Penulis: Panji Romadhon

  • Puluhan SSB Desak Maju, Subadri Siap Jadi Ketua Askot PSSI Serang

    Puluhan SSB Desak Maju, Subadri Siap Jadi Ketua Askot PSSI Serang

    SERANG, BANPOS – Konstalasi pemilihan Ketua Umum Asosiasi Kota (Askot) PSSI Serang semakin memanas. Salah satu calon yang didesak untuk naik yaitu Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin.

    Desakan itu datang dari 20 Sekolah Sepak Bola (SSB). Diantaranya adalah SSB Singandaru, Serang Pratama, Bintang Lawas, Blaster, Bintang Perusi, Kancil Putih, Merpati, KSBS, Top Ten, Bantara, dan Garuda Kelapa Gading.

    Owner SSB Blaster, Yayat Dekriatna mengatakan, Subadri adalah sosok yang tepat untuk memimpin organisasi sepakbola di Kota Serang ke depan.

    “Beliau itu hobi dengan bola. Saya mengkategorikannya orang gila karena benar-benar mencintai olahraga si kulit bundar. Dia rela mengelontorkan duit pribadi hanya untuk membina atlet sepakbola,” ujar Yayat, Minggu (15/13).

    Menurutnya, kecintaan dan loyalitas Subadri terhadap sepakbola tidak perlu diragukan lagi. Sebab, meskipun dirinya diberikan amanah untuk memimpin Kota Serang, ia juga tetap dengan semangat mengemban amanah untuk memimpin klub sepakbola kesayangan Kota Serang, yaitu Serang Jaya FC.

    “Sekarang beliau juga menjabat sebagai Ketua Serang Jaya FC. Jadi, loyalitasnya dan kepeduliannya tak usah diragukan lagi,” ucapnya.

    Hal senada disampaikan Manajer SSB Serang Pratama, Dedi Kuswandi. Ia mengatakan, Subadri merupakan figur yang ideal. Ditambah dengan jabatannya sebagai Wakil Walikota Serang.

    “Orangnya sudah royal dan peduli terhadap kemajuan sepakbola di Kota Serang. Ditambah dia salah satu pemangku kebijakan. Saya jamin Insya Allah H Badri akan membawa prestasi olahraga sepakbola Kota Serang menuju kesuksesan,” terangnya.

    Ia pun sudah meniatkan diri untuk tidak berpaling ke calon Ketua Askot lainnya. “Buat apa coba-coba ke yang lain. Pilih yang sudah peduli dan teruji saja,” tegasnya.

    Selain itu, Dedi menuturkan bahwa dukungan dari 20 voter terhadap Subadri Ushuludin tidak akan surut. Bahkan ia memastikan dukungan akan terus berdatangan dari beberapa SSB lainnya yang selama ini masih ‘malu-malu’ memberikan dukungan.

    “Saya yakin beberapa pengelola SSB lainnya juga akan memberikan dukungan. Mereka sempat bisik-bisik ke saya bahwa siap mendukung Pak Subadri untuk mencalonkan diri nanti,” ucapnya.

    Terkait desakan tersebut, Subadri Ushuludin mengaku siap apabila memang banyak pihak yang mendukung. Ia menegaskan, pencalonannya itu semata-mata untuk memajukan persepakbolaan Kota Serang.

    “Kalau memang teman-teman SSB meminta saya mencalonkan diri, ya saya tidak bisa menolak. Tapi intinya saya ingin sepakbola di Kota Serang lebih maju, pemainnya lebih sejahtera dan tentukan bisa ikut andil di ajang sepak bola tingkat nasional,” tandasnya. (DZH)

  • Polsek Bayah Amankan Ratusan Miras, Cipkon Nataru

    Polsek Bayah Amankan Ratusan Miras, Cipkon Nataru

    BAKSEL, BANPOS – Agar kondisi Natal dan Tahun Baru (Nataru) dapat berjalan kondusif, jajaran Polsek Bayah mengamankan ratusan botol minuman keras (miras) dari berbagai jenis merek saat melakukan razia cipta kondisi (Cipkon) di sejumlah lokasi sejak Jumat malam hingga Sabtu malam kemarin (13-14/12).

    “Operasi Cipkon ini sasarannya merazia toko dan warung penjual minuman keras, agar menjelang Natal dan perayaan tahun baru peredaran miras bisa kita tekan sehingga suasana menjadi kondusif,” ujar Kapolsek Bayah, AKP Tatang Warsita kepada wartawan, Sabtu (14/12).

    Kata dia, jenis miras yang diamankan yakni 48 botol Anggur Cap Orang Tua, 36 botol Bir Singaraja dan Bir Proost sebanyak 24 botol.

    “Total miras yang disita sebanyak 108 botol. Itu dari berbagai merek,” jelasnya. (WDO/PBN)

  • Bantu Pulihkan Ekonomi, Salimah Salurkan Bantuan Perahu Untuk Penyintas Tsunami Sumur

    Bantu Pulihkan Ekonomi, Salimah Salurkan Bantuan Perahu Untuk Penyintas Tsunami Sumur

    SUMUR, BANPOS – Organisasi wanita Persaudaraan Muslimah (Salimah) menyalurkan bantuan berupa perahu katingting dan alat jaring ikan lainnya, kepada nelayan penyintas tsunami Selat Sunda di Sumur, Pandeglang. Hal itu dilakukan sebagai langkah pemulihan ekonomi, pasca-bencana yang terjadi tahun lalu tersebut.

    Demikian dikatakan oleh Sekretaris II Salimah PW Banten, Anis Masruroh. Ia mengatakan, pasca-bencana tsunami roda ekonomi sempat terhenti. Sehingga, dibutuhkan pula pemulihan bagi alat produksi masyarakat penyintas.

    “Kami memberikan perahu untuk penyintas bencana tsunami. Ini sebagai bentuk pemulihan ekonomi pasca-bencana tsunami di Sumur, Pandeglang. Karena setelah bencana itu, roda perekonomian mereka berhenti,” ujarnya, Sabtu (14/12).

    Anis mengaku, untuk bantuan saat ini hanya sebanyak satu buah perahu katinting saja. Namun, ia mengatakan bahwa terdapat komitmen bagi penerima manfaat bantuan tersebut agar dapat menyisihkan hasil pendapatannya, untuk ditabung guna membeli perahu lainnya.

    “Sementara ini baru satu yang kami berikan. Harapannya memang dari satu perahu itu nanti akan ada penambahan. Karena hasil dari perahu yang digunakan itu akan ada perjanjian supaya disisihkan sebagian, untuk membeli perahu lainnya,” terangnya.

    Untuk pengelolaan sendiri, Anis mengatakan bahwa hal tersebut diserahkan kepada kelompok nelayan. Karena, status perahu yang diberikan adalah wakaf.

    “Perahu tersebut kami serahkan kepada kelompok nelayan yang memang ada di sana. Jadi, mereka yang akan melakukan pengelolaan atas perahu bantuan dari Salimah ini,” ucapnya.

    Ia pun berharap, dengan adanya bantuan alat produksi ini, masyarakat penyintas bencana dapat kembali bangkit dari segi perekonomian. Selain itu juga ia mengaku akan menggelar program pemberdayaan perempuan.

    “Tentu kami memiliki harapan, dengan adanya bantuan perahu ini dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat penyintas bencana ini. Nanti kami juga akan melakukan pendampingan rutin terkait program pemberdayaan perempuan,” tandasnya. (DZH)

  • Rayakan Natal di Serang, Pelajar dan Mahasiswa Papua Obati Rasa Rindu Kampung Halaman

    Rayakan Natal di Serang, Pelajar dan Mahasiswa Papua Obati Rasa Rindu Kampung Halaman

    SERANG, BANPOS – Hari Natal selain menjadi perayaan hari raya bagi umat Nasrani, ternyata menjadi momen untuk pengobat rindu bagi pelajar dan mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di Banten.

    Hal tersebut yang dirasakan pada Sabtu (14/12/2019) malam di Aula Serbaguna Korem 064 Maulana Yusuf, Kota Serang. Para pelajar dan mahasiswa Banten asal Papua berkumpul untuk merayakan Hari Natal bersama secara sederhana.

    Salah satu mahasiswa, Hanok Simes mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sukacita pelajar dan mahasiswa Papua dalam merayakan Hari Natal bersama-sama di perantuan. Seluruh pelajar dan mahasiswa pada perayaan Natal ini bisa saling mengenal satu sama lain dan mempererat tali kasih bersama. Ia menyatakan, perayaan ini juga menjadi obat rindu pelajar karena jauh dari keluarga.

    “Karena kami jauh dari orangtua, dari kampung halaman, dari keluarga kami. Kami mau merayakan Natal agar bisa membahagiakan kami disini,” ujar mahasiwa Untirta Banten usai perayaan.

    Perayaan Hari Natal tahun ini mengundang ratusan pelajar dan mahasiswa se-Banten. Natal kali ini merupakan perayaan tahun pertama untuk mahasiswa dan perayaan ketiga yang diikuti pelajar asal Papua.

    Salah seorang pelajar, Anastasia Umbop mengatakan, sukacita perayaan natal tidak hanya dirasakan bagi yang beragama nasrani namun panitia juga mengundang pelajar dan mahasiswa Papua beragama muslim untuk merekatkan tali persaudaraan. Pelajar SMAN 2 ini berharap, perayaan Natal kedepan dapat lebih baik dan semakin mempererat tali persaudaraan.

    “Harapan saya kedepannya, pelajar dan mahasiswa kedepan dapat lebih baik lagi. Lebih memperat persaudaraannya lagi dan juga dengan saudara lain,” tuturnya.

    Hadir dalam kegiatan, Komandan Detasemen Perhubungan Korem 064/Maulana Yusuf, Letkol (Chb) Antonius Arya Wibawa, Kasubag Politik Binda Banten, Erwin Santana dan Wakapolsek Serang, AKP Ramses Panjaitan. Dalam perayaan itu, khotbah disampaikan oleh Pendeta Andi Sebayang.

    Sementara, Dandenhub Korem 064/Maulana Yusuf, Letkol (Chb) Antonius Arya Wibawa mengaku bersyukur, pelajar dan mahasiswa bisa merayakan Natal dengan damai di Banten.
    Kepada mereka, Dandenhub berpesan agar dapat tetap belajar sebaik-baiknya dan juga bisa membaur dengan masyarakat Banten. Mereka juga jangan mudah terpengaruh berita hoaks dan terpengaruh hal apapun yang mrnimbulkan keresahan.

    “Dengan sekarang ini kita fasilitasi, kita membina adik-adik mahasiswa Papua, mereka bisa nyaman disini, belajar disini, demi masa depan mereka sendiri. Itulah wujud komandan Korem kami,” terangnya.

    Sementara, Kasubag Politik BIN Provinsi Banten, Erwin Santana mengapresiasi perayaan Natal yang diadakan pelajar dan mahasiswa Banten asal Papua. Erwin berharap, agar pelajar dan mahasiwa bisa tetap fokus belajar dan tidak terpengaruh isu-isu politik apapun. Pelajar dan mahasiswa Papua bisa bersama-sama pemerintah menjaga kedamaian untuk NKRI.

    “Kita disini semua bersatu damai dalam bingkai NKRI. Kita menssuport mereka untuk tetap fokus belajar. Tujuannha agar bisa membangun Papua dan bisa berkiprah dimanapun, karena semuanya ada dalam bingkai NKRI,” tandasnya. (DZH)

  • Aduh, Capaian PBB Kecamatannya Wakil Gubernur Hanya 40 Persen

    Aduh, Capaian PBB Kecamatannya Wakil Gubernur Hanya 40 Persen

    SERANG, BANPOS – Capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Cipocok Jaya hingga hingga akhir tahun baru mencapai 40 persen.

    Sehingga, berdasarkan peringkat realisasi target, kecamatan tempat berhuninya para pimpinan daerah yaitu Walikota Serang, Wakil Walikota Serang, Sekretaris Kota Serang, dan Wakil Gubernur Banten ini berada diperingkat kelima dari enam kecamatan yang ada di Kota Serang.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, menegaskan bahwa capaian Kecamatan Cipocok Jaya terkait penarikan PBB yang baru mencapai 40 persen, dan bertengger diurutan kelima merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi Kecamatan Cipocok Jaya.

    “PR berat. Pak Camat Cipocok harus bisa meningkatkan rangking dari kelima jadi kesatu. Karena dua kepala daeranya kan domisilinya di sini. Ya rada kurang bagus ya pak camat kalau berada di bawah tingkatan PBB dari kecamatan yang lain,” ujar Subadri.

    Kendati demikian, ia mengaku tidak kecewa terhadap capaian PBB yang rendah tersebut. Pasalnya, pihak Kecamatan Cipocok Jaya, telah berupaya keras dalam menarik PBB dari masyarakatnya.

    “Gak kecewa itu mah ikthiar, masa mau maksa kepada masyarakat suruh bayar pajak. Dengan ajakan yang enak itu bisa dengan sendirinya bahwa sadar pajak itu kewajiban masyarakat juga,” jelasnya.

    Sementara, Camat Cipocok Jaya, Mamat Rahmat, menuturkan bahwa untuk penarikan PBB, pihaknya bekerjasama dengan UPT PBB yang berada di kawasan kantor Kecamatan Cipocok Jaya. Namun sayangnya, penarikan PBB pedesaan lebih rendah bila dibandingkan dengan PBB perkotaan.

    “Sampai saat ini memang kami kerja sama dengan UPT PBB, bagaimana penarikan di lapangan. Tapi ternyata P2PBB perkampungan itu kami memang pada peringkat kelima,” ujar Rahmat kepada awak media, di kantor Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (13/12).

    Ia mengatakan, hal yang menjadi kendala rendahnya PBB di wilayahnya diantaranya karena tidak ditemukan objek, dan belum mutasi antara pemilik yang baru dengan yang lama.

    “Jadi selalu seperti itu kendalanya. Tapi kalau untuk buku tiga dan empat kami terkait dengan perkotaan, kami paling besar memang. Tapi kalau untuk perkampungan, karena sekarang sudah lebih banyak perkotaan akhirnya yang kampungnya itu jadi rendah,” ucapnya.

    Upaya yang akan dilakukan oleh Kecamatan Cipocok Jaya, yaitu seluruh pelayanan akan disertakan surat bukti setoran pajak (SPTS). Hal itu dilakukan agar masyarakat diingatkan untuk selalu membayar pajak. Selain itu, aparat kelurahan harus mengejar wajib pajak secara door to door.

    “Mudah-mudahan dengan langkah upaya itu di akhir Desember ini rangking Kecamatan Cipocok Jaya tidak diperingkat kelima. Kalau nomor satu rasanya tidak mungkin. Kemungkinan besar hanya paling sekitar 60 persen,” tandasnya. (DZH)

  • Iti Berang, Penataan Kawasan Kumuh Terhambat PT. Semarang

    Iti Berang, Penataan Kawasan Kumuh Terhambat PT. Semarang

    LEBAK, BANPOS – Karena lahan seluas 10 hektar masih dikuasai PT Semarang, berdampak terhadap sulitnya menata kawasan kumuh di pusat kota Rangkasbitung, Kampung Kongsen, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung. Hal ini akhirnya membuat Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, berang.

    “Pemilik PT Semarang yang memiliki lahan seluas 10 hektar sulit ditemui, kondisi ini menyulitkan kita untuk melakukan penataan agar tidak kumuh di kawasan itu,” kata Iti, kepada wartawan, Kamis (12/12).

    Padahal kata Iti, di kawasan itu paling kumuh. Namun, karena lahannya tidak bisa dibebaskan sehingga pihaknya kesulitan melakukan penataan.

    “Status lahannya itu HGU milik PT Semarang tapi tidak dikelola oleh pemiliknya. Kita sedang berupaya untuk mencari solusi agar dapat dikelola,” ujarnya.

    Koordinator Presedium MD Kahmi Lebak, Asep Sunandar mendukung rencana Iti untuk mengambil alih lahan HGU milik PT Semarang.

    “Karena lokasinya berada di pusat kota sudah pasti menyulitkan Pemda Lebak dalam melakukan penataan dan pengembangan, maka sudah menjadi keharusan Pemda Lebak untuk mengambil alih lahan tersebut,” ujarnya. (MG-01)

  • Terjebak Formalitas, Sekolah Dianggap Belum Berperan Melawan Korupsi

    Terjebak Formalitas, Sekolah Dianggap Belum Berperan Melawan Korupsi

    PANDEGLANG, BANPOS – Direktur Akademi Anti Korupsi Indonesia, Ade Irawan mengatakan, institusi pendidikan memegang peranan penting dalam pencegahan korupsi. Untuk itu Ade berharap peranan ini dioptimalkan sehingga korupsi bisa dicegah sejak dini.

    “Bangsa ini rusak salah satunya oleh korupsi yang menyasar semua lini. Lembaga pendidikan harus segera menyadari ini dan mengoptimalkan internalisasi nilai anti korupsi. Kami lihat, pendidikan masih abai dengan persoalan ini sehingga dampaknya bisa disaksikan sendiri, korupsi jadi budaya,” demikian kata Ade Irawan dalam diskusi dan bedah buku pendidikan anti korupsi yang digelar Nalar Pandeglang dan ICW di Nur Cafe, Pandeglang, Jumat (13/12).

    Mantan Wakil Koordinator ICW ini menjelaskan, pendidikan tempat memanusiakan manusia, disamping tempat melembagakan nilai melawan korupsi.

    “Sayangnya peran melawan korupsi ini tidak dilakukan sekolah, karena lembaga pendidikan terjebak pada formalitas. Fenomena ini harus kita pikirkan untuk mencarikan solusinya,” ujarnya.

    Pemateri diskusi dan bedah buku pendidikan anti korupsi, Bambang Wisodo dan Jimmy Paat dalam diskusinya memaparkan, konsep pendidikan ala Ki Hajar Dewantara yakni pendidikan yang memerdekakan.

    “Pendidikan yang memerdekakan tidak mudah akan terbentur dengan beberapa masalah seperti sistem negara. Kami mengkampanyekan pendidikan yang memerdekakan ala Kihajar ini dalam rangka menjadikan institusi pendidikan berdampak pada pencegahan dan perlawanan korupsi,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Pandeglang, Khatibul Umam yang hadir atas nama pendidik mengapresiasi langkah Nalar Pandeglang melakukan gerakan pencegahan korupsi lewat pendidikan.

    “Saya merasakan betul bagaimana beratnya mendidik, apalagi memberikan penyadaran untuk tidak korupsi. Namun masyarakat harus tetap optimis, bahwa pendidikan ke depan akan lebih baik. Apalagi menteri pendidikannya tergolong muda dan revolusioner dalam bidang pendidikan,” kata Umam.(dhe)

  • Hasil Karya Siswa SMAN 3 Rangkasbitung Dipamerkan di Smanti Expofest

    Hasil Karya Siswa SMAN 3 Rangkasbitung Dipamerkan di Smanti Expofest

    LEBAK, BANPOS – Kembangkan potensi peserta didik, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Rangkasbitung menggelar acara Smanti Expopest di Jalan Muharam, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Sabtu (14/12).

    Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Rangkasbitung, Ucu Lena Murtadewi kepada wartawan mengatakan, pada acara Smanti Expopest ini para pelajar menampilkan hasil kreasi berupa kerajinan tangan, olahan kuliner dan pentas seni.

    “Smanti Expopest yang dilaksanakan ini adalah salah satu cara SMA 3 Rangkasbitung untuk mengurangi angka pengangguran. Untuk memamerkan hasil kreativitas kita siapkan bazar wirausaha di Smanti Expopest ini,” kata Ucu.

    Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, M. Yusuf mengungkapkan, Smanti Expopest ini sengaja diselenggarakan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Ia juga menilai acara Smanti Expopest yang digelar SMAN 3 Rangkasbitung berhasil mengembangkan potensi peserta didik dilihat dari rangkaian acara yang ditampilkan.

    “Acara ini bagus untuk dikembangkan agar kedepan muncul pelajar-pelajar yang berbakat dan memiliki jiwa kewirausahaan dan seni,” ungkapnya. (MG-01/PBN)

  • Dikarenakan Anggaran, Syafrudin Pertimbangkan Pembongkaran Tower Ilegal

    Dikarenakan Anggaran, Syafrudin Pertimbangkan Pembongkaran Tower Ilegal

    SERANG, BANPOS – Masih berdirinya tower illegal di Kota Serang mendapatkan perhatian khusus dari Ombudsman. Bahkan, lembaga pengawas pelayanan publik ini hingga mengutus perwakilan dari Ombudsman RI untuk menyampaikan dan membahas permasalahan tersebut.

    Dari rekomendasi Ombudsman, Walikota Serang, Syafrudin, mengaku sudah melakukan sesuai dengan hal yang disarankan, seperti penyegelan terhadap tower ilegal tersebut.

    “Saran-saran yang diberikan itu sudah kami lakukan, mulai dari penegakkan Perda melalui Satpol PP Kota Serang, hingga penyegelan dengan menggunakan police line,” ujarnya.

    Namun, ia mengaku masih mempertimbangkan usulan tindak pembongkaran yang juga disarankan oleh Ombudsman. Karena, pembongkaran tersebut membutuhkan biaya dan belum diberikan landasan dari Ombudsman.

    “Kami masih menunggu landasan hukum untuk menganggarkan biaya pembongkaran tersebut. Karena membongkarnya butuh biaya juga,” ucapnya.

    Saat ini juga sedang dipertimbangkan penyelesaian dengan mendesak perusahaan yang memiliki tower tersebut untuk melakukan pembongkaran.

    Direncanakan, pada Januari mendatang pihaknya akan memanggil pihak perusahaan dan warga untuk melakukan mediasi.

    “Itu juga akan kami coba. Namun jika memang nanti mediasi ada kesepakatan, maka kemungkinan akan diberikan disinsentif kepada mereka,” tandasnya.

    Asisten Muda Ombudsman RI bagian Resolusi dan Monitoring, Ratna Sari Dewi, saat mendatangi Walikota Serang di ruang kerjanya menyatakan, untuk kasus tersebut, Ombudsman telah memberikan saran Pemkot Serang melakukan penegakkan hukum dengan membongkar tower.

    “Kalau memang tidak ada solusi bersama antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah, maka kami menyarankan penegakkan hukum dengan membongkar tower tersebut,” katanya.(DZH/AZM)

  • Ombudsman Bantah Pernyataan Mahfud MD, Tentang Banyak Rekomendasi Diabaikan

    Ombudsman Bantah Pernyataan Mahfud MD, Tentang Banyak Rekomendasi Diabaikan

    SERANG, BANPOS – Ombudsman RI membantah bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihaknya banyak diabaikan. Hal ini disampaikan oleh Asisten Muda Ombudsman RI bagian Resolusi dan Monitoring, Ratna Sari Dewi, saat mendatangi Walikota Serang di ruang kerjanya untuk membahas tower yang tak berizin.

    Dikatakan Ratna, dari 6.000 rekomendasi yang dikeluarkan, tingkat kepatuhan untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman adalah sebesar 80 persen.

    “Coba teman-teman browsing dulu deh di website, saran-saran Ombudsman yang dilaksanakan itu sudah seberapa banyak. Baru berbicara rekomendasi Ombudsman diabaikan,” ujarnya, Jumat (13/12).

    Sementara, untuk permasalahan tower tak berizin milik PT Solusindo Kreasi Pratama, Ratna mengatakan bahwa belum sampai kepada tahap rekomendasi.

    “Nah posisi kasus ini belum sampai kepada tahap rekomendasi. Baru sampai kepada hasil akhir pemeriksaan dari Ombudsman Banten. Kami lebih banyak memfasilitasi hasilnya,” kata Ratna.

    Menurutnya, rekomendasi merupakan kewenangan dari Ombudsman pusat. Ratna mengatakan, rekomendasi dikeluarkan apabila instansi terkait tidak menjalankan solusi dari perwakilan Ombudsman.

    “Karena rekomendasi itu hanya untuk instansi-instansi yang tidak menjalankan solusi dari kami. Jadi awalnya memang instansi itu sudah bebal, dan memang dari awal mereka tidak mau bersepakat,” jelasnya.

    Untuk kasus tower ilegal di Kota Serang sendiri, Ombudsman telah memberikan saran bahwa Pemkot Serang harus melakukan penegakkan hukum, yaitu dengan membongkar tower tersebut.

    “Kalau memang tidak ada solusi bersama antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah, maka kami menyarankan penegakkan hukum dengan membongkar tower tersebut,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Menkopolhukam, Mahfud MD, mengatakan Ombudsman RI masih belum efektif dalam melaksanakan tugas. Karena, banyak rekomendasi mereka yang diabaikan oleh instansi terlapor. (DZH)