BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Irna Akan Keluarkan Larangan Penggunaan Plastik

    Irna Akan Keluarkan Larangan Penggunaan Plastik

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat memimpin rakor, Senin (11/11).

    PANDEGLANG,BANPOS-Sampah plastik merupakan masalah yang harus disikapi serius. Sebab sampah plastik sulit untuk terurai bahkan dalam jangka waktu ratusan tahun. Oleh karena itu, untuk mengurangi penggunaan plastik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 660/3420/DLH/2019.

    “Saya harap para ASN harus menggunakan thumler sehingga dapat menguragi penggunaan plastik,” kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat Rapat Koordinasi (Rakor) OPD di Oproom Setda, Senin (11/11).

    Menurut Irna, selain harus menggunakan thumler, masyarakat juga dihimbau dapat memilah sampah sisa rumah tangga, mengingat saat ini hampir setiap bentuk produk dikemas menggunakan plastik.

    “Saya yakin penggunanan plastik tidak dapat dihentikan, karena saat ini segala bentuk produk dikemas menggunakan plastik. Minimal kita bisa mengurangi, sehingga penggunaan plastik di Pandeglang bisa berkurang,” terangnya.

    Irna menambahkan, untuk mengaktualisasikan prinsip Reuse, Reduce dan Recycler (3R) atau Kurangi, Guna Ulang dan Daur Ulang, perlu didukung dengan membangun sebuah gerakan yang masif, sistematis dan konsisten yang dilakukan oleh semua element.

    “Saya himbau para kepala OPD, Camat, BUMD, Swasta, Lurah, Kepala Desa, lingkungan sekolah, pondok pesantren, perhotelan, Pokdarwis, karang taruna, komunitas perduli lingkungan untuk mengurangi penggunaan plastik,” ungkapnya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandeglang, Tati Swagiharti mengatakan, jika sampah yang dihasilkan setiap hari per orang kurang lebih 0,4 kilogram. Jika dikalikan dengan jumlah penduduk Pandeglang, maka akan mencapai sekitar 480 ton sampah setiap harinya.

    “Sedangkan daya angkut armada kami untuk mengangkut sampah ke dua TPA masih terbatas, kurang lebih baru terakomodir 50 persen untuk wilayah kota, jika diukur satu Kabupaten baru mencakup 18 persen,” katanya.

    Untuk itu, lanjut Tati, jika Bupati Pandeglang mengajak semua masyarakat untuk memilah sanpah organik dan an-organik, maka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan thumler.

    “Jadi sampah tidak semuanya masuk ke TPA, yang organik bisa dijadikan pupuk. Dan untuk an-organik seperti plastik, Ibu Bupati mengajak semua lapisan diantaranya ASN untuk menggunakan thumler yang bisa dipakai dalam kurun waktu yang lama,” ujarnya.

    Menurutnya, saat ini Kabupaten Pandeglang baru memiliki dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu TPA Bangkonol dan TPA Bojong Canar di Kecamatan Cikeudal.

    “Tidak menutup kemungkinan jika volume sampah setiap harinya bertambah, kapasitas daya tampung di TPA akan berkurang. Yuk kita pilah sampah dan kurangi penggunaan plastik,” ujarnya. (dhe/IMI)

  • Pemkab Diminta Tutup Tempat Hiburan Malam

    Pemkab Diminta Tutup Tempat Hiburan Malam

    Para demonstran saat melakukan orasi di depan Gedung DPRD Pandeglang, yang dijaga ketat aparat kepolisian, Senin (11/11).

    PANDEGLANG,BANPOS-Belasan aktivis yang tergabung dalam Peleton Pemuda Pandeglang, melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Pandeglang, Senin (12/11).

    Dalam aksinya, aktivis mendesak Pemkab Pandeglang menutup tempat hiburan malam. Sebab, keberadaannya berdampak negatif terhadap masyarakat. DPRD Pandeglang juga diminta turun tangan.

    Koordinator aksi, Ucu Fahmi mengatakan, Kabupaten Pandeglang adalah kota sejuta santri dan seribu ulama. Namun banyak hiburan malam.

    “Pemerintah adalah tonggak penerapan kebijakan. Maka agar remaja – remaja tidak keluar – masuk tempat hiburan, tempat hiburan malam tersebut harus ditutup,” kata Ucu dalam orasinya.

    Selain itu, lanjut Ucu, aparat kepolisian dan Satpol-PP Pandeglang harus melakukan penataan tempat hiburan malam dan mengkaji ulang terkait persoalan tersebut.

    “Banyak kasus – kasus penyimpangan norma – norma yang sering kali dilakukan peminat hiburan seperti sex, mengkonsumsi narkoba, mabuk – mabukan hingga tindakan kriminal. Maka dari itu, kami tegaskan tempat hiburan harus ditutup,” tegasnya.

    Terpisah, anggota komisi I DPRD Pandeglang, Miftahul Farid Syukur mengatakan, pihaknya akan melakukan kroscek terlebih dahulu tentang perizinan tempat hiburan malam tersebut. Jika memang tidak ada izinya maka harus ditutup.

    “Agar tidak ada pihak yang dirugikan, maka kami akan cek dulu soal perizinannya. Kalau seandainya tempat hiburan itu tidak berizin apalagi meresahkan warga, maka pemerintah harus segera menutupnya,” tegasnya.

    Untuk diketahui, saat para demonstran melakukan aksinya, para anggota legislatif bersama Bupati Pandeglang tengah melakukan rapat paripurna tentang penyampaian nota RAPD, penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 3 Raperda Inisiatif Bupati dan penyampaian pendapat Bupati nota penjelasan 1 Raperda Inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan.(dhe/imi)

  • Capaian PAD DPMPTSP Baru Capai 86 Persen

    Capaian PAD DPMPTSP Baru Capai 86 Persen

    Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban saat melakukan Sidak dan mencoba pelayanan online didampingi Kepala DPMPTSP Pandeglang, Ida Novaida.

    PANDEGLANG,BANPOS- Karena capaian target Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, baru mencapai 86 persen. Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap DPMPTSP Senin (11/11).

    “Saya harap di akhir tahun ini bisa mencapai 100 persen sesuai target perencanaan PAD yang sudah di tentukan,” kata Tanto saat melakukan Sidak.

    Selain itu, lanjut Tanto, Sidak yang dilakukan pada DPMPTSP juga untuk memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesiapan sistem pada Mall Pelayanan Publik (MPP) agar maksimal pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena saat ini pemerintah daerah masih mendalami inovasi dan mengadopsi sistem MPP dari daerah lain.

    “Sasaran kedepan bukan hanya ini, tetapi pada saatnya nanti MPP sudah terealisasi pasti akan ada keluhan dari masyarakat yang jauh dari Lokasi MPP. Saya harapkan ada cabang MPP yang berlokasi dibagian selatan kota Pandeglang, agar semua masyarakat Pandeglang dapat menikmati Layanan dari MPP tersebut,” ujarnya.

    Menanggapi sejumlah masukan dari Tanto, Kepala DPMPTSP Pandeglang, Ida Novaida menyampaikan untuk PAD pada DPMPTSP sudah mencapai 86 persen dari jumlah PAD 1,5 miliar yang ditargetkan.

    “Kendala pasti banyak, apalagi dengan kondisi setelah menghadapi bencana pada beberapa bulan kemarin. Insya Allah dalam kurun waktu dua bulan lagi target ini akan segera tercapai,” katanya.

    Terkait dengan progress pelaksanaan pembangunan MPP, Ida menjelaskan bahwa selain dari delapan OPD yang akan bergabung, ada juga dari instansi vertikal yang turut serta seperti dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pajak pratama, Taspen, PLN, BPJS Kesehetan, BPJS ketenaga kerjaan dan dari Polres Pandeglang.

    “Kami sudah Sounding (koordinasi) dan Roadshow ke Kementerian BUMN dan BUMD. Dari 73 rencana aksi ini sudah mencapai 65,5 persen,” ungkapnya.(dhe)

  • Anggaran Rp8,4 Miliar Banten Lama Dituding Mengalir ke Program Mandul

    Anggaran Rp8,4 Miliar Banten Lama Dituding Mengalir ke Program Mandul

    Banten Lama
    Banten Lama (sumber: google)

    SERANG , BANPOS – Sebanyak Rp8,4 miliar lebih anggaran kawasan penunjang wisata (KPW) Banten Lama untuk pembangunan 300 kios mengalir ke program yang dinilai tak produktif alias mandul.

    Diantaranya pemagaran, pembangunan Ipal dan pembangunan mushola Pasar Rakyat Walantaka yang diketahui tak berpenghuni sejak diresmikan beberapa bulan lalu.

    Atas kondisi ini, LSM Gerakan Masyarakat Untuk Perubahan, Mulya Nugraha meminta agar Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Serang mengevaluasi kinerja Kepala OPDnya yang dinilai tidak produktif. “Sekarang bisa kita lihat. OPD-OPD berebut anggaran, tapi setelah diberikan malah banyak yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak produktif,” kata Mulya.

    Ia juga menyoroti sepinya pasar dan kios-kios yang di bangun oleh pemerintah. Seperti yang terjadi pada beberapa pasar dan kios yang ada di Kota Serang. Salah satunya Pasar Walantaka dan Pasar Kasemen. Keduanya dibangun bersamaan beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini tidak berpenghuni.

    “Harus segera dievaluasi kinerja kepala OPDnya. Karena bisa membangun tapi tidak bisa memproduktivitaskannya,” ucap Mulya.

    Kepala Disperindagkop Kota Serang, Yoyo Cahyono, mengakui jika anggaran pembangunan 300 kios pada KPW Banten Lama senilai Rp8,4 miliar ditunda lantaran masih dalam proses pematangan lahan.

    “Kan masih proses pematangan lahan. Anggarannya sudah sempat naik ke SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Namun dirubah saat anggaran perubahan 2019. Untuk Disperindagkop sendiri mendapatkan Rp3 miliar,” kata Yoyo.

    Akibat belum siapnya lahan, kata Yoyo, anggaran Rp8,4 miliar tersebut kemudian digunakan untuk keperluan lain-lainnya seperti pembangunan pagar, ipal dan musola di pasar walantaka. Ia membenarkan dua pasar yang dibangun namun tak kunjung yang berjualan.

    “Misalnya di Pasar Walantaka. Kita sudah bebaskan korsel untuk beroperasi selama sebulan tapi hanya bisa bertahan selama 2 minggu. Yah, karena sepi. Kondisi serupa juga di 500 kios di Banten Lama, sampai sekarang masih sepi juga,” kata Yoyo. (AZM)

  • Khawatir Ada Pemborongan Partai, Ketua Gerindra Kabupaten Serang Ambil Formulir Pendaftaran di Kandang Sendiri

    Khawatir Ada Pemborongan Partai, Ketua Gerindra Kabupaten Serang Ambil Formulir Pendaftaran di Kandang Sendiri

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Serang, Syamsul Rizal Djahidi (berpeci,red), mengambil formulir bakal calon (Balon) Bupati Kabupaten Serang di Gedung Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Gerindra, Kota Serang. Senin, (11/10)

    SERANG, BANPOS – Bursa calon penantang petahana kembali bertambah. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Serang, Syamsul Rizal Djahidi, ikut meramaikan dengan mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati pada helat Pilkada Kabupaten Serang tahun 2020 mendatang.

    Ia mengambil formulir bakal calon (Balon) Bupati Kabupaten Serang di Gedung Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Gerindra, Kota Serang. Senin, (11/11).

    Dalam pengambilan formulir tersebut, ia mengaku tidak menginginkan terjadinya kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

    Pasalnya, hal itu dinilai akan merusak tatanan demokrasi yang berlangsung pada perhelatan Pilkada 2020, seperti halnya skema dalam memborong seluruh partai.

    “Pemborong partai mencederai demokrasi, walaupun amanah Undang-undang diperbolehkan,” ujarnya, seusai mengambil formulir bakal calon Bupati Kabupaten Serang.

    Syamsul sangat berharap, bahwa pada Pilkada 2020 mendatang tidak terjadi kotak kosong. Seperti pada Pilkada 2018 di Banten. Setidaknya, ada 3 Daerah yang menggelar Pilkada dengan melawan kotak kosong.

    “Mudah-mudahan tidak terjadi kotak kosong yang terjadi di Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang,” tutupnya.

    Diketahui, Syamsul mengambil formulir pendaftaran sebagai Balon Bupati tersebut, setelah proses pengembalian dokumen pendaftaran Balon Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati.

    “Saya mintanya dari temen-temen,” ucapnya saat diwawancarai usai pengembalian berkas Tatu.

    Sebelumnya, dari data yang terhimpun oleh Ketua Desk Pilkada Kabupaten Serang, Kiwan Nuryadi, sebanyak 10 oramg pendaftar. 2 sebagai bakal calon wakil Bupati, adalah Sarjudin dan Madroji yang diketahui keduanya merupakan ASN.

    Kemudian, 8 mendaftar sebagai bakal calon Bupati yaitu Sulaiman Ridho yang merupakan kader partai Gerindra, Ratu Tatu Chasanah yang kini menjabat Bupati Serang, Abdul Latif dari perorangan, Lili Romli, Eki Baihaki dari partai Demokrat, Wahyu Papat Jr dari PKB, Najib Hamas dari PKS dan Masrori dari PAN.

    Jumlah terbaru, sebanyak 12 pendaftar berikut Syamsul Rizal dan wakil Buapti Serang, Pandji Tirtayasa yang mengambil formulir sebagai calon wakil Bupati Serang. Empat orang telah mengembalikan formulir yaitu Sulaiman Ridho, Ratu Tatu, Wahyu Papat dan Sarjudin. (MUF/PBN)

  • Soal Pengangguran Tertinggi, Bupati Serang Tak Mau Disalahkan

    Soal Pengangguran Tertinggi, Bupati Serang Tak Mau Disalahkan

    Ilustrasi Pengangguran

    SERANG , BANPOS – Sebagai pemimpin dari daerah yang disebut penyumbang pengangguran tertinggi di Provinsi Banten, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah tak mau disalahkan.

    Malah sebaliknya, ia menyatakan bahwa menurut data BPS, Kabupaten Serang telah mengalami penurunan angka pengangguran yang signifikan.

    Pemkab Serang juga mengklaim telah serius dalam menanggulangi angka pengangguran.

    “Kalau untuk bicara angka, misalnya soal pengangguran atau yang lainnya kita punya acuan yang resmi yaitu BPS. Semua orang melihat kesana, kalau disebut serius tidak serius kan kita harus berdasarkan angka nggak boleh berdasarkan prasangka, tidak boleh berdasarkan praduga,” ungkapnya, seraya menampik sebutan Pemkab Serang tidak serius dalam menanggulangi pengangguran.

    Tatu menegaskan, penurunan angka pengangguran dari tahun 2018 ke tahun 2019 tertinggi, ada di kabupaten Serang, dengan jumlah lebih dari dua persen.

    “Sebetulnya, persoalan yang ada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, baik itu Provinsi maupun Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Banten itu sama. Sekarang, yang menjadi pertanyaan saya, sudah belum Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten mengundang saya untuk memaparkan kondisi tenaga kerja di Kabupaten Serang, kalau saya di depan pak Gubernur sudah memaparkan dua kali, nah sekarang kita duduk bersama bersinergi mana yang dilakukan oleh Kabupaten Serang, mana yang dilakukan Provinsi Banten,” tuturnya.

    Karena Kabupaten Serang pun, terang Tatu, dengan anggaran yang terbatas berarti harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten.

    “Dan jangan lupa bahwa kewenangan SMK dan SMA, itu ada di Provinsi. Hasil BPS yang menjadi rujukan bersama se-Indonesia, kembali menjelaskan bahwa penyumbang pengangguran tertinggi adalah SMK. Nah ini kembali, siapa yang punya kewenangan, siapa penyumbang tertinggi,” tegasnya.

    Tatu menyebut, tidak perlu ada saling salah menyalahkan. Masyarakat tidak butuh untuk menerima pernyataan seperti itu.

    “Masyarakat itu butuhnya kerja real kita. Saya, Bupati Serang, pak Gubernur, dan seluruh jajaran Dinas kerja barengnya, kerja realnya buat masyarakat,” terangnya.

    Ia kembali menegaskan bahwa masyarakat menunggu hasil daripada program kerja Pemerintah baik daerah maupun Provinsi dalam menanggulangi pengangguran. Ia menyatakan, Provinsi Banten memiliki Balai Kerja, sedangkan Kabupaten Serang tidak punya.

    “Kami sangat menginginkan, sangat menunggu. Kalau catatan di Provinsi Banten dan BPS, Kabupaten Serang ini termasuk yang tertinggi untuk pengangguran, kenapa tidak diberi kuota untuk pelatihan Balai Latihan Kerja tertinggi juga. Harusnya, kan proporsional,” ujarnya seraya menegaskan, jika memang Kabupaten Serang dinilai penyumbang pengangguran tertinggi, berikan pula pelatihan tertinggi.

    Ia menuturkan, Pemkab Serang dengan anggaran yang sangat terbatas, ia sudah mengecek program dinas terkait dan dinilai tidak ada yang menyimpang dari Dinas Tenaga Kerja.

    “Mereka sudah mengoptimalkan semua pelatihan. Bahkan, mereka tidak punya anggaran, maka mereka bekerja sama meminta dengan penerbangan, meminta ada pelatihan, Alhamdulillah diberi 400 pelatihan,” jelasnya.

    Ia juga menyatakan, telah menitipkan di beberapa Balai Latihan Kerja, dengan anggaran APBD, di Kementerian, di Bekasi, dan di mana-mana.

    Kemudian juga dimasukkan di Dindik, untuk anak-anak mengambil D1, khusus untuk keahlian Kimia. “Ini upaya kami untuk mereka bisa langsung masuk industri kimia,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • APBD 2019 Baru Terserap 58,61 Persen

    APBD 2019 Baru Terserap 58,61 Persen

    Sekretaris BPKAD Kabupaten Tangerang, Ahmad Hidayat saat mengungkapkan data serapan APBD tahun 2019, saat wawancara di kantornya

    TIGARAKSA, BANPOS — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang menyebutkan, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sampai bulan November baru mencapai 58,61 persen.

    Kondisi itu langsung mendapat kritik dari anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menyebut ada indikasi Pemkab Tangerang ingin menabung Silpa.

    Sekretaris BPKAD Kabupaten Tangerang, Ahmad Hidayat mengungkapkan, untuk data sementara realisasi APBD tahun 2019, yakni pendapatan sudah terealisasi terealisasi Rp 4,2 Triliun atau sebesar 74,65 persen dari total target Rp 5,6 triliun.

    Sedangkan untuk belanja dibagi menjadi dua, yaitu belanja langsung berupa pembangunan infrastruktur dan belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji pegawai, belanja hibah dan belanja Bantuan Sosial (Bansos).

    “Untuk belanja tidak langsung sudah terealisasi Rp 2,1 triliun atau 76 persen. Kalau belanja langsung baru 58,61 persen, dari pagu Rp 3,6 triliun terealisasi Rp 2,1 triliun. Nah ini keseluruhannya, APBD Pemda baru terserap 58,61 persen,” kata Ahmad Hidayat, Senin (11/11).

    Saat ini pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, kata Hidayat, sudah melakukan evaluasi untuk mencari solusi atau langkah-langkah percepatan. Sehingga penggunaan APBD berjalan secara optimal, khususnya di penggunaan belanja langsung.

    Kata dia, Pemkab menargetkan Silpa di tahun 2019 ini hanya mencapai Rp 500 miliar, karena terakhir di 2018 Silpa Kabupaten Tangerang mencapai Rp 792 miliar.

    “Makanya kemarin pimpinan, Pak Sekda (Sekretaris Daerah) dan Pak Asda (Asisten Daerah) I melakukan evaluasi. Jadi mau dicari kendalanya apa, solusinya kita cari yang lebih efektif seperti apa. Diharapkan sih kita optimal, karena target Pak Bupati itu setiap tahun silva kita semakin rendah. Kita ingin targetkan tahun ini turun, syukur-syukur bisa mencapai Rp 500 miliar saja,” katanya.

    Hidayat mengatakan, di dua bulan terkhir ini akan dilakukan penuntasan penggunaan anggaran. Kata dia, pimpinan akan melakukan road show atau mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpotensi silva tinggi, untuk mencari solusi agar tidak terjadi silva tinggi.

    “Hambatan utama biasanya adalah dalam pengadaan barang. Kemudian di pengadaan tanah yang belum adanya kesepakatan harga saat pembebasan lahan atau prosesnya belum selesai, dan sebagainya. Jadi yang mendominasi sebenarnya itu dari tahun ke tahun,” tambahnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daeeah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi mengatakan, dia sangat menyesalkan APBD 2019 baru terserap 58,61 persen. Menurutnya, di bulan November anggaran seharusnya sudah terserap 90 persen. Bahkan dia sempat menyinggung jika Pemda terindikasi ingin menabung Silpa.

    “Itu hal yang patut disesalkan, karena harusnya di posisi bulan November sudah mendekati 90 persen. Pemda tidak fokus dalam upaya penyerapan anggaran dan ada indikasi mau nabung Silpa,” tukasnya.

    Supriyadi berharap, di tahun 2020, APBD Kabupaten Tangerang bisa terserap secara optimal. Karena sesuai dengan semangat Mentri Dalam Negeri Indonesia. “Sesuai dengan semangat Mendagri yang baru, serapan anggaran Pemda harus optimal,” harapnya.

    Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto mengatakan, anggaran belanja langsung yang belum terserap 100 persen, dikarenakan saat ini masih dalam proses pembangunan dan belum dilakukan pembayaran kepada pihak pengembang atau kontraktor.

    Menurutnya, ketika pihak pengembang sudah menyelesaikan tugasnya 100 persen, maka pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan uji kualitas beton. Setelah terpenuhi, akan dibayar berdasarkan item yang terpasang.

    “Sebenarnya bukan kendala, tetapi masa kontraknya berakhir itu pada akhir November dan pertengahan Desember. Jadi kita bayar setelah dia mengerjakan pekerjaan 100 persen,” tandasnya.

    Budhi mengatakan, untuk saat ini ada 81 titik pengerjaan yang dilakukan DBMSDA Kabupaten Tangerang dan 57 titik pembangunan jembatan dan jalan. Sementara sisanya 24 merupakan kegiatan Sumber Daya Air (SDA), diantaranya normalisasi, pemasangan U-ditch dan sejenisnya. Pihaknya juga sudah menegus beberapa pengembang yang dinilai kurang optimal dalam pengerjaan.

    “Kemarin yang belum mencapai progresnya kita keluarkan surat teguran. Misalnya seharusnya hari ini sudah prosentasenya sudah 75 persen, namun baru 60 persen, ya kita buat surat teguran agar dilakukan percepatan. Insya Allah, di akhir tahun semua kegiatan yang sudah tersusun selesai semua,” tandasnya. (bnn/pbn)

  • Tak Mau Kecolongan, Syafrudin Bawa Meteran ke Proyek Betonisasi

    Tak Mau Kecolongan, Syafrudin Bawa Meteran ke Proyek Betonisasi

    Walikota Serang, Syafrudin, melakukan pengecekan ketabalan proyek jalan Cidadap-Walantaka dan Nyapah-Cilebu, Senin (11/10).

    WALANTAKA, BANPOS – Tak mau kecolongan dengan pengerjaan proyek infrastruktur. Walikota Serang Syafrudin membawa meteran dan mengecek langsung salah satu pengerjaan betonisasi di ruas jalan Cidadap-Walantaka dan Nyapah-Cilebu.

    Syafrudin melakukan pengukuran jalan, untuk memastikan kesesuaian spesifikasi pembangunan jalan sesuai dengan yang direncanakan.

    “Kami ukur secara langsung pakai meteran, panjangnya dan ketebalanya juga sudah sesuai dengan spesifikasi, yakni lebar 6 meter dengan ketebalan beton 20 sentimeter,” ujar Syafrudin saat di lokasi pembangunan ruas jalan Nyapah-Cilebu, Senin (11/11).

    Sebagai informasi, betonisasi dua jalan penghubung tersebut ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Adapun total anggaran masing-masing ruas jalan yaitu Cidadap-Walantaka sebesar Rp9.3 miliar untuk pengerjaan sepanjang 2.6 kilometer.

    Untuk pembangunan ruas jalan Nyapah-Cilebu sendiri, Pemkot Serang telah menggelontorkan sebesar Rp6.5 miliar untuk pengerjaan sepanjang 1.6 kilometer.

    Menurut Syafrudin, betonisasi dua ruas jalan kota ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas insfrastruktur jalan penghubung lingkar luar bagian selatan Kota Serang, sekaligus juga untuk menunjang infrastuktur wilayah industri yang ada.

    “Daerah sini sebagian adalah wilayah industri, makanya untuk menunjang hal tersebut kami lakukan betonisasi. Namun bukan hal itu saja pembangunan ini juga salah satu program pembangunan infrastuktur di wilayah Kota Serang,” terangnya.

    Ia mengatakan, dalam anggaran tahun 2020 nanti, Pemkot Serang telah merencanakan betonisasi jalan hingga Warung Doyong, yakni jalur yang tembus ke jalan provinsi dan jalan nasional yang ada di Kecamatan Walantaka.

    “Ini merupakan komitmen kami dalam pembangunan infrastruktur. Kedepan, kami akan membangun jalan ke beberapa ruas jalan lagi. Seperti jalan yang menuju Warung Doyong,” ucapnya.

    Sementara, untuk pembangunan di lingkar luar utara Kota Serang, ia mengaku akan mulai dianggarkan pada tahun anggaran mendatang. Karena, harus disesuaikan dengan RTRW terbaru.

    “InsyaAllah kalau lingkar luar utara, dibangun di tahun-tahun kedepan. Karena kan Kota Serang mempunyai RTRW yang baru. Jadi ada wilayah pertanian dan industri. Nanti disesuaikan,” jelasnya.

    Kepala DPUPR Kota Serang, M. Ridwan, menuturkan bahwa hingga saat ini progres betonisasi jalan ini telah mencapai 60 persen untuk ruas jalan Nyapah-Cilebu, dan 75 persen untuk ruas jalan Cidadap-Walantaka.

    “InsyaAllah, target selesai di akhir tahun ini dapat direalisasikan. Untuk spesifikasi, insyaAllah sesuai. Bahkan pak Wali sendiri yang mengecek tadi,” klaimnya. (DZH/AZM)

  • DPRD Minta Kades Transparan Soal Anggaran Dana Desa Kepada Warga

    DPRD Minta Kades Transparan Soal Anggaran Dana Desa Kepada Warga

    Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail

    TIGARAKSA, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang meminta agar setiap kepala desa (Kades), terbuka atau transparansi dalam penggunaan anggaran dana desa, Senin (11/11). Hal ini disebut, menyusul adanya dugaan kasus korupsi yang menimpa Kades Klutuk, Kecamatan Mekar Baru.

    Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mengatakan, saat ini semua membuka mata dan ikut mengawasi kinerja para pemimpinnya dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di tingkat desa.

    “Ini kan pelajaran buat kepala desa ya, ambil pelajaran dan hikmah buat kepala desa bahwa semua membuka mata, semua mengawasi,” kata Kholid, Senin (11/11).

    Menurut Kholid, pengawasan dalam menggunakan dana desa sangatlah ketat. Maka dari itu, Kades harus betul-betul bisa menggunakan dana desa sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

    Kades harus betul-betul mampu mengelola secara administrasi dan teknis, dengan mengikuti petunjuk pelaksana (Juklak)-petunjuk teknis (Juknis) yang sudah ada, karena porsi-porsinya sudah diatur.

    Kholid juga mengatakan, dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan harus melibatkan unsur lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kata dia, perencanaannya bisa benar-benar terealisasikan sesuai dengan Juklak-Juknis yang sudah diatur dalam Undang-undang.

    Menurutnya, penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh AB Kades Klutuk, disebabkan tidak adanya transparansi dalam menggunakan anggaran.

    “Masyarakat juga harus ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan. Hal itu untuk memastikan bahwa anggaran seperakpun benar-benar disalurkan kepada masyarakat. Kepala desa pun harus transparan kepada masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa ini, karena transparan itu penting, akuntabel itu penting,” tambahnya.

    Kholid juga sangat mengapresiasi kinerja BPD Klutuk, karena sudah melakukan fungsi pengawasan. Sehingga penyimpangan anggaran dana desa tahun anggaran 2018 bisa diketahui. “Fungsi BPD-nya berjalan,” katanya.

    Terpisah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar juga mengingkatkan kepada para calon Kades yang mengikuti Pilkades Serentak 2019 agar amanah saat terpilih nanti. Menurutnya, setiap pelanggaran seperti penyimpangan dana desa akan menjadi konsekuensi hukum bagi pelakunya. (bnn/pbn)

  • ‘Numpang’ ke Bogor, 2.000 Rumah Warga Bantar Panjang Rutin Padam Listrik

    ‘Numpang’ ke Bogor, 2.000 Rumah Warga Bantar Panjang Rutin Padam Listrik

    Suasana di Kampung Cileles RT 02/ RW 05, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Senin (11/11) sore.

    TIGARAKSA, BANPOS – Warga Kampung Cileles RT 02/ RW 05, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, mengeluhkan kondisi sambungan listrik dari wilayah Bogor yang seringkali padam setiap pekan. Hal itu dianggap mengganggu aktivitas warga sehari-hari.

    Salah satu warga Kampung Cileles RT 02/ RW 05, Desa Bantar Panjang, Hendrik mengatakan, kurang lebih ada 2.000 rumah warga di Kampung Cileles, Namprak, Muncung, Sukaraja, Cilimus, Kadeper, dan Cibaregbeg.

    Menurutnya, awal mulanya ke 7 kampung tersebut sambungan listriknya terhubung ke Kabupaten Tangerang. Namun ketika tahun 2012/2013, tiba-tiba saja masuk ke Kabupaten Bogor.

    “Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Kurang lebih ada 2.000 rumah di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa,” kata Hendrik, Senin (11/11).

    Hendrik mengatakan, semua warga yang listriknya tersambung ke Kabupaten Bogor mengeluh dan menginginkan agar listriknya disalurkan ke Kabupaten Tangerang. Pasalnya, listrik yang disuplai dari Kabupaten Bogor sering padam, walaupun tidak ada hujan ataupun petir.

    Dia juga berharap listrik di kampungnya bisa disalurkan ke Kabupaten Tangerang, karena kampungnya tidak jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang.

    “Dalam waktu satu minggu bisa dua kali mati listrik. Padahal tidak ada hujan atau badai. Sementara tetangga kampung yang listriknya tersalurkan ke Kabupaten Tangerang, rumahnya selalu terang jarang mati listrik. Padahal kampung kami sangat dekat dengan Puspem, tetapi sangat disayangkan listriknya nyambung ke Bogor,” katanya.

    Sementara itu, saat dimintai tanggapan terkait banyaknya rumah warga yang listriknya disuplai dari Kabupaten Bogor, Rahyuni Camat Tigaraksa mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Dia juga mengimbau agar masyarakat menanyakan langsung kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

    “Sebaiknya dikoordinasikan kepada pihak Perusahaan Listrik Negara secara langsung,” kilahnya. (bnn/pbn)