BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Pelayanan Dealer Daihatsu Pandeglang Dikeluhkan

    Pelayanan Dealer Daihatsu Pandeglang Dikeluhkan

    PANDEGLANG, BANPOS – Pelayanan dealer Daihatsu Pandeglang, PT Pradhana Raya Mobilindo dikeluhkan konsumen yang akan mengajukan kredit. Pasalnya dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, pihak dealer belum pernah menawarkan pengajuan kredit kepada leasing mana yang akan diambil.

    Konsumen yang akan mengajukan kredit, Mimi Sumiati mengatakan, saat akan mengajukan kredit, pihaknya memberikan Down Payment (DP) kepada pihak dealer yang bernama Sri Handrini sebesar Rp 20 juta.

    “Saya kan baru kali ini ngambil mobil dengan cara kredit, jadi tidak tahu harus kemana dan saya juga tidak tahu bahwa Sri Handrini itu bekerja di dealer Daihatsu. Saya kira dia itu bekerja di leasing, makanya DP saya berikan untuk kredit mobil Daihatsu Sigra sebesar Rp 20 juta yang disaksikan oleh kedua adik saya didepan ATM BCA Pasar Rangkasbitung pada pertengahan bulan Desember 2019,” kata Mimi kepada BANPOS melalui selulernya, Selasa (18/2).

    Setelah DP diberikan, pihaknya tidak menerima bukti kwitansi yang telah ditanda tangani. Karena memang saat itu, pihak dealer tidak memberikan berkas apapun.

    “Setelah saya memberikan DP dan menandatangani berkasnya, tidak ada satupun berkas yang diberikan kepada saya. Karena saya kenal dengan Sri, akhirnya saya membiarkannya dan memang komunikasi berjalan lancar. Sri juga menjanjikan proses pengajuan kreditnya hanya satu bulan, bahkan menjanjikan unit kendaraan akan dikirim pada tahun baru,” terangnya.

    Mimi menjelaskan, karena waktu pengiriman unit kendaraan yang dijanjikan belum juga datang, ia kembali menghubungi Sri untuk menanyakan alasan keterlambatan pengirimannya.

    “Alasannya kurang persyaratan, tapi setelah semua persyaratan dipenuhi masih juga belum dikirim unit kendaraan yang dijanjikan. Saya kan kesal dan tidak enak sama suami kenapa mobilnya belum dikirim juga, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kembali DP yang sudah diberikan,” ujarnya.

    Mimi mengaku, dirinya merasa heran saat akan mengambil DP, pihak dealer akan mengembalikan DP tersebut secara tidak utuh karena harus dipotong dengan alasan pembatalan sepihak.

    “Saya kan tadinya berusaha untuk memberikan kesempatan agar pihak dealer mengirim unit, akan tetapi kembali beralasan bahwa pihak leasing membatalkan kredit yang diajukan. Saya kan jadi bingung, kenapa pihak dealer mengatakan dibatalkan oleh pihak leasing padahal pihak dealer sendiri belum pernah menawarkan atau menanyakan kepada saya akan melakukan kredit dileasing yang mana. Itu tidak pernah sama sekali ditanyakan kepada saya,” ucapnya.

    Karena tidak ada kejelasan, pihaknya akan mengambil kembali DP yang telah diberikan dengan utuh tanpa adanya potongan. Alasannya karena yang membatalkan kredit tersebut pihak leasing yang diajukan oleh pihak dealer.

    “Kan pihak leasing yang membatalkan sepihak, kenapa DP saya harus dipotong. Yang mengajukan ke leasing juga kan bukan saya, pihak dealer sendiri yang mengajukan ke leasing tersebut,” tegasnya.

    Sementara, pihak dealer Daihatsu, Sri Handrini saat dihubungi BANPOS mengaku, dealer mengajukan kredit kepada Adira. Karena belum ada PO (Pre Order) dari leasing, pihaknya belum berani untuk menurunkan unit.

    “Sri kan dari pihak dealer, kemarin itu diajuin ke Adira. Sri juga bingung, masa mau nurunin unit kalau belum ada PO, karena yang mengurusnya orang leasing. Kemarin itu ada reject (penolakan,red) dari Adira. Adiranya inikan janji-janji terus, maksudnya mau kita proses terus tapi ke MTF mau di Split. Jadi bukan mau ngasih janji-janji, tapi dari pihak Adiranya,” katanya.

    Saat ditanya terkait potongan yang akan diberikan kepada pihak konsumen ketika akan mengambil DP, Sri menyatakan, hal tersebut dikembalikan kepada atasannya.

    “Itukan nanti Sri balikin lagi ke atasan yaitu Supervisor, kemarin konsumen juga sempat dikasih nomernya langsung,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pasarkan Produk UMKM, Pemkab Gandeng Indomaret

    Pasarkan Produk UMKM, Pemkab Gandeng Indomaret

    SERANG,BANPOS- Pemkab Serang melalui Dinas Koperasi perdagangan dan industri (Diskoperindag) Kabupaten Serang menggelar Kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula, yang dibarengi dengan talk show.

    Acara yang bertajuk ‘Membangun UMKM Kabupaten Serang yang kreatif dan inovatif untuk kemandirian ekonomi masyarakat’, digelar di lapangan tennis indoor Setda Kabupaten Serang, Selasa (18/2/2020).

    Dalam kegiatannya, dihadirkan sebanyak 375 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Kabupaten Serang.

    Dalam kesempatan tersebut, hadir Bupati Serang Tatu Tatu Chasanah dan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Indomaret, sebelumnya, Pemkab Serang telah melakukan MoU dengan bukalapak dan belanja.com. Hal itu dilakukannya dalam rangka mendukung adanya pelaku UMKM, agar dapat lebih mudah melakukan pemasaran produk yang telah dihasilkannya.

    “Ini merupakan kegiatan yang keduakalinya, mempertemukan antara pelaku UMKM dengan perbankan, kemudian dengan pemasaran. Sebelumnya kami sudah melakukan MoU dengan bukalapak dan belanja.com, hari ini kami melakukan MoU dengan Indomaret,” ujarnya, ditemui wartawan usai menghadiri kegiatan.

    Pada pelaksanaan kegiatan talk show, Tatu bersama ratusan pelaku UMKM menyimak testimoni yang diberikan oleh wirausahawan muda yang mulai merintis usahanya dari nol. Diketahui, pembicara talk show adalah founder Jawara farm yaitu Nur Agus Aulia, dan pengusaha muda yang juga akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Meutia.

    “Semoga ini menjadi penyemangat. Karena tadi pada dasarnya mereka (pelaku UMKM) harus semangat dulu, harus jeli melihat pasar. Apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, bisa pre order dulu, jangan langsung membuat terlalu banyak,” tuturnya.

    Untuk membagi wilayah pemasokan produk UMKM, kata Tatu, masing-masing zona itu dipasok oleh UMKM di sekitar zona tersebut. Karena kata dia, para pelaku UMKM adalah usaha mikro kecil, tidak bisa pemasokan dengan menyilang terlalu jauh.

    “Misalnya UMKM di Pontang, kemudian harus memasok di wilayah Anyer. Itu akan mempersulit mereka. Karena transportasi pasti jadi persoalan buat mereka,” jelasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Kadiskoperindag Abdul Wahid, menyatakan bahwa dalam pemasaran produk UMKM, pihaknya telah bekerjasama dengan Alfamart dan Indomaret. Hanya kata dia, kendala dalam melakukan pemasaran dengan fasilitas tersebut, sifatnya masih konsinyasi.

    “Jadi tidak bisa dibayarkan langsung, menunggu laku terlebih dahulu. Nah ini memberatkan bagi UMKM juga,” ungkapnya.

    Ia mengatakan bahwa pihak-pihak yang dilibatkan dalam kerjasama pemasaran produk, baik Alfamart, Indomaret, Bukalapak dan Belanja.com ini sangat membantu. Karena dianggap menjadi lebih luas cakupan pemasaran yang dilakukan dengan kerjasama tersebut. (MUF)

  • Awas Honorer Fiktif! Alokasi 50 Persen Gaji Honorer Perlu Pengawasan

    Awas Honorer Fiktif! Alokasi 50 Persen Gaji Honorer Perlu Pengawasan

    SERANG, BANPOS – Mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020 mengalami perubahan. Salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 3, ditetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer.

    Kebijakan itu, disinyalir bakal memunculkan gelombang perekrutan honorer baru untuk mencukupi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah. Namun, proses perekrutan pun dikhawatirkan bakal mengenyampingkan kualitas tenaga pengajar karena proses perekrutan yang tak jelas aturannya.

    Menghindari kondisi itu, Dindik Kota Serang mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan itu. Karena itu, guru-guru honorer yang saat ini mengajar maupun honorer baru yang akan direkrut akan diverifikasi.

    Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Dindikbud Kota Serang, Zeka Bachdi mengatakan, verifikasi guru-guru honorer dilakukan guna mengawasi penggunaan dana BOS. Ini dilakukan agar data guru yang digaji dari dana BOS benar-benar valid.

    “Selain itu kami mewajibkan sekolah agar pemberian gaji itu menggunakan mekanisme transfer atas nama guru tersebut. Tidak boleh cash. Dan mereka wajib membuat SPJ. Ini agar tidak ada honorer fiktif,” terangnya.

    Zeka mengatakan, apabila nanti ada sekolah yang kedapatan melakukan tindak penyelewengan dengan menambahkan honorer fiktif, maka pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan pemecatan.

    “Kalau nanti ada ternyata fiktif dan segala macam, itu akan kami pecat baik kepala sekolahnya atau pihak yang terlibat. Selain itu juga kami akan pidanakan. Karena ini masuk ke dalam tindak pidana korupsi,” tegasnya.

    Zeka sendiri mengaku mengapresiasi kebijakan Kemendikbud yang meningkatkan alokasi dana BOS untuk gaji guru. Menurutnya, hal ini akan membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, mengingat saat ini Kota Serang dan daerah-daerah lain di Indonesia mengalami kekurangan tenaga guru.

    “Saat ini Kota Serang hanya memiliki sebanyak 2.885 guru PNS. Sedangkan Kota Serang membutuhkan sekitar 4.850 guru. Jadi kekurangannya sekitar 2.000 guru,” ujarnya kepada BANPOS saat ditemui di kantor Dindikbud Kota Serang.

    Pengalokasian 50 persen dana BOS bakal menjadi solusi dalam masalah kekurangan guru, juga diamini Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Diakuinya jumlah guru PNS yang ada di Kabupaten Pandeglang hanya sedikit.

    “Guru PNS itu cuma sedikit, TKS dan TKK hanya sepuluh. Sedangkan beban kerjanya tinggi, kesejahteraannya tidak ada dan dari kita Cuma Rp 200 ribu itu pun dari Kepala Sekolah (Kepsek),” kata Irna kepada BANPOS usai melakukan roadshow ekonomi kreatif, Senin (17/2).

    Menurutnya, dengan adanya dana BOS yang bisa digunakan untuk membayar guru honorer hingga 50 persen dari dana BOS tersebut, tentunya wajar untuk memenuhi kebutuhan tenaga honorer.

    “Sekarang ada 50 persen dari dana BOS digunakan untuk membayar guru honorer, itu hak mereka,” ujarnya.

    Sedangkan untuk pengawasan yang akan dilakukan, lanjut Irna, pihaknya akan melakukan pengawasan penggunaan dana BOS tersebut sesuai dengan kebutuhannya. “Pastinya akan kita awasi penggunaannya,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Asep Nugraha Jaya menegaskan dalam rencana kerja anggaran sekolah (RKAS), akan terlihat presentasi dan honor tenaga pengajar honorer tersebut. Karena kata dia, tidak semua pengajar non PNS itu bisa dapat honor.

    “Yang mendapatkan honor dari dana BOS, hanya guru-guru non-PNS yang sudah mendapatkan NUPTK, terdaftar di dapodik, dan tersertifikasi,” jelasnya.

    Lebih simpelnya, kata dia, untuk pengawasan ini dapat dilihat dari RKAS. Dimana dapat dilihat, jika lebih dari 50 persen harus diperbaiki.

    “Setinggi-tingginya dana BOS yang dipakai adalah 50 persen,” tandasnya.

    Untuk pengawasannya, pihaknya memiliki mekanisme dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.

    “Ada pengawasan dari tim BOS Kabupaten, dan kita juga melakukan sosialisasi, penyuluhan sampai pengendalian,” ujarnya.

    Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Ismatullah mengaku akan menunggu pelaksanaan secara resmi dari pemerintah pusat. 

    “Kita masih menunggu juklak, juknis dan akan melakukan rakor terlebih dahulu. Jadi wacana yang dikirim langsung ke sekolah ini juga mengubah sebuah pola. Ini kan saya lagi bertanya-tanya bagaimana nanti pertanggungjawaban dindik tentang uang tersebut. Ketika diperiksa oleh Inspektorat, BPK apa langsung ke sekolah,” pungkasnya. 

    Pentingnya Pengawasan

    Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cilegon Qidatul Sitta menekankan pentingnya pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan setempat. Menurutnya, harus ada pemantauan yang serius dikarenakan dana BOS rawan disalahgunakan. Apalagi, tahun ini dana BOS diterima langsung oleh pihak sekolah tanpa melalui pemerintah kabupaten kota.

    “Namanya dana bos itu perlu adanya pertanggung jawaban yang luar biasa. Ngga serta merta langsung gratis free, ngga ngapa-ngapain tapi harus ada administrasinya pertanggungjawaban seperti apa?” kata Qidatul.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyatakan dana BOS tahun inii harus dipantau lebih ketat dalam karena dikhawatirkan sekolah kurang memahami teknis pelaksanaannya. Mengingat, selama ini biasanya persoalan administrasi dan teknis banyak diurusi oleh pihak Dindik.

    “Berarti pihak sekolah harus belajar untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses administrasi, pelaporan seperti apa? Karena pertanggungjawabannya harus tepat waktu, harus sesuai dengan realita di lapangan,” paparnya. 

    Terpisah, anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengatakan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS. Bahkan menurutnya, bukan hanya DPRD saja, melainkan juga BPK dan Inspektorat yang mengawasi.

    “Tentu sangat menyambut baik. Namun kan perlu diingat bahwa 50 persen itu merupakan alokasi maksimal. Jadi harus bisa direncanakan sebaik mungkin,” jelasnya.

    Apabila ditemukan penyelewengan seperti pencantuman honorer fiktif dan titipan, Agis mengatakan pihaknya akan meminta kepada Pemkot Serang untuk menindak tegas oknum pelaku, sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Semua sudah ada aturannya, maka apabila ada tindakan penyelewengan, akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

    Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Syuja’i. Dia mengatakan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang baik ini, maka perlu dilakukan pengawasan agar pelaksanaaannya tidak menyimpang.

    “Kami akan terus menjalankan tugas yaitu mengawasi. Supaya mereka sejahtera, dengan sejahtera, otomatis KBM-nya sendiri akan lebih bagus. Karena saat ini kebanyakan honorer digaji Rp300 ribu per bulan, dan itupun untuk mengambilnya tidak bisa per bulan. Kadang per tiga bulan atau per enam bulan,” pungkasnya.

    Sementara Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pusat yang akan dilaksanakan didaerah.

    “Kita akan terus mengawasi kebijakan pusat supaya dilaksanakan oleh daerah melalui kebijakan daerah. Tidak ada alasan daerah untuk tidak melaksanakan kebijakan pusat, apalagi kaitan dengan kesejahteraan guru honorer karena mereka sudah seharusnya diperhatikan oleh pemerintah,” terangnya. (DZH/DHE//MUF/ENK)

  • Bantuan KPM Dianggap Tidak Sebanding Nominal

    Bantuan KPM Dianggap Tidak Sebanding Nominal

    PANDEGLANG,BANPOS – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan program Sembako dari pemerintah pusat melalui Dinsa Sosial (Dinsos) Pandeglang, mengeluh dengan bantuan yang telah diterimanya.

    Hal ini dikarenakan, meskipun bantuan tahun ini mendapatkan tambahan sebesar Rp150 ribu, akan tetapi komoditas yang diterimanya hanya sedikit.

    Salah satu warga Desa Pagelaran Timur, Amnah mengaku saat ini pihaknya menerima bantuan selama satu pagu, dengan jumlah bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram, telur 1 kilogram dan tempe.

    “Memang ada tambahan, tapi kalau dihitung sesuai dengan harga di pasar, nilainya tidak sampai Rp150 ribu. Kalau harga beras Rp11 ribu berarti 10 kilogram baru Rp110 ribu. Sedangkan untuk telur kalau 1 kilogram Rp28 ribu dan tempe kalau beli di pasar sekitar Rp3 ribu, berarti Rp31 ribu ditambah Rp110 ribu jumlahnya Rp 141 ribu,” kata Amnah kepada BANPOS usai menerima Sembako di Koperasi Sadar, Kecamatan Pagelaran, Senin (17/2).

    Walau begitu, Amnah tetap mengambil bantuan program Sembako tersebut. Karena menurutnya, pada tahun yang lalu, jumlah beras yang diterima hanya 7 kilogram. Sedangkan untuk tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 10 kilogram.

    “Saya sih menerima saja, yang namanya bantuan akan saya terima saja, berapapun jumlahnya. Saya mah masyarakat kecil pak, diberikan bantuan saja sudah bersukur,” ungkapnya.

    Sementara pendamping Sembako Pagelaran, Irsyad mengatakan, jumlah beras yang diberikan kepada KPM saat ini mengalami peningkatan pada komoditas beras, sebelumnya hanya 7 kilogram saja, tahun ini menjadi 10 kilogram

    “Ada tambahan nominal sebelumnya Rp110 ribu, sekarang Rp150 ribu dan barangnya juga sekarang nambah. Sebelmnya beras 7 kilogram, sekarang 10 kilogram, telurnya sekarang 1 kilogram dan ada tambahan kacang-kacangan. Yang sekarang ini disebutkan permintaan KPM yaitu tempe. Maka sekarang ada beras 10 kilogram, telur 1 kilogram dan tempe setengah kiloan kira-kira,” katanya.

    Menurutnya, untuk jenis beras yang diberikan kepada BPNT adalah jenis premium lokal, dengan harga dipasaran sekitar Rp11 ribu.

    “Jenisnya premium lokal, kalau dipasaran untuk satu karung beras dengan berat 25 kilogram dengan harga Rp260 ribu. Berarti sekitar Rp11 ribu, kalau telurnya dikisaran Rp27 ribu ditambah tempe satu,” terangnya.

    Menurut Irsyad, dalam program Sembako ini, komoditas minyak dan gula pasir itu tidak boleh. Hal tersebut disebabkan aturan, harus hasil bumi di wilayah tersebut yang diutamakan, kecuali ikan dan buah-buahan.

    “Kalau di program Sembako ini, minyak gula pasir itu tidak boleh. Yang penting disini hasil bumi kita saja, hasil produk kita yang diutamakan. Kalau minyak sayur atau gula putih itu tidak boleh, terkecuali sayur-sayuran, ikan, buah-buahan dan beras lokal karen untuk pemberdayaan ini masuknya,” ujarnya.

    Irsyad menambahkan, setelah pagu yang sekarang diberikan kepada KPM, selanjutnya bantuan Sembako akan diberikan sesuai dengan kebutuhan KPM itu sendiri.

    “Nantinya KPM ditanya maunya apa, kalau seandainya KPM maunya beras sekian dikurangi berarti ditambah daging, kacang-kacangannya harus dan buah-buahannya apa, nanti disesuaikan kedepannya,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Terkait Perusahaan Tambak tak Bernama, Kecamatan Sumur Tunggu Kajian Perizinan

    Terkait Perusahaan Tambak tak Bernama, Kecamatan Sumur Tunggu Kajian Perizinan

    PANDEGLANG, BANPOS – Terkait aktifitas perusahaan tambak udang yang ada di Kampung Cisaat, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, yang dikeluhkan warga karena tidak jelas nama perusahaannya dan dianggap merusak lingkungan. Pihak Kecamatan Sumur, mengklaim telah memberikan teguran terhadap pihak perusahaan.

    Camat Sumur, Heru mengatakan, untuk tambak udang yang ada di Kampung Cisaat, pihaknya telah memberikan teguran terhadap pemilik tambak udang tersebut.

    “Jadi prinsipnya, pihak kecamatan telah melakukan survey lokasi dengan mengirimkan Mantri Polisi (MP) Pol PP Kecamatan Sumur yang bertemu langsung dengan pemiliknya yaitu pak Sam. Dalam pertemuan tersebut ditanyakan terkait perizinan dan sebagainya,” kata Heru kepada BANPOS melalui selulernya, Senin (17/2).

    Selain itu, lanjut Heru, secara kedinasan pihaknya juga telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) perizinan dan non perizinan serta kepada dinas teknis terkait.

    “Secara kedinasan kita juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Asisten pemerintahan selaku Ketua Satgas perizinan dan non perizinan. Surat juga kita kirimkan kepada dinas teknis seperti DLH, DPMPTSP dan Satpol PP, itukan harus dibahas tim dari kabupaten, karena kita tidak bisa menyatakan itu reklamasi atau bukan, pencemaran atau bukan. Makanya kita mengirimkan surat pemberitahuan tersebut,” terangnya.

    Heru menambahkan, pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan pihak DLH, kemungkinannya pihak DLH itu sendiri akan menurunkan tim untuk melakukan kajian ke lokasi.

    “Kemungkinannya pihak DLH akan turun ke lokasi untuk melakukan kajian untuk memastikan apakah itu reklamasi atau pencemaran lingkungan, karena pihak kecamatan tidak bisa menyatakan itu reklamasi atau pencemaran lingkungan,” ujarnya.

    Terkait dengan pengerukan terumbu karang yang ada dipantai, Heru mengakui ada indikasi tersebut, termasuk pengerukan pasir laut. Namun itu tidak dibawa keluar wilayah, tapi pihaknya tetap memberikan teguran kepada pemiliknya.

    “Memang diindikasikan ada pengerukan termasuk pasir juga, tapi memang tidak dibawa keluar hanya ada disitu. Nah ini juga kita berikan teguran melalui Kasi K3 kita tegur, untuk sementara upaya sudah kita lakukan termasuk kita sampaikan surat secara resmi kepada dinas teknis,” jelasnya.

    “Kalau yang melakukan itu, tambaknya milik pak Sam bukan punya pak Buntaran. Kalau tambak yang ini sih sebetulnya masih baru, karena saat kita ke lokasi kondisinya terkunci dan tidak ada siapa-siapa. Baru minggu kemarin kita bisa masuk dan terlihat itu, setelah kita susun laporan dan kita sampaikan lebih dulu. Suratnya kan baru kita sampaikan tadi, kita tinggal menunggu,” ungkapnya.(dhe)

  • Pada Upacara HKN, Polres Serang Beri Penghargaan Kepada Wartawan

    Pada Upacara HKN, Polres Serang Beri Penghargaan Kepada Wartawan

    SERANG, BANPOS – Kapolres Serang, AKBP Indra Gunawan, memberikan penghargaan kepada H Rahmat Haryono, wartawan Harian Pos Kota. Pemberian penghargaan dilakukan bersamaan dengan upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Mapolres Serang, Senin (17/2)

    “Pemberian piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Polres Serang terhadap insan pers dalam membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui media dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Serang,” ungkapnya dalam sambutan.

    Menurutnya, dengan adanya wartawan segala informasi tentang kinerja Polri, khususnya Polres Serang dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. Ia berhadap kemitraan antara Polres Serang dengan awak media dapat terus tejalin dengan baik.

    “Atas nama pimpinan Polres Serang, saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah berjalan selama ini. Semoga kemitraan antara Polri khususnya Polres Serang dengan rekan wartawan depat terus terjalin dengan baik, dan sukses selalu,” harapnya. 

    Sementara itu, H Rahmat Haryono mengaku bangga dan mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan Kapolres Serang kepada insan jurnalis, terlebih pemberian penghargaan dilakukan dalam upacara yang dihadiri seluruh Pejabat Utama Polres Serang, para Kapolsek dan Bintara.

    Dirinya beranggapan penghargaan itu bentuk kepedulian Polres Serang kepada awak media dan yang juga selalu melibatkan media dalam kegiatan apapun.

    “Tidak itu saja, hubungan antara insan pers dan Polres Serang selama ini lebih mirip hubungan keluarga dimana kami banyak dilibatkan tidak cuma dibidang kehumasan namun juga di banyak kesempatan lainnya. Semoga kedepannya media dan Polres Serang lebih bersinergi lagi,” ucapnya.

    Pria yang akrab disapa H Rahmat ini berharap pemberian penghargaan oleh Kapolres Serang patut dicontoh sebagai bahan masukan yang positif terhadap pimpinan institusi pemerintah lainnya terhadap para jurnalis yang bertugas di lingkungan kerjanya.

    “Saya berharap pemberian penghargaan oleh Kapolres Serang ini dapat ditiru oleh pimpinan institusi pemerintah lainnya,” ujar wartawan yang telah bertugas puluhan tahun di institusi Polri di Polres Serang. (Red)

  • Banten Lama Didorong Mendunia

    Banten Lama Didorong Mendunia

    SERANG, BANPOS – Destinasi wisata religi Banten Lama didorong agar dapat mendunia. Hal ini dilandasi atas sejarah Kesultanan Banten, yang pernah menjadi kerajaan Islam terbesar di Indonesia.

    Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa Pemerintah Pusat akan membantu Pemprov Banten mewujudkan hal tersebut. Karena kebesaran sejarah Banten Lama, mulai dari para tokoh hingga kesultanannya telah terdengar diseluruh penjuru dunia.

    “Pemerintah Pusat pun akan memberikan dukungan, baik dalam bentuk infrastruktur hingga hal-hal yang dibutuhkan lainnya. Saya pun tentu menyambut baik inisiatif Pemprov Banten, yang akan menjadikan Banten sebagai pusat wisata religi dunia,” ujarnya seusai membuka acara pameran artefak Rasulullah di Museum Banten, Minggu (16/2).

    Ma’ruf pun meminta kepada Pemprov Banten agar dapat berinovasi dalam mengembangkan potensi Banten Lama. Potensi yang ada di Banten Lama sangatlah banyak, seperti sejarah, budaya serta wisata religinya.

    “Potensinya ada, pertama Banten itu merupakan kerajaan Islam yang dikenal, punya tokoh-tokoh ulama yang diakui secara internasional,” tuturnya.

    Selain Banten, Pemerintah Pusat juga akan mendorong daerah lainnya untuk mengembangkan wisata budaya di daerahnya masing-masing. Ia juga mendorong kepada daerah-daerah tersebut agar dapat berinovasi dan berkreasi demi meningkatkan wisatanya.

    “Kami akan mendorong daerah-daerah untuk berinovasi membangun daerahnya menjadi pusat budaya dan wisata. Seperti Banten, kami berharap dapat berinovasi untuk mengembangkan kreativitas budaya wisata itu sendiri. Kami berharap inisiatif itu bisa diwujudkan supaya daerah ini juga bisa maju,” katanya.

    Di tempat yang sama, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), meyakini Banten dapat menjadi pusat budaya, kajian dan menjadi ikon budaya Islam. Sehingga Banten dapat mengembalikan era kejayaan sebagai pusat budaya dan pusat kajian seperti masa lalu. Oleh karena itu Pemprov Banten melakukan revitalisasi Kawasan Kesultanan Banten Lama.

    “Dengan dana hampir Rp200 miliar, setelah direvitalisasi jumlah pengunjung yang datang ke Kesultanan Banten mencapai sembilan juta orang dalam satu tahun. Orang yang ziarah Walisongo, belum tuntas kalau belum datang ke sini (Kawasan Kesultanan Banten),” jelasnya.

    Pihaknya juga berencana untuk membangun Islamic Center di Tanara, Kabupaten Serang dan juga melakukan perbaikan akses jalan dari Tanara menuju Kawasan Kesultanan Banten dan kawasan peziarahan Syekh Mansyur Cikaduen serta Syekh Asnawi Caringin Kabupaten Pandeglang.

    “Kami juga ada tanah, jadi nanti kami bangun pusat kajian kitab-kitab Syekh Nawawi. Para ustad di Banten harus hafal dan paham kitab-kitab Syekh Nawawi. Nanti juga kami adakan kajian di Banten Lama. Kami akan bangun hall besar yang berkapasitas lima ribu orang. Semua aktivitas keagamaan Islam kami arahkan ke sini,” tandasnya. (DZH)

  • 339 Santri Diberikan Pembekalan Hafidz Alquran

    339 Santri Diberikan Pembekalan Hafidz Alquran

    Guna mewujudkan program satu desa satu hafids Alquran, sebanyak 339 santri yang mewakili seluruh desa dan kelurahan yang ada di Pandeglang, mengikuti orientasi dan pembekalan di Yayasan Shohibul Barokah, di Desa Kadu Madang, Kecamatan Kadu Hejo, Sabtu (15/2).

    Pembina Yayasan Shohibul Barokah, Raden Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, para santri yang mengikuti orientasi dan pembekalan tersebut tidak mengeluarkan biaya.

    “Kebanyakan para santri yang hadir disini duduk dibangku kelas 6 SD, jadi bisa langsung melanjutkan sekolahnya disini pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP),” kata Raden Achmad Dinyati Natakusumah saat pembekalan dan orientasi para santri.

    Menurutnya, tujuan diadakannya orientasi dan pembekalan para santri tersebut sejalan dengan marwah Pandeglang yaitu daerah sejuta santri seribu kiyai. Sehingga dalam tahap selanjutnya, setiap desa dan kelurahan yang ada di Pandeglang akan bertambah kuota santri tahfidznya menjadi 3 sampai 5 orang sesuai dengan kemampuan akomodasi dan tenaga pendidik yang tersedia.

    “Kami bersinergi dengan pemerintah daerah agar satu desa satu hafidz bisa terwujud,” ungkapnya.

    Sementara Bupati Pandeglang, Irna Narulita yang hadir pada acara tersebut mengatakan, Kabupaten Pandeglang sebagai kota santri harus dapat mencetak generasi yang islami. “Kami ingin satu desa satu hafidz Alquran ini bisa terwujud,” katanya.

    Oleh karena itu, pihaknya mengajak dan menghimbau masyarakat khususnya para orang tua untuk mengajarkan anaknya belajar dan membaca Alquran sejak dini dikeluarganya masing-masing.

    “Saya mengajak dan menghimbau kepada para orangtua mengajarkan anaknya untuk belajar dan membaca Alquran sejak dini pada keluarganya masing-masing,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Hadapi Pilkada Kumpulkan DPC, PPP Banten Panaskan Mesin

    Hadapi Pilkada Kumpulkan DPC, PPP Banten Panaskan Mesin

    SERANG, BANPOS – Di awal masa kepemimpinannya selaku Plt. Ketua Umum DPW PPP Provinsi, Subadri Ushuludin langsung memanaskan mesin partai untuk menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar di empat kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Sehingga, ia mengumpulkan seluruh pimpinan DPC PPP di kantor DPW Provinsi Banten untuk menyingkronkan langkah tersebut.

    Ditemui di kantor DPW Provinsi Banten, Subadri menjelaskan bahwa tujuan dirinya mengumpulkan pimpinan DPC se-Provinsi Banten agar terjalin silaturahmi dan sinkronisasi dalam tubuh partai berlambang Ka’bah ini.

    “Selain silaturahmi dan sinkronisasi, ini juga merupakan syukuran atas diterimanya secara resmi oleh saya SK Plt pada Kamis yang lalu. Ini juga sebagai bentuk salam saya kepada para kader se Banten, karena saat ini saya menjabat sebagai Plt Ketua,” ujarnya, Minggu (16/2).

    Hadir dalam kegiatan tersebut, mantan Ketua DPW PPP Provinsi Banten, Agus Setiawan dan para sesepuh serta seluruh pimpinan DPC PPP se-Provinsi Banten. Subadri mengatakan, Agus selaku mantan ketua memberikan pesan agar PPP selalu solid dan kompak.

    “Beliau berpesan, intinya PPP ini harus tetap kompak, harus menjaga persatuan. Sama seperti nama partai kebanggaan kita yaitu Partai Persatuan Pembangunan,” terangnya.

    Dalam kepemimpinannya saat ini, Subadri mengaku sudah pasti terdapat perubahan program dan strategi-taktik dalam menghadapi berbagai momen politik yang akan datang. Terlebih, tahun ini akan diadakan Pilkada serentak. Sehingga perlu disusun langkah yang matang dalam menyukseskannya.

    “Untuk itu, dalam beberapa waktu kedepan kami akan menggelar konsolidasi partai dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak nanti. Meskipun desk Pilkada itu tetap ada di setiap DPC yang menghadapi Pilkada,” ungkapnya.

    Sementara itu, Bendahara DPW PPP Provinsi Banten, Muflikhah, mengatakan bahwa dirinya optimis dengan kepemimpinan Subadri, PPP dapat mengembalikan kejayaannya.

    “Kita ketahui pada saat pencalonan pak Badri, PPP itu hanya ada 3 kursi di DPRD Kota Serang. Namun ternyata berhasil menang. Maka kami yakin, dengan sosok pak Badri ini PPP dapat kembali berjaya,” jelasnya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa Subadri saat ini memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun ia mengaku, dengan kompetensi yang dimiliki oleh Subadri, kekurangan-kekurangan terdahulu dapat diperbaiki.

    “Yang baik ditingkatkan, yang kurang diperbaiki. Dan pak Badri membawa semangat kebersamaan, sehingga dengan kebersamaan itulah dapat menjadi semangat untuk mengembalikan kejayaan PPP,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Perusahaan Tambak di Desa Taman Jaya Dikeluhkan Warga

    Perusahaan Tambak di Desa Taman Jaya Dikeluhkan Warga

    PANDEGLANG,BANPOS – Aktifitas tiga perusahaan tambak udang di Kampung Cisaat, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur dikeluhkan warga. Pasalnya, tiga perusahaan tambak udang yang tidak diketahui namanya tersebut tidak memasang plang nama perusahaan dan keberadaannya dianggap merusak lingkungan karena berada di sempadan pantai.

    Warga Kampung Cisaat, Sakra Wijaya mengatakan, selama dua perusahaan tambak udang beraktifitas, warga Cisaat belum pernah mengetahui nama perusahaannya dan tidak tahu perusahaan milik siapa.

    “Aktifitas dua perusahaan tersebut sangat tertutup dan tidak ada plang nama perusahaan didepannya. Jadi kita bersama warga lainnya tidak tahu nama dua perusahaan tersebut selama ini, bahkan sekarang salah satu perushaan itu sedang melakukan perluasan area tambak yang saat ini sedang berjalan,” kata Sakra saat ditemui BANPOS di Cisaat, Sabtu (15/2).

    Menurutnya, saat melakukan konsultasi publik dengan warga Desa Taman Jaya, pihak Kampung Cisaat tidak dilibatkan. Bahkan untuk tempat dilakukannya diskusi tersebut juga tidak dilakukan di kantor desa, akan tetapi dilakukan di kantor perusahaan tambak.

    “Belum lama ini pihak tambak mengadakan konsultasi publik tentang dampak lingkungan, tapi tidak melibatkan seluruh warga Desa Taman Jaya seperti warga Kampung Cisaat. Kalau undangan yang sifatnya formal, seharusnya dilakukan di kantor desa tidak dilakukan di kantornya perusahaan,” katanya.

    Ia mengkhawatirkan, dengan adanya perusahaan tersebut, keberadaan Muara Cibanua terancam hilang, padahal keberadaan Muara Cibanua tempat lalu lalang perahu nelayan yang setiap harinya mencari ikan.

    “Karena ada tambak, karang-karang yang ada dipantai habis. Contoh di Muara Cibanua tempatnya perahu nelayan lalu lalang saat akan melaut, karang-karangnya itu diambil dan habis. Ini kan tempat keluar masuknya perahu nelayan apalagi saat musim angin barat perahu nelayan masuk kesana, seharusnya karangnya jangan diambil, karena itu untuk menghalangi agar pasir laut tidak masuk ke muara, yang akan mengakibatkan pendangkalan pada muara,” terangnya.

    Pihaknya merasa heran, kenapa perusahaan tambak tersebut tidak memasang plang nama perusahaan, padahal aktifitasnya sudah cukup lama.
    “Seharusnya kan kalau perusahaan, nama perusahaannya apa. Setidaknya kalau ada plang nama perushaan kita tahu nama peruhaan itu, ini tidak ada sama sekali. Kalau kita bukannya tidak setuju dengan adanya tambak disini, cuman keberadaannya harus jelas dan tidak merusak lingkungan serta menghargai hak masyarakat,” ucapnya.

    “Kita juga ingin investor yang berinvestasi di sini sebanyak-banyaknya, akan tetapi keberadaannya harus memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar,” tambahnya.

    Kepala Desa Taman Jaya, Ade Sutonih mengatakan, keberadaan tambak udang sudah lama, namun semenjak dirinya menjabat kades keberadaan perusahaan tersebut belum memberikan laporan.

    “Iya memang keberdaan perusahaan tambak itu sudah lama, karena saya baru menjabat kades mungkin mereka belum sempat untuk menghadap dan melaporkan keberadaannya,” katanya.(dhe/pbn)