BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • PPK Tunggu Hasil Kajian Inspektorat Soal Proyek Puskesmas Cibitung

    PPK Tunggu Hasil Kajian Inspektorat Soal Proyek Puskesmas Cibitung

    PANDEGLANG,BANPOS- Setelah konsultan perencana dan pelaksana kegiatan sulit memberikan penjelasan terkait ambrolnya pagar halaman belakang Puskesmas Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Giliran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunggu kajian yang sedang dilakukan oleh Inspektorat setempat untuk mencari penyebab ambrolnya Puskesmas Cibitung tersebut, padahal bangunan Puskesmas Cibitung tersebut sudah diserah terimakan atau Provisional Hand Over (PHO) antara kontraktor pelaksana dan PPK.

    Padahal dalam pelaksanaan PHO tersebut, telah dibentuk panitia pembantu dan kelompok kerja atau tim yaitu tim visual, tim mutu dan tim administrasi kontrak. Bila semua persyaratan ataupun penyempurnaan atau perbaikan pekerjaan (bila ada) terpenuhi, maka pekerjaan tersebut diterima terhitung tanggal pernyataan selesai 100 persen oleh direksi teknis dan kontraktor berkewajiban untuk pemeliharaan pekerjaan tersebut sampai Serah Terima Pekerjaan Kedua.

    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Puskesmas Cibitung, Yayat mengaku bahwa setelah dilakukan PHO tidak terlihat adanya indikasi kemungkinan terjadinya kerusakan.

    “Pas di PHO itu memang kondisinya tidak terlihat ya. Mungkin setelah proses PHO lebih melihat volume, kuantitas dan lain sebagainya. Jadi memang waktu di PHO tidak terlihat indikasi misalnya kemungkinan kerusakan dan lain sebagainya,” kata Yayat kepada BANPOS melalui selulernya, Rabu (15/1).

    Menurutnya, dengan ambrolnya pagar halaman belakang Puskesmas Cibitung, pihaknya saat ini menunggu hasil kajian dari tim Inspektorat. Karena, hasil laporan dari konsultan belum memberikan keterangan lebih lengkap.

    “Kita ingin lebih melihat hasil kajian dari Inspektorat saja dulu, memang mereka punya tenaga ahli dan sebagainya. Kalau dari konsultan pengawas kan memang mereka masih belum memberikan keterangan lebih lengkap. Saya sih lebih mempercayakan kepada teman-teman Inspektorat untuk mengkaji itu, dari sisi kelembagaan juga kan memang ranahnya disana,” terangnya.

    Karena pihak dinas tidak memahami tentang teknis, lanjut Yayat, ketika perencanaannya telah dibuat dan menjadi gambar, sehingga dilanjutkan dengan proses pelaksanaan.

    “Kalau kita sih, dinas kan lebih mempercayakan kaitan perencanaan konstruksi bentuknya bagaimana kita tidak paham urusan teknis dan kita tidak tahu seperti itu. Yang jelas perencanaan itu dibuat oleh tim perencanaan, gambar dan teknis lain sebagainya kan dikonsultasikan dengan tim ahli dari DPUPR bahwa gambar ibi sudah layak. Makanya beranjut ke proses pembangunan,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, terkait dengan pagar halaman gedung Puskesmas Cibitung yang baru selesai dibangun oleh CV Amirah Putri Firmansyah beberapa waktu lalu dan mengalami ambrol. Pihak pelaksana maupun konsultan perencana yaitu PT Sinergi Visitama Konsultan sulit memberikan penjelasan.(DHE/PBN)

  • Himakom dan Himip Unma Banten Salurkan Bantuan

    Himakom dan Himip Unma Banten Salurkan Bantuan

    LEBAK, BANPOS – Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban terdampak bencana Longsor dan Banjir di Lebak, dalam hal ini Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) dan Himpunan Mahasiswa Pemerintahan (Himip) Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) tidak ketinggalan turun ke lokasi terdampak dengan memberikan sumbangan dan turut membantu jadi relawan di Kampung Seupang Desa Pajagan Kecamatan Sajira, Selasa-Rabu (14-15/01).

    Dalam kesempatan tersebut, bantuan yang dibawa rombongan mahasuswa Unma tersebut langsung diterima Bupati Lebak Iti Octovia Jayabaya di kantor BPBD Lebak.

    “Terima kasih atas kepedulian adik-adik mahasiswa dari Himakom dan Himif Unma yang telah rela datang dan memberikan sumbangan untuk korban terdampak. Bantuan ini kami terima dan akan kami salurkan kepada warga yang terdampak,” ujar Iti di hadapan mahasiswa.

    Usai serah terima sumbangan, rombongan mahasiswa pun langsung ke lokasi terdampak di Kampung Seupang Desa Pajagan Kecamatan Sajira dan selanjutnya turut membantu melayani hal kebutuhan para korban terdampak.

    “Alhamdulillah atas kepedulian dari relawan mahasiswa Unma. Di sini ada 100 KK di kampung kami Seupang telah mengalami musibah, tak satupun yang tersisa karena tergerus lupan sungai Ciberang,” ujar Misja (60) salah seorang warga setempat yang terdampak.

    Sementara mantan Ketua Himakom, Winda Trimulyani yang didampingi Ketua Himip, Lintar menjelaskan, bahwa kehadirannya ke lokasi bencana sebagai bentuk solidaritas kepedulian dengan sesama sekaligus menyalurkan bantuan hasil pengumpulan dari para dermawan.

    “Sebagai giat peduli sesama, kami dari Himakom dan Himif Unma Banten datang ke lokasi terdampak untuk turut merasakan kepedihan dari saudara kita yang mengalami musibah. Dalam hal ini sekaligus menyalurkan bantuan yang kami kumpylkan dari para dermawan yang menitipkan pada kami,” jelas Winda. (WDO/PBN)

  • Konten Situs Tak Relevan, Smart City Kota Serang Dinilai Buruk

    Konten Situs Tak Relevan, Smart City Kota Serang Dinilai Buruk

    SERANG, BANPOS – Selain jebloknya penilaian keterbukaan informasi, Pemkot Serang juga mendapatkan penilaian yang kurang memuaskan dari PWKS dalam konsep Smart City yang digaungkan.

    Penanggungjawab penelitian situs resmi Pemkot Serang, Rizal, mengatakan bahwa secara tampilan situs resmi Pemkot Serang cukup baik. Namun, untuk menu yang ditampilkan tidak relevan di setiap OPD.

    “Misalkan, situs resmi milik Diskominfo Kota Serang. Dalam situs tersebut, sama sekali tidak memberikan informasi mengenai Diskominfo. Dalam menu profil, hanya memberikan informasi mengenai Kota Serang secara keseluruhan,” ujarnya, Rabu (15/1)

    Selain itu, berita dari setiap OPD pun tidak ada yang terbaru. Pasalnya, lanjut Rizal, berita terakhir mayoritas dipublikasikan pada bulan September tahun lalu.

    “Padahal, dalam era digital 4.0, masyarakat itu sudah mulai melek teknologi, khususnya internet. Maka seharusnya, Pemkot Serang dapat menyediakan informasi kegiatan mereka di situs resmi itu,” katanya.

    “Terdapat pula tautan daftar nama pejabat daerah yang sama sekali tidak terbaru. Karena, nama-nama pejabat tersebut masih formasi pada beberapa bulan yang lalu. Misalkan pak Poppy yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinsos, pada tautan tersebut masih menjabat sebagai Asda II,” ucapnya.

    Rizal juga mengaku masih menemukan adanya kesalahan pada keamanan pada situs resmi. Ia mencontohkan Dinkes Kota Serang yang beralamat dinkes.serangkota.go.id terdeteksi adanya kesalahan keamanan sebab ssl tidak digunakan.

    “Belum lagi situs resmi milik Dindikbud Kota Serang yang beralamat disdikbud.serangkota.go.id yang ternyata tidak dapat diakses. Ini menjadi beberapa catatan yang kami berikan terhadap konsep smart city, terutama yang berbasis penyebaran informasi melalui situs resmi milik Pemkot Serang,” tandasnya. (DZH)

  • Penelitian PWKS, Keterbukaan Informasi Pemkot Serang Dinilai Jeblok

    Penelitian PWKS, Keterbukaan Informasi Pemkot Serang Dinilai Jeblok

    SERANG, BANPOS – Keterbukaan informasi publik Pemkot Serang dinilai jeblok. Hal ini berdasarkan penelitian Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) chapter media online yang dilakukan selama dua hari dengan memantau situs resmi Pemkot Serang.

    Koordinator penelitian, Nahrul Muhilmi, menuturkan bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji sejauh mana Pemkot Serang yang dipimpin oleh Walikota Syafrudin dan Wakil Walikota Subadri Ushuludin, komitmen dalam menjalankan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

    “Seperti yang kita ketahui, amanat dari UU KIP mewajibkan Pemerintah Daerah dan badan publik yang lainnya wajib terbuka dalam informasi. Sedangkan, klasifikasi informasi terbagi menjadi dua yaitu terbuka dan dikecualikan,” ujarnya, Rabu (15/1).

    Sementara untuk informasi yang diteliti, lanjut Nahrul, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang harus tersedia setiap saat. Dengan konsep smart city yang digaungkan oleh Pemkot Serang, maka informasi tersebut harus tersedia pada situs resmi milik Pemkot Serang.

    “Jadi beberapa item yang kami teliti itu ketersediaan laporan keuangan, rencana kerja anggaran setiap OPD, dokumen pelaksanaan anggaran OPD, laporan realisasi anggaran, struktur OPD dan pembaharuan kegiatan OPD di situs resmi mereka,” ucapnya.

    Nahrul menjelaskan, dari 33 OPD yang ada, pihaknya hanya meneliti 26 OPD saja. Karena, pihaknya mengecualikan 6 kecamatan yang ada dan KORPRI.

    Untuk penilaiannya sendiri, kata Nahrul, dengan menilai antara satu hingga 5 untuk ketersediaan informasi yang ada. Seperti contoh, apabila OPD tersebut menjalankan UU KIP dengan membuka informasi terbaru, maka akan mendapatkan nilai 5.

    “Sedangkan apabila tersedia informasi namun tidak terupdate, hanya mendapatkan nilai 4. Untuk yang tidak update selama setahun, mendapatkan nilai tiga. Jika tersedia informasi namun berbeda menu, kami berikan nilai dua. Dan jika tidak ada, maka akan mendapatkan nilai satu,” jelasnya.

    Dari hasil keseluruhan, Nahrul mengatakan Pemkot Serang hanya mendapatkan nilai 1.8 saja. Hal ini dikarenakan mayoritas OPD tidak melakukan pembaruan informasi yang seharusnya dilakukan secara berkala.

    “Jadi ada 13 OPD yang sama sekali tidak menyediakan informasi pada situs resmi mereka. Diantaranya yaitu BPKAD, Dinas PUPR, Sekretariat Daerah, Dindik dan Dinkes,” tuturnya.

    Sementara untuk nilai terbaik, dipegang oleh Dinas Sosial yang mendapatkan nilai sebesar 3.6. Sedangkan yang kedua yaitu Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai 3.

    “Untuk Dinas Sosial, rencana kerja anggaran itu mendapatkan nilai 5 karena mereka menyediakan dokumennya. Sedangkan dokumen pelaksanaan anggaran tidak lengkap sehingga hanya mendapatkan nilai 4. Sisanya tidak update,” katanya. (DZH)

  • Era Syafrudin, TP PKK Kota Serang Sabet Juara Pertama Perlombaan Kampung KB

    Era Syafrudin, TP PKK Kota Serang Sabet Juara Pertama Perlombaan Kampung KB

    SERANG, BANPOS – Ketua TP PKK Kota Serang, Ade Jumaiyah Syafrudin merasa bersyukur atas diraihnya juara pertama perlombaan Kampung KB yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Banten. Sebelumnya, sebanyak dua kali berturut- turut Kota Serang mendapat juara ketiga. Berbeda pada saat kepemimpinan Walikota Serang Syafrudin, Kota Serang mendapatkan juara pertama.

    “Alhamdulillah Kampung KB ini mendapat juara pertama dan akan lanjut tingkat nasional” ujar Ketua TP PKK Kota Serang Ade Jumaiyah Syafrudin, yang juga Ketua P2TP2A Kota Serang seusai melaporkan juara ke Walikota Serang, Syafrudin di ruang kerjanya, Selasa (14/1).

    Kepada Walikota Serang, dirinya meminta untuk didukung semua kegiatannya, menjelang mengikuti perlombaan tingkat nasional. Diketahui, yang mendapat juara kampung KB tersebut, berada di Lingkungan Jagarayu, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

    “Di Jagarayu ini sudah ditetapkan menjadi daerah percontohan di Kota Serang.” katanya.

    Merespons hal tersebut, Walikota Serang, Syafrudin sudah memberikan SK kepada kampung KB, terutama kampung KB yang merupakan katagori penilaian Provinsi. Ia menuturkan bahwa Dinas terkait yang hari itu datang pada audiensi tersebut, mendukung dan ingin melengkapi kekerangan-kekurangan yang ada dalam penilaian kampung KB.

    “Kekurangan yang dimaksud antara lain jalan, penataan pekarangan rumah, pemanfaatan lahan kosong, olahraga, penataan taman di jalan, dan penyediakan tempat sampah dan lain – lain,” ujarnya.

    Sementara, pihaknya mengundang Dinas terkait tak lain untuk meminta agar TP PKK Kota Serang difasilitasi dan dapat melengkapi persyaratan atau kekurangan. Hal itu dilakukan dalam rangka penilaian kampung KB yang akan dinilai pada bulan Maret mendatang.

    “Diharapakan TP PKK Kota Serang mendapat prestasi yang terbaik,” harapnya. (MUF)

  • Pendaftaran PPK Kabupaten Serang Segera Dibuka, Catat Tanggal Pentingnya

    Pendaftaran PPK Kabupaten Serang Segera Dibuka, Catat Tanggal Pentingnya

    SERANG, BANPOS – KPU Kabupaten Serang akan segera membuka pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menghadapi Pilkada 2020 mendatang. Adapun jumlah PPK yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Serang yaitu sebanyak 145 orang.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Serang, Abidin Nasyar, seusai membuka acara rapat koordinasi pembentukan badan Ad Hoc di salah satu hotel di Kota Serang.

    “Jadi pembentukan badan Ad Hoc ini akan kami umumkan resmi mulai besok. Kemudian pendaftarannya mulai pada tanggal 18 Januari,” ujarnya, Selasa (14/1).

    Ia mengatakan, informasi pembentukan badan Ad Hoc ini harus sampai ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Pasalnya, berdasarkan pengalaman pihaknya, peminat dari masyarakat yang ingin menjadi anggota badan Ad Hoc khususnya PPK sangat minim.

    “Karena memang seringkali di beberapa kecamatan itu hanya sekian yang mendaftar, itu kan pas-pasan. Kami juga undang Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) agar mereka tahu bahwa sebentar lagi akan Pilkada dan kami membuka pendaftaran badan Ad Hoc,” ucapnya.

    Ia pun menjelaskan bahwa dalam Pilkada nanti, KPU Kabupaten Serang membutuhkan sebanyak 145 anggota PPK. Dengan rincian setiap kecamatan membutuhkan 5 orang anggota PPK. Ia juga menegaskan bahwa usia dari pendaftar PPK minimal 17 tahun.

    “Jadi hitungannya, 5 orang di setiap kecamatan dikalikan dengan 29 kecamatan. Jadi kami membutuhkan sekitar 145 anggota. Namun untuk yang mendaftar minimal itu dua kali lipat dari kebutuhan. Karena kan nanti akan kami seleksi. Untuk umur tidak harus berumur 20 tahun, 17 pun sudah boleh ikut,” katanya.

    Abidin pun menjelaskan tahapan seleksi yang akan dilalui. Yaitu pada 18 hingga 24 Januari, akan dilaksanakan seleksi administrasi. Lalu pada 3 Februari, rencananya akan dilaksanakan tes tertulis dan wawancara.

    “Untuk pengumuman akan kami laksanakan pada tanggal 27 Februari, kemudian akan langsung dilantik pada 29 Februari,” terangnya.

    Mengenai anggota PPK yang sudah menjabat selama dua periode, Abidin mengaku saat ini masih melakukan analisis mengenai rentang periodisasi. Karena menurutnya, terdapat periodisasi Pemilu dan periodisasi Pilkada.

    “Jika memang ada yang sudah dua periode menurut Surat Edaran yang berlaku sekarang, maka kami akan lakukan pencoretan. Banyak juga diantara mereka yang sudah dua periode, menginginkan untuk menjadi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam),” ujarnya.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa PPK harus terbebas dari partai politik (Parpol). Menurutnya, KPU Kabupaten Serang telah meminta kepada Parpol untuk mendapatkan SK kepengurusan Parpol di tingkat kecamatan.

    “Kami ingin calon-calon PPK itu harus terbebas dari Parpol dan juga terbebas dari hal-hal yang lain. Termasuk juga terkait dengan periodisasinya,” ucapnya. (DZH)

  • Awas! Penipu Mengatasnamakan BKPSDM Kabupaten Serang Gentayangan

    Awas! Penipu Mengatasnamakan BKPSDM Kabupaten Serang Gentayangan

    SERANG, BANPOS – Telah terjadi penipuan mengatasnamakan salah satu pegawai dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang. Oknum penipu tersebut mengatasnamakan staff dari Surtaman, Kepala Bidang Pengembangan Karir pada BKPSDM Kabupaten Serang.

    Oknum mengaku bernama Setiawan, meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghubungi Surtaman dan memberikan nomor telepon, dengan modus ada hal yang ingin disampaikan oleh Surtaman, sebelum surat disampaikan kepada ASN tersebut.

    Saat dikonfirmasi BANPOS, Surtaman mengaku sudah ada lima ASN yang menghubungi di nomor ponselnya. Sementara itu, oknum penipu memberikan nomor telepon yang bukan milik Surtaman.

    “Ini merugikan nama baik pribadi dan instansi, semoga dengan diberitakan, bisa klarifikasi dan seluruh ASN Kabupaten Serang dapat mengabaikanya,” tegas Surtaman, Selasa (14/1).

    Ia pun menghimbau kepada seluruh ASN di Kabupaten Serang bahwa semua yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian tidak berbiaya, alias gratis.

    “Dari mulai pelayanan kepangkatan, golongan kenaikan jabatan dan karir ASN, sampai pensiun semua tidak ada yang berbayar alias gratis,” imbaunya.

    Ia melanjutkan, jika ada oknum yang mengatasnamakan BKPSDM, dipastikan itu adalah penipuan. Ia menegaskan agar segera konfirmasi ke BKPSDM jika ada oknum tersebut.

    “Jangan buru-buru percaya jika diminta uang ataupun kompensasi lainnya. Konfirmasilah terlebih dahulu ke BKPSDM, dan pastikan kenali nama-nama pegawai BKPSDM serta logat dan suaranya. Agar tidak mudah tertipu,” pungkasnya. (MUF)

  • Terlibat Kecelakaan, Siswa SMK di Kota Serang Dilarikan ke Rumah Sakit

    Terlibat Kecelakaan, Siswa SMK di Kota Serang Dilarikan ke Rumah Sakit

    SERANG, BANPOS – Seorang pelajar SMKN 2 Kota Serang tertabrak angkot saat hendak menyebrang jalan di depan halte SMKN 1 Kota Serang Jl. KH Abdul Hasan Fatah, Senin (13/1) sekitar pukul 16.40 WIB.

    Berdasarkan keterangan saksi mata, korban hendak menyebrang menggunakan sepedanya, namun hanya melihat ke salah satu arah.

    “Posisinya pas ketabraknya memang tidak melihat. Karena kami terhalang pandangannya. Yang pasti saat tertabrak suaranya kencang sekali,” ujar Utoro Ajie, alah satu saksi mata yang juga merupakan guru SMKN 1 Kota Serang.

    Korban yang tidak diketahui namanya tersebut langsung dalam kondisi tidak sadarkan diri, dengan luka di kepala yang menurut keterangan saksi, cukup parah.

    “Korban sudah tidak sadarkan diri. Kepalanya pecah di bagian dahi, berdarah cukup banyak,” tuturnya.

    Ia mengaku jika dilihat dari pakaian yang dikenakan, korban merupakan siswa dari SMKN 2 Kota Serang.

    “Dilihat dari badge dan seragamnya, itu anak sekolah sebelah (SMKN 2). Jadi kami langsung minta tolong ke mereka,” ungkapnya.

    Sementara di lokasi, korban dinaikkan ke angkot yang menabrak, untuk dibawa ke rumah sakit. Salah satu satpam SMKN 2 Kota Serang terpantau turut ikut dalam angkot tersebut.

    “Dibawa ke Rumah Sakit Drajat aja,” teriak salah satu warga kepada satpam dan supir angkot. (DZH)

  • Proyek Rp3,3 Miliar Puskesmas Cibitung Ambrol

    Proyek Rp3,3 Miliar Puskesmas Cibitung Ambrol

    PANDEGLANG, BANPOS – Diduga akibat kualitas pekerjaan yang buruk dan tidak ada pemeliharaan, pagar halaman belakang gedung Puskesmas Cibitung ambrol.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek ini menelan anggaran Rp3,3 miliar dan sebagai pelaksana adalah CV Amirah Putri Firmansyah.

    Kegiatan ini bersumber dari DAK Fisik Afirmasi Sub Bidang penguatan Puskesmas DTKP TA 2019 yang baru selesai dibangun pada 6 Desember 2019 lalu.

    Ketua Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P-4), Arif mengatakan, jika kualitas pembangunan gedung Puskesmas Cibitung tersebut bagus, tentunya tidak akan mengalami ambrol pada pagar halaman bagian belakang gedung tersebut.

    “Sebelum pagar tersebut ambrol, gedung yang baru selesai pada 6 Desember 2019 lalu itu kondisinya pagar halaman bagian belakangnya sudah retak bahkan ada yang terbelah. Selang beberapa hari, pagar tersebut ambrol,” kata Arif kepada BANPOS, Minggu (12/1).

    Arif menyatakan kekecewaan juga, dikarenakan setelah pagar halaman gedung Puskesmas ambrol, hingga saat ini belum dilakukan penanganan untuk dilakukan perbaikan. Sehingga dengan kondisi seperti itu, pihaknya merasa khawatir gedung tersebut ambrol seluruhnya.

    “Tadi saya lihat belum ada satupun dari pihak pelaksana, dinas terkait ataupun konsultan yang ada dilokasi. Jangan-jangan mereka menunggu gedung Puskesmas tersebut ambrol kebawah,” ujarnya.

    Menurutnya, dalam membuat suatu bangunan, pemerintah tentunya menginginkan kualitas pembangunan yang sangat baik. Sehingga, dalam pelaksanaan pembangunannya disediakan konsultan baik perencanaan maupun konsultan pengawas.

    “Agar kualitas pembangunannya bagus, disediakan konsultan seperti yang terpampang dalam plang proyek. Disana tertulis konsultan perencananya PT Sinergi Visitama Konsultan dan PT Hernaga Multi Plano sebagai konsultan pengawasnya. Akan tetapi jika hasilnya tidak seperti yang diharapkan, tentunya keberadaan konsultan tersebut tidak bekerja atau jangan-jangan mereka main mata dengan pihak pelaksana,” katanya.

    Arif menambahkan, jika kedua konsultan tersebut tidak bekerja, seharusnya dinas terkait memberikan teguran, baik kepada kedua konsultan tersebut atau kepada pihak pelaksananya.

    “Seharusnya kan seperti itu, kalau dinas terkait tidak memberikan teguran kepada ketiganya juga, saya kurang tahu apakah pihak dinas juga ikut-ikutan main mata. Yang menjadi persoalan, ketika kualitas pembangunannya buruk, anggarannya sudah terserap semua. Kalau sudah seperti itu, masa masyarakat harus patungan untuk memperbaiki bangunan tersebut,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, ia berharap kepada Pemkab, DPRD, Kepolisian dan Kejaksaan turun ke lapangan untuk melihat bangunan gedung Puskesmas yang akan digunakan untuk masyarakat.

    “Silahkan semuanya turun ke lapangan, lihat kondisi Puskesmas Cibitung yang pagar halaman belakangnya ambrol ini. Baik eksekutif, legislatif atau aparat penegak hukum yang lebih tahu harus berbuat apa. Kasihan masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, jangan sampaikan diabaikan,” harapnya.(dhe/pbn)

  • Hujan Angin, Satu Rumah di Malingping Selatan Ambruk

    Hujan Angin, Satu Rumah di Malingping Selatan Ambruk

    MALINGPING, BANPOS – Akibat hujan angin di Lebak selatan (Baksel) beberapa hari ini sebuah rumah di Kampung Cikeusik Timur RT 05/02 Desa Malingping Selatan Kecamatan Malingping dilaporkan ambruk pada Sabtu malam (11/1) sekitar Pukul 21.30 Wib, dalam kejadian itu tidak ada korban.

    Kepada wartawan, Rasminah (67) janda pemilik rumah mengaku saat kejadian dirinya yang tinggal bersama anak perempuannya itu merasa kaget atas kejadian ini.

    “Kejadiannya tiba-tiba, sekitar jam setengah sepuluh malam, saat itu kemarin lagi hujan kecil dan angin besar. Saya dan anak perempuan saya saat itu baru akan tidur, tiba-tiba ‘gurubag’, sorondoy dapur dan dua kamar genteng dan kayunya ambruk,” ujarnya, Minggu (12/01).

    Menurutnya, khawatir ambruk lebih parah, saat itu dirinya harus ngungsi ikut tidur di rumah tetangga,

    “Saya khawatir ambruk makin parah, lalu ikut nginep di rumah tetangga. Dan itu rumah kekayaan peninggalan bersama almarhum suaminya dulu, dan kalau kerugian mungkin sekitar 20 jutaan,” kata Rasminah.

    Senada Roif Setiawan, tetangga terdampak menjelaskan, itu kejadian sangat tiba-tiba. Saat itu dirinya tengah begadang di depan rumahnya yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah Rasminah. Kejadian itu langsung dilaporkannya ke pihak desa.

    “Saya langsung melihat ke suara ambruk itu, ya, benar dapur dan dua kamar itu kayunya sudah lapuk jadi ambruk bersama gentingnya. Dan untuk menjaga hal yang lebih parah saya ajak mereka nginep di rumah saya. Dan soal ini sudah kami laporkan ke Kepala Desa” terang Roif.

    Terpisah, Kepala Desa Malingping selatan, Aceng Junaedi membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya saat ini sudah mendata taksiran kerugian terdampak.

    ” Iya benar, tadi siang juga saya bersama BPD sudah melihat ke TKP. Dan itu memang rumah usianya sudah tua dan ditempati oleh ibu Rasminah bersama anaknya yang bekerja sebagai buruh nyuci,” jelas Aceng. (WDO/PBN)