warga terdampak covid-19.

Ia mencontohkan, areal masjid bisa menjadi pusat logistik, sehingga ketika ada masyarakat yang terdampak covid-19 bisa langsung ditangani.

“Selain menghimpun bantuan, kami juga akan mengidentifikasi kondisi masyarakat. Kami khawatir ada masyarakat yang mengalami kelaparan, sebagai dampak dari penyebaran covid-19,” katanya.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DMI Banten, Rasna Dahlan, perwakilan dari Laz Harfa, perwakilan FSPP Banten dan tim Gugus Tugas Covid-19 MUI Banten. Sebelum rapat, Gugus Tugas menerima bantuan 500 masker dari Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Banten. Banten diterima Ketua MUI Banten AM Romly.(RED)

21 April 2020
Dampak Covid-19, Program 1000 Rumah BSRS Ditunda

LEBAK, BANPOS – Dampak adanya wabah virus Covid-19, program 1000 rumah bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS) di Kabupaten Lebak realisasinya ditunda.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Lebak Ahmad Hidayat, Senin (20/4) kepada BANPOS.

Menurutnya, karena bantuan rumah tersebut ada yang bersifat swadaya dari masyarakat penerima bantuan program, kalaupun dipaksakan Ahmad khawatir pelaksanaannya kurang maksimal ditengah ekonomi masyarakat yang kurang baik karena adanya wabah virus Covid-19.

Terlebih kata Ahmad, ada imbauan dari pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan fisik dan fokus pada pencegahan dan penanganan wabah virus Covid-19. Ia meminta para Kepala Desa dan atau Pemerintah Desa untuk tetap bersabar sampai wabah ini berlalu dan kembali normal seperti biasa.

“Mohon bersabar, kita tunggu sampai wabah ini berlalu dan normal seperti biasa,” katanya

Ia menjelaskan, program bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS) ini adalah program Bupati dan Wakil Bupati Lebak. “Ini Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati, program 1000 rumah ini pasti akan terus berjalan, karena ada wabah virus Covid-19 untuk tahun 2020 ini ya terpaksa ditunda,” jelasnya

“Kalaupun dipaksakan ditengah ekonomi masyarakat yang tidak baik, kita khawatir pelaksanaannya tidak akan sekesai karena ada swadaya yang harus ditanggung oleh masyarakat penerima,” imbuhnya

Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Lebak mengaku tidak bisa berbuat banyak setelah mendengar dan menerima surat edaran soal keputusan penghentian sementara kegiatan program dari pemerintah.

“Ya mau bagaimana lagi, kita hanya bisa menunggu dan bersabar hati semoga wabah virus Covid-19 ini segera berlalu agar program bisa realisasi. Kasihan masyarakat,” kata Kepala Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, Rohmat kepada BANPOS melalui sambungan telepon selulernya. (CR-01/PBN)

21 April 2020
Akses Jembatan Galtam Gunung Wangun Memprihatinkan

CIBEBER, BANPOS – Kondisi jalan dan jembatan yang dijuluki warga Jembatan Galtam di Cisaat Desa Gunung Wangun Kecamatan Cibeber dilaporkan sangat memprihatinkan. Padahal itu satu-satunya akses transportasi warga antar desa di kawasan itu.

Salah seorang tokoh warga setempat, Ade Ayi kepada BANPOS mengungkapkan keadaan jalan yang rusak dan terkikis longsoran juga jembatan yang sudah tua mengkhawatirkan para pengguna jalan serta berpotensi rawan bahaya.

“Jembatannya juga memang sudah tidak layak di pakai, rawan longsor fan jembatan rapuh. Sangat menghawatirkan bagi para warga yang melintas, ditambah juga faktor cuaca dan curah hujan di daerah kami emang sangat tinggi tiap hari, itu juga salah satu faktor terjadinya penambahan kerusakan jembatan,” ungkap Ade, Senin (20/4).

Ditambahkannya, keberadaan jalan dan jembatan itu pun penghubung ke beberapa kampung dan desa. Yakni penghubung ke Desa Cikadu, Gunung Wangun dan desa Sirna Galih dan juga ke arah Kaolotan Cipta Gelar.

“Saya sangat prihatin dengan keadaan jalan menuju kampung kami, karena hanya itulah satu-satunya akses jalan menuju perkampungan kami dsn desa lain seperti Cikadu dan Sirna Galih, jadi mohon kepada intansi terkait supaya secepatnya memperbaiki jembatan sebelum menelan korban. Jadi kami mohon pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Lebak segera melakukan perbaikan, sebelum memakan korban jiwa,” jelasnya.

Sementara itu, Kaur Ekbang Desa Gunung Wangun, Iden kepada wartawan mengatakan bahwa dari akhir tahun 2019 pihaknya sudah menyampaikan keadaan dua jembatan tersebut kepada Dinas PUPR Kabupaten Lebak,

“Soal ini sudah kami sampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten, awal Tahun 2020 lalu, pihak PUPR juga sudah turun melakukan peninjauan dan pemeriksaan jembatan tersebut, dan berjanji dalam tahun ini juga akan di anggarkan untuk di lakukan perbaikan,” jelas Iden.

Dikatakannya, kendati sudah dilaporkan ke Dinas PUPR Lebak, tapi menurutnya, sampai saat ini belum dilakukan perbaikan.” Ya sampai saat ini belum ada rencana perbaikan. Mungkin terhambat darurat wabah korona,” katanya.(WDO/PBN)

21 April 2020
Ditinggal Anak, Mengandalkan Pemberian Tetangga

PANDEGLANG, BANPOS – Ditengah pandemik COVID-19, seorang nenek hidup bersama dua orang cucunya di rumah tidak layak huni. Lambatnya bantuan dari Pemerintah membuat nenek Anis hanya mengandalkan uluran tangan dari para tetangganya.

Ketua Rt setempat, Nanang menuturkan bahwa nenek Anis mempunyai dua anak, tapi sampai saat ini tidak tahu keberadaan anaknya tersebut. Sedangkan untuk makan saja sudah susah dan hanya mengandalkan dari belas kasihan para tetangganya.

“Sebenarnya Ma Anis punya anak laki-laki 2 orang, namun sudah lama tidak ada kabar beritanya. Sekarang hanya tinggal dengan cucunya yang masih kecil dan untuk makan serta kebutuhan sehari-hari, para tetangga yang selalu membantu, “katanya kepada Banpos, Senin (20/4).

Nanang juga menambahkan bahwa Nenek Anis yang tinggal di rumah berdinding bilik berlantai tanah seluas 9×6 meter yang tidak jauh dari pusat Perkotaan, janda tua ini mendiami rumahnya yang didirikan pada beberapa tahun silam. Nenek Anis yang memiliki dua anak ini tinggal bersama tiga cucunya.

“Semenjak adanya Korona, Saya sebagai Ketua Rt disini sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya agar rumah Ma Anis mendapatkan bantuan Rehab serta berusaha agar dapat bantuan lain seperti sembako dari Pemerintah, namun sampai sekarang belum ada satu pihak pun yang datang untuk memberikan bantuan, “jelasnya.

Salah satu warga, Yadi berharap agar pihak Pemerintah segera memberikan bantuannya kepada Nenek Anis dan juga cucunya yang memang sangat mengharapkan bantuan tersebut.

“Saya berharap supaya pemerintah ataupun pihak lainnya segera mengirimkan bantuan, baik bantuan sembako maupun bantuan uang karena Ma Anis sangat butuh sekali bantuan itu. Mudah-mudahan saja pemerintah serta para Dermawan bisa mendengarnya dan segera memberikan bantuan, “ucapnya.

Nenek Anis yang memiliki dua anak ini tinggal bersama tiga cucunya. Sementara dua anaknya tidak pernah kunjung pulang ke rumah dan tiga cucunya yang sudah tidak menempuh ilmu pendidikan, karena tidak adanya biaya.(MG-02/PBN)

21 April 2020
Bukan Korona dan Kelaparan, Yuli Disebut Meninggal Karena Serangan Jantung

SERANG, BANPOS – Juru Bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang telah ia himpun, mendiang Yuli yang sempat tidak makan selama dua hari dan hanya minum air galon, meninggal akibat serangan jantung. Bukan terpapar Covid-19 ataupun kelaparan.

“Visum resmi besok akan disampaikan, saya pastikan bukan terkait sama Covid. Bukan karena kelaparan, tapi karena serangan jantung. Yang bersangkutan dapat pertanyaan berat dari orang sekelilingnya,” ujarnya, Senin (20/4) malam.

Hal itu sekaligus membantah pernyataan bahwa mendiang meninggal dunia akibat penanganan pemerintah terkait dampak ekonomi Covid-19 yang lambat.

“Yang bersangkutan sudah menerima bantuan tanggal 18 April sama camat dan lurah untuk melihat langsung keadaannya. Bantuan telah diberikan dan setelah dicek termasuk dalam pendataan JPS. Artinya dalam sisi tanggungjawab pemerintah kami gerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan itu,” ucapnya.

Untuk teknis pemakaman, Hari menuturkan bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini, maka seluruh kegiatan pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Semua mengikuti protokol Covid-19 (dalam pemakaman) untuk antisipasi (penyebaran),” terangnya.

Sementara berdasarkan pernyataan dari salah satu tetangga yang tak mau disebutkan namanya, menuturkan bahwa mendiang meninggal dunia tatkala sedang membungkus sembako di rumahnya.

“Tiba-tiba dia terjatuh. Sekitar beberapa menit tidak kunjung sadarkan diri lalu dibawa ke Puskesmas Singandaru. Ternyata sudah meninggal dunia,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Yuli, warga Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang yang sempat diberitakan tidak makan dua hari dan hanya minum air galon, meninggal dunia pada Senin (20/4) pada pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan pesan berantai yang beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp, dikabarkan bahwa mendiang meninggal dunia akibat lambatnya penanganan dampak ekonomi Covid-19.

“Innalillahi wa innailahi roojiun. Telah meninggal dunia ibu Yuli, warga Lontar Kota Serang, Banten hari ini jam 15.00. Ibu Yuli viral menahan lapar tidak makan, cuma minum air galon selama dua hari dampak penanganan Covid-19 yang lambat. Semoga husnul khotimah. Amiin,” tulis pesan berantai yang diterima BANPOS.

Camat Serang, Tb. Yassin, membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, mendiang dinyatakan meninggal pada pukul 15.00 WIB. Ia mendapatkan laporan tersebut dari Lurah Lontarbaru melalui pesan WhatsApp.

“Infonya saya dari pak lurah (Lontarbaru) melalui telepon bahwa bu Yuli telah meninggal dunia. Saya sekitar 16.30 datang takziyah ke rumah almarhumah,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. (DZH)

20 April 2020
Innalillahi. Sempat Tahan Lapar Dua Hari, Yuli Hembuskan Nafas Terakhir

SERANG, BANPOS – Yuli, warga Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang yang sempat diberitakan tidak makan dua hari dan hanya minum air galon, meninggal dunia pada Senin (20/4) pada pukul 15.00 WIB. Kabar tersebut diketahui setelah adanya pesan berantai yang beredar di media perpesanan WhatsApp.

“Innalillahi wa innailahi roojiun. Telah meninggal dunia ibu Yuli, warga Lontar Kota Serang, Banten hari ini jam 15.00. Ibu Yuli viral menahan lapar tidak makan, cuma minum air galon selama dua hari dampak penanganan Covid-19 yang lambat. Semoga husnul khotimah. Amiin,” tulis pesan berantai yang diterima BANPOS.

Camat Serang, Tb. Yassin, membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, mendiang dinyatakan meninggal pada pukul 15.00 WIB. Ia mendapatkan laporan tersebut dari Lurah Lontarbaru melalui pesan WhatsApp.

“Infonya saya dari pak lurah (Lontarbaru) melalui telepon bahwa bu Yuli telah meninggal dunia. Saya sekitar 16.30 datang takziyah ke rumah almarhumah,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Ia mengaku tidak tahu penyebab meinggalnya mendiang Yuli. Namun yang ia ketahui, mendiang dinyatakan meninggal pada saat dibawa menuju Puskesmas Singandaru.

BACA JUGA Warga Kelaparan di Rumah, Istri Wakil Walikota Malah Berbagi Makanan di Jalan

“Saya kurang tahu itu karena apa-apanya meninggal dunia. Yang saya tahu itu ketika almarhum sedang dibawa ke Puskesmas Singandaru, sebelum sampai sudah tidak ada nyawa (meninggal dunia),” terangnya.

Menurut Yassin, pada saat dirinya mendatangi kediaman mendiang Yuli pada Minggu (19/4), Yuli terlihat dalam kondisi segar bugar. Yassin mengaku, tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa mendiang sedang menderita suatu penyakit.

“Segar kok kondisinya. Sempat berbicara dengan saya juga. Sempat foto-foto dan berbicara. Jadi memang ketika mendengar bahwa hari ini beliau meninggal, saya cukup kaget. Cuma mungkin itu cara Allah untuk memberikan jalan yang terbaik,” tandasnya. (DZH)

20 April 2020
Warga Kelaparan di Rumah, Istri Wakil Walikota Malah Berbagi Makanan di Jalan

SERANG, BANPOS – Istri dari Wakil Walikota Serang, Ana Subadri, membagikan nasi kotak kepada masyarakat Kota Serang. Namun, pembagian nasi tersebut dilakukan secara acak. Sebab, sasaran yang dibagikannya sebatas mereka yang ada di jalan raya saja.

Padahal, beberapa waktu yang lalu diberitakan bahwa terdapat satu keluarga yang menahan lapar hingga dua hari, karena tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Sehingga untuk menahan laparnya, mereka memaksakan diri untuk hanya minum air galon saja.

Ana Subadri mengatakan, kegiatan yang dilakukannya merupakan kegiatan pribadi. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan yang pertama kali sekaligus memetakan daerah mana yang membutuhkan.

“Memang ini kegiatan pribadi saya, dan saya juga ingin tahu rute mana saja banyak orang yang membutuhkan. Saya juga sambil menelusur jalan agar tahu dimana saja tempat yang biasa banyak orang yang butuh,” ujarnya, Senin (20/4).

Sekitar 200 nasi kotak yang dibagikan oleh istri orang nomor dua di Kota Serang ini dan dibantu oleh beberapa orang tim. Pembagiannya pun dilakukan mulai dari Alun-alun Kota Serang, Pasar Lama, Lopang hingga ke Pasar Rau.

“Baru 200 untuk pertama kalinya, mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi dan lebih rutin lagi. Kami juga kadang bareng dengan Pokja PKK Kota Serang,” katanya.

Saat ditanya mengapa bantuan tidak disalurkan langsung ke rumah warga yang sangat membutuhkan, Ana mengaku kondisi saat ini sedang kurang kondusif.

“Mungkin juga nanti akan ada seperti door to door, karena kan kondisi saat ini yang sedang kurang kondusif. Tentu saya pun inginnya seperti itu,” terangnya.

Sebelumnya, diketahui bahwa keluarga Yuli dan suaminya yang sehari-hari sebagai buruh serabutan, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk makan.

Untuk menahan rasa laparnya, ia bersama keluarganya hanya minum air galon isi ulang.

“Cuma bisa minum air galon isi ulang, anak-anak bilang lapar juga hanya minum air saja,” kata Yuli.

Ia mengaku sempat meminta bantuan sembako kepada ketua RT setempat. Namun, ketua RT mengatakan bila bantuan belum diterima dari Pemkot Serang.

“Sudah coba datang, katanya tidak bisa dapat bantuan,” tandasnya. (DZH)

20 April 2020
Untirta Minta Mahasiswa Survive Dengan Kebijakan Yang Ada

SERANG, BANPOS – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Banten, menerima surat dari Dirjendikti Kemendikbud RI terkait bantuan sarana pembelajaran daring kepada mahasiswa.

Dalam surat yang ditekan oleh Plt. Direktur Jendral Dikti, Nizam, menuliskan bahwa untuk membuat mahasiswa fokus penerapan proses pembelajaran daring, maka PTN dapat memberikan bantuan berupa pulsa kepada mahasiswa dengan sumber dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Adapun jumlah nominal bantuan pulsa yang diberikan kepada mahasiswa, disesuaikan dengan kebijakan setiap PTN. Selanjutnya, PTN harus membuat petunjuk teknis pelaksanaan bantuan dan membuat laporan pertanggung jawaban.

“Berkenaan hal tersebut di atas, pelaksanaan bantuan agar dapat dilaksanakan secara transparan serta memperhatikan pertanggungjawaban keuangan APBN sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akuntabel,” tulis Nizam.

Sebagai tindak lanjut, Untirta mengeluarkan surat Keputusan Rektor nomor : 217/UN43/KPT.KM.01.01/2020 tentang pemberian subsidi pulsa kepada mahasiswa aktif dalam pembelajaran daring di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.

Dalam surat itu, diputuskan bahwa Untirta siap memberikan subsidi kuota internet bagi mahasiswa aktif semester II hingga semester VIII sebesar Rp50 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan. Pemberian subsidi tersebut berbentuk pemotongan besaran UKT pada semester ganjil nanti.

Namun ternyata, kebijakan subsidi tersebut tidak disambut baik oleh mahasiswa. Mereka beranggapan, nominal Rp50 ribu per bulan tersebut tidak sebanding dengan UKT yang mereka bayarkan dan tidak dapat menutup biaya kuota internet dalam melaksanakan perkuliahan daring.

Humas Untirta, Veronica Dian, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa banyak mahasiswa yang mengeluh terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh rektorat. Namun ia mengaku tidak bisa berbuat banyak, dan meminta mahasiswa agar ‘survive’ dengan kebijakan tersebut.

“Saya kira kita juga harus survive yah dengan kebijakan itu. Saya searching di beberapa PTN Badan Layanan Umum (BLU) memang hampir sama kebijakannya. Jangan samakan dengan PTN Badan Hukum (BH),” ujarnya saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp.

Menurutnya, sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan, sudah pasti para pimpinan Untirta, khususnya Wakil Rektor II Kurnia Nugraha serta bagian keuangan dan perencanaan, telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang berkaitan.

Untuk keinginan mahasiswa terkait penyesuaian besaran UKT, Dian mengatakan untuk lebih detailnya dapat bertanya kepada Wakil Rektor II serta bagian keuangan dan perencanaan. Sebab sampai saat ini, pertanyaan para mahasiswa yang disampaikan kepada Kurnia tak kunjung dibalas.

“Saya WhatsApp dan telpon gak dibalas-balas oleh beliau. Sehubung dengan kebijakan Work From Home, jadi jarang tatap muka. Hanya bisa komunikasi lewat handphone. Baru-baru ini balas (pesan) namun tidak menjawab yang dipertanyakan oleh mahasiswa. Jadi mungkin lebih baik ketemu langsung, syukur-syukur bisa dijawab,” terangnya.

40 persen masyarakat Banten terpukul ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, sebanyak 40 persen masyarakat Banten secara ekonomi tergerus akibat Covid-19. Dibutuhkan sedikitnya Rp2,1 triliun per bulan untuk membantu mereka.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Banten, Adi Wiryana. Ia mengungkapkan, angka 40 persen warga Banten yang terdampak Covid-19 tersebut, masuk kedalam kategori berpenghasilan rendah.

“Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pihak BPS Banten. Sebenarnya hitungan kita lebih, ada 40 persen penduduk berpenghasilan rendah. Hitung-hitungan kita sekitar Rp 2,1 triliun per bulan,” katanya, Rabu (15/4).

Mahasiswa yang juga demisioner Ketua BEM FKIP Untirta, Ahmad Fauzan, mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh BPS Banten seharusnya dapat menjadi landasan utama Untirta, dalam melakukan penyesuaian besaran UKT.

“Data yang dibeberkan oleh BPS Banten membuktikan bahwa Covid-19 ini sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Padahal kita ketahui, Banten saat ini masih belum mengambil langkah yang lebih jauh seperti di beberapa provinsi lainnya,” ucap Fauzan.

Fauzan menegaskan, pandemi yang terjadi saat ini bisa menjadi langkah awal Untirta untuk mulai terbuka dengan masyarakat, khususnya mahasiswa Untirta, berkaitan dengan anggaran yang selama ini dikelola oleh mereka.

“Saat ini kita bisa sama-sama cari solusi, kira-kira biaya apa yang bisa diefisienkan oleh Untirta agar penyesuaian besaran UKT pada semester depan dapat dilakukan. Beban apa yang seharusnya dapat dikesampingkan oleh Untirta agar dapat mensubsidi mahasiswa demi kelancaran perkuliahan daring,” terangnya.

Namun jika Untirta tetap pada pendirian untuk tidak terbuka dan mengambil kebijakan sendiri, ia mengaku jangan salahkan mahasiswa apabila mereka ‘mogok’ untuk membayar UKT di semester depan.

“Kita menunggu kebijakan Untirta yang bijaksana. Kalau Untirta merasa bodo amat dengan kondisi mahasiswanya, yah bisa-bisa mahasiswanya juga merasa bodo amat dengan kampus ini. Mari kita diskusikan, solusi terbaik seperti apa yang bisa dilakukan,” ucapnya.

“Tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang pro mahasiswa. Kali ini harus benar-benar dikeluarkan kebijakan yang dapat meringankan mahasiswa,” tandasnya.(DZH)

20 April 2020
PPDI Sebut Pendaftaran Kartu Prakerja Tidak Ramah Disabilitas

SERANG, BANPOS – Proses pendaftaran kartu Prakerja dikritisi oleh DPC Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Serang. Hal ini lantaran dalam proses pendaftaran tersebut dinilai masih belum ramah disabilitas.

Ketua DPC PPDI Kota Serang, Teguh Sulistyabadi, mengatakan bahwa banyak dari penyandang disabilitas di Kota Serang yang ikut dalam program pemerintah pusat tersebut. Namun, berbagai keluhan muncul dalam proses pendaftarannya.

“Banyak masukan dari penyandang disabilitas yang saya terima. Mereka menilai bahwa pendaftaran kartu Prakerja secara daring tidak ramah disabilitas,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANPOS, Minggu (19/4).

Menurutnya, pendaftaran daring kartu Prakerja sangat sulit dilakukan oleh para penyandang tunanetra. Sebab, situs pendaftaran tersebut tidak dapat diakses oleh gawai yang menggunakan aplikasi Talk Back, aplikasi khusus tunanetra.

“Sehingga mereka juga kesulitan dalam mengisi formulir yang ada. Selain itu, dalam profil Sisnaker juga tidak mencantumkan kategori ragam disabilitas. Sehingga, data penyandang disabilitas akan tercampur dengan pendaftar pada umumnya (non disabilitas),” terangnya.

Dengan tercampurnya data penyandang disabilitas dengan pendaftar pada umumnya, ia mengaku hal itu tidak adil. Sebab menurut Teguh, jika memang kartu Prakerja itu menggunakan sistem seleksi, maka penyandang disabilitas harus berkompetisi dengan penyandang non-disabilitas lainnya.

“Karena berdasarkan UU nomor 8 tahun 2016,pasal 53, diatur yang namanya kuota disabilitas. Untuk perusahaan swasta, wajib menyediakan satu persen kuota disabilitas. Sedangkan untuk pemerintah, hingga BUMN dan BUMD wajib menyediakan dua persen kuota disabilitas,” tandasnya. (DZH)

19 April 2020