BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Mahasiswa Papua Merasa Nyaman di Serang

    Mahasiswa Papua Merasa Nyaman di Serang

    Mahasiswa Papua Hanok Simes (memegang mik)

    Mahasiswa Papua yang sedang berkuliah di Serang, Banten, Hanok Simes mengatakan, ia sudah bertemu dengan Presiden Indonesia untuk mengajukan 10 tuntutan untuk kemajuan sumber daya manusia yang berada di Papua. Menurutnya, tuntutan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa nyaman dan aman sesama warga Papua dan warga lainnya dari Sabang sampai Merauke.

    Ia mengatakan, kasus konflik yang terjadi saat ini membuat sesama masyarakat Papua merasa tidak nyaman, “Sebab itu saya memberikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo,” ujar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untirta tersebut dalam diskusi Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua,” Jumat (4/10).

    Hasilnya mereka berhasil bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dan langsung menyampaikan apa yang mereka rencanakan selama ini.

    Menurutnya, respon dari Presiden antusias akan tuntutan-tuntutan yang diajukan, terutama tentang Asrama Nusantara yang dianggap bisa menjadi solusi masalah konflik saat ini.

    Presiden sendiri merencanakan semua tuntutan yang di ajukan akan terealisasikan pada tahun 2020, dengan harapan semua masalah konflik yang terjadi di Papua mereda, dan tidak ada konflik-konflik, sehingga membuat seluruh warga dari merasakan rasa aman dan nyaman.

    “Saya di Banten merasa nyaman, dan orang-orang di Banten juga ramah, yang penting kita dapat membaur,” jelasnya.(MG/PBN)

  • Wartawan Diharap Memegang Kode Etik dalam Memberitakan Konflik Papua

    Wartawan Diharap Memegang Kode Etik dalam Memberitakan Konflik Papua

    Suasana Diskusi Publik PWKS “Jurnalisme Konflik Papua.”

    Wakil Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten Wahyu Arya mengatakan bahwa wartawan harus memegang teguh Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya.

    Dalam kode etik itu sudah ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh jurnalis dalam setiap memberitakan sebuah peristiwa.

    Wahyu pun menyebutkan salah satu pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang sebaiknya dipegang teguh wartawan saat memberitakan konflik Papua.

    “Dalam Pasal 8 disebutkan Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani,” katanya saat menjadi narasumber diskusi Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua,” Jumat (4/10/2019).

    Ia menegaskan, dalam memberitakan apapun, jurnalis juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat.

    “Sebab itu, jangan hanya mencari booming atau traffic saja,” jelasnya.

    Ia memaparkan juga terkait dua genre jurnalisme dalam masalah konflik tersebut. Yang pertama adalah jurnalisme perang yang memberitakan secara detail kondisi perang, dengan tujuan meningkatkan kemarahan dari publik.

    “Namun ada juga jurnalisme damai. Jenis ini lebih memaparkan kepada dampak-dampak akibat konflik, yang diharapkan akan mewujudkan perdamaian,” tandasnya. (PBN)

  • DPRD Banten Harap Media Dahulukan Kepentingan Bangsa

    DPRD Banten Harap Media Dahulukan Kepentingan Bangsa

    Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra Yudi Budi Wibowo (memegang mik)

    SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra Yudi Budi Wibowo mengatakan bahwa kebebasan yang dimiliki pers bukan kebebasan yang tidak terbatas. Kebebasan pers dibatasi oleh kepentingan bangsa. Sehingga ketika ada konflik pers hendaknya jangan memberitakan jumlah korban, bagaimana korban terluka atau meninggal dunia, karena itu hanya akan memperkeruh situasi.

    Ia juga menyarankan kepada pemerintah ketika ada konflik jangan diselesaikan dengan kekerasan tetapi dengan dialog dan mencari akar permasalahan sesungguhnya sehingga penyelesaiannya benar-benar dapat tuntas. Karena itu ia berpendapat militer harus ditarik dari Papua.

    “Harapan saya temen-temen jurnalis menjadi garda terdepan pemberitaan konflik tetapi dibungkus dengan pemberitaan yang sejuk,” kata Yudi saat diskusi mingguan bertema “Jurnalisme Konflik Papua” yang digelar Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Jumat (4/10).

    Yudi mengatakan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun terjadi akulturasi di Papua. Sudah cukup lama masyarakat dari pulau lain hidup bersama masyarakat Papua bahkan ada juga yang sudah beranak pinak dengan warga Papua. Karena itu ia mengaku tidak habis pikir mengapa bisa terjadi konflik di Papua. Ia juga mengaku tidak tahu apakah dalam konflik Papua ini ada konflik ekonomi, politik, atau konflik lainnya.

    “Papua itu seksi. Semuanya ada. Kekayaan alam, kekayaan budaya, geografis. Sampai Belanda pun di KMB (Konferensi Meja Bundar-red) mempertahankan Papua ingin menjadi wilayah mereka,” katanya.

    Terkait pemberitaan adanya warga Banten yang saat ini sedang berada di Papua. Ia berharap, jurnalis dapat mengangkatnya dengan tujuan yang mengedepankan sisi sosial. “Kita memang harus membantu saudara kita yang ada di Papua tersebut untuk dijemput oleh pemerintah, namun upayakan dengan bahasa yang lebih sejuk,” tandasnya. (PBN)

  • Dewan Rakyat Papua Dianggap Solusi Konflik

    Dewan Rakyat Papua Dianggap Solusi Konflik

    Mantan Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua Arki

    SERANG, BANPOS – Dewan Rakyat Papua dirasa menjadi salah satu upaya untuk meredam konflik yang terus menerus terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut.

    Demikian yang dipaparkan oleh Mantan Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Arki, saat menjadi narasumber diskusi publik yang diadakan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua,” Jumat (4/10/2019) di sekretariat PWKS.

    “Dewan Rakyat Papua ini berbeda dengan DPRD yang hanya diisi oleh politikus pemenang pemilu saja. namun di dalamnya juga ada perwakilan dari suku, agama dan lainnya,” ujar Arki.

    Menurutnya, peran jurnalis sangatlah penting dalam rangka meredam konflik yang ada. Ia mengatakan, dalam beberapa kasus, berita dari media massa hanya bersumber dari salah satu pihak saja.

    Sementara aspirasi yang ingin disuarakan masyarakat Papua kerap tidak terekam karena hanya mengandalkan konfirmasi dari pihak keamanan.

    Ketika ada aspirasi warga Papua yang yang tidak bisa disampaikan kepada media massa, warga Papua menyampaikan fakta yang ada melalui media yang bisa dibuat seperti twitter dan media sosial lainnya. Tetapi aparat langsung menyebutnya sebagai hoax.

    “Memang susah membuat berita berimbang di daerah konflik,” katanya.

    Arki menyebut konflik di Papua saat ini merupakan konflik yang paling parah. Sebab daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah terpancing konflik ikut terpancing. Bahkan simbol-simbol negara dan organisasi yang memiliki misi menyelamatkan masyarakat Papua juga ikut dibakar. Ia dapat memastikan protes yang terjadi secara massif di Papua murni untuk memprotes sikap rasis yang terjadi di Surabaya.

    “Juga karena penanganan kasus di Surabaya terlalu lambat,” tuturnya. (PBN)

  • Ketahuan Merokok, Syafrudin Usir Anak Sekolah

    Ketahuan Merokok, Syafrudin Usir Anak Sekolah


    Wali Kota Serang, Syafrudin, mendapati tiga orang pelajar sedang asyik merokok di salah satu warung di Kepandean. Padahal, saat itu masih dalam waktu kegiatan belajar mengajar. Hal itu pun membuat Syafrudin menegur ketiga anak tersebut. Syafrudin memerintahkan mereka untuk mematikan rokok yang mereka hisap.

    “Ini anak-anak coba matiin rokoknya. Hey Dek, sana sekolah, jangan di sini,” tegur Syafrudin, sambil mengusir mereka keluar dari dalam warung yang bersebelahan dengan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang.

    Ketiga pelajar itu pun lantas berhamburan keluar warung, meskipun sambil tertawa-tawa. “Kamu mah masih kecil udah rokok. Masih kecil udah rokok. Udah Buang-buang rokoknya itu buang,” ujar Syafrudin dengan mimik kesal.

    Kepada awak media, Syafrudin mengatakan bahwa dirinya berharap, anak-anak sekolah untuk tidak merokok terlebih dahulu. Imbauan tersebut ditujukan kepada pelajar SMA atau sederajat dan seluruh anak di bawah umur.

    “Saya sebagai Walikota Serang berharap anak anak SMA SMK jangan merokok dulu. Apalagi ini jam belajar,” ucapnya.

    Ia pun meminta kepada kepala DLH, untuk turut mengawasi pelajar yang memanfaatkan warung untuk merokok. Menurutnya, sebagai bagian dari Pemkot Serang, DLH juga memiliki tanggung jawab untuk menegur apabila ada pelajar, yang melanggar aturan.

    “Saya kira pak Kadis juga bisa mengawasi, karena warung ini ada di depan kantor ini. Jadi jangan membiarkan anak anak sekolah merokok di dalam warung dalam waktu belajar. Makanya tadi itu saya usir,” katanya.

    Menurut dia, ketika dirinya masih menjabat sebagai kepala DLH, tidak pernah melihat para pelajar berada di dalam warung itu untuk merokok.

    “Tidak ada waktu jaman saya masih di LH. Karena waktu itu gak ada. Jadi kalau ada mah pasti saya usir,” tuturnya.

    Oleh karena itu, ia pun mengimbau kepada para guru untuk senantiasa mengontrol anak didiknya, sehingga tidak merokok di luar sekolah saat jam belajar.

    “Saya berharap kepada anak anak SMA, SMK sederajat untuk tidak keluar dari kelas dalam waktu belajar. Kemudian apalagi sambil merokok. Ini salah satu pelaggaran. Dan mohon kepada para guru untuk memberikan teguran dan mengawasi anak didik sekolah masing masing,” tandasnya. (DZH)

  • Penderita Gizi Buruk dan Stunting Masih Tinggi


    SERANG , BANPOS – Persoalan Stunting dan gizi buruk di Kabupaten Serang masih mengakar, tidak ada jumlah penurunan yang signifikan. Bahkan, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam perkembangan anak.

    Menurut catatan Dinkes Kabupaten Serang, hingga kini sebanyak 167 Balita di Kabupaten Serang menderita gizi buruk. Ditambah, tercatat kasus stunting tahun 2019 sebanyak 21.500 Balita.

    Kasie Gizi Masyarakat Dinkes Kabupaten Serang, Puji Kuntarso, mengungkapkan bahwa banyaknya penderita gizi buruk maupun stunting disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kurangnya perhatian dari orangtua dikarenakan kasus perceraian, atau pola asuh yang dititipkan.

    “Pola asuh maksudnya, anak diasuh orang lain yang bukan ibu kandungnya dengan alasan bekerja, ataupun cerai. Kemudian, penyebab lainnya dikarenakan orangtua yang tidak mau menyusui anaknya,” ujar Puji saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/9).

    Selain itu, kata dia, kasus gizi buruk ditunjang oleh penyakit lain. Bisa disebabkan oleh down syndrom, penyakit infeksi seperti paru-paru (TBC), cacingan dan lainnya.

    “Faktornya lainnya juga banyak, misal pola makan, keadaan ekonomi, penyakit penyerta. Tetapi yang paling banyak akibat pola asuh,” terangnya.

    Puji menegaskan, dari 167 kasus penderita gizi buruk didominasi oleh perempuan. Menurutnya, pola makan sangat penting diterapkan sejak dini. Kemudian, kondisi lingkungan juga menjadi penyebab. Karena jika anak sudah mengalami sakit karena cacingan dan sebagainya, anak menjadi kehilangan nafsu makan dan terpapar oleh penyakit.

    “Untuk mengantisipasi meningkatnya angka gizi buruk dan stunting, kami telah mengajukan bahwa Kabupaten Serang tahun depan akan lokus stunting dengan menggandeng stakeholder dan lintas sektor, dan akan melaksanakan program Wong Serang Cegah Stunting,” jelasnya.

    Puji menyebutkan bahwa tubuh perlu asupan 5 macam gizi yaitu kayak karbohidrat, protein daging dan kedelai, lemak, vitamin dan mineral. Penting juga memberikan makanan yang cukup untuk anak, dan pemberian makan yang seimbang, serta pola makan yang teratur.

    “Pagi sarapan, kalau bisa sekolah bawa bekel. Urutannya, sarapan, jam 10 makan snack, makan siang, jam 4 makan snack dan makan malam. Jika anak sekolah, kantin sekolah harus baik, jadi mereka di sekolah itu mendapatkan kudapan yang tinggi gizi,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • PKS Bulat Usung Najib Hamas


    SERANG , BANPOS – DPD PKS Kabupaten Serang bulat mendukung Najib Hamas untuk dicalonkan dalam Pilkada 2020 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Serang, Mansur Barmawi.

    Mansur mengatakan, penunjukan Najib sebagai calon Bupati Serang mewakili PKS merupakan hasil seleksi di tataran internal partai. Dalam seleksi tersebut, terdapat 5 kader yang diuji sejak bulan lalu.

    “PKS sudah melakukan proses pemilihan umum Internal. Awalnya terjaring 5 kader, kemudian diseleksi menjadi satu. Ada pak Najib, saya (Mansur), pak Gembong, bu Ai dan KH Syadeli Karim. Yang muncul satu orang, namanya Najib Hamas,” katanya di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Rabu (2/10).

    Mansur mengaku, Najib Hamas memiliki rekam jejak keberhasilan dalam bidang politik. Hal ini menjadi alasan kuat PKS dalam mengusungnya. Selain itu, kedekatan dengan para tokoh agama menjadikan Najib Hamas memiliki keunggulan tersendiri.

    “Kader punya pilihan, pak Najib punya pengalaman di DPRD Kabupaten Serang 2 periode. Kemudian DPRD Provinsi satu periode. Saya kira itu bekal yang cukup untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Serang,” jelasnya.

    Mansur menyadari bahwa pihaknya perlu menggandeng kekuatan dari partai lain untuk memajuka calon ke KPU. Sebab, persyaratan utamanya dari kursi DPRD masih kurang lima kursi.

    Karenanya, ia mengaku sedang melakukan konsolidasi politik untuk pencocokan gagasan antar partai untuk membangun Kabupaten Serang lebih sejahtera.

    “Proses berikutnya kami akan komunikasi dengan partai politik lain untuk membentuk koalisi. Kenapa? Karena PKS tidak bisa maju sendirian. PKS hanya 5 kursi, kurang 5 lagi,” ujarnya.

    Menurut Mansur, PKS tidak akan segan untuk bersikap kontradiktif terhadap petahana. Namun juga tidak menolak apabila dirangkul. Karena yang paling penting bagi pihaknya adalah kesamaan visi.

    “Tergantung komunikasi ke depan. Tiga pasang bisa, karena Pilkada bukan milik partai kan. Yang penting terakomodir harapan kami dan kepentingan yang sama. Yang penting tidak hanya satu pasang, masyarakat harus ada pilihan. Dua pasangan juga sudah ideal,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Ibukota Banten Dinilai Belum Layak Huni


    SERANG , BANPOS – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Banten menilai Ibukota Provinsi Banten yakni kota Serang masih jauh dari predikat layak huni. Sebab, banyak dari aspek penilaian Kota Layak Huni, belum terpenuhi oleh Kota Serang.

    Ketua DPD IAP Banten, Erik Soehono, mengatakan bahwa untuk menjadi Kota Layak Huni, ada 29 aspek yang harus dipenuhi, salah satunya sektor informal.

    “Untuk sektor lainnya seperti keamanan kota, fasilitas kota, pengelolaan air bersih, ekonomi, kelola sampahnya, pendidikan dan yang lainnya. Dan saya kira untuk Kota Serang untuk masuk kota layak huni itu masih dibawah kategori rendah, ” ujarnya kepada awak media, kemarin.

    Namun demikian, lanjut Erik penilaian tersebut belum dilakukan secara resmi dengan pemkot serang. “Ini berdasarkan penilaian IAP. Karena IAP sendiri programnya untuk mendorong kota-kota layak huni. Dan untuk menuju itu sangat perlu kesinergisan antara masyarakat dan pemerintahnya,” ucapnya.

    “Kalau mengambil contohnya itu Kota Solo mereka mampu bersinergis antara masyarakat dan pemerintahnya untuk mendukung pembangunan kota,” lanjutnya.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengaku bahwa penilaian IAP Banten merupakan hal yang sah saja dilontarkan. “Manusiawi untuk pandangan para penilai mengenai Kota Serang yang tidak layak huni,” katanya di ruang kerja, Rabu (2/9).

    Namun menurutnya, terhitung sejak pelantikan Pemkot Serang dengan kepemimpinan Aje Kendor, untuk meningkatkan Kota Serang yang layak huni sudah melakukan berbagai upaya pembangunan melalui master plan bekerjasama dengan UI.

    “Kami sudah membuat master plan pembangunan yang mengkajinya UI. Kajian itu untuk patokan bagaimana nanti penataan ruang di Kota Serang seperti apa. Contohnya kecamatannya mau dijadikan apa, dimana perumahan, dimana perniagaannya, dimana zonasi-zonasi yang lainnya,” jelas Subadri.

    Disamping itu juga, Subadri mengatakan bahwa Pemkot Serang masih menunggu revisi RTRW untuk menjalankan master plan penataan Kota Serang yang telah disusun.

    “Kami sedang merancang RTRW yang baru, sedang kami usulkan ke ATR untuk segera diupayakan. Setelah disahkan itu bisa menjawab,” tuturnya.

    Tidak hanya itu, lanjut Subadri, disahkannya RTRW Kota Serang nanti, juga dapat mengundang para investor untuk masuk ke Kota Serang.

    “Saya sadar Kota Serang masih kurang investor. Investor tidak melakukan investasu karena terbentur RTRW. Di Kecamatan Kasemen contohnya, ingin dibuat industri masih bermasalah dengan RTRW, kecamatan lain juga begitu,” jelasnya.

    “InsyaAllah lah, kalau RTRW selesai semua bisa terjawab. Menurut undang-undang juga kan RTRW perlima tahun boleh direvisi tergantung situasi dan kondisi. Karena untuk perubahan itu tidak seperti membalikan telapak tangan, jadi banyak tahapan yang dilalui,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • 10 Puskesmas Buka Layanan 24 Jam, Warga Miskin Bebas Biaya Persalinan

    Wali Kota Serang, Syafrudin, secara simbolis memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat di Puskesmas Kasemen, Rabu (2/9). KIS merupakan program pemerintah di bidang kesehatan, sebagai jaminan masyarakat kurang mampu untuk dapat pelayanan kesehatan secara gratis. (Diebaj/Banten Pos)
    Wali Kota Serang, Syafrudin, secara simbolis memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat di Puskesmas Kasemen, Rabu (2/9). KIS merupakan program pemerintah di bidang kesehatan, sebagai jaminan masyarakat kurang mampu untuk dapat pelayanan kesehatan secara gratis. (Diebaj/Banten Pos)

    SERANG , BANPOS – Sebanyak 10 Puskesmas yang ada di Kota Serang dideklarasikan untuk siap melayani persalinan melahirkan, selama 24 jam non stop. Pelayanan ini sebagai langkah Pemkot Serang dalam mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

    Deklarasi Pelayanan Persalinan 24 jam ini dilakukan di Puskesmas Kasemen, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Rabu (2/10).

    Dalam acara tersebut juga digelar launching Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta penandatangan MoU antara Dinkes dan Disdukcapil Kota Serang.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pada acara tersebut, pihaknya mendeklarasikan 10 Puskesmas untuk siap melayani persalinan 24 jam. Diantaranya yaitu Puskesmas Cipocok Jaya, Ciracas, Unyur, Taktakan, Pancur, Rau, Sawah Luhur, Kalodran, Banten Girang, dan Banjar Agung.

    “Jadi persalinan di 10 puskesmas ini sekarang sudah buka 24 jam. Kalau nanti petugasnya masih tidur, dibangunkan saja,” ujarnya kepada awak media.

    Pelayanan tersebut juga akan diberikan secara gratis kepada masyarakat penerima KIS. Penerima program KIS tersebut merupakan warga yang dianggap kurang mampu dalam membayar biaya persalinan.

    “Kami sudah siapkan untuk 42 ribu masyarakat yang tidak mampu. Sampai saat ini, totalnya sudah sekitar 95 persen warga tidak mampu sudah tercover kesehatannya,” kata Syafrudin.

    Sementara bagi masyarakat yang tidak mampu serta tidak memiliki KIS, juga akan diberikan pelayanan persalinan secara gratis. Warga cukup mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat.

    “Syaratnya cukup ada keterangan dari RT/RW dan diketahui oleh Lurah atau membawa SKTM, jadi cukup mudah,” terangnya.

    Dijelaskan oleh Syafrudin, penandatangan MoU antara Dinkes dengan Disdukcapil untuk pemberian Akta Kelahiran secara gratis, kepada masyarakat yang melakukan persalinan. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat bantuan yang diberikan Pemkot Serang.

    “Jadi semuanya serba gratis, mulai dari persalinan, hingga pembuatan Akta Kelahiran, dan untuk pembuatan aktanya juga akan lebih cepat, karena yang biasanya lama itu dipemberian nama kepada anaknya saja,” tuturnya.

    Di tempat yang sama, kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa fasilitas untuk menunjang pelayanan persalinan sudah cukup lengkap di setiap Puskesmas. Hal itu yang menjadi pertimbangan untuk segera mendeklarasikan pelayanan persalinan 24 jam.

    “Sesuai visi dan misi Walikota Serang, Syafrudin dan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, untuk mempercepat pembangunan baik infrastruktur maupun di bidang kesehatan,” katanya.

    Ia menjelaskan, salah satu tujuan mendeklarasikan pelayanan persalinan 24 jam tersebut adalah untuk mengurangi AKI dan AKB. Selain itu juga untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit menular maupun tidak.

    “Kita mencoba terus berupaya agar jumlah AKI dan AKB di Kota Serang tiap tahunnya selalu menurun, hal itu menunjukan bahwa pembangunan di Kota Serang semakin membaik,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Gebyar Milad PGPAUD Untirta ke 9 Berlangsung Meriah

    SERANG, BANPOS – Gebyar perayaan hari jadi jurusan mahasiswa Pendidikan Guru dan Anak Usia Dini (PGPAUD) Untirta ke 9 dilaksanakan dengan meriah. Dalam rangkaian acara yang dimulai pada hari Selasa (1/10) ini, diwarnai dengan perlombaan anak usia dini dan siswa SMA sederajat se Provinsi Banten. Hari kedua, Rabu (2/10) dilaksanakan perlombaan tingkat nasional, di mana pesertanya adalah mahasiswa PGPAUD se Indonesia.

    Wakil Dekan 3 Fakultas Kegiruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untirta, Dodi Firmansyah, membuka gebyar ‘PGPAUD FAIR 2’ di halaman Kampus FKIP, Ciwaru, Kota Serang. Diungkapkan oleh Dodi, dirinya sangat mensupport kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa PGPAUD, yang kedua kalinya.

    “Kami mensupport dengan diadakannya kegiatan gebyar Milad PGPAUD, dapat menggaet mahasiswa PGPAUD nasional,” ungkapnya.

    Tahun sebelumnya, pelaksanaan gebyar PGPAUD Fair 1 telah melaksanakan perlombaan tingkat nasional, namun berbasis online. Selain itu, dalam helatan tersebut, mahasiswa PGPAUD Untirta ini juga menggelar pameran atau bazar. Diantaranya fashion dan makanan, diisi oleh sponsor dan tentunya produk dari mahasiswa PGPAUD Untirta.

    “Kegiatannya sangat bagus, ditambah adanya bazar ini harus ditingkatkan lagi kreativitas mahasiswa PGPAUD nya. Jangan sampai menjual produk orang, tetapi produk mahasiswanya sendiri tidak ada,” tuturnya.

    Diungkapkan pula bahwa pelaksanaan PGPAUD Fair 2 ini lebih baik dari sebelumnya. Semoga, kata Dodi, ke depannya dapat jauh lebih baik lagi.

    “Alhamdulillah saat ini diadakan perlombaan secara langsung, dan mereka (peserta) langsung datang ke sini, ada 7 universitas yang datang ke Untirta,” ujar Ketua Himpunan (Kahim) mahasiswa PGPAUD Untirta, Ela Nurani.

    Milad PGPAUD yang ke 9 ini sebetulnya jatuh pada tanggal 7 Juli. Namun, kata Ela, biasanya dilaksanakan perayaan pada bulan Oktober. “Tahun ini tepat pada tanggal 1-2 Oktober,” terangnya.

    Kegiatan yang bertajuk ‘Totalitas berkreasi mewujudkan ekspresi’ ini bertujuan untuk menebar kembali eksistensi PGPAUD Untirta dalam kancah nasional. Sebab, PGPAUD Untirta jika dibandingkan dengan Universitas Negeri lainnya, belum sejajar.

    “Misalnya kami bandingkan dengan kampus besar lainnya seperti UI, Untirta masih di bawah eksistensinya. Kami ingin membawa eksistensi PGPAUD Untirta di tingkat nasional,” terang Ela.

    Ela bersyukur, tahun ini pihaknya sudah bisa mencapai hal tersebut. Ia berharap, dengan terlaksananya kegiatan PGPAUD Fair 2, dapat memberikan wadah kepada mahasiswa PGPAUD baik Untirta, maupun nasional untuk menyalurkan minat dan bakatnya.

    “Perlombaan ini perlu diketahui, merebutkan piala nasional. Semua peserta lomba membawakan performa yang sangat bagus semuanya,” katanya.

    Di tempat yang sama, Wakil Kahim PGPAUD Untirta, Nurul Muriyanti, menuturkan bahwa pada kegiatan kali ini, harapannya dapat lebih dimaksimalkan kembali kreasi PGPAUD.

    “Harapannya, untuk tahun depan, PGPAUD lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Kalau sekarang sudah go nasional, semoga selanjutnya, peserta yang mengikuti kegiatan lebih banyak lagi,” jelasnya.

    Meskipun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini pesertanya lumayan banyak. Khusunya peserta dari tingkat nasional, baik TK maupun SLTA yang turut dalam kegiatan.

    “Untuk tahun ini, alhamdulillah kekurangan-kekurangan tahun lalu bisa ditutupi dengan kegiatan tahun sekarang. Untuk tahun selanjutnya, semoga bisa memberikan kesan yang bermakna dan lebih menunjukkan eksistensinya bahwa inilah PGPAUD,” tandasnya. (MUF/AZM)