BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Diduga Sebar Fitnah, Ormas Arun Akan Dipolisikan Badak Banten

    Diduga Sebar Fitnah, Ormas Arun Akan Dipolisikan Badak Banten

    Ormas BB saat melakukan jumpa Pers. Senin (14/10/2019)

    LEBAK,BANPOS- Dituding telah melakukan pembakaran majlis taklim atau musholla dilahan milik PT Wika Karya Persada (PT WKP) di Desa Cilangkap, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, oleh Organisasi Massa (Ormas) Arun. Dua Ormas yaitu Badak Banten (BB) dan Goib akan melaporkan ke Polres Lebak atas tudingan tersebut.

    Ketua BB Kabupaten Lebak, Eli Sahroni mengatakan, tuduhan yang dilakukan Ormas Arun merupakan fitnah dan mengandung unsur adu domba, karena dapat meresahkan masyarakat khususnya umat Islam. Pembakaran yang dilakukan Ormas BB dan Goib adalah sebuah gubuk reyot tempat berkumpul orang-orang Arun yang ingin menguasai lahan milik PT WKP.

    “Kami tegaskan tidak ada majelis atau mushola yang kami bakar, melainkan sebuah gubuk reyot yang didalamnya ada peralatan masak, peralatan tani, adapun sajadah dan Alqur’an telah kami amankan terlebih dahulu,” kata Eli Sahroni kepada sejumlah wartawan, saat jumpa pers di Rangkasbitung, Senin (14/10/2019).

    Menurut Eli, ujaran yang dilancarkan Ormas Arun dikarenakan mereka tidak menerima kepada Ormas BB dan Gaib yang mendapatkan kuasa dan surat perintah resmi dari PT WKP untuk mengawal pengosongan lahan seluas 50 hektar yang ditempati penggarap dan Ormas Arun yang akan dipakai dan dilakukan pemagaran oleh PT WKP.

    “Ormas BB dan Goib resmi ditunjuk PT WKP untuk mengamankan pemagaran, sekaligus memastikan pengosongan lahan,” ujar Eli.

    Dijelaskan Eli, Ormas BB merupakan Ormas Nasional dan seluruh anggotanya beragama Islam yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah ajaran Islam dibawah naungan NKRI. Dalam pergerakannya Ormas BB mengedapankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Untuk itu kami menyayangkan atas fitnah yang dilakukan Ormas Arun, sehingga kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

    Wakil l Ormas Goib, Kurdi menambahkan, sebelum dilakukan eksekusi pemagaran dan pengosongan lahan. PT WKP telah melakukan somasi sebanyak dua kali kepada penggarap serta Ormas Arun agar segera mengosongkan lahan.

    “PT WKP telah melakukan upaya persuasif kepada para penggarap, namun mereka malah melakukan perlawanan bahkan mengklaim lahan tersebut milik mereka. Padahal sudah jelas PT WKP adalah pemilik resmi lahan tersebut dengan bukti sertifikat lahan yang diterbitkan atau disahkan tahun 2009,” katanya.

    Kuasa Hukum Ormas BB, Erwanto mengatakan, laporan atas fitnah dan pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Ormas Arun akan segera dilakukan.

    “Kami akan melaporkan oknum Ormas Arun atas tudingannya baik melalui medos atau yang lainnya. Aadapun bukti-bukti Arun telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik sudah kami siapkan, kami harap Polres Lebak memprosesnya,” tandasnya.(dhe/pbn)

  • Nur Asia Uno Tidak Mencalonkan Diri di Tangsel

    Nur Asia Uno Tidak Mencalonkan Diri di Tangsel

    Tangkapan layar video pernyataan Nur Asia Uno di akun instagram @sandiuno

    TANGSEL, BANPOS – Harapan beberapa masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kepada Nur Asia Uno untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Tangsel tahun 2020 harus kandas.

    Hal ini dikarenakan, istri dari mantan cawapres Sandiaga Uno ini memutuskan tidak maju dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020. Hal tersebut terungkap dalam video yang ditayangkan oleh akun Instagram resmi Sandiaga Uno.

    Dalam video tersebut, disebutkan bahwa alasan Nur Asia untuk tidak berpartisipasi adalah, ingin fokus pada kegiatan sosial yang dilaksanakannya saat ini, dengan fokus kepada hak dan perlindungan anak.

    “Karena masih banyak anak-anak yang mesti diurus ya, jadi saya harus fokus dengan bidang sosial saya, karena saya punya yayasan,” kata wanita yang akrab dipanggil Mpok Nur tersebut pada Rabu (9/10/2019).

    Yayasan yang dimaksud bernama Yayasan Abang Mpok Sahabat Kita (YAMSA), yang bergerak di bidang sosial yang fokus terhadap anak-anak dengan trauma kekerasan dan juga akses pendidikan dan kesehatan.

    “Karena masih banyak sekali anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan terutama,” ungkapnya.

    Dalam video yang sama, Sandiaga menyatakan bahwa keputusan itu merupakan hasil dari diskusi keduanya.

    “Akhirnya memutuskan untuk akan fokus di kegiatan sosialnya dan tidak akan maju dalam maju dalam pilwalkot di Tangerang Selatan,” tambah Sandiaga.

    Sebelumnya diketahui, kader Partai Gerindra Kota Tangsel memasukkan nama Nur Asia Uno untuk bertarung dalam Pilkada Tangsel 2020. Mencuatnya nama Nur Asia Uno tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPC Gerindra Kota Tangsel, Yudi Budi Wibowo.

    “Jadi kader dan relawan Gerindra di Tangsel sebagian besar mengusulkan nama Bu Nur Asia Uno untuk diserahkan ke DPP Gerindra, agar mendapatkan rekomendasi dari DPP maju di Pilkada Kota Tangsel,” ungkapnya.

    Yudi mengatakan, bahwa nama Nur Asia Uno tersebut saat ini masih dalam tahap usulan saja. Dan belum keputusan akhir tetap ada di DPP Partai Gerindra nantinya.

    “Dukungan dari bawah cukup kuat, tapi ketika ditanyakan langsung ke Bang Sandiaga soal nama Bu Nur Asia tadi, Bang Sandiaga Cuma senyum-senyum aja. Kan biar bagaimanapun restu keluarga terutama suaminya sangat diperlukan,” jelasnya.

    Ditanya lebih lanjut mengenai mencuatnya nama Nur Asia Uno tersebut, Yudi mengatakan bahwa saat ini proses mencari kader terbaik untuk dicalonkan di Pilkada 2020 masih berjalan. Dan tiba-tiba banyak kader dan relawan yang menginginkan Nu Asia Uno maju di Pilkada Tangsel.

    “Jadi itu, kita kan masih menampung suara kader, relawan dan simpatisan Gerindra untuk mengusulkan siapa sekitarnya yang harus diusung dari Gerindra di Pilkada ini. dan tiba-tiba saja banyak permintaan untuk mengusung Bu Nur,” katanya. (PBN)

  • Perumahan Karisma Gelam Tidak Aman, Penghuni Langganan Kemalingan

    Perumahan Karisma Gelam Tidak Aman, Penghuni Langganan Kemalingan

    Suasana Perumahan Karisma

    SERANG, Banpos – Warga Perumahan Karisma Gelam Asri di Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, selalu merasa khawatir saat meninggalkan rumahnya. Hal ini dikarenakan daerah tersebut menjadi langganan maling. Selain itu, pihak pembangun (developer) seolah tidak peduli dan mengabaikan keluhan dari pelanggannya.

    Kasus kemalingan beberapa waktu yang lalu seolah menunjukkan bahwa tidak ada keamanan di komplek tersebut.

    Ketua RT setempat Ahmad mengatakan aksi kejahatan terjadi di Blok F, korban kehilangan uang tunai sebanyak Rp7 juta dan dua buah telepon seluler android.

    “Iya benar, sekitar seminggu yang lalu salahsatu warga di perumahan Karisma Gelam Asri kembali menjadi korban kemalingan. Saat melapor, korban kehilangan uangnya sebesar tujuh juta rupiah yang disimpan di dalam tas di kamarnya dan dua handphone android,” kata Ahmad, Rabu (9/10/2019).

    Ahmad menjelaskan, peristiwa kemalingan tersebut kerap terjadi sejak dirinya menjabat sebagai Ketua RT tahun 2018 lalu telah 5 kali peristiwa kemalingan terjadi, bahkan dirinya pun pernah menjadi korban.

    “Permasalahannya, karena tidak ada petugas keamanan yang berjaga, ditambah lokasi perumahan tidak dilengkapi tembok pagar disekitaran pinggir perumahan. Sehingga siapa saja orang sangat mudah masuk ke lokasi perumahan. Selain itu, lokasi perumahan tampak gelap karena fasilitas penerangan juga sangat minim,” ungkapnya.

    Ahmad kembali mengutarakan, jika dirinya telah berupaya berkomunikasi dengan pihak developer untuk menyelesaikan persoalan, namun tidak ada hasil.

    Di tempat yang sama, Dziki seorang warga perumahan Karisma Gelam Asri juga mengaku resah dengan peristiwa kemalingan tersebut yang kerap terjadi di lingkungan perumahannya.

    “Sangat kesal, karena membuat saya tidak tenang tinggal di perumahan bahkan untuk meninggalkan rumah. Sebab, maling tersebut masih berkeliaran. Ditambah, perumahan juga belum diberikan tembok penghalang yang dulu dijanjikan oleh pihak developer sebagai fasilitas keamanan perumahan,” kata Dziki.

    Dziki pun mengharapkan, adanya itikad baik dari pihak developer untuk segera membangun tembok penghalang, karena merupakan janji dari pihak developer sebagai fasilitas perumahan. (PBN)

  • Koekoet Cafe Di Launching, Wali Kota Harap Dapat Dongkrak PAD

    Koekoet Cafe Di Launching, Wali Kota Harap Dapat Dongkrak PAD

    SERANG, BANPOS – Pertumbuhan kafe di Kota Serang cukup pesat. Maka dari itu, Pemkot Serang berharap keberadaan kafe ini dapat membantu Kota Serang, dalam mendongkrak PAD.

    Demikian disampaikan oleh Wali Kota Serang, Syafrudin. Menurutnya, banyak manfaat yang didapatkan oleh masyarakat maupun Pemkot Serang, dari keberadaan kafe ini.

    “Kehadiran kafe itu dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan Kota Serang. Karena, selain menjadi tempat silaturahmi, Kafe juga dapat menyumbang pajak dan PAD,” ujar Syafrudin seusai menghadiri peresmian Koekoet Cafe, Selasa (8/10).

    Menurutnya, Pemkot Serang sangat menyambut baik keberadaan kafe-kafe baru, yang ada di Kota Serang.

    “Jadi kami menyambut baik kehadiran kafe-kafe yang ada, jadi dapat membantu kami dalam mendongkrak PAD Kota Serang,” ucapnya.

    Syafrudin mengaku, kafe merupakan tempat untuk bersilaturahmi. Namun ia mengingatkan, jangan sampai kafe dijadikan sebagai tempat bermaksiat.

    “Sebenarnya kalau berbicara kafe, itu kan satu tempat untuk bersilaturahmi sambil ngopi dan makan. Yang penting jangan disalahgunakan seperti mabuk,” tegasnya.

    Sementara itu, pemilik Koekoet Cafe, Eli Mulyadi, mengatakan bahwa didirikannya cafe ini, berdasarkan kebutuhan dan trend anak muda zaman sekarang.

    “Ya kan trend masyarakat, anak muda itu untuk tempat ngopi dan santai-santai. Itu sudah menjadi trend hidup. Sehingga kami melihat peluang itu,” ucapnya kepada BANPOS.

    Menurutnya, cafe yang ia bangun ini, memiliki kelebihan tersendiri. Diantaranya yaitu memiliki konsep satu tempat, banyak layanan.

    “Perbedaan konsep, yaitu kami terpadu. Jadi tidak hanya mengopi, bisa sekalian potong rambut, mau rental band, ada photo booth untuk selfie, dan ada pojok literasinya,” jelasnya.

    Ia mengatakan, kafe yang lebih fokus pada kopi asli Banten ini, diinisiasi secara mendadak. Bermula dari banyaknya komunitas yang berkumpul, dalam satu tempat.

    “Ini sebenarnya mendadak kami rencanakan. Kebetulan kami ada beberapa komunitas, baik komunitas motor, musik, hingga anggota-anggota dewan,” terangnya.

    Kendati demikian, ia mengaku bahwa kafe ini tetap ramah terhadap pelajar mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya menu, yang harganya terjangkau bagi kalangan pelajar dan mahasiswa.

    “Karena saya harus menjangkau kalangan pelajar dan mahasiswa. Harganya mulai dari yang Rp10.000, ada yang Rp15.000. Ada juga yang harga khusus pejabat itu di atas Rp25.000,” tandasnya. (DZH)

  • Majelis Rakyat Papua Tidak Jelas, PRD Tawarkan Dewan Rakyat Papua

    Majelis Rakyat Papua Tidak Jelas, PRD Tawarkan Dewan Rakyat Papua

    Ketua PRD Banten Achmad Herwandi saat menjadi narasumber di Coloni Lebah, Selasa (8/10/2019)

    SERANG, BANPOS – Otonomi khusus yang dilaksanakan di Papua dirasa belum maksimal dan tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengakibatkan, konflik-konflik terus terjadi setiap tahunnya di bumi Cendrawasih tersebut.

    Menurut Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Banten Achmad Herwandi, dari acara musyawarah besar mahasiswa dan pemuda Papua yang digelarnya beberapa waktu lalu di Yogyakarta, muncul tiga rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi solusi perdamaian di Papua.

    “Yang pertama adalah penarikan militer, kedua adalah dialog seluas-luasnya dengan warga asli Papua, dan terakhir adalah dibentuknya Dewan Rakyat Papua,” ujar pria yang akrab dipanggil Endi ini saat menjadi narasumber dalam diskusi bulanan dengan tema ” “Konflik Resolusi, Demokrasi dan Suara Kaum Miskin,” di Coloni Lebah Serang, Selasa (8/10/2019).

    Dewan Rakyat Papua (DRP) ini dirasa harus memiliki kewenangan yang lebih daripada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sudah ada sebelumnya. Endi mengatakan, keberadaan MRP dirasa masih tidak jelas fungsinya.
    “Jadi lebih mirip lembaga stempel saja,” ungkapnya.

    DRP sendiri diharap dapat menjadi solusi agar masyarakat Papua dapat menjadi subjek dalam pembangunan. Endi menyatakan, dalam diskusi-diskusi yang dilakukan, ternyata pembangunan di Papua juga dapat menjadi akar konflik, dikarenakan masyarakat hanya menjadi objek saja.

    “DRP nanti akan diisi oleh perwakilan suku adat dan juga anggota DPRD terpilih, yang nantinya akan berperan dalam membuat kebijakan,” tandasnya. (PBN)

  • Akademisi Sebut Peran Pemda dalam Peningkatan Konflik

    Akademisi Sebut Peran Pemda dalam Peningkatan Konflik

    Akademisi Untirta Ail Muldi saat menjadi narasumber di Coloni Lebah, Selasa (8/10/2019)

    SERANG, BANPOS – Pascareformasi, jumlah konflik yang termanifest meningkat, hal tersebut berdasarkan hasil dari laporan Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA).
    Sedangkan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bank Dunia, peningkatan-peningkatan konflik tersebut terjadi akibat tingginya konsesi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam kepada perusahaan.

    Demikian yang disebutkan oleh Akademisi Untirta Ail Muldi dalam diskusi bulanan bertajuk “Konflik Resolusi, Demokrasi dan Suara Kaum Miskin,” di Coloni Lebah Serang, Selasa (8/10/2019).

    “Terdapat tiga aktor yang ada dalam konflik-konflik saat ini, yaitu Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat lokal,” ujar Ail.

    Peran Pemda dalam konflik tersebut, dianggap karena belum modernnya pengelolaan pemerintah dalam rangka mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga lebih berfikir singkat dalam meningkatkannya.

    “Pasca-otonomi daerah, pemda cenderung memudahkan investasi. Akhirnya berdampak terhadap marginalisasi masyarakat lokal yang menjadikan SDA sebagai sumber penghidupan,” terangnya.

    Dengan adanya hal tersebut, pada akhirnya muncul konflik antara masyarakat dengan pemda maupun perusahaan. Beberapa konflik tersebut banyak diisi dengan kekerasan, baik dalam menyampaikan pendapat, maupun saaat pengamanannya.

    “Dalam menyelesaikan konflik ada tiga cara, dari persuasif, kohersif atau reward. Namun beberapa konflik yang terjadi dengan kekerasan, dirasa rasional dengan alasan mengganggu penghidupan masyarakat,” jelasnya.

    Ia mencontohkan dalam kasus penambangan pasir di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Dimana proses konflik sudah sampai aksi radikal.

    “Ada dua solusi dalam menyelesaikan konflik yang saya tawarkan, pertama adalah dialog konstruktif, yang kedua adalah penyelesaian melalui pihak ketiga,” paparnya. (PBN)

  • Encop Ajak Seluruh Elemen Bergerak dalam Otonomi Daerah

    Encop Ajak Seluruh Elemen Bergerak dalam Otonomi Daerah

    Anggota DPRD Banten Encop Sofia saat berdiskusi di Coloni Lebah, Serang, Selasa (8/10/2019)

    SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Banten dari Fraksi Gerindra Encop Sofia menyatakan, seluruh elemen saat ini harus terus bergerak. Baik dari struktural maupun di akar rumput masyarakat.

    “Kita tidak boleh berhenti bergerak, karena kalau kita berhenti bergerak, berarti kita mati,” ujar Encop pada saat diskusi bulanan dengan tema “Konflik Resolusi, Demokrasi dan Suara Kaum Miskin,” di Coloni Lebah Serang, Selasa (8/10/2019).

    Walaupun saat ini Encop tergabung dalam struktural DPRD, namun ia mengaku bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, baik yang diwakili oleh LSM maupun mahasiswa dan kelompok masyarakat merupakan hal yang baik.

    “Saya justru senang ada demonstrasi di DPRD. Karena saya menganggap hal tersebut bukan mendemo saya sebagai individu, tapi mendemo kebijakan,” jelasnya.

    Menurutnya, dalam kerja DPRD yang kolektif kolegial, bisa saja ada masukan kebijakan yang tercecer, atau suara yang belum terwakilkan dengan baik. Namun hal tersebut bukan berarti menjadi alasan untuk antipati terhadap organisasi struktural pemerintahan.

    “Walaupun sering tidak berpihak terhadap rakyat, tapi kita harus lihat satu persatu orang-orangnya untuk diajak bergerak bersama. Tidak dalam satu gerakan, tapi outputnya sama,” ujar Encop.

    Adanya otonomi daerah sebenarnya telah memberi ruang untuk seluruh partisipasi masyarakat juga dengan adanya transparansi. (PBN)

  • Embay Harap Usul Dewan Rakyat Papua Diajukan Melalui DPR

    Embay Harap Usul Dewan Rakyat Papua Diajukan Melalui DPR

    Tokoh Masyarakat Banten Embay Mulya Syarief menyatakan, usul penyelesaian konflik melalui pembentukan Dewan Rakyat Papua (DRP) harus diajukan dengan tahapan yang sudah ditentukan.

    “Saya rasa kita punya mekanismenya, silahkan ajukan hal tersebut melalui DPR,” ujar pria yang juga merupakan Ketua Forum Kebangsaan.

    Embay menyatakan, usul tersebut harus dibahas ditingkat pusat. Sedangkan menurutnya, saluran tersebut dapat diperkuat juga melalui legislator (DPD) yang berasal dari Papua.

    “DPR kan yang membuat aturannya. Disana juga ada legislator asal Papua. Selama disetujui, why not,” tegasnya.

    Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Arki memberikan usul adanya pembentukan Dewan Rakyat Papua sebagai salah satu upaya untuk meredam konflik berulang di Papua.

    “Dewan Rakyat Papua ini merupakan perwujudan sila ke 4. Jadi diisi oleh perwakilan dari suku, marga dalam legislatif. Dengan itu, mereka dapat ikut bersama-sama membuat kebijakan untuk daerahnya masing-masing,” jelas Arki saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua.” (PBN)

  • Melalui Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat, FEB Untirta Promosikan Wisata Pancer

    Melalui Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat, FEB Untirta Promosikan Wisata Pancer

    SERANG, BANPOS – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untirta membantu mempromosikan Banten melalui seminar hasil pengabdian masyarakat, dalam rangkaian acara seminar nasional dan rapat kerja tahunan Dekan FEB Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah barat (BKS PTN Barat).

    Dosen FEB Untirta mempromosikan Banten, khususnya kampung wisata Pancer dan juga bakso bandeng sebagai alternative oleh-oleh kekinian Banten. Kegiatan tersebut bertemakan ‘Pemberdayaan Masyarakat Membuat Bakso Bandeng di Kelurahan Unyur, Serang, Banten’.

    “Serang sebagai penghasil bandeng sebanyak 809,74 ton, tetapi sangat disayangkan, belum ada oleh-oleh kekinian berbahan dasar bandeng yang prakatis, enak dan bergizi,” ujar salah satu Dosen FEB, Asih Machfuzhoh, dalam pemaparan pengabdian masyarakat.

    Sehingga, Dosen yang kerap disapa Momo ini, bersama tim dosen lainnya merasa terpanggil untuk membuat bakso bandeng, sebagai oleh-oleh kekinian dari Banten. Pengabdian masyarakat ini, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan krativitas masyarakat yang memberikan nilai tambah ekonomis ikan bandeng.

    “Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang masyarakat, untuk diberikan pemaparan kewirausahaan. Kemudian memberikan pelatihan membuat bakso bandeng,” tuturnya.

    Momo melanjutkan, bakso bandeng diberikan nilai tambah dengan kemasan kekinian, yaitu dalam kemasan cup. Hal ini merupakann salah satu strategi bisnis dan sekaligus mengangkat sumber daya lokal.

    Selain mempromosikan oleh-oleh kekinian, pengabdian masyarakat di Kampung Pancer ini bertujuan untuk memberikan pelatihan guna memberdayakan masyarakat kampung wisata Pancer, untuk mengembangkan desa wisatanya.

    “Materi pelatihan berupa pelatihan sadar wisata dan sapta pesona, komunikasi, hospitality dan pelayanan, pramuwisata, HSE ACS, homestay, dan digital marketing,” jelasnya.

    Kemudian, ia menambahkan, bahwa metode pengabdian dengan program, dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan-pelathan, serta praktek. Hasil dari pengabdian ini, lanjutnya, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat lokal Kampung Wisata Pancer.

    “Pengabdian ini memberikan manfaat untuk pengembangan Kampung Wisata Pancer kedepannya, agar dapat mejadi desa wisata yang mandiri,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Semprot Kepala SMP Penjual LKS, Subadri Sebut Semua Sudah Dipenuhi BOS

    Semprot Kepala SMP Penjual LKS, Subadri Sebut Semua Sudah Dipenuhi BOS

    Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin, didampingi oleh Kasie Sarpras Dindikbud Kota Serang melakukan sidak di SMPN 23 Kota Serang, Sabtu (5/10). Subadri menyemprot Kepala SMPN 23 karena telah melakukan jual beli buku LKS.
    Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin, didampingi oleh Kasie Sarpras Dindikbud Kota Serang melakukan sidak di SMPN 23 Kota Serang, Sabtu (5/10). Subadri menyemprot Kepala SMPN 23 karena telah melakukan jual beli buku LKS.

    SERANG, BANPOS – Menindaklanjuti aduan para wali murid di media sosial, Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuluddin, langsung menyidak sekolah yang diduga melakukan tindakan jual beli buku LKS.

    Berdasarkan pantauan BANPOS di lokasi, yaitu SMPN 23 Kota Serang, kedatangan Subadri disambut baik oleh para murid. Namun berbeda dengan Kepala SMPN 23 Kota Serang, Deni Sopari. Deni terlihat kebingungan atas kedatangan Subadri yang mendadak.

    Tak lama, Subadri pun langsung mengkonfrontasi Deni dengan pertanyaan terkait kebenaran isu LKS yang dijual belikan kepada para murid. Deni Sobari pun mengamininya. Mendengar jawaban tersebut, Subadri langsung menegur dengan intonasi yang tinggi.

    “Kalau ada kendala lebih baik bilang ke Dinas, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Ini Kota Serang loh. Tujuannya boleh saja benar untuk membantu murid, tapi ini tetap melanggar. Bapak tetap menyalahi prosedur,” katanya saat di ruangan Kepsek SMPN 23 Kota Serang.

    Berdasarkan PP No 17 Tahun 2010, sama sekali tidak memperbolehkan adanya pembayaran apapun kepada siswa-siswi, baik oleh pihak guru, komite, maupun Kepala Sekolah sekalipun.

    “Saya tadi ngomong apapun dalih dan niatnya tetap niatan yang salah, karena di Kota Serang sudah menggratiskan wajib belajar 9 tahun,” tegasnya.

    Ia menegaskan, semua anggaran biaya terkait sekolah sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi sekolah untuk memungut biaya apapun kepada murid.

    “Tidak boleh dengan alasan apapun sekolah menarik biaya dari wali murid maupun murid. Itu sudah melanggar aturan,” terangnya.

    Ia mengimbau, kepada pihak sekolah agar tidak mengulangi kesalahannya dengan memungut biaya apapun kepada para wali murid maupun murid.

    Selain itu, Subadri pun berpesan kepada wali murid agar tak segan melaporkan langsung kepada pihaknya, jika dikemudian hari ada sekolah yang memungut biaya dengan dalih apapun, termasuk buku LKS.

    “Disamping sudah ada amanah Undang-undang dan Perda, maka saya mengimbau wali murid agar berkoordinasi dengan pihak sekolah serta Dinas, sehingga kejadian seperti yang kurang bagus ini tidak terjadi di Kota Serang,” tuturnya.

    Sementara itu, awak media mencoba untuk mewawancarai Deni. Namun, ia enggan memberikan keterangan kepada awak media.

    “Sudah cukup sama pak Wakil juga ya, enggak ya tolong ngerti kondisi saya,” katanya sambil berlalu. (DZH)