Penulis: Panji Romadhon

Revisi RTRW Kepentingan Siapa?

SERANG, BANPOS – Isu tentang sulitnya berinvestasi di Indonesia, khususnya di Banten, hangat diperbincangkan. Dinyatakan oleh beberapa pejabat publik, permasalahan sulitnya untuk investor masuk, salah satunya disebabkan oleh tidak ramahnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dimiliki masing-masing kabupaten dan kota di Banten.

Perubahan RTRW kabupaten/ kota di Banten terlihat cukup ‘ekstrim.’ Seperti Revisi RTRW Cilegon, dimana saat ini, enam dari delapan kecamatan sudah dijadikan kawasan industri. Begitupun dengan perubahan RTRW Pandeglang, karpet merah bagi industri menengah sudah ada di seluruh kecamatan, dan untuk industri besar diberikan lokasi di lima kecamatan.

Alasan RTRW yang tidak ramah investor sehingga menyebabkan munculnya revisi RTRW diakui oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita.

“Karena RTRW versi lama mempersempit ruang gerak investor untuk berusaha. Secara otomatis, jika iklim investasi suatu daerah tidak tumbuh maka akan berdampak terhadap PAD, terutama dari penerimaan pajak dan retribusi,” jelas Irna kepada BANPOS.

Untuk memberikan kemudahan terhadap investor tersebut, fokus utama dalam revisi RTRW adalah adanya perubahan untuk peruntukan lahan. Sehingga, RTRW Pandeglang yang awalnya berorientasi terhadap agraria, diharapkan dapat menunjang juga untuk kehadiran industri skala besar.

“Peruntukan lahan dan zonasi pada RTRW yang baru lebih bersahabat dengan iklim investasi,” ungkapnya.

Menurut Irna, revisi RTRW ini juga sudah memasukkan partisipasi dari masyarakat. Selain itu, revisi RTRW juga tidak sertamerta merusak kelestarian lingkungan, karena pada aspek teknis, investasi yang dikembangkan harus ramah lingkungan.

“Tentu saja, tokoh masyarakat dilibatkan dalam penyusunan RTRW tersebut, apalagi Pandeglang juga kaya dengan kearifan lokal, penyusunan revisi RTRW juga memperkecil benturan antara investor dengan masyarakat,” klaimnya.

Berbeda dengan Pandeglang yang merubah orientasi. Kota Cilegon malah semakin mengukuhkan dirinya sebagai Kota Industri dengan adanya perubahan besar-besaran untuk porsi industri, khususnya industri kimia di Kota Cilegon. Diklaim, akibat adanya Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga terjadi perubahan RTRW mencapai 45 persen dari yang lama.

“PSN Indonesia Power contohnya, tadinya 15 sampai 20 hektare, tapi disposal hampir 120 hektare. Ada perubahan lebih dari 20 persen, dari pada melanggar aturan kita sesuaikan RTRW-nya,” ujar Walikota Cilegon Edi Ariadi.

Selain itu, terdapat juga rencana perluasan sejumlah industri besar yang telah ada saat ini seperti PT Chandra Asri Petrochemical (CAP), PT Asahimas Chemical (ASC), dan PT Indonesia Power.

Untuk dua kecamatan, yaitu Purwakarta dan Cibeber, penetapan area industri karena pemerintah mempunyai rencana pengembangan di kecamatan tersebut. Di Purwakarta, Pemkot Cilegon mempunyai konsep Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seiring dengan dibangunnya Jalan Lingkar Utara (JLU) yang melintasi kecamatan tersebut.

Kata Edi, pemerintah telah mengonsep wilayah di tepi kiri-kanan jalan akan diperuntukkan bagi industri. “Koridornya ada untuk properti, industri padat karya. Nanti koridor JLU enggak asal, kaya JLS (Jalan Lingkar Selatan), ditata, kiri kanannya menjadi apa,” tutur Edi.

Sedangkan Cibeber, disiapkan untuk menghadapi pengembangan industri di Kabupaten Serang oleh PT Jababeka, sebuah perusahaan pengembangan kawasan industri. “Jababeka itu buat industrinya Serang, pasti kita kena imbas, kita harus punya perkiraan kedepan dong,” ujar Edi.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saefudin menyatakan, revisi RTRW di Kota Serang merupakan langkah desentralisasi kegiatan ekonomi di Kota Serang, dengan memetakan wilayah-wilayah yang sesuai dan cocok dengan calon-calon investor.

“Saat ini memfokuskan pada pembentukan kawasan industri, meskipun dari RTRW yang lama pun sebenarnya ada juga. Hanya ini memperjelas bahwa Kasemen dan Walantaka itu kawasan industri. Kalau dilihat juga dalam RTRW ini akan lebih banyak perumahan karena pertumbuhan penduduk,” terangnya.

Dengan adanya desentralisasi kegiatan ekonomi tersebut, Nanang berharap terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi di setiap kecamatan, bukan hanya di Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya saja.

“Salah satu penghambat pemerataan ekonomi itu adalah karena fokus kegiatan ekonomi hanya pada dua kecamatan, yakni Cipocok dan Serang. Sementara kecamatan lainnya terkesan stagnan. Maka dari itu, dalam revisi RTRW ini kami akan coba lebih gradual. Sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi merata di seluruh kecamatan,” ujarnya.

Mengenai aspek lingkungan dalam revisi RTRW, Nanang tidak menjawab secara mendetail mengenai teknisnya. Namun menurutnya, dalam revisi ini tetap mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) dan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Untuk keterlibatan publik dalam penyusunan revisi RTRW, Nanang mengatakan sudah dilakukan sejak jauh hari. Baik akademisi maupun masyarakat umum, ikut dilibatkan dalam penyusunannya.

“Ini sudah kami lakukan uji publik, bahkan sebelum saya menjabat sebagai kepala Bappeda. Jadi semuanya kami paparkan, semua stakeholder kami libatkan dalam penyusunan RTRW ini,” jelasnya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang, Syamsuddin mengungkapkan bahwa dalam revisi RTRW Kabupaten Serang jelas berpengaruh terhadap investasi. Ada kemungkinan menurun, dan juga peluang untuk meningkat.

“Ada beberapa daerah yang tadinya zona hijau dan zona merah itu berubah. Contohnya di perbatasan Mancak yang merupakan perkebunan, dengan Cilegon yang tadinya perumahan. Setelah adanya revisi RTRW ini harus menyesuaikan, antara Cilegon dan Serang ini supaya berkesinambungan perubahannya sebagai perkebunan dan disesuaikan,” tuturnya.

Kata dia, ada yang tadinya industri jadi lahan hijau. Hal itu sudah dikaji sedemikian rupa oleh pemerintah. “Berbicara investor di Kabupaten Serang, bukan soal berapa. Tapi kami melihat target investasi,” ujarnya.(MUF/DHE/DZH/LUK/PBN)

2 Maret 2020
Rosmila Serap Aspirasi Masyarakat Dengan Berbaur

POLITISI perempuan asal partai NasDem, Rosmila Sari, memiliki hobi yang tidak biasa. Hobi tersebut yakni berbaur langsung dengan masyarakat di lapangan. Terlebih saat ini dirinya menjadi anggota Komisi II yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Rosmila mengatakan, dengan masuknya ia sebagai anggota Komisi II, maka dirinya menjadi memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk dapat berbaur dengan konstituennya di lapangan. Sebab dirinya lebih fokus pada pelayanan dasar masyarakat.

“Saya saat ini ditempatkan pada Komisi II. Dimana pada Komisi II ini saya membidangi pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Sehingga saya bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya kepada BANPOS.

Anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kasemen ini mengatakan, dirinya bukanlah seorang pejabat yang harus mendapatkan perlakuan khusus, apalagi dari masyarakat. Sebab, menjabatnya ia di DPRD merupakan hasil kepercayaan masyarakat.

“Saya bukanlah apa-apa jika tidak didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya ini bukanlah pejabat, melainkan masyarakat yang diamanatkan agar dapat menyalurkan aspirasi mereka yang menitipkan amanah,” terangnya.

Ia pun mengucapkan banyak terimakasih kepada para konstituennya yang telah mempercayakan amanat kepada dirinya. Rosmila menegaskan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga dapat mewujudkan Kota Serang yang lebih baik.

“Semoga saya dan teman-teman anggota dewan lainnya bisa memberikan kontribusi positif bagi Kota Serang yang kita cintai, agar dapat menjadi lebih baik,” tandasnya. (DZH)

2 Maret 2020
Ramlan Mendorong Pengelolaan Aset Maksimal

PENGELOLAAN aset di Kota Serang diharapkan dapat lebih maksimal. Hal ini selain agar Kota Serang dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik lagi.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III pada DPRD Kota Serang, Ramlan Junaidi. Politisi asal partai Demokrat ini mengatakan, pengelolaan aset yang baik tentu dapat mempengaruhi PAD Kota Serang.

“Misalkan bagaimana pengelolaan pasar induk Rau yang masih belum baik. Padahal, kalau pasar tersebut dikelola dengan benar, Kota Serang dapat melejitkan PAD yang saat ini masih sangat minim,” ujarnya kepada BANPOS.

Ia juga mengatakan, selain meningkatkan PAD, pengelolaan aset yang baik tentu dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti pelayanan terhadap pendidikan dan kesehatan, yang merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat.

“Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat heboh banyaknya Puskesmas Pembantu (Pustu) yang terbengkalai. Padahal Pustu ini kan untuk akses kesehatan masyarakat. Selain itu juga agar sekolah harus lebih bagus kondisinya,” terangnya.

Ramlan berharap, hal ini dapat benar-benar diperhatikan oleh Pemkot Serang. Karena menurutnya, keberadaan pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

“Dengan meningkatnya PAD Kota Serang, mudahnya akses kesehatan dan baiknya infrastuktur pendidikan, maka Kota Serang saya yakin dapat menjadi kota yang maju dan menyejahterakan masyarakat dalam waktu dekat ini,” tandasnya. (DZH)

2 Maret 2020
2 Warga di Indonesia Positif Corona

JAKARTA, BANPOS – Dilansir dari RMCO.ID, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Menurut Jokowi, dua WNI itu tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.

Warga Jepang itu terdeteksi mengidap virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia.

Tim Kemenkes pun melakukan penelusuran, di Indonesia, orang Jepang ini menemui siapa. “Ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun,” beber Jokowi di Istana Negara, Senin (2/3).

“Dicek dan tadi pagi saya dapat laporan dari Pak Menkes bahwa ibu ini dan putrinya positif corona,” imbuh Presiden. Namun, Jokowi belum mau mengungkapkan ibu dan anak itu berada di daerah mana. Ia hanya memastikan keduanya di Indonesia.

Kendati sudah ada kasus Corona di Indonesia, Jokowi memastikan pemerintah sudah sangat siap menghadapinya. “Pemerintah dari awal sudah siap. Kami punya rumah sakit, peralatan, dan SOP yang standarnya sama dengan standar internasional yang ada,” ungkap Jokowi.

Lebih dari 100 rumah sakit disiapkan. “Kita juga miliki anggaran dan sudah diprioritaskan. Karena kalau tidak serius, ini sangat berbahaya karena penyakit ini perlu kita waspadai,” tandasnya. [OKT]

Sumber

2 Maret 2020
Lia Mahdalia Perjuangkan Ekonomi Kerakyatan Untuk Kesejahteraan

EKONOMI kerakyatan merupakan salah satu langkah menyejahterakan masyarakat. Karena, dengan konsep ekonomi kerakyatan, masyarakat menjadi subjek dan pusat ekonomi.

Demikian disampaikan oleh anggota Komisi III pada DPRD Kota Serang, Lia Mahdalia. Politisi perempuan asal partai Gerindra ini mengatakan, rakyat jangan hanya menjadi objek ekonomi saja, melainkan menjadi subjek.

“Karena kalau hanya menjadi objek, masyarakat hanya menjadi penonton saja. Padahal, masyarakat juga harus terlibat dalam segala lini sektor ekonomi,” ujarnya kepada BANPOS.

Ia mengatakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu ekonomi kerakyatan yang saat ini sedang digembar gemborkan oleh pemerintah. Menurutnya, hal tersebut sangatlah tepat.

“UMKM itu yah seperti mereka yang jualan bakso, mereka yang berjualan di warung-warung kecil. Ini kan rakyat yang menjadi pelaku utamanya, rakyat yang menjadi sentral ekonomi,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar Pemkot Serang dapat mendukung penuh keberadaan UMKM di Kota Serang. Sehingga, kesejahteraan dapat benar-benar terwujud.

“Pemkot harus betul-betul mendorong agar UMKM itu dapat berkembang dengan maksimal di Kota Serang. Jangan dipersulit masyarakat yang ingin berwirausaha, mudahkan tanpa harus melanggar aturan,” tandasnya. (DZH)

2 Maret 2020
Biayai Pembangunan Kota Serang, Pemkot-DPRD Sepakat Ngutang

SERANG, BANPOS – Guna mempercepat pembangunan, Pemkot dan DPRD Kota Serang mewacanakan untuk melakukan pinjaman dana kepada salah satu bank. Peminjaman tersebut dilakukan karena APBD Kota Serang saat ini tidak mampu menopang pembangunan yang lebih meluas dan merata.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi. Ia menuturkan bahwa nilai APBD Kota Serang saat ini jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, pihaknya dan Pemkot Serang akan melakukan pinjaman daerah. Sementara untuk bank yang akan diajukan pinjaman, diserahkan kepada internal Pemkot Serang.

“Untuk percepatan pembangunan, pasti akan mengarah ke anggaran. Maka, kami akan melakukan pinjaman daerah, karena anggaran atau APBD yang kami punya sangat kecil dan minim. Terkait mekanisme peminjaman, itu nanti dengan bank yang ditunjuk oleh pemerintah, dan bukan ranahnya saya,” ujarnya di kantor DPUPR Kota Serang, Kamis (27/2).

Selain pinjaman, DPRD bersama dengan Pemkot Serang juga akan meminta kepada Pemprov Banten untuk menambah besaran bantuan keuangan (Bankeu). Oleh karena itu ia meminta agar OPD di lingkungan Pemkot Serang agar segera membuat program prioritas.

“Saat ini sedang kami persiapkan dan pemkot akan melakukan rapat internal dengan para pimpinan OPDnya, apa saja yang akan menjadi program prioritas untuk dijadikan bahan pengajuan banprov,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk mempercepat pembangunan serta membantu program-program yang ada pada OPD. Pinjaman tersebut akan diprioritaskan bagi dua OPD, yakni Dinas PUPR dan Dinas PRKP.

“Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD tadi, untuk menunjang anggaran kami akan mencoba untuk melakukan pinjaman daerah. Dan dua OPD ini merupakan yang paling banyak program pembangunannya. Maka, kami utamakan dulu untuk dua OPD tersebut,” tuturnya.

Ia mencontohkan, Dinas PRKP membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan dan penataan kota, mulai dari jalan lingkungan hingga Alun-Alun Kota Serang. Kemudian, Dinas PUPR yang harus melakukan peningkatan jalan serta pemeliharaan jalan poros yang ada di Kota Serang.

“Tentu hal tersebut membutuhkan cukup banyak anggaran dan tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja. Maka pinjaman daerah ini merupakan salah satu solusi bagi pembangunan di Kota Serang,” terangnya.

Sementara, Kepala DPUPR Kota Serang, M Ridwan, menjelaskan bahwa anggaran yang didapat oleh pihaknya cukup terbatas dan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Pasalnya, untuk membangun satu kilometer saja dibutuhkan anggaran Rp1 miliar.

“Seperti anggaran pemeliharaan jalan saja, tahun ini kami hanya dianggarkan sebesar Rp5 miliar. Sementara, idealnya lebih dari itu, jadi satu kilometer jalan itu membutuhkan sekitar Rp1 miliar,” tandasnya. (DZH)

29 Februari 2020
Salah Paham Berujung Penganiayaan dan Perusakan Rumah

SERANG, BANPOS – Diduga akibat kesalahpahaman, terjadi perusakan dan penganiayaan kepada warga Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang tadi malam, Jumat (28/2).

Menurut saksi mata, diperkirakan sebanyak 20 orang yang melakukan tindakan tersebut, hingga mengakibatkan kerusakan benda dan luka-luka.

“Dari ciri-cirinya seperti orang mabuk,” jelas salah seorang keluarga korban, Udi Setiawan, Sabtu (29/2).

Ia memaparkan, kejadian ini diduga akibat kesalahpahaman pada saat anak korban sedang berkendara di jalan gedung Sidomas.

Akibat dari tindakan tak terpuji tersebut, tercatat ada 7 korban luka, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Keluarga korban menyatakan sudah melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Kramatwatu tadi malam.

“Tapi hingga pagi ini, belum terlihat ada tindak lanjutnya,” ujar Udi.(PBN)

29 Februari 2020
Mapolsek Bayah Gelar Pisah Sambut Kapolsek

BAYAH, BANPOS – Jajaran Mapolsek Bayah menggelar acara lepas sambut dari Kapolsek lama AKP Tatang Warsita kepada Kapolsek baru AKP Yogi Roozandi bertempat di terminal Bayah.

Hadir dalam acara tersebut, Camat Bayah Suyanto, Danramil Kapten A Rosyi, Danki Mako Brimob panggarangan Iptu Sukarman, Ketua MUI KH Khaelani, para Kepala Desa se-Kecamatan Bayah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LSM, wartawan, jajaran santri dan sejumlah OKP setempat, Kamis malam (27/2).

Dalam sambutannya, Camat Bayah Suyanto mengatakan, AKP Tatang Warsita telah bertugas di Kecamatan Bayah sekitar 1 tahun 7 bulan, namun banyak kesan dan terobosan yang sudah dilakukannya.

“Alhamdulillah, selama beliau menjabat banyak meluangkan waktunya bersama masyarakat khususnya warga Bayah,” katanya.

Pihaknya pun mengucapkan terima kasih atas pengabdian kapolsek lama dan mengucapkan selamat datang kepada AKP Yogi Roozandi sebagai Kapolsek baru.

Ketua MUI Bayah, Khatami juga mengucapkan terima kasih kepada AKP Tatang Warsita yang selama 19 bulan menciptakan iklim kondusif di Bayah. Menurutnya, semoga kedekatan jajaran jepilisian dengan masyarakat tetap dipelihara sehingga Bayah tetap aman dan kondusif,

“Terima kasih kepada pak Tatang Warsita yang telah mengabdikan tugas di Bayah. Semoga ke depan jajaran kepolisian selalu dekat dengan masyarakat agar iklim kondusif tetap terpelihara,” ujarnya.

Di tempat yang sama, perwakilan Kepala Desa di Bayah, Ridwan mengharapkan, kedatangan AKP Yogi Roozandi selaku Kapolsek baru di Bayah terus mengedepakan pelayanan, kenyamanan dalam menjaga Kamtibmas.

“Semoga Kapolsek baru tetap sedia memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap masyarakat dan kamtibmas di wilayah hukum Bayah tetap terjaga,” harapnya. (WDO/PBN)

29 Februari 2020
Istighosah untuk Penolakan Proyek Geothermal Padarincang

PADARINCANG, BANPOS – Ratusan masyarakat dan para santri kembali menggelar Istighosah penolakan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Geothermal, di Gunung Prakasak kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, Jumat (28/2).

Karena membludaknya massa yang mengikuti istighosah yang digelar di pinggir Kampung Nengger, Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, sempat membuat kemacetan jalur arus lalu lintas yang dari dan menuju Serang –Cinangka.

Salah satu Tokoh Perempuan Padarincang, Umi Eha dalam orasinya mengatakan, istighosah dilakukan untuk kehancuran geothermal dan merupakan upaya untuk menjaga kelestarian alam Padarincang. Sebab, pihaknya tidak menginginkan siapapun merusak tanah kelahirannya.

“Kami mengadakan istigosah yang dilakukan di pinggir jalan ini, piken kehancuran geothermal (untuk kehancuran geothermal-red). Kita harus menjaga kelestarian alam kita, jangan sampai ada satu orang pun merusak tanah kelahiran kita,” ujarnya dengan lantang.

Jika ada yang ingin merusak dan menghancurkan alam disini, kata Umi Eha, harus dilawan dan dihancurkan. Ia menegaskan akan melawan hingga titik darah penghabisan.

“Siapa saja yang akan menghancurkan alam kita, kita tidak akan tinggal diam! Kita akan terus melawan sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, salah satu santri dari Padarincang yang mengikuti Istighosah, Khois juga mengecam adanya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) yang dianggap akan menimbulkan banyak menimbulkan permasalahan untuk daerahnya.

“Kita jangan sampai diam, dan jangan sampai kita terusik dalam belajar. Kita sebagai santri Padarincang, dan jangan sampai pula kita terganggu dalam tidur kita, semoga ALLAH SWT mencabut nyawa orang-orang yang mau menghancurkan alam kita.” tandasnya. (MUF/PBN)

29 Februari 2020
Kerawanan Pilkada Pandeglang, Hubungan Keluarga Panwaslu Hingga Pemilih Ganda

PANDEGLANG, BANPOS – Pilkada Pandeglang dianggap memiliki beberapa kerawanan. Mulai dari adanya hubungan keluarga anggota Panwaslu dengan Bawaslu maupun Parpol, hingga permasalahan masih terdapatnya pemilih ganda.

Sikap integritas penyelenggara pemilu dianggap menjadi tolak ukur dalam mendongkrak partisipasi pemilih.

Salah satu bentuk menjaga profesionalisme komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menjalankan proses demokrasi adalah tidak merekrut keluarga untuk menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Hal itu dinilai dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. Meski tidak melanggar hukum, namun problem itu menjadi trigger lunturnya sikap integritas dan profesional penyelenggara.

“Ada catatan panwaslu yang berafiliasi dengan parpol. Ada ikatan keluarga dari PPK. Memang ini tidak diatur, tapi kan soal lain tentang etika,” kata pegiat JRDP Iksan dalam dialog Pilkada, Jumat, (28/2).

Menurutnya, irisan kepentingan antara penyelenggara dan pengawas Pemilu dalam memanfaatkan momentum. Apalagi, honor Ad Hoc saat ini telah dinaikan. Artinya, hal ini harus memicu kinerja dengan sikap yang profesional.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti soal sistem Sidali yang menjadi problem pada saat penginputan hasil suara di tingkat Kecamatan. Catatan ini harus disikapi dengan serius oleh penyelenggara demi keberlangsungan demokrasi.

“Ini catatan yang tidak sederhana, bagaimana menjaga netral dan berintegritas. Kalau ingin partisipasi tinggi artinya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara harus teruji,” terangnya.

Ditempat yang sama, Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang Ahmad Munawar menuturkan, persiapan penyelenggara dalam menghadapi pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah diyakini siap.

Sebab bagaimanapun, pelaksanaan Pemilu merupakan amanah Undang-undang untuk menjalankan pesta demokrasi dengan langsung, jujur dan adil.

“Yang menjadi polemik itu ODG, lalu kemudian dihilangkan. Kecuali oleh keluarga dibuktikan dengan keterangan dokter tidak gangguan jiwa,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang Ade Mulyadi menambahkan, bahwa kerawanan Pemilu yang ada di Pandeglang tentang dimensi sosial politik keamanan.

Sebab pada praktiknya, kejadian pemungutan suara yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Terlebih, masih banyak ditemukan pemilih ganda. Ini menjadi atensi Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pemilu agar berjalan dengan baik.

“Ada aturan ketika kampanye. Kami sudah memetakan kerawanan. IKP termasuk agak rawan. Ketika daftar pemilih banyak yang ganda, penghitungan birokrasi, pemungutan suara yang tidak sesuai SOP,” tukasnya.(AZM/PBN)

28 Februari 2020