BANTEN POS

Penulis: Panji Romadhon

  • Selain Melanggar Hukum, Begini Sisi Negatif Perdagangan Pakaian Bekas Impor

    Selain Melanggar Hukum, Begini Sisi Negatif Perdagangan Pakaian Bekas Impor

    JAKARTA, BANPOS – Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri mengungkapkan sisi negatif dari perdagangan pakaian, sepatu, dan tas bekas impor. Selain melanggar hukum, aktivitas jual beli pakaian bekas impor menimbulkan sejumlah sisi negatif yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan kepentingan negara.

    Wakil Ketua Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan, menegaskan bahwa impor barang atau produk tekstil adalah melanggar hukum, sehingga aktivitas tersebut perlu dilakukan penegakan hukum.

    “Impor barang bekas dalam hal ini produk tekstil adalah melanggar hukum (ilegal),” tegasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin.

    Novel pun mengungkap sisi negatif lainnya, dimana praktik tersebut jika tidak ditindak akan menjadi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Ancaman lainnya adalah penyakit yang dibawa dari baju atau tekstil bekas yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

    “Banyaknya impor ilegal baju atau produk tekstil bekas tersebut akan mengganggu produksi tekstil dalam negeri, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan kepentingan negara,” katanya.

    Mantan penyidik senior KPK itu menyebut, upaya penindakan dan pemusnahan baju atau tekstil bekas impor ini perlu untuk dilakukan secara konsisten, agar tidak semakin merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dukungan semua pihak, baik seluruh aparatur pemerintah pusat dan daerah, penegak hukum dan masyarakat sangat penting untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara.

    “Satgassus Pencegahan Korupsi Polri akan terus mengawal program program pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri turun langsung mendampingi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dalam kegiatan ekspose dan pemusnahan barang hasil pengawasan terhadap pakaian bekas, tas bekas dan sepatu bekas impor di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru, Riau, Jumat. Barang yang dimusnahkan sebanyak 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas impor senilai kurang lebih Rp10 miliar.

    Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo, menyampaikan sebelumnya pihaknya telah bekerja sama dengan Kemendag dalam hal pemusnahan baja ilegal yang tidak sesuai standar SNI. Menurutnya, kegiatan Satgassus tersebut merupakan salah satu tugas langsung dari Kapolri, agar berkontribusi dalam mengawal program pemerintah yang bernilai positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini sedang tumbuh.

    “Apalagi, sebeumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan agar menindak tegas impor ilegal pakaian bekas karena mengganggu industri tekstil nasional. Kedepan, kami akan tetap mengawal penegakan aturan oleh Kementerian Perdagangan maupun kegiatan di kementerian lainnya di sektor penerimaan negara, bantuan sosial, energi, dan ketahanan pangan,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Kembangkan ‘Smart Farming’, Sulbar Kerjasama dengan Korea Selatan

    Kembangkan ‘Smart Farming’, Sulbar Kerjasama dengan Korea Selatan

    MAMUJU, BANPOS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kerja sama dalam mengembangkan pertanian dengan pemerintah Provinsi Jeollabuk-do, Negara Korea Selatan.

    Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik di Mamuju, mengatakan kerjasama dengan Jeollabuk-do dilaksanakan untuk pengembangan tenaga ahli pertanian khususnya di bidang pertanian ‘Smart farming’. Kata dia, Sulbar memiliki sektor pertanian yang potensial terus dikembangkan berbagai teknologi dan ilmu pertanian modern.

    “Pemerintah Sulbar mengunjungi Provinsi Jeollabuk-do dan melakukan kerjasama pertanian, karena dengan pertimbangan daerah tersebut merupakan provinsi yang memiliki keunggulan dibidang pengembangan pertanian Smart farming,” ujarnya.

    Ia memandang bahwa dengan kerjasama itu, maka maka sumberdaya manusia pertanian di Sulbar untuk mengembangkan pertanian semakin tumbuh.

    “Dari kerjasama tersebut, maka Gubernur Jeollabuk-do, Kim Kwan-young akan mengundang sebanyak 72 anak milenial dari setiap provinsi di Indonesia untuk belajar selama 4 minggu tentang smart farming di Provinsi Jeollabuk,” tuturnya.

    Akmal menyebut, nantinya perwakilan petani millenial Sulbar juga akan dikirim ke Provinsi Jeollabuk-do, agar memiliki kemampuan mengembangkan smart farming. Ia optimistis anak muda Sulbar bisa belajar tentang smart farming yang kemudian mengembangkan sistem pertanian tersebut di Sulbar.

    “Gubernur Provinsi Jeollabuk-do, Kim Kwan-young juga telah berjanji segera mengirim tenaga ahlinya untuk membantu mempersiapkan dan membangun smart farming yang komoditinya sesuai dengan kondisi Sulbar,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Webinar Kolaborasi DJP dan IAI, UMKM Dikenalkan SIAPIK

    Webinar Kolaborasi DJP dan IAI, UMKM Dikenalkan SIAPIK

    SERANG, BANPOS – Kanwil DJP Banten bersama dengan Kemenkeu Satu Banten, dan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Banten menggelar webinar kolaborasi dengan tema ‘Praktis Lapor Pajak & Pembukuan UMKM Secara Digital’ yang secara langsung dibuka oleh Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Banten M. Junaidi.

    Dalam sambutannya, Junaidi menyampaikan tentang komitmen Kanwil DJP Banten dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

    “Kanwil DJP Banten telah berupaya mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Kami memohon dukungan dari segenap wajib pajak Kanwil DJP Banten dalam untuk mendapatkan predikat ZI-WBK,” ujarnya.

    Kegiatan dilanjutkan dengan webinar yang dimoderatori oleh Sekretaris IAI Wilayah Banten, Munawar Muchlish. Hadir sebagai narasumber yaitu Wakil Ketua III IAI Wilayah Banten Wulan Retnowati dan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Agus Puji Priyono.

    Wulan menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Dimana UMKM memiliki kontribusi tinggi bagi perekonomian Indonesia dan menyerap lebih dari 15 persen tenaga kerja pada sektor ekspor non migas.

    “Mengingat 75 persen penduduk Indonesia menggunakan internet, maka potensi UMKM ini bisa ditingkatkan melalui marketing digital,” terangnya.

    Ia menegaskan, UMKM juga harus melek akuntansi sederhana dalam hal ini melakukan pencatatan keuangan sederhana dan membuat laporan keuangan UMKM. Sehingga UMKM memiliki kemampuan untuk memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha.

    “Dapat mengetahui aset dan kekayaan usaha, mengetahui keuntungan dan kerugian usaha, dapat mengevaluasi kinerja dan merencanakan untuk melakukan ekspansi usaha,” tuturnya.

    Pada kesempatan tersebut, Wulan memperkenalkan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), produk dari Bank Indonesia untuk memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan sebagai referensi bank dalam mengalanisis kelayakan pembiayaan UMKM.

    “Terdapat 8 sektor usaha yang dapat menggunakan SIAPIK, yaitu perorangan/ultra mikro, pertanian, jasa, perdagangan, perikanan tambah, perikanan budidaya, peternakan, dan manufaktur,” tandasnya.

    Sementara itu, Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda, Agus Puji Priyono menyampaikan tentang hak dan kewajiban perpajakan UMKM. Kata dia, UMKM diperlakukan sama dengan wajib pajak pada umumnya.

    “UMKM mesti melakukan pendaftaran NPWP, menghitung dan membayar pajak, serta melaporkannya di SPT Tahunan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, ada ketentuan terbaru bagi UMKM yang berbentuk PT Perorangan dan BUMDes. Dimana, mereka masih dapat menggunakan perhitungan pajak menggunakan PP 23/2018 hingga 4 tahun.

    “Setelah itu, maka UMKM mesti melakukan perhitungan pajak sesuai tarif PPh Pasal 25 UU Pajak Penghasilan,” jelas Agus.

    Diakhir, Agus menyampaikan tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan bagi UMKM. Ia juga mengingatkan agar UMKM segera melakukan pelaporan SPT Tahunan sebelum 31 Maret untuk WP OP.

    “Tanggal 30 April untuk WP Badan dengan mengakses pelaporannya secara online melalui www.djponline.pajak.go.id,” tandasnya. (MUF)

  • Hadapi Era Digital, Oxygen.id Hadirkan Paket Internet Sesuai Segmentasi

    Hadapi Era Digital, Oxygen.id Hadirkan Paket Internet Sesuai Segmentasi

    SERANG, BANPOS – Penyedia layanan internet Oxygen.id menghadirkan paket internet yang disesuaikan dengan segmentasi. Sebagai perusahaan internet service provider (ISP) dari PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo), Oxygen.id dengan taglinenya net for life, mengajak warga Kota Serang untuk merasakan pengalaman baru dalam mengakses internet dengan kecepatan mencapai 1 Gbps.

    Hal itu terungkap dalam kegiatan Talk xygen bertajuk ‘Menjawab Tantangan Era Digital Bersama Oxygen.id’ dengan mengundang para pelaku usaha, UMKM, hingga sekolah-sekolah yang ada di sekitar Kota Serang, Jumat (17/3) di Cafe VnG, Ciracas, Kota Serang. pada kesempatan tersebut, kegiatan diisi dengan diskusi dan tanya jawab hingga doorprize berupa pemakaian paket internet gratis Oxygen.id 150 mbps bagi 5 tamu undangan.

    General Manager Sales SME Oxygen.id, Yance Arliansyah mengungkapkan bahwa Oxygen.id hadir sebagai jawaban dan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan internet dengan cepat dan servis yang memuaskan. Seperti diketahui, Oxygen.id merupakan provider internet yang terkenal dengan kecepatan tinggi, karena 100 persen menggunakan infrastruktur berupa Fiber Optic yang langsung kepada user atau pengguna.

    “Acara hari ini lebih mengenalkan Oxygen.id kepada masyarakat Serang. Masuk di era digital kita hadir ingin mendekat ke pelanggan agar masyarakat bisa mendapat experience internet berkecepatan tinggi dengan paket yang didesain sesuai dengan kebutuhan segmentasi,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa Kota Serang sangat berpotensi untuk pengembangan UMKM terus tumbuh dan mereka membutuhkan koneksi. Oleh sebab itu, di era digital ini para pelaku UMKM mendekatkan akses internet untuk mengembangkan bisnisnya.

    “Kami hadir tidak terbatas dan bisa dimanfaatkan masyarakat bergerak di era digital ini. Keunggulan Oxygen.id salah satunya jaringan internet kami bukan hanya sebatas nasional saja, koneksi hingga internasional dan unlimited dengan harga ramah di kantong,” ucapnya.

    Dalam talkshow yang berlangsung selama lebih dari satu jam, Yance menyampaikan filosofi Oxygen.id yang siap menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat. Kata dia, hadirnya Oxygen.id ini layaknya masyarakat yang membutuhkan oksigen untuk bernafas.

    “Kami mengedepankan pelayanan terhadap user, karena walau bagaimanapun, pelanggan nomor satu dan kami menghadirkan layanan One Stop Service Connection, sangat mudah diakses. Kami berani jamin, layanan kami nomor satu,” tegasnya.

    Yance menjelaskan, Oxygen.id memiliki sejumlah paket internet khusus untuk pelaku usaha dalam rangka mendukung usaha mereka tumbuh dan berkembang. Paket yang bisa dipilih bagi para pengusaha antara lain Oxygen startup, Oxygen bis dan Oxygen pro.

    “Kedepan kami berharap masyarakat Serang, Banten, lebih mengenal Oxygen.id dan kami hadir bisa mendukung era digital. Oxygen.id bisa berani hadir karena punya jaringan fiber optic sendiri, infrastruktur milik sendiri, sehingga kami hadir dengan menawarkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan,” tandasnya. (MUF)

  • Menkopolhukam Temui Diaspora Indonesia di Negeri Kanguru

    Menkopolhukam Temui Diaspora Indonesia di Negeri Kanguru

    MELBOURNE, BANPOS – Menkopolhukam, Mahfud MD, melakukan kunjungan ke Australia, khususnya Melbourne, Victoria, dalam rangka menghadiri pertemuan bilateral antara Indonesia dan Australia pada Kamis (16/3). Pada kesempatan tersebut, ia juga menemui para diaspora Indonesia di Melbourne di ruang Bhinneka, Konsulat Jenderal RI Melbourne.

    Mahfud MD mendapat pertanyaan dengan topik menarik saat berdiskusi dengan para diaspora, dimana salah satu masyarakat Indonesia asal Kabupaten Pandeglang yang tinggal di Negeri Kanguru tersebut adalah Abbadi Thalib yang juga merupakan Sekretaris Umum KAHMI Australia. Adanya kekhawatiran akan terjadi diskresi antar lembaga pemerintah juga disampaikan, yang mana hal itu dirasa akan berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi.

    “Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum sehingga tidak ada yang eksklusif dan berbeda dalam hal penanganan kasus hukum,” ujarnya, menjawab pertanyaan dengan lugas dan tegas.

    Banyak hal lainnya yang ditanyakan seperti dwikewarganegaraan, serta isu-isu hangat lainnya seperti isu intoleransi, HAM, kasus korupsi, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih serta mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. Termasuk isu dugaan pencucian uang senilai 300 triliun yang terjadi di Kemenkeu, dan disampaikan oleh Mahfud bahwa korupsi di Indonesia ini sudah terjadi dari dulu sampai sekarang-pun masih terjadi.

    “Saya dengan Ibu Sri Mulyani kami ini kompak dan memiliki komitmen yang sama dalam hal pemberantasan korupsi. Bu Sri Mulyani tidak bisa sendirian dalam menyelesaikan permasalahan ini, oleh sebab itu saya membantu beliau sesuai dengan tupoksi yang saya miliki, sehingga akan memudahkan penegak hukum untuk menindak,” jelas Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI ini.

    Sementara itu, Abbadi Thalib, mengungkapkan kegembiraannya dapat bertemu dan berbincang langsung dengan Mahfud MD. Abbadi pun meminta nasehat untuk dapat menjalankan roda organisasi KAHMI di Negeri Kanguru, sehingga sebagai kader HMI yang saat ini berkiprah di luar negeri dapat mengharumkan nama Bangsa dan Negara Indonesia.

    “Saya kira pertemuan kali ini sebagai sebuah ajang silaturahmi kepada Tokoh Bangsa sekaligus senior kami di organisasi,” ungkapnya.

    Di akhir perbincangan, Abbadi Thalib juga memberikan kenang-kenangan berupa buku berjudul The Lost Boys. Buku yang bercerita tentang kisah seorang tentara Australia New Zealand (ANZAC) pada perang dunia kesatu, buku ini tidak hanya menjadi pemenang Award, akan tetapi juga sangat menginspirasi karena bercerita mengenai kisah anak-anak yang masih di bawah umur namun berani berjuang dan rela berkorban demi membela negaranya.

    Kenang-kenangan tersebut diterima dengan senang hati oleh Mahfud MD. Kunjungan Mahfud MD ke Australia memberikan dampak yang positif bagi hubungan antara Indonesia dan Australia, serta memberikan semangat dan inspirasi bagi para kawula muda serta diaspora Indonesia di Melbourne.

    Diketahui, kedatangan Mahfud MD ke Australia dalam pertemuan bilateral bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Siber Australia, Clare O’Neil. Keduanya membahas isu-isu penting, terutama dalam bidang politik dan keamanan untuk memperkuat kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi tantangan global. (MG01/MUF)

  • Jurnalis Tangerang Raya Ikuti KLW di JBS Pusdiklat PWI

    Jurnalis Tangerang Raya Ikuti KLW di JBS Pusdiklat PWI

    CILEGON, BANPOS – Wartawan yang tergabung dalam Himpunan Jurnalis Tangerang Raya (JTR) mengikuti Karya Latih Wartawan (KLW) Tingkat Dasar dan Lanjutan di Journalist Boarding Schoool (JBS) Pusdiklat PWI, Jalan Kalitimbang Lingkar Krotek Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Kamis (16/3). Total sebanyak 31 anggota mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten.

    Ketua PWI Kota Tangerang, Abdul Majid, melepas keberangkatan peserta KLW dari titik kumpul Kantor Sekretariat Bersama PWI, JTR dan SMSI Kota Tangerang. Majid memberikan semangat dan dan meyakini kemampuan para peserta KLW dan berharap semua dapat menyandang predikat lulus.

    “Saya yakin dengan kompetensi atau kapasitas temen-temen yang sudah biasa berjalan di lapangan, pasti akan ketemu dengan materi-materi KLW, semoga teman-teman lulus semua,” ujarnya.

    Senada disampaikan Penasehat sekaligus pendiri JTR, R Herwanto. Ia berpesan agar para peserta mengikuti aturan yang ada dan telah ditetapkan oleh panitia penguji.

    “Ikuti aturan yang berlaku, konsentrasi dan selalu berdoa. Semoga bagi yang mengikuti KLW tingkat Dasar dan lanjutan lulus semua,” katanya.

    Ketua JTR, Ayu Kartini yang juga merupakan Ketua SMSI Kota Tangerang itu juga menyampaikan pesan di hadapan para anggotanya yang mengikuti KLW. Ia berpesan agar nantinya apabila dinyatakan lulus KLW, para peserta dapat selalu menjaga marwah PWI.

    “PWI adalah organisasi besar dan sebagai konstituen Dewan Pers. Tentunya, bagi anggota yang nantinya dinyatakan lulus dan menjadi bagian dari PWI, saya tekankan untuk selalu menjaga marwah PWI,” tegasnya.

    Berdasarkan informasi yang diterima, setiba peserta KLW di Aula Gedung Pusdiklat JBS, langsung diberikan materi dan arahan oleh 3 orang Narasumber antara lain Ketua PWI Provinsi Banten Rian Nopandra, Pengurus PWI Provinsi Banten Media Nurcahya dan Ketua Umum SMSI Firdaus. Terpantau, kegiatan KLW berlangsung lancar dan rangkaian kegiatan memasuki tahapan pengumuman kelulusan. (MUF)

  • Momen Kunjungi Ketua MUI Banten, DJP Sampaikan Edukasi Pentingnya Perpajakan

    Momen Kunjungi Ketua MUI Banten, DJP Sampaikan Edukasi Pentingnya Perpajakan

    PANDEGLANG, BANPOS – Kepala Kanwil DJP Banten, Yoyok Satiotomo, beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Ketua MUI Provinsi Banten KH. Tb. Hamdi Ma’ani, Rabu (16/3). Momen ini dijadikan sebagai bagian daripada silaturahmi dengan Kyai Hamdi yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Linahdlatil Ulama (MALNU) Pusat Menes, Pandeglang.

    “Kunjungan ini adalah kunjungan rutin kakanwil DJP Banten guna menjalin hubungan baik dan sekaligus memberikan edukasi perpajakan ke pondok-pondok pesantren di Provinsi Banten,” ujar Yoyok, dalam siaran Pers yang diterima BANPOS.

    Pada kesempatan tersebut, Yoyok menyambut baik poin yang disampaikan oleh Kyai Hamdi. Ia pun mengajak serta Kyai Hamdi untuk menjadi katalisator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Dalam kesempatan ini, Kyai Hamdi juga menyampaikan imbauannya agar seluruh masyarakat Indonesia segera melaporkan SPT Tahunannya dan memadankan NIK menjadi NPWP. Tak hanya itu, ia mengapresiasi atas kehadiran Kakanwil DJP Banten beserta jajaran serta mengatakan bahwasanya ulama dan umaro atau pemerintah adalah dua penopang penting negara Indonesia.

    “Ulama dan umaro harus saling mendukung untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Kyai Hamdi.

    Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian cinderamata, ramah tamah, dan foto bersama. Untuk diketahui, MALNU adalah salah satu lembaga pendidikan populer yang dimiliki NU di Menes, Pandeglang, Banten. (MUF)

  • Rawan Dicaplok, DPR RI Minta Masyarakat Sadari Pentingnya Sertifikasi Tanah

    Rawan Dicaplok, DPR RI Minta Masyarakat Sadari Pentingnya Sertifikasi Tanah

    Pandeglang, BANPOS – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Iip Miftahul Choiri, meminta kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya sertifikasi tanah. Hal itu dilakukan karena perihal tanah, rawan cekcok dan juga rawan dicaplok.

    Hal itu disampaikan olehnya dalam kegiatan penyerahan sertipikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 di Desa Sukanegara, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang pada Rabu, 15 Maret 2023. Ia mengatakan bahwa Komisi II DPR RI bermitra dengan 11 (sebelas) instansi salah satunya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “Kami ditugaskan oleh negara bersama BPN untuk mensosialisasikan program strategis. Kami mengajak bapak dan ibu menjaga tanahnya, dengan apa? dengan disertifikatkan, karena jika tidak disertifikatkan rawan cekcok rawan caplok,” ujar Politisi PPP ini.

    Kegiatan penyerahan sertipikat tanah itu merupakan bagian dari rangkaian acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Hal itu juga sebagai wujud nyata dari Program Strategis Kementerian ATR/BPN.

    “Tadi sudah ada bukti, kita lakukan penyerahan sertipikat di Desa Sukanegara, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, ini bisa diikuti oleh masyarakat lainnya,” tandasnya.

    Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya, mengucapkan selamat kepada masyarakat yang baru saja menerima sertipikat. Ia berpesan agar masyarakat dapat menjaga tanahnya serta dimanfaatkan dengan baik dan melakukan sertifikasi semua bidang tanah yang dimiliki.

    “Dijaga sertipikatnya, tanahnya dijaga digunakan dan dimanfaatkan. Saat ini pembuatan sertipikat lebih mudah, anggaran tersedia, teknologi lebih maju,” ujarnya.

    Rudi mengajak masyarakat yang tanahnya masuk ke dalam desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL, untuk dapat memanfaatkan dengan baik. Kata dia, sepanjang tanah tidak bermasalah, memenuhi syarat dan tidak masuk kawasan hutan, maka tanah tersebut bisa disertipikatkan.

    “Dengan kepastian hak atas tanah, maka diharapkan dapat menarik investasi di Provinsi Banten,” tuturnya.

    Kata dia, tentunya dengan sertipikasi tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, memiliki tujuan mengurangi potensi sengketa. Tak hanya itu, sertifikasi juga melegalitaskan tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

    “Kita amankan apa yang menjadi hak kita. Jika sengketa berkurang, jika tanah dimanfaatkan dengan baik, maka investasi juga semakin meningkat di Banten,” tandasnya.

    Diketahui, pada kesempatan tersebut, Iip bersama, menyerahkan sertipikat secara simbolis kepada 10 orang penerima sertipikat. (MUF)

  • Musa yang ‘Menghilang’, Ketua DPRD yang Minta Maaf

    Musa yang ‘Menghilang’, Ketua DPRD yang Minta Maaf

    LEBAK, BANPOS – Anggota Komisi III DPRD Lebak, Musa Weliansyah, yang memberikan pernyataan pembelaan kepada UPT PPA, ‘menghilang’ saat sejumlah massa menggelar demonstrasi dan audiensi terkait kinerja perlindungan perempuan dan anak di Lebak. Massa aksi berkali-kali mendesak kepada Ketua DPRD dan Ketua Komisi III untuk menghadirkan Musa sebagai bentuk klarifikasi atas beberapa sanggahan dan juga tudingannya kepada Korps HMI Wati (Kohati) Lebak yang dirasa tidak mewakili peran dan fungsinya sebagai legislatif.

    Massa aksi merasa heran, kenapa Musa sebagai perwakilan rakyat membela kinerja eksekutif bahkan disaat tidak ada penjelasan dari pihak yang dikritik. Berdasarkan pemantauan BANPOS, massa aksi beberapa kali mempertanyakan kehadiran sosok Anggota Dewan yang disebut salah satu politisi paling kritis di DPRD Lebak tersebut.

    “Mana Musa pak? Dateng kesini menghadapi kami langsung,” teriak salah satu massa aksi di depan gerbang.

    Hal senada pun dilakukan di dalam ruang rapat saat audiensi berlangsung. Beberapa massa aksi kembali mempertanyakan keberadaannya.

    “Mana Musa pak, hadirkan disini juga dong, kami butuh pertanggungjawaban omongannya,” tanya salah satu anggota HMI yang membuat massa aksi kembali riuh.

    Ketua Umum HMI-MPO Cabang Lebak, Habibullah mengatakan, tugas dari DPRD adalah untuk menerima dan melakukan pengawasan jika ada aspirasi dari masyarakat terkait hal-hal yang tengah disoroti kepada Pemerintah Daerah. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan tersebut sangat tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat sebagai wakil rakyat.

    “Seharusnya DPRD dapat peka dengan keadaan yang terjadi, lebih elok beliau melakukan pengawasan dan meminta kejelasan kepada instansi terkait sebagai mitra kerjanya. Bukan malah membela,” kata Habibullah saat audiensi dengan Ketua DPRD dan Ketua Komisi III DPRD Lebak, Kamis (16/3).

    Ia memaparkan, apa yang pihaknya sampaikan adalah hasil dari analisis serta kajian dengan kapasitas pihaknya sebagai mahasiswa.

    “Tentu ini bukan hasil tudingan liar belaka. Artinya, kami menemukan fakta dari dimensi yang tidak terlihat oleh saudara Musa,” ujarnya.

    Habibullah juga menyinggung terkait penyebutan Kohati sebagai Ormas. Ia menjelaskan, HMI yang berstatus sebagai organisasi mahasiswa sesuai dengan Pasal 7 Anggaran Dasar HMI yang menegaskan bahwa HMI bukan Ormas, bukan Orsospol, dan bukan pula OKP. Frasa ‘mahasiswa’ mengandung makna yang dalam dan filosofis.

    “HMI adalah organisasi kader, bukan organisasi massa. Artinya, fokus HMI adalah untuk terus melakukan kaderisasi untuk mempersiapkan mahasiswa Islam sebagai kader umat dan kader bangsa, sebagaimana tujuan HMI dan tanpa menghilangkan ruh Keislaman, Kebangsaan-Keindonesiaan dan Kemahasiswaannya,” tandasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, M Agil Zulfikar menyampaikan permohonan maaf baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Agil mengatakan, Apa yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut haruslah dilihat lebih teliti, apakah itu merupakan pandangannya sebagai anggota dewan ataupun diri pribadi.

    “Kita juga tidak bisa melarang ketika penyampaiannya atas nama pribadi. Namun, terlepas dari hal tersebut saya baik secara pribadi maupun institusi menyampaikan permohonan maaf atas hal tersebut,” ujar Agil.

    Senada dengan Agil, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lebak, Eko Prihadiono mengatakan, ia selaku Ketua Komisi meminta maaf apabila terdapat kekeliruan yang disampaikan oleh anggotanya.

    “Saya mewakili Komisi III meminta maaf apabila ada kekeliruan. Jelasnya, kami akan menindaklanjuti apa yang disampaikan teman-teman,” singkat Eko. (CR-01/PBN)

  • Banyak Pejabat Rangkap Jabatan, DPRD Kota Cilegon Akan Panggil Pemkot

    Banyak Pejabat Rangkap Jabatan, DPRD Kota Cilegon Akan Panggil Pemkot

    CILEGON, BANPOS – Banyaknya pejabat yang rangkap jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kota Cilegon. Terlebih rangkap jabatan tersebut ada yang sampai satu tahun lebih.

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun BANPOS, sejumlah pejabat yang rangkap jabatan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Syafrudin merangkap Plt Asda III Setda Cilegon, Staf Ahli Walikota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra merangkap Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Sekretaris Disnaker Cilegon, Panca Nugrahestianto Widodo merangkap Plt Kadisnaker dan Sekretaris DPMPTSP Kota Cilegon Tb Dendi Rudiatna merangkap Plt Kepala DPMPTSP Kota Cilegon. Selain itu masih banyak lagi pejabat yang masih rangkap jabatan. 

    Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Masduki, mengungkapkan masih banyaknya pejabat yang masih merangkap, ia menilai rangkap jabatan tidak ideal dan efektif bagi suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, dengan banyaknya rangkap jabatan kewenagan kepala OPD terbatas.

    Ia khawatir jika hal itu tidak segera diisi pejabat definitif, akan menganggu roda pemerintahan terkait dengan realisasi janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta. Kemudian pelayanan kepada masyarakat terganggu.

    “Kita tahu bersama, janji-janji kampanye yang sudah disampaikan saat pilkada cukup banyak. Kami (Komisi I) ingatkan Helldy-Sanuji akan janji kampanye yang sudah disampaikan saat pemilu tahu lalu. Sedangkan, sampai sekarang banyak pejabat yang rangkap jabatan. Tentu kurang ideal dan efektif. Apalagi, kapasitas Plt terbatas. Jadi bagaimana mau terealisasi janji kampanye kalau masih banyak jabatan kosong,” kata Masduki, Kamis (16/3).

    Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai pejabat yang rangkap jabatan di satu dan dua OPD di suatu pemerintahan akan menyebabkan beban kerja pejabat akan semakin berat.

    “Secara logika ketika satu jabatan dirangkap dengan orang yang sama, maka secara otomatis beban kerja akan banyak dan berat, terutama jika dibandingkan hanya memegang satu jabatan saja,” ungkapnya.

    Kemudian, Masduki menilai keberadaan Tim Pansel (Panitia Seleksi) masih belum ada ketegasan dalam menentukan waktu pelaksanaan pengisian jabatan kosong di Lingkungan Pemkot Cilegon. Oleh karena itu, pihak Cilegon akan meminta kejelasan Tim Pansel tindak lanjut pengisian jabatan kosong tersebut.

    “Nanti akan kita panggil dan meminta kejelasan kepada mereka (Tim Pansel) sudah sampai mana tahapan yang sudah dilakukan oleh Tim Pansel dalam pengisian jabatan ini. Kami di sini, tidak mengintervensi siapa yang layak duduk di satu OPD tersebut. Tapi yang kami minta, dalam penunjukan pejabat itu, memang mereka yang sesuai dengan job dan menguasai bidang tersebut. Jadi bukan lagi dari 0 yang tidak tahu apa-apa. Sementara, Walikota Cilegon (Helldy Agustian) punya banyak PR yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kora Cilegon. Ini tinggal tersisa sedikit lagi. Dan sudah saatnya semua program harus digenjot. Kalau hari ini masih lambat, saya pun yakin program prioritas tidak akan tercapai,” tegasnya. (LUK/RUL)