Penulis: Panji Romadhon

  • Syafrudin Sebut Kesadaran Masyarakat Kota Serang Dalam Berzakat Masih Rendah

    Syafrudin Sebut Kesadaran Masyarakat Kota Serang Dalam Berzakat Masih Rendah

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, menyebut kesadaran masyarakat dalam berzakat masih rendah. Hal ini didasari oleh rendahnya peringkat Baznas Kota Serang di Provinsi Banten. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat Kota Serang untuk lebih mencintai zakat.

    “Peringkat Baznas Kota Serang pada saat itu paling rendah. Waduh, berarti masyarakat Kota Serang ini masih belum cinta akan zakat. Padahal zakat itu kewajiban,” ujarnya saat sambutan dalam acara Milad Baznas Kota Serang ke 9 di aula training center UPI Kota Serang, Selasa (17/12).

    Ia mengatakan, saat ini masyarakat hanya tahu bahwa berzakat itu hanya pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri saja. Sehingga, perlu ada pemahaman yang lebih kepada masyarakat.

    “Harus ada perubahan atas sudut pandang masyarakat, yang berfikiran bahwa berzakat itu setiap hari raya Idul Adha dan Idul Fitri saja. Padahal setiap bulannya itu kita wajib berzakat 2.5 persen dari penghasilan,” tuturnya.

    Syafrudin pun menegaskan, berzakat itu tidak membuat miskin. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat agar tidak takut berzakat setiap bulannya.

    “Berzakat itu jangan berfikir kita akan menjadi miskin. Zakat itu tidak membuat kita miskin, justru menambah keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan. Bahkan Allah menjamin, apabila berzakat, infaq, dan sodaqoh, itu nanti rezeki kita dilipatgandakan,” tegasnya.

    Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, Syafrudin optimis capaian zakat di tiap kecamatan dapat mencapai Rp1 miliar pertahunnya.

    “Target kedepan, saya berharap kepada Baznas Kota Serang, satu kecamatan itu targetnya Rp1 miliar. Kota Serang itu ada 6.000 ASN, gaji ASN itu dialokasikan sebesar Rp500 miliar. Kalikan saja 2.5 persen, berapa itu besarnya,” tandas dia. (DZH)

  • Sisihkan Puluhan Peserta, Dua Remaja Jadi Duta Anti Narkoba

    Sisihkan Puluhan Peserta, Dua Remaja Jadi Duta Anti Narkoba

    TANGERANG, BANPOS – Dewan Pengurus Kota (DPK) Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) Kota Tangerang baru saja memiliki dua orang duta anti narkoba. Para duta ini terpilih lewat proses seleksi pada ajang lomba yang berlangsung selama dua hari di Aeropolis Commercial Park, Kecamatan Neglasari, kemarin.

    Keduanya berhasil mengungguli peserta lain yang semula berjumlah 30 orang. Dari jumlah 30 tersebut kemudian disaring lagi menjadi 10 finalis. Setelah 10 finalis itu pun mereka kembali ungguli peserta lainnya, karena dinilai layak dan memenuhi kriteria yang diharapkan.

    Dua remaja dari dua tingkat yang berbeda. Keduanya kini menyandang predikat sebagai duta anti narkotika DPK GMDM Kota Tangerang. Salah seorang duta anti narkotika Kota Tangerang tingkat SMA, Hanna Zahrotu mengaku senang mengikuti lomba tersebut. Ketertarikannya dengan sebuah tantangan dan hal-hal yang baru memotivasinya untuk mengikuti lomba duta anti narkotika.

    “Saya senang bisa nambah banyak ilmu dan banyak teman selama ikuti lomba ini. Dan rasanya menjadi duta itu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Karena saya tidak ada basic di organisasi BNN sebelumnya, tapi alhamdulillah saya terpilih,” ucapnya.

    Remaja yang duduk di bangku kelas 3 MA Al-Ijtihad Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Periuk ini mengaku siap menjalani tugasnya sebagai duta anti narkotika. Hal itu lantaran dirinya prihatin dengan kondisi pemuda saat ini, dan bahkan para pelajar yang semakin banyak terjerat kasus narkoba.

    “Insyaallah saya akan menggelar seminar di sekolah saya terlebih dahulu. Mengajak teman-teman saya untuk tidak memakai narkotika. Karena bahayanya bisa merusak sistem organ tubuh, terkena HIV/AIDS, dan bahkan mengakibatkan kematian seseorang,” imbuhnya.

    Hal senada dikatakan Syarifah Nurul Aziizi, selaku duta anti narkotika Kota Tangerang tingkat perguruan tinggi. Ia juga merasa senang selama mengikuti ajang lomba tersebut. Dirinya pun bangga dan sangat bersyukur atas ilmu dan wawasan yang diperolehnya soal narkotika. “Senang, bangga dan yang pasti bersyukur ya, bisa dapat ilmu mengenai narkotika langsung dari praktisi di bidangnya. Jadi nambah wawasan saya sebagai anak hukum tentang dunia narkotika di Indonesia,” kata Nurul.

    Setelah menyandang predikat duta anti narkotika, mahasiswi Universitas Indonesia ini bakal gencar adakan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Ia berencana untuk mengubah pola anak milenial agar lebih mencintai Indonesia dengan menjaga dirinya sendiri dari bahaya narkoba.

    “Yang paling kecil adalah lingkungan sekitar rumah saya, kan ada semacam karang taruna, jadi mungkin di situ saya bakal lebih aktif untuk ikut kegiatan buat sekalian memberi penyuluhan bahaya narkoba,” terangnya.

    Diketahui, lomba duta anti narkotika itu digelar dalam rangka HUT ke-2 DPK GMDM Kota Tangerang. GMDM merupakan salah satu wadah bagi para pegiat anti narkotika yang dinaungi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Di Kota Tangerang, GMDM kini telah memasuki usianya yang ke-2. Sejumlah program yang dilakukan GMDM pun tengah dijalankan hingga saat ini. (made/imi)

  • Tangsel Zona Merah Peredaran Narkoba, Raperda Pencegahan Disiapkan

    Tangsel Zona Merah Peredaran Narkoba, Raperda Pencegahan Disiapkan

    TANGERANG, BANPOS – Kota Tangsel masuk dalam kota zona merah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sehingga butuh langkah serius dari pemerintah untuk mencegah makin banyak korban narkoba di Tangsel.

    Untuk mencegah semakin maraknya korban peredaran dan penyalahgunaan narkoba, DPRD dan Pemkot Tangsel kini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Perderan Gelap Narkoba. Raperda tersebut akan masuk tahap finalisasi.

    Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Rizki Jonis, mengatakan, bahwa ada beberapa poin yang diatur dalam Raperda tersebut.

    Poin-poin yang akan diatur dalam Raperda tersebut ialah, antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rahabilitas, partisi masyarakat, kerjasama dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan, penghargaan, dan pendanaan.

    “Untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota kita tentunya harus ada regulasi serius, dan Raperda ini sebentar lagi akan kita selesai untuk menjaga Tangsel dari peredaran narkoba,” ujarnya.

    Lebih lanjut Rizki mengatakan, dari poin-poin tersebut nantinya akan ada pasal-pasal turunan yang akan mengatur lebih lanjut. Misalnya saja mengenai peringatan atau antisipasi dini. Di maan di sini pemerintah harus gencar melakukan sosliasasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat teruama masyarakat sejak dini.

    Dia juga mengatakan, mengenai rehabilitas juga diatur, di mana para keluarga yang kedapatan anaknya atau anggota keluarganya menjadi korban narkoba, bisa langsung melaporkan ke pemerintah.

    “Nanti pemerintah ketika mendapatkan laporan itu langsung bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangsel, untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap korban tersebut, untuk segera melakukan penyembuhan,” ujarnya.

    Dia juga mengatakan, dalam Raperda nantinya akan dibentuk posko di tingkat kelurahan untuk pengaduan dan pencegahan narkoba di lingkungan masing-masing. “Nanti dari setiap posoko ini akan turun ke seluruh kelurahan untuk gencar melakukan pencegahan, sosliasasi, dan pengawasan lingkungan,” ungkapnya.

    Rizki juga mengatakan, dengan seluruh pasal dalam regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah korban narkoba di Kota Tangsel. Telebih saat ini pengguna narkoba sudah masuk ke kalangan anak-anak di bawah umur.

    “Setelah ini sah menjadi Perda, selanjutnya kami akan awasi sejauh mana pengaplikasian di lapangan oleh pemerintah. Semuanya harus bekerja dengan maksimal untuk membersihkan Tangsel dari narkoba,” pungkasnya. (dra/imi)

  • RAPBD Kota Serang Selesai Dievaluasi, BOS Dialokasikan 73.8 Miliar

    RAPBD Kota Serang Selesai Dievaluasi, BOS Dialokasikan 73.8 Miliar

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten telah usai melalukan evaluasi atas RAPBD Kota Serang. Dalam evaluasi tersebut, terdapat beberapa revisi diantaranya yaitu penambahan pos anggaran untuk dana BOS dan bagi hasil dengan jumlah tambahan anggaran sekitar Rp73.9 miliar.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa hasil dari evaluasi tersebut telah dirapatkan bersama dengan Bappeda dan BPKAD Kota Serang. Hal tersebut guna menindaklanjuti revisi sebelum dibahas bersama dengan DPRD Kota Serang.

    “Ini tindak lanjut hasil dari evaluasi Gubernur. Dimana ada beberapa hal untuk menindaklanjuti catatan yang diberikan,” ujarnya saat ditemui seusai rapat koordinasi di ruang rapat Bappeda Kota Serang, Senin (16/12).

    Beberapa catatan tersebut diantaranya yaitu dana BOS, peralihan bagi hasil, dan lainnya. Sehingga, ia mengaku ingin menyelesaikan pembahasan sebelum pertemuan dengan dewan.

    “Intinya, rapat ini merupakan penyempurnaan dari RAPBD hasil evaluasi di Provinsi. Besok insyaAllah kami akan bertemu dengan badan anggaran DPRD Kota Serang,” ucapnya.

    Sementara, Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan, mengatakan bahwa pos anggaran untuk dana BOS yang baru dimasukkan seusai evaluasi Pemprov yaitu berjumlah Rp73.8 miliar.

    “Ini harus dimasukkan karena dalam rancangan APBD itu belum ada pagu anggaran. Nah saat ini sudah keluar pagu anggaran untuk dana BOS 2020,” katanya.

    Untuk dana bagi hasil, ia mengaku bahwa terdapat tambahan bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp157 juta.

    “Jadi ada dana bagi hasil tambahan dari pemerintah pusat, ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebesar Rp157 juta. Jadi ini juga harus dianggarkan pada APBD 2020,” jelasnya.

    Selain itu, terdapat penambahan pajak dan beberapa pergeseran pos anggaran, akan dialokasikan kepada BKPSDM. Karena dalam Diklat ASN kemarin, terdapat kekurangan anggaran sebesar 0.16 persen.

    “Jadi memang hasil evaluasi, Diklat ASN ada kekurangan sebesar 0.16 persen saja. Nah kami masukkan ke situ. Tapi nanti itu juga kalau di setujui oleh badan anggaran,” tandasnya. (DZH)

  • Geruduk Puspemkot Serang, Mahasiswa Tuntut Pembubaran BPJS

    Geruduk Puspemkot Serang, Mahasiswa Tuntut Pembubaran BPJS

    SERANG, BANPOS – Gabungan organisasi mahasiswa menggeruduk Kantor Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang untuk menuntut pembubaran BPJS Kesehatan.Mereka menilai bahwa sistem BPJS telah gagal, karena berorientasi profit dan tidak mementingkan rakyat miskin.

    Massa yang didalamnya tergabung LMND, HMI MPO, SWOT, dan Api Kartini itu pun menawarkan solusi terhadap pembubaran BPJS, yaitu diadakannya program Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata).

    Pantauan lokasi, di tengah guyuran hujan, massa aksi menyampaikan orasi selama setengah jam mengenai tuntutan yang mereka bawa. Setelahnya, Pemkot Serang pun menerima massa aksi dan melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana.

    “Sebelum dibubarkan, BPJS harus diaudit sebagai pertanggungjawabannya. Sebab, kami menduga bahwa defisit yang terjadi di BPJS kami tidak percaya, padahalkan ada donor dari APBN, APBD dan rakyat,” ujar salah satu perwakilan dari LMND Banten, Samsul Ma’arif, Senin (16/12).

    Pihaknya juga menawarkan sistem jaminan kesehatan yang dinilai lebih efektif dibandingkan BPJS, yaitu Jamkesrata. Samsul menjelaskan, sistem Jamkesrata ini menjamin seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali dengan standar layanan yang layak.

    “Jamkesrata merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan kesehatan yang promotif, preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu harus
    dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui Kementerian Kesehatan,” katanya.

    Pemerintah daerah, kata Samsul, dapat berpartisipasi dalam Jamkesrata melalui alokasi APBD. Namun tidak membatasi rakyat untuk berobat di manapun dalam wilayah Indonesia. Karena nomor kepesertaannya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

    “Pemerintah juga tentu wajib mengembangkan konsep hidup sehat, terutama pada faktor perilaku dan lingkungan sehat yang berkontribusi 70 persen terhadap kesehatan manusia, di samping kelainan bawaan dan akses kesehatan,” jelasnya.

    Sekda Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana, mengatakan dirinya tidak bisa memutuskan atas tuntutan mahasiswa. Karena, pihaknya harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan Walikota dan Wakil Walikota Serang.

    “Kami akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pimpinan, nanti apa arahan dari pimpinan baru kami lakukan hal itu,” katanya kepada awak media.

    Seusai audiensi, mahasiswa mengaku kecewa dengan tidak hadirnya Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam audiensi. Namun mereka akan menunggu jawaban selama kurun waktu seminggu.

    Mahasiswa pun mengancam apabila dalam seminggu tidak ada jawaban, pihaknya akan kembali melakukan demonstrasi dengan membawa massa yang lebih banyak. (DZH)

  • Anggaran Fantantis Festival Bandrong Disorot, Mahasiswa : Jangan Ada Abuse of Power

    Anggaran Fantantis Festival Bandrong Disorot, Mahasiswa : Jangan Ada Abuse of Power

    SERANG, BANPOS – Anggaran fantastis Festival Bandrong yang mencapai Rp3 miliar dikritik oleh aktivis mahasiswa. Pasalnya, selain menelan biaya yang besar, dikhawatirkan terdapat praktik Abuse of Power (penyalahgunaan kekuasaan) dalam pengumpulan biaya tersebut.

    Demikian disampaikan oleh aktivis mahasiswa Untirta, Ahmad Fauzan. Menurutnya, kegiatan Festival Bandrong merupakan hal yang baik untuk melestarikan budaya.

    “Festival Bandrong ini bagus, upaya pak Walikota untuk melestarikan budaya itu saya apresiasi. Namun dengan biaya sebesar itu, mungkin bukan hanya saya yang kaget, masyarakat umum pun pasti kaget,” ujarnya kepada BANPOS saat ditemui di kampus C Untirta, Senin (16/12).

    Selain itu, ia juga mempertanyakan mengenai sumber dana kegiatan tersebut. Karena, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa Ketua DPP Bandrong juga merupakan Walikota Serang, yaitu Syafrudin.

    “Tentu sebagai masyarakat Kota Serang, kami tidak menginginkan adanya Abuse of Power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pak Wali, untuk mengumpulkan dana tersebut,” ucapnya.

    Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud, lanjut Fauzan, seperti menggelontorkan dana bantuan dari APBD secara berlebihan untuk kegiatan, ataupun melalui celah-celah yang ada.

    “Karena memang kita tahu, wewenang Walikota itu cukup besar dan luas. Artinya, kekhawatiran tersebut sangat lumrah muncul, mengingat kewenangan tersebut melekat pada pak Syafrudin yang juga merupakan ketua DPP Bandrong,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, apabila kekhawatiran tersebut ternyata benar, maka dirinya selaku masyarakat Kota Serang merasa sangat kecewa. Bahkan, ia mengaku tidak segan apabila harus mengadakan aksi demonstrasi untuk menuntut kejelasan sumber anggaran tersebut.

    “Kita ingin yang terbaik bagi Kota Serang. Maka saya selaku masyarakat Kota Serang dan juga mahasiswa, meminta adanya keterbukaan dari pak Walikota,” tandasnya.

    Untuk diketahui, dalam rangka menggelar Festival Bandrong, dibutuhkan biaya sebesar Rp3 miliar. Adapun biaya terbesar yaitu dalam pengerahan massa yang menelan biaya hingga Rp1 miliar.

    Sedangkan rincian lainnya yaitu Rp900 juta untuk konsumsi, Rp300 juta untuk sarana dan prasarana, Rp300 juta untuk rangkaian acara, Rp150 untuk akomodasi dan transportasi, Rp100 juta untuk publikasi dan media, Rp75 juta untuk keamanan dan Satgas, Rp50 juta untuk Kesekretariatan, Rp50 juta untuk Kehumasan, Rp25 juta untuk dokumentasi, dan Rp50 juta untuk kepanitiaan. (DZH)

  • Kades Terpilih Hasil Pilkades Lebak Akan Segera Dilantik

    Kades Terpilih Hasil Pilkades Lebak Akan Segera Dilantik

    LEBAK, BANPOS – Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Firman Arif Hidayat mengatakan, 10 Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 akan segera dilantik.

    Sepuluh desa yang telah melaksanakan pemilihan itu diantaranya, Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung, Desa Cidadap Kecamatan Curugbitung, Desa Margaluyu, Desa Sukamarga Kecamatan Sajira, Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar, Desa Jalupanggirang, Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari, Desa Situregen Kecamatan Panggarangan, dan Desa Sawarna, Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah.

    “Insyaallah hari Rabu, akan dilaksanakan pelantikan,” kata Firman kepada BANPOS, Senin (16/12).

    Ia berpesan kepada para Kepala Desa terpilih yang akan dilantik untuk mempersiapkan diri terutama mental untuk menghadapi dunia baru.

    “Karena banyak yang terpilih bukan dari incumbent, maka bagi Kades yang terpilih harus mempersiapkan mental menghadapi dunia baru di pemerintahan,” ujarnya. (MG-01/PBN)

  • Inspiratif, KESAL Akan Gelar Festival Jalan Butut Baksel

    Inspiratif, KESAL Akan Gelar Festival Jalan Butut Baksel

    BAKSEL, BANPOS – Banyaknya jalan rusak di kawasan Lebak selatan (Baksel), menginspirasi sejumlah aktivis setempat yang tergabung dalam Kesatuan Aktivis Lebak Selatan (Kesal).

    KESAL menggagas festival jalan butut Lebak Selatan tepat di awal Tahun Baru 2020. Hal itu sontak viral di beberapa media sosial (Medsos).

    Kepada BANPOS, Roja’i, salahsatu nama aktivis yang tercantum dalam seruan festival jalan butut Baksel tersebut, membenarkan akan ada kegiatan dimaksud yang direncanakan, akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2020 sesuai dengan pamflet yang tersebar di medsos.

    “Insya Allah dengan izin Allah SWT, acara festival jalan butut akan kami laksanakan, kami sedang koordinasi dengan beberapa aktivis mahasiswa dan pemuda di Lebak Selatan agar sama-sama bergerak dan bersatu dengan melaksanakan acara tersebut,” tuturnya. Senin, (16/12).

    Menurutnya, acara ini tidak akan semeriah seperti acara-acara festival dalam rangkaian HUT Lebak ke-191 yang dilakukan oleh Pemkab Lebak. Ini adalah sarana para aktivis untuk menyajikan informasi soal buruknya infrastruktur yang ada di Baksel.

    “Festival ini wujud dari rasa syukur masyarakat Lebak Selatan terhadap umur dari Kabupaten Lebak ke-191. Juga rasa sedih masyarakat ditengah umurnya yang sudah tak muda lagi. Tapi, infrastruktur jalan masih banyak yang belum tersentuh pembangunan,” jelas Roja’i yang juga aktivis Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) Unma Banten tersebut.

    Senada, Galih Januar Pamungkas, aktivis Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC) menyebut bahwa gelar acara akan digelar secara sederhana saja dengan gelaran berbagai kreasi seni dan diskusi.

    “Festivalnya sederhana, kami akan bentuk panitia pelaksana. Tujuannya kami ingin menyatukan informasi jalan di daerah Lebak Selatan yang kondisinya masih buruk, juga akan mendata berapa memang sih ruas jalan rusak yang menjadi kewenangan Pemkab Lebak. Dan kami akan ekspose jalan-jalan tersebut agar nantinya bisa dibangun oleh pemerintah, semoga” katanya.

    Harapannya, kata dia, peran aktivis mahasiswa dan pemuda agar bisa bergabung dalam momen festival jalan butut tersebut,

    “Agar acaranya berjalan, karena ini efeknya sangat membantu masyarakat, agar ada respon dari pemerintah, ini upaya positif untuk pembangunan yang merata di wilayah Kabupaten Lebak,” paparnya. (WDO)

  • DPRD Lebak Desak Cemindo Gemilang Respon Cepat, Soal Keretakan Rumah Warga

    DPRD Lebak Desak Cemindo Gemilang Respon Cepat, Soal Keretakan Rumah Warga

    LEBAK, BANPOS – Menanggapi adanya kerusakan sejumlah rumah warga di Desa Pamumbulan, Kecamatan Bayah diduga akibat aktivitas peledakan bahan baku semen merah putih PT. Cemindo Gemilang (CG) Gama Group dilokasi peledakan (blasting) limestone tambang Quary,

    Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak meminta PT. Cemindo Gemilang untuk cepat tanggap dan merespon persoalan yang terjadi.

    Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Lebak, Agus Ider Alamsyah kepada wartawan, Senin (16/12).

    Menurut Agus, jika PT. Cemindo Gemilang tidak segera merespon persoalan itu maka Komisi IV DPRD Lebak akan berkirim surat untuk meminta penjelasan duduk persoalannya.

    Perusahaan itu, jelas Agus, harus cepat tanggap turun tangan menerjunkan pimpinan atau tim CSR untuk segera menangani persoalan yang di alami warga sekitar perusahaan.

    “Masa iya persoalan rumah warga diduga terdampak dari ledakan saja tidak tertangani. Buat apa ada perusahaan besar kalau masyarakat yang ada di sekitarnya itu di rugikan,” katanya.

    Ia menegaskan, kalau persoalan yang terjadi terus dibiarkan ini tidak bagus juga buat perusahaan, Terlebih, perusahaan itu adalah perusahaan terbesar di Asia Tenggara.

    “Ya, kalau persoalan yang terjadi tidak segera ada penanganan yang serius dari perusahaan, kami dari Komisi IV DPRD Lebak akan berkirim surat untuk meminta penjelasan duduk persoalannya,” tandasnya. (MG-01)

  • Di Bayah, Bupati Lebak Ajak Wujudkan Kabupaten Lebak Selatan

    Di Bayah, Bupati Lebak Ajak Wujudkan Kabupaten Lebak Selatan

    BAYAH,BANPOS-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya berharap, daerah otonom baru Kabupaten Cilangkahan segera terwujud. Sebab itu kata Iti, pemekaran wilayah Lebak selatan itu, harus terus diperjuangan menjadi kabupaten mandiri.

    “Saya pribadi menginginkan lebak selatan menjadi Kabupaten sendiri. Ucapan dan niatan saya ini akan tercatat Lauhul Mahfuz , dan kita terus berjuang sampai niatan ini terwujud,” ungkap Iti Octavia saat menghadiri sekaligus menutup kegiatan Festival Lebak Selatan dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Lebak yang ke- 191, Minggu (15/12) di Lapangan Merdeka Kecamatan Bayah, Lebak.

    Dibagian lain, melalui tema “Rempug Jukung Majukeun Wewengkon pakidulan”, kegiatan ini juga untuk mendukung visi pemerintah daerah terkait pariwisata, khsusunya pariwisata yang ada di Lebak Selatan.
    Iti mengapresiasi festival yang diselenggarakan selama 2 minggu dari tanggal 3-15 Desember 2019 tersebut terlebih anggaran kegiatan ini berasal dari pengalangan dana masyarakat sendiri serta bantuan dari berbagai sponsor yang turut peduli mengangkat potensi wisata dan budaya di Lebak Selatan.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia , para sponsor, khusunya kepada masyarakat yang telah guyub bahu membahu sehingga festival Lebak selatan selama dua minggu ini bisa berjalan dengan lancar dan antusias,” papar Iti.

    Iti juga mengapresiasi dengan meningkatkan antusiasme dan pastisipasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri, ini menandakan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan, dimana pembangunan menjadi keharusan dan kewajiban bagi kita semua.

    “Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, ini dibuktikan oleh lebak selatan, masyarakat guyub membuat event tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah, yang artinya bahwa lebak ini milik kita, bukan milik aku, kamu tapi milik kita semua, kalau bukan siapa yang membangun lebak, lalu siapa lagi,” kata Iti.

    Festival Lebak Selatan ini diikuti oleh lima kecamatan yaitu Kecamatan Cihara, Panggarangan, Bayah, Cibeber dan cilograng diisi oleh berbagai kegiatan perlombaan olah raga dan seni, pameran dan seminar pendidikan dan pembangunan, bazar, seminar, grass track dan kegiatan sosial dan pada puncak penutupannya diisi dengan acara karnaval budaya, marching band, pembagian thumbler dan bibit pohon, hiburan kesenian rakyat dan pada malam harinya akan digelar pertunjukan wayang golek. (CR-01)