BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Tatu Kesal Pemprov Ikut Campur Soal Penyerahan Aset

    Tatu Kesal Pemprov Ikut Campur Soal Penyerahan Aset

    BAROS, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah terlihat kesal saat ditanya mengenai komunikasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, terkait pengembalian aset Pemkab ke Pemkot Serang. Diketahui sebelumnya, dikabarkan bahwa pihak Provinsi Banten bersedia memfasilitasi terkait dengan pengalihan aset tersebut.

    “Bukan berarti kami tidak ada komunikasi dan tidak perlu ada mediasi dengan pemkot, karena saya dan pak wali kota sudah berkomunikasi dengan baik,” ujar Tatu kepada wartawan usai menghadiri kegiatan di Lapangan Sukamanah Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Selasa (3/11).

    Tatu mengklaim bahwa berkaitan dengan aset sebetulnya tidak ada persoalan. Ia menegaskan jangan sampai ada salah paham, sebab pengalihan aset sudah beberapa tahap ke Pemkot dan didampingi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

    “Kalaupun saat ini masih ada aset yang belum diberikan, ya karena saat ini masih kami menggunakan, itu saja. Bukan berarti kami tidak bisa berkomunikasi, tidak perlu dimediasi (dari pihak provinsi),” tegasnya.

    Ia melanjutkan, jika aset yang saat ini digunakan oleh Pemkab diserahkan ke Pemkot Serang, maka pemkab Serang tidak memilik kantor dan pelayanan terhadap masyarakat akan terhenti.

    “Seringkali saya menyampaikan, ini untuk pelayanan terhadap masyarakat, bukan untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi,” tuturnya.

    Soal aset yang tidak digunakan oleh Pemkab Serang, kata Tatu, semuanya sudah diserahkan dari zaman periode Bupati sebelumnya.
    Saat ditanya wartawan mengenai aset yang belum diserahkan ke Pemkot, Tatu mempertanyakan apakah ia semua aset harus diserahkan ketika ada pemekaran Pemkot Serang.

    “Berarti dalam neraca Kabupaten Serang, asetnya nol. Kan tidak mungkin juga. Kalau iya nanti begini, aset diserahkan semua ke pemekaran, induknya tidak punya aset, kan tidak mungkin juga,” tegas dia.

    Menurut penuturannya, aset yang sudah diserahkan benar-benar aset yang tidak digunakan oleh Pemkab Serang. Kalau yang sedang digunakan tetapi diserahkan, kata Tatu, berarti itu menjadi suatu kemudharatan.

    “Pemkab Serang melayani masyarakat Kabupaten Serangnya, kantor saja tidak punya. Kalau begitu harus ada penganggaran kantor, berarti uang untuk masyarakat terpakai,” terangnya.

    Persoalan aset saat ini, pihaknya sedang berupaya untuk membangun pusat Pemerintah Kabupaten (Puspemkab) Serang. Meskipun demikian, Puspemkab tidak menjadi skala prioritas, sebab ketika menjadi skala prioritas, maka anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

    “Masyarakat bagaimana, pembangunan jalan belum selesai, ruang kelas belum selesai, rumah tidak layak huni masih ribuan, itu persoalannya,” kata Tatu menekankan.

    Menurutnya, masih banyak hal yang lebih penting daripada memprioritaskan Puspemkab Serang. Jika dibantu oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi, lanjut Tatu, sebagian besarnya itu lebih realistis dan lebih ideal.

    “Jadi fokuslah pemerintah Provinsi membantu kabupaten Serang yang belum punya pusat pemerintahan,” pintanya.

    Jadi kalau untuk serah terima, menurut Tatu tidak menjadi hal yang mendesak untuk difasilitasi oleh Provinsi Banten. Sebab ia percaya diri bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan walikota Serang.

    “Sama Walikota komunikasi setiap event, di kegiatan tertentu bisa saya bisa duduk bersama, berkomunikasi. Yang terpenting itu sejauh mana Pemprov punya keinginan membantu pemerintah kabupaten Serang untuk punya kantor, itu intinya. Sejauh mana. Karena ini, Kabupaten Serang (soal aset) itu dampak dari pemekaran,” jelasnya dengan nada kesal.
    Menurut Tatu, yang memerintahkan untuk melakukan pemekaran adalah pemerintah pusat, dan Provinsi Banten. Ia pun mempertanyakan mengapa masyarakat Kabupaten Serang yang merasa kesusahan.

    “Lhoh disuruh memekarkan oleh pemerintah pusat, tapi kabupaten Serang masyarakatnya harus bikin kantor sendiri, terus jalan belum beres, rumah tidak layak huni masih banyak, ruang kelas masih harus dibantu. Intinya sejauh mana saya mempertanyakan pemkab Serang untuk menyiapkan pusat pemerintahannya, itu,” tandasnya. (MUF)

  • Dua Siswa SLTA Ditetapkan Pelaku Aborsi dan Pembuangan Bayi Dalam Pot

    Dua Siswa SLTA Ditetapkan Pelaku Aborsi dan Pembuangan Bayi Dalam Pot

    PANDEGLANG, BANPOS – Polres Pandeglang membongkar dalang kasus pembuangan bayi yang baru berusia enam bulan, yang sempat menggegerkan warga Kampung Kahuripan RT 08 RW 03, Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Minggu (1/12) lalu.

    Ternyata bayi yang dibuang didalam pot tersebut merupakan hasil hubungan gelap dua pelajar tingkat SLTA di wilayah Kecamatan Menes yang berinisial MRT (16) dan AZ (15). Keduanya, melakukan hubungan gelap terhitung enam kali yang dilakukan di rumah MRT, maupun di rumah AZ, saat situasinya sedang sepi.

    Dibalik kasus tersebut, menjadi jalan bagi pihak kepolisian untuk membongkar prakter aborsi di wilayah Kabupaten Pandeglang.
    Kapolres Pandeglang, AKBP Sofwan Hermanto mengatakan, perkara itu menjadi perkara yang serius baginya. Sebab, sudah menjadi kewajibanya untuk melindungi anak – anak, baik yang menjadi pelaku maupun korban.

    “Salah satu kewajiban kami, melindungi anak–anak. Baik pelaku maupun korban. Sehingga, tata cara proses penyidikan-pun berbeda,” kata AKBP Sofwan, Selasa (3/12).

    Menurutnya, berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan, ada kesesuaian yang didukung dengan petunjuk dari handphone MRT dan AZ serta didukung lagi oleh hasil visum. Sehingga, dengan tiga alat bukti itu pihaknya sudah menetapkan pelaku hubungan gelap sebagai tersangka.

    “Pelaku tidak kami tahan. Karena masih anak – anak (anak di bawah umur,red). Disamping itu juga, sedang mengikuti ujian sekolah. Jangan sampai, proses penegakan hukum ini akan menimbulkan permasalahan baru,” tambahnya.

    Ia juga berharap, penegakan hukum yang akan diterapkan bisa menjadikan keduanya lebih baik lagi. “Dua pelaku harus menjadi lebih baik. Agar tidak mengulangi perbuatannya lagi,” ujarnya.

    Dari tahapan pengungkapan yang didalaminya, lanjut Sofwan, kematian bayi itu diduga sengaja dilakukan (aborsi) melalui oknum dukun bayi dengan cara diurut dan diberi obat. Setelah itu, baru bereaksi merasakan mual, sesak napas dan sakit perut, kemudian pergi ke bidan.

    “Sampai saat ini, dukun bayi masih dalam pencarian. Karena identitasnyapun masih kami dalami. Tetapi kami akan terus mengejar keberadaannya,” tegasnya.

    Kasus itu menurutnya, menjadi jalan atau pembuka bagi pihak kepolisian untuk membongkar praktik aborsi di Pandeglang.

    “Ini menjadi pemicu untuk melakukan penertiban, pembelajaran dan termasuk penegakan hukum terkait aborsi. Kami bakal bergerak bersama, menuntaskan kasus itu dengan cara represif. Kami juga bakal memberikan sosialisasi secara massif,” ungkapnya.

    Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP DP Ambarita menambahkan, atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 76 C Jo pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.
    “Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki – laki, diperkirakan berusia sekitar 6 bulan, ditemukan di dalam pot bunga milik Rohayah (47), warga Kampung Kahuripan RT 08 RW 03, Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Minggu (1/12) pagi.

    Informasi yang berhasil dihimpun, temuan mayat bayi yang tidak dibungkus apapun itu, pertama kali ditemukan seorang warga yakni, Oyati (42) saat melintas di depan rumah Rohayah. Ia langsung melaporkan temuannya itu ke warga lainnya, sehingga warga berbondong – bondong ke rumah Rohayah, untuk melihat bayi tersebut. Sebagian warga lainnya, melaporkan hal itu ke anggota Polsek Pagelaran. (DHE/PBN)

  • Angin Segar Pada Perayaan HDI, Raperda Disabilitas Kota Serang Rampung Difasilitasi

    Angin Segar Pada Perayaan HDI, Raperda Disabilitas Kota Serang Rampung Difasilitasi

    SERANG, BANPOS – Angin segar datang untuk para pegiat dan penyandang disabilitas. Pasalnya, pada peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2019, Raperda Penyandang Disabilitas yang sempat mandek begitu lama di biro hukum Provinsi Banten akhirnya selesai difasilitasi.

    Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) pada DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia. Ia mengatakan bahwa Raperda Penyandang Disabilitas sudah selesai difasilitasi, dan akan segera diparipurnakan.

    “Alhamdulillah, Raperda Penyandang Disabilitas sudah beres dari fasilitasi Gubernur, dan akan segera diparipurnakan pada Kamis, 19 Desember mendatang,” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (3/12).

    Ia mengatakan, dengan rampungnya fasilitasi Raperda bagi para penyandang disabilitas ini, Pemkot Serang dapat lebih terarah dalam melakukan pembangunan yang ramah disabilitas.

    “Iyah, ini jelas bahwa dengan adanya Raperda ini, kita akan memperkuat dan melindungi hak-hak para penyandang disabilitas. Kita dorong Serang menjadi kota yang ramah bagi penyandang disabilitas,” tuturnya.

    Ia pun mengaku bahwa Raperda Penyandang Disabilitas merupakan satu dari 18 Raperda yang mangkrak di biro hukum Provinsin Banten. Dengan selesainya raperda ini, maka DPRD Kota Serang akan segera menindaklanjuti dengan melakukan paripurna.

    “Memang Raperda ini merupakan salah satu raperda yang mangkrak dari 18 raperda yang di fasilitasi oleh provinsi. Akhirnya Raperda Penyandang Disabilitas selesai di fasilitasi, dan akan berlanjut di paripurna,” jelasnya.

    Sementara itu, pegiat disabilitas yang juga merupakan penyandang disabilitas, Muntazir, mengatakan bahwa pihaknya selalu menunggu kabar perkembangan Raperda Penyandang Disabilitas. Karena. Telah berbulan-bulan semenjak dirancang, namun belum disahkan juga.

    “Setelah beberapa bulan, para pegiat disabilitas selalu memantau kabar dari Raperda Penyandang Disabilitas yang dijanjikan oleh DPRD Kota Serang, sebagai penunjang ketercapaian visi ‘Aje Kendor’ pada saat itu, yakni mewujudkan ‘Kota Serang Ramah Disabilitas’,” katanya saat dihubungi BANPOS.

    Namun, dengan adanya kabar bahwa fasilitasi Raperda Penyandang Disabilitas telah usai, diakui menjadi angin segar bagi pegiat maupun penyandang disabilitas di Kota Serang.

    “Bertepatan pada Hari Disabilitas Internasional ini, para pegiat sangatlah senang dan merasakan angin yang begitu segar, ketika mendengar kabar Raperda Disabilitas telah rampung difasilitasi oleh Gubernur,” tuturnya.

    Ia mengaku, meskipun telah selesai difasilitasi, namun pihaknya tetap akan mengawal keberadaan Raperda tersebut. Karena, ia menilai masih ada penggunaan kata yang kurang tepat pada raperda tersebut, yakni penggunaan kata cacat.

    “Saya pegiat disabilitas sekaligus mahasiswa penyandang disabilitas, tidak akan lelah akan terus mengawal Raperda Disabilitas ini sampai menjadi payung hukum resmi di Kota Serang. Dan saya berharap, masih dapat dilakukan revisi kata yang menurut kami kurang tepat, yaitu kata cacat yang tertera di raperda itu,” tandasnya. (DZH)

  • Baru Diresmikan, RSUD Kota Serang Sudah Buat Warga Geram

    Baru Diresmikan, RSUD Kota Serang Sudah Buat Warga Geram

    SERANG, BANPOS – Baru saja RSUD Kota Serang di launching oleh Pemkot Serang, sudah membuat masyarakat geram. Pasalnya, program yang dilakukan oleh RSUD yaitu berobat gratis selama satu hari, ternyata hanya berjalan hingga Walikota dan Wakil Walikota Serang pulang dari acara.

    Hal ini pun membuat Akbar, salah satu masyarakat yang membawa anaknya yang terkena setip untuk berobat gratis, menjadi geram. Ia mengaku datang ke RSUD Kota Serang setelah mendengar adanya pengobatan gratis disana.

    “Saya datang kesini karena kondisi anak saya yang sedang setip, kejang-kejang. Ternyata setelah datang kesini, kegiatan berobat gratis itu hanya setengah hari saja,” ujarnya kepada awak media, Selasa (3/12).

    Pada awalnya, ia mengaku bahwa dirinya ditolak untuk melakukan pengobatan. Namun beberapa kemudian, dirinya dipersilahkan untuk IGD, namun harus membayar karena masa berobat gratisnya sudah lewat.

    “Kata orang RSUDnya, saya kalau mau lanjut berobatnya itu harus bayar. Karena memang sudah lewat dari masa pengobatan gratisnya. Dia bilang batasnya itu hanya setengah hari, lewat dari situ masuknya ke umum. Saya jadi bingung,” katanya.

    Sementara, ia mengatakan bahwa besaran biaya yang diminta oleh pihak RSUD Kota Serang, yaitu sebesar Rp50 ribu. Namun, itu hanya untuk konsultasi saja.

    “Besaran bayaran yang diminta itu sebesar Rp50 ribu. Dan itu hanya untuk biaya konsultasi saja. Kalau berobat saya kurang tahu. Termasuk juga mengenai obat-obatan yang akan diberikan. Yang pasti untuk konsultasi itu harus bayar Rp50 ribu,” terangnya.

    Ia pun mengaku kecewa dengan pelayanan RSUD Kota Serang. Karena, ia merasa dibohongi dengan adanya kabar bahwa pengobatan gratis dilaksanakan selama satu hari. Ia pun berharap kedepannya tidak terjadi hal yang sama.

    “Yah mungkin buat kedepannya, jangan sampai terulang kembali kejadian seperti ini. Semoga hanya saya saja yang mengalami kejadian buruk ini. Kalau seperti ini tentu saya sangat kecewa. Lebih baik saya bawa anak saya ke RS Hermina atau RS Sari Asih,” tegasnya.

    Sementara itu, salah satu staf RSUD Kota Serang yang berjaga mengatakan bahwa kegiatan berobat gratis yang dilakukan bukanlah berobat seperti yang masyarakat fikirkan. Karena menurutnya, kegiatan ini hanyalah skrining tumbuh kembang saja.

    “Sebenarnya kami tidak sedang mengadakan pengobatan gratis, tapi skrining tumbuh kembang. Jadi bukan ada keluhan apa, trus berobat,” ujarnya yang tidak menyebutkan namanya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa untuk skrining tumbuh kembang anak, hanya memiliki kuota sebanyak 20 orang saja.

    “Jadi kami ini sudah ditarget, untuk skrining anak itu hanya sampai 20 anak saja. Jadi setelah itu, sudah tidak menerima lagi. Dan dokter-dokter pun sudah pada pulang,” tandasnya.

    Saat awak media mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Dirut RSUD Kota Serang, Tedja Ratri, baik pesan Whatsapp maupun telepon seluler tidak mendapatkan jawaban.

    Begitu pula dengan kepada Dinkes Kota Serang, M. Ikbal. Saat dihubungi, ia juga tidak merespon telepon seluler yang dilakukan hingga berita ini diterbitkan. (DZH)

  • Jelang Satu Tahun Kepemimpinan ‘Aje Kendor’, Honor Guru Ngaji Cair

    Jelang Satu Tahun Kepemimpinan ‘Aje Kendor’, Honor Guru Ngaji Cair

    WALANTAKA, BANPOS – Janji untuk menyejahterakan guru ngaji grabadan, pemandi jenazah, dan juga marbot Masjid ditepati oleh duet ‘Aje Kendor’. Hal ini dibuktikan dengan pemberian simbolis honor tiga profesi non formal itu.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, memberikan honor kepada mereka dalam rangkaian agenda Maulid Nabi Muhammad di kantor Kecamatan Walantaka.

    “Yah memang di kegiatan ini di samping memperingati Maulid, juga dirangkaikan dengan sosialisasi Serang Siaga 112 sekaligus simbolis pemberian honor guru ngaji marbot dan pemandi jenazah,” ujarnya kepada awak media, Selasa (3/12).

    Menurutnya, pencairan honor ini dilakukan sekaligus untuk tiga bulan, terhitung sejak Oktober hingga Desember ini.

    “Untuk pencairan perdana ini, dirapel dari tiga bulan yang lalu untuk insentifnya. Yaitu sejak Oktober, November. dan juga bulan Desember,” katanya.

    Untuk besarannya sendiri, Subadri mengatakan bahwa setiap profesi dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Honor bagi guru grabadan, yaitu sebesar Rp200 ribu per bulannya. Sedangkan untuk pemandi jenazah dan marbot Masjid, masing-masing Rp100 ribu per bulannya.

    “Mungkin nanti bisa ada penambahan. Tapi harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Yang penting jangan lihat nilainya, namun lihat bagaimana pemerintah sudah memperhatikan keberadaan mereka,” tuturnya.

    Ia mengaku, pendataan yang dilakukan oleh Pemkot Serang dilakukan oleh setiap kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, baik jumlah marbot Masjid, pemandi jenazah, maupun guru ngaji grabadan bervariasi di setiap daerah.

    “Kalau pendataan untuk marbot, kami hitungnya satu Masjid satu marbot. Kalau pemandi jenazah itu memang tidak semua ada. Untuk guru ngaji, itu biasanya setiap kampung ada dua. Untuk guru ngaji sendiri, yang kami lihat itu guru grabadan, yang memiliki 10 siswa,” terangnya.

    Sementara itu, Camat Walantaka, Karsono, mengatakan bahwa di tempatnya memimpin terdapat sekitar 29 marbot Masjid. Hal ini dilihat dari jumlah Masjid yang ada di kecamatan Walantaka.

    “Marbot itu ada sekitar 29 orang. Tapi kalau guru ngaji grabadan maupun pemandi jenazah, itu datanya saya agak lupa. Ada di pak Sekretaris Camat,” ujarnya.

    Menurutnya, seberapa besar nilai honor yang diberikan oleh Pemkot Serang, sudah sangat membuat masyarakat bahagia. Karena menurutnya, baru kali ini pekerja non formal seperti mereka, mendapatkan perhatian lebih.
    “Tentu mereka merasa dihargai. Karena selama ini Pemda belum pernah menganggarkan untuk itu. Jadi mereka merasa sangat bahagia dan dihargai,” katanya.

    Kedepannya, Ia mengatakan bahwa honor ketiga profesi ini akan secara rutin diberikan, melalui pihak kelurahan

    “Jadi nanti anggaran ini melalui kelurahan. Pemkot Serang sudah menganggarkan, lalu kelurahan yang akan mendistribusikannya,” tandas dia. (DZH)

  • Pembangunan RSUD Dipelototi Kejari Serang

    Pembangunan RSUD Dipelototi Kejari Serang

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Walaupun keberadaan TP4 sudah ditiadakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang mengaku selalu mengawasi jalannya pembangunan RSUD Kota Serang.

    Hal ini selain karena adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Serang dengan Kejari Serang, juga karena Kejari menginginkan pembangunan RSUD untuk kepentingan masyarakat.

    “Memang saat ini kami awasi. Ini atas permintaan dari stakeholder. Kami awasi melalui TP4 bagian intel,” ujar Kepala Kejari Serang, Azhari, seraya menyatakan, ada perubahan aturan tentang TP4 di pusat, saat ditemui di RSUD Kota Serang, Selasa (3/12).

    Menurutnya meskipun saat ini TP4D akan dibubarkan, namun pihaknya tetap bisa melakukan pengawasan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

    “Meskipun sudah tidak ada TP4D, namun kami juga tetap dapat mengawasi jalannya pembangunan RSUD ini melalui bagian Datun. Kami siap untuk mendampingi dalam pembangunan RSUD ini,” tuturnya.

    Ia mengatakan, pengawasan ini sudah memiliki payung hukum berbentuk MoU yang telah ditandatangani pada tahun sebelumnya.

    “Sebelumnya memang sudah ada MoU antara Kejari dengan Waikota. Jadi hal tersebut yang menjdi payung hukum kami dalam mengawasi jalannya pembangunan RSUD ini,” terangnya.

    Menurut Azhari, pihaknya hanya mengawasi dari segi hukumnya saja. Karena, pengawasan fisik sudah ada pihak lain yang lebih kompeten. Sehingga, pihaknya hanua melakukan pencegahan dari tindakan penyelewengan secara hukum,

    “Ada memang temuan (penyelewengan hukum). Setelah kami berikan masukan-masukan, akhirnya diperbaiki. Ini untuk kepentingan masyarakat Kota Serang juga kan,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa RSUD Kota Serang akan terus melakukan pembanginan. Salah satunya yaitu akan membangun gedung terpadu.

    “Jadi kedepan kami akan membangun gedung terpadu. Nanti kami berjuangnya di DAK. Tahun ini kami akan usahakan DEDnya terlebih dahulu,” katanya.

    Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan RSUD Kota Serang, ia mengatakan bahwa dibutuhkan sebanyak Rp185 miliar. Sedangkan yang didapat oleh Pemkot Serang, hanya sebesar Rp20 miliar.

    “Berdasarkan hitungan kemenkes, untuk memenuhi kebutuhan fasilitas RS tipe C, itu dibutuhkan Rp185 miliar. Untuk APBD kami dapat, untuk Bantuan Keuangan pun ada dari provinsi sebesar Rp20 miliar untuk alkes,” ucapnya.

    Menurutnya, memang RSUD Kota Serang masih belum siap sepenuhnya. Namun, ia beranggapan lebih baik segera diresmikan agar dapat membantu masyarakat.

    “Memang banyak dari Pemkot yang harus dikeluarkan anggaran. Namun tetap kami berprinsip, lebih baik masih ada yang kurang dari RSUD ini,” tandasnya. (DZH)

  • Masyarakat Sering Menggunakan Jasa Luar Kota, DLH Sosialisasikan Jasa Lokal

    Masyarakat Sering Menggunakan Jasa Luar Kota, DLH Sosialisasikan Jasa Lokal

    PANDEGLANG,BANPOS – Melakukan penyedotan WC secara rutin dalam kurun tiga tahun sekali merupakan salah satu ciri dari gaya hidup sehat. Namun, masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa penyedotan septictank dari luar daerah Pandeglang.

    Kabid Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau DLH Pandeglang, TB Entus Maksudi mengatakan, dalam melakukan penyedotan WC, masyarakat kerap mencari jasa penyedotan WC yang berada di luar Pandeglang.

    “Padahal, kita juga menyediakan jasa penyedotan WC tersebut. Banyak masyarakat ketika mengalami WC mampet karena septic tank nya sudah penuh, mungkin mereka kebingungan sehingga mencari jasa sedot WC ke luar wilayah Pandeglang,” kata TB Entus kepada BANPOS, Selasa (3/12).

    Oleh karena itu,lanjut TB Entus, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, pihaknya melakukan sosialisasi tentang jasa penyedotan WC yang disediakan oleh DLH.

    “Jadi sekarang tidak usah bingung, silahkan datang ke kantor dan kita akan bantu untuk melakukan penyedotan,” terangnya.

    Hal yang sama disampaikan Kasi Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Sampah DLH Pandeglang, Nining Suheryati bahwa pada setiap bulannya, masyarakat yang melakukan penyedotan WC sangat sedikit.

    “Mungkin masyarakat tidak tahu bahwa kita juga memberikan pelayanan untuk jasa penyedotan WC. Oleh karena itu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, jika kondisi septic tank pada WC nya sudah penuh silahkan menghubungi kami,” katanya.

    Menurutnya, melakukan penyedotan WC secara rutin termasuk salah satu gaya hidup sehat. Karena jika saluran pembuangan kotoran lancar, maka udara yang ada dilingkungannya tidak tercemar oleh bau yang ditimbulkan.

    “Kalau pembuangan kotoran di WC lancar, tentunya tidak akan menimbulkan bau yang mengakibatkan pencemaran udara. Oleh karenanya, untuk menjaga lingkungan yang sehat harus melakukan penyedotan WC secara rutin agar tidak mampet sehingga menimbulkan bau,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Prostitusi Online Marak di Cilegon

    Prostitusi Online Marak di Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Semakin berkembangnya tekhnologi dan kehadiran internet semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi secara online tanpa harus datang ke lokasi. Cukup dengan memiliki smartphone, semua akses sudah berada dalam genggaman.

    Namun, dengan perkembangan internet dan lahirnya berbagai media sosial (medsos), sering kali dimanfaatkan untuk berbagai hal yang kurang layak.

    Diantaranya dimanfaatkan untuk praktek prostitusi secara online. Kini dengan aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone, jasa prostitusi bisa didapatkan.

    Untuk memastikan hal itu, Banpos mencoba menulusuri dengan mengakses salah satu medsos, yakni aplikasi Michat. Rupanya dalam aplikasi tersebut terdapat sejumlah pemilik akun dengan status Open BO (Booking Order), namun ada pula yang tidak menyantumkan statusnya.

    Untuk mengetahui lebih lanjut, dengan maraknya prostitusi online, Banpos mencoba untuk melakukan chatting dengan sebuah pemilik akun yang diduga penjaja seks. Sebut saja namanya Bunga, kemudian langsung terjalin komunikasi panjang yang mengarah pada praktek prostitusi online.

    Ketika mencoba untuk berkenalan, Bunga tak malu menyatakan dirinya sebagai PSK online, ia langsung menawarkan tarif untuk kencan short time dan long time, dengan rate harga Rp. 700 ribu untuk short time dan Rp1,3 juta untuk long time.

    “Open Bo !!!. St 700, Lt 1,3 jt, Tamu baru wajib deposit 200 rb utk mami dan reservasi hotel, full serviss, harga udh termasuk room,” katanya.

    Untuk kamar tempat kencan, sang PSK online menentukan lokasi hotel yang berada di Kota Cilegon. Namun sebelum itu, dia meminta down payment (DP) atau deposit, yang kemudian sisa pembayaran dapat dilakukan setelah melakukan kencan.

    Namun ternyata tidak semua praktek prostitusi tersebut harus menggunakan DP, salah seorang lelaki berinisial RA mengatakan dirinya pernah berkencan melalui aplikasi tersebut dan langsung bertemu di salah satu hotel di Kota Cilegon.

    “Ada yang engga perlu pake DP, deal harga lewat chat, terus kita bisa bayar cash,” ungkapnya. (LUK)

  • Dikunjungi Dubes Azerbaijan, Walikota Serang Ditawarkan Pertukaran Budaya

    Dikunjungi Dubes Azerbaijan, Walikota Serang Ditawarkan Pertukaran Budaya

    SERANG, BANPOS – Duta Besar (Dubes) negara Azerbaijan melakukan kunjungan ke kantor Walikota Serang. Kedatangan dubes tersebut untuk melakukan silaturahmi sekaligus menawarkan kerjasama, untuk melakukan pertukaran kebudayaan.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa kedatangan dubes Azerbaijan tersebut sudah diketahuinya sejak seminggu yang lalu. Karena, Kedutaan Azerbaijan telah mengirimkan surat resmi.

    “Seminggu yang lalu kedutaan datang untuk mengirim surat resmi. Lalu kami jawab untuk audiensi dan konsolidasi. Dan Alhamdulillah beliau benar hadir pada hari ini,” ujarnya seusai mengadakan pertemuan di ruang kerjanya, Senin (2/11).

    Syafrudin mengaku, kedatangan dubes Azerbaijan itu untuk melakukan pertukaran kebudayaan. Oleh karena itu, dalam kunjungan pertamanya ke Kota Serang, dubes tersebut langsung berkeliling melihat Kota Serang.

    “Maksudnya dan tujuan dari kedatangan Kedubes Azerbaijan ini untuk melihat kondisi Kota Serang. Kedua, ingin mempelajari sekaligus melihat kebudayaan di Kota Serang. Jadi selain ngobrol di ruangan, juga mau langsung keliling,” katanya.

    Menurut Syafrudin, kebudayaan yang sempat ditawarkan olehnya kepada dubes Azerbaijan, yaitu budaya debus dan wisata religi Banten Lama.

    “Kebudayaan disini yang terkenal itu debus. Kemudian ada Banten Lama sebagai wisata religi. Kemudian beberapa kebudayaan lain yang ada di Kota Serang yang kami jelaskan,” ucapnya.

    Sementara itu, dubes Azerbaijan, Jalal Mirzayaef, melalui penerjemahnya mengatakan bahwa kehadirannya untuk bersilaturahmi karena dirinya merupakan dubes baru.

    “Saya dubes baru Azerbaijan untuk Indonesia. Tugas saya disini adalah untuk mempelajari budaya dari Serang ini, dan juga untuk mempromosikan kebudayaan Azerbaijan,” ujarnya. (DZH)

  • Subadri Blusukan Ke Warung dan Sekolah, Sosialisasikan Serang Siaga 112

    Subadri Blusukan Ke Warung dan Sekolah, Sosialisasikan Serang Siaga 112

    SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, blusukan ke warung-warung dan sekolah yang ada di lingkungan Curug, Kota Serang, untuk melakukan sosialisasi pelayanan Serang Siaga 112, Senin (2/12/2019).

    Berdasarkan pantauan di lapangan, Subadri memberikan pemahaman kepada pemilik warung-warung kecil, hingga ke murid di sekolah mengenai pentingnya pelayanan kegawatdaruratan Serang Siaga 112.

    Selain itu, Subadri juga memberikan dan menempel langsung stiker Serang Siaga 112 di warung-warung warga. Sosialisasi ini dilakukan karena tingginya respon masyarakat terhadap layanan kegawatdaruratan ini.

    Untuk diketahui, berdasarkan data dari Diskominfo Kota Serang, tiap harinya masyarakat yang menghubungi Serang Siaga 112 mencapai 100 lebih penelepon.

    “Ini memberikan pemahaman dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya Serang Siaga 112 disaat kegawatdaruratan ini bisa digunakan,” kata Wakil Walikota Serang.

    Selain itu, sosialisasi ini pun dilakukan agar angka ghost call (telepon hantu) dan prank call (telepon iseng) menurun, karena masih terbilang tinggi masyarakat hanya bermain-main dengan pelayanan call center.

    “Jangan main-main dengan pelayanan call center ini, harus digunakan dengan sebaik mungkin dan dimanfaatkan. Karena ini bebas pulsa,” ungkapnya.

    Subadri pun memerintahkan kepada seluruh camat dan lurah, agar memberikan stiker call center 112 kepada warga agar tersebar luas.

    “Ini dilakukan dengan door to door. Kenapa? Agar masyarakat paham langsung. Makanya ini jadi tugas camat dan lurah kedepan,” tegasnya. (DZH)