Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat bermain gobak sodor dalam peringatan hari guru, Sabtu (23/11)
SERANG, BANPOS – Ada yang berbeda dalam rangkaian peringatan hari guru di Kota Serang. Pasalnya, selain diisi dengan senam bersama guru se-Kota Serang, juga diisi dengan lomba gobak sodor antar guru.
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, pun turut meramaikan lomba permainan tradisional itu. Terlihat sesekali Subadri ‘menggocek’ lawannya. Bahkan, ia juga sempat tersungkur ke tanah karena terkena oleh lawan tanding.
“Ini merupakan upaya kita dalam melestarikan permainan tradisional yang saat ini sudah jarang sekali dilakukan. Makanya, kami selaku pemerintah mencoba untuk menunjukkan bahwa permainan ini masih eksis loh,” ujar Subadri kepada awak media, Sabtu (23/11).
Sementara itu, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Dindikbud Kota Serang, Zeka Bachdi, mengatakan pihaknya sengaja mengadakan perlombaan gobak sodor ini, sebagai bentuk implementasi visi Kota Serang.
“Dalam visi Kota Serang itu bagaimana menjadikan Kota Serang berdaya dan berbudaya. Jadi permainan-permainan budaya seperti gobak sodor ini, ya harus digalakkan,” katanya.
Selain itu, ia mengaku bahwa diadakannya perlombaan ini karena kondisi guru yang selama seminggu selalu mengajar, sehingga butuh diberikan kegiatan yang sifatnya bersenang-senang.
“Jadi memang ini juga sebagai bentuk having fun dari kami untuk guru-guru. Supaya mereka lebih baik dalam mengajar, tentu perlu yang namanya refreshing. Dan inilah yang kami bisa berikan,” tandasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Berdasarkan rancangan APBD 2020 yang diajukan oleh Pemkot Serang, tercatat anggaran rehabilitasi untuk rumah dinas kepala dan wakil kepala daerah sebesar Rp912 juta.
Namun, seperti diketahui, untuk Kota Serang masih belum memiliki rumah jabatan untuk walikota dan wakil walikota. Dan dalam APBD 2020 tidak diajukan untuk pembangunan rumah dinas yang besar kemungkinan memakan biaya lebih besar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Wachyu Budi Kristiawan, menyatakan, ketiadaan rumah jabatan tersebut sudah terantisipasi dalam Permendagri No. 33 tahu 2019 tentang penyusunan APBD 2020.
Sedangkan dalam PP 109/2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan rumah jabatan.
“Jadi kalau pemda belum punya rumah jabatan, maka bisa sewa,” ujar Wachyu melalui pesan singkat kepada awak media, Kamis (21/11).
Adapun untuk penyewaan rumah jabatan tersebut, untuk Pemda Kota Serang bisa menyewa rumah pribadi Walikota dan Wakil Walikota Serang.
“Jadi dalam alokasi rehabilitasi juga bisa untuk belanja sewa. Bisa juga untuk menyewa rumah pak Syafrudin dan rumah pak Subadri, karena harus atas nama pribadi,” jelasnya.
Sedangkan, walaupun nanti ada anggaran rehabilitasi dan sewa, rumah tersebut tidak tercatat sebagai aset daerah.
“Perlakuan akuntansinya hanya sebagai belanja sewa bukan belanja modal,” paparnya.
Ia mengarahkan, untuk lebih memperjelas dapat menghubungi ke Sekretariat Daerah sebagai pengusul dan pengelola anggaran.
Ketika dicoba hubungi, Asda III Kota Serang Bidang Umum, Komarudin, menyatakan, saat ini masih mempertimbangkan terkait pembangunan rumah jabatan bagi walikota dan wakil walikota.
“Tapi untuk itu, harus melalui proses appraisal dulu,” ujarnya.
Ia mengatakan, untuk tahun 2020, belum ada pengajuan pembangunan tersebut.
“Kita lagi minta bantuan appraisal dulu, jadi belum ada nilainya,” tandasnya.
Wakil Walikota Serang, Subdri Ushuludin, membenarkan bahwa rumah dinas saat ini masih menggunakan sistem sewa. Hal ini dikarenakan Pemkot Serang masih belum mampu untuk melakukan pengadaan rumah dinas.
“Kan itumah amanah kepala daerah agar mendapatkan rumah dinas. Karena Pemkot Serang belum bisa mengadakan rumah dinas, maka disewakan atau dikasih tunjangan perumahan,” ujarnya.
Menurutnya, dalam hal penentuan besaran anggaran sewa rumah dinas, Pemkot Serang menggunakan jasa appraisal dan disesuaikan dengan standar satuan harga (SSH).
“Acuannya jadi mengikuti SSH. Kalau berbicara kapan akan ada rumah dinas, itu masih dipikir-pikir dulu kedepannya,” tandas Subadri. (DZH/AZM)
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat melakukan sidak pelayanan Serang Siaga 112, Jumat (22/11) dini hari.
SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Diskominfo Kota Serang untuk memastikan pelayanan kegawatdaruratan itu benar-benar berjalan 24 jam.
Pantauan di lokasi, sekitar pukul 02.00 WIB Wakil Walikota Serang mendatangi langsung ruangan pelayanan Serang Siaga 112, dan berbincang-bincang dengan operator.
“Masih pada jaga malam?” tanya Subadri ke operator Serang Siaga 112, Jumat (22/11).
Pertanyaan itu pun dijawab oleh salah satu operator, Rifa, yang bertugas pada shift malam.
“Masih jaga malam pak, soalnya masih ada yang telepon tapi cuma prank call (telepon iseng) sama ghost call (telepon namun tidak bersuara),” jawab Rifa.
Ditemui usai sidak, Subadri mengaku ingin memastikan langsung pelayanan masyarakat kegawatdaruratan berjalan lancar meski sudah memasuki dini hari.
“Ingin lihat pelayanan, operatornya masih pada jaga tidak. Karena ini kan pelayanan kegawatdaruratan jadi harus stand by,” ungkapnya.
Pelayanan Serang Siaga 112 sendiri menerima panggilan darurat dari masyarakat seperti kecelakaan, kebakaran dan lain-lainnya.
“Jadi kalau ada membutuhkan ambulans bisa telepon ke call center ini, atau kecelakaan, kebakaran,” lanjutnya.
Menanggapi masih banyaknya telepon prank call dan ghost call, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan pelayanan ini dengan baik dan tidak digunakan untuk bermain-main.
“Manfaatkan pelayanan ini oleh masyarakat jangan ada yang main-main. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat juga,” tegasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Sekolah Dasar (SD) Instruksi Presiden (Inpres) Negeri Cilampang, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten yang sudah beroperasi sejak tahun 1979, diketahui berdiri di atas lahan yang bukan milik Pemerintah kota (Pemkot) Serang. SD yang dibangun pada tahun 1978 ini, yang pada saat itu masih di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kini digugat oleh Ruslan bin Sirad, sebagai ahli waris lahan.
Didampingi oleh pengacara dari Lembaga Badan Hukum (LBH) Jaya Perkasa, Ruslan bin Sirad membawa kasus ke Pengadilan Negeri Serang. Jalan itu ditempuh olehnya, sebab hingga saat ini Pemkot Serang atau pengguna lahan dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, dinilai tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut.
“Kami ke sini ingin membuktikan bahwa lahan yang digunakan oleh SD Cilampang ini bukan milik Pemerintah, melainkan milik ahli waris,” ungkap Hernanto Purnama, LBH Jaya Perkasa, saat akan mengikuti tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Serang, Rabu (20/11).
Diketahui, Ruslan mengajukan gugatan bentuk perbuatan melawan hukum kepada masing-masing tergugat I Walikota Serang, tergugat II Dindikbud Kota Serang, turut tergugat I Bupati Serang, turut tergugat II Dindikbud Kabupaten Serang. Dalam gugatannya, ia meminta agar lahan yang merupakan sebidang tanah seluas 2320 meter persegi dikembalikan kepada ahli waris.
“Kalaupun memang tidak dikembalikan, bagaimana caranya hak ahli waris ini kembali. Bisa ganti rugi atau relokasi, atau bisa juga Pemda kota serang menyewa kepada ahli waris,” ujarnya.
Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa tergugat Walikota Serang, atas pelimpahan aset dan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Serang yang juga sebagai turut tergugat I ke Pemkot Serang berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2007, tentang pembentukan Kota Serang serta Berita Acara tentang penyerahan aset milik pemerintah kabupaten Serang kepada pemerintah kota Serang.
“Pengakuan Hak milik tanah yang diakui oleh Pemerintah kota Serang, sedangkan tanah tersebut sebetulnya masih milik ahli waris. Kami sudah menelusuri hingga ke Pemerintah Jawa Barat, dimana mereka mengakui bahwa lahan tersebut memang masih milik ahli waris yang dipakai untuk kepentingan umum,” terangnya.
Hari ini, lanjut dia, tahap pemeriksaan perkara awal dan akan dilanjutkan pada tanggal 27 November mendatang. Sidang tidak dapat dilanjutkan, mengingat ada beberapa pihak yang tidak memenuhi persidangan. Hadir dalam kesempatan tersebut pihak Dindikbud Kota Serang.
“Kami sudah menelusuri kebenerannya, kami menemukan adanya penyimpangan dan ditelusuri sampai ke Pemda Jawa Barat. Terakhir, kami mencoba ke aset Provinsi Banten dan kota serta kabupaten Serang. Mereka mengakui bahwa tidak hanya tanah tersebut saja yang tidak diurus oleh pemerintah,” jelasnya.
Pihaknya menginginkan adanya pertanggungjawaban dari baik Walikota Serang maupun Bupati Serang. Sebab, kata dia, hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mengingat hal tersebut dapat merugikan baik materiil maupun inmateriil dari ahli waris atas kelalaian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan lahan tersebut.
“Kami mengacu kepada Inpres sebagai dasar berdirinya sekolah. Dalam hal ini, pendirian gedung sekolah diatas tanah milik orang tua Penggugat
SIRAD (alm) bin JAMAR (alm) tidak dibangun secara serta merta, ada proses yang harus dilalui sebelum SD Inpres Cilampang di bangun,” katanya seraya menegaskan hal itu berdasarkan Pasal 4 Lampiran Instruksi Presiden (inpres) Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.
Peraturan tersebut berbunyi ‘Penentuan lokasi gedung sekolah dalam masing – masing daerah tingkat II di tetapkan oleh Bupati/Walikotamadya setelah berkonsultasi dengan kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kedayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan’.
“Dari Inpres tersebut, sangat jelas bahwa ada keterlibatan langsung dari Bupati Serang dan Dindikbud Kabupaten dalam menentukan pembangunan SD Inpres Cilampang yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat,” tandasnya. (MUF)
Anggota BPBD Kota Serang saat menyiapkan gladi simulasi bencana di Puspemkot Serang. (BantenPos)
SERANG, BANPOS – BPBD Kota Serang hari ini akan menggelar simulasi bencana dalam rangka menghadapi kejadian-kejadian tak terduga. Hal ini dikarenakan Kota Serang dalam kesiap siagaan bencana, masih sangat kurang. Selain itu berdasarkan data dari BMKG, dalam kurun waktu 4 bulan kedepan akan terjadi cuaca ekstrem.
“Kemarin sudah dibuktikan pada 13 November, Kota Serang kalau dikatakan belum siaga, ya memang tidak siaga. Karena memang sebelumnya kemarau panjang, dan tiba-tiba hujan. Itu juga menjadi evaluasi bagi kami, agar dapat lebih siap lagi,” ujar Kasi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Serang, Eva Hasanah, saat ditemui di Puspemkot Serang, Rabu (20/11).
Ia mengatakan, dalam kegiatan ini akan melibatkan sebanyak 15 elemen. Baik dari TNI, Polri, OPD pengarah, Dishub, PMI, Basarnas, hingga komunitas relawan kebencanaan. Menurutnya, peserta yang terlibat akan mencapai 150 orang.
“Dengan adanya gladi simulasi ini, mudah-mudahan seluruh unsur relawan maupun siapapun yang berkecimpung dalam bidang penanganan kebencanaan, dapat terintegrasi dalam kegiatan ini,” jelasnya.
Untuk simulasinya sendiri, Eva mengatakan akan melakukan simulasi gempa bumi, kebakaran, dan beberapa bencana lainnya.
“Kan dampak dari gempa itu biasanya ada konsleting listrik dan dapat terjadi kebakaran. Jadi nanti apa yang harus dilakukan, itu akan kita simulasikan. Kebetulan di Puspemkot ini juga tiga lantai, jadi nanti ada simulasi penyelamatan vertikal dari teman-teman Vertical Rescue Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Eva mengaku bencana puting beliung yang terjadi beberapa hari yang lalu, di luar Kajian Resiko Bencana (KRB) yang telah disusun. Karena dalam KRB yang telah disusun, hanya Kecamatan Kasemen dan sebagian Walantaka yang berpotensi terjadi puting beliung.
“Puting beliung biasanya berasal dari cuaca ekstrem daerah laut. Maka yang biasa terkena itu adalah daerah Kasemen sampai ke Walantaka sana,” terangnya.
Sehingga, terjadinya puting beliung di Kecamatan Cipocok Jaya di luar dugaan dari BPBD Kota Serang.
“Puting beliung kemarin yang melanda Kecamatan Cipocok itu benar-benar suatu hal yang sangat tidak diduga berdasarkan kajian kami. Karena dalam KRB pun Kecamatan Cipocok Jaya tidak masuk dalam potensi puting beliung,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengapresiasi kegiatan yang akan dilakukan oleh BPBD Kota Serang.
“Itu program bagus untuk memperkenalkan penanganan dini untuk menghadapi musibah yang ada. Adanya simulasi itu sesuai dengan UU dan PP. Maka saya selaku Wakil Walikota Serang sangat menyambut baik program dari BPBD,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia pun berharap dengan adanya simulasi ini, mampu menjadikan masyarakat jadi lebih siaga dalam menghadapi bencana.
“Harapannya dengan adanya simulasi penanganan dini itu, tentu semua masyarakat Kota Serang tahu dan paham kalau ada musibah itu harus seperti apa, langkahnya bagaimana. Jangan panik,” tandasnya. (DZH)
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat mengunjungi bazar disabilitas yang digelar oleh Hima PKh Untirta, Rabu (20/11).
SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, secara mendadak mengunjungi bazar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (PKh) Untirta di kampus Untirta Ciwaru. Bazar ini diadakan dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Internasional (HDI).
Pantauan di lokasi, Subadri menghampiri setiap stand mahasiswa PKh yang ada di sana. Ia terlihat berbincang-bincang mengenai produk yang dijual di stand tersebut. Tak lupa, Subadri pun membeli produk yang dijajakkan.
“Saya sangat mengapresiasi, senang, bersyukur dan kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh teman-teman disabilitas dan para pegiat disabilitas ini. Dengan hal ini mereka menunjukkan bahwa mereka itu sama dengan masyarakat pada umumnya,” ujar Subadri seusai mengunjungi bazar itu, Rabu (20/11).
Ia mengatakan, Pemkot Serang sangat mendukung segala upaya dan langkah dari penyandang disabilitas serta pegiat disabilitas, dalam memperjuangkan hak mereka di Kota Serang.
“Jujur, saya datang kesini karena mendapat informasi bahwa teman-teman disabilitas sedang membuka bazar untuk menghadapi HDI. Karena saking senangnya dengan perjuangan mereka, saya ikut hadir kesini sekadar memberi semangat dan meramaikan,” ucapnya.
Menurut Subadri, dengan melihat semangat yang ditunjukkan oleh mereka, Pemkot Serang akan ikut terlibat dalam perayaan HDI yang akan dilaksanakan pada 8 Desember mendatang.
“Ini kan rangkaian Hari Disabilitas, nanti mungkin akan ada rangkaian kegiatan lainnya. InsyaAllah dalam puncak acaranya, kami dari Pemkot Serang siap untuk berjalan bersama dengan teman-teman disabilitas,” tegasnya.
Sementara itu, pembina Hima PKh Untirta, Toni Yudha Pratama, mengatakan bahwa bazar ini merupakan salah satu ujian dari mata kuliah kewirausahaan. Namun, juga sebagai rangkaian dalam memperingati HDI.
“Selain daripada tugas ujian akhir semester, bazar ini juga merupakan salah satu rangkaian acara dari kami dalam menyambut HDI. Puncaknya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember,” katanya.
Ia mengaku produk yang dijual oleh mahasiswa PKh ini merupakan hasil kolaborasi antara pihaknya dengan Sekolah Khusus (SKh) yang ada di Kota Serang.
“Dalam bazar ini, para mahasiswa menjual produk-produk yang merupakan hasil kolaborasi antara Pkh Untirta dengan Skh yang ada di kota Serang ini,” tuturnya.
Ia pun berharap, dengan adanya dukungan dari Pemkot Serang, Hima PKh dapat mengawal jalannya pembangunan Kota Serang yang ramah disabilitas.
“Harapan besar kami adalah kota Serang menjadi kota yang ramah disabilitas, bisa menerima keberagaman. Karena mereka (disabilitas) harus difasilitasi, dan mereka juga merupakan masyarakat Kota Serang,” tandasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Buntut adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Polres Serang Kota di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang, Inspektorat Kota Serang memanggil seluruh jajaran Disdukcapil untuk dimintai keterangan. Pemanggilan dilakukan untuk mendalami dugaan praktik pungli yang terjadi dalam proses pembuatan e-KTP tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Inspektur Kota Serang, Yudi Suryadi kepada BANPOS, Senin (18/11). Menurutnya, semua pejabat setingkat eselon III di Disdukcapil dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Hari ini (kemarin) sudah melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Namun pemanggilan ini secara kelembagaan, jadi semua bidang kami panggil untuk dimintai keterangan,” katanya melalui sambungan telepon, Senin (18/11).
Menurutnya, saat ini pihak inspektorat masih dalam proses pendalaman informasi. Karena, info yang ada masih sebatas isu yang simpang siur.
“Kami saat ini masih dalam tahap pendalaman informasi. Karena sebetulnya kami dari inspektorat itu sudah selalu melakukan penekanan dalam setiap apel agar tidak ada tindakan seperti ini,” jelasnya.
Saat ditanya apakah ada dugaan keterlibatan ASN dalam pungli e-KTP yang terjadi, Yudi mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan pihak penyidik untuk menjawabnya.
“Ya kalau itukan penyidik yang berhak memutuskan siapa yang terlibat. Jadi kami hanya menunggu hasilnya saja,” tuturnya.
Mengenai sanksi, ia mengaku akan menunggu keputusan dari aparat penegak hukum. Namun menurut Yudi, apabila aparat penegak hukum melimpahkan kasus ini kepada inspektorat, maka pihaknya akan segera memberikan rekomendasi sanksi kepada Walikota, sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
“Sanksi kami menunggu dari aparat penegak hukum. Jadi kami menunggu, apakah nanti akan diserahkan kepada inspektorat (sanksinya). Kalau itu PNS, kami akan berikan rekomendasi kepada Walikota melalui BKPSDM,” terangnya.
Sementara itu, BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Disdukcapil Kota Serang. BANPOS mencari Sekretaris Disdukcapil Kota Serang, Arif Rahman Hakim, namun berdasarkan keterangan, ia sedang berada di Bandung untuk melakukan evaluasi.
Selanjutnya, BANPOS berusaha mengkonfirmasi Kabid Kependudukan pada Disdukcapil Kota Serang, Iis Nurbaeni, selaku pihak yang membidangi pembuatan e-KTP. Namun, berdasarkan informasi dari pegawai Disdukcapil lainnya, Iis sedang berada di Inspektorat Kota Serang.
Saat mendatangi Inspektorat Kota Serang, pegawai penerima tamu disana mengaku bahwa tidak ada kegiatan yang dihadiri oleh Disdukcapil Kota Serang saat itu. Ia juga mengaku tidak ada rapat yang dilakukan antara Disdukcapil dengan Inspektorat.
Namun, ketika dihubungi melalui pesan singkat, Iis mengaku memang dipanggil oleh Inspektorat terkait dengan peristiwa OTT. Namun, ia berkilah pemanggilan itu merupakan upaya konfirmasi, bukannya pemeriksaan yang dilakukan inspektorat.
“Tidak diperiksa, hanya konfirmasi tentang berita (yang beredar) hari ini (kemarin),” katanya.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai cara calo tersebut mendapatkan akses yang mudah dalam membuat e-KTP, dirinya tidak menjawab.
Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Kota Serang Arif Rahman Hakim saat dihubungi melalui sambungan telepon sempat berkilah kalo pemanggilan yang dilakukan Inspektorat hanya bersifat biasa dan membahas pelayanan Disdukcapil semata.
“Enggak, itu undangan biasa saja untuk membicarakan terkait dengan pelayanan saja,” katanya melalui sambungan telepon.
Namun saat ditanyakan lebih jauh, Arif pun mengaku bahwa memang ada pemanggilan oleh Inspektorat terkait dengan OTT yang terjadi kemarin.
“Klarifikasi saja sehubungan dengan berita-berita di koran terkait OTT,” jelasnya.(DZH/ENK)
SERANG, BANPOS – Mahasiswa meminta kasus OTT yang terjadi di Disdukcapil Kota Serang, diproses secara transaparan. Selain itu, mahasiswa juga meminta agar kasus tersebut tidak berakhir dengan ‘damai’.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua BEM FKIP Untirta, Ahmad Fauzan. Menurutnya, Pemkot Serang harus kooperatif dalam penegakkan hukum, dan tidak boleh menyembunyikan tersangka dan siapapun di balik kasus pungli e-KTP itu.
“Pemkot harus kooperatif, sehingga ditemukan akar permasalahannya. Kami juga menduga bahwa bisa saja ada pejabat di belakangnya untuk memberikan perintah atau melakukan back up kepada seorang yang disuruhnya untuk melakukan pungli,” katanya kepada awak media, Minggu (17/11).
Dugaan itu, jelasnya, dikarenakan tidak mungkin calo yang terkena OTT itu bekerja sendiri tanpa adanya orang dalam. Karena menurut keterangan dari Kepolisian pun, calo tersebut bukan merupakan pegawai Disdukcapil.
“Klaim dari Kepolisian yang ditangkap itu bukan pegawai, hanya calo saja. Tapi kan tidak mungkin calo punya kekuasaan sampai bisa mempercepat pembuatan e-KTP. Karena hal ini, kami mendorong agar baik Pemkot maupun penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut dan mengeluarkan dugaan nama pejabat yang terlibat,” ucapnya.
Ia juga meminta kepada Satgas Saber Pungli, agar dapat menuntaskan kasus ini hingga ke akarnya. Ia menegaskan, tidak boleh ada kata damai dalam penyelesaian kasus ini.
“Kasus ini harus terus dilakukan investigasi secara mendalam. Itu merupakan upaya dapam menemukan titik masalah paling dalam dan mengakar. Dalam hal ini, Satgas Saber Pungli yang harus melakukannya,” tegasnya.
Menurutnya, OTT yang terjadi di Disdukcapil Kota Serang ini sangat mencoreng nama Pemkot Serang. Karena, lanjut Fauzan, Disdukcapil merupakan OPD yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga, kasus ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Serang.
“Kasus pungli yang terjadi di wilayah kerja Disdukcapil. Padahal kita ketahui wilayah tersebut harus bersih dari segala jenis pungutan liar. Karena sebagai OPD pelayanan, akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Dan ini mencoreng nama Kota Serang,” tandasnya. (DZH/AZM)
PANDEGLANG,BANPOS-Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Pandeglang, Ade Mulyana mengatakan, ada sekitar 12 kecamatan dari 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, berpotensi dan rawan pergerakan tanah hingga berdampak terhadap musibah longsor.
Diketahui, ke 12 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Panimbang, Carita, Mandalawangi, Pandeglang, Cadasari, Karang Tanjung, Bojong, Cigeulis, Pulosari, Cimanggu, Picung dan Sumur.
“Kalau curah hujan tinggi, 12 Kecamatan itu berpotensi terjadinya longsor. Makanya masyarakat harus tetap waspada,” kata Ade kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Menurutnya, mayoritas dari 12 kecamatan tersebut merupakan wilayah di daerah perbukitan. Oleh karenanya, Ade meminta agar warga selalu waspada serta lebih berhati–hati ketika terjadi hujan deras, terlebih dibarengi dengan angin kencang.
“Kami himbau masyarakat tetap waspada. Mengingat, wilayah Pandeglang potensi bencananya tinggi,” ujarnya.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menebang pohon sembarangan didaerah pegunungan.
“Kalau mau ditebang pohonnya, harus menanam dulu pohon yang baru. Paling tidak, untuk menahan dan mengantisipasi pergeseran tanah,” tandasnya.
Ade berharap, para relawan siaga bencana meningkatkan koordinasi dengan aparatur di tingkat bawah, mulai dari Desa, Camat dan para pihak terkait lainnya.(dhe/imi)
Tampak pencarian dua korban wisatawan tenggelam asal Pandeglang, atas nama Dadan dan Puji, warga Kadomas Pandeglang yang dikabarkan hilang terseret ombak saat berenang di pantai Bagedur, Malingping. Jumat (15/11).
LEBAK, BANPOS – Pencarian dua korban yang hilang terseret ombak pantai Bagedur pada Jumat siang (15/11) membuahkan hasil. Kedua wisatawan asal Desa/Kecamatan Kadomas Pandeglang yang bernama Puji bin Eko (32) dan Dadan bin Oman (30) berhasil ditemukan di hari yang berbeda dengan kondisi meninggal dunia.
Jasad Dadan bin Oman ditemukan di lepas pantai Tenjolaya, Sukatani Kecamatan Wanasalam, pada Minggu (17/11) sekitar pukul 17.00 Wib.
Sehari sebelumnya, pada Sabtu kemarin (16/11) sekitar Pukul 06.00 WIB jasad Puji ditemukan para pemancing di pinggir TKP perairan yang sama,Tenjolaya Sukatani, area yang sama berjarak sekitar 9 Kilometer dari pantai Bagedur, saat dua korban awalnya hilang terseret.
Relawan Tagana Wanasalam, Norman kepada BANPOS membenarkan jasad Dadan ditemukan nelayan setempat ratusan meter perairan lepas pantai Tenjolaya, Sukatani Kecamatan Wanasalam.
“Itu posisi jasad awalnya ditemukan nelayan terombang ambing ombak sekitar 500 meter lepas pantai. Ya sekitar pukul 17.00 WIB. Jasadnya masih utuh, dan tadi oleh kami langsung evakuasi,” jelas Norman, Minggu petang (17/11).
Sementara Kapolsek Wanasalam Iptu Sudedi membenarkan jenazah kedua, yakni Dadan bin Oman telah berhasil dievakuasi nelayan dan tim.
“Korban kedua bernama Dadan ini telah ditemukan nelayan, jenazahnya langsung di bawa ke RSUD Malingping,” kata Sudedi.
Diberitakan sebelumnya, Jumat tiga wisatawan asal Kadomas, Pandeglang terseret ombak pantai Bagedur, satu orang bernama Rama selamat, sedangkan dua temannya yang bernama Puji dan Dadan dilaporkan hilang, Jumat siang (25/11). Kejadian bermula saat mereka tengah asik berenang, korban Dadan meminta tolong kepada Rama dan Puji. Saat itu Puji dan Dadan ikut terseret ombak sedangkan Rana selamat. (WDO/imi)
