Penulis: Panji Romadhon

  • Diprediksi Meningkat, Polda Banten Lakukan Pengamanan Mudik Lebaran

    Diprediksi Meningkat, Polda Banten Lakukan Pengamanan Mudik Lebaran

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka melakukan pengamanan selama mudik Lebaran 2023, Ditlantas Polda Banten bersama seluruh Satlantas Polres di wilayah hukum Polda Banten, terus melakukan strategi dan mengantisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas.

    Hal itu dikarenakan arus mudik Lebaran 2023 diprediksi meningkat di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Banten.

    Secara nasional, diprediksikan arus mudik tahun ini meningkat mencapai 123 juta orang atau sekitar 14 persen dari tahun lalu.

    “Kemungkinan peningkatan itu juga terjadi di wilayah kita, yang berangkat dari Banten menuju Sumatera juga saya rasa naik,” ujar Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Firman Darmansyah.

    Firman menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah antisipasi mulai dari melibatkan personel terlatih hingga pengadaan

    “Antisipasinya, pertama kita akan menggelakan personel yang terlatih, menggelakan pos pengamanan dan pos pelayanan,” tuturnya.

    Selain itu, para personel juga digalakkan untuk sigap membantu masyarakat yang mempunyai masalah saat dalam perjalanan.

    Terutama masalah terkait tiket penyebrangan, kendaraan mogok dan beberapa masalah lain yang terjadi di lapangan.

    “Kemudian apa peran dari pos pengamanan dan pos pelayanan itu kita gelakan bagaimana agar memberikan pelayanan,” katanya.

    Selanjutnya, menyiapkan kantong parkir untuk masyarakat selain di dua rest area tol Tangerang-Merak.

    Serta menggelakan para personel bersama tim gabungan yeng terdiri sari TNI-Polri, Dishub, ASDP dan stakeholder lainnya di sejumlah titik.

    Termasuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas terjadi di malam hari, kata dia, pihaknya sudah mengantisipasinya.

    “Kepadatan lalin itu pasti terjadi pada saat operasi ketupat, yang jelas kita siap mental, siap fisik, siap stamina untuk melayani masyarakat,” tandasnya. (MUF)

  • Menpan RB Pastikan Honorer Tak Dapat THR

    Menpan RB Pastikan Honorer Tak Dapat THR

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, memastikan pegawai honorer tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran 2023.

    Azwar mengungkapkan, Pemerintah hanya mengatur THR yang diberikan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digaji dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Hal itu disampaikan olehnya bersama dengan Menteri Keuangan dalam konferensi pers THR dan Gaji 13 pada, Rabu (29/3).

    “Honorer enggak (dapat THR). Yang diatur kan ASN dengan yang digaji Pemda dan digaji APBN,” ujarnya.

    Meski begitu, ia mengungkap ada sedikit perbedaan dari tahun sebelumnya khusus untuk PPPK guru.

    Para guru yang sebelumnya tidak mendapatkan tunjangan kinerja ini, akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar 50 persen.

    “Cuma bedanya tahun ini bagi guru yang mendapat gaji dari APBN dan APBD, yang mereka selama ini tidak mendapatkan tunjangan kinerja, akan mendapatkan tunjangan profesi guru 50 persen,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan informasi terkait THR dan gaji ke-13 dalam pernyataan pers bersama secara daring, Rabu (29/3).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa THR akan cair mulai H-10 Idul Fitri. Sedangkan untuk komponen THR 2023 diberikan sebesar gaji/pensiun pokok, 50 persen tunjangan kinerja, dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok.

    “Ini kira-kira April sudah mulai dicairkan. Kementerian dan Lembaga dapat segera mengajukan surat perintah membayar ke kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN mulai H-10 dan menyesuaikan dari penetapan cuti yang telah diumumkan oleh pemerintah mengenai cuti bersama di hari raya dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

    Anggaran THR 2023 secara umum telah teralokasi dalam APBN 2023 yaitu di anggaran K/L sebesar Rp 11,7 triliun untuk PNS pusat dan dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp 17,4 triliun untuk PNS daerah yang dapat ditambahkan dari APBD 2023 masing-masing daerah.

    Selain kepada pensiunan, THR 2023 juga diberikan kepada ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI/Polri yang jumlahnya sekitar 1,8 juta orang. Lalu kepada ASN daerah sekitar 3,7 juta orang termasuk di dalamnya guru ASND yang menerima TPG 1,1 juta orang dan guru ASND yang menerima Tamsil 527,4 ribu orang.

    Untuk pencairan THR 2023, kementerian/lembaga mengajukan surat perintah membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai H-10 Lebaran menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh pemerintah. (MUF)

  • Tingkatkan Kesadaran Hukum Pajak, DJP Banten Lawatan ke Kejati

    Tingkatkan Kesadaran Hukum Pajak, DJP Banten Lawatan ke Kejati

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum perpajakan masyarakat Banten, Kepala Kanwil DJP Banten melakukan lawatan ke instansi pemerintah di Banten.

    Kali ini, DJP Banten melakukan lawatan ke Kejati Banten yang secara langsung disambut oleh Kajati Banten, Didik Farkhan Alisyah.

    Kepala Kanwil DJP Banten, Yoyok Satiotomo, menyampaikan bahwa kegiatan lawatan ini juga menjadi ajang koordinasi pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum di bidang perpajakan.

    “Lawatan dalam rangka mewujudkan masyarakat Banten yang sadar akan hak dan kewajiban perpajakan,” ujarnya.

    Dalam pertemuan ini, dibahas juga berkaitan dengan bentuk kerjasama yang akan dilakukan antar Kanwil DJP dan Kejaksaan Tinggi Banten.

    “Kami meminta kesediaan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dalam membantu Kanwil DJP Banten menegakkan hukum perpajakan bagi para pengemplang pajak, dengan merapatkan barisan bersama para penyidik pajak, sehingga tercipta sinergi yang baik di Provinsi Banten dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan,” tegas Yoyok.

    Sementara itu, Kajati Banten, Didik Farkhan Alisyah memberikan respon positif dan berkenan memberikan dukungan penuh kepada DJP dalam menegakkan hukum perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan di Provinsi Banten. (MUF)

  • LPI Pertanyakan Aturan Rangkap Tiga Jabatan Sekaligus PLH Sekda Banten

    LPI Pertanyakan Aturan Rangkap Tiga Jabatan Sekaligus PLH Sekda Banten

    SERANG, BANPOS – Aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI), pertanyakan aturan terkait klausul yang memperbolehkan pejabat daerah merangkap tiga jabatan sekaligus di Pemprov Banten.

    Seperti dikemukakan Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat kepada BANPOS, pihaknya mempertanyakan kebijakan Pj Gubernur Banten Al Muktabar terkait disposisi penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten.

    Sebab kata dia, jelas ada dugaan PLH Sekda Virgojanti yang saat ini diduga merangkap tiga jabatan strategis sekaligus.

    Dalam hal ini, pihaknya menyayangkan langkah grasak-grusuk yang dilakukan oleh Pj Gubernur Banten karena memilih PLH seolah asli terisi.

    “Itu kelakuan ‘semau dewek’. Pertanyaan terbesar kami hari ini sebagai masyarakat Banten apakah sudah tidak ada pejabat lain yang kompeten? Ataukah Pj menganggap yang tak ada yang berpotensi, sehingga memaksakan kehendaknya menunjuk PLH yang justru merangkap jabatan lain. Maks dari itu kami hari ini mempertanyakan aturan yang mana yang memperbolehkan 3 jabatan itu?,” ungkap Rohmat.

    Ditambahkan Rohmat, pada persoalan ini pihaknya berasumsi ada kepentingan politis dibalik penunjukan tersebut, karena pada Bulan Mei nanti jabatan Pj Gubernur berakhir.

    “Intinya mau di bawa kemana arah Pemerintahan Provinsi Banten saat ini?. Karena pada faktanya sistem birokrasi di Banten saat ini jauh dari kata baik. Apalagi yang ditunjuk jadi PLH Sekda Banten diduga pula menduduki jabatan salah satu Direksi di Bank Banten dan pimpinan dinas. Jadi sebenarnya ada kepentingan politik apa dibalik ini semua?, Karena kita tau jabatan Pj cuma sampai bulan Mei nanti. Sebaiknya Pj Gubernur mending segera mundur dari sekarang,” tandas Rohmat.

    Diketahui, jabatan PLH Sekda Banten saat ini dikuasakan kepada Virgojanti. Yang bersangkutan adalah pejabat baru di Pemprov Banten, karena ia pejabat yang migrasi dari Pemda Lebak, Mantan Kepala Bappelitbangda Lebak.

    Posisi Virgojanti di Pemprov kini masih menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) bahkan menurut informasi juga sebagai salah satu direksi di Bank Banten.

    Sementara, ketika dihubungi BANPOS, baik Pj Gubernur Al Muktabar dan juga PLH Sekda Virgojanti hingga berita ini ditulis belum merespon panggilan. (WDO)

  • Warga Pesisir Lebak Diimbau Waspada Letusan Gunung Anak Krakatau

    Warga Pesisir Lebak Diimbau Waspada Letusan Gunung Anak Krakatau

    LEBAK, BANPOS – Untuk mengurangi risiko kebencanaan, warga pesisir pantai di Kabupaten Lebak diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) di Perairan Selat Sunda.

    Letusan GAK diketahui terjadi sejak Selasa (28/3) hingga mengakibatkan tinggi asap abu mencapai 2.000 meter di atas puncak kawah.

    Demikian disampaikan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Agust Riza Faizal pada Rabu (29/3).

    “Kami berharap masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai selatan selalu waspada terhadap dampak letusan Gunung Anak Krakatau,” ujarnya.

    Selama ini, kata dia, lokasi gunung berapi itu berada di Perairan Selat Sunda bagian utara, sedangkan pesisir Kabupaten Lebak berada di Selat Sunda bagian selatan.

    Pesisir Selat Sunda bagian selatan itu mulai Pantai Binuangeun, Tanjung Panto, Bagedur, Wanasalam, Cihara, Sukahujan, Cibobos, Panggarangan, Bayah dan Sawarna.

    Oleh sebab itu, BPBD Kabupaten Lebak mengimbau masyarakat di daerah tersebut agar meningkatkan kewaspadaan letusan GAK untuk mengurangi risiko kebencanaan.

    Meski BPBD setempat belum menerima surat peringatan kewaspadaan dini dari Badan Geologi Kementerian ESDM perihal adanya aktivitas erupsi GAK, namun tetap agar warga waspada terhadap dampak letusan gunung berapi itu.

    “Kami minta warga pesisir mematuhi petugas untuk keselamatan,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Empat Ton Timun Suri Pandeglang Diekspor ke Tangerang

    Empat Ton Timun Suri Pandeglang Diekspor ke Tangerang

    PANDEGLANG, BANPOS – Timun suri hasil panen petani Pandeglang dieskpor ke wilayah Tangerang hingga mencapai 4 ton.

    Petani Pandeglang mengakui permintaan konsumen di daerah metropolitan tersebut cukup tinggi pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah.

    “Kita hari ini memenuhi permintaan pasar di Tangerang sebanyak empat ton,” ujar seorang petani timun suri warga Jiput Kabupaten Pandeglang, Zulkifli (55), Rabu (29/3).

    Menurutnya, petani memasok timun suri ke pasar Tangerang dengan harga Rp10.000 per Kilogram.

    Sehingga, dari berat 4 ton yang diekspor itu menghasilkan pendapatan sebesar Rp4 juta.

    Diketahui, saat ini panen timur suri masih berlangsung dan dipastikan panen hingga satu pekan ke depan.

    Berdasarkan informasi, panen timun suri dilakukan di lahan seluas 10 petak sawah dan bisa menghasilkan sekitar 15 ton.

    Panen timun suri itu dari tanam awal Januari 2023 dan bisa dipanen pada bulan Maret hingga April 2023.

    “Kami merasa bersyukur panen ketimun suri di wilayahnya menghasilkan cukup lumayan karena tidak terserang hama maupun penyakit tanaman,” ungkapnya.

    Petani lainnya, Udin (45) mengatakan bahwa timun suri tersebut merupakan benih lokal hasil pengembangan sendiri.

    Warga Menes Kabupaten Pandeglang ini mengakui tidak begitu besar mengeluarkan biaya produksi karena benih lokal.

    “Kelebihan timun suri ini selain beraroma, juga rasanya pulen dan buahnya besar. Kami mengembangkan tanaman timun suri dengan menggunakan pupuk organik dan kimia,” jelasnya.

    Ia mengatakan, petani mengembangkan budi daya tanaman timun suri untuk meningkatkan pendapatan keluarga selama Ramadan.

    Keuntungan pengembangan tanaman buah khas bulan Ramadan itu mencapai Rp25 juta dengan lahan seluas 5.000 meter.

    Saat ini, harga buah yang identik hanya ada di bulan Ramadan ini relatif baik, berkisar Rp10-12 ribu per Kilogram dibandingkan tahun lalu.

    “Kami panen timur suri ini dipasok ke Tangerang,” ucapnya.

    Ia menyebut panen timun suri tahun ini relatif bagus, karena didukung curah hujan tinggi.

    Petani mengembangkan pertanian timun suri di lahan darat, karena tidak memerlukan pasokan air banyak.

    “Kami beruntung panen timun suri bulan suci Ramadhan sudah ada yang menampung pelanggan tetap di pasar Tangerang,” tuturnya.

    Sementara itu, petugas pertanian Kabupaten Pandeglang, Samsu mengatakan, saat ini di beberapa kecamatan mulai panen timun suri.

    Menurutnya, para petani kebanyakan melakukan penanaman pada Januari 2023, dan tanaman timun suri akan memasuki panen setelah 110 hari ditanam.

    “Saya kira petani sangat terbantu ekonomi dari produksi timun suri ini,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Menteri Keuangan Sampaikan Besaran THR dan Gaji Ke-13

    Menteri Keuangan Sampaikan Besaran THR dan Gaji Ke-13

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15/2023 yang telah disesuaikan dengan kondisi membaiknya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi domestik, meski masih terdapat risiko ketidakpastian global.

    Kebijakan ini sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian para Aparatur Negara termasuk TNI, Polri, tenaga pendidik dan pensiunan baik di pusat maupun daerah di dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat, serta upaya pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan daya beli masyarakat.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

    Berbeda dengan tahun sebelumnya, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.

    Menkeu menyebut, ini pertama kali dilakukan. Untuk penambahan komponen tersebut, maka pemerintah pusat akan memberikan tambahan transfer kepada seluruh pemerintah daerah yang diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun.

    “Jadi kami akan sampaikan THR tahun 2023 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari, 1. ASN Pusat, prajurit TNI, Polri dan Pejabat Negara sekitar 1,8 juta orang; 2. ASN Daerah yaitu 3,7 juta orang termasuk di dalamnya Guru ASN Daerah yang menerima tunjangan profesi guru (TPG) sebanyak 1,1 juta orang dan Guru ASN Daerah yang menerima Tamsil yaitu 527,4 ribu orang; 3. Pensiunan dan penerima pensiun yang berjumlah 2,9 juta pensiunan,” ungkap Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers terkait THR dan Gaji ke-13 di Jakarta, Rabu (29/3).

    Selanjutnya, Menkeu menyebut untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri.

    “Ini kira-kira April sudah mulai dicairkan. Kementerian dan Lembaga dapat segera mengajukan surat perintah membayar ke kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN mulai H-10 dan menyesuaikan dari penetapan cuti yang telah diumumkan oleh pemerintah mengenai cuti bersama di hari raya dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

    Menkeu juga mengimbau kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar diupayakan THR bisa diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri.

    Sementara untuk gaji ke-13 akan dibayarkan mulai bulan Juni 2023, di mana gaji ke-13 memiliki komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR tahun ini.

    “Untuk pengaturan THR di dalam PP nomor 15/2023 yang baru diterbitkan, ini juga mengatur mengenai pembayaran gaji ke 13 untuk membantu terutama pada saat tahun ajaran baru, yaitu untuk belanja-belanja pendidikan bagi putra-putri keluarga ASN,” tandasnya. (MUF)

  • Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya, KPK Bakal Tunjuk Plt Deputi Penindakan Dan Eksekusi

    Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya, KPK Bakal Tunjuk Plt Deputi Penindakan Dan Eksekusi

    JAKARTA,BANPOS – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya. Karyoto menggantikan Irjen Fadil Imran yang dipromosikan sebagai Kabaharkam Polri.

    Penunjukan Karyoto tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/713/III/KEP./2023 tertanggal 27 Maret 2023.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan akan segera melakukan pembahasan pergantian Deputi Penindakan dan Eksekusi setelah Irjen Karyoto ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya.

    “Plt (pelaksana tugas) akan dibahas dalam rapat pimpinan. Untuk definitifnya melalui mekanisme seleksi sebagaimana yang KPK lakukan,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (29/3).

    Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menambahkan Plt akan ditunjuk dari internal KPK.

    “Penggantinya, tentu kami masih harus menunjuk Pelaksana Tugas (Plt), karena untuk pejabat yang definitif, itu harus melalui seleksi terbuka terbatas,” ungkap Nawawi, Rabu (29/3).

    Karyoto sudah tiga tahun menjabat Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Selama waktu tersebut, dia telah menangani banyak kasus.

    Di antaranya, kasus korupsi izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, kasus korupsi bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, kasus korupsi mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

    Kemudian kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe hingga kasus dugaan korupsi pengadaan tanah PD Sarana Jaya di Munjul dan Pulogebang, Jakarta Timur.(RMID)

  • Literasi Digital, Keniscayaan Yang Harus Segera Ditanggapi Negara

    Literasi Digital, Keniscayaan Yang Harus Segera Ditanggapi Negara

    JAKARTA, BANPOS – Literasi digital bagi semua komunitas sudah selayaknya mendapatkan perhatian ekstra. Untuk meminimalisir ekses yang muncul dari teknologi digital, negara perlu menghadirkan program yang berfokus pada upaya mendorong dan memberi pemahaman akan literasi digital bagi semua komunitas.

    Adalah nyata dan tak terbantahkan bahwa teknologi digital menghadirkan banyak manfaat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat era terkini. Dia menandai kemajuan peradaban dan perubahan zaman. Namun, di saat yang bersamaan, masyarakat juga melihat serangkaian ekses atau dampak negatif dari era digitalisasi sekarang. Rangkaian ekses itu nyata, bahkan nyaris sudah menjadi bagian dari keseharian hidup bersama. Rangkaian ekses itu mengemuka karena beberapa platform digital begitu sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Platform digital yang popular dan sering digunakan masyarakat di antaranya WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, atau LINE.

    Dengan dukungan beberapa platform digital itu, sebagian besar masyarakat memanfaatkannya untuk kegiatan positif dan produktif, seperti kegiatan belajar-mengajar, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi semisal promosi dan pemasaran. Namun, sudah menjadi kenyataan yang harus diakui bahwa beberapa platform digital itu sering digunakan para petualang dan oportunis untuk menyebarluaskan konten-konten negatif, termasuk konten berbau pornografi. Ketika masyarakat belum dibekali dengan literasi digital yang memadai, rangkaian konten negatif itu segera diserap, diterima dan dipercayai begitu saja.

    Penyalahgunaan beberapa platform digital itu sudah barang tentu berdampak negatif bagi semua elemen masyarakat, tak terkecuali remaja dan anak-anak, termasuk anak di bawah umur yang sudah akrab dengan gadget. Sekadar menunjuk contoh, salah satu indikator penyalahgunaan platform digital yang sangat sering dikeluhkan masyarakat adalah maraknya penyebarluasan berita bohong (hoaks) dan upaya melakukan penipu online atau daring.

    Dewasa ini, arus informasi melalui platform digital begitu deras.Sayangnya, sarat hoaks. Penyebaran hoaks tetap marak karena tidak semua pelaku ditindak sesuai ketentuan hukum. Sedangkan penipuan online terus membidik siapa saja. Masyarakat sudah menyimak dari pemberitaan pers bahwa penipuan online pun sudah menelan begitu banyak korban dengan nilai kergugian yang tidak kecil. Mereka menjadi korban karena tidak membekali diri dengan literasi digital.

    Selain hoaks dan penipuan online, beberapa platform digital digunakan para petualang untuk menyemburkan ujaran kebencian, menghembuskan isu SARA, pengajaran sesat yang mendorong publik untuk bersikap intoleran, melakukan perundungan, hingga membuat konten yang bertujuan menyebarluaskan semangat radikalisme untuk melawan negara dan pemerintah.

    Dengan menerima dan memahami kenyataan tentang dampak negatif dari penyalahgunaan platform-platform digital itu, tidaklah sulit untuk merumuskan dan memprediksi tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi negara-bangsa, baik tantangan dan ancaman hari-hari ini, maupun tantangan dan ancaman di masa depan. Kesimpulan sementara yang bisa dirumuskan saat ini adalah kenyataan bahwa penyalahgunaan platform-platform digital itu selalu berpotensi mengganggu dan merusak ketertiban umum.

    Bahkan, pada gilirannya, penyalahgunaan platform digital itu pun berpotensi mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa serta menggoyahkan ketahanan nasional. Dewasa ini, sangat mudah untuk menyebarluaskan konten-konten yang mempertajam perbedaan, merusak kodrat kebhinekaan bangsa, menyulut gaduh dan emosi, serta mendorong aksi-aksi kekerasan. Pun, adalah fakta bahwa pesatnya teknologi digital telah mengubah perilaku banyak komunitas dalam menanggapi berbagai isu di ruang publik. Beberapa isu yang kebenarannya masih diragukan sering ditanggapi langsung dengan sikap dan tindakan-tindakan destruktif.

    Dengan merumuskan dan memprediksi tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi negara-bangsa, menjadi sangat jelas bahwa membekali semua komunitas dengan literasi digital yang memadai praktis menjadi sebuah keniscayaan. Urgensi literasi digital bagi semua individu menjadi tak terbantahkan, dan juga tak terhindarkan karena menjadi tuntutan zaman. Maka, menjadi keniscayaan pula jika negara peduli dan memberi perhatian ekstra terhadap masalah ini.
    Sesuai pemaparan para pakar, literasi digital dipahami sebagai kegiatan dan upaya membangun kompetensi setiap individu dalam mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan, memilah dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital. Maka, sesuai tuntutan zaman, tidak berlebihan rasanya jika literasi digital disertakan sebagai salah satu komponen kegiatan belajar-mengajar sejak pendidikan dasar.

    Telah hadirnya program Gerakan Nasional Literasi Digital patut diapresiasi. Program ini diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bersama Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) dan Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital. Terdapat empat 4 modul, meliputi Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture, serta tiga kerangka dalam menyusun program untuk tiga komponen masyarakat, yakni Digital Society, Digital Economy dan Digital Government. Tahun ini, ditargetkan 50 juta orang bisa menjadi peserta literasi digital.

    Literasi digital bagi semua komunitas adalah pekerjaan besar, sehingga benar bahwa pemerintah di tingkat pusat tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Selain butuh kontribusi peran swasta, tak kalah pentingnya adalah kepedulian dan peran semua pemerintah daerah. Maka, jelajah program Gerakan Nasional Literasi Digital ini harus mampu mencakup semua daerah.

    Selain itu, sosialisasi program ini hendaknya segera dibuat masif. Lagi-lagi, peran dan keterlibatan semua pemerintah daerah menjadi sangat penting, karena sosialisasi bertujuan agar semua elemen masyarakat di semua daerah tahu, mengenal dan berminat menjadi peserta. Idealnya, di semua daerah dihadirkan kelompok-kelompok kerja agar sesegera mungkin merealisasikan program literasi digital ini.

    Memberi tempat dan perhatian kepada generasi milenial dan generasi sebelumnya memang penting. Namun, tak kalah pentingnya adalah membawa dan menghadirkan program Gerakan Nasional Literasi Digital ini kepada komunitas generasi Z dan generasi Alfa. Dinamika kehidupan dua generasi ini praktis minim batasan (boundary-less generation), karena segala sesuatunya nyaris terkoneksi oleh internet.

    Ketika berbicara tentang masa depan persatuan dan kesatuan bangsa, serta masa depan ketahanan nasional, segala aspeknya akan berada di pundak generasi Z dan Alfa. Literasi digital bagi kedua generasi ini idealnya bisa memperkokoh nasionalisme mereka. Itulah urgensinya negara harus memberi perhatian ekstra dengan menghadirkan program yang berfokus pada upaya mendorong dan memberi pemahaman akan literasi digital bagi semua komunitas.(RMID)

  • Brace Bintang MU Benamkan Spanyol

    Brace Bintang MU Benamkan Spanyol

    JAKARTA,BANPOS – Spanyol gagal melanjutkan tren positif di pentas kualifikasi Piala Eropa 2024 usai ditekuk Skotlandia pada Rabu (29/3) dini hari WIB

    Adalah dua gol Scott McTominay yang membantu tim nasional Skotlandia menumbangkan Spanyol 2-0 dalam lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2024 di Hampden Par.

    Tim tuan rumah tampil menyerang sejak awal dan bisa membuka skor saat laga baru berjalan tujuh menit. Andy Robertson mencuri bola dari pemain Spanyol sebelum mengirimkan umpan tarik ke kotak penalti yang diselesaikan Scott McTominay menjadi gol. Skor menjadi 1-0.

    Skotlandia berhasil menggandakan keunggulan mereka di babak kedua atau pada menit ke-51 lewat skema serangan balik. Umpan silang pemain Skotlandia dari sisi kiri berhasil dibuang bek Spanyol, tetapi bola rebound bisa ditendang McTominay, pemain asal Manchester United yang gagal dihentikan kiper Keppa Arrizabalaga. Skotlandia memimpin 2-0 atas Spanyol.

    Tertinggal dua gol, Spanyol meningkatkan serangan agar bisa menyamakan kedudukan di sisa waktu. Namun, Skotlandia tidak tinggal diam dan bahkan mencoba untuk mencetak gol ketiga mereka.

    Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan selesai. Skotlandia menang 2-0 atas timnas Spanyol.

    Kemenangan ini membuat Skotlandia memuncaki klasemen grup sementara dengan torehan enam poin dari dua laga. Sedangkan Spanyol duduk di peringkat dua dengan torehan tiga poin, demikian catatan laman resmi UEFA.

    Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

    Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.(RMID)