Penulis: Panji Romadhon

  • Wapres Kunjungi Maulidan di Kresek

    Wapres Kunjungi Maulidan di Kresek

    Wakil Presiden sedang berceramah di hadapan ribuan jamaah, di Masjid Baitul Muhtadi Kampung Tegal, Desa Renged, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Sabtu (9/11).

    Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin pulang kampung ke Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Sabtu (9/11). Di Masjid Baitul Muhtadi, Kampung Tegal, Desa Renged Kecamatan Kresek, Wakil Presiden Republik itu menyampaikan ceramahnya. Apa saja yang disampaikannya?

    Ma’ruf Amin pulang untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. Dalam kesempatan itu, Ketua MUI nonaktif itu menyampaikan bahwa Ulama merupakan pewaris Nabi. Karena sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad maka Ulama harus melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam menciptakan keharmonisan dan kedamaian serta menjaga umat dari kebatilan.

    “Dulu kalau ada Jahiliyah, Allah mengirim Nabi dan Rasul ditengah-tengahnya untuk menyadarkan masyarakat. Jahiliah datang, Allah ngirim Nabi Nuh As. Datang lagi ngirim Nabi Ibrahim AS, datang lagi ngirim Nabi Musa As, datang lagi Nabi Isa As, datang lagi Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad bersabda ‘tidak ada Nabi sesudah aku.’ Lantas siapa yang melanjutkan? Ialah para Ulama,” kata Ma’ruf Amin.

    Menurut pakar ilmu fiqh ini, setiap ada Ulama yang meninggal dunia pasti akan ada lagi yang menggantikan untuk menebarkan kebaikan di muka bumi sampai datangnya hari kiamat nanti. Ma’ruf Amin juga mengaku sangat terharu kepada masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya Kecamatan Kresek yang sangat antusias dalam menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dia juga menyampaikan terimakasihnya kepada warga yang telah memilihnya menjadi Wakil Presiden pada Pilpres 2019.

    “Saya sampaikan terimakasih kepada para jamaah karena dukungannya saya terpilih menjadi Wakil Presiden, ” katanya.

    Salah satu kerabat dekat KH Ma’ruf Amin, Daosi menambahkan, acara Maulid Nabi Muhammad yang dihadiri Wakil Presiden sangat meriah. Warga sangat senang dengan hadirnya ulama karismatik asal Banten tersebut.

    “Beliau itu tokoh NU, tokoh Alim Ulama yang berada di Kabupaten Tangerang. Ditambah para santrinya juga sudah banyak, bahkan sudah memiliki pondok sendiri-sendiri. Kami berharap KH Ma’ruf Amin bisa sering-sering berkunjung kesini untuk mentransfer ilmunya kepada kami,”katanya.

    Salah satu warga Kampung Tegal, Desa Renged, Kecamatan Kresek, Muhammad Khaidar, mengatakan sangat bangga kampung halamannya dikunjungi oleh Wakil Presiden sekaligus tokoh ulama ternama nasional. Menurutnya, ini merupakan kali pertama kampungnya dikunjungi KH Ma’ruf Amin setelah pelanitikan Presiden dan Wakil Presiden. Dia berharap dengan adanya pemimpin Ulama, Indonesia khususnya Kabupaten Tangerang semakin religius. (BNN/PBN)

  • Misteri Wisata Pancer: Bagus Objek Wisata, Buruk Jalannya

    Misteri Wisata Pancer: Bagus Objek Wisata, Buruk Jalannya

    Jalan menuju Wisata Pancer Kota Serang Yang Masih
    Jalan menuju objek wisata Pancer Kota Serang yang masih membutuhkan perbaikan. Foto diambil Minggu (10/11).

    KASEMEN, BANPOS – Objek Wisata Pancer yang diklaim menjadi salah satu kebanggaan Kota Serang, ternyata tidak didukung dengan infrastruktur yang membanggakan.

    Bahkan, Walikota Serang hingga harus menyebut makhluk halus untuk mengungkapkan kekesalannya atas buruknya infrastruktur jalan di Wisata Pancer.

    Hal ini disampaikan di depan ratusan masyarakat yang menghadiri acara Festival Pesisir.

    “Ini jalan di tempat wisata kenapa sampai gak keurus? Ini camatnya ada apa? Kok bisa begini,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, saat sambutan pada pembukaan acara Festival Pesisir, Sabtu (9/11).

    Menurutnya, jika memang pihak kecamatan tidak mampu untuk membangun infrastruktur penunjang wisata, Pemkot Serang siap untuk membantu dalam pembangunan.

    “Kalau memang ada kesulitan, silahkan bicara. Setan aja bisa bicara, apalagi manusia,” katanya dengan nada sedikit kesal.

    Hal ini pun didukung oleh salah satu masyarakat, Asep. Ia mengatakan jalan yang dibangun memang berada di atas tanah masyarakat. Namun pemerintah seharusnya dapat membebaskan tanah itu.

    “Sebenarnya memang jalan ini merupakan tanah dari masyarakat. Tapi kan bukan berarti gak bisa diperbaiki. Ini kan ibukota provinsi, kenapa tidak mau berkorban sedikit untuk membebaskan tanah ini,” tuturnya.

    Menurutnya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit. Karena apabila ada kemauan, maka pemerintah dapat memprioritaskan hal tersebut demi kemajuan masyarakat.

    “Sebenarnya tidak ada yang sulit, yang penting ada kemauan. Masa iyah pemerintah tidak bisa membebaskan tanah ini. Kan ini juga untuk kemajuan pariwisata kita,” tandasnya. (DZH/PBN)

  • Polres Serang Kota Ngariung Bareng Pers Kota Serang

    Polres Serang Kota Ngariung Bareng Pers Kota Serang

    Kapolres Serang Kota, AKBP Edhi Cahyono, saat menyampaikan sambutan dalam acara Ngariung Bareng, Sabtu (9/11).
    Kapolres Serang Kota, AKBP Edhi Cahyono, saat menyampaikan sambutan dalam acara Ngariung Bareng, Sabtu (9/11).

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka mempererat silaturahmi antara kepolisian dengan jurnalis. Jajaran Polres Serang Kota mengadakan kegiatan Ngariung Bareng bersama Keluarga Besar Polres Serang Kota dengan Awak Media.

    Dalam sambutannya, Kapolres Serang Kota, AKBP Edhi Cahyono menyampaikan apresiasi atas kinerja pers dalam membangun suasana kondusif di Kota Serang.

    “Saya harap, jalinan silaturahmi yang sudah baik sebelumnya, dapat dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya,” ujar Edhi, Sabtu (9/11/2019).

    Sebagai kapolres baru, Edhi menyatakan, salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah agar dapat saling mengenal antara jajarannya dengan wartawan yang bertugas meliput di Kota Serang.

    “Jadi biar nanti jika bertemu tidak lupa nama,” ujarnya.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh belasan anggota Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), termasuk jajaran pengurus inti, dari Ketua PWKS, M. Tohir, Sekretaris, Tusnedy, dan Bendahara, Meghat hingga bidang-bidang yang ada di PWKS. (DZH)

  • Syafrudin Jamin Nepotisme Dalam Perlombaan Perahu Hias Tak Kembali Terjadi

    Syafrudin Jamin Nepotisme Dalam Perlombaan Perahu Hias Tak Kembali Terjadi

    Walikota Serang, Syafrudin, saat membuka Festival Pesisir di Karangantu, Sabtu (9/11).
    Walikota Serang, Syafrudin, saat membuka Festival Pesisir di Karangantu, Sabtu (9/11).

    KASEMEN, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, jamin tidak ada lagi tindakan nepotisme dalam penilaian Festival Pesisir. Ia juga menegaskan kepada Disporapar Kota Serang agar tidak main-main dalam penilaian.

    ”Saya kira insyaAllah netral. Dan berdasarkan penilaian yang seobjektif mungkin, jadi akan benar-benar autentik,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (9/11).

    Ia pun menjelaskan, tujuan dari ajang tahunan ini tidak hanya sekadar perlombaan saja, namun juga agar masyarakat pesisir dapat melesatarikan budaya sekaligus pengembangan wisata.

    “Ada beberapa perubahan dari perlombaan yang harus diikuti. Yaitu lomba memancing, lomba menghias perahu, kuliner juga congklak dan budaya-budaya jaman dahulu yang ada di Karangantu ini,” ungkapnya.

    Syafrudin pun berharap, dengan adanya festival ini, Karangantu yang memiliki sejarah pelabuhan internasional dan budaya dapat mengembalikan kejayaan masa lalunya.

    ”Ini juga untuk menggali budaya yang dulu pernah ada. Supaya kejayaan masa lalu, seperti pelabuhan internasional, dapat dikembalikan disini,” tuturnya.

    Untuk menunjang hal tersebut, kata Syafrudin, dibutuhkan dukungan dari masyarakat. Terutama dalam pembangunan infrastruktur yang ada.

    ”Masyarakat juga perlu untuk mendukung kegiatan ini. Karena yang kami undang juga masyarakat pesisir. Ini penting sekali (dukungan dari masyarakat) kedepannya,” tandas Syafrudin. (DZH)

  • Komisi Informasi Minta Untirta Terbuka, Tentang Anggaran Pembuatan Website

    Komisi Informasi Minta Untirta Terbuka, Tentang Anggaran Pembuatan Website

    Komisioner KIP Banten Achmad Nashrudin (ist)

    CIPOCOK JAYA, BANPOS – Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten angkat bicara, terkait simpang siur anggaran pembuatan dan pengelolaan situs resmi Untirta,. Menurutnya, pihak Untirta harus membuka informasi secara akurat, agar tidak terjadi adanya kesalahan informasi.

    Selain itu, hal ini juga merupakan amanah dari UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dimana dalam UU tersebut, Untirta selaku badan publik, harus dapat membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswa.

    Demikian disampaikan oleh Komisioner KI Provinsi Banten, Achmad Nashrudin. Ia mengatakan, jangan sampai tidak terbukanya informasi di Untirta, mengakibatkan mahasiswa mencari informasi dari pihak luar.

    “Jangan sampai sumbernya tidak kredibel Biar akurat dan kredibel. Maka perlu ditegaskan kembali, sumber informasi mahasiswa mendapatkan angka miliaran itu dari mana. Tapi tidak masalah kalau mereka bisa menyebutkan informasi yang valid,” ujarnya saat ditemui BANPOS di ruang kerjanya, Selasa (5/11).

    Menurut Nashrudin, informasi mengenai biaya pembuatan dan pengelolaan situs resmi Untirta, merupakan informasi yang dikategorikan terbuka.

    “Mereka seharusnya memberikan informasi tersebut kepada mahasiswa. Karena, informasi itu merupakan informasi terbuka dengan klasifikasi berkala. Ini berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 9,” jelasnya.

    Ia mengatakan, apabila pihak Untirta tidak mau membuka informasi tersebut kepada publik secara sukarela, maka masyarakat khususnya mahasiswa, dapat langsung mengajukan permohonan informasi.

    “Mahasiswa bisa menempuh jalur yang memang telah diatur UU KIP. Yaitu menyampaikan surat permohonan informasi kepada pihak kampus. Meskipun permohonan informasi bisa juga lewat lisan,” ucapnya.

    Saat ditanya apakah informasi yang diminta kepada Untirta, harus melewati kementerian, dalam hal ini Kemendikbud. Nashrudin menampik hal tersebut.

    “Untirta itu badan publik. Pasti punya PPID, biasanya di bagian Humas. Selain itu juga Untirta merupaka Pengguna Anggaran. Harusnya mereka dapat memberikan informasi kepada publik, tidak perlu meminta informasi itu kepada kementerian,” tegasnya.

    Ia pun menjelaskan, pihak Untirta dalam memberikan hak jawabnya kepada BANPOS kemarin, seharusnya dapat memberikan nilai pasti terkait pembuatan dan pengelolaan situs resmi.

    “Harusnya pihak Untirta menyebutkan nilai dengan terbuka. Karena itu merupakan informasi publik. Dan publik boleh mengetahui. Semestinya, Untirta membuka seluruh informasi tersebut di situs resmi yang mereka punya,” tandasnya.

    BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada pihak Humas Untirta. Namun, baik pesan melalui media perpesanan maupun telefon tidak mendapatkan tanggapan dari Kasubbag Humas Untirta, Veronika Dian Faradisa.

    Dalam kesempatan itu, telefon dari BANPOS sempat diangkat oleh Dian. Namun dalam beberapa detik, telefon terputus. Saat kembali mencoba untuk menghubungi, Dian tidak juga merespon. (AZM)

  • Sambangi Nenek Sebatang Kara, Subadri Janji Penuhi Kebutuhan Sehari-Hari

    Sambangi Nenek Sebatang Kara, Subadri Janji Penuhi Kebutuhan Sehari-Hari

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat menengok kondisi nenek sebatang kara, Sapiah, di tempat tinggalnya, Sabtu (9/11)
    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat menengok kondisi nenek sebatang kara, Sapiah, di tempat tinggalnya, Sabtu (9/11)

    SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengunjungi nenek Sapiah yang dikabarkan tinggal di tempat kurang layak di lingkungan Cidadap, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya. Dalam kunjungan tersebut, Subadri didampingi oleh petugas Dinsos, Babinsa, PMI, Lurah, dan Camat.

    “Atas informasi masyarakat dan beberapa teman-teman media, saya menjenguk nenek Sapiah ya. Kondisinya alhamdulillah sehat. Tapi karena usia maka beliau tidak bisa jalan. Karena usianya mungkin kurang lebih hampir seratus,” ujar Subadri di lokasi, Sabtu (9/11).

    Subadri mengatakan, meskipun sebelumnya dari Koramil telah memberikan bantuan untuk memperbaiki tempat tinggalnya yang kurang layak tersebut, namun Pemkot Serang tetap bertanggungjawab untuk memberikan kenyamanan dan kelayakan kepada nenek Sapiah.

    “Saya tadi instruksikan kepada Dinsos, agar bagaimana caranya memberikan kenyamanan dan kelayakan kepada nenek Sapiah. Meskipun memang sebelumnya sudah ada dari Danramil, saya apresiasi sekali kesigapan mereka,” ucapnya.

    Selain itu, secara rutin Pemkot akan memberikan bantuan makanan dan kebutuhan pokok lainnya kepada nenek Sapiah. Ia juga menugaskan kepada Puskesmas, agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

    “Kami dari Pemkot Serang akan memberikan suplai logistik secara rutin kepada nenek Sapiah. Ini sudah ditugaskan kepada Dinsos. Kami juga akan melakukan pengecekan secara rutin melalui petugas Puskesmas. Karena memang dekat,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah nenek Sapiah akan dipindahkan ke panti jompo, Subadri mengaku tidak akan memaksa.

    “Memang tadi kami juga sudah menawarkan kepada beliau, mau tidak dirawat oleh negara. Dalam artian dirawat di panti jompo atau rumah singgah. Namun beliau menolak, beliau tetap mau tinggal disini,” ungkapnya.

    Bahkan sebagai bentuk kepeduliannya, Subadri mengatakan kepada pihak yang merawat nenek Sapiah, yaitu Rohayah, agar tidak segan-segan datang ke kediamannya apabila terjadi suatu hal.

    “Saya juga berterimakasih sekali kepada bu Rohayah, yang dengan rasa ikhlasnya telah bersedia untuk merawat nenek Sapiah ini. Saya juga bilang jika ada sesuatu yang mendesak, datang saja kerumah. Anggap saya ini dulur, keluarga,” tandasnya. (DZH)

  • Akibat Potensi Daerah Tidak Terpetakan, Lulusan SMK Penyumbang Pengangguran Terbanyak

    Akibat Potensi Daerah Tidak Terpetakan, Lulusan SMK Penyumbang Pengangguran Terbanyak

    Pengamat ekonomi dan pariwisata, Asih Machfuzoh. (Istimewa)

    SERANG , BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten dianggap harus berani untuk memperketat syarat pendirian SMK.

    Salah satu yang perlu dilakukan adalah, memetakan potensi daerah yang membutuhkan tenaga kerja kedepannya, seperti sektor jasa pariwisata yang dirasa akan dapat menyerap banyak tenaga kerja di masa depan.

    Selain itu, diperlukan juga pembangunan mental mandiri dan wirausaha, agar para lulusan SMK dapat pula mengembangkan usaha sendiri.

    Demikian yang disampaikan oleh pengamat ekonomi dan pariwisata Asih Machfuzhoh kepada BANPOS. Ia mengatakan bahwa pengangguran saat ini didominasi oleh lulusan SMK. Hal ini dikarenakan kurikulum yang dijalankan, tidak tepat sasaran.

    “Harusnya kan lulusan SMK dipersiapkan untuk langsung bekerja. Tapi apakah diimbangi dengan materi pelajaran yang didapat, pada saat duduk di bangku SMK?” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (7/11).

    Menurutnya, tidak ada penyesuaian kurikulum yang terjadi sejak dulu. Padahal, lanjutnya, era yang terjadi saat ini membutuhkan kecepatan dalam melakukan tindakan.

    “Perubahan berkembang dengan pesat. Kalau standar kebutuhan pasar tenaga kerja pada SMK tetap seperti itu saja, ya gak akan diserap sama pasar,” jelasnya.

    Selain itu, ia menuturkan bahwa perlu adanya penyesuaian dari SMK, terhadap potensi daerah tempat SMK itu berdiri. Seperti potensi pariwisata yang dimiliki oleh Banten, yang tidak ditunjang dengan SMK Kepariwisataan.

    “Tujuan utama adalah bekerja di lingkungan sekitarnya kan. Kenapa gak disesuaikan dengan potensi daerah tersebut? Contoh, Banten punya banyak potensi pariwisata. Apakah ada SMK yang benar-benar dipersiapkan untuk mendorong kemajuan pariwisata kita?” terangnya.

    Hal inilah, lanjutnya, yang mengakibatkan banyak lulusan SMK yang menjadi pengangguran. Karena, tidak tepatnya SMK dalam menyesuaikan dengan potensi daerah yang ada.

    Menurutnya, SMK juga harus dapat memberikan materi kemandirian kepada peserta didiknya. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi minimnya lapangan kerja.

    “Bukan saja knowledge yang berhubungan dengan kejuruannya. Tetapi juga mental untuk bisa mandiri, khususnya kemandirian untuk berwirausaha secara kreatif,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Dalam Sepekan Terjadi 14 Kebakaran Di Kabupaten Serang, Mayoritas Akibat Kecerobohan

    Dalam Sepekan Terjadi 14 Kebakaran Di Kabupaten Serang, Mayoritas Akibat Kecerobohan

    Kasubid Penanggulangan Kebakaran pada Damkar Kabupaten Serang, Ade Kusnadi.
    Kasubid Penanggulangan Kebakaran pada Damkar Kabupaten Serang, Ade Kusnadi.

    SERANG , BANPOS – Dalam kurun waktu sepekan, Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Serang mencatatkan sebanyak 14 kebakaran lahan yang diakibatkan oleh human error. Sebelumnya, terhitung sejak tanggal 17 september hingga 7 November 2019, sebanyak 55 kebakaran lahan dan rumah penduduk yang terjadi di Kabupaten Serang.

    Kasubid Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Serang, Ade Kusnadi, mengatakan kebakaran terjadi hamper di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Wilayah tersebut meliputi Cinangka, Kragilan, Kramatwatu, Tanjung Teja, Bojonegara, Kasemen, dan juga termasuk wilayah Kota Serang, Kopo, Serdang, Padarincang.

    “Yang paling parah terjadi di wilayah perbatasan Binuang dan Kibin dengan luas wilayah yang terbakar mencapai 20 hektar yang diakibatkan oleh human error, dan Berhasil kita padamkan dengan memakan waktu selam tiga jam,” ungkapnya.

    Ia juga menuturkan, selain kebakaran lahan di wilayah Jawilan dan Kibin, pihaknya juga pernah mengatasi kebakaran yang cukup besar, hingga melibatkan dua mobil water canon dari Kepolisian Daerah (Polda) Banten, mobil pemadam kebakaran Kota Serang dua unit, mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Serang empat unit, serta mobil pemadam kebakaran kawasan Ciruas satu unit.

    “Hal itu juga disebabkan oleh proses pembakaran yang berlokasi di sekitar ciruas,” terangnya.

    Selaku Kasubid penangguhan kebakaran, dirinya menghimbau kepada baik di Kabupaten Serang maupun Kota Serang, jika tempat tinggal atau wilayahnya banyak ilalang, saat musim kemarau, agar dibersihkan dan dibabat.

    “Yang kebetulan tempat tinggal atau wilayahnya banyak ilalang, di musim kemarau ini agar dibersihkan dan dibabat. Agar tidak terjadi kebakaran ilalang,” katanya.

    Dirinya juga menerangkan agar lebih berhati-hati dalam segala penggunaan bentuk lampu, minyak tanah, gas, lampu listrik dan penyalaan lilin. Ia menyarankan, jangan menghidupkan listrik pada saat tercium aroma gas bocor.

    “Menyalakan lilin juga harus di tempat yang tidak mudah terbakar, kemudian pada saat regulator dipasang atau dilepas itu juga di elpigi 3kg itu harus berhati-hati, pemasangannya tidak boleh pakai pengikat, kerena itu tidak disarankan oleh damkar,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Angka Pengangguran di Banten Tinggi, Fahmi Hakim : Ganti Aja Tuh Kepala Disnaker

    Angka Pengangguran di Banten Tinggi, Fahmi Hakim : Ganti Aja Tuh Kepala Disnaker

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim. (Istimewa)
    Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim. (Istimewa)

    SERANG, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, mengatakan bahwa Disnaker Provinsi Banten harus bertanggungjawab atas tingginya angka pengangguran. Bukan malah menyalahkan kota dan kabupaten.

    “Ya itu kepala dinasnya gak becus bicaranya. Seharusnya Kepala Disnaker itu melakukan upaya-upaya yang bisa membuka lapangan kerja, bukan saling menyalahkan,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Kejati Banten, Jumat (8/11).

    Menurutnya, antara provinsi dengan kota dan kabupaten, harus terjalin sinergi yang baik.

    “Kita tahu sinergisitas antara provinsi dengan kota dan kabupaten harus berjalan dengan baik. Sekarang mana program-programnya (dari Disnaker untuk mengatasi pengangguran)?” ketusnya.

    Mantan anggota DPRD Kabupaten Serang ini juga mengatakan bahwa kota dan kabupaten telah melakukan berbagai upaya, untuk menangani masalah pengangguran. Begitupula dengan Kabupaten Serang.

    “Bupati Serang itu sudah banyak melakukan program-program untuk membuka lapangan kerja. Pertama investasi, kedua pelatihan-pelatihan. Nah pertanyaannya, program apa yang sudah Disnaker lakukan untuk kepentingan kabupaten kota?,” tegasnya.

    Bahkan, dengan kesal ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Disnaker, dengan merekomendasikan untuk dicopot dari jabatan.

    “Yah sekarang mah bukan lagi soal data, namun upaya dan program apa yang sudah dilakukan oleh Disnaker. Ganti aja tuh kepala Disnaker Provinsi Banten!” tandasnya. (DZH)

  • Misteri Karcis Parkiran di Stadion Maulana Yusuf, Ditulis Rp1.000 Ditagih Rp3.000

    Misteri Karcis Parkiran di Stadion Maulana Yusuf, Ditulis Rp1.000 Ditagih Rp3.000

    Karcis parkir yang menjadi misteri.
    Karcis parkir yang menjadi misteri.

    SERANG, BANPOS – Parkiran yang berada di stadion Maulana Yusuf menyisakan misteri. Pasalnya, biaya parkir yang dituliskan pada karcis parkir dan tertera nama Dishub Kota Serang itu, ternyata tidak sesuai dengan biaya yang ditagihkan oleh petugasnya. Hal ini pun dikeluhkan oleh masyarakat.

    Salah satu masyarakat, Yogi, mengatakan bahwa dirinya kesal lantaran petugas parkir meminta biaya lebih kepadanya. Padahal, lanjutnya, biaya yang tertera dalam karcis hanya Rp1.000 saja. Namun, petugas parkir meminta Rp3.000.

    “Kan disana jelas tulisannya Rp1.000. Pas saya mau kasih, malah minta lebih. Mintanya Rp3.000,” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (7/11).

    Ia mengaku sempat melayangkan protes kepada petugas parkirnya. Namun yang ia dapat, justru alasan yang menurutnya tidak jelas.

    “Saya sempet protes ke petugas parkirnya. Lah di karcis kan cuma Rp1.000, kenapa dipintainnya Rp3.000? Eh dijawabnya cuma ‘untuk koordinasi’, trus dia pergi,” jelasnya.

    Dengan adanya kejadian tersebut, Yogi berharap pemerintah dapat menindak tegas oknum-oknum petugas parkir itu. Karena, lanjutnya, selain membuat tidak nyaman juga merugikan pengunjung stadion.

    “Yang pasti saya merasa dirugikan. Bagi saya membayar tidak sesuai dengan harga yang tertera itu rugi banget. Apalagi sampai tiga kali lipat. Toh biasanya juga gak ada parkir-parkir kayak gini,” tegasnya.

    Sementara itu, BANPOS mencoba untuk menanyakan kepada salah satu petugas parkir yang ada di stadion. Petugas parkir yang tidak mau menyebutkan namanya itu mengatakan, uang lebih yang dipungutnya itu memang untuk koordinasi.

    Namun saat ditanya apakah koordinasi yang dimaksud untuk pihak Dishub atau lembaga lainnya, dirinya enggan untuk menjawab.

    “Pokoknya koordinasi aja mas,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dishub Kota Serang, Maman Luthfi, saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan berjanji untuk menjawabnya esok hari.

    “Besok saja ya,” tulisnya singkat. (DZH)