BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Temukan Tindak Pidana Pemilu, Warga Diminta Aktif Melapor

    Temukan Tindak Pidana Pemilu, Warga Diminta Aktif Melapor

    CILEGON, BANPOS – Korps Adhyaksa meminta kepada masyarakat agar proaktif melaporkan jika terdapat tindak pidana selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

    Hal itu disampaikan, Kasubsi Ideologi Politik Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Deisi Magdalena usai menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pemilu serentak 2024 yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Kota Cilegon di Aula Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Senin (7/8).

    “Sebagai aparat penegak hukum dalam hal tindak pidana Pemilu, kami meminta peran aktifnya masyarakat untuk melaporkan ke Kejari, kebetulan kami juga sudah membuka posko virtual pemilu. Jadi kita menampung segala sesuatu laporan-laporan pengaduan bisa disampaikan melalui virtual atau langsung datang ke Kejari,” tuturnya.

    Diakuinya, hingga saat ini masih belum adanya laporan dari masyarakat yang masuk terkait tindak pidana Pemilu, karena memang Pemilu dilakukan tahun depan.

    “Laporan tindak pidana terkait Pemilu belum ada, makanya nanti jika ada yang disinyalir atau diduga yang melanggar bisa laporkan ke kami,” katanya.

    Ia berharap, pesta demokrasi yang diselenggarakan tahun depan dapat berjalan dengan damai, aman dan tertib.

    Adapun jika nanti terdapat laporan pihaknya juga bakal kolaborasi dengan Gakkumdu atau penegakan hukum terpadu antara Bawaslu dengan kepolisian.

    “Makanya masyarakat harus hindari seperti money politik karena itu termasuk pelanggaran yang paling rawan. Jadi pelu hati-hati terkait pemberian uang atau materi karena itu tindak pidana,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Edukasi Konservasi Lingkungan, KPPC dengan Tahura Banten Gelar Saba Leuweung 2023

    Edukasi Konservasi Lingkungan, KPPC dengan Tahura Banten Gelar Saba Leuweung 2023

    PANDEGLANG, BANPOS – Komunitas Peduli Pariwisata Carita (KPPC) bekerjasama dengan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Banten, Perum Perhutani, Satuan Muspika, Kepala Desa (Kades) menggelar Saba Leuweung tahun 2023.

    Kegiatan Saba Leuweung tahun 2023 yang memiliki tujuan edukasi konservasi lingkungan ini digelar secara sederhana dengan melakukan syukuran dan makan bersama antara KPPC yang bekerjasama dengan Tahura Banten, Perum Perhutani, Satuan Muspika, Kades serta melibatkan masyarakat setempat, Senin (7/8).

    Ketua KPPC, E. A. Supriadi Franky mengatakan, kegiatan saba leuweung pertama kali digelar pada tahun 2019 dengan berbagai rangkaian acara, mulai dari trip ke Curug Gendang, Curug Putri dan pengelolaan tentang hutan. Selain itu, penanaman pohon yang dilakukan peserta untuk ditanam di lingkungan masing-masing.

    Namun karena pandemi Covid-19, kegiatan ini harus ditunda selama 3 tahun dan baru pada tahun ini dapat diselenggarakan kembali dengan konsep sederhana.

    “Melakukan syukuran di hutan, rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang berlimpah,” kata Franky.

    Menurutnya, kegiatan serupa akan diagendakan secara lebih luas di tahun depan dengan konsep tasyakuran alam yang melibatkan masyarakat lebih luas. Kegiatan yang dalam bahasa sunda memiliki arti ulin ka leuweung ini akan dikonsep dengan masyarakat melakukan cocok tanam serentak. Selain itu direncanakan untuk edukasi kepada masyarakat.

    “Dimana nantinya ada lahan Tahura, masyarakat bercocok tanam rencana di empat desa, Cinoyong, Kawoyang, Sukanegara, Sukarame itu akan kumpul dan memberikan hasil buah-buahannya kepada Tahura Banten,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Balai Tahura Banten, Hudori menargetkan, kegiatan serupa di tahun mendatang akan digelar dengan lebih meriah dengan konsep tasyakuran alam. Pihaknya juga akan merencanakan dengan matang agar kegiatan ini dapat lebih menjangkau masyarakat sekitar dan edukasi dapat lebih masif dilakukan.

    “Sebetulnya ini bukan hal yang baru, dulu pernah diinisiasi tapi memang sekarang mungkin kedepan pengennya tuh lebih wah dan dihadiri oleh Gubernur biar nanti gaungnya itu kawasan kehutanan memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Nah salah satu bentuk rasa terima kasih masyarakat itu dimanifestasikan ke kegiatan itu, kalau bahasa simpelnya tasyakuran alam,” jelasnya.

    Menurutnya, kegiatan saba leuweung ini tujuannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang destinasi wisata alam.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan ke publik tentang destinasi wisata alam secara langsung agar mengetahui dan mengenal indahnya alam Carita dan menyadari tentang manfaat hutan bagi kehidupan manusia,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Masyarakat Minta Usut Tuntas Kecelakaan Kerja di PT KJL

    Masyarakat Minta Usut Tuntas Kecelakaan Kerja di PT KJL

    CILEGON, BANPOS – Misteri meninggalnya karyawan PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) masih menjadi misteri. Pasalnya hingga saat ini instansi terkait dan pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi tentang meninggalnya Eranto.

    Hal ini mendapatkan sorotan dari kalangan masyarakat Kota Cilegon.

    Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Arifin Solehudin turut prihatin atas meninggal salah satu pekerjaan di PT KJL itu. Pihaknya juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut.

    “Pertama, kami ucapkan turut berduka cita atas meninggal kang Eranto, semoga amal ibadah beliau diterima disisi Tuhan yang Maha Esa,” kata Arifin kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp, Senin (7/8).

    “Kedua, kami mendorong Polres Kota Cilegon agar benar-benar menindaklanjuti laporan keluarga almarhum Eranto, dikhawatirkan memang ini bukan hanya sekedar kecelakaan biasa, apalagi di bagian tubuh almarhum ada luka lebam. Kemudian jika benar kejanggalan itu ada, maka siapapun harus diproses secara hukum,” tegasnya.

    Selain itu, ditegaskan Arifin pihak perusahaan dan dinas terkait harus transparan dalam menyelesaikan persoalan kecelakaan kerja tersebut apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang.

    “Dinas ketenagakerjaan dan juga PT Krakatau Jasa Logistik harus ikut serta menindaklanjuti kecelakaan ini, karena ini sudah menjadi tanggung jawabnya, juga perlu dilakukan evaluasi agar kedepan jangan sampai terjadi lagi kecelakaan dalam kerja,” tuturnya.

    Terpisah, Ketua Cabang GMNI Cilegon, Ihwan Muslim menyatakan secara tegas GMNI meminta stakeholder seperti Disnaker dan Polres Cilegon menindaklanjuti laporan yang diajukan dari keluarga korban. Dan meminta perusahaan agar segera menjawab dugaan penganiayaan tersebut secara jujur agar pihak keluarga tidak merasa lebih sedih atas musibah yang terjadi. Apalagi kata dia keluarga melihat adanya luka lebam dan yang lainnya ada di tubuh korban.

    “Karena jika sampai kejadian tersebut menjadi bias dan tidak ada penyelesaian yang tegas maka dikhawatirkan kedepan akan ada kejadian serupa yang bisa membuat stigma buruk terhadap lingkungan pekerjaan di Kota Cilegon apalagi ini kejadiannya di anak perusahaan cucu BUMN,” tegasnya.

    Ihwan berharap pihak keluarga diberi kesabaran menghadapi musibah ini. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan bersilaturahmi kepada pihak keluarga korban untuk memberikan bantuan advokasi agar kasus ini segera terang-benderang.

    “GMNI berharap agar keluarga korban dapat bersabar atas musibah yang terjadi dan GMNI akan mencoba silaturahmi ke keluarga korban dan membantu advokasi jika sampai tidak ada jawaban berkelanjutan yang diharapkan keluarga korban,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, seorang karyawan cucu perusahaan Krakatau Steel (KS) yakni PT Krakatau Jasa Logistik (KJL), Eranto, tewas pada Jumat (4/8). Eranto diklaim tewas karena kecelakaan kerja, namun pihak keluarga menilai terdapat kejanggalan atas tewasnya Eranto.

    Kejanggalan yang dimaksud yakni diduga terdapat sejumlah luka lebam dan luka lainnya pada tubuh Eranto. Selain itu, Eranto pun diketahui sempat mengalami pertengkaran dengan rekan kerjanya beberapa waktu yang lalu.

    Atas dugaan tersebut, pihak keluarga telah melakukan otopsi atas jenazah Eranto, di RSUD Cilegon. Sementara itu, pihak keluarga pun melaporkan dugaan kekerasan itu ke pihak Kepolisian.
    Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, BANPOS masih berupaya mengkonfirmasi pihak perusahaan.(LUK/PBN)

  • 179 Bacaleg Pandeglang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

    179 Bacaleg Pandeglang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

    PANDEGLANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa dari sebanyak 750 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Pandeglang, sebanyak 179 Bacaleg dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

    Ketua Divisi Teknik Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang, Restu Sugrining Umam mengatakan, dari 179 Bacaleg tersebut dinyatakan TMS setelah tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.

    “179 Bacaleg yang dinyatakan TMS tersebut berasal dari 11 Partai Politik ( Parpol) peserta Pemilu tahun 2024 mendatang,” kata Restu kepada wartawan, Senin (7/8).

    Sebelumnya, Bacaleg yang dinyatakan TMS tersebut diberikan masa perbaikan dokumen administrasi oleh KPU Pandeglang.

    “Sebelumnya Bacaleg yang TMS diberikan masa perbaikan dokumen administrasi oleh KPU Pandeglang sejak tanggal 9 hingga 16 Juli 2023. Rata-rata Bacaleg yang TMS tidak melengkapi dokumen administrasi seperti dokumen kesehatan dan lain-lain,” terangnya.

    “Saat ini Bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Pandeglang sebanyak 571 orang,” sambungnya.

    Restu menambahkan, pada tahapan selanjutnya adalah masa pencernaan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dimulai sejak tanggal 6 hingga 11 Agusutus 2023.

    “Pada tahapan tersebut, Parpol dapat melakukan perbaikan dokumen baik pergantian Bacaleg, Daerah Pemilihan (Dapil) ataupun sekedar perbaikan nomor urut,” ujarnya.

    Restu mengungkapkan, dalam proses pencernaan DCS tersebut nantinya tidak memungkinkan jika Bacaleg yang sebelumnya dinyatakan TMS menjadi Memenuhi Syarat (MS).

    “Begitu juga sebaliknya, yang sebelumnya dinyatakan MS bisa menjadi TMS, ” ungkapnya.(dhe/PBN)

  • Mewakili Caleg Muda Kota Serang, Fauzan Dardiri Ikut Pelatihan Jurkam Tingkat Nasional PDIP

    Mewakili Caleg Muda Kota Serang, Fauzan Dardiri Ikut Pelatihan Jurkam Tingkat Nasional PDIP

    SERANG, BANPOS – Calon legislatif asal Kota Serang, Fauzan Dardiri terpilih sebagai perwakilan dari kalangan muda yang ditunjuk oleh DPD PDI Perjuangan untuk mengikuti pelatihan Juru Kampanye Partai Tingkat Nasional Pemilu 2024.

    Pelatihan tersebut dilaksanakan di Sekolah Partai, DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada 5-6 Agustus 2023.

    Fauzan Dardiri berangkat mengikuti Pelatihan Jurkam Partai Tingkat Nasional melalui Surat Tugas DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Banten pada 1 Agustus 2023.

    Pelatihan Jurkam Tingkat Nasional dibuka Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Kepala Badiklat PDIP Daryatmo Mardiyanto, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Darmadi Durianto dan I Wayan Sudiarta.

    “Saya ditunjuk untuk mengikuti Pelatihan Jurkamnas Muda PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024,” ujar Fauzan Dardiri.

    Caleg Dapil 5 Cipocokjaya itu mengaku merasa senang, saat dirinya ditunjuk mewakili kader muda PDI Perjuangan Provinsi Banten.

    Menurutnya, penunjukannya dalam kegiatan tersebut merupakan penghargaan luar biasa yang diberikan oleh PDI Perjuangan kepadanya.

    Terlebih lagi, menurut penuturannya, Fauzan merupakan satu-satunya kader dari Kota Serang yang diutus oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten untuk mengikuti pelatihan Jurkam Tingkat Nasional itu.

    Selain itu, ia juga menilai jika partai berlambang banteng itu merupakan partai yang terbuka terhadap generasi muda.

    “Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan partai yang terbuka terhadap generasi muda, ini penghargaan luar biasa,”

    “Kalau dari Kota Serang, hanya satu perwakilan yang diutus untuk mengikuti pelatihan Jurkam Muda PDI Perjuangan,” tambah Fauzan.

    Disinggung perihal tindak lanjut dari pelatihan tersebut, Fauzan mengatakan dirinya akan mengikuti arahan struktur partai yakni, Menang Hattrick Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam sambutannya mengajak peserta pelatihan Jurkam Tingkat Nasional agar terampil dan terus mengasah komunikasi politik untuk merebut hati rakyat. Dia mengimbau jurkam muda agar tak menjadi jurkam kaleng-kaleng.

    “Anda di sini dilatih bukan untuk menjadi jurkam kaleng-kaleng, tetapi jurkam yang punya karakter,” katanya.

    Selain itu, Hasto pun menjelaskan, menjadi jurkam bukan hanya sekedar memiliki keterampilan untuk berbicara, melainkan harus ada kesatu paduan antara pikiran dan hati.

    “Jadi ide-idenya harus segar, radikal, mengubah, itu seperti Sukarno ketika kita masih mengalami penjajahan, idenya radikal,” ujar Hasto.

    Sementara itu Kepala Badiklat DPP PDI Perjuangan, Daryatmo Mardiyanto menjelaskan pelaksanaan pelatihan jurkam itu dilaksanakan dalam rangka persiapan menghadapi perhelatan Pemilu 2024.

    “Sesuai penugasan untuk menghadapi Pemilu yang tinggal 6-7 bulan, pelatihan ini untuk mengajarkan dan mengasah keterampilan komunikasi politik ke masyarakat dan mengembangkan inovasi memasuki masa kampanye mencapai kemenangan pada Pemilu 2024,” terangnya.

    Di samping harus mampu berkampanye dengan pola konvensional, dirinya juga menekankan kepada seluruh kader untuk mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk kegiatan ataupun aktivitas kampanye pada Pemilu 2024 nanti.

    Selain itu, digelarnya pelatihan itu dibuat oleh PDI Perjuangan untuk membangun komitmen dan keseriusan partai dalam menghadapi pemilu 2024. Dan pelatihan ini juga merupakan mata rantai kerja partai dalam mewujudkan cita-cita bersama.(MG-01/PBN)

  • Lima Dewan Loncat Partai Di-PAW

    Lima Dewan Loncat Partai Di-PAW

    SERANG, BANPOS – Mendagri Tito Karnavian telah mengirimkan surat terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang loncat ke partai lain, pada Pemilu 2024 mendatang.

    Mendagri Tito melalui Dirjen Otda Akmal Malik pada tanggal 2 Agustus kemarin berkirim surat ke para gubernur, pimpinan DPRD Provinsi, Bupati/walikota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

    Dalam surat tersebut, Tito melalui Akmal Malik menegaskan kembali pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik berbeda.

    “Menyusul surat Mendagri Nomor 100.21. 1.4/4367/OTDA tanggal 16 Juni 2023 hal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir untuk mengikuti Pemilu tahun 2024,” demikian kutipan surat yang ditandatangani Akmal atas nama Mendagri.

    Sedikitnya ada lima poin hal penting dalam surat tersebut, salah satunya adalah PAW Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku.

    Kepala Biro Pemerintahan Banten, Gunawan R dihubungi melalui pesan tertulis, Senin (7/8) mengaku, dari delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, hanya Kota Cilegon yang menyampaikan adanya usulan PAW bagi legislatif yang pindah partai.

    “Baru Kota Cilegon saja,. Ada empat partai mengusulkan PAW Anggota DPRD Cilegon,” kata Gunawan.
    Kelima partai tersebut lanjut Gunawan yakni, Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan Berkarya.

    “Kalau dari yang kabupaten/kota lainnya, termasuk provinsi kita masih menunggu informasi resmi lainnya,” ujarnya.(RUS/PBN)

  • Helldy dan Sanuji Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih Bagi Warga Cilegon

    Helldy dan Sanuji Bagikan Ribuan Bendera Merah Putih Bagi Warga Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan Pencanangan Gerakan Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih di halaman Kantor Walikota Cilegon, Senin (7/8).

    Helldy menyampaikan, pembagian bendera ini merupakan gerakan nasional yang diinisiasi pemerintah pusat.

    “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera ini adalah program pemerintah pusat dalam menyambut semarak kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Ini sebagai upaya meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air,” katanya.

    Helldy juga mengimbau kepada camat dan lurah untuk mensosialisasikan pemasangan bendera di setiap rumah penduduk mulai 1-31 Agustus.

    “Saya berharap masyarakat dapat bersinergi dalam mempertahankan situasi yang kondusif bagi Indonesia. Ini juga harus menjadi momentum kita untuk terus bersyukur dan meningkatkan kecintaan kita kepada Indonesia yang sudah merdeka selama 78 tahun,” paparnya.

    Di tempat yang sama, Plt Badan Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati menjelaskan, pada gerakan pembagian 10 juta bendera tersebut, Kota Cilegon baru mendapatkan 1.000 lembar bendera.

    “Informasinya nanti akan ada lagi dari pusat. Tapi sementara kami langsung didistribusikan ke masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan,” katanya.

    Lantaran jumlah bendera yang dibagikan terbatas, Sri mengharapkan masyarakat Kota Cilegon untuk tetap memasang bendera secara swadaya di rumah masing-masing.

    “Saya menginginkan masyarakat Kota Cilegon tidak ada lagi alasan untuk tidak memasang bendera pada bulan kemerdekaan ini. Dengan memasang bendera merah putih di rumah diharapkan menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia,” sambungnya.

    Sementara itu, Camat Ciwandan Agus Ariyadi menyambut baik Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera ini. Pihaknya pun akan langsung membagikan bendera yang diterima dari pemerintah pusat tersebut.

    “Kami juga akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka memasang bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-78,” tuturnya.

    Selain didistribusikan kepada para camat, usai apel Walikota Cilegon Helldy Agustian didampingi para pejabat Pemkot Cilegon lainnya seperti Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Sekda Maman Mauludin, para Asda, kepala OPD, membagikan bendera merah putih kepada warga yang melintas di depan Kantor Walikota Cilegon.(LUK/PBN)

  • Polres Pandeglang Musnahkan Ratusan Knalpot Brong

    Polres Pandeglang Musnahkan Ratusan Knalpot Brong

    PANDEGLANG, BANPOS – Satlantas Polres Pandeglang musnahkan ratusan knalpot brong dari kendaraan roda dua dan roda empat hasil penindakan dan penyitaan yang dilakukan selama satu bulan, di halaman Mapolres Pandeglang, Senin (7/8).

    Kapolres Pandeglang, AKBP Belny Warlansyah mengatakan, pihaknya akan melakukan penindakan dan penyitaan terhadap pengendara yang menggunakan knalpot yang tidak standar pabrik.

    “Selain melanggar Undang-undang, ini juga hasil dari kegiatan Satlantas Polres Pandeglang dan permintaan dari masyarakat untuk menertibkan knalpot brong yang mengganggu aktivitas warga,” kata Belny.

    “Atas dasar itu, kami telah melakukan penindakan dan penyitaan terhadap 149 knalpot brong dari roda dua, dan satu knalpot brong dari roda empat yang baru saja telah kita musnahkan dengan cara memotong menggunakan gerinda supaya tidak dapat digunakan lagi,” sambungnya.

    Oleh karena itu, pihaknya berharap agar kedepan tidak ada lagi warga yang menggunakan knalpot yang tidak standar pabrik atau knalpot brong.

    “Dengan ini kita berharap, tidak ada lagi warga yang menggunakan knalpot brong. Karena itu sangat mengganggu masyarakat, dan juga melanggar aturan lalu lintas,” ungkapnya.

    Kasatlantas Polres Pandeglang, AKP Robby Rachman menambahkan, knalpot brong yang disita tersebut didapatkan dari kegiatan yang dilakukan selama satu bulan.

    “150 knalpot brong yang disita ini, hasil dari penindakan hunting selama satu bulan kegiatan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pandeglang. Dan untuk masyarakat atau pengendara yang terkena penindakan, kita imbau agar membawa knalpot bawaannya untuk dipasang kembali dan kita serahkan kendaraannya. Namun, kita lakukan penindakan berupa tilang,” katanya.

    Dijelaskannya, pemakaian knalpot brong pada kendaraan tersebut telah melanggar Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 25 ayat 1 tentang kelayakan kendaraan yang salah satunya knalpot.

    “Terus didukung juga, dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup No P 56 2019 tentang knalpot bising. Yang dimana knalpot bising itu untuk CC 175 kebawah, dengan maksimal kebisingannya 80 desibel dan CC 175 ke atas maksimal 183 desibel,” terangnya.

    Di tempat yang sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja Satlantas Polres Pandeglang yang telah melakukan penertiban knalpot brong.

    “Kami berterima kasih kepada jajaran Polres Pandeglang, dengan adanya penindakan dan penyitaan knalpot brong. Ini sangat mengganggu masyarakat, dan kegiatan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pandeglang ini juga sangat mengedukasi masyarakat terkait peraturan Lalu Lintas,” katanya.

    Menurutnya, untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mengembangkan bakat atau kemampuannya dalam bermotor, pihaknya akan membuka kembali stadion badak sebagai tempat road race dan sprint.

    “Untuk kegiatan balap liar ini, kita akan tertibkan dan kita tempatkan di Stadion Badak yang sebelumnya selama pandemi covid-19 ditutup, ” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Didukung Merck Family Foundation, PATTIRO Banten dan KKM 28 Untirta Kolaborasi Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Pasirpeteuy

    Didukung Merck Family Foundation, PATTIRO Banten dan KKM 28 Untirta Kolaborasi Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Pasirpeteuy

    PANDEGLANG, BANPOS – Kelompok 28 Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tematik gelombang dua Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) bekerjasama dengan Pattiro Banten yang didukung oleh Merck Family Foundation (MFF)) melakukan kolaborasi untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak khususnya soal stunting dan angka kematian ibu serta angka kematian bayi di Desa Pasirpeteuy, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, dengan membangun sarana sanitasi komunal.

    Pertemuan sekaligus sosialisasi pembentukan kelompok peduli kesehatan ibu dan anak diadakan oleh Pattiro Banten di Masjid Nurul Iman, Kampus Kalapasan, pada Senin (7/8) siang untuk menindaklanjuti pembangunan sarana MCK di Desa Pasirpeuteuy.

    Desa Pasir Peuteuy terdiri dari tiga kampung, yakni Kampung Pasir Peuteuy, Kampung Sabrang, dan Kampung Kalapasan. Oleh karena itu, mahasiswa KKM dan Pattiro Banten saat ini berfokus pada pembangunan sarana MCK di Kampung Kalapasan.

    Melalui program Katalis atau Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak bagi Masyarakat Miskin di Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Banten, diharapkan masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan dapat lebih sadar akan sanitasi dan air bersih serta menciptakan lingkungan yang sehat dan bermanfaat.

    “Kurang lebihnya tercatat sekitar 9 anak lah yang mengalami stunting di Desa Pasir Peuteuy ini. Kemudian kan sumber sanitasi yang cukup sulit ya di Kampung Kalapasan ini, karena dia kan adanya di dataran tinggi gunung gitu,” tutur Kepala Desa Pasir Peuteuy, Sunarsa.

    Sunarsa mengungkapkan kegembiraannya atas program mahasiswa KKM dengan Pattiro Banten yang akan membantu perbaikan sanitasi di Kampung Kalapasan.

    Dalam acara tersebut, Program Manager Pattiro Banten, Amin, mengungkapkan bahwa pembangunan MCK akan direncanakan bersama warga, sementara RAB dan mekanisme akan disiapkan oleh Pattiro Banten. Pattiro Banten juga akan mengawasi proses pembangunan.

    “Kami rasa tentunya kegiatan pembangunan ini akan menghidupkan kembali gotong royong di desa ini. Karena pada dasarnya ini ‘dari kita untuk kita’. Bahkan Pattiro Banten akan mensupport sesuai dengan budget yang sudah disiapkan,” ujar Amin.

    Kader Posyandu, Yana, menyampaikan bahwa warga Desa Pasir Peuteuy masih memerlukan pemahaman lebih lanjut tentang identifikasi stunting.

    “Kami inginnya sih nanti mahasiswa mengadakan sosialisasi stunting gitu, supaya kami bisa lebih paham lagi soal ciri-ciri apakah si anak ini stunting atau ngga,” tambahnya.

    Ketua Kelompok Mahasiswa KKM 28, Muhammad Sopyan, menjelaskan bahwa meskipun sosialisasi stunting telah dilakukan, masih perlu melibatkan seluruh kampung.

    “Kami akan terus menggandeng warga disini, dan tentunya disupport oleh Pattiro Banten juga, khususnya dalam pembangunan sanitasi ini,” ujar Sopyan.

    Dalam kegiatan ini dilakukan identifikasi masalah dan solusi terkait kesehatan ibu dan anak, serta pembentukan kelompok peduli kesehatan ibu dan anak.(DHE/PBN)

  • Program KATALIS Identifikasi Masalah di Pasir Peuteuy

    Program KATALIS Identifikasi Masalah di Pasir Peuteuy

    PANDEGLANG,BANPOS-Program KATALIS yang diinisiasi oleh PATTIRO Banten dengan dukungan dari Merck Family Foundation mengadakan kegiatan identifikasi masalah di Desa Pasir Peteuy yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan mahasiswa KKM UNTIRTA, serta membentuk kelompok masyarakat peduli KIA, dan menyusun rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah kesehatan, stunting, dan akses air bersih di desa tersebut.

    Dalam sambutannya, Kepala Desa Pasir Peuteuy, Sunarsa, menyampaikan rasa terima kasih kepada Tim Program KATALIS, mahasiswa KKM UNTIRTA, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu mengatasi permasalahan di Desa Pasir Peuteuy, khususnya terkait akses layanan kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi dan air bersih. Sunarsa menyoroti kondisi desa yang masih mengalami masalah dalam akses air bersih, terutama di Kampung Kalapasan.

    “Masyarakat masih harus bergantung pada sumber mata air Cireban yang berjarak 7 kilometer. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memiliki jamban pribadi, meskipun pemerintah desa telah membangun beberapa fasilitas MCK,” ujar Sunarsa, Senin (7/8/2023).

    Sunarsa menekankan perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah air bersih dan sanitasi di desanya, yang berdampak langsung pada kesehatan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi warga Desa Pasir Peuteuy.

    Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Program Manager KATALIS, Amin Rohani. Dalam sambutannya, Amin menjelaskan latar belakang, tujuan, dan output yang diharapkan dari Program KATALIS, yang merupakan program pemberdayaan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan ibu dan anak bagi masyarakat miskin di Provinsi Banten.

    “Program ini, yang didukung oleh Merck Family Foundation (MFF) di Jerman, juga bertujuan untuk memperbaiki sanitasi dan mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat,” ujar Amin.

    Amin juga memaparkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengenai angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang masih tinggi di Banten. Ia menekankan bahwa Program KATALIS adalah salah satu upaya untuk menurunkan angka tersebut dengan membentuk kelompok masyarakat peduli KIA di tingkat desa dan memperbaiki akses sanitasi.

    Kegiatan dilanjutkan dengan sesi ice breaking yang dipimpin oleh Program Manager dan Field Officer, sebelum masuk ke dalam proses identifikasi masalah yang ada di Desa Pasir Peuteuy. Pada sesi ini, diidentifikasi berbagai permasalahan, seperti akses air bersih yang masih rendah dan keberadaan kasus stunting di beberapa kampung.

    Proses kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli KIA di tingkat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan masyarakat terhadap isu-isu kesehatan. Setelah pembentukan kelompok, dilakukan kesepakatan rencana tindak lanjut melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas masalah yang telah teridentifikasi.(MPD/PBN)