Penulis: Panji Romadhon

  • Punya Pusat Pengolahan Sampah, Kota Cilegon Jadi Tempat Belajar Pemerintah Daerah Lain

    Punya Pusat Pengolahan Sampah, Kota Cilegon Jadi Tempat Belajar Pemerintah Daerah Lain

    CILEGON, BANPOS – Kota Cilegon menjadi tempat belajar bagi puluhan pemerintah daerah di Indonesia perihal pengolahan sampah.

    Data ini, banyak daerah dikunjungi oleh daerah lain untuk belajar pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP).

    Terbaru, 31 daerah bahkan sampai dengan Staf Khusus Kepresidenan mengunjungi Kota Cilegon untuk mengetahui pengolahan sampah BBJP.

    Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengaku bangga Kota Cilegon mulai dikenal daerah lain melalui pengolahan sampah.

    “Alhamdullilah, kini Kota Cilegon telah dikenal di seantero nusantara meski dari pengolahan sampah. Karena daerah lain mulai berkunjung ke Kota Cilegon untuk belajar,” ungkap Helldy, Jumat (31/3).

    Ia mengatakan, sampai dengan saat ini sudah ada 31 daerah yang berkunjung termasuk dengan Stafsus Kepresidenan Bersama Jakpro yang mengunjungi Kota Cilegon.

    “Berkembang dan majunya sebuah daerah karena banyak tamu dan pejabat penting yang berkunjung ke Kota Cilegon sehingga, dikenal luas oleh khalayak ramai. Alhamdulillah, Kota Cilegon semakin bertambah maju,” tandasnya.

    Berikut daerah dan instansi yang melakukan kunjungan kerja ke Kota Cilegon terkait dengan Pengolahan Sampah BBJP:

    Provinsi Banten

    Kabupaten Pandeglang
    Kota Tangerang Selatan

    Provinsi Jawa Barat

    Kabupaten Subang
    PT. Solusi Bangun Indonesia Bogor

    Provinsi Jawa Timur

    Kabupaten Banyuwangi
    Kabupaten Banyumas
    PT. Solusi Energindo

    DIY Yogyakarta

    Keraton Yogyakarta

    Provinsi Kalimantan Barat

    Kota Singkawang
    Kabupaten Sintang
    Kabupaten Mempawah
    Kota Pontianak

    Provinsi Kalimantan Selatan

    Kabupaten Tabalong

    Provinsi Kalimantan Timur

    Kabupaten Berau – Kaltim Bupati Walikota
    Kota Samarinda
    Kota Bontang

    Provinsi Sumatera Barat

    Kota Padang
    Kota Solok

    Provinsi Sumatera Utara

    Kabupaten Sibolga
    Kota Medan

    Provinsi Sulawesi Selatan

    Kabupaten Pangkep
    Kabupaten Pangkep
    BI Sulawesi Selatan

    Provinsi Sulawesi Utara

    Kota Manado

    Provinsi Bengkulu

    Kota Bengkulu

    Provinsi Lampung

    Kota Bandar Lampung

    Provinsi Bangka Belitung

    Kota Pangkal Pinang

    Instansi lainnya

    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
    Kantor Staf Presiden (KSP) Tri Joko M. Solehoedin Walikota
    Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepala Pusat Lingkungan
    Staf Khusus Presiden, Jakpro
    ASDP Kantor Pusat

    Nah, itulah sejumlah pemerintah daerah berikut Staf Khusus Presiden dan instansi lainnya yang pernah mengunjungi untuk belajar pengolahan sampah ke Kota Cilegon. (MUF)

  • Diduga Bunuh Diri, Anggota Polda Banten Tewas dengan Luka Tembak

    Diduga Bunuh Diri, Anggota Polda Banten Tewas dengan Luka Tembak

    SERANG, BANPOS – Seorang anggota Polda Banten berpangkat Bripda dikabarkan bunuh diri menggunakan senjata api dinas milik Polda Banten.

    Polisi dengan inisial DK itu ditemukan tewas di kediamannya di Kecamatan Taktakan.

    Kabar tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto. Didik mengatakan bahwa anggota itu merupakan personel Ditsamapta Polda Banten.

    “(DK) tewas di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Taktakan, Kota Serang karena tertembak senjata api yang merupakan iventaris dinas pada Jumat (31/3) sekira pukul 05.30 WIB,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Didik menuturkan bahwa indikasi awal tewasnya Bripda DK yakni bunuh diri.

    “Namun saat ini masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil otopsi,” tandasnya.(DZH)

  • H-7 Lebaran, Lampu JLS Dipastikan Menyala

    H-7 Lebaran, Lampu JLS Dipastikan Menyala

    CILEGON, BANPOS – Jelang angkutan lebaran (angleb) 2023, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon memastikan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalan lingkar selatan (JLS) menyala semua.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Cilegon Joko Purwanto menyampaikan sudah memastikan sendiri perbaikan lampu PJU di sepanjang JLS yang dilakukan timnya. Menurut Joko, dari sekitar 50 lampu PJU yang mati kini hanya tersisa 12 titik lampu yang belum menyala.

    “Kemarin malam memang saya cek. Dan diawal memang ada 50 lampu yang belum menyala, dan sekarang tersisa 12 lampu yang belum menyala, belum diketahui apa kerusakannya,” kata Joko saat ditemui di kantornya, Kamis (30/3/2023).

    Sebelumnya diakui Joko, timnya sudah melakukan perbaikan, namun untuk memastikan itu, dirinya langsung melihat lokasi untuk memastikan kondisi lampu yang sebenarnya.

    “Saya belum cek lagi kenapa yang 12 lagi itu belum menyala. Apakah karena panelnya atau apanya, karena kalau panel itu agak susah ya, karena harus cari suku cadangnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut Joko menjelaskan, sesuai janjinya saat melakukan rapat dengan jajaran Polres Cilegon bahwa pada H-7 nanti, lampu PJU di sepanjang jalan lingkar selatan diupayakan sudah dalam keadaan menyala.

    Dikatakannya, lampu PJU di sepanjang jalan lingkar selatan dari mulai ujung PCI sampai Ciwandan terdapat sebanyak 387 tiang dengan lampu PJU sebanyak 774.

    Meski tersisa 12 lampu yang belum menyala, dirinya tidak dapat memastikan semua lampu dalam keadaan menyala pada H-7 nanti.

    “Belum bisa kita pastikan juga, sekarang terang besok mati seperti lampu di rumah kita,” tuturnya.

    Oleh karena itu, sebagai antisipasi, dirinya akan memastikan kondisi lampu dalam keadaan menyala sampai dengan H-7. Adapun anggaran yang digunakan merupakan anggaran pemeliharaan Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

    Seperti diketahui, jalan lingkar selatan akan digunakan sebagai jalur mudik menuju pelabuhan Ciwandan. Oleh karena itu, lampu PJU di sepanjang jalan lingkar selatan sebagai penunjang kelancaran arus lalulintas pada malam hari menjelang musim mudik lebaran tiba harus menyala. (LUK)

  • Helldy Siap Menangkan Prabowo Subianto Pada Pilpres 2024

    Helldy Siap Menangkan Prabowo Subianto Pada Pilpres 2024

    CILEGON, BANPOS – Helldy Agustian yang merupakan kader Gerindra siap memenangkan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI periode 2024-2029.

    Selain itu, Helldy juga akan berjuang keras untuk memenangkan suara Gerindra di Kota Cilegon terutama di kursi legislatif.

    Helldy yang saat ini menjabat Walikota Cilegon menegaskan, memenangkan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI merupakan harga mati. Karena itu, dari sekarang konsolidasi internal partai terus dikuatkan.

    “Kita akan maksimal, sebagai kader Gerindra harus berjuang untuk memenangkan (Prabowo Subianto) Presiden dan dewan,” kata Helldy kepada BANPOS saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Jum’at (31/3/2023).

    Seperti diketahui, Helldy bergabung dengan Partai Gerindra ketika menghadiri HUT ke-15 Partai Gerindra, saat kegiatan jalan sehat gebyar pesta rakyat Gerindra Banten, Minggu (19/2/2023) lalu.

    Sebelumnya, Helldy bukanlah kader Partai Gerindra. Ia merupakan Walikota yang diusung dari Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto. Namun, Partai Berkarya diketahui tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. (LUK)

  • Oknum Sales Elektronik Bikin Resah Pengunjung Pasar Ciruas

    Oknum Sales Elektronik Bikin Resah Pengunjung Pasar Ciruas

    SERANG, BANPOS – Belasan oknum sales elektronik dari sebuah perusahaan bikin resah para pengunjung Pasar Ciruas, Kabupaten Serang.

    Pasalnya, keberadaan mereka dianggap banyak merugikan masyarakat, diduga kuat ada tindak pidana penipuan terhadap pengunjung yang terjerat, karena pengunjung diiming-imingi undian.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi para sales elektronik tersebut awalnya mengiming-imingi pengunjung untuk membeli sabun pencuci piring.

    Namun, saat pengunjung hendak membelinya ternyata para pengunjung dibawa ke sebuah tempat untuk kemudian ditawari berbagai macam produk elektronik.

    Salah seorang korban yang enggan disebutkan namanya, menyebut jika dirinya telah tertipu dengan oknum sales tersebut. Ia pun mengatakan jika pada saat itu hanya ditawari produk tersebut secara gratis.

    “Kejadian itu terjadi di bulan Maret, awalnya saya sama adik saya lagi belanja di toko emas, terus tidak lama kemudian ditawari oleh beberapa orang untuk membeli sabun mama lemon,” ungkapnya.

    Menurutnya, setelah ditawari untuk membeli produk sabun pencuci piring tersebut, ia diajak masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mengisi biodata dan mendengarkan beberapa penjelasan dari oknum penjual tersebut.

    “Di ruangan itu, saya mengisi semacam biodata gitu, bilangnya untuk mendapatkan undian,” katanya.

    Setelahnya, ia dijanjikan sebuah undian yang membuatnya menjadi penasaran untuk membeli produk tersebut.

    Ia pun menuruti seluruh permintaan oknum tersebut agar bisa mendapatkan hasil dari undian yang cukup menggiurkan itu.

    “Jadi kita kaya di kasih beberapa pilihan, kalau gasalah ada emas 2 gram dan yang lainnya, tidak lama kemudian ada telepon masuk bilangnya dari orang kantor dan saya orang pertama yang dapat undian tersebut,” jelasnya.

    Ia mengatakan sesaat setelah menerima sambungan telepon dari oknum tersebut, dirinya langsung diminta sejumlah nominal uang untuk melengkapi persyaratan yang dimaksud.

    “Langsung saya diminta biaya administrasi katanya, senilai Rp2 juta dan untuk biaya pembelian produk sekitar Rp450 ribuan. Karena hadiahnya cukup lumayan, saya tertarik akhirnya untuk beli produk tersebut, akhirnya si penjual itu ngomong ke saya untuk menutupi semua ini, jangan sampai ada yang tahu sekalipun itu keluarga sendiri,” tuturnya.

    Dirinya juga mengatakan jika ia telah memberikan sejumlah uang yang diminta oleh para oknum tersebut, dengan nominal yang lumayan hingga membuatnya merasa sangat dirugikan.

    “Saya pertama ngasih itu Rp500 ribu ada buktinya juga dan sampai sekarang udah tidak ada kabar lagi, mau kepasarnya juga jadi risih kalau kaya gini,” tandasnya.

    Terpisah, Udin seorang pegiat pasar membenarkan aksi nakal oknum sales tersebut. Ia pun mengaku sudah melaporkan kepada pihak berwajib agar tidak ada korban-korban lainnya, tetapi kepolisian kurang responsif.

    “Yah, saya sudah laporkan ke Kepolisian. Minimal agar ditindak atau dinasehati lah para sales ini. Tapi rupanya Polisi malah minta bukti, padahal kalau Pak Polisi mendatangi mereka, minimal tidak akan ada masyarakat yang dirugikan lagi,” kata Udin yang kecewa terhadap Polsek Ciruas.

    Sementara itu, Widodo, Manager PT. Karanglewas Sejati, Pengelola Pertokoan dan Perkantoran Ciruas Center mengaku tidak tahu menahu tentang aktivitas sales yang meresahkan. Ia juga mengaku baru mendengar aktivitas sales yang meresahkan itu dari wartawan.

    “Kalau mau info adanya perdagangan yang maksa silahkan mas datang ke kantor. Soalnya saya juga baru dengar, karena tidak ada yang melaporkan ke kantor mas,” kata Widodo melalui pesan singkat WhatsApp. (MG01/MUF/AZM)

  • Tanggal Rakomwil III APEKSI Disepakati, Isu P3K Akan Jadi Pembahasan Penting

    Tanggal Rakomwil III APEKSI Disepakati, Isu P3K Akan Jadi Pembahasan Penting

    BOGOR, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian beserta rombongan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/3) pagi.

    Tujuannya, untuk bertemu Walikota Bogor Bima Arya, yang juga sekaligus menjabat Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), guna melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakorkomwil) Apeksi Wilayah III tahun 2023, yang akan dilaksanakan di Kota Cilegon, pada bulan Mei mendatang.

    Dalam pertemuan tersebut, Helldy yang merupakan politisi Partai Gerindra tersebut menyampaikan beberapa pencapaian persiapan Kota Cilegon dalam menyambut kegiatan RakormwiL Apeksi.

    Seperti tanggal pelaksaan, rangkaian kegiatan dan hal-hal penting yang akan menjadi pembahasan saat kegiatan.

    “Sesuai dengan kesepakatan pada Rapat pleno Rakorkomwil III Apeksi di Kota Salatiga, Jawa Tengah, beberapa waktu yang lalu, dimana Kota Cilegon terpilih sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakorkomwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Wilayah III pada tahun 2023, maka sehubungan dengan hal tersebut kami menemui pak Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Apeksi, Bima Arya, guna melaporkan persiapan dan meminta doa restu untuk kegiatan tersebut. Dan, alhamdulillah tanggal penetapan pelaksanaan RakormwiL Apeksi telah disepakati, yaitu di tanggal 14 -15 Mei 2023 mendatang,” ujar Helldy.

    Helldy menambahkan, jika dirinya sangat mengapresiasi terpilihnya Kota Cilegon sebagai tuan rumah RakormwiL Apeksi 2023.

    Bahkan ia berujar, jika pihaknya akan berupaya sebaik mungkin dalam menyambut dan melayani kehadiran 25 Walikota peserta Apeksi Komwil III.

    “Mudah-mudahan setelah ini tidak ada perubahan lagi, sehingga langkah kami selanjutnya yaitu akan mencetak undangan yang akan kami sebar ke 25 Walikota peserta Apeksi KormwiL III 2023,” kata Helldy.

    Sementara itu, Walikota Bogor sekaligus Ketua Apeksi, Bima Arya mengatakan, bahwa ada dua hal yang menjadi poin penting dalam pertemuan yang menjadi persiapan Kota Cilegon dalam melaksanakan kegiatan RakormwiL Apeksi 2023 mendatang.

    “Hal pertama adalah soal Subtansi, dimana pak Helldy ingin betul agar ada disuarakan oleh para peserta (walikota-walikota di komwil III, Red) terkait isu tentang penataan birokrasi kepegawaian dan nasib honorer/P3K, sehingga memberikan konsep yang menghasilkan kepastian. Dan yang kedua, terkait dana transfer pusat. Dimana hal ini berkaitan akan kebijkan fiskal antara pusat dan daerah. Menurut saya, dua isu itu akan menjadi penting dalam kegiatan tersebut,” jelas Bima Arya.

    Bima Arya pun berharap, saat menjelang hingga pelaksanaan RakormwiL Apeksi 2023 di Kota Cilegon nanti, suasana aman dan terkendali.

    Serta yang terpenting baginya, 25 Walikota yang menjadi peserta Apeksi Komwil III dapat hadir sekaligus para menteri-menteri yang nantinya akan diundang. (RUL)

  • Pemkot Cilegon Imbau Pemilik Usaha Patuhi Tera Ulang Timbangan

    Pemkot Cilegon Imbau Pemilik Usaha Patuhi Tera Ulang Timbangan

    CILEGON, BANPOS – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon meminta pengusaha dan pedagang yang menggunakan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) agar melakukan tera ulang secara rutin setiap tahunnya di Metrologi Legal pada Dinas Disperindag Kota Cilegon.

    Hal itu sudah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal.

    Kepala Bidang Metrologi Legal pada Disperindag Kota Cilegon Hadi Permana mengatakan, apabila pengusaha maupun pedagang tidak menggunakan alat ukur maupun alat timbang tidak sesuai dengan ketentuan.

    Maka pengusaha maupun pedagang dalam usahanya menggunakan UTTP akan dikenakan sanksi pidana dan lain sebagainya.

    “Ada ketentuannya, kalau tidak sesuai maka kena pidana si pengusaha atau pedagang itu,” kata Hadi saat ditemui di kantornya, Kamis (30/3/2023).

    Namun demikian, sampai saat ini di Kota Cilegon belum ditemukan adanya pengusaha maupun pedagang yang tidak mematuhi aturan tersebut hingga dilakukan proses pidana dan lain sebagainya.

    “Selama saya di sini (Disperindag) belum ada temuan, semuanya masih batas normal,” ujar Hadi.

    Kemudian Hadi menyampaikan, apabila ditemukan adanya pengusaha maupun pedagang yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Dirinya mengaku akan melaporkannya kepada Direktorat Metrologi pada kementerian perdagangan Republik Indonesia. Lantaran pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar tera ulang terdapat pada Direktorat Metrologi tersebut.

    “Yah kalau ditemukan akan kita laporkan ke Direktorat Metrologi pusat. Karena disana pengawasan dan penindakannya,” katanya.

    Diinformasikan, undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML) mengatur tentang ukur-mengukur secara luas, sedangkan Metrologi Legal merupakan metrologi yang mengelola satuan-satuan ukur, metoda-metoda pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik.

    Adapun tugas dari bidang Metrologi yakni, melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal. (LUK)

  • PT Garuda Indonesia Buka Jalur Khusus Keimigrasian Penumpang Bandara Soetta

    PT Garuda Indonesia Buka Jalur Khusus Keimigrasian Penumpang Bandara Soetta

    TANGERANG, BANPOS – Direktur Utama PT Garuda Indonesia melakukan penandatanganan kesepakatan dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam rangka Kerjasama pembukaan jalur khusus keimigrasian (Spesial Line) untuk penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (30/3).

    Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Irfan Setiaputra, mengungkapkan bahwa jalinan Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada calon penumpang di bandara.

    “Dengan pembukaan layanan ini, penumpang Garuda jadi bisa terasa berbeda, Jadi dengan (kerjasama Garuda-Imigrasi) proses antrean penumpang lebih cepat,” ujarnya.

    Ia menyebutkan dengan dibukanya jalur khusus untuk penumpang Garuda ini, nantinya akan mempermudah dan mempercepat proses keimigrasian karena nantinya para calon penumpang itu tidak lagi bergabung dengan antrean dari maskapai lain.

    “Jadi tidak seperti yang lainnya masih keliling-keliling seperti itu,” katanya.

    Ia menjelaskan, untuk pelayanan khusus ini tidak bisa digunakan oleh seluruh penumpang maskapai Garuda Indonesia, hanya dikhususkan bagi penumpang di kelas bisnis, first class dan Garudamiles Platinum.

    Menurut Irfan, layanan jalur khusus tersebut selain dihadirkan di Bandara Soekarno-Hatta, juga tersedia di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, karena bandara itu termasuk cukup ramai di Indonesia.

    “Khususnya bagi mereka para pebisnis yang bawa bagasi (barang bawaan) lebih banyak bisa langsung ke sini dan masuk datang ke Jakarta. Dan hari ini sudah mulai berlaku,” tuturnya.

    Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Salim mengatakan bahwa peningkatan pelayanan yang dilakukan maskapai Garuda Indonesia ini akan didukung sepenuhnya oleh pihaknya.

    “Maka kita haru support supaya paling tidak Garuda maju kemudian costumer merasakan experience lebih baik akhirnya akan bermanfaat juga bagi Indonesia,” terangnya.

    Ia mengungkapkan, dalam kerja sama special line tersebut, Imigrasi Soekarno-Hatta hanya membuka sebanyak dua konter.

    Sehingga, bagi penumpang yang datang nantinya bisa langsung masuk antrean untuk memeriksa paspor atau mengurus urusan dokumen keimigrasian.

    “Sementara ini yang paling banyak itu adalah di Cengkareng dan Denpasar selain itu tidak cukup ramai. Dan kami siapkan dua, satu boks itu kita siapkan dua dulu jadi di situ nanti sudah kita hitung, nanti kita evaluasi, tapi kami inginnya lebih cepat,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Jayabaya Tegaskan Pj Gubernur Banten Harus Putra Daerah

    Jayabaya Tegaskan Pj Gubernur Banten Harus Putra Daerah

    SERANG, BANPOS – Tokoh masyarakat Banten, Mulyadi Jayabaya, meminta DPRD Banten untuk mengusulkan putra daerah sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur.

    Ia menegaskan, selama ini banyak pejabat hasil droping dari pusat tidak sungguh sungguh dalam membangun Banten, dirinya tidak ingin hal tersebut terjadi lagi.

    Calon tersebut, bisa berasal dari pejabat eselon 1 di Pemerintahan Pusat atau anggota TNI/Polri yang memenuhi syarat untuk diusulkan kepada Mendagri.

    “Pokoknya calonnya harus berasal dari Banten. Silakan DPRD untuk mencari dan mengusulkannya,” tegas pria yang akrab disapa JB ini.

    Hal ini menyusul adanya surat yang dikirimkan oleh Mendagri Tito Karnavian dengan nomor 100.2.1.3/1774/SJ tanggal 27 Maret 2023 ke Ketua DPRD Provinsi, termasuk DPRD Banten.

    Surat tersebut berisi DPRD diminta untuk mengajukan usulan nama calon Pj Gubernur dan saat ini DPRD Banten tengah menggodok nama-nama yang akan diusulkan.

    “Kita support putra daerah dari Banten untuk menjadi Pj Gubernur. Banyak putra daerah Banten yang potensial dan kini menjadi pejabat eselon 1 di pusat, dan anggota TNI/Polri dari Banten yang memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Pj Gubernur,” ujar Jayabaya, Kamis (30/3).

    Mantan Bupati Lebak dua periode ini menyampaikan alasan dirinya meminta agar putra daerah yang menjadi Pj Gubernur.

    Ia pun mewanti-wanti DPRD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat dan ulama, mengenai calon Pj Gubernur yang berasal dari Banten.

    “Kalau yang bukan dari Banten, akan ditolak,” tegasnya.

    Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ikhsan Ahmad, sepakat jika ada putra Banten yang layak dan memenuhi syarat serta kriteria untuk diusulkan sebagai Pj Gubernur.

    Namun demikian, jika tidak ada dari Banten, yang bukan dari Banten juga tidak menjadi persoalan, asalkan memiliki komitmen kuat untuk membangun Banten.

    ”Alangkah lebih baik jika kandidatnya asli dari Banten. Tetapi juga tetap akan baik jika dari luar Banten namun memenuhi kriteria. Yang penting, harus mengerti dan paham karakter Banten, terutama pada aspek persoalan, tantangan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat Banten,” terang Ikhsan.

    Ikhsan meminta kepada DPRD Banten untuk berhati-hati mengusulkan tiga nama yang diminta Mendagri. DPRD harus mampu membaca psikologis para ASN dan masyarakat selama Banten.

    Ketua DPRD Banten Andra Soni menjelaskan, sampai saat ini baru ada 4 nama yang berkembaang di Dewan untuk diusulkan kepada Mendagri menjadi calon Pj Gubernur.

    Yaitu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Administrasi Negara (LAN) Agus Sudrajat, Wakil Sekretaris Kabinet (Wasekab) Fadlansyah Lubis, dan mantan Kapolda Banten yang kini menjabat sebagai Irjen Kemendagri Komjen Tomsi Tohir.

    “Kami sangat terbuka atas masukan dan saran dari tokoh masyarakat dan ulama untuk nama-nama yang akan diusulkan sebagai calon Pj Gubernur Banten,” kata Andra Soni. (RMID/MUF)

  • Razia Gabungan, Pemkot Tangsel Temukan Obat Keras Golongan G di Toko Kosmetik

    Razia Gabungan, Pemkot Tangsel Temukan Obat Keras Golongan G di Toko Kosmetik

    SERANG, BANPOS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Polres Tangsel melakukan razia peredaran obat keras golongan G.

    Dari kegiatan tersebut, ribuan butir obat keras dari beberapa toko kosmetik dan toko kelontong di dua wilayah Serpong dan Ciputat berhasil disita petugas gabungan.

    Razia tersebut terjadi pasca Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangsel merasa khawatir dengan adanya peredaran obat golongan G yang makin marak akhir-akhir di bulan Ramadan.

    Diketahui, Razia yang dilakukan oleh Satpol PP Tangsel tersebut dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

    Hasil dari razia itu, petugas gabungan mendapati ribuan obat golongan G yang dijual tanpa resep dokter dan tanpa pengawasan yang ketat, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya.

    Kepala Seksi (Kasi) Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Tangsel, Muksin Al Fahri, menjelaskan terkait razia obat golongan G.

    Menurut Muksin, razia tersebut dilakukan lantaran pihaknya mendapati laporan masyarakat yang resah dengan adanya peredaran obat golongan G di Tangsel.

    “Razia ini dilakukan berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2013 tentang sistem kesehatan perkotaan, pasal 69 junto 61 ayat 1 kurungan enam bulan atau denda Rp 50 juta. Dari razia hari ini ribuan butir pil atau obat golongan G berhasil diamankan bersama pengedarnya,” ujarnya.

    Muksin mengungkapkan bahwa ada satu pengedar yang melarikan diri dalam Razia tersebut.

    Pihaknya juga menemukan beberapa jenis obat lainnya yang dijual secara ilegal, seperti obat-obatan penenang dan obat-obatan terlarang.

    Obat-obatan tersebut diketahui dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya, apabila dikonsumsi secara sembarangan tanpa pengawasan medis.

    Dalam melakukan razia tersebut, Satpol PP Tangsel bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinkes untuk melakukan pengecekan dan pengambilan sampel obat-obatan yang dijual di toko obat ilegal berkedok toko kelontong dan toko kosmetik.

    Setelah dilakukan pengecekan dan pengambilan sampel, obat-obatan yang ditemukan ilegal akan disita dan toko obat yang menjual obat-obatan tersebut akan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disegel.

    “Dengan adanya razia ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku peredaran obat-obatan ilegal dan mengurangi jumlah obat-obatan yang dijual secara ilegal di wilayah Tangsel,” tegasnya.

    Selain itu, ia berharap semua pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan obat-obatan illegal.

    “Mendorong masyarakat untuk selalu membeli obat-obatan dari sumber yang terpercaya dan terjamin keamanannya,” tandasnya.

    Sementara, Sub Koordinator Kefarmasian Dinkes Kota Tangsel, Lisa Fantina menjelaskan terkait obat-obatan yang berhasil dirazia.

    Menurut Lisa, obat-obatan tersebut sangat dilarang diperjual belikan di tempat umum tanpa resep dokter.

    “Kami bekerjasama dengan Satpol PP untuk mengenali obta-obatan tertentu yang tidak boleh dijual umum,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa dalam razia ini, obat yang ditemukan paling banyak jenis tramadol yaitu obat golongan G yang termasuk dalam kategori obat resep, yang umumnya digunakan untuk mengobati nyeri, peradangan, dan demam.

    “Obat golongan G memiliki berbagai macam jenis dan memiliki efek buruk jika digunakan secara berlebihan,” tandasnya.

    Salah satu pengedar yang berjaga toko kosmetik di dekat Bundaran Maruga, Kota Tangsel, Putra (28) mengaku setiap hari mendapat omzet bersih Rp2 juta dari mengedarkan obat golongan G di wilayah Kecamatan Ciputat.

    “Sehari pendapatan bersih Rp2 juta, kalau dijual 1 kaplet Rp35 ribu dan rata-rata pembelinya pemuda,” ungkap Putra.

    Berdasarkan informasi yang didapat, obat golongan G adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan digunakan untuk mengatasi sakit kronis seperti kanker atau nyeri kronis.

    Namun, obat-obatan ini juga dapat disalahgunakan dan menimbulkan efek samping yang berbahaya jika digunakan tanpa pengawasan medis.

    Pantauan wartawan di lokasi, petugas gabungan sempat kejar-kejaran dengan salah satu pengedar obat golongan G di Jalan Wana Kencana, Rt04/07, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

    Bahkan, dalam aksi kejar-kejaran tersebut dua pengedar sempat menyeburkan diri ke sungai untuk melarikan diri. (MUF)