BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Dampak Cuaca Ekstrem, 7 Rumah Roboh Dalam Sepekan

    Dampak Cuaca Ekstrem, 7 Rumah Roboh Dalam Sepekan

    SERANG, BANPOS – Cuaca ekstrem yang terjadi di Indonesia, khususnya Kota Serang, mengakibatkan tujuh rumah roboh dalam seminggu. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dimiliki oleh BPBD Kota Serang.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat hermawan, menuturkan bahwa terdapat tujuh rumah roboh yang tersebar di beberapa kecamatan. Diantaranya yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kasemen. Ia mengaku, Kecamatan Kasemen merupakan wilayah terbanyak rumah roboh.

    “Memang di Kasemen paling banyak yaitu tiga rumah. Bahkan ada pemilik rumah yang sampai meninggal dunia yaitu Almarhumah Marsiyah,” ujar Diat saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (10/1).

    Bahkan menurut Diat, kemarin baru saja kembali terjadi rumah roboh di Lingkungan Keganteran, RT 001 RW 005, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen. Hal itu diakibatkan oleh hujan deras yang disertai angin kencang. Selain itu kontruksi bangunan tersebut juga sudah rapuh.

    “Kejadiannya Kamis (9/1) pukul 14.30 WIB. Tidak ada korban jiwa. Hari ini (kemarin-RED) kami langsung memberikan bantuan kepada korban mulai dari karpet, terpal hingga makanan untuk kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

    Saat ditanya jumlah kerugian dari insiden rumah roboh tersebut, Diat mengaku belum bisa memprediksi jumlah kerugian seluruhnya. Hal itu dikarenakan untuk melakukan penilaian kerugian, dibutuhkan instansi lainnya yang bertugas melakukan penilaian.

    “Kalau hanya kami tidak bisa. Tentu ini harus melibatkan instansi teknis agar bisa mendapatkan nilai kerugian yang terjadi,” jelasnya.

    Diat mengatakan, Kecamatan Kasemen merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi rumah roboh. Karena, lanjut Diat, kebanyakan rumah warga yang berada di Kasemen konstruksi bangunannya menggunakan batu bata mentah.

    “Apalagi kalau cuaca ekstrem ini. Batu bata mentah itu bisa menyerap air hujan dan ambruk, makanya kekuatannya jauh dibanding dengan bata jadi,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, menginstruksikan kepada seluruh Lurah yang ada di Kasemen, agar dapat melakukan pendataan untuk rumah yang layak untuk menerima bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal ini karena seringnya kejadian rumah roboh di Kasemen.

    “Ini akan jadi evaluasi, daerah mana dulu yang akan mendapatkan bantuan RTLH. Kami tidak sembarang dan tentunya atas dasar kontruksi bangunan, mana yang lebih pantas mendapat bantuan dari Pemkot Serang,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Saka Kominfo Kota Serang Dilantik, Siap Entaskan Hoaks dan Ujaran Kebencian

    Saka Kominfo Kota Serang Dilantik, Siap Entaskan Hoaks dan Ujaran Kebencian

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 13 pegawai Diskominfo Kota Serang resmi dilantik sebagai pengurus Satuan Karya (Saka) Kominfo oleh Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Serang. Pelantikan tersebut dilaksanakan di gedung Kwarcab Kota Serang, Jumat (10/1).

    Para pengurus Saka Kominfo tersebut memiliki tekad untuk mengentaskan persoalan berita bohong dan ujaran kebencian di era digital.

    Dalam sambutannya, Ketua Kwarcab Kota Serang, Ahmad Saefullah, mengatakan bahwa kontribusi Saka Kominfo sangat dibutuhkan dalam pengembangan karakter para anggota Pramuka Kota Serang.

    “Dengan bergabungnya Saka Kominfo, saya berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi anak-anak muda kita,” ucap Ahmad Saefullah.

    Ahmad Saefullah mengatakan bahwa pelantikan Saka Kominfo ini merupakan Saka Pertama di Kota Serang yang dilantik oleh pengurus Kwarcab Kota Serang yang baru.

    “Ini merupakan Saka Pertama yang dilantik. Alhamdulillah proses pelantikannya dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Ia pun berharap, para pengurus Saka Kominfo dapat bekerja secara sinergis dengan pengurus Kwarcab Kota Serang. Dengan demikian, tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

    “Semoga Saka Kominfo dapat bersinergi dengan Kwarcab Kota Serang,” ucapnya.

    Ditemui seusai pelantikan, Ketua Pimpinan Saka Kominfo Kota Serang, Faturrohman, mengatakan bahwa Saka Kominfo memiliki tugas yang vital pada era digital. Karena, perkembangan penyebaran informasi sudah banyak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggungjawab.

    “Utamanya dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, kami siap mengemban tugas apalagi dalam memerangi berita bohong dan ujaran kebencian,” kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Diskominfo Kota Serang.

    Ia juga menyebutkan peranan anak muda yang masuk dalam kepengurusan Saka Kominfo menjadi hal yang penting dalam kegiatan pramuka.

    “Alhamdulillah kami punya anggota yang masih muda. Ini membuat sinergitas antara Saka Kominfo dan Kwarcab akan semakin baik dalam membimbing dan membina anggota Pramuka Kota Serang,” ungkapnya. (DZH/AZM)

  • Tuntut Pemkot Serang Tutup Peternakan, Warga Ancam Bawa Kotoran Ayam

    Tuntut Pemkot Serang Tutup Peternakan, Warga Ancam Bawa Kotoran Ayam

    SERANG, BANPOS – Masyarakat Kecamatan Curug dan Kecamatan Walantaka mengancam akan mendemo Pemkot Serang dengan membawa kotoran ayam, apabila perusahaan peternak ayam ilegal di lingkungan mereka tidak ditutup secepat mungkin. Mereka pun memberikan tenggat waktu hingga 1 Februari untuk mendapatkan kepastian.

    Hal itu disampaikan oleh perwakilan masyarakat saat melakukan audiensi dengan Pemkot Serang yang dihadiri oleh Sekda Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana dan Asda III Kota Serang, Komarudin, serta perwakilan OPD terkait.

    Juru bicara masyarakat Tinggar, Robi, mengatakan bahwa mereka tidak main-main dengan ancaman tersebut. Pasalnya, mereka sudah tidak tahan dengan bau yang ditimbulkan oleh peternakan ayam ilegal itu.

    “1.000 masyarakat Tinggar akan menggeruduk Puspemkot Serang sambil membawa kotoran ayam. Ini supaya pemerintah tahu bahwa bau seperti inilah yang kami rasakan selama bertahun-tahun lamanya,” ujar Robi saat ditemui di aula Setda Kota Serang, Jumat (10/1).

    Robi mengatakan, selama peternakan ayam itu berdiri di lingkungan tempat dirinya tinggal, sudah banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Keluhan tersebut antara lain bau yang menyengat dan juga lalat yang banyak sehingga mengganggu kenyamanan.

    “Yah bayangkan, antara rumah warga dengan kandang ayam itu jaraknya paling cuma 10 meter saja. Sudah pasti bau dan lalat itu sangat mengganggu kami,” katanya.

    Sehingga, pihaknya menuntut agar Pemkot Serang dapat segera mengambil keputusan terkait keberadaan peternakan ayam tersebut. Karena selain telah melanggar aturan dengan tidak berizin, juga lokasi berdirinya peternakan itu tidak sesuai dengan RTRW yang berlaku.

    “Jadi kami megur dan menuntut kepada Pemkot Serang, agar segera melaksanakan tuntutan kami. Kami berikan tenggat waktu hingga 1 Februari. Jika hingga 1 Februari ternyata Pemkot tidak serius, maka kami akan membawa 1.000 masyarakat ke Pemkot Serang ini,” tegasnya.

    Sementara itu, Sekda Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana, mengatakan bahwa Pemkot Serang menyambut baik keinginan masyarakat. Hanya, saat ini Pemkot Serang masih belum mendapatkan hasil dari RTRW yang telah diajukan kepada Kementerian.

    “Pada dasarnya kami sepakat dengan tuntutan yang disampaikan. Namun saat ini kami masih menunggu RTRW yang saat ini masih dalam proses di Kementerian. Seandainya dekat 1 Februari ini masih belum ada tanda-tanda RTRW selesai, maka kami akan coba komunikasi kepada masyarakat,” ujarnya.

    Ia mengatakan, Pemkot Serang dalam RTRW telah menghilangkan peternakan sebagai salah satu jenis usaha. Karena menurutnya, Kota Serang tidak cocok untuk digunakan sebagai daerah peternakan, sebab berada di tengah masyarakat.

    “Jangan sampai masyarakat berpikiran bahwa kami tidak mau menutup peternakan ayam itu. Kami mau menutup, hanya saja ada aturan main yang harus diselesaikan. Gak seenaknya asal tutup begitu saja,” ucapnya.

    Ia juga mengaku bahwa pihak peternakan memang sulit untuk diajak bekerjasama. Pasalnya, beberapa kali Pemkot Serang mencoba untuk berkomunikasi, namun hasilnya nihil.

    “Dari pihak peternakan memang sampai saat ini kami akui sulit untuk diajak berkomunikasi. Kami pernah memanggil mereka untuk menghitung PBB dan hal lainnya, dan memang sulit. Jadi wajar kami lihat masyarakat marah, toh kami juga sulit untuk berkomunikasi,” jelasnya.

    Terpisah, Walikota Serang menegaskan bahwa Pemkot Serang sudah tidak mau lagi mengeluarkan disinsentif bagi perusahaan peternak ayam. Ia mengatakan, akan melakukan koordinasi dan memberikan waktu bagi peternakan ayam agar mempersiapkan diri maksimal 6 bulan untuk pindah.

    “Dulu Pemkot Serang sudah memberikan disinsentif kepada perusahaan peternakan ayam selama dua tahun. Sekarang kami tidak akan memberikan lagi. Namun, kami berikan tenggat waktu bagi perusahaan peternak ayam untuk mempersiapkan diri paling lambat 6 bulan ke depan untuk segera pindah,” ujarnya.

    Apabila dalam 6 bulan tersebut ternyata peternakan ayam tidak mau pindah, maka Pemkot Serang akan melakukan penutupan secara paksa.

    “Yah kalau mereka memang tidak mau tutup dan ngeyel tetap buka, kami selaku Pemkot Serang akan melakukan eksekusi oleh Satpol PP agar ditutuk secara paksa,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Harley Group Jakarta Bantu Penyintas Banjir Lebak

    Harley Group Jakarta Bantu Penyintas Banjir Lebak

    Musibah banjir yang terjadi di Lebak tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar dan Banten saja, namun juga membuat warga lainnya merasa berempati dan berusaha untuk meringankan beban para penyintas banjir dan longsor tersebut

    Begitupun yang dilakukan oleh Harley Owner Group Anak Elang Jakarta. Mereka melakukan kegiatan sosial ke daerah yang terkena dampak banjir di Lebak Banten.

    Officer HOG Anak Elang di komandani oleh Suherli selaku ketua HOG Anak Elang Jakarta menyatakan bahwa kegiatannya ini untuk menunjukkan bahwa kepedulian sosial itu harus dimiliki oleh seluruh kalangan, termasuk pihaknya.

    “Kami akan selalu dekat dengan masyarakat, dimanapun dan kapanpun tanpa melihat suku, agama dan ras. Kami komunitas Harley Davidson selalu berada paling depan bila ada bencana di negeri ini,” jelasnya.

    Ia menyatakan, selain berupa donasi, ada beberapa rangkaian kegiatan juga yang dilakukan oleh pihaknya di lokasi bencana tersebut.

    Pengurus HOG Anak Elang Jakarta lainnya, Anto Jangkar menyatakan, selain untuk melatih rasa kemanusiaan, kegiatan ini juga dalam rangka menunjukkan bahwa komunitasnya, umumnya untuk pengendara Harley Davidson tidak identik dengan citra negatif yang biasa disematkan oleh masyarakat.

    “Kami disini selalu mengedepankan sisi kemanusiaan. Kebanyakan masyarakat kita selalu mengidentikkan pengguna Harley Davidson adalah Bikers Yang arogan dan ugal ugalan. Di sini kami buktikan bahwa komunitas Harley Davidson juga memiliki sisi sosial yang sangat luar biasa,” terangnya seraya menyatakan bahwa pengendara yang arogan tersebut hanya segelintir oknum saja. (PBN)

  • TKI Asal Kabupaten Serang Dianiaya Majikan, SBMI Sentil Wahidin dan Tatu

    TKI Asal Kabupaten Serang Dianiaya Majikan, SBMI Sentil Wahidin dan Tatu

    SERANG, BANPOS – Seorang TKI asal Kabupaten Serang yang bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab berinisial SW dikabarkan mendapat kekerasan dari anak majikannya. Hal ini terjadi setelah SW meminta gaji yang tertahan selama dua bulan kepada majikannya, namun justru penganiayaan yang ia dapat.

    Demikian disampaikan oleh Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Banten, Maftuhi Salim, saat dikonfirmasi BANPOS melalui media perpesanan. Maftuhi mengatakan, SW telah bekerja selama 6 bulan dengan majikannya. Namun hingga kini, hanya gaji selama 4 bulan yang dibayarkan.

    “SW minta gaji yang belum dibayar yaitu dua bulan kepada majikan laki-laki. Bukan uang gaji yang didapat, tapi malah penyiksaan yang dilakukan anak majikanya. Penyiksaan tersebut menggunakan batu untuk memukul kepala SW oleh anak majikannya yang laki-laki” ujarnya, Jumat (10/1).

    Maftuhi mengatakan, SW dan pihak keluarganya sempat melapor kepada sponsor yang memberangkatkan. Namun pihak sponsor justru malah mendamprat keluarga SW.

    “Dan sponsor minta ganti rugi pada suami korban. Jika ingin pulang harus ada uang sebesar Rp32 juta,” lanjut Maftuhi.

    Ia pun meminta kepada Pemprov Banten agar dapat memberikan kebijakan dalam melindungi TKI. Ia juga menuntut kepada Gubernur Banten agar mengganti kepala Disnaker Provinsi Banten.

    “Kami berharap pemeritah Provisi Banten, bapak Wahidin sebagai Gubernur Banten, membuat kebijakan yang melindungi TKI, karena Disnaker Provinsi Banten tidak maksimal. Dan kami harap Kepala Disnaker Provinsi Banten diganti,” tegasnya.

    Selain itu, ia juga meminta kepada Bupati Serang agar melakukan terobosan untuk perlindungan warga Kabupaten Serang yang menjadi buruh migran di luar negeri.

    “Hal ini agar keselamatan mereka bisa dipantau oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Jangan hanya bergerak ketika ada kemauan untuk pencalonan Bupati saja,” tandasnya. (DZH)

  • PHRI Pandeglang Bantu Penyintas Banjir Lebak

    PHRI Pandeglang Bantu Penyintas Banjir Lebak

    PANDEGLANG, BANPOS – Merasa prihatin dengan bencana banjr bandang yang terjadi di Kabupaten Lebak beberapa waktu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pandeglang, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

    Ketua Bidang Budaya dan Lingkungan Hidup PHRI BPC Pandeglang, Basith Djoma mengatakan, berkaca pada bencana tsunami Selat Sunda yang terjadi pada tahun lalu di Kabupaten Pandeglang, PHRI turut merasakan kesedihan yang dirasakan masyarak Lebak yang tertimpa bencana.

    “Intinya setahun yang lalu, kami masyarakat selat sunda ketika terjadi bencana tsunami banyak dibantu masyarakat luar. Kami juga merasakan kesedihan mereka seperti kami rasakan dulu,” kata Basith kepada BANPOS, Jumat (10/1).

    Menurutnya, dengan kesedihan yang dulu pernah dirasakan tersebut, seluruh anggota PHRI BPC Pandeglang, mengumpulkan barang bantuan untuk diberikan kepada para korban bencana banjir bandang di Lebak.

    “Selain berupa barang yangg dikumpulkan dari masing-masing anggota, juga bantuan dari beberapa management diantaranya management Tanjung Lesung, Coconut Island, Hotel Rizky Pandeglang dan Keluarga Kisunda,” terangnya.

    Basith menambahkan, bantuan yang diberikan kepada korban bencana banjir bandang di Lebak, berupa logistik untuk kebutuhan sehari-hari dan uang tunai sebesar Rp 10 juta.

    “Bantuan yang diberikan yaitu selimut, handuk, baju dan celana bayi. Selain itu juga dari management Tanjung Lesung memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 10 juta,” ujarnya.

    “Bantuan tersebut kita serahkan di Posko penampungan di Ponpes Darul Mustofa dengan jumlah pengungsi sebanyak 800 jiwa, yang diterima oleh pimpinan Ponpes Darul Mustofa KH Omik yang diskasikan para relawan dari dompet dhuafa dan tim Tagana. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan memberikan manfaat bagi para korban bencana,” ungkapnya.

    Sementara Pimpinan Ponpes Darul Mustofa, KH Omik yang menerima bantuan tersebut mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan PHRI BPC Pandeglang.

    “Saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh PHRI BPC Pandeglang,” katanya.(dhe/pbn)

  • Iti Kecewa LMAN Mangkir

    Iti Kecewa LMAN Mangkir

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menggelar rapat terbatas terkait upaya percepatan pembebasan lahan serta pembayaran rumah warga yang terdampak bencana banjir bandang di wilayah Waduk Karian.

    Rapat yang dihadiri beberapa elemen Camat dan Kepala desa terkait yang dipimpin langsung oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya itu akhirnya batal dan diundur pelaksanannya dikarenakan ketidakhadiran pihak dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atau perwakilannya selaku penyedia dana pengadaan lahan ataupun pengelolan aset negara.

    Dalam rapat, Iti mengungkapkan rasa kecewanya dan menilai, rapat terbatas tersebut merupakan hal penting dengan skala prioritas tinggi, dikarenakan menyangkut hidup masyarakat Lebak, khususnya mereka yang terkena musibah banjir dan berada di kawasan pembebasan lahan Waduk Karian.

    “Padahal kita sudah mengirimkan surat undangan rapat tiga hari lalu, nah ini kan enggak ada keterangan enggak ada pemberitahuan kalau tidak bisa hadir dan rapat ini terpaksa kita undur menyesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan LMAN nanti,” ungkap Iti di lokasi rapat, Aula Multatuli Setda Lebak, Jumat (10/1)

    Menurutnya, kehadiran LMAN sangat penting dalam rapat tersebut sehingga dapat memastikan kapan akan dilakukan pembayaran lahan milik masyarakat yang telah memenuhi syarat pembebasan sehingga masyrakat yang terdampak di wilayah Waduk Karian ini bisa memiliki modal untuk merelokasi diri.

    “Kita tahu, LMAN memiliki banyak agenda strategis nasional, tapi lihat sensitivitas dan urgensinya, sekarang ini sedang musibah. Kita harus bagaimana menyelamatkan masyarakat sehingga mereka ada kepastian untuk relokasi dari dana yang dibayarkan pembebasan lahannya sudah jelas-jelas mana yang sudah di verifikasi mana yang sudah di ukur tinggal itu kepastian pembayarannya,” terang politikus Demokrat tersebut.

    Kata dia, bagi masyarakat yang sudah terdata, namun belum mendapatkan kompensasi, maka Pemkab Lebak akan terus berusaha mendorong pihak LMAN agar segera menyelesaikan perkara itu dan bagi masyarakat yang sama sekali belum terdata luasannya, Pemkab Lebak juga akan berupaya membantu masyarakat dalam menghitung luasan yang terbawa arus banjir bandang.

    Disebutkan, dalam rapat tersebut dibahas bahwa terdapat tiga kelompok dalam pembebasan lahan tersebut. Pertama kelompok yang sudah mendapat kompensasi dari Waduk Karian tetapi belum pindah, Kedua, kelompok yang sudah didata namun belum dibayar oleh pihak LMAN. Ketiga, kelompok yang sama sekali belum terdata luasannya karena terbawa arus banjir bandang.

    Diketahui dalam rapat yang diundur tersebut, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau-Cidurian (BBWS3), serta Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Karian. (WDO/PBN)

  • Pengusaha Hotel: Seremonial Tidak Berdampak Pada Kunjungan Wisatawan ke Pandeglang

    Pengusaha Hotel: Seremonial Tidak Berdampak Pada Kunjungan Wisatawan ke Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam melakukan promosi wisata yang tepat target dan pasar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang diharapkan tidak melakukan event atau festival yang sifatnya seremonial.

    Hal ini dikarenakan, dengan membuat event yang sifatnya seremonial tidak memberikan dampak terhadap kunjungan wisatawan yang datang ke destinasi wisata, semisal destinasi di Tanjung Lesung.

    “Pemerintah daerah harusnya melakukan promosi yang tepat target dan marketnya, contohnya market domsetik harusnya cukup Jabodetabek. Dan ketika melakukan event-event atau festival juga harusnya, target pesertanya itu dari luar Pandeglang. Jangan buat event yang sifatnya seremonial saja,” kata General Manager Tanjung Lesung, Widi Widiasmanto, kepada BANPOS melalui selulernya Jumat (10/1).

    Menurutnya, dalam melakukan promosi, perlu adanya perbaikan agar tepat sasaran. Karena, pariwisata harus siap menjadi pelayan para wisatawan dan harus dilakukan secara bersama dengan semua stakeholder.

    “Kalau soal semangat, pemerintah daerah dan ibu Bupati sangat baik dan bagus. Suksesnya pariwisata harus sama-sama semua stakeholder, pariwisata harus siap menjadi pelayan para wisatawan dan tugas kita menyiapkan, atau tata kelola destinasi yang menarik, baik, bersih, tertib seperti sapta pesona,” jelasnya.

    Widi menjelaskan, tingkat kunjungan wisatawan ke Tanjung Lesung, pada tahun 2019 tidak senormal pada tahun-tahun sebelumnya. Karena, dua hari sebelum akhir tahun 2019 diartakan aktif letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) dan cuaca ekstrim.

    “Kalau akhir tahun kemarin belum senormal tahun-tahun sebelumnya, untuk Tanjung Lesung dimalam tahun barunya tingkat hunian 70 persen. Dua hari sebelum akhir tahun diwartakan aktif anak Krakatau juga, jadi penyebab wisatawan tidak menjatuhkan pilihan berlibur ke Banten Selatan. Dan ditambah keadaan cuaca yang memang agak ekstrim,” ujarnya.

    Saat ditanya terkait upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk menarik wisatawan datang berkunjung, Widi mengaku telah membuat promosi dengan menyiapakan paket menarik bagi wisatawan.

    “Yang pasti, kita selaku pengelola terus membuat promosi-promosi dan siapkan paket-paket untuk dapat menarik wisatawan dengan bekerjasama dengan perbankan atau perusahaan-perusahaan yang memiliki jaringan luar,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Komisi III Kunjungi Terdampak Banjir dan Longsor

    Komisi III Kunjungi Terdampak Banjir dan Longsor

    LEBAK, BANPOS – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak, kunjungi korban terdampak banjir bandang dan longsor.

    Dalam kunjungannya, mereka melihat rumah-rumah dan menanyakan soal bantuan kepada masyarakat terdampak bencana sudah menerima apa belum.

    Disampaikan anggota Komisi III DPRD Lebak, Imad Humaedi kepada BANPOS, Jumat (10/1).
    Tidak hanya itu kata Imad, anggota DPRD Komisi III juga melihat dan melakukan pemantauan kondisi masyarakat terdampak bencana di pengungsian, baik itu soal kebutuhan dasar maupun kesehatan mereka.

    Mengingat bantuan yang datang bagi masyarakat terdampak bencana di enam Kecamatan terlihat itu begitu banyak.

    “Kita harus pastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dipengungsian itu terpenuhi termasuk kesehatannya,” katanya

    Kunjungan Komisi III DPRD Lebak ke lokasi bencana yang memastikan kebutuhan dasar dan kesehatan warga terdampak bencana dipengungsian terpenuhi, mendapat tanggapan positif dari Raka Rajasa, warga Lebak.

    Menurut Raka, memang anggota DPRD selaku wakil rakyat itu harus begitu, terlebih ini soal bencana, pastikan apakah kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat terdampak itu terpenuhi.

    Ia juga meminta Komisi III DPRD Lebak tidak hanya sampai di situ, tapi juga pastikan penanganan pasca bencana terkait pembangunan rumah baik yang rusak berat, sedang dan ringan milik masyarakat terdampak bencana yang di alokasikan dari anggaran stimulan terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

    “Kawal dan pastikan kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat terdampak bencana terpenuhi, juga penanganan pasca bencana,” katanya. (MG-01/PBN)

  • Monitor Jalan Rusak, Walikota Serang Anggarkan Pemeliharaan Rp300 Juta

    Monitor Jalan Rusak, Walikota Serang Anggarkan Pemeliharaan Rp300 Juta

    CURUG, BANPOS – Walikota Serang Syafrudin meninjau dua lokasi jalan di Kelurahan Pancalaksana dan Kelurahan Sukawana yang rusak. Setelah meninjau, Syafrudin langsung menginstruksikan Dinas PUPR agar segera membangun jalan tersebut.

    “Setelah saya meninjau, jalannya memang dalam kondisi rusak dan riskan untuk dilewati baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat,” ujarnya seusai meninjau jalan di Kampung Kemanisan, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Jumat (10/1).

    Syafrudin mengatakan, akan segera melakukan pembangunan di dua lokasi tersebut. Namun, pada tahap awal hanya dilakukan pemadatan terlebih dahulu.

    “Nanti untuk pengaspalan, kami akan lakukan seusai musim hujan selesai. Jadi yang terpenting adalah pemadatan jalannya dulu supaya bisa dilewati oleh kendaraan,” tuturnya.

    Untuk biaya, diperkirakan akan membutuhkan sebesar Rp300 juta untuk dua jalan itu.

    “Anggarannya berasal dari APBD, dari pos anggaran pemeliharaan jalan,” katanya. (DZH)