BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Paradigma Indonesia: Kinerja Tatu-Pandji ‘Merah’

    Paradigma Indonesia: Kinerja Tatu-Pandji ‘Merah’

    SERANG, BANPOS – Lembaga Paradigma Indonesia, merilis capaian pembangunan Kabupaten Serang akhir tahun 2019. Dalam rilisnya, ia menyatakan, adanya tren realisasi yang mengalami penurunan, sehingga tidak terlihat kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dibawah kepemimpinan Bupati Ratu Tatu Chasanah dan wakil Bupati Pandji Tirtayasa.

    “Mayoritas indikator makro pembangunan tidak tercapai sesuai target yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021,” ujar Direktur Paradigma Indonesia, Zulfian Hanief dalam rilisnya yang diterima oleh BANPOS, Senin (30/12).

    Dari beberapa indikator RPJMD, hanya Tingkat Pengangguran Terbuka yang mencapai dan melebihi target, dengan rata-rata capaian sebesar 109,30 persen. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), performa Pemkab Serang dalam meningkatkan IPM hanya sebesar 0,36 point.

    Setiap tahunnya, capaian kinerja (Capkin) semakin menjauh dari target yang ditetapkan. Prosentase capaian terus mengalami penurunan dengan rata-rata minus 0,49 persen.

    Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Serang masih jauh dari target wajib belajar 12 tahun. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 7,18 tahun, atau tingkat SMP. Selain itu, realisasi rata-rata lama sekolah juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan semakin menjauh di setiap tahunnya.

    Ia juga menyajikan persoalan berkaitan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

    “Target HLS dalam RPJMD Kabupaten Serang tidak tercapai sejak tahun 2016 hingga 2018 dan terlihat stagnan,” tegasnya.

    Ia pun menyimpulkan bahwa sebagian besar target RPJMD tidak tercapai. Akan tetapi, hanya satu target, yaitu penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

    “Ada indikasi penetapan indikator keberhasilan tidak tepat, bisa terlalu besar dan juga terlalu kecil, sehingga tidak dapat terealisasikan. Hal ini terlihat dari jauhnya perbedaan antara realisasi dengan target,” katanya.

    Selanjutnya, ada indikasi kerja-kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mengacu kepada target yang ditetapkan dalam RPJMD.

    “Hal tersebut terlihat dari hampir seluruh target selalu mengalami minus capaian pada target yang ditetapkan, sehingga menyebabkan jarak antara realisasi dengan target setiap tahun semakin jauh,” tandasnya. (MUF)

  • Syafrudin Blusukan Tinjau Rumah Roboh

    Syafrudin Blusukan Tinjau Rumah Roboh

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syfrudin, meninjau langsung dan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya hancur akibat tertimpa tembok sekolah SMPN 4 yang roboh.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, Syafrudin didampingi oleh Camat Serang, Tb. Yassin, serta tim Tagana dari Dinsos Kota Serang dalam peninjuan dan pemberian bantuan tersebut.

    Sesekali Syafrudin terlihat bercanda dengan masyarakat dan warga yang rumahnya menjadi korban, sambil memberikan semangat agar tetap tabah menghadapi ujian yang dialami mereka.

    Diwawancara seusai kegiatan, Syafrudin mengatakan bahwa kejadian yang dialami oleh Tatu, Anggraeni dan Sahani menjadi tanggungjawab Pemkot Serang.

    “Kami akan bertanggungjawab. Tadi sudah bermusyawarah dengan pemilik rumah, untuk kami berikan kompensasi berupa uang. Dan mereka nanti yang akan membangun,” ujar Syafrudin, Senin (30/12).

    Untuk bantuan yang ia berikan pada saat meninjau langsung, menurut Syafrudin hanya bantuan sementara saja. Karena, bantuan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    “Ada bantuan sembako, kemudian terpal, ada juga selimut, alat mandi, dan yang lain-lain. Ada juga sedikit dana untuk mereka,” tuturnya.

    Syafrudin mengatakan, robohnya tembok SMPN 4 tersebut dikarenakan pondasinya sudah tidak layak. Sehingga, tembok tersebut menjadi mudah roboh.

    “Kami sudah lihat sendiri memang keberadaan pagar tembok itu sudah tua. Jadi memang harus kami ganti dan buat pondasi yang baru,” katanya.

    Untuk itu, sebagai langkah antisipasi robohnya kembalinya tembok tersebut, Walikota Serang Syafrudin telah memerintahkan agar dirobohkan terlebih dahulu untuk dibangun ulang.

    “Jadi nanti kami akan bangun kembali pondasi. Untuk anggaran di 2020 mungkin akan kami geser dari anggaran pemagaran sekolah lain. Jadi ini kami utamakan,” tandasnya.

    Sementara itu, salah satu korban, Sahani, mengucapkan terimakasih kepada Walikota Serang karena telah memberikan bantuan kepada mereka.

    “Terimakasih pak Walikota. Saya berharap Pemkot Serang dapat membantu kami dalam membangun ulang rumah yang roboh ini,” harapnya.

    Sebelumnya, pada Minggu (29/12), pagar tembok SMPN 4 roboh. Akibatnya, tiga unit rumah yang berada di sebelah pagar tembok hancur. Diduga pagar tembok tersebut roboh karena pondasi yang rapuh akibat terkena hujan semalaman.

    Kasie Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Serang, Eva Hasanah, mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Adapun dampak dari robohnya pagar tembok tersebut yaitu tiga rumah milik Anggraeni, Sahani, dan Tatu hancur tertimpa puing.

    “Kerusakan tiga rumah tersebut ada tiga kategori, yakni rusak ringan milik ibu Anggraeni, rusak sedang milik ibu Tatu, dan rusak berat ibu Sahani, rumahnya ambruk semua. Dugaan saat ini, karena memang tembok pagarnya sudah rapuh karena sudah tua. Kemudian, karena banyak timbunan puing bekas bangunan sekolah diatasnya,” ujar Eva.

    Hancurnya tiga rumah tersebut, lanjutnya, mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp50 juta. Sedangkan kerusakan pagar tembok sekolah ditaksir kerugiannya sekitar Rp30 juta.

    “Tapi memang rumahnya pun masuk dalam Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kalau yang dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah, mungkin hanya pagarnya saja. Untuk rumah, kami belum tahu, karena kalau untuk perbaikan rumah dari kami tidak ada. Kami hanya sebatas bantuan logistik saja,” tuturnya. (DZH)

  • Kondom Laku Jelang Malam Tahun Baru

    Kondom Laku Jelang Malam Tahun Baru

    SERANG, BANPOS – Penjualan alat kontrasepsi berbentuk kondom laku jelang malam tahun baru. Hal ini berdasarkan penelusuran di beberapa ritel yang berbeda lokasi di Kota Serang.

    Lokasi pertama, BANPOS mendatangi salah satu ritel di sekitaran terminal Pakupatan. Di sana, pegawai ritel tersebut mengaku penjualan kondom laku menjelang akhir tahun ini.

    “Biasanya palingan sehari kejualnya satu atau dua, tapi jelang akhir tahun ini lumayan banyak,” ujar Nana, salah satu pegawai ritel.

    Ia mengatakan, untuk stok kondom sendiri terbilang aman. Sebab, stok akan kembali dikirimkan sesuai dengan jumlah yang terjual pada hari itu.

    “Jadi kalau ada yang terjual tujuh misalkan, nanti langsung dikirimkan lagi stoknya. Jadi tidak kekurangan,” tuturnya.

    Sementara pada ritel kedua yang didatangi oleh BANPOS berlokasi di sekitar Taman Sari, disebutkan bahwa penjualan kondom pun melonjak tajam di akhir tahun ini.

    “Meningkat di akhir tahun ini. Yang laku itu merek Sutera hitam,” katanya yang merupakan pegawai ritel di dekat hotel di Taman Sari, namun tidak mau menyebutkan namanya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa di akhir tahun ini terdapat promo untuk penjualan alat bantu seks berbentuk tisu magic. Saat ini, harga tisu magic seharga Rp14 ribu.

    “Bukan harganya naik, justru sekarang lagi promo untuk tisu magic. Jadi biasanya yang beli kondom, juga beli tisu magic,” ungkapnya.

    Berbeda dengan ritel yang berada di Secang. Di sana, pegawainya mengaku penjualan kondom tidak laku. Menurutnya, dalam seminggu ini pun terhitung penjualannya.

    “Untuk penjualan masih belum ada peningkatan. Kalau stok karena jarang dibeli, jadi sama saja segitu doang,” tutur Hidayat.

    Ia mengaku di ritel tempatnya bekerja, memang setiap harinya kondom tidak terlalu laku. Namun ia tidak tahu jika di tempat lainnya.

    “Memang biasanya juga jarang ada yang beli. Mungkin kalau di tempat lain banyak yang beli,” tandasnya. (DZH)

  • Pelecehan dengan Catcalling Marak di Kota Serang

    Pelecehan dengan Catcalling Marak di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Praktik catcalling (menggoda lewat panggilan) marak di Kota Serang. Hal ini mengganggu kenyamanan dan membuat rasa takut dari para wanita yang berlalu lalang.

    Berdasarkan pantauan BANPOS di dekat kampus Untirta Ciwaru pada Sabtu (28/12), dalam kurun waktu pukul 12.00 WIB hingga 14.00 WIB, terjadi empat kali praktik catcalling oleh oknum pria yang diduga supir angkot.

    Salah satu korban praktik cat calling yang mengaku bernama Ratih mengatakan, ia dan teman-temannya sering kali menjadi catcalling di sekitaran kampus Untirta Ciwaru.

    “Kayaknya emang oknumnya itu supir angkot. Memang awalnya manggil buat menawarkan naik angkot, tapi kok lama-lama nada dan cara bicaranya malah jadi kayak ngegoda kami,” tuturnya.

    Ia mengaku bukan hanya di sekitaran kampus Untirta Ciwaru saja, namun praktik tersebut juga sering terjadi di beberapa titik keramaian seperti alun-alun, patung, dan terminal Pakupatan.

    “Kalau lagi jalan-jalan atau lagi nunggu angkutan umum, ada aja yang suit-suitan atau manggil neng-neng. Yah meskipun gak terlalu sering juga,” ucapnya.

    Ratih pun mengaku risih ketika ada oknum yang melakukan catcalling baik kepada dirinya maupun kepada perempuan lain.

    “Yah kalau boleh jujur mah kepinginnya saya tonjok. Cuma kan takut,” katanya sembari tertawa.

    Sementara itu, aktivis Korps HMI Wari(Kohati) HMI MPO Cabang Serang, Irat Suirat, mengatakan bahwa maraknya praktik catcalling di Indonesia, khususnya di Kota Serang, dikarenakan masyarakat masih menganggap wajar hal tersebut.

    “Sudut pandang masyarakat terhadap catcalling itu masih dianggap biasa. Mungkin masyarakat berfikir kalau menggoda sambil berlalu itu hanya candaan sehari-hari saja,” ujarnya kepada awak media.

    Padahal, lanjutnya, selain masuk dalam kategori pelecehan secara verbal, catcalling juga bisa saja menjadi pemicu pelecehan secara fisik.

    “Kami perempuan kalau terkena catcalling, pasti gak menghiraukan. Menganggap tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan pelakunya ternyata gak suka dan berbuat lebih, seperti bertindak secara fisik, ini yang kami khawatirkan,” ungkapnya.

    Irat pun mengaku, selama sudut pandang masyarakat masih menganggap bahwa catcalling adalah hal yang wajar, maka selama itu pula para perempuan akan diliputi rasa takut dan risih ketika berjalan di tempat umum.

    “Hak kami untuk beraktivitas secara aman dan nyaman terampas hanya karena pola berfikir yang saya rasa kuno tersebut,” tandasnya. (DZH)

  • Rumah Tatu Hancur Tertimpa Tembok Sekolah

    Rumah Tatu Hancur Tertimpa Tembok Sekolah

    SERANG, BANPOS – Pagar tembok SMPN 4 roboh pada Minggu, (29/12). Akibatnya, rumah milik Tatu yang berada di sebelah pagar tembok hancur. Diduga pagar tembok tersebut roboh karena pondasi yang rapuh akibat terkena hujan semalaman. Untuk sementara, kerugian ditaksir mencapai Rp50 juta.

    Kasie Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Serang, Eva Hasanah, mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Adapun robohnya pagar tembok tersebut selain menghancurkan rumah milik Tatu, juga mengenai rumah milik Anggraeni dan Sahani.

    “Kerusakan tiga rumah tersebut ada tiga kategori, yakni rusak ringan milik ibu Anggraeni, rusak sedang milik ibu Tatu, dan rusak berat ibu Sahani, rumahnya ambruk semua. Dugaan saat ini, karena memang tembok pagarnya sudah rapuh karena sudah tua. Kemudian, karena banyak timbunan puing bekas bangunan sekolah diatasnya,” ujar Eva.

    Hancurnya tiga rumah tersebut, lanjutnya, mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp50 juta. Sedangkan kerusakan pagar tembok sekolah ditaksir kerugiannya sekitar Rp30 juta.

    “Tapi memang rumahnya pun masuk dalam Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kalau yang dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah, mungkin hanya pagarnya saja. Untuk rumah, kami belum tahu, karena kalau untuk perbaikan rumah dari kami tidak ada. Kami hanya sebatas bantuan logistik saja,” tuturnya. (DZH)

  • Kondisi Terminal Bayah Dikeluhkan, Terlihat Kumuh Tidak Terawat

    Kondisi Terminal Bayah Dikeluhkan, Terlihat Kumuh Tidak Terawat

    BAKSEL, BANPOS – Keberadaan terminal angkutan umum (Angkum) antar kota di Kecamatan Bayah saat ini kondisinya rusak dan terkesan kumuh. Saat hujan, kerap terlihat genangan air seperti membentuk kubangan dan batuan kerikil yang berserakan.

    Keadaan tersebut, dikeluhkan sejumlah sopir pengendara Angkum dan para penumpang, jika memasuki area terminal. Ditambah aroma bau sampah dari pasar kerap dituding mengganggu warga setempat maupun dari masyarakat luar yang singgah ke sana.

    Begitu juga para calon penumpang angkum, mereka akhirnya enggan menunggu angkum di dalam terminal, karena tidak nyaman. Sehingga calon penumpang terbiasa menunggu angkum di pinggir jalan.

    Salah seorang calon penumpang, Meri (20) mengaku, sungkan untuk masuk ke dalam terminal, menurutnya kalau menunggu di area terminal sangat tidak nyaman. Pasalnya bau sampah menyengat dan pemandangan pasar terlihat kumuh.

    “Nunggu angkutan di luar saja lah, di dalam mah males a. Selain becek juga bau sampahnya itu gak bikin nyaman,” ujarnya, Sabtu (28/12).

    Menyikapi persoalan ini, warga setempat yang juga Ketua Masyarakat Peduli Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Ampija) Wijaya Darma Sutisna atau biasa dipanggil Entis Bule itu menilai, bahwa kondisi tidak terawatnya terminal Bayah ini terkesan dibiarkan oleh Pemda Lebak. Padahal fasilitas umum tersebut telah memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Lebak.

    “Itu kan ada retribusinya dari angkutan umum dan kendaraan lain yang singgah di terminal. Lantas dikemanakan uang retribusinya. Jangan-jangan masuk kantong oknum saja,” ujar Entis Bule, Minggu (29/12).

    Untuk itu harapannya, kata dia, Pemkab Lebak segera mengalokasikan anggaran untuk membangun Terminal Bayah, demi kenyamanan pengguna terminal.
    Diketahui terminal Bayah merupakan tempat menaikan dan menurunkan penumpang, antar kecamatab dan antar kota yang akan bepergian ke Rangkasbitung, Serang, Malingping, Pelabuhanratu, Sukabumi, dan Cikotok. (WDO/PBN)

  • Siap Jaga Keutuhan NKRI dan Persatuan, Pengurus MWC NU Malingping Dilantik

    Siap Jaga Keutuhan NKRI dan Persatuan, Pengurus MWC NU Malingping Dilantik

    MALINGPING, BANPOS – Pengurus Cabang (PC) Nahdhatul Ulama (NU) Kabupaten Lebak mengukuhkan jajaran pengurus Majlis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Malingping untuk masa khidmat 2019/2024 yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Malingping, Minggu (29/12).

    Ketua Panitia Kegiatan, Maman Suparman menyampaikan bahwa pelantikan tersebut untuk masa bhakti 2019/2024. Adapun jumlah pengurus MWC NU Kecamatan Malingping yang dilantik 45 orang.
    “Semua jajaran pengurus yang dilantik lantik hadir 99 persen. Itu semua dari unsur kiyai, ustad, tokoh masyarskat, pengusaha dan aktivis pemuda, jumlah semuanya 45 orang. Acara ini akan diisi pula dengan dialog khaul Gus Dur dan membahas pemikirannya. Dan malamnya dilanjut doa istighosah,” kata Maman. Minggu (29/12).

    Dalam seremoni tersebut dihadiri Camat Malingping, Cece Sahroni, Kapolsek Malingping Kompol Budi Warsa, Danramil, Ketua MUI Malingping Sujaya Arsudin serta undangan dan tokoh masyarakat.
    Ketua PC NU Kabupaten Lebak, Aep Saepudin Assadzili dalam penyampaian sambutan menyebut, sejak didirikannya organisasi NU adalah salah satu basis organisasi terbesar di Indonesia yang didirikan untuk mewadahi para ulama dalam syiar islam dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

    “Pada 31 Januari 1926 wadah organisasi NU didirikan oleh Hadratusyeikh KH Hasyim As’ari untuk mewujudkan wadah umat dalam tuntutan syiar agama dan perjuangan kemerdekaan. Karena pada saat itu sangat penting persatuan jnat dalam wadah organisasi, terutama dalam mempersatukan perjuangan para ulama di pondok-pondok pesantren salafiyah bale rombeng,” ungkapnya, Minggu (29/12).

    Dikatakan Aep, perjuangan kemerdekan tidak lepas dari peran kehadiran warga NU. Seperti halnya yang terjadi pada perang 10 November di Surabaya pada Tahun 1945 yang dijadikan momen sejarah Hari Pahlawan.

    “Perang Surabaya itu mencuat setelah keluar Fatwa NU oleh KH Hasyim As’ari. Sehingga atas fatwa iti, para kyai dan santri berbagai pondok pesantren tumpah ruah bergabung dalam arek-arek Suroboyo. Dan saat itu Jendral Malaby salah satu komandan peranf Skutu dari Inggris tewas terbunuh oleh salah seorang santri Tebu Ireng, ini sungguh peristiwa terdahsyat dalam sejarah perjuangan republik indonesia. Jadi dalam hal ini, sekarang dan ke depan NU harus tampil terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI” paparnya.

    Sementara Ketua MWC NU Kecamatan Malingping, Kiayi Usep Saepudin mengatakan, bahwa jajaran NU kecamatan Malingping akan selalu siap menjalankan amanat para ulama ahlusunah wal jamaah dan tetap melakukan upaya penguatan organisasi NU dan juga tetap berjuang untuk NKRI.

    “Sebagai bagian dari jajaran prngurus NU kami akan terus menjaga amanat para ulama, yakni tetap dalam pijakan ahlusunah wal jamaah, menghormati kebhinekaan, toleransi dan akan siap sedia berjuang mempertahankan keutuhan NKRI hingga titik darah penghabisan,” tegasnya. (WDO/PBN)

  • Faisal Terpilih Dalam Forum Konfercab HMI Cabang Serang

    Faisal Terpilih Dalam Forum Konfercab HMI Cabang Serang

    SERANG, BANPOS – Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FKIP Untirta, Faisal Dudayef Payumi Padma berhasil mengumpulkan 13 suara dalam helatan Konferensi Cabang (Konfercab) XXXVII yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna Mahasiswa Islam Cabang Serang, Kota Serang, Jumat (27/12).

    Dengan hasil tersebut, pria yang akrab dipanggil Isal ini terpilih menjadi Formateur Ketua Umum HMI Cabang Serang periode 2019-2020.

    Demisioner Ketua Umum HMI Cabang Serang Abu Jihad Amin mengatakan, berdasarkan kesepakatan forum yang diikuti oleh komisariat se-cabang Serang memutuskan Faisal Dudayef Payumi Padma sebagai Formateur/Ketua Umum.

    “Alhamdulillah saya sudah demisioner. Faisal Dudayef Payumi Padma Ketua Umum selanjutnya,” ujarnya.

    Abu berharap, dengan kepemimpinan yang baru ini akan dapat membawa kemajuan bagi organisasi.

    Ia mengatakan, sebagai seorang manusia, tentunya dalam kepemimpinan selama satu periode tentu tidak sempurna.

    “Ada banyak hal kekurangan (selama satu periode-red). Tapi, saya yakin ada banyak juga baiknya,” katanya.

    Formateur Ketua Umum HMI Cabang Serang, Faisal Dudayef Payumi Padma, menyatakan bahwa sebagai pimpinan dari organisasi pengkaderan dan pergerakan, maka ia akan fokus terhadap intensitas dari kaderisasi di masing-masing komisariat atau kampus.

    “Intensitas kaderisasi di HMI pada kampus-kampus yang ada merupakan hal yang penting dilakukan. Walaupun memang saat ini sudah berjalan,” katanya

    Layaknya forum-forum pengambilan tertinggi dalam sebuah organisasi, dalam konfercab terjadi dinamika yang dianggap merupakan sebuah proses.

    Sehingga apapun hasilnya, tetap seluruh kader HMI Cabang Serang yang harus merasakan dan merasa memilikinya.

    “Pada intinya saya tidak berbicara dinamikanya. Ada hal penting yang menjadi tugas bersama ke depan untuk melakukan perbaikan bersama-sama ke depan,” kata Faisal.(PBN)

  • Ramai-ramai Gugat SOTK Nadiem, Penmas Banten Audiensi, PNF Makassar Aksi

    Ramai-ramai Gugat SOTK Nadiem, Penmas Banten Audiensi, PNF Makassar Aksi

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pendidikan Masyarakat melakukan audiensi dengan Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Hasan Bashri, untuk mengadukan perihal penghapusan Ditjen PAUD dan Dikmas. Mereka berharap melalui DPRD Kota Serang, aspirasi mereka dapat tersalurkan.

    Perwakilan aliansi, Wandi, mengatakan bahwa Perpres nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengancam kesejahteraan pendidikan masyarakat.

    “Perpres No 82 tahun 2019 bukan hanya tentang pemformalan Pendidikan Nonformal (PNF), tapi juga kesejahteraan pendidikan masyarakat itu sendiri,” ujarnya saat di ruang Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Jumat (27/12).

    Menurutnya, integrasi pendidikan formal dan nonformal dalam Perpres nomur 82 tahun 2019 bukanlah langkah yang tepat dilakukan pemerintah. Ia mengatakan hal ini karena ketidakpahaman birokrat tentang konsep pendidikan Non formal.

    “Akhirnya dalam pengambilan kebijakan membawa dampak yang buruk dalam dunia pendidikan di Indonesia kedepan,” ucap Ketua Badan Pengurus Harian Imadiklus Untirta tersebut.

    Bukan hanya peleburan pendidikan Non Formal yang masuk kedalam sistem formal, lanjutnya, tetapi dampak itu juga berpengaruh pada pelatihan dan vokasi yang semakin bias keberadaannya.

    “Nomenklatur yang ditetapkan sangat tidak relevan dan bertentangan dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia bahwa pendidikan terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non formal,” tegasnya.

    Sementara itu, Hasan Bashri mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi perjuangan dari aktivis pendidikan non formal dan masyarakat. Menurutnya, argumen yang disampaikan memang relevan dengan kondisi di lapangan.

    “Saya berbicara kondisi lapangan ya. Anak saya pun salah satu peserta didik non formal. Jadi memang tidak bisa disamakan, semua memiliki kelebihan masing-masing,” ujarnya.

    Ia mengatakan, DPRD Kota Serang memang tidak memiliki kuasa untuk merubah kebijakan pemerintah pusat. Namun Hasan mengaku, ia akan berkoordinasi dengan partainya di Provinsi dan pusat, agar dapat mengakomodir aspirasi yang disampaikan aliansi.

    “Kita sinergi saja ya, teman-teman aliansi silahkan melakukan perjuangannya. Saya juga akan berusaha dengan partai saya untuk mengakomodir aspirasi dari teman-teman,” tuturnya.

    Namun seminimalnya, lanjut Hasan, ia tidak akan membiarkan bidang yang membawahi pendidikan non formal di Kota Serang dihapuskan.

    “Bidang PAUDNI yang membidangi pendidikan non formal, akan saya perjuangkan agar tidak dihapus. Minimal itu yang saya akan lakukan,” tandasnya.

    Sebelumnya di tempat terpisah, Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi di DPRD Sulawesi Selatan, Kamis (26/19).

    Aksi tersebut menuntut Nadiem Makarim untuk mengkaji ulang aturan baru yang menghilangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang sangat bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang jalur pendidikan yang dibagi menjadi tiga salah satu nya yaitu Pendidikan Non Formal.

    Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia (Imadiklus), Ismail Mahmud, menjelaskan bahwa kebijakan baru tersebut tentu tidak mencerminkan merdeka belajar sebagaimana yang dicanangkan Nadiem Makarim.
    “Meleburkan direktorat Keaksaraan dan kesetaraan ke Direktorat Dikdasmen tentu penerapannya akan berbeda sebab konsep pendidikan non formal/pendidikan masyarakat tidak dikuasai oleh para akademisi formal” ungkap Mail sappan akrabnya

    Dalam aksi yang diikuti ratusan orang tersebut juga menuntut agar Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan juga tidak dihilangkan.(DZH/PBN)

  • OPD Mangkir Rapat Aspirasi Masyarakat, Subadri Tenangkan Sidang

    OPD Mangkir Rapat Aspirasi Masyarakat, Subadri Tenangkan Sidang

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Baru saja rapat paripurna DPRD Kota Serang mengenai penyampaian hasil reses masa persidangan pertama dimulai, sudah banjir interupsi. Interupsi tersebut dikarenakan kepala OPD yang seharusnya hadir, tidak pada hadir. Hanya ada kepala Bappeda dan Asda III saja yang hadir.

    Interupsi pertama disampaikan oleh ketua Fraksi PDIP, Bambang Djanoko. Ia menegaskan bahwa saat ini OPD yang hadir hanya diwakilkan pejabat setingkat kepala bidang.

    “Hasil reses yang seharusnya didengar oleh kepala OPD, ternyata tidak ada. Percuma dong kalau mereka tidak hadir,” ujar Bambang dengan suara lantang, Jumat (27/12).

    Bambang mengatakan, pihaknya tahu bahwa saat ini kepala OPD sedang melaksanakan rapat evaluasi APBD di Bandung. Namun, ia mengaku seharusnya rapat paripurna ini diprioritaskan.

    “Saya tau mereka sedang rapat evaluasi di Bandung. Namun kan jadwal sudah dikirimkan. Jelas ini merupakan bentuk kemunduran, slogan Aje Kendor yang diusung oleh kepala Daerah ternyata Aje nya hilang, sisa Kendornya saja,” tuturnya.

    Ia menegaskan, ketidakhadiran kepala OPD di rapat paripurna ini mempermalukan bagi Pemkot Serang. Karena seolah-olah, Pemkot Serang tidak peduli terhadap aspirasi masyarakat.

    “Ini sangat memalukan, gimana aspirasi masyarakat Kota Serang dapat dipenuhi. Lah ini hanya ada Bappeda dan Asda saja yang hadir, yang lain pada kemana?,” tegasnya.

    Interupsi yang sama pun disampaikan oleh Muji Rohman dari Fraksi Golkar, dan Mad Urip dari Fraksi PDIP. Mereka juga menyampaikan bahwa lebih baik hasil reses hanya diserahkan saja kepada Pemkot Serang, tidak perlu dibacakan.

    Sementara, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, menjawab interupsi dari para anggota dewan. Menurutnya, ketidakhadiran para kepala OPD memang karena adanya rapat evaluasi APBD.

    “Yah saya minta maaf, karena ini sudah berlangsung, ini akan menjadi catatan bagi kami. InsyaAllah kedepannya kami mengusahakan tidak akan kembali terjadi hal yang seperti ini,” tuturnya.

    Subadri mengatakan, kehadirannya di ruang rapat paripurna merupakan bentuk penghormatan kepada DPRD Kota Serang. Karena meskipun baru pulang dari Bandung, ia langsung hadir ke rapat.

    “Kehadiran saya selalu Wakil Walikota, Bappeda, dan Asda itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kami yang tinggi kepada bapak ibu dewan, karena kami pulang dari Bandung langsung ke gedung dewan ini,” ucapnya.

    Setelah beberapa kali interupsi, akhirnya rapat paripurna kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan hasil reses masa persidangan pertama. (DZH)