Penulis: Panji Romadhon

Viral! ASN Pemkot Cilegon Diduga Main Judi Online

CILEGON, BANPOS – Tertangkap basah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon diduga menjadi maniak judi slot.

Kasus ASN Pemkot Cilegon yang diduga kecanduan judi slot viral di dunia maya.

Akun Twitter @PartaiSocmed menbgunggah gambar seorang mengenakan baju warna coklat dilengkapi bordir bertuliskan Pemerintah Kota Cilegon sedang duduk bermain handphone.

Diduga handphone yang digunakan sedang membuka aplikasi judi online atau yang lebih dikenal judi slot.

Kejadian itu, diunggah oleh @PartaiSocmed pada Selasa, 1 Agustus 2023.

ASN berkacamata tersebut juga dalam fotonya mengenakan sandal jepit berwarna hitam. Belum diketahui apakah yang bersangkutan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tenaga honorer.

“Sementara itu terpantau tadi pagi pegawai Pemkot Cilegon kepergok masih main ‘candy crush’ yg katanya sudah diblokir oleh menteri hasil GA,” tulis akun Twitter @PartaiSocmed.

Menanggapi hal itu, Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin sangat menyayangkan atas kejadian tersebut. Viralnya ASN bermain judi slot membuat preseden buruk Pemkot Cilegon.

“Saya sangat menyayangkan atas kejadian tersebut. Kami juga sedang mencari tahun ASN tersebut bekerja di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mana, kita lagi cari tahu orangnya,” kata Mahmudin.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini mengaku akan menindak ASN yang ketahuan bermain judi slot. Bahkan, menurutnya pimpinan OPD dari ASN tersebut juga harus bertanggungjawab atas Tindakan yang dilakukan anak buahnya.

“Apalagi bermain judi slot itu pakai seragam ASN, yang bersangkutan memakai sandal, ini melanggar kode etik,” kata Mahmudin.

Dikatakan Mahmudin, baik berstatus PNS maupun honorer, pihaknya akan tetap melakukan penindakan tegas. Penindakan akan dilakukan pihaknya berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Kalau orangnya sudah ketemu, pasti akan kita panggil untuk memberikan klarifikasi. Sanksinya apa, itu nanti setelah bukti yang kita kumpulkan sudah kuat, mohon bantuannya untuk mencari tahu ASN di OPD mana,” tandasnya. (LUK)

1 Agustus 2023
Peran Penting Pengawasan Masyarakat Demi Terselenggaranya Pemilu 2024 yang Bermartabat

PANDEGLANG, BANPOS – Demi terselenggaranya Pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan baik dan terwujudnya Pemilu yang bermartabat, relawan Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) menggelar diskusi publik yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kabupaten Pandeglang, pada Selasa (1/8).

Hadir dalam kegiatan tersebut, lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aktivis demokrasi serta pihak lainnya yang memiliki kepedulian terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 dengan baik dan adil.

Badan Pekerja JRDP, Irwan Hermawan, mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut pihaknya mengundang para pihak di luar penyelenggara Pemilu. Sebab kata dia, suksesnya Pemilu 2024 bukan hanya tugas penyelenggara Pemilu saja yakni KPU dan Bawaslu.

“Pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hanya tugas KPU dan Bawaslu, tapi tugas semua pihak termasuk masyarakat sipil. Bagaimana di Pemilu 2024 ini, masyarakat punya kepercayaan kepada penyelenggara bahwa pelaksanaannya akan sesuai dengan harapan semua pihak,” ujarnya.

Iwan menegaskan, dalam pelaksanaan Pemilu mendatang, pihaknya tidak akan membiarkan para penyelenggara Pemilu berjalan sendiri dalam melaksanakan proses demokrasi tersebut.

“Kami tidak akan membuat mereka berjalan sendiri melaksanakan Pemilu 2024 nanti. Kami meyakini bahwa kami bisa menjadi mitra strategis tenrunya sebagai mitra yang kritis,” tegasnya.

Ia pun memastikan, bahwa pihaknya memiliki tujuan yang sama dengan KPU dan Bawaslu yaitu Pemilu 2024 nanti bebas dari ketidakpercayaan publik.

Sementara itu, salah satu Komisioner KPU Provinsi Banten, Aas Satibi, mengungkapkan demi mewujudkan Pemilu yang bermartabat, tidak hanya tugas KPU dan Bawaslu saja. Melainkan ada tugas masyarakat sipil dalam mewujudkan terciptanya demokrasi yang sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.

“Mewujudkan Pemilu bermartabat bukan hanya tugas penyelenggaraa saja dan tidak bisa dibatasi oleh tugas KPU dan Bawaslu. Klompok masyarakat sipil juga berkontribusi untuk kepentingan demokrasi. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat lebih luas. Kami tidak bisa bekerja jika publik tidak memberikan dukungan maksimal,” jelasnya.

Bahkan kata Aas, ada keterbatasan dari pihak KPU dalam mensosialisasikan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, pihaknya mengapresiasi adanya peran maksimal dari pihak lain.

“KPU tidak bisa lebih maksimal melakukan sosialisasi, makanya dibutuhkan peran semua pihak,” tandasnya. (MUF)

1 Agustus 2023
Sulitnya Konfirmasi Dugaan Kerusakan Bendungan Sindangheula

SERANG, BANPOS – Dugaan kerusakan Bendungan Sindangheula hingga saat ini tak juga mendapat tanggapan dari Balai Besar Wilayah Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3).

Sejak mencuat pada 10 Juli kemarin, BBWSC3 bergeming atas dugaan kerusakan pada Hollow Jet Valve atau katup pemancar air bendungan berkapasitas 9 juta meter kubik itu.

Beberapa kali BANPOS berupaya mengonfirmasi kepada BBWSC3, terkait dengan hal tersebut. Sayangnya, upaya tersebut kerap ‘terbendung’ pada bagian Hubungan Masyarakat (Humas) BBWSC3.

Seperti pada Kamis (20/7) lalu, BANPOS mendatangi BBWSC3 untuk mengonfirmasi langsung terkait dengan hal tersebut, lantaran Sekretaris BBWSC3, Hadian, tidak kunjung merespon pesan WhatsApp.

Saat itu, BANPOS bertemu dengan Humas BBWSC3, Muslimin. Di sana, ia mencak-mencak dan mengatakan bahwa BANPOS jika ingin menerbitkan berita, harus seizin BBWSC3. Kecuali berita rilis yang bagus-bagus, seperti kegiatan senam pagi.

Bahkan, ia mengancam kepada wartawan BANPOS saat itu, akan melakukan blacklist terhadapnya apabila kembali menerbitkan berita ‘jelek’ tanpa seizin mereka.

Meski demikian, saat ditunjukkan dokumen KAK yang menjadi salah satu dasar dugaan kerusakan Bendungan Sindangheula, ia pun berkoordinasi dengan Kabid PJSA, David Partonggo Oloan Marpaung.

Ia pun menuturkan bahwa David meminta penjadwalan ulang untuk wawancara pada pekan berikutnya. Muslimin menuturkan akan menghubungi BANPOS terkait dengan waktu wawancara.

Pekan yang dijanjikan yakni 24 hingga 28 Juli 2023 telah berlalu. Namun, Muslimin tidak kunjung memberikan kabar mengenai wawancara tersebut.

Pada Senin (31/7), BANPOS kembali datang ke BBWSC3 dengan wartawan yang berbeda, dan kembali diterima oleh Muslimin. Saat memberikan kartu pers, ia bertanya apakah wartawan BANPOS yang datang, medianya sama dengan wartawan sebelumnya.

Saat mengetahui bahwa BANPOS yang datang dengan wartawan yang berbeda, dia pun kembali mencak-mencak, dan menyampaikan bahwa bukan hanya wartawan BANPOS sebelumnya yang diblacklist, namun juga BANPOS sebagai medianya.

Sempat terjadi adu mulut antara BANPOS dengan dia, hingga akhirnya dia pun mendatangi David untuk menyampaikan kedatangan BANPOS. Saat kembali, ia menuturkan bahwa David tengah melakukan rapat.

“Tadi juga saya bisikin orangnya, enggak enak. Katanya nanti dihubungi saja kalau sudah selesai. Saya minta nomor saja untuk bisa dihubungi,” ujarnya.

Kepada BANPOS, dia berjanji bahwa jadi atau tidaknya wawancara hari itu, akan memberikan kabar kepada BANPOS. Namun hingga hari berganti, tidak ada kabar darinya.

Pada Selasa (1/8), BANPOS kembali mendatangi BBWSC3. Saat datang ke sana, satpam yang menjaga gedung PPID, yang juga merupakan gedung Humas BBWSC3, menyampaikan jika tidak ada orang di sana.

Satpam tersebut mengatakan bahwa para Humas sedang ada kegiatan di gedung utama BBWSC3 lantai 2. BANPOS pun mencoba mendatangi tempat tersebut.

Namun saat hendak memasuki gedung utama, salah satu Humas BBWSC3 yang mengaku bernama Sofi, berlari mendatangi BANPOS. Dia menegaskan bahwa apabila mau bertemu dengan pimpinan, harus sesuai SOP yang berlaku.

Saat BANPOS menyampaikan bahwa upaya melalui SOP sudah kerap dilakukan oleh BANPOS, namun tidak kunjung mendapat respon, dia mengatakan bahwa wawancara akan dijadwal ulang.

BANPOS pun menyampaikan bahwa sudah sebulan upaya konfirmasi yang hendak dilakukan hanya berakhir pada penjadwalan ulang saja. Akhirnya, ia pun meminta BANPOS menunggu untuk pergi bertemu pimpinan. Namun setelahnya, ia mengaku semua pimpinan sedang tugas lapangan.

“Semua sedang tugas lapangan. Kata stafnya. Pak David ke Karian mungkin. Kepala Balai lagi diklat, kan gak sehari dua hari diklat,” katanya dan langsung meninggalkan BANPOS.

Hingga saat berita ini diterbitkan, BANPOS masih menunggu konfirmasi dari pihak BBWSC3 di pos satpam gedung utama. (DZH)

1 Agustus 2023
Festival Inovasi OMS, Formasi Dorong Kolaborasi Multipihak

TANGERANG, BANPOS – Forum Masyarakat Inklusif (Formasi) Kota Tangerang menggelar acara Festival Inovasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan tema ‘Upaya Mendorong Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil di Kota Tangerang’.

Acara tersebut diselenggarakan di Selasar Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada Minggu (30/7) dengan didukung oleh sejumlah pihak, di antaranya USAID Madani, Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI), Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Lingkar Study Feminis (LSF), serta organisasi masyarakat sipil lainnya.

Wakil Ketua Panitia Pelaksana, Nurjanah, menjelaskan bahwa selain ingin menjalin sinergitas antar OMS, festival ini juga ingin memperkenalkan praktik baik yang selama ini sudah dilaksanakan oleh OMS kepada masyarakat di Kota Tangerang.

“Tujuannya adalah kami ingin menyebarluaskan inovasi dan kontribusi organisasi masyarakat sipil ke semua masyarakat, dan juga ingin memberi tahu kalau OMS di Kota Tangerang itu tidak sepenuhnya mati,” kata Nurjanah kepada BANPOS.

Selain itu, Nurjanah juga berharap dengan digelarnya acara Festival Inovasi OMS, sinergitas antara OMS dan sinergitas OMS dengan Pemerintah Daerah dapat terus terjalin dengan baik ke depannya.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini sinergitas antara organisasi masyarakat sipil dengan Pemkot Tangerang dapat terus terjalin erat,” ujarnya.

Sementara itu, Aktivis Anti Korupsi Ade Irawan yang juga hadir sebagai pembicara turut mengapresiasi terselenggaranya acara festival tersebut.

Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk dilaksanakan, karena dinilai mampu membangun kolaborasi antar pihak, terutama dalam upaya mengawal pembangunan daerah ke arah yang jauh lebih baik.

“Menurut saya sih ini kegiatan yang cukup bagus. Memang harus ada kolaborasi antara LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan stakeholder, termasuk pemerintah itu penting. Ini mestinya jadi contoh, ya, paling tidak konteks Banten maupun daerah-daerah yang lain,” ucap Ade Irawan.

Apresiasi tidak hanya datang dari pegiat anti korupsi semata, melainkan juga datang dari Pemkot Tangerang.

Melalui Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi BAPPEDA Kota Tangerang, Nur Fauziyah Tohir Hasyim, Pemkot Tangerang turut mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut.

Di samping itu, terkait dengan program inklusif, Nur Fauziyah menerangkan bahwasanya Pemkot Tangerang telah berkontribusi terhadap terwujudnya sejumlah program inklusif di Kota Tangerang.

“Kita pemerintah kota juga berkontribusi terhadap program ini, terutama isu-isu inklusif,” tuturnya.

Namun, ia menekankan dalam upaya mewujudkan Kota Tangerang yang inklusif, perlu adanya peran kolaboratif dengan semua pihak, termasuk juga kelompok masyarakat sipl, agar capaian kebermanfaatan dari program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal.

“Kemudian isu inklusif ini tidak hanya kita Pemerintah Kota saja, tetapi juga berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Tentunya kehadiran dari USAID Madani itu cukup dirasakan manfaatnya tadi oleh teman-teman OMS bahwa mereka benar merasa didampingi dengan technical assistance yang ada,” imbuhnya.

Dalam acara tersebut, selain diisi oleh agenda Talk Show, juga turut menampilkan sejumlah pertunjukkan pentas seni dari para siswa penyandang disabilitas di Kota Tangerang, dan juga penampilan memukau dari penyanyi Tanayu. (MG-01).

31 Juli 2023
Korsleting Mobil, Ruko Sembako di Rangkasbitung Dilahap Si Jago Merah

LEBAK, BANPOS – Kebakaran terjadi di salah satu Ruko Sembako yang berada di Kampung Salahur, Kecamatan Rangkasbitung pada Senin (31/7) malam waktu setempat.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun BANPOS, kebakaran terjadi lantaran adanya korsleting listrik dari mobil pick up yang disimpan di dalam ruko tersebut.

“Dugaan sementara akibat korsleting listrik di mobil. Karena barang didalam mudah terbakar akhirnya api membesar,” kata Petugas BPBD Kabupaten Lebak, Alfin Dorbin, saat dihubungi BANPOS melalui panggilan telepon.

Alfin menjelaskan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi diperkirakan lebih dari Rp100 juta.

“Api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang langsung tiba dilokasi begitu mendapatkan informasi,” tandasnya. (MYU/DZH)

31 Juli 2023
Menurut Warga, Segini Mahar yang Harus Disiapkan Buat Masuk SMKN 2 Kabupaten Tangerang

SERANG, BANPOS – Dugaan pungutan liar (Pungli) yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB di SMKN 2 Kabupaten Tangerang, mencapai angka Rp8 juta. Nominal tersebut untuk mengamankan satu kursi di SMK Negeri yang menjadi incaran 7 kecamatan itu.

Hal tersebut disampaikan oleh aktivis senior Tangerang Raya, Muhammad Jembar, di depan kantor Dindikbud Provinsi Banten. Menurut Jembar, banyak calon peserta didik yang kurang mampu, terpaksa tak bisa masuk SMKN 2 Kabupaten Tangerang karena tidak bisa menyiapkan ‘mahar’.

“Yang miskin, yang yatim tidak bisa masuk. Tapi tetangganya bisa, karena titipan, pakai orang dalam, bayar duit,” ujarnya usai menggelar aksi unjuk rasa, Senin (31/7).

Menurutnya, nominal yang harus dibayarkan berada di kisaran Rp4 juta hingga Rp8 juta. Namun sedikit berbeda untuk anak yatim, karena ‘cukup’ membayar di kisaran Rp2 juta.

“Ada yang Rp4 juta, ada yang Rp8 juta, luar biasa ini. Banyak sekali itu. Dan kami sudah sampling, bawaan-bawaan siapa saja itu mereka,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa apa yang dirinya sampaikan, dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, ia berani mengadu data apabila memang diperlukan.

“Kami siap bawa data. Kami juga siap kalau memang harus uji forensik data, karena data ini kami real dapati. Kalau mau dengan keterbukaan informasi, silakan dibuka data sekolahnya,” tutur dia.

Di sisi lain, ia mengaku bahwa persoalan itu dapat dibawa ke ranah pidana, apabila tidak ada tindakan tegas dari Dindikbud Provinsi Banten sebagai atasan para Kepala Sekolah.

Pihaknya bahkan telah menyiapkan sebanyak 7 pengacara, yang siap membela para orang tua siswa yang merasa dizolimi oleh sistem pungli dan titip menitip itu.

“Ada potensi ke arah pidana. Kalau tidak diselesaikan sekarang, padahal ada pengakuan dari Plt Kepsek, ini bisa kami bawa ke sana. Kami juga sudah ada 7 pengacara yang siap mendampingi warga yang terzolimi,” tandasnya. (DZH)

31 Juli 2023
PPDB di SMKN 2 Kabupaten Tangerang Disebut Gak Pro Anak Yatim dan Miskin

SERANG, BANPOS – Dugaan kecurangan pada pelaksanaan PPDB tingkat SMK di SMKN 2 Kabupaten Tangerang, disebut melibatkan banyak pihak. Mulai dari oknum wakil rakyat hingga pejabat-pejabat.

Hal itu disampaikan oleh aktivis senior Tangerang Raya, Muhammad Jembar. Menurutnya, pihaknya telah mendapatkan sejumlah data dan pengakuan dari Plt Kepala SMKN 2 Kabupaten Tangerang, yang mengakui bahwa PPDB di tempatnya penuh dengan titipan.

“Begitu banyak titipan dari oknum wakil rakyat, pejabat-pejabat. Kita itu mau ada kejelasan, ini maksudnya titipan apa? Lalu kalau tes, itu seperti apa penilaiannya? Karena Plt Kepala Sekolah mengakui itu kemarin di berita (ada titipan),” ujarnya usai audiensi dengan Dindikbud Provinsi Banten, Senin (31/7).

Ia mengatakan, sejumlah titipan itu berasal dari kalangan berada, mulai dari anak TNI, anak anggota Polri, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara yang ditendang justru anak-anak dari kalangan kurang mampu.

“Jangan sampai yang dikorbankan ini anak-anak miskin, anak-anak yatim. Ini anak-anak tentara, anak-anak polisi, anak-anak PNS diprioritaskan. Harusnya skala prioritas, bagaimana caranya mereka (anak miskin dan yatim) itu bisa bersekolah,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh pihaknya, semata-mata untuk memperjuangkan hak anak-anak kurang mampu yang tidak dapat sekolah, akibat proses penerimaan yang dituding telah direkayasa.

“Kami menuntut supaya mereka anak-anak yatim, anak-anak miskin, yang memang tidak punya kemampuan keuangan namun berprestasi, nilai-nilainya bagus, supaya bisa mengenyam sekolah. Jangan sampai anak yatim, anak miskin, buat masuk ke sekolah negeri itu susah karena adanya proses-proses yang direkayasa,” tegasnya.

Berdasarkan data yang pihaknya miliki, bahkan anak-anak titipan itu mencapai ratusan orang. Maka dari itu, pihaknya mengancam apabila Dindikbud tidak segera mengambil tindakan, akan membawa persoalan tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

“Apabila tidak ada keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, maka kami akan bawa permasalahan ini ke Kementerian Pendidikan, dengan massa yang lebih besar serta data-data yang telah kami kumpulkan,” tandasnya. (DZH)

31 Juli 2023
Dindikbud Banten Kembali Didemo Soal PPDB

SERANG, BANPOS – Sejumlah warga Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dindikbud Provinsi Banten, Senin (31/7).

Mereka memprotes terkait dugaan kecurangan, yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMK di wilayah Sepatan, Kabupaten Tangerang.

Dalam aksinya, para warga membawa mobil komando dan membentangkan sejumlah banner dan karton tuntutan, terkait dengan pelaksanaan PPDB.

Salah satu tuntutan yang dibawa yakni memeriksa Plt Kepala SMKN 2 Kabupaten Tangerang, yang dituding telah meloloskan peserta PPDB hasil titipan dan pungutan liar (pungli).

Dalam orasinya, salah satu orator mengatakan bahwa kondisi pendidikan yang seperti ini, sangat menyedihkan.

Menurutnya, pendidikan yang sejatinya bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, justru malah dinodai oleh praktik-praktik buruk.

“Pendidikan yang seharusnya mencerdaskan, malah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan melakukan praktik titip menitip dan pungli,” tegasnya.

Bahkan menurutnya, apabila Ki Hadjar Dewantoro, tokoh pendidikan di Indonesia, masih hidup dan mengetahui kelakuan para oknum itu, maka akan sangat marah.

“Jika Ki Hadjar Dewantoro masih hidup dan melihat kelakuan mereka (oknum) dan kondisi dunia pendidikan seperti saat ini, pasti akan marah,” tuturnya lagi.

Perwakilan massa aksi pun akhirnya diterima oleh Dindikbud Provinsi Banten, untuk menyampaikan aspirasi mereka. (DZH)

31 Juli 2023
Diusik, Inspektur Tranggono Tetap Tegar

SERANG, BANPOS – Sejumlah aduan terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Provinsi Banten tengah didalami oleh pihak Inspektorat.

Aduan yang telah masuk ke pihak Inspektorat Provinsi Banten, mulai dari dugaan pengaturan pelaksanaan PPDB, hingga dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh sejumlah oknum.

Tugas yang tengah dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan informasi yang diterima, tengah diusik oleh sejumlah pihak.

Plt. Inspektur Provinsi Banten, Moch Tranggono, mengatakan bahwa pihaknya akan tetap tegar menjalankan tugas, sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kami percaya bahwa semua ini bisa dilalui. Kami santai lah menghadapi ini. Jadi kami dan tim melaksanakan sesuai dengan ketentuan saja yah,” ujarnya saat diwawancara di Pendopo Gubernur Banten, Senin (31/7).

Menurut Tranggono, pihaknya dalam hal pengaduan PPDB, menjalankan fungsi evaluasi. Sementara untuk dugaan Pungli, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Kami ini kan hanya evaluasi, dan kami sudah berkoordinasi dengan tim Saber Pungli terkait dengan dugaan adanya pungutan liar dalam pelaksanaan PPDB kemarin,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya mengaku tidak akan terganggu dengan usikan yang ada, dan akan santai saja dalam menjalankan tugasnya, terkait dengan aduan PPDB.

“Rasanya enggak ada, insyaAllah lah kami menjalankan tugas saja,” tandasnya. (DZH)

31 Juli 2023
Nakama Serang-Cilegon Merapat! Lokasi Ini Bakal Jadi Tempat Nobar One Piece Episode Nika

SERANG, BANPOS – Dalam waktu dekat ini, anime One Piece akan menayangkan scene pertarungan antara Luffy dengan Kaido. Dalam episode tersebut, Luffy akan mengeluarkan jurus terbarunya yakni Gear 5 atau mode God Nika.

Sebagaimana diketahui, Gear 5 merupakan mode awakening atau kebangkitan dari buah iblis yang dimakan oleh Luffy, Gomu Gomu no Mi atau yang sebenarnya bernama Hito Hito no Mi, Model Nika.

Pertarungan antara Luffy menggunakan Gear 5 melawan Kaido, sempat membuat heboh nakama yang membaca manga One Piece.

Bagaimana tidak, selain merupakan titik balik kemenangan Luffy melawan salah satu dari kaisar laut, momen itu juga menguak fakta bahwa selama 20 tahun ke belakang, nakama telah ‘dibohongi’ bahwa Luffy merupakan pemakan buah iblis tipe paramecia, yang ternyata merupakan Mytical Zoan.

Nah, episode 1071 menjadi penggambaran momen Luffy membangkitkan kekuatan Nika-nya. Bersama dengan episode 1072 yang merupakan scene pertarungan Kaido vs Luffy mode Nika, digadang-gadang menjadi episode terbaik sepanjang sejarah One Piece.

Berbagai nakama di seluruh dunia, menyambut antusias dua episode tersebut. Mereka menyambut dengan memasang foto profil Luffy mode Nika, hingga menyiapkan waktu untuk nonton bareng (nobar) dua episode tersebut.

Tak ketinggalan, nakama di wilayah Serang dan Cilegon pun akan menggelar nobar dua episode itu. Diselenggarakan oleh komunitas OPSC (One Piece Serang Cilegon), nobar akan dilaksanakan pada 13 Agustus 2023.

Pelaksanaan nobar akan dilakukan di Geprek Dewek Ciracas, Kecamatan Serang, Kota Serang pukul 14.45 WIB. Nobar itu tidak dipungut biaya alias gratis, dan terbuka untuk umum.

Bagi nakama di wilayah Serang dan Cilegon, dan ingin merasakan keseruan pertarungan Luffy dalam mode Nika atau Gear 5 melawan Kaido, silakan merapat. (DZH)

31 Juli 2023