BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Walikota Serang Tak Tertarik Rebut Perbatasan

    Walikota Serang Tak Tertarik Rebut Perbatasan

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, mengaku tidak terlalu tertarik dengan isu perebutan batas wilayah dengan Kabupaten Serang. Karena menurutnya, rezim sebelum ia memimpin telah menerima pembagian wilayah tersebut.

    “Saya ini kan baru setahun memimpin Kota Serang. Kemudian pembagian wilayahnya itu apa adanya. Karena pemerintah sebelumnya juga sudah menerima pembagian wilayah seperti ini,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (17/1).

    Ia menganggap, persoalan perebutan batas wilayah tersebut bukanlah persoalan yang mendesak. Bahkan ia mengaku tidak harus merebut tiga kelurahan yang seharusnya masuk ke Kota Serang.

    “Sebenarnya tidak harus (perebutan wilayah), jadi memang persoalan ini tidak terlalu urgent,” terangnya.

    Menurutnya, memang benar tiga kelurahan yakni Pulau Panjang, Beberan dan Kaserangan jika mengacu pada Undang-undang pembentukan Kota Serang masuk ke dalam wilayah Kota Serang. Namun, karena sudah terlanjur masuk ke dalam administrasi Kabupaten Serang, maka ia tidak persoalkan.

    “Saya kira kalau kita mengacu pada Undang-undang ya memang tiga kelurahan tersebut masuk ke Kota Serang. Akan tetapi ketiganya sudah diambil oleh Pemkab Serang. Saya kira itu tidak menjadi persoalan, karena secara administrasi sudah masuk ke Kabupaten Serang,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah Pemkot Serang tidak akan memperjuangkan tiga kelurahan itu, ia mengaku tergantung hasil dari Pansus aset dan batas wilayah yang digagas oleh DPRD Kota Serang.

    “Itu nanti. Sementara ini kami akan menerima saja. Saat ini kan sedang akan dibentuk Pansus aset dan batas wilayah, kesimpulannya nanti kita lihat dari hasil Pansus,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi III pada DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad, mengatakan bahwa terdapat perbedaan angka batas wilayah antara UU pembentukan Kota Serang dengan Perda batas wilayah Kabupaten Serang.

    “Dalam UU Pembentukan Kota Serang itu batas wilayah Kota Serang 265 kilometer. Sedangkan pada Perda Kabupaten Serang 254 kilometer. Ini kan ada perbedaan 11 kilometer,” ujarnya.

    Ridwan mengatakan, terjadinya perbedaan batas wilayah itu berawal dari adanya komunikasi yang kurang baik antara Pemkab Serang dengan Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan Kota Serang di DPR RI. Sehingga, antara UU dengan Perda menjadi tidak sinkron.

    “Jadi sebelum UU menentukan angka batas wilayah, Pemkab itu sudah membentuk Perda batas wilayah. Nah sayangnya, ketika ingin membuat Perda tersebut, Pemkab Serang tidak melakukan komunikasi dengan Pokja DPR RI untuk menentukan batas wilayah,” jelasnya.

    Mengenai titik lokasi yang seharusnya dimiliki oleh Kota Serang, Ridwan menjelaskan untuk di wilayah Barat yaitu Pulau Panjang. Sedangkan di wilayah Timur yaitu Beberan dan Kaserangan.

    “Jadi Beberan dan Kaserangan itu masuk ke Ciruas, harusnya masuk ke Kota Serang. Sama juga dengan Pulau Panjang harusnya masuk ke Kota Serang, namun saat ini masuk ke Kabupaten Serang,” katanya.

    Sementara Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, ngotot bahwa batas wilayah yang saat ini berlaku sudah sesuai dengan Keputusan Gubernur nomor 154 tahun 2014. Ia mengatakan, tidak mungkin Pemkab Serang menentukan batas wilayah yang tidak sesuai aturan.

    “Enggak mungkin gak sesuai dengan ketetapan. Yang namanya Perda itu pasti ada persetujuan gubernur. Dan gubernur itu mewakili pemerintah pusat, yaitu Kemendagri. Kalau nggak bener, pasti ditolak,” ujarnya kepada BANPOS saat ditemui di ruang kerjanya.

    Menurutnya, penolakan atas klaim yang disampaikan oleh Pemda Kota Serang bukan karena Pemda Kabupaten Serang takut kehilangan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

    “Yah kami ini hanya menjalankan apa yang termaktub dalam peraturan yang ada. Jadi kami tidak berbicara soal pengaruhnya apa (jika kehilangan batas wilayah),” tegasnya.

    Ia pun menegaskan akan menolak upaya Pemda Kota Serang dalam merebut wilayah Kabupaten Serang. Menurutnya, jika DPRD Kota Serang akan membentuk Pansus untuk merebut wilayah Kabupaten Serang, maka DPRD Kabupaten Serang akan membentuk Pansus untuk mempertahankannya.

    “Yang jelas dalam peraturannya, ketiga wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Serang. Kami akan tetap mempertahankan ketiga wilayah tersebut. Kami juga akan membentuk Pansus untuk mempertahankan wilayah kami,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Inspiratif, Siswa SMKN 1 Malingping Ciptakan Alat Tong Sampah Sistem Sensor Ultrasonik

    Inspiratif, Siswa SMKN 1 Malingping Ciptakan Alat Tong Sampah Sistem Sensor Ultrasonik

    MALINGPING, BANPOS- Jurusan Elektronika Industri SMK Negeri 1 Malingping berhasil membuat program Arduino, dengan sistim sensor ultrasonik yang diberi nama alat Arduinom. Yakni alat tong sampah yang dapat terbuka secara otomatis dengan sensor gerak tangan dalam jarak 25 centimeter.

    Alat tersebut dipamerkan pada pagelaran Festival Marching Band dan Drum Band Tingkat SLTP dan SLTA Se Lebak Selatan (Baksel), Minggu (19/1).

    Metode hasil olah karya ini terlihat pada kegiatan pameran alat tersebut. Pada kesempatan itu karya ini banyak menyita banyak perhatian pengunjung yang hadir. karena dianggap alat tergolong baru yang di pamerkan siswa SMK jurusan elektronika industri.

    Disebutkan, alat tersebut menggunakan sistem program aplikasi yang diseting melalui aplikasi arduino.

    Alat tersebut harus merakit sendiri dan menggunakan batere charger.

    Alat inipun sebenarnya berbahan sederhana dapat di produksi dalam kurun waktu 2 hari pengerjaan, anggaran yang dibutuhkan untuk membuat alat tersebut tergolong murah yakni dibawah Rp500 ribu.

    Kepala Program Elektronika Industri, Ari Hardiansyah kepada BANPOS mengungkap, alat tersebut hanya untuk di pasang di setiap sudut ruang kelas saja. Belum ada niatan untuk diproduksi secara masal atau bersaing di pasar elektronik.

    Sejauh ini alat Arduino Baru Diproduksi 3 Unit.

    “Niatnya ga muluk-muluk, hanya ingin di lokal saja atau di pasang di sudut kelas karena belum di produksi secara masal juga,” ujar Ari.

    Sementara Plt Kepala SMK Negeri 1 Malingping, Sudarman mengatakan bahwa ini merupakan prestasi yang cukup baik bagi jurusan elektronika industri.

    Menurutnya, pihak sekolah selalu mendukung segala bentuk pembelajaran atau penelitian lebih lanjut terkait alat arduino serta produksi alat arduino oleh jurusan elektronika industri,

    “Saya selalu dukung segala bentuk produksi alat arduino oleh siswa di jurusan elektronika industri karena inierupakan sebuah prestasi bagi sekolah,” katanya. (WDO/PBN)

  • Antisipasi Longsor Cilowong, Pemkot Siapkan RP4.4 Miliar

    Antisipasi Longsor Cilowong, Pemkot Siapkan RP4.4 Miliar

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang terima bantuan provinsi (Banprov) sebesar Rp4.4 miliar untuk mencegah terjadinya longsor di TPSA Cilowong. Pemkot Serang akan membangun bronjong, penahan longsor menggunakan batu yang ditumpuk, untuk menahan beban jalan utama.

    Untuk diketahui, pada awal 2019 yang lalu, terjadi longsor di TPSA Cilowong dan mengakibatkan dua orang masyarakat tertimbun. Hingga kini kedua korban tersebut masih belum ditemukan.

    Walikota Serang, Syafrudin, menuturkan bahwa TPSA Cilowong merupakan salah satu lokasi yang masuk dalam rawan bencana longsor. Oleh karena itu, pihaknya telah menganggarkan melalui Banprov untuk pembuatan jalan truk sampah.

    “Jadi karena truk ini membuang sampahnya di lokasi yang cukup bawah, jadi kami akan membangun jalan terlebih dahulu agar tidak terjadi longsor saat dilalui oleh mobil truk sampah,” ujarnya di TPSA Cilowong, Jumat (17/1).

    Selain itu, ia juga memantau bronjong yang dibangun untuk menahan jalan akses utama yaitu jalan raya Taktakan. Bronjong tersebut dibangun sepanjang sisi jalan utama.

    “Jadi nanti anggaran Banprov tersebut juga digunakan untuk pemeliharaan dan menjaga bronjong yang ada di pinggir jalan ini supaya nanti tidak longsor. Karena kan jalan raya ini dilalui oleh banyak kendaraan dan berbagai beban,” tuturnya.

    Kepala DLH Kota Serang, Ipiyanto, mengatakan bahwa Banprov yang dianggarkan untuk mengantisipasi longsor yaitu Rp4.4 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membangun akses pembuangan dan juga pembangunan bronjong.

    “Nah untuk bronjong ini juga sangat penting karena kantor UPT yang berada di Cilowong ini digunakan oleh para ASN dan sudah ada yang longsor sedikit akibat curah hujan yang cukup deras,” katanya.

    Untuk titik rawan longsor sendiri, Ipiyanto menjelaskan bahwa wilayah depan TPSA Cilowong merupakan salah satu yang paling rawan. Sebab, banyak sampah yang sudah ditumpuk di wilayah depan tersebut.

    “Jadi kan sudah cukup berat. Apalagi kalau sudah hujan, ini kan menambah beban dari sampah itu sendiri. Saat ini pun curah hujan sudah cukup tinggi, dan tidak ada tiang pancang untuk menyanggah. Maka ini yang diprioritaskan juga,” terangnya.

    Rawan longsornya TPSA Cilowong bahkan masuk dalam kajian rawan bencana (KRB) BPBD Kota Serang. Apalagi saat ini cuaca ekstrem membuat curah hujan semakin tinggi.

    Beberapa saat yang lalu, Walikota Serang pun mengimbau kepada masyarakat, terutama yang berprofesi sebagai pemulung agar tidak mencari barang di TPSA Cilowong. Hal ini untuk menghindari kejadian longsor seperti yang terjadi pada awal 2019 yang lalu. (DZH/AZM)

  • Tinjau Lokasi Terdampak Banjir, Walikota Serang Ikut Bersih-bersih Sampah

    Tinjau Lokasi Terdampak Banjir, Walikota Serang Ikut Bersih-bersih Sampah

    KASEMEN, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kampung Pamarican dan Kampung Sukajaya, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen. Bahkan, Syafrudin bersama unsur Muspika melakukan bersih-bersih sampah agar banjir cepat surut.

    “Ada masyarakat lapor kalau disini banjir, yah saya langsung kesini. Nih sama BPBD dan unsur Muspika Kasemen. Alhamdulillah sudah ada TAGANA, RAPI dan relawan juga,” tuturnya saat ditemui di lokasi terdampak, Minggu (19/1).

    Orang nomor satu di Kota Serang ini juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar dapat melakukan tindaklanjut atas dampak banjir tersebut.

    “Saya sudah koordinasikan dengan Dinas PUPR, DLH, Dindikbud dan pihak terkait untuk penyelesaiannya. Saya pastikan Pemkot Serang tidak akan tinggal diam,” katanya.

    Ia pun khawatir dengan kondisi SDN Pamarican 1 dan 2 yang terdampak banjir. Menurutnya hal tersebut dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar.

    “Kasian juga siswa ini sekolahnya gimana kalau kebanjiran. Tadi kita juga sempat kuras sedikit-sedikit ruang kelas. Alhamdulillah dibantu sama masyarakat setempat juga,” ungkapnya.

    Seusai meninjau lokasi terdampak, Syafrudin terlihat memberi arahan kepada BPBD dan unsur Kecamatan Kasemen dalam membuat langkah-langkah penanganan lokasi terdampak.

    “Tolong pastikan ini selesai, kalau ada kendala apapun bisa langsung hubungi saya,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Geger Jasa Pembuatan Ijazah Dijajakan Secara Online di Facebook

    Geger Jasa Pembuatan Ijazah Dijajakan Secara Online di Facebook

    SERANG, BANPOS – Jasa pembuatan dan duplikasi ijazah serta surat tanda tamat belajar (STTB) dijajakan secara online di salah satu grup jual beli Facebook. Akun Facebook bernama Isa Raja membagikan foto beserta nomor telepon yang dapat dihubungi dengan beberapa keterangan.

    “Ada jasa pembuatan/duplikasi buat yang butuh. Info lanjut bisa via inbox atau langsung ke mamang yang buat bang Iful Arif. No tipu,” tulisnya dalam postingan di salah satu grup jual beli, Sabtu (18/1).

    Ia pun melampirkan salah satu bukti ijazah yang telah dibuat atau diduplikasi. Dalam ijazah tersebut, beberapa informasi telah disamarkan. Namun terlihat beberapa informasi seperti nama sekolah, yaitu SMA Negeri 3 Balikpapan.

    Tertera pula dalam ijazah tersebut nama kepala sekolah, Daliya, beserta nomor induk pegawai (NIP) miliknya dan lengkap dengan tanda tangan dan cap basah SMA Negeri 3 Balikpapan.

    Selain itu, terdapat pula sertifikat tanda lulus Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas). Disana tertuliskan beberapa informasi seperti nilai hasil belajar dan tanda tangan dari Ketua Sub Rayon SMA/MA atas nama Muhammad Anshar. Adapun tahun dikeluarkannya surat tersebut yaitu pada 1 Juni 1988 di Indramayu, Jawa Barat.

    Saat BANPOS mencoba untuk menelusuri jasa tersebut, pesan singkat yang dikirim BANPOS melalui aplikasi perpesanan Whatsapp ternyata hanya ceklis satu atau tidak terkirim. Hal sama terjadi ketika BANPOS mencoba menghubungi penyedia jasa yaitu Iful Arif dengan telepon seluler, ternyata nomor tersebut tidak aktif.

    Namun, pada aplikasi perpesanan milik Iful Arif, terdapat katalog pembuatan ijazah. Dalam katalog tersebut, penyedia jasa memberikan beberapa deskripsi mengenai jasa yang diberikannya.
    Diantaranya yaitu biaya. Iful mematok harga sebesar Rp1.8 juta.

    Selain itu, Iful juga mendeskripsikan langkah yang harus ditempuh oleh calon pelanggan jasanya. Dalam deskripsi tersebut, Iful mengatakan bahwa pelanggan harus mengirimkan data dan mentransfer uang muka sebesar Rp800 ribu. Ia menuliskan pengerjaan jasa paling cepat selama seminggu.

    Setelah dokumen selesai dibuat, Iful akan memperlihatkan hasil dari dokumen yang ia buat atau duplikasi. Apabila sudah cocok, maka pelanggan harus mengirimkan sisa pembayaran dan dokumen akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi swasta.

    Belum diketahui apakah jasa tersebut juga dapat dilakukan untuk mereka yang tidak lulus sekolah atau memalsukan data. (DZH)

  • Miris! Usai Direnovasi Rp200 Juta, Puskesmas Ini Dibiarkan Terbengkalai

    Miris! Usai Direnovasi Rp200 Juta, Puskesmas Ini Dibiarkan Terbengkalai

    SERANG, BANPOS – Meski sudah enam bulan lalu selesai direnovasi dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp200 juta, Puskesmas pembantu di lingkungan perumahan RSS Pemda, Kelurahan Banjar Agung, dibiarkan terbengkalai. Padahal, warga sekitar sering menjadikan Puskesmas tersebut sebagai tempat untuk berobat.

    Ketua RT 02 RW 08 Kelurahan Banjar Agung, Jaya Endang Suparman, menerangkan bahwa Puskesmas tersebut telah di renovasi pada pertengahan 2019 dan selesai enam bulan yang lalu. Namun menurutnya Puskesmas tersebut dibiarkan terbengkalai hingga listrik tersebut dicabut PLN.

    “Kira-kira enam bulan yang lalu, sudah selesai tapi tidak di pergunakan lagi dan terbengkalai tidak terurus. Bahkan listrik pun di cabut. Saya dan warga merasa prihatin melihat keadaan seperti itu, dan tidak nyaman dilihatnya, mengganggu keindahan lingkungan,” ujarnya, Jumat (17/1).

    Endang mengatakan Puskesmas Pembantu telah beroperasi sejak beberapa tahun lalu. Bahkan banyak warga yang melakukan pengobatan ke sana. Ia juga mengatakan, saat renovasi berlangsung pelayanan berpindah ke Puskesmas Banten Girang.

    “Sempat buka, kemudian nginduk ke Puskesmas Banten Girang, dan sekarang ke Puskesmas Banjar Agung. Tapi setelah renovasi selesai tidak jelas penggunaannya sekarang,” ucapnya.

    Menurutnya, warga sekitar merasa terganggu dengan bangunan kosong tersebut. Karena dikhawatirkan bangunan kosong itu digunakan untuk kegiatan yang tidak benar seperti mesum dan mabuk-mabukan.

    “Ya warga jelas terganggu dan tidak menutup kemungkinan di malam hari kami tidak tahu seperti apa pintu-pintu yang tidak terkunci,” katanya.

    Sementara warga lainnya mengatakan, banyak warga yang sengaja datang untuk berobat, namun Puskesmas tak kunjung buka.

    “Tentu warga merasa kecewa, karena kami juga kan membutuhkan pelayanan kesehatan. Adanya puskesmas ini kan salah satu mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Riski.

    Ia pun menuturkan, sempat mendengar kabar kalau pembangunan puskesmas tersebut belum selesai, karena terbentur oleh kurangnya anggaran.

    “Yang saya dengar begitu, makanya belum dibuka pelayanannya. Tapi saya tahu betul pembangunan ini, anggarannya itu hampir Rp200 juta. Kalau tidak salah, ada plang informasi itu tertulis Rp197 juta lebih, mendekati Rp 200 juta,” tuturnya.

    Ia menegaskan, banyak warga di lingkungannya yang ingin berobat ke sana, dan Puskesmas itu merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan yang terdekat.

    “Sejak di renovasi enggak pernah buka, warga sini kan juga banyak yang berobat. Jadi ada warga yang engga tahu dateng, ternyata kosong, kan kasihan berobatnya jauh ke Puskesmas Banjar Agung,” katanya.

    Riski mengatakan, Puskesmas tersebut sangat dibutuhkan oleh warga sekitar. Bahkan jika perlu, dirinya siap untuk membantu membersihkan bangunan tersebut, asalkan dioperasikan kembali sebagai Puskesmas.

    “Padahal kalau memang enggak dipakai, ya ngapain di renovasi mahal-mahal. Saya juga mau kalau memang diminta untuk membersihkan. Tapi ya itu, harus segera diisi, digunakan lagi buat puskesmas,” ucapnya.

    Saat BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, melalui sambungan telepon tidak kunjung mendapatkan respon. (DZH/AZM)

  • Tinjau Lokasi Banjir, Ketua DPRD Kota Serang Perintahkan Bangli Dibongkar

    Tinjau Lokasi Banjir, Ketua DPRD Kota Serang Perintahkan Bangli Dibongkar

    KETUA DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, meninjau langsung dua kampung yang terendam banjir di Kecamatan Kasemen, yaitu Kampung Pamarican dan Kampung Sukajaya, Sabtu (18/1).

    Berdasarkan pantauan di lapangan, politisi asal partai Gerindra ini didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, serta unsur Forkompimcam Kasemen.

    “Saya menerima laporan dari masyarakat. Ini kan daerah pemilihan saya, maka saya langsung mengontrol kondisi di lapangan seperti apa dengan pak Kapolsek, pak Lurah, pak Kasdim dari Korem dan BPBD,” ujarnya.

    Menurut Budi, hujan yang melanda selama satu malam pada Jumat hingga Sabtu dini hari (17-18/1) menjadi salah satu penyebab meluapnya aliran sungai Teluk Banten.

    “Ada sekitar 150 kepala keluarga (KK) yang 400 jiwa yang terdampak banjir. Padahak hujannya hanya semalam saja,” tuturnya.

    Selain curah hujan yang tinggi, terjadi pula pendangkalan sungai yang terjadi akibat kelalaian dari masyarakat. Karena menurut Budi, pada bantaran sungai ditemukan banyaknya bangunan yang pondasinya hingga ke sungai.

    “Ada bagian sungai yang dibangun pondasi. Kita akan mengecek suratnya benar atau tidak. Ada atau tidak. Selain itu juga di bagian hilir ada yang membangun empang,” jelasnya.

    Padahal, lanjut Budi, dalam aturan yang berlaku sempadan sungai diatur pada 3 meter di kedua sisinya. Ia pun meminta kepada Dinas PUPR agar dapat segera melakukan normalisasi sungai.

    “Nanti kita koordinasi dengan PU untuk membongkar ini semua dan melakukan koordinasi. Kalau melihat aturan kan memang 3 meter itu sempadan tidak boleh ada,” tandasnya. (Adv)

  • Awas, Ada Ranjau Besi ‘Hantui’ Pengendara Kota Serang

    Awas, Ada Ranjau Besi ‘Hantui’ Pengendara Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Teror ranjau besi diduga terjadi di Kota Serang. Pasalnya, sudah lebih dari 10 pengendara sepeda motor yang mengalami ban bocor akibat serpihan besi kecil di lokasi yang sama, yaitu sekitar Ramaya Kota Serang.

    Salah satu korban, Hairul Azizi, menuturkan bahwa dirinya merasa ada yang salah dengan ban motornya, ketika baru melewati mal Ramaya Kota Serang.

    “Jadi saya sedang mengantarkan pelanggan saya. Tiba-tiba baru saja lewat Ramayana, pas di pos Polisi alun-alun, ban saya seperti bocor rasanya,” ujarnya yang merupakan pengemudi ojek online, Sabtu (18/1) malam.

    Ia menuturkan bahwa dirinya tidak langsung menambal ban. Karena, penumpang yang sedang dibawanya menginginkan agar dapat segera sampai tujuan.

    “Nah waktu saya mau tambal di dekat alun-alun, disitu sudah ada 6 motor yang sedang menunggu giliran untun ditambal,” katanya.

    Selang beberapa lama, ia pun mengaku motor yang datang untuk ditambal semakin banyak. Menurutnya, selama ia menunggu kurang lebih ada 4 motor yang datang untuk ditambal.

    “Bahkan ada beberapa motor yang ditolak karena sudah terlalu banyak yang mengantre,” ucapnya.

    Hairul mengatakan, hasil perbincangan antara dirinya dengan pengendara motor yang juga bocor, rata-rata ban mereka bocor seusai melewati jalan di sekitar Ramayana.

    “Ban belakang semua yang bocor. Setelah diperiksa, semuanya terkena besi kecil begitu yang menancap. Bahkan sampai ada yang harus ganti ban karena tidak bisa dicabut,” ungkapnya.

    Senada disampaikan oleh salah satu korban ban bocor yang tidak mau disebutkan namanya. Ia mengatakan, pada saat itu dirinya baru saja keluar dari Ramayana.

    “Baru keluar dari Ramayana, tiba-tiba ban berasa bocor. Dan setelah ditanbah nih, ternyata besi kecil yang menancap,” ujarnya.

    Ia pun meminta kepada aparat berwajib agar dapat mencari tahu apakah ini merupakan modus yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan yang merugikan.

    “Yah kan kita sering mendengar banyak modus dari penebaran ranjau seperti ini. Mau itu supaya penjualan ban laris atau untuk begal. Kan kita tidak mau rasa aman ini hilang,” tandasnya. (DZH)

  • Pemuda Pancasila Hampir Bentrok dengan Perpam, Ini Kronologis Awalnya

    Pemuda Pancasila Hampir Bentrok dengan Perpam, Ini Kronologis Awalnya

    SERANG, BANPOS – Bersitegangnya ormas Pemuda Pancasila dengan LSM Perpam sempat membuat gaduh Kota Serang, khususnya di depan markas MPW Pemuda Pancasila Banten dan di depan Waterboom Tembong Jaya yang diduga tempat LSM Perpam berkumpul.

    Beruntung peristiwa yang melibatkan ratusan massa di kedua kubu tersebut tidak sampai terjadi bentrokan fisik. Pimpinan Pemuda Pancasila berhasil meredam amarah dari para anggotanya dan memerintahkan untuk membubarkan diri.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, awal mula peristiwa tersebut berawal dari adanya pengeroyokan oleh oknum ormas Perpam terhadap dua anggota Pemuda Pancasila yang bekerja sebagai debt collector atau mata elang (Matel) PT Bayu Gatra Perkasa.

    Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat (17/1) sekitar pukul 16.30 WIB di Kepandean, Kecamatan Serang, Kota Serang.

    Pengeroyokan bermula pada saat dua anggota Pemuda Pancasila yang bekerja sebagai Matel dengan inisial TO (38) dan YA (27) ingin menarik motor Fino berwarna putih biru yang dikendarai oleh Jamroni yang ia pinjam dari Romli selaku pemilik sebenarnya motor itu.

    Jamroni pada saat itu sedang berhenti di dekat warteg Kepandean dan Dealer Suzuki Kepandean. Lalu TO dan YA datang menanyakan terkait kendaraan sepeda motor tersebut milik siapa.

    Tidak lama kemudian tiba empat mobil mini bus berisi sekitar 30 orang ke lokasi dan terjadi pengeroyokan.

    Matel korban pengeroyokan merupakan salah satu saudara masyarakat dari Kampung Pekarungan. Saudaranya pun tidak menerima dengan adanya kejadian tersebut sehingga berduyun-duyun mendatangi Polsek Serang.

    Masyarakat Kampung Pekarungan bertahan hingga pukul 19.20 WIB di Polsek Serang. Massa Pemuda Pancasila mulai ramai di depan markas MPW Pemuda Pancasila Banten. (DZH)

  • Tidak Bertemu LSM Perpam, Ratusan Anggota Pemuda Pancasila Bubar

    Tidak Bertemu LSM Perpam, Ratusan Anggota Pemuda Pancasila Bubar

    SERANG, BANPOS – Ratusan anggota Pemuda Pancasila yang sebelumnya mendatangi lokasi yang diduga merupakan sekretariat LSM Perpam di Tembong, kembali ke markas mereka di jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Serang.

    Menurut perbincangan anggota yang baru kembali, mereka tidak berhasil menemukan LSM Perpam yang mengaku berada di Tembong.

    “Tadi bilangnya di Kebon Jahe, trus bilangnya di Tembong. Setelah kami datangi, mana tidak ada,” ujar salah satu anggota PP.

    Berdasarkan pantauan, para anggota Pemuda Pancasila terlihat masih terbawa emosi. Mereka masih terdengar berteriak-teriak.

    Namun situasi semakin kondusif ketika Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten, Wahyudin Djahidi, menenangkan para anggotanya.

    Dengan menggunakan pengeras suara milik pihak kepolisian, Wahyudi meminta kepada anggotanya agar menjaga emosi dan menghormati proses hukum.

    “Kita akan meyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian. Biarkan polisi yang akan mrnindak secara hukum,” ujarnya, Sabtu (18/1) dini hari.

    Ia menegaskan, dirinya tidak mau Pemuda Pancasila dicitrakan negatif ketika bertindak diluar aturan hukum.

    “Karena kita Pemuda Pancasila lebih mengedepankan etika. Jangan bertindak anarkis,” katanya lagi dan disambut seruan dari anggotanya.

    Ia pun meminta kepada anggotanya untuk segera membubarkan diri dengan tenang dan kondusif.

    “Silahkan teman-teman semua membubarkan diri masing-masing. Jaga ketentraman,” tandasnya.

    Lambat laun, anggota Pemuda Pancasila pun mulai membubarkan diri. Sementara anggota Pemuda Pancasila yang berasal dari Tangerang masih berada di markas MPW Banten.

    Berdasarkan informasi yang didapat, mereka akan kembali ke Tangerang dengan dikawal oleh pihak keamanan. (DZH)