Penulis: Panji Romadhon

2.500 Penduduk Kota Serang Derita Stunting, Kasemen Masih Favorit Dolbon

Ilustrasi stunting dan gizi buruk (NET)

SERANG, BANPOS – Masih ada sebanyak 2.500 masyarakat Kota Serang yang menderita stunting. Sementara, 5.54 persen atau sekitar 14 orang diantaranya merupakan penderita gizi buruk. Selain itu, permasalahan modol dikebon (Dolbon) juga masih banyak terjadi di sejumlah kelurahan di Kota Serang.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal. Ia mengatakan, jumlah penderita stunting maupun gizi buruk tersebut, termasuk sangat kecil.

“Memang sangat kecil, tapi kami berupaya untuk menurunkannya dan meniadakan gizi buruk ataupun stunting,” ujarnya kepada awak media, seusai peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Stadion Maulana Yusuf, Jumat (15/11).

Menurutnya, permasalahan gizi buruk bukan hanya tanggungjawab dari pihaknya saja. Karena, pihaknya hanya melakukan penanganan sesuai dengan kewenangan. Sedangkan untuk bagian lainnya, akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar melibatkan instansi terkait.

“Misalnya daya beli masyarakat itu seperti apa, nanti kan ada OPD lain yang akan melakukan survey tersebut. Kemudian, kami juga akan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) terhadap penderita gizi buruk. Sehingga, jumlah stunting atau gizi buruk di Kota Serang menurun,” tuturnya.

Ikbal mengatakan, Kecamatan Kasemen merupakan daerah paling banyak menderita gizi buruk. Selain itu juga, kecamatan yang memiliki kawasan wisata reliji itu, juga termasuk sebagai kawasan kumuh dan dolbon.

“Yang paling dominan itu di Kecamatan Kasemen. Baik gizi buruknya, kekumuhannya dan masih banyak juga yang buang air besar sembarangan,” jelasnya.

Pemkot Serang menargetkan 2023 bebas stunting dan gizi buruk. Oleh karena itu, saat ini pemkot sedang menggalakkan pembangunan mandi cuci kakus (MCK) di setiap kampung di 67 kelurahan. Melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tiap kelurahan ditekankan untuk membuat MCK minimal lima unit.

Di tempat yang sama, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan pihaknya telah menargetkan pada 2023 mendatang, Kota Serang bebas stunting dan gizi buruk serta dolbon. Oleh karena itu, Pemkot Serang akan membangun MCK, yang proses pengerjaannya dimulai pada 2020.

“Jadi kami ini sudah mencanangkan dana kelurahan sebesar 5 persen dari APBD. Nantinya, dana tersebut akan dialokasikan juga untuk pembangunan MCK di setiap kampung. Melalui Dinkes serta kelurahan, dan akan ditekankan untuk membuat MCK,” ujarnya.

Pembuatan MCK ini, lanjutnya, untuk meminimalisir dolbon maupun BAB di sembarang tempat lainnya, seperti pinggir sungai, saluran irigasi, bahkan di pinggir rel kereta api.

“Dari dana itu kan bisa untuk pembangunan MCK di masing-masing kampung. Dan MCK ini memang harus ada, jadi tidak ada lagi masyarakat yang BAB sembarangan. Sehingga, Kota Serang bisa bersih, sehat dan masyarakatnya terbebas dari gizi buruk serta stunting,” katanya.

Salah satu daerah yang masyarakatnya masih BAB di kebun dan saluran irigasi ujar dia, berada di Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen. Oleh karenanya, pembangunan MCK masuk dalam program prioritas Pemkot Serang.

“Ini juga merupakan program prioritas dari pemkot melalui Dinkes untuk bisa dibuatkan MCK. Sehingga ke depan masyarakat Kota Serang bebas dari buang air besar sembarangan,” ujarnya.

Sedangkan, untuk penanganan stunting dan gizi buruk, kata dia, Dinkes Kota Serang telah memiliki klinik khusus untuk menanganinya.

“Jadi kami punya klinik khusus yang menangani gizi buruk dan stunting. Ini penanganannya juga akan kami optimalkan, sehingga ke depan Kota Serang bebas dari stunting dan gizi buruk,” tandasnya. (DZH/AZM)

16 November 2019
Dua Wisatawan Pandeglang Hilang Terseret Ombak Bagedur

Tampak pencarian dua korban wisatawan tenggelam asal Pandeglang, atas nama Dadan dan Puji, warga Kadomas Pandeglang yang dikabarkan hilang terseret ombak saat berenang di pantai Bagedur, Malingping. Jumat (15/11).

MALINGPING,BANPOS – Berniat berlibur ke pantai Bagedur di kawasan Kecamatan Malingping Lebak selatan (Baksel), tiga warga asal Kabupaten Pandeglang harus bernasib malang, mereka dikabarkan terseret ombak saat berenang di pantai yang berlokasi di Desa Sukamanah itu, Jumat (15/11), sekitar pukul 13.30 WIB.

Dilaporkan, dari tiga orang yang terseret ombak, hanya satu orang bernama Rama Afriliando bin Ramlan (25) yang selamat, sementara dua orang lainya, yakni Dadan bin Oman (30) dan Puji bin Eko (32), hingga Jumat petang keduanya masih belum ditemukan dan sedang dilakukan pencarian.

Dalam siaran pers yang disebar mapolsek setempat, kejadian bermula saat ketiganya asyik berenang di Pantai tersebut, namun tiba-tiba Dadan terseret arus dan minta tolong kepada temannya Rama dan Puji.

“Dalam kejadian itu, Puji ikut tenggelam bersama Dadan dan belum ditemukan, sementara Rama selamat,” sebagaimana bunyi siaran pers, Jumat (15/11).

Dalam siaran pers itu disebutkan, korban Dadan merupakan warga Kampung Pakalongan RT 03/02 Desa Kadomas Kecamatan/Kabupaten Pandeglang. Dua korban lainnya pun beralamat yang sama.

Pantauan, hingga Jumat petang, Polsek Malingping, Balawista dan Lefgar serta Babinsa Koramil masih melakukan penyisiran di sepanjang pantai Bagedur hingga ke kawasan pantai Wanasalam, Cihara, Panggarangan dan Bayah.

Kanit Intelkam Polsek Malingping, Iptu Renaldi kepada BANPOS di TKP membenarkan siaran pers yang disebarkan tersebut dan pihaknya bersama warga, tim SAR, Tagana dan Balawista masih menyisir kawasan pantai Bagedur hingga ke Pantai luar Malingping.

“Ya benar, tadi terseret ombak pada pukul 13.30, sekarang kita masih mencari dua orang yang belum ketemu, atas nama Dadan dan Puji warga Pandeglang. Kita bersama tim lain akan terus cari ke sepanjang pantai Lebak selatan ini,” ujar Renaldi.

Sementara Yeni Mulyani dari Tim Balawista Baksel menyebut, kalau masih belum ditemukan, kemungkinan pencarian akan berlanjut hingga malam dan besoknya. Terangnya lagi, sampai lewat magrib pun masih belum ada titik terang ditemukan.

Kata dia, sekarang sedang musim arus barat, jadi pencarian akan dilakukan pula hingga ke pantai Binuangeun Kecamatan Wanasalam.

“Sampai magrib ini kita masih di TKP, pencarian akan berlanjut. Dan sesuai arahan dari Balawista Provinsi sekarang lagi musim angin barat, jadi titik pencarian akan ke arah barat pantai Binuangeun. Dan kita masih upaya mencari dan belum mengeluarkan statemen kedua korban itu meninggal, mudah-mudahan ketemu selamat,” harap Yeni. (WDO/PBN)

15 November 2019
Wakil Walikota Serang Marah Soal Pemangkasan Anggaran Disabilitas, Akan Panggil Dinsos Untuk Revisi

Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang saat berdiskusi dengan salah satu penyandang disabilitas dan mahasiswa Pendidikan Luar Biasa Untirta beberapa waktu yang lalu. (ist)

SERANG, BANPOS – Rencana pemangkasan anggaran alat bantu disabilitas membuat Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, marah. Bahkan, ia menyebut Dinsos mengada-ngada dalam hal tersebut.

“Siapa yang memangkas? Dinsos? Gak ada tuh yang namanya pemangkasan anggaran bantuan, apalagi untuk penyandang disabilitas. Jangan mengada-ada lah itu Dinsos,” ujar Subadri dengan tegas saat ditemui di gedung PKPRI, Rabu (13/11).

Menurutnya, pemangkasan anggaran bantuan disabilitas tidak mungkin dilakukan. Karena, besaran anggaran tersebut merupakan hasil pengajuan dari Dinsos sendiri.

“Itu hal yang mustahil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), memotong anggaran yang tidak terlalu besar. Itumah Dinsos aja yang tidak mengajukan anggaran untuk disabilitas,” katanya.

Untuk sistem pengajuan anggaran saat ini, lanjut Subadri, menggunakan sistem Buttom Up. Artinya, TAPD tidak akan memasukkan anggaran, kecuali diajukan oleh OPD terkait.

“TAPD itukan sekarang sudah tidak menggunakan sistem Top Down, melainkan Buttom Up. Jadi dari OPD sendiri yang mengajukan, melakukan ekspos. Dari situlah bisa menentukan mana yang menjadi program prioritas,” tegasnya.

“Sekarang pertanyaannya, Dinsos itu memasukkan gak program itu ke rencana kerja? Rencana strategis?,” lanjutnya.

Untuk melakukan klarifikasi, Subadri mengaku akan memanggil Dinsos Kota Serang. Hal ini agar tidak ada kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

“Sekarang begini saja, nanti akan saya panggil Dinsosnya untuk mencari tahu, mereka itu masukkan tidak anggaran. Jangan ujuk-ujuk menyalahkan TAPD,” jelasnya.

Ia juga mengaku akan menambah anggaran untuk para penyandang disabilitas. Karena RAPBD saat ini, masih dapat di dilakukan revisi.

“Ini kan belum diketok palu untuk APBD 2020. Nanti masih bisa kami revisi agar ada penambahan untuk bantuan teman-teman penyandang disabilitas,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinsos Kota Serang berkilah APBD saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Bahkan, anggaran untuk disabilitas di tahun depan, akan dipangkas hingga setengah dari tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Kasi Disabilitas pada Dinsos Kota Serang, Eka Faksi.

“Karena APBDnya terbatas, jadi kami berikan pada (penyandang disabilitas) yang sudah mengajukan terlebih dahulu di tahun sebelumnya,” tuturnya.

Tahun ini, kata Eka, pihaknya telah memberikan 45 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 15 tongkat ketiak, dan 20 tongkat tunanetra. Namun untuk tahun depan, akan terjadi pengurangan.

“(Untuk tahun depan) jumlahnya bahkan tidak separuhnya dari tahun ini, jadi jumlahnya berkurang,” terangnya. (DZH/PBN)

15 November 2019
Kasemen dan Walantaka Diizinkan Masuk Industri, Revisi RTRW Dijamin Tidak Ganggu Lahan Pertanian

Petani melintas di areal Persawahan yang mengering di Sawah Luhur, Kota Serang, Rabu (9/10). (Dziki/BANPOS)

SERANG, BANPOS – Pemkot Serang masih terus melakukan pembahasan terhadap revisi RTRW yang telah dipaparkan kemarin bersama lintas sektor. Dalam pemaparan tersebut, terdapat beberapa masukan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkot Serang.

“Berdasarkan pemaparan lintas sektor Revisi RTRW kemarin di Jakarta, Alhamdulillah saat ini kami tinggal melakukan penyempurnaan di internal Pemkot Serang sendiri. Mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah,” ujar Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, seusai memimpin rapat koordinasi, Rabu (13/11).

Menurutnya dalam rekomendasi yang disampaikan, Dirjen ATR menekankan untuk memperhatikan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), agar tidak terdampak revisi RTRW. “Nah kalau dari Dirjen sendiri kemarin, ada beberapa yang harus disesuaikan. Seperti bagaimana perlindungan terhadap LP2B yang ada di Kecamatan Kasemen dan Walantaka,” kata Subadri.

Ia mengatakan, penyesuaian terhadap keberadaan LP2B itu harus dilakukan. Karena terdapat perbedaan antara LP2B yang telah ditetapkan oleh Pemprov Banten, dengan yang ditetapkan oleh Pemkot Serang.

“Yang harus disesuaikan itu karena menurut Perda Provinsi soal LP2B, itu terlalu luas. Nah sekarang tinggal disesuaikan, yang mana aja sih yang masuk LP2B. Di Walantaka ada Teritih, di Kasemen ada Sawah Luhur dan lainnya,” ucapnya.

Subadri pun menjawab kekhawatiran dari beberapa pihak, terkait kemungkinan terdampaknya LP2B dengan adanya kawasan Industri di Kecamatan Kasemen.

“Tidak perlu khawatir, kan ada kunciannya yaitu Peraturan Daerah. Jadi tidak akan bisa membangun perumahan di luar dari peruntukkannya. Dan nanti pasti akan ada penegakkan hukum oleh Pemkot Serang,” tegasnya.

Senada disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saepudin. Menurutnya, revisi RTRW tidak akan berdampak pada keberadaan LP2B. “Pemkot Serang dalam revisi RTRW, tidak akan mengabaikan keberadaan LP2B yang telah ditentukan. Jadi tentu revisi tersebut tidak akan mengganggu keberadaan LP2B,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa tidak semua sawah tadah hujan, akan dialihfungsikan menjadi perumahan. Karena, Pemkot Serang juga tetap menjaga ketersediaan lumbung pangan. “Tidak semua sawah tadah hujan akan dialihfungsikan menjadi perumahan. Jadi hanya beberapa lokasi sawah tadah hujan, seperti yang ada di Kelurahan Bendung dan Penancangan,” katanya.

Menurutnya, meskipun keberadaan sawah tidak cocok di tengah kota, namun Pemkot Serang tetap berupaya untuk menjaganya.

“Memang yang menjadi pertimbangan Dirjen ATR itu wilayah kota tidak cocok untuk pertanian. Tapi kan kita semua bisa lihat, kondisi saat ini lahan pertanian (di tengah kota) itu masih ada. Yah kita jaga tetap,” tandasnya. (DZH)

15 November 2019
Hibah KNPI Rp1 Miliar Batal Dicairkan

Logo KNPI (sumber: google)

SERANG, BANPOS – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dsipora) Banten membatalkan pencairan hibah Rp1 miliar dari APBD tahun 2019 untuk KNPI karena berkaitan dengan politik.

“Kita sudah menganggarkan hibah untuk KNPI Banten Tahun 2019 sekitar Rp1 miliar. Akhirnya tidak kita cairkan mengingat Tahun 2019 ini adalah tahun politik,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Deden Apriyandhi Hartawan, Kamis (14/11)

Ia mengungkapkan, Pemprov Banten tidak mau mengambil resiko berkaitan dengan penyeluran hibah kepada organisasi kepemudaan tersebut, mengingat pada tahun 2019 adalah tahun politik termasuk adanya pencalonan dari salah satu ketua KNPI Banten pada pemilu legislatif lalu.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten mengakui dan akan mengakomodir pengajuan hibah yang disampaikan organisasai kepemudaan yang ada di Banten secara formal dan memenuhi persyaratan dan kelayakan. Bahkan termasuk adanya dualisme kepengurusan organisasi kepemudaan KNPI Banten tersebut, Pemprov Banten termasuk Dispora Banten mengakui kedua-duanya.

“Tentu yang akan kami akomodir itu yang mengajukan secara formal. Meskipun keputusan akhirnya diterima atau tidak tetap ada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata Deden.

“Kalau mereka mengajukan secara formal apakah hibah atau yang lainnya, ya kita sampaikan rekomendasinya. Meskipun nanti tetap keputusannya di TAPD, kita hanya mengajukan rekomendasi,” kata dia.

Menurut Deden, sebagai bentuk kehati-hatian dan menghindari berbagai persoalan di kemudian hari, Pemprov Banten pada 2019 ini tidak mencairkan hibah untuk KNPI Banten karena berkaitan dengan pencalonan ketua umum KNPI menjadi anggota DPR RI. Sementara satu lagi pengurus KNPI Banten lainnya tidak mengajukan hibah, sehingga hanya salah satu yang diakomodir oleh Pemprov Banten dan itupun tidak dicairkan.

Menurut Deden, pengajuan hibah yang disampaikan organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat bisa diampaikan melalui e-Hibah dengan memasukan berbagai persyarakat yang diminta. Pihaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi bagi organisasi kepemudaan tersebut untuk mendapatkan hibah.

“Tahun ini hibah yang melalui Dispora itu sekitar Rp50 miliar. Yang Rp40 miliar itu ke KONI, sisanya tersebar di sekitar sembilan lembaga. Saya lupa rinciannya,” pungkasnya. (RUS/AZM)

15 November 2019
Kembalikan Formulir ke Gerindra, Helldy Agustian Cari Pasangan

Bakal Calon Walikota Cilegon, Helldy Agustian, saat konferensi pers usai mengembalikan formulir pendaftaran calon kepala daerah dari Partai Gerindra, Kamis (14/11/2019)

SERANG, BANPOS – Sebagai bentuk keseriusan mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Cilegon pada Pilkada Serentak 2020 mendatang, Helldy Agustian yang juga merupakan ketua DPW Berkarya Banten, resmi mengembalikan formulir penjaringan calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, yang digelar DPD Partai Gerindra Banten.

Dalam kesempatannya, Helldy yang datang mengenakan pakaian khas Batik Krakatoa Cilegon yang merupakan kebangaannya mengatakan, jika dirinya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada partai Gerindra, atas diterimanya persyaratan pengembalian formulir pencalonannya sebagai calon Walikota Cilegon 2020 mendatang.

“Perasaan saya hari ini tentu sangat bangga kepada partai Gerindra, karena kedatangan kami sangat diterima disini. Bagi saya, partai Gerindra seolah sebagai rumah saya sendiri. Sebab, pada saat Pilpres 2019 kemarin, kita sama-sama berjuang,” buka Helldy kepada awak media yang hadir, di Graha Mahesa DPD Partai Gerindra Banten, Jalan Raya Serang-Pandeglang, Kota Serang, Kamis (14/11).

Lebih lanjut Helldy mengutarakan, alasan dirinya maju sebagai calon Walikota Cilegon dikarenakan masyarakat berkehendak Kota Cilegon butuh perubahan.

“Menurut saya, Kota Cilegon sebagai salah satu kota besar di Provinsi Banten, masih berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Berbagai aspek seperti pengangguran masih tergolong tinggi, padahal Kota Cilegon banyak berdiri industri. Dan, hal ini yang akan menjadi konsen kita,”

“Menurut saya, harus ada BLK yang bekerja sama dengan industri-industri, supaya anak-anak ini nanti setelah lulus sekolah, mereka bisa belajar selama enam bulan dan praktek lapangan selama tiga bulan. Setiap tahun, kan, pasti ada yang pension, nah dia bisa masuk,” ungkap Helldy.

Tidak hanya itu, Helldy mengklaim bisa membuka lapangan pekerjaan yang padat karya dan menaikkan taraf perekonomian warga disekitarnya.

Helldy menambahkan, jika pencalonan dirinya didukung penuh oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. “Alhamdulillah, terkait pencalonan diri saya sudah didukung oleh pak Tommy Soeharto dan SK-nya sudah ada. Nah, kedepan tinggal cari pasangan saja dan semoga ada yang klik dari kader-kader partai di Cilegon yang juga maju di Pilkada ini,” tambah Helldy.

Sementara itu diketahui, sebelum Helldy Agustian, Iye Iman Rohiman terlebih dahulu mendatangi DPD Partai Gerindra Banten, untuk mengembalikan formulir penjaringan calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon yang digelar DPD Partai Gerindra Banten, pada Kamis (14/11). Adapun Ratu Ati Marliati, datang usai Helldy Agustian.

Ratu Ati Marliati kepada wartawan mengatakan, kedatangannya ke DPD Partai Gerindra Banten dalam rangka mendapatkan restu. Dimana ia berniat untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Cilegon, bersama partai besutan Prabowo Subianto itu.

“Saya sebagai calon Wali Kota Cilegon dari Partai Golkar, ingin maju bersama Partai Gerindra. Karena itulah, saya datang secara langsung untuk mengembalikan formulir pendaftaran, sebagai bentuk itikad baik saya kepada Partai Gerindra,” katanya. (RUL)

15 November 2019
Tolak Kenaikan Iuran, Buruh Gruduk Kantor BPJS

Ratusan Buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPSI) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor BPJS Cabang Tigaraksa, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Kamis (14/11).

CIKUPA, BANPOS – Ratusan Buruh melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) cabang Tigaraksa di Jalan Raya Pemda, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kamis (14/11). Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPSI) menolak kenaikan iuran BPJS dan meminta perbaikan pelayanan BPJS

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Imam Sukarsa mengatakan, dalam aksi kali ini, pihaknya menolak kenaikan iuran BPJS. Menurutnya, keputusan itu sangat membebani masyarakat, ditambah dengan adanya denda dan penagihan secara paksa seperti finance yang menggunakan depkolektor.

“Ada 150 buruh yang sedang melakukan unuk rasa. Hari ini saya sampaikan terkait kenaikan iuran BPJS yang dimulai pada 01 Januari 2020 mendatang, kami merasa sangat keberatan. Ditambah adanya isu bilamana ada masyarakat yang tidak mampu bayar akan ditarik oleh kolektor, “ kata Imam, Kamis (14/11).

Imam menuding, pola pembiayaan BPJS akan sama dengan finance swasta atau leasing sehingga akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Selain itu, peserta BPJS juga terkadang dikesampingkan oleh pihak RS, agar hal itu tidak terjadi lagi, pihaknya meminta BPJS diperbaiki dan melakukan evaluasi, agar RS bisa memberikan pelayanan yang baik kepada peserta BPJS.

“Jangan jadikan BPJS kesehatan sebagai agen asuransi yang mengeploitasi pesertanya, tanpa memberikan pelayanan terbaik. Kami menuntut adanya perbaikan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Memang terkait kebijakan tersebut BPJS cabang Tigaraksa tidak bisa memutuskan, paling tidak ada hal yang perlu diperbaiki, “ tegasnya.

Salah satu anggota SPSI, Susilo, menambahkan, menurutnya percuma bayar tetapi seakan-akan seperti tidak membayar iuran. Pasalnya peserta BPJS tidak dilayani dengan baik oleh RS, Susilo menceritakan, bahwa pernah terjadi peristiwa yang menimpa anak kerabatnya yang meninggal karena tidak dilayani ketika menggunakan kertu BPJS.

“Ada kejadian anggota kami. Anaknya ini meninggal karena tidak terlayani dengan memakai BPJS Kesehatan dengan alasan NICU tidak ada. Tetapi ketika membayar menggunakan uang cash pribadi baru dilayani, maka dari itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan dari RS dan respon dari BPJS Kesehatan, “ katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tigaraksa, Shanti Lestari membenarkan terkait adanya kenaikan tariff iuran BPJS Kesehatan. Namun menurutnya, hal itu masih dalam pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Shanti juga membatantah, terkait isu penarikan penunggakan iuran BPJS menggunakan kolektor. Pasalnya, BPJS Kesehatan membentuk kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mensosialisasikan BPJS Kesehatan, Mengingatkan masyarakat tentang iuran BPJS dan membantu pendaftaran peserta BPJS Kesehatan.

“Hal itu masih dibahas oleh DPR RI, kita tunggu saja perkembangannya. Terkait Kader JKN merupakan petugas yang ditunjuk dari desa dan mereka bukan collector. Dan kami juga punya bekerjasama dengan pihak serikat buruh dalam keanggotaan JKN, kami punya group dengan serikat pekerja agar kalau ada keluhan dari pihak buruh atau anggota bisa kami respon dengan maksimal, “ kata Shanti (bnn/pbn)

15 November 2019
Miris, Ribuan Warga Cilegon Masih Dolbon

Salah satu jamban luar ruangan yang biasa digunakan warga

CILEGON, BANPOS – Kota Cilegon sering disebut-sebut sebagai kota industri. Ini lantaran disana banyak berjejer industri mulai dari yang berskala lokal, nasional, sampai international. Bahkan Cilegon juga kerap disebut kota petro dolar. Ini dikarenakan usaha apapun di kota baja ini bisa menjadi uang.

Namun sungguh miris jika di kota itu masih ada warga yang belum mempunyai jamban. Sehingga mereka akhirnya buang hajat di area terbuka di sekitar kebun atau sering disebut dolbon.

Selain itu, juga sudah mendapatkan predikat Smart City, namun ribuan warga Kota Cilegon masih melakukan Buang Air Sembarangan (BAB) di kebun alias dolbon.

Dari delapan kecamatan, justru Kecamatan Ciwandan yang notabene nya disebut sebagai daerah industri, menjadi kecamatan yang warganya terbanyak melakukan dolbon.

Ketua Umum penggiat lingkungan hidup dari Yayasan Banten Antisipator Lingkungan Hidup Indonesia (Balhi), Heri JB mengatakan, dari data yang dipegang Balhi sekitar 3 ribu jiwa warga Cilegon masih BAB sembarangan dan itu perlu kerja maksimal untuk merubah mindset warga agar tidak dolbon sembarangan.

“Dari data yang kita punya ada 3 ribu jiwa yang masih memanfaatkan kebun sebagai media buang hajat dan untuk itu peran serta semua pemangku kebijakan untuk merubah mindset masyarakat agar mengedapankan pola hidup sehat,” katanya, Kamis (14/11).

Yang paling aneh lanjut Heri JB, warga yang masih melakukan buang hajat itu yang paling banyak ada di Kecamatan Ciwandan yang mana notabene di Kecamatan itu banyak industri berskala Internasional disusul di Kecamatan Jombang yang notobene sebagai pusat pemerintahan.

“Untuk di Kecamatan Ciwandan dari data kita ada sekitaran 500 jiwa yang masih dolbon, disusul Kecamatan Jombang sekitar 430 jiwa dan sisanya tersebar di Kecamatan lain yang ada di Kota Cilegon,” tuturnya.

Kalau tidak dibenahi lanjut Heri, ini menjadi preseden buruk bagi Kota Cilegon. Oleh karena itu, ia berharap OPD terkait di Kota Cilegon bekerja sama melakukan pembenahan.

“Kalau hal ini tidak di mbenahi bersama-sama baik Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan pemangku kebijakan ini bakal menjadi preseden buruk Kota Cilegon untuk menuju Kota sehat,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pokmas Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan Marhani mengaku diwilayahnya masih banyak warga masih buang air besar di kebun.

“Disini masih banyak warga yang melakukan dolbon (modol di kebon atau buang air besar di kebun),” kata Marhani.

Marhani menjelaskan, pada tahun ini pihaknya membangun limabelas jamban utuk limabelas keluarga.

“Ini salah satu kegiatan DPW Kel pada termin kedua. Jambanisasi ini dilakukan di Lingkungan Ragreg dan Cipaot. Lingkungan tersebut berada di perbatasan dengan Mancak, Kabupaten Serang, ” jelas Marhani.

Menurut Marhani, jumlah warga yang belum mempunyai jamban sebenarnya cukup banyak. Kalau dihitung bisa jadi lebih dari seratus KK.

“Tahun depan kita ajukan jambanisasi untuk 50 KK. Supaya bisa cepat selesai, ” ujar laki-laki yang juga menjabat Ketua Karang Taruna Kelurahan Kepuh ini.

Marhani berharap, melalui program DPW Kel tersebut jambanisasi bisa membantu masyarakat yang benar-benar tidak mempunyai jamban.

“Lah ngambil air aja ngunjal kang. Mau gimana. Namanya doang deket industri. Tapi kenyataannya kan memang seperti itu,” imbuhnya. (LUK/RUL)

15 November 2019
Wakili Lebak di Tingkat Nasional, Siswa SMPN 2 Malingping Teliti Ubur-Ubur

Tampak tiga orang siswa SMPN 2 Malingping tengah mengerjakan riset ubur-ubur di pantai Bagedur untuk final Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia di tingkat nasional.

MALINGPING, BANPOS – Siswa SMP Lebak Mewakili Kabupaten Lebak di ajang finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) karena sebelumnya telah lolos masuk finalis OPSI SMP tingkat Nasional.

Tiga siswa/siswi SMP Negeri 2 Malingping ini akan ikut ajang OPSI pada 26 hingga 30 November 2019 di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta.

Ketiga sisws/siswi yang lolos menjadi finalis yang mewakili Kabupaten Lebak di tingkat nasional, yakni : Nazwatun Nisa, Samsul Ma’arif, M Rizki Ramadhani.

Diketahui, untuk menjadi finalis tersebut mereka persiapan selama dua bulan dengan melakukan proses riset (penelitian-red) terkait ubur-ubur jenis Physalia physalis di pantai Bagedur, Malingping. Ubur-ubur ini diduga kerap menyengat pengunjung pantai tersebut.

“Kita melakukan observasi dari Pantai Binuangeun (Wanasalam) hingga Pasput (Cihara). Karena lebaran kemarin banyak yang menjadi korban sengatan ubur-ubur di Pantai Bagedur, lalu anak-anak ini melakukan observasi untuk melakukan identifikasi,” ujarnya Tuti, guru pembimbing di SMPN 2 Malingping, Kamis (14/11).

Menurutnya, dari hasil penelitian tersebut karya naskahnya akan dikirim kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Jadi dari hasil observasi selama dua bulan tersebut, hasilnya kita kirim melalui online dan diposkan ke Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, naskahnya dikirim melalui online, dari tiga karya yang lolos hanya satu.

Judul Naskahnya ‘Sebaran dan kelimpahan phisllia di Pantai Bagedur Kecamatan Malingping dari bidang lomba Ilmu Pengetahuan Alam,” paparnya.

Sementara pihak sekolah sendiri berharap, ketiga siswanya yang akan bertanding pada 26-30 November mendatang akan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kado terindah ulang tahun Kabupaten Lebak.

“Ahamdulilah yah pak saya sebagai guru pembimbing bangga terhadap anak-anak dan semoga menjadi juara untuk kado hadiah ulang tahun Lebak di bulan Desember nanti,” harapnya. (WDO/PBN)

15 November 2019
MUI: Ormas Islam Wajib Melek Media

Para narasumber, panitia serta peserta Literasi Media Bagi Ormas Islam foto bersama usai acara.

SERPONG, BANPOS – Literasi media menurut al Quran sedikitnya ada 6 ayat yaitu, Al Imran/3 ayat 44, surat Al Hujurat/49 ayat 6 serta surat Al-Isra/17 ayat 36 serta surat Al Maidah/5 ayat 41 serta surat al Ahzab/33 ayat 70 dan surat Qaf/50 ayat 18.

Demikian salah satu pembahasan dalam seminar tentang “Literasi Media Bagi Ormas Islam” yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tangsel, Kamis (14/11) di salah satu resto bilangan Serpong. Ormas Islam wajib melek media agar tidak terkecoh dengan berita hoaks.

Kepala Kemenag Kota Tangsel Abdul Rojak mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada MUI yang menyelenggarakan melalui Komisi Informatika dan Komunikasi dalam upaya menyikapi media sosial dan dampaknya begitu masif, di tengah masyarakat. Ektremis yang muncul dipermukaan salah satu faktornya munculnya media sosial.

“Termasuk perang fatwa. Oleh karena itu, pentingnya bagaimana bersikap dan menyikapi semua informasi yang ada di media sosial bagaimana ormas Islam. Termasuk politik jangan sampai menjadi biang kerok dengan berbagai dalih agama. Ini tentang bagaimana harus bersikap,” katanya, didampingi Moderator Taufiq Setyaudin.

Ketua MUI Tangsel Saidih menyampaikan berkaitan dengan mass media, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur’an kalau datang orang fasik membawa berita harus tabayun terlebih dulu. Jangan ditelan mentah-mentah. Berita yang tidak diketahui sumbernya mengakibatkan keresahan.

“Bahasa keadaan lebih faseh dengan ucapan. Kadang ucapan dengan kenyataan berlainan,” ujarnya saat membuka seminar.

Dosen Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto menyampaikan materi tentang “Literasi Media: Perspektif Komunikasi Politik” yang mana dirinya telah berkecimpung selama 19 tahun tentang komunikasi politik. Dengan mempelajari komunikasi politik, dapat membaca realitas sosial lebih ajeg.

“Era di mana kita ada di online. Era ini lahir sejak 1980, yang disebut sebagai era keberlimpahan komunikasi. Perbedaan antara media mainstream (koran, radio televisi) dengan media sosial (facebook, IG dan lain-lain). Media sosial sifatnya bisa meproduksi dan konsumsi informasi. Misalnya membuat status dan mendistribusikan melalui media sosial. Berbeda dengan media mainstream dalam menyebarluaskan informasi harus melalui redaktur atau produser,” jelasnya.

Media itu sebagai alat. Banyak efek negatif tapi kalau tidak dimasuki tidak bisa menebar hal positif. Hal yang perlu dicermati sebagai salah satu jangkar penting yaitu kalangan akademisi dan ulama. Keduanya memiliki otoritas dalam menyampaikan kebenaran pada khalayak ramai dan orang akan mengikutinya.

Masyarakat juga diharapkan memiliki prinsip untuk menghindari, pertama distorsi informasi sehingga tidak ajeg, kedua dramatisasi fakta palsu, ketiga menganggu privacy, keempat pembunuhan karakter, kelima eksploitasi seks, meracuni pikiran anak-anak, dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Hoaks biasanya susunan 5W 1H tidak baku. Ini bukan soal kecerdasan tapi soal sikap. Jika infomasi itu jelas-jelas salah lalu kita sebarkan maka kita menyebar kebatilan. Maka sangat dibutuhkan tentang literasi literasi media meliputi pengetahuan, skill dan sikap,”tambah ia.

Hoaks paling sering diterima sosial politik 91, persen, kedua SARA 88 persen, dan kesehatan 41 persen. Dampak radikalisme karena riset terakhir 60 persen lebih, orang belajar agama di internet. Bukan lagi kepada ulama. Mereka lebih suka pada belajar artifisial yang hanya permukaan bukan mendalam. “Maka orientasi beralih dari ulama kepada internet,” tambah ia .

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menyampaikan dampak dari media sosial, berlangsungnya Pilpres beberapa bulan lalu membuat bangsa terpecah. Sadar atau tidak sadar media sosial sangat berpengaruh.

Menurutnya, framing dalam otak setiap orang berbeda-beda. “Alhamdulillah sekarang sudah mulai reda. Bahwa kita hidup dengan masa dan zamannya masing-masing terpenting bagaimana kita bersikap dan berhati-hati menggunakan jempol masing-masing,” tambah Airin

Uten Sutendy sebagai praktisi mengangkat tema “Agenda Literasi Islam”. Ia menjelaskan dengan berbagai problema tantangan, maka ke depan harus ada langkah-langkah strategis sebagai berikut pertama, menguatkan mindset, paradigma, bahwa literasi adalah alat perjuangan untuk membenahi kehidupan dakwah.

Kedua, merumuskan “the new value of Islam” dalam menghadapi era milenial saat ini. Bahwa tugas umat berdakwah bukan hanya untuk komunitas muslim saja, terapi juga untuk umat manusia lain Rahmatan Lil Al-Amin, karenanya perlu ada konfromi nilai dalam membuat strategi perjuangan. Misalnya, yang perlu dikedepankan adalah value, content bukan lagi semata identitas.

Ketiga meningkatkan kemampuan life skill di bidang literasi (creative writing, public speaking, film, dan seni budaya). Keempat, meningkatkan kemampuan dan visi entrepreneur dengan mengembangkan manajemen bisnis di bidang literasi hingga bisa bersaing dan piawai dalam mensiasati perkembangan era masa kini.

Kelima, memaksimalkan kemampuan literasi dengan memanfaatkan ketersediaan jaringan media cyber sebgai alat perjuangan. Maka para aktivis Ormas Islam wajib menjadi pasukan cyber, cyber army (pasukan cyber) di bidang literasi.

Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hasanudin Ibnu Hibban menjelaskan kemudahan akses informasi membawa dampak kehidupan manusia. Termasuk pada Ormas Islam kemudian muncullah berbagai sikap manusia dengan apatis, akibat tergiring opini tertentu.

“Sehingga resah dengan pemberitaan yang belum jelas kebenarannya. Atau sikap kritis analitis dalam menanggapi berbagai pemberitaan di media,” ujarnya. (BNN/PBN)

15 November 2019