BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • 7 Nama Kepala Dinas Ditangan Irna

    7 Nama Kepala Dinas Ditangan Irna

    Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta

    PANDEGLANG,BANPOS-Hasil open bidding atau lelang jabatan untuk 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, dinyatakan sudah final. Penetapan masing-masing Kepala Dinas, tinggal menunggu kebijakan dari Bupati Pandeglang.

    Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, hasil lelang jabatan tersebut sudah final. Sebab, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi hasil lelang jabatan. Bahkan telah mengerucut tiga peserta tiap OPD, tinggal menunggu keputusan bupati.

    “Sekarang sudah keluar rekomendasi dari KASN. Tinggal ibu saja (Bupati Irna,red) yang menentukan mana yang terbaik,” ungkap Ali Fahmi, Kamis (14/11).

    Menurutnya, penentuan pengisian jabatan tidak mengedapankan like and dislike. Akan tetapi, bupati akan menentukan sesuai kompetensi masing-masing jabatan serta pertimbangan kinerja. Sebab jika Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) hanya sebatas menyampaikan pertimbangan saja.

    “Sekarang tinggal menunggu keputusan dari Bupati. Saya kira wajar kalau pimpinan menentukan seseorang, karena tahu si A dan si B-nya yang layak untuk menduduki suatu jabatan,” terangnya.

    Saat ditanya, kapan kepastian penentuan jabatan dan proses pelantikan dilakukan. Fahmi mengaku, meski nama – namanya telah diserahkan ke Bupati Pandeglang, namun ia belum tahu kapan adanya pelantikan bagi pejabat yang lulus seleksi open bidding tersebut.

    “Jika kaitan dengan hasil rekomendasi sudah disampaikan, beliau (Bupati, red) juga sudah tahu. Tinggal memilih saja yang terbaik dari yang terbaik,” ujarnya.

    Fahmi menambahkan, Ketujuh OPD yang dilakukan lelang jabatan diantaranya, Disnaker, Dinas Sosial (Dinsos), Disdukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Satpol PP, Staf Ahli Bupati Bidang Kesra dan SDM Setda dan Dinas Perikanan.

    “Mudah – mudahan secepatnya dilakukan penetapan. Karena lebih cepat lebih baik,” ungkapnya.(dhe/imi)

  • Pegawai Pemprov Resah Jika Nilai Tukin Turun

    Pegawai Pemprov Resah Jika Nilai Tukin Turun

    Ilustrasi (sumber:google)

    SERANG, BANPOS – Sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemprov Banten mengaku resah dengan adanya review atau peninjauan ulang besaran tunjangan kinerja (Tukin) tahun 2019 yang saat ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Pasalnya, jika Kemendagri menganggap Tukin pegawai pemprov mulai dari pejabat eselon I hingga pegawai pelaksana atau staf terlalu besar, maka dipastikan pada tahun 2020 mendatang, akan dilakukan pengurangan hingga 30 persen dari yang mereka terima selama ini.

    Disisi lain, berdasarkan informasi yang didapatkan, keresahan tersebut dikarenakan beberapa pegawai menjadikan tukin sebagai pemasukan untuk membayar kredit atau cicilan bagi beberapa barang yang dimilikinya.

    Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy ditemui usai menjadi mentor dalam acara seminar proyek perubahan dalam program pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) II tahun 2019 yang diselenggarakan oleh LAN di BPSDMD Banten, Rabu (13/11), mengaku pasrah dengan kebijakan pemerintah pusat.

    “Kita serahkan semua keputusan itu (besaran Tukin, red) kepada Kemendagri,” katanya.

    Dikatakan Andika, proses pembahasan besaran Tukin tahun 2019 yang diterima oleh ASN selama ini sudah melakukan pembahasan mendetail, dengan melihat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

    “Landasanya anggaran daerah mampu, kalau dalam kapasitas mengenai (terlalu besar Tukin), kita serahkan. Jadi kami serahkan ke Kemendagri pemerintah pusat. Kalau kami mengikuti,” ujarnya.

    Namun demikian pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Tukin kepada aparatur didaerah.
    “Mengevaluasi, kenapa dengan daerah-daerah lain, beda jauh. Saya mendorong Kemendagri untuk membuat aturan baku secara nasional di Pusat, sehingga besaran Tukin menjadi jelas,” paparnya.

    Diakuinya, aparatur pegawai dilingkungan Pemprov Banten, tidak semuanya mendapatkan Tukin, karena untuk mendapatkan besaran yang dituangkan dalam Pergub Nomor 2 tahun 2019 tentang Standar Tarif Tambahan Pengasilan atau Tukin mekanisme pemberiannya telah diatur.

    “Tukin, itu sesuai dengan target kinerja. Kalau sasaran kinerja pegawainya (SKP) tidak sesuai maka Tukinnya tidak diterima pegawai seperti itu (sesuai Pergub 2/2019),” terangnya.

    Sementara itu disinngung alasan agar pemerintah pusat melalui Kemendagri mengeluarkan kebijakan Tukin pegawai didaerah secara nasional, lantaran agar tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaannya dikemudian hari.

    “Aturan yang baku dari pusat, jangan sampai ada miss koordinasi dan miss komunikasi, kalau kita adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Apapun yang jadi keputusan dipusat, pasti akan dijalankan,” terangnya.

    Sementara itu, pantauan dilapangan, evaluasi terhadap Tukin ASN Pemprov Banten membuat pegawai resah. Pasalnya, pada Jumat tanggal 1 November 2019 lalu, Bappeda dan BPKAD telah melakukan pembahasan secara detail, pengurangan Tukin yang direncanakan 20 sampai 30 persen.

    “Iya kami baru tahu lalau Tukin bakal dipangka pada dua pekan lalu. Kalau bagi saya sih tidak mempermasalahkan, walaupun agak sedikit berat, karena rencana ditahun depan akan membeli kendaraan baru dengan cara mencicil akhirnya dibatalkan,” kata salah seorang ASN Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya.

    Namun diakui ASN yang sudah belasan tahun mengabdi di Pemprov Banten, banyak rekan-rekannya yang kebingungan karena telah membeli mobil baru dan mengambil cicilan kavlink tanah.

    “Iya tidak sedikit yang resah, karena mereka terlanjur sudah membeli barang-barang dengan kredit. Dan jumlah cicilannya hampir 70 persen dari Tukin yang selama ini diterima setiap bulannya,” paparnya. (RUS/PBN)

  • Pascaperistiwa Puting Beliung, BPBD Kota Serang Tetapkan Status Siaga

    Pascaperistiwa Puting Beliung, BPBD Kota Serang Tetapkan Status Siaga

    Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Serang, Diat Hermawan (kiri memakai topi), saat mendampingi Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, meninjau lokasi terdampak puting beliung.
    Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Serang, Diat Hermawan (kiri memakai topi), saat mendampingi Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, meninjau lokasi terdampak puting beliung.

    SERANG,- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang menetapkan status kebencanaan Kota Serang yaitu pada level siaga. Sementara, BPBD Kota Serang juga masih terus melakukan pendataan dampak yang ditimbulkan peristiwa puting beliung kemarin.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan. Ia menuturkan bahwa saat ini status bencana di Kota Serang masih pada level siaga. Hal ini berdasarkan penilaian dari kriteria yang ada.

    “Jadi ada kriteria penentuan status. Mulai dari luas kebencanaan, jenis kebencanaan, dan korbannya. Nah tadi setelah berbicara dengan pak Wakil, ini statusnya masih pada level siaga, belum darurat bencana,” ujarnya kepada awak media, Kamis (14/11).

    Untuk kondisi terkini di lapangan, Diat mengaku pihaknya masih terus berupaya untuk melakukan pendataan. Kedepannya, OPD terkait seperti Dinas PUPR dan Dinas PRKP akan turut serta melakukan pendataan dampak peristiwa yang terjadi.

    “Saat ini kami masih melakukan pendataan. Nanti juga ikut turun dari Dinas PUPR, Dinas PRKP, untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan yang timbul. Jadi lintas OPD akan bergerak dalam pendataan ini,” ucapnya.

    Untuk diketahui, berdasarkan data sementara dari BPBD Kota Serang, terdapat sebanyak 16 titik lokasi yang terdampak. Ke-16 titik lokasi itu tersebar di 4 kecamatan, yakni Cipocok Jaya, Curug, Walantaka, dan Serang.

    Diantara 4 kecamatan itu, Cipocok Jaya menjadi lokasi yang paling banyak kejadian, yakni sebanyak 13 titik lokasi. Sedangkan Curug, Taktakan, dan Walantaka masing-masing satu titik lokasi.

    Untuk kejadian, mayoritas merupakan angin puting beliung dan pohon tumbang. Tercatat, 42 rumah rusak baik ringan, sedang, maupun berat. Dua unit mobil rusak ringan dan sedang.

    Selanjutnya, Kelurahan Banjarsari dan juga SDN Banjarsari tertimpa robohan pohon. Akibatnya, bangunan SDN Banjarsari rusak ringan, dan bangunan kelurahan rusak berat. (DZH)

  • Hujan Deras, Wakil Walikota Serang Kembali Tinjau Rumah Rusak Akibat Puting Beliung

    Hujan Deras, Wakil Walikota Serang Kembali Tinjau Rumah Rusak Akibat Puting Beliung

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, bersama BPBD Kota Serang dan Tagana meninjau rumah warga yang terdampak angin puting beliung, Kamis (14/11)
    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, bersama BPBD Kota Serang dan Tagana meninjau rumah warga yang terdampak angin puting beliung, Kamis (14/11)

    SERANG, BANPOS – Di tengah guyuran hujan, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, kembali meninjau lokasi yang terdampak angin puting beliung. Ia bersama BPBD Kota Serang dan Tagana mendatangi kampung Jemaka, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug.

    Di sana, terpantau beberapa rumah warga rusak berat bahkan rata dengan tanah akibat dari puting beliung yang terjadi kemarin siang.

    Subadri pun mengumpulkan warga yang rumahnya rusak. Ia menyampaikan agar mereka tetap tabah dan semangat dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka.

    “Tetap tabah dan semangat yah. Untuk rumah-rumah yang rusak ini, nanti kita gotong royong dalam memperbaikinya,” ujar Subadri, Kamis (14/11).

    Selain itu, ia juga memberikan bantuan logistik dan juga sejumlah uang kepada warga yang terdampak. Subadri mengatakan bahwa bantuan ini hanya untuk sementara waktu.

    “Ala kadarnya dulu aja. Ini untuk meringankan beban warga yang rumahnya rusak. Nanti Pemkot Serang akan berupaya memberikan yang terbaik,” tandasnya.

    LANGSUNG TURUN KE LAPANGAN

    Sebelumnya pada malam hari kemarin, Subadri meninjau langsung lokasi terdampak hujan disertai angin dan petir. Ia pun membawa bantuan logistik dan tenda, untuk warga yang rumahnya hancur.

    Pertama, Subadri mengunjungi lokasi di Tembong, Kelurahan Karundang. Di lokasi tersebut, terdapat dua rumah yang rusak berat. Selain itu terdapat korban luka ringan, yaitu kepala bocor.

    Selanjutnya, Subadri mengunjungi Kelurahan Banjarsari. Di sana, Subadri mengunjungi salah satu rumah warga, yang juga rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang.

    Subadri saat memberikan bantuan logistik sementara kepada warga Banjarsari yang rumahnya hancur, Rabu (13/11)
    Subadri saat memberikan bantuan logistik sementara kepada warga Banjarsari yang rumahnya hancur, Rabu (13/11)

    Selain itu, BPBD Kota Serang beserta Tagana dan Damkar Kota Serang membangun tenda sementara, guna menjadi tempat bermalam hingga rumah tersebut kembali dibangun.

    “Untuk sementara data belum masuk semua. Tapi harapannya tidak terlalu parah semua. Namun yang paling parah itu memang di Calincing, Tembong, dan Banjarsari,” ujar Subadri saat diwawancara di lokasi kejadian.

    Menurutnya, rata-rata kerusakan yang timbul, adalah rumah yang tertimba pohon dan terhempas angin yang kencang.

    “Rata-rata rumah yang rusak. Alhamdulillah untuk sementara korban jiwa tidak ada. Mungkin selain rumah, kerugian yang terjadi yaitu mobil yang rusak,” ucapnya.

    Mengenai bantuan yang dikirim, Subadri mengaku hanya untuk sementara.

    “Untuk kegiatan malam ini ada dari Tagana, dari BPBD, dari Damkar. Mengirimkan sedikit bantuan kepada warga terdampak. Setidaknya dapat mengurangi beban masyarakat,” jelasnya.

    Ia pun meminta doa kepada masyarakat, agar Pemkot Serang dan masyarakat Kota Serang, dapat kuat dalam menghadapi musibah kali ini.

    “Mohon doa malam ini masih berlanjut tugasnya. Malam ini insyaAllah akan ada pemasangan tenda darurat agar masyarakat yang rumahnya roboh dapat menempatinya. Untuk yang SD Banjarsari juga akan dibangun tenda untuk kegiatan belajar mengajar,” tandasnya. (DZH)

  • Diduga Akibat Korsleting KWh, Satu Rumah Ludes Terbakar

    Diduga Akibat Korsleting KWh, Satu Rumah Ludes Terbakar

    Kapolsek Cimarga Iptu Ahmad Rifai turun ke lokasi rumah terbakar di Kampung Cikeuyeup RT 009/004 Desa Gunung Antena, Cimarga. Rabu (13/11).

    LEBAK, BANPOS – Satu unit rumah semi permanen yang berada di Kampung Cikeuyeup RT.009 RW 004, Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, dilaporkan ludes dilalap api pada Rabu (13/11) sekitar pukul 13.00 WIB.

    Informasi yang terhimpun, diduga api berasal dari arus pendek yang menyebabkan KWh terbakar dan meledak, sehingga rumah semi permanen milik pasangan Rahmat dan Mira rata dengan tanah. Dalam peristiwa itu kerugian ditaksir sekitar Rp.80 juta.

    Kronologis yang didapat, ketika Mira, istri pemilik rumah Rahmat, sedang memasak di dapur mendengar suara ledakan di depan rumah. Saat itu Mira langsung keluar mengecek suara ledakan tersebut.

    Ia pun melihat kepulan asap di atas Kwh listrik, dan terlihat api yang cepat membesar.

    Selang sesaat, api semakin membesaf dengan cepat sehingga langsung menghanguskan rumahnya yang semi permanen dan berbahan papan.

    “Awalnya saya mendengar ledakan dari arah luar rumah, dan saya melihat Kwh mengepul, lalu api muncul dari atas rumah dan cepat membesar,” ujar Mira kepada wartawan.

    Mendengar kejadian tersebut Kapolsek Cimarga, Iptu Ahmad Rifai langsung ke TKP, namun api cepat menjalar, sehingga semua barang isi rumah tidak bisa terselamatkan.

    “Kebakaran berlangsung cepat dan kobaran api langsung menghanguskan sebuah rumah yang terbuat dari papan. Itu rumah lama, rumahnya juga banyak berisi kayu-kayu gitu, jadi mudah terbakarnya,” katanya.
    Diduga kuat api berasal dari konsleting listrik/Kwh. Sebab munculnya api itu dari atas Kwh/ Meteran Listrik.

    “Diduga kuat dari korsleting listrik. Kerugian ditaksir Rp 80 jutaan,” ungkap Ahmad. (WDO/PBN)

  • Bertahun-tahun Dibiarkan Rusak, Warga Keluhkan Infrastruktur Desa Pabuaran

    Bertahun-tahun Dibiarkan Rusak, Warga Keluhkan Infrastruktur Desa Pabuaran

    Kondisi salah satu ruas jalan di Desa Pabuaran, Kabupaten Serang.

    PABUARAN, BANPOS – Walaupun sudah ada dana desa dan prioritas pembangunan infrastruktur. Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh warga Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.

    Warga mengeluh dan menyatakan kecewa kepada pemerintah daerah yang membiarkan bertahun-tahun jalan utama yang menuju enam kampung tersebut rusak parah.

    Salah seorang warga sekitar yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, jalan sepanjang 1,5 KM tersebut merupakan jalan utama yang sering dilalui masyarakat. Sudah hampir tujuh tahun kondisi jalan rusak parah. Padahal banyak kampung di dalamnya, di antaranya Kampung Pabuaran, Pasir Buntu, Pasir Koyon, Liwalet, Lembur Asem, Cikampeng.

    “Sepanjang jalan ini sudah gak layak, dan menghambat aktifitas warga. Kalau ujan turun, jalan ini banjir dan banyak anak sekolah yang sepatunya basah kuyup gara-gara tergenang air banjir. Miris ngelihatnya, ” ujarnya kepada awak media, Selasa (12/11/2019).

    Ia berharap, baik Pemerintah Kabupaten Serang maupun Pemerintah Desa Pabuaran untuk peduli terhadap kondisi jalan-jalan desa yang masih rusak parah. Khususnya jalan tersebut, yang ia klaim, merupakan jalur utama untuk menunjang aktifitas perekonomian warga sekitar.

    Selain itu, ia mengaku bahwa masyarakat sudah melaporkan langsung hal tersebut, akan tetapi, menurutnya tidak ada respon tindak lanjut. Menurutnya, akibat dari rusaknya jalan menyebabkan kerugian materil bagi masyarakat.

    “Warga sudah sering melaporkan ke kepala desa, tapi responnya lama. Kami harap pemerintah daerah peduli dengan aspirasi warga di desa kami. Warga sangat berharap ada perbaikan lah. Karena banyak kendaraan warga sekitar sering rusak, ban bocor atau lainnya. Sehingga harus segera diperbaiki, ” ucapnya. (PBN)

  • Serang Diserang Hujan, Puspemkot dan DPRD Kota Porak Poranda

    Serang Diserang Hujan, Puspemkot dan DPRD Kota Porak Poranda

    Kanopi tempat parkir Walikota Serang yang terhempas karena hujan angin, Rabu (13/11).
    Kanopi tempat parkir Walikota Serang yang terhempas karena hujan angin, Rabu (13/11).

    SERANG, BANPOS – Kota Serang dan sekitarnya diguyur hujan deras disertai angin kencang dan petir. Dampaknya, terjadi kerusakan baik ringan maupun berat di beberapa tempat, termasuk Puspemkot Serang dan gedung DPRD Kota Serang.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, terjadi beberapa kerusakan fasilitas di Puspemkot Serang. Seperti tempat sampah dan pot tanaman yang jatuh terhempas. Beberapa pohon kecil pun terlihat rubuh.

    Selain itu, terlihat pula kanopi tempat parkir mobil Walikota Serang, yang terhempas. Saat dicari, kanopi tersebut berada di lahan kuburan yang tepat berada di belakang tempat parkir itu, dengan jarak sekitar 10 meter.

    Beberapa fasilitas di Puspemkot Serang yang porak poranda akibat hujan angin, Rabu (13/11).
    Beberapa fasilitas di Puspemkot Serang yang porak poranda akibat hujan angin, Rabu (13/11).

    Di dalam gedung Setda Kota Serang, plafon pada aula Setda Kota Serang lantai 3, terlihat jebol akibat hujan deras tersebut.

    Sementara, gedung DPRD pun tak luput dari ‘amukan’ hujan angin ini. Ruang Badan Kehormatan (BK) porak-poranda diterjang angin dan petir.

    Kaca jendela yang diperkirakan setebal 5 milimeter, pecah. Kejadian itupun mengakibatkan korban luka ringan dari staf yang berada di ruang tersebut.

    Kedua korban tersebut bernama Wahyu yang merupakan Staf Persidangan DPRD Kota Serang, dan Tantri yang merupakan Staf Komisi DPRD Kota Serang.

    Ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Serang yang pecah kacanya diterjang hujan angin, Rabu (13/11)
    Ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Serang yang pecah kacanya diterjang hujan angin, Rabu (13/11)

    Kepada BANPOS, Wahyu mengaku pada saat itu dirinya dan Tantri sedang mengerjakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Tiba-tiba kaca di belakangnya pecah dan serpihannya mengenai kaki dia dan Tantri.

    “Lagi beresin SPJ, tiba-tiba ada hujan angin dan petir. Langsung pecah kacanya. Saya juga terkena serpihan kacanya dengan teman saya Tantri dari Staf Komisi,” jelasnya. (DZH)

  • Sepekan Berlalu, Diskominfo ‘Dikacangin’ Pemegang Akun Palsu Wakil Walikota Serang

    Sepekan Berlalu, Diskominfo ‘Dikacangin’ Pemegang Akun Palsu Wakil Walikota Serang

    Akun palsu yang mengatasnamakan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Ditangkap layar pada Rabu (13/11).
    Akun palsu yang mengatasnamakan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Ditangkap layar pada Rabu (13/11).

    SERANG, BANPOS – Ultimatum yang dilontarkan Diskominfo Kota Serang, ternyata tidak digubris oleh oknum pemalsu akun pribadi milik Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, hingga Rabu (13/11) akun palsu tersebut masih ada dan belum diblokir maupun diganti namanya. Padahal, Wakil Walikota Serang telah memerintahkan kepada Diskominfo Kota Serang untuk segera melakukan pemblokiran terhadap akun tersebut.

    “Kejadian ini sudah saya perintahkan Diskominfo untuk diselidiki atau dilakukan pemblokiran akun terhadap akun palsu yang menyerupai akun resmi saya,” jelas Subadri saat mengetahui adanya akun palsu yang mengatasnamakan dirinya.

    Sementara Kepala Diskominfo Kota Serang, Hari Pamungkas, pada Rabu (6/11) yang lalu telah memberikan ultimatum kepada pemilik akun palsu tersebut selama 3×24 jam. Apabila dalam waktu tersebut ternyata masih belum mengubah nama akunnya, maka langkah hukum akan diambil.

    “Kepada yang bersangkutan (pemilik akun palsu), kami akan memberikan peringatan untuk segera mengubah akunnya kembali. Dan menjadi akun dia sendiri atau tidak mengatasnamakan orang tanpa izin. Apalagi dari Pemkot Serang dan kepala daerah. Kami berikan waktu hingga 3×24 jam,” ujarnya.

    Sementara itu, BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Diskominfo Kota Serang. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak mendapatkan jawaban.

    Untuk diketahui, akun palsu Wakil Walikota Serang telah muncul sekitar sepekan yang lalu. Berdasarkan laporan, akun palsu tersebut telah meminta untuk dikirimkan pulsa kepada beberapa warga. (DZH)

  • Pokja Wartawan Lebak Berikan Bantuan Keluarga Samlawi

    Pokja Wartawan Lebak Berikan Bantuan Keluarga Samlawi

    Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Lebak, Mastur Huda saat menyerahkan bantuan kepada keluarga Samlawi dan Lina.

    LEBAK,BANPOS-Merasa prihatin dengan kondisi pasangan suami istri yaitu Samlawi (35) dan Lina (30) warga Kampung Cicenang, Desa Pasirkupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, yang tinggal digubuk reot dan dengan kondisi Samlawi dalam keadaan stroke, sejumlah wartawan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) wartawan harian dan elektronik Kabupaten Lebak, memberikan bantuan, Senin (11/11).

    Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Lebak, Mastur Huda mengatakan, bantuan yang diberikan kepada keluarga Samlawi merupakan bentuk kepedulian sosial antar sesama yang dilakukan wartawan.

    “Mungkin bantuan ini tidak seberapa, namun kita harap bantuan ini dapat meringankan beban mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” kata Mastur usai memberikan bantuan.

    Menurutnya, selain memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, Pokja juga memberikan bantuan berupa pakaian sekolah untuk kedua anak dari pasangan Samlawi dan Lina yakni Aidi Fitri Salimatul Liyana yang saat ini duduk di bangku kelas VI SD dan adiknya Vira Mahfudoh yang saat ini masih belum bersekolah.

    Mastur menambahkan, Pokja juga akan melakukan Follow Up menjamin pendidikan kedua anak dari pasangan Samlawi dan Lina tersebut. Pasalnya, Fitri (12) merupakan anak yang berprestasi dalam bidang akademik, sementara Vira (7) saat ini belum dapat duduk dibangku sekolah karena keterbatasan kelengkapan sekolah.

    “Kita merasa miris mendengar hal tersebut, padahal mereka berdua merupakan anak yang pintar. Kita berharap Pemda Lebak dan instansi terkait dapat membantu kondisi keluarga kurang mampu ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, Samsiah ibu dari Samlawi menjelaskan, saat ini Samlawi, Lina dan kedua anaknya menetap di rumah miliknya. Pasalnya, rumah milik Samlawi saat ini sangat memprihatinkan dan nyaris roboh. Ia membenarkan, Samlawi sendiri saat ini tengah menjalani perawatan di IGD RSUD Dr Adjidarmo Rangkasbitung karena penyakit yang diderita kambuh.

    “Sudah tidak di isi pak, karena kemarin saja rumah ini hampir roboh. Sekarang mereka tinggal di rumah saya. Sementara anak saya Samlawi sekarang lagi di IGD karena penyakit jantungnya kambuh, ” katanya.

    Dengan bantuan yang diberikan oleh sejumlah wartawan, Ia mengaku merasa sangat terbantu, apalagi bantuan seragam sekolah untuk kedua anak Samlawi.

    “Terimakasih kepada rekan-rekan wartawan, bantuan ini sangat mambantu kami yang saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi,” ungkapnya.(dhe/imi)

  • Pemkot Dipertanyakan Komitmennya, Dinsos Kota Serang Pangkas Anggaran Alat Bantu Disabilitas

    Kantor Walikota Serang belum ramah disabilitas sehingga belum memudahkan penyandang kebutuhan khusus.

    SERANG , BANPOS – Berbeda dari komitmen Wali dan Wakil Walikota Serang yang menyatakan pembangunan harus setara, termasuk untuk kaum disabilitas. Dinas Sosial (Dinsos) justru memotong anggaran untuk alat bantu bagi disabilitas untuk tahun 2020.

    Dinsos Kota Serang berkilah APBD saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Bahkan, anggaran untuk disabilitas di tahun depan, akan dipangkas hingga setengah dari tahun ini.

    Hal ini disampaikan oleh Kasi Disabilitas pada Dinsos Kota Serang, Eka Faksi. Ia mengatakan sampai dengan 2019, baru sekitar 30 persen dari sebanyak 1.334 penyandang disabilitas, yang menerima alat bantu.

    “Sampai saat ini belum semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan itu, masih banyak yang harus kami bantu,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di kantornya, Senin (11/11).

    Selain itu, ia mengaku pemberian alat bantu ini tidak dilakukan secara merata. Ini dikarenakan terbatasnya APBD dalam mengakomodir kebutuhan disabilitas.

    “Karena APBDnya terbatas, jadi kami berikan pada (penyandang disabilitas) yang sudah mengajukan terlebih dahulu di tahun sebelumnya,” tuturnya.

    Tahun ini, kata Eka, pihaknya telah memberikan 45 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 15 tongkat ketiak, dan 20 tongkat tunanetra. Namun untuk tahun depan, akan terjadi pengurangan.

    “(Untuk tahun depan) jumlahnya bahkan tidak separuhnya dari tahun ini, jadi jumlahnya berkurang,” terangnya.

    Ia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Hak-Hak Disabilitas.

    “Minimal penyandang disanilitas ini mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena kalau bukan pemerintah siapa lagi yang akan membantu mereka,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (Hima PKh) Untirta, Muntazir, mempertanyakan alasan dipangkasnya bantuan untuk penyandang disabilitas di tahun depan.

    “Kenapa bisa dipangkas bahkan kurang dari setengahnya dari tahun ini? Memangnya penyandang disabilitas membuat beban yang begitu besar yah bagi APBD Kota Serang?” katanya kepada BANPOS.

    Menurutnya, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pemkot Serang. Muntazir menuturkan, baik Walikota maupun Wakil Walikota selalu mengaku sangat komitmen terhadap penyandang disabilitas.

    “Baik pak Wali maupun pak Wakil itu selalu bilang, Pemkot Serang sangat berkomitmen terhadap disabilitas. Tapi pemangkasan anggaran untuk disabilitas ini justru mencerminkan kebalikannya,” tegasnya.

    Ia menuturkan, seharusnya Pemkot Serang bukan mengurangi anggaran untuk disabilitas, melainkan diperbanyak. Karena, dengan anggaran saat ini saja, keberadaan penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan.

    “Seharusnya Pemkot Serang menambah anggaran, bukan mengurangi. Kalau memang komitmen terhadap penyandang disabilitas, ciptakan kota yang ramah disabilitas. Sejajarkan kami dengan masyarakat pada umumnya, bukan malah dipangkas anggaran,” tandasnya. (DZH/AZM)