BANTEN POS

Kategori: COVID-19

  • Anak Dilarang Berwisata, Boleh ke Mal

    Anak Dilarang Berwisata, Boleh ke Mal

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang melarang para anak di bawah umur 12 tahun untuk pergi berwisata. Sementara, pemerintah pusat akan mulai menguji coba untuk membuka mal bagi anak usia di bawah 12 tahun di beberapa kota di Pulau Jawa.

    Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang, Yoyo Wicahyono, mengatakan bahwa Pemkot Serang melalui Disparpora mengeluarkan kebijakan untuk melarang anak-anak di bawah usia 12 tahun mengunjungi tempat wisata. Sebab menurutnya, mereka masuk kelompok rentan terpapar Covid-19. Para anak di bawah umur 12 tahun diminta untuk tetap tinggal di rumah saja dan akan ‘disweeping’ apabila kedapatan berada di tempat wisata.

    “Bagi anak di bawah usia 12 tahun cukup di rumah saja, tidak boleh ke tempat wisata. Sementara ini anak di bawah usia 12 tahun dilarang berwisata karena rentan dan belum divaksin,” ujar Yoyo kepada awak media, Senin (20/9).

    Pihaknya juga mewajibkan pengelola obyek wisata untuk membentuk satuan tugas (Satgas) Covid-19 internal di tempat wisatanya, untuk melakukan pemantauan dan sweeping pengunjung yang masuk, karena dikhawatirkan ada pengunjung di bawah 12 tahun.

    “Jadi harus ada petugas yang mengawasi, khawatir ada pengunjung yang berusia di bawah 12 tahun masuk ke obyek wisata tersebut,” terangnya.

    Pengelola obyek wisata pun menurut Yoyo, harus menyediakan public announcement untuk imbauan di setiap obyek. Pihaknya telah menyediakan sebanyak delapan poin yang harus disiapkan oleh pengelola obyek wisata. Termasuk pemberlakuan ganjil genap dan aplikasi PeduliLindungi.

    “Termasuk melakukan koordinasi dengan aparat berwenang dalam rangka ganjil genap di obyek wisata. Terutama anak di bawah usia 12 tahun tidak boleh. Seperti menerapkan aplikasi pedulilindungi, dan harus ada petugas jaga yang memastikan pengunjung melakukan scan PeduliLindungi,” katanya.

    Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Satgas Covid-19 Kota Serang, Imam Rana Hadiana, mengatakan bahwa saat ini Pemkot Serang sedang melakukan uji coba penerapan aplikasi PeduliLindungi dan memperketat protokol kesehatan (Prokes), di sejumlah obyek wisata.

    “Sesuai dengan peraturan instruksi Walikota, sejumlah tempat wisata tertentu dilakukan uji coba protokol kesehatan, salah satunya bioskop,” tandasnya.

    Terpisah, pemerintah pusat akan melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan/mal bagi anak berusia di bawah 12 tahun di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, DI Jogjakarta dan Surabaya. Uji coba akan dimulai pada pekan ini, seiring dengan kondisi situasi Covid-19 yang semakin baik.

    Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin.

    “Seiring dengan kondisi situasi Covid-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan PeduliLindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode minggu ini, antara lain akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan/mal bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun,” katanya.

    Pembukaan mal untuk anak di bawah 12 tahun harus dengan pengawasan dan pendampingan orang tua. Selain itu, orang dengan kategori kuning di PeduliLindungi kini diperbolehkan masuk bioskop. Fasilitas bioskop sejak minggu lalu sudah dibuka di wilayah level 3 dan 2 dengan kapasitas maksimal 50 persen.

    “Kategori kuning dan hijau dapat memasuki area bioskop. Yang tadinya hanya hijau saja, sekarang bisa masuk dengan (status) kuning,” katanya.

    Warna kuning atau oranye di PeduliLindungi artinya pengunjung telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Sementara warna hijau berarti pengunjung dalam kondisi aman karena telah mendapatkan vaksin dosis lengkap.(DZH/ENK/JPG)

  • Menaker Turun ke Cilegon, 91 Supir Bus Terima Subsidi Upah

    Menaker Turun ke Cilegon, 91 Supir Bus Terima Subsidi Upah

    CILEGON, BANPOS – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan pembukaan dan aktivasi rekening secara kolektif bagi penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) 2021. Adapun penerima BSU merupakan pekerja/buruh sektor jasa transportasi di PT Cilegon Raya Utama Motor, Kota Cilegon, Jumat (17/9/2021).

    “Alhamdulillah, dari data jumlah pekerja sebanyak 91 orang di perusahaan ini, 58 orang di antaranya telah menerima BSU. Dan hari ini saya menyaksikan langsung aktivasi pembukaan rekening secara kolektif yang difasilitasi oleh Bank BRI,” kata Ida dalam sambutannya, Jumat (17/9/2021).

    Lebih lanjut, Menaker juga meminta perusahaan untuk terus berkoordinasi dengan Bank Himbara terkait pencairan BSU bagi pekerja/buruh yang disalurkan melalui skema pembukaan rekening baru secara kolektif (Burekol).

    Kemudian Ida menjelaskan, penyaluran BSU melalui skema Burekol diperuntukan bagi penerima yang belum memiliki rekening pada Bank Himbara. Melalui skema itu, ia berharap, penyaluran BSU lebih tepat sasaran.

    “Kami berharap perusahaan yang pekerjanya telah terdaftar sebagai penerima BSU melalui skema Burekol untuk segera berkoordinasi dengan Bank Himbara terkait aktivasi rekening baru yang telah dibuatkan pemerintah,” tuturnya.

    Lebih jauh, Ida memaparkan, proses aktivasi rekening baru dilakukan di perusahaan ketika pihak bank penyalur mendatangi masing-masing perusahaan untuk melakukan aktivasi rekening. Sehingga, para pekerja/buruh yang telah ditetapkan menerima BSU tidak perlu datang ke bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening secara mandiri.

    “Jadi, kami harapkan aktivasi rekening baru ini tidak menyebabkan penumpukan orang di bank. Hal ini sebagai bentuk ketaatan kita menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

    Ia menyebutkan bahwa jumlah penerima BSU tercatat sebanyak 214.308 pekerja/buruh khusus wilayah Banten. Adapun lebih spesifik, per hari ini, jumlah penerima BSU di Kota Cilegon sebanyak 13.120 pekerja/buruh.

    “Saya berpesan baik kepada perusahaan maupun pekerja, seiring ditetapkannya penurunan level PPKM wilayah Jawa-Bali menjadi level 3, agar jangan lengah, jangan terlalu euforia, dan tentu mulai membiasakan menaati protokol kesehatan yang ketat, serta pentingnya mengikuti vaksinasi,” tandasnya. (LUK)

  • Mahasiswa Cilegon Tuding Alasan HMB Tak Mendasar Soal Kerumunan di Wisata Anyer

    Mahasiswa Cilegon Tuding Alasan HMB Tak Mendasar Soal Kerumunan di Wisata Anyer

    CILEGON, BANPOS – Forum Mahasiswa Cilegon (FMC) yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII dan IMC mempertanyakan pernyataan dari Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) yang menyatakan peran Polri di masa PPKM buruk akibat banyak kerumunan di objek wisata Anyer, Banten.

    Ketua DPC GMNI Novreza Fajri menilai peran kepolisian dalam menertibkan masyarakat di masa pandemi Covid-19 sudah sangat baik. Mengingat kata dia Peringatan HUT ke-75 Bhayangkara Polres Cilegon mendapat penghargaan yang luar biasa.

    “Polres Cilegon Polda Banten masuk dalam daftar pemenang PPKM Mikro Terbaik dari 7 kabupaten/kota se Jawa, artinya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sudah sangat baik,” ungkapnya, Jumat (17/9/2021).

    Sebagai mahasiswa, kata dia harus mengapresiasi hal-hal baik jangan sampai membuat gaduh ketika aparat kepolisian sudah melakukan kinerja yang baik. Kemudian kata dia harus mengapresiasi kawasan wisata diperbolehkan 25 persen dari kapasitas hal tersebut tentu untuk meningkatkan ekonomi pedagang di sekitar objek wisata.

    “Jajaran kepolisian sudah sangat tegas menyikapi masyarakat yang berkerumun dimasa PPKM terutama di kawasan pariwisata Anyer dengan memberlakukan penyekatan sehingga tidak ada kerumunan yang melampaui kapasitas, kita harus paham di wisata Anyer tersebut ada ribuan pedagang yang harus tetap kita perhatikan dimasa pandemi ini, saya pikir Kepolisian sudah melaksanakan solusi yang tepat,” ungkap Novreza.

    Sementara itu, Ketua Umum PP IMC Haryanto mengatakan, kinerjanya Polri dalam hal ini Kapolres Cilegon harus diberikan penghargaan, selain itu cara masyarkat sipil dukung dan mematuhi aturan yang berlaku.

    “Kami mengapresiasi kinerja Polri dalam hal ini Polres Cilegon, kita tau seluruh akses masuk wisata dijaga oleh petugas untuk mengantisipasi membludaknya kunjungan wisatawan,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, kata Haryanto atas nama FMC sangat keberatan dengan pernyataan rekan-rekan HMB yang ada di Jakarta yang menyatakan bebasnya kerumunan di objek wisata Anyer.

    “Yang bersangkutan adalah mahasiswa yang berada diluar wilayah wisata pantai di Banten tentu saja tidak mengikuti perkembangan situasi di lokasi wisata wilayah Anyer secara up to date, padahal setau kami sebagai organisasi daerah di Cilegon, jajaran Polres Cilegon Polda Banten sudah memberlakukan kebijakan pemutarbalikan kendaraan apabila kapasitas wisata menuju Anyer telah mencapai 25 persen demi mencegah penyebaran Covid-19,” terangnya.

    Lebih lanjut Haryanto menyatakan, Pemda, TNI dan Polri selama masa pandemi Covid-19 ini sudah mengawal ketat penerapan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19, terutama di wilayah menuju wisata Anyer.

    “Pemda, TNI dan Polri dalam catatan kami telah berbuat banyak dalam penanganan Covid-19, dan vaksinasi bahkan bagi sembako juga masker. Kami sebagai mahasiswa pun dilibatkan dan bersama-sama dengan Polres Cilegon membantu masyarakat yang terdampak Covid-19,” tandasnya. (LUK)

  • Bantu Program Percepatan Kekebalan Tubuh, Polsek Kramatwatu Gelar Vaksinasi

    Bantu Program Percepatan Kekebalan Tubuh, Polsek Kramatwatu Gelar Vaksinasi

    SERANG, BANPOS – Mendukung percepatan herd immunity menuju Indonesia sehat, personil Polsek Kramatwatu menggelarelar vaksinasi massal di Mapolsek Kramatwatu, Jumat (17/9/2021).

    Kegiatan vaksinasi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-76 ini dipimpin langsung Kapolsek Kramatwatu Kompol DP Ambarita dibantu tenaga kesehatan dari mitra Urkes Polres Serang Kota.

    Kapolsek mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi dilaksanakan sebagai upaya untuk mempercepat realisasi program pemerintah yaitu vaksinasi kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polsek Kramatwatu dalam rangka memberi kekebalan tubuh ( herd immunity).

    “Dalam kegiatan sosial ini disiapkan 160 vial atau 320 dosis vaksin untuk 320 target vaksinasi. Sedangkan masyarakat yang telah menjalani vaksinasi sebanyak 170,” terang Kapolsek.

    Untuk tahapan vaksinasi, kata Kapolsek, peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran, kemudian dilakukan screening atau tes kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, peserta kemudian diijinkan untuk mendapat vaksinasi dan kemudian observasi.

    Dalam kesempatan itu, Kapolsek mengimbau kepada masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi segera mendatangi tempat-tempat vaksinasi yang sudah disiapkan pemerintah, Polri maupun TNI. Hal ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

    “Bagi yang sudah menjalani vaksinasi tetap patuh melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah agar pandemi Covid-19 ini segera hilang. Sebab vaksinasi tidak menjamin seseorang kebal terhadap penyakit tanpa diikuti prokes,” tandasnya. (MUF)

  • Pos tanpa judul 13669

    Satu Pekan PTM Tanpa Penularan

    SUB: Dindik Cilegon Genjot Vaksinasi

    BALARAJA, BANPOS – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mendampingi Wakil Presiden RI Maruf Amin meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/9). Andika melaporkan pelaksanaan PTM yang sudah dimulai sejak satu pekan terakhir ini di Provinsi Banten aman tanpa adanya kasus penularan Covid 19.

    “Tadi kami melaporkan PTM yang sudah mulai dilakukan sejak satu pekan ini Alhamdulillah di Banten aman tanpa penularan (Covid 19),” kata Andika usai peninjauan. Andika didampingi Bupati Tangerang Ismet Iskandar dan Kepala Dinas Pendidikan Banten Tabrani. Sementara Wapres sendiri didampingi Ibu Wury Maruf Amin, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito.

    Mendapati laporan tersebut, kata Andika, tak urung Wapres tetap berpesan agar PTM dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan Kemendikbudristek seperti menyangkut pelaksanaanya yang bergelombang, batas waktu pelaksanaan hingga penerapan protokol kesehatan Covid -19.

    Lebih jauh, masih kata Andika, Wapres juga menginstruksikan agar PTM juga segera dilaksanakan di daerah yang saat ini berstatus zona hija dan kuning penyebaran Covid -19. Adapun untuk vaksinasi kepada para murid dan gurunya sendiri sembari dilakukan secara pro aktif oleh pemerintah daerah. “Pesan Pak Wapres tadi bisa dengan cara jempt bola atau jga memasifkan pelaksanaan vaksinasinya,” imbuhnya.

    Dijelaskan Andika, perintah wapres agar PTM segera digelar di semua zona penyebaran Covid-19, kecuali zona orange dan merah tersebut mengingat telah banyak terjadinya learning loss pada murid-murid sekolah di Indonesia akibat pembelajaran online yang dilakukan hampir selama dua tahun terkahir akibat pandemi Covid 19 ini.

    “Tadi saja ada murid yang cerita kalau dia sudah hampir lupa mengenai kegiatan bersekolah, karena terakhir dia sekolah masih SMP dan tiba-tiba sekarang dia sudah SMA,” kata Andika.

    Pada kesempatan itu Andika juga mengungkapkan bahwa di Provinsi Banten saat ini, jumlah murid yang sudah divaksinasi mencapai 57 persen. Adapun untuk gurunya sendiri, angka vaksinasi Covid -19 di Banten sudah hampir 100 persen.

    Untuk diketahui, setelah melakukan peninjauan PTM terbatas di SMAN 19 Kabupaten Tangerang tersebut, Wapres sendiri beserta rombongan bergerak ke Ponpes An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua kepada para santri, pengajar, dan masyarakat sekitar pesantren.

    Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Wapres menyebut, bahwa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang selama ini secara daring atau online dinilai tidaklah optimal. Bahkan ada potensi para murid tidak belajar sama sekali jika ada kendala internet.

    “Menurut informasi yang kita peroleh memang pendidikan melalui daring itu tidak optimal. Jadi sangat kurang, apalagi kalau daerahnya internetnya blank atau tidak tertangkap, lemah. Kan mereka sebenarnya tidak belajar, bukan lagi belajar daring tapi tidak belajar,” ujarnya.

    Terpisah, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon terus menggenjot vaksinasi Covid-19 untuk pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kota Cilegon. Berdasarkan data yang dimiliki dindik sampai Rabu (15/9/2021) dari total pelajar 14.136, sebanyak 5.327 atau sekitar 37, 8 persen pelajar sudah divaksin.

    “Data ini akan terus bergerak karena nanti akan dilaksanakan juga vaksinasi di Kecamatan Ciwandan, Jombang, Cilegon karena targetnya seluruh siswa di vaksinasi semua,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kota Cilegon Ismatullah Syihabudin kepada BANPOS, Kamis (16/9).

    Ismatullah menargetkan vaksinasi Covid-19 untuk para pelajar di Kota Cilegon selesai Desember 2021 mendatang.

    “Kalau vaksinasi dunia itu kan 70 persen dari WHO, kalau untuk sekolah kan 100 persen, butuh waktu kalau bisa sampai Desember itu tuntas. Untuk Oktober harapan saya SMP beres, dan selanjutnya untuk Sekolah Dasar (SD) ada 40 ribu siswa SD yang akan kita ajukan vaksin,” jelas Ismatullah.

    Sementara terkait kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, Dindik Cilegon menerapkan sistem multi entry multi exit, yang artinya jika ada siswa atau guru terkonfirmasi Covid-19 disalah satu sekolah, sekolah tersebut akan ditutup untuk sementara dan kembali dilakukan dengan pembelajaran memakai pola daring.

    “Untuk kebijakan sekarang di PPKM darurat dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini, kita menerapkan prinsip multi entry multi exit. Jadi kapan siswa itu masuk ke sekolah, tatap muka dengan prokes yang ketat yaitu 50 persen, tapi jika ternyata ada sekolah yang anak atau gurunya yang terkena Covid-19, maka langsung tutup. Jadi pembelajaran ke daring lagi, sekolah itu yang ditutup sementara,” tuturnya.

    Setelah menerapkan PTM terbatas, Ismatullah menyatakan bahwa dari hasil evaluasi, sampai saat ini fasilitas sekolah semakin baik dalam hal penerapan Protokol Kesehatan (Prokes).

    “Hasil evaluasi dindik melalui satgas, mengatakan fasilitas sekolah sekarang lebih baik dibanding sebelum pembelajaran tatap muka, sebagai contoh sekarang di sekolah mulai belanja alat ukur thermugan yang lebih akurat, yang langsung keluar hand sanitizer nya, artinya sekolah terus memperbaiki fasilitas yang ada,” tutupnya.(LUK/RUS/ENK)

  • Percepat Sosialisasi dan Pendisiplinan Prokes, Polres Serang Kerahkan Mobil Masker

    Percepat Sosialisasi dan Pendisiplinan Prokes, Polres Serang Kerahkan Mobil Masker

    SERANG,BANPOS – Dalam upaya mempermudah dan mempercepat edukasi pendisiplinan protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat, Polres Serang melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Serang mengerahkan posko mobil masker.

    Posko mobil masker, selain diperuntukan sebagai sarana sosialisasi dan imbauan, posko mobil masker bergerak secara mobile membagikan masker secara gratis kepada masyarakat.

    Kapolres Serang AKBP Yudha Satria menjelaskan posko mobil masker ini bertujuan untuk mempercepat penanganan dan pengendalian Covid-19.

    Posko mobil masker dalam setiap operasi tidak berpusat di satu titik, melainkan bergerak mobile dengan sasaran adalah pusat-pusat keramaian serta kawasan industri.

    “Posko mobil masker ini bergerak secara mobile ke lokasi pusat keramaian. Jadi masyarakat yang tidak menggunakan masker bisa mendapatkan masker secara gratis kepada petugas yang ada posko mobil,” terang Kapolres didampingi Kasat Binmas AKP Bhakti Yasa Saputri kepada awak, Rabu (15/9/2021).

    Kapolres berharap dengan adanya posko mobil masker keliling dapat membantu percepatan dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19. “Dengan mengerahkan mobil masker, saya berharap dapat membantu menurunkan PPKM yang saat ini berada pada Level 2,” kata Yudha Satria.

    Kapolres menambahkan dalam memutus penyebaran Covid-19 tidak hanya melaksanakan prokes yang ketat, melainkan harus diikuti dengan vaksinasi. Oleh karena itu, Kapolres mengimbau kepada masyarakat yang belum vaksin, segera lakukan vaksinasi di tempat yang sudah disiapkan pemerintah, Polri maupun TNI.

    “Dengan melakukan vaksinasi dan prokes yang ketat, Insha Allah pandemi Covid-19 ini segera hilang dan masyarakat bisa beraktivitas secara normal,” tandasnya. (MUF)

  • Penanganan Pandemi Bisa Rugikan Negara Rp2,94 Triliun, Menkeu Jamin Jaga Akuntabilitas

    Penanganan Pandemi Bisa Rugikan Negara Rp2,94 Triliun, Menkeu Jamin Jaga Akuntabilitas

    JAKARTA, BANPOS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp2,94 triliun dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020. Angka ini akumulasi dari 2.843 persoalan yang ditemukan.

    Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan BPK telah melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko terhadap 27 Kementerian/Lembaga, 204 pemerintah daerah dan 10 BUMN dan badan lainnya.

    “Hasil pemeriksaan atas PC-PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun,” kata Agung dalam workshop bertema Deteksi & Pencegahan Korupsi, Selasa (14/9).

    Alokasi anggaran PC-PEN 2020 yang berada di pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BUMN, BUMD, serta hibah/sumbangan masyarakat yang dikelola pemerintah, sebesar Rp 933,33 triliun. Anggaran tersebut telah direalisasikan Rp 597,06 triliun atau 64 persen.

    BPK juga menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Cobid-19 tidak sepenuhnya tercapai.

    “Bukti-bukti empiris memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan baik di sektor publik maupun di sektor swasta di masa krisis cenderung memperbesar risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Dalam kondisi krisis, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan rentan untuk mengalami situasi yang menyebabkan terjadinya kecurangan,” imbuhnya.

    BPK pun telah merekomendasikan sejumlah langkah agar potensi kerugian negara semakin minimal dalam penanganan Covid-19. Pertama, menetapkan grand design rencana kerja satuan tugas penanganan Covid-19 yang jelas dan terukur.

    Rekomendasi kedua, menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan pandemi Covid-19. Ketiga, memprioritaskan penggunaan anggaran untuk PC-PEN. Keempat, menetapkan kebijakan dan prosedur pemberian insentif dan perencanaan pemenuhan distribusi serta pelaporan distribusi alat kesehatan.

    Rekomendasi kelima, melakukan pengujian kewajaran harga yang disampaikan rekanan. Rekomendasi terakhir, validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan baik by name by address serta menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran dana ke penerima akhir serra meningkatkan pengawasan pengendalian serta memproses indikasi kerugian negara dan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

    Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Caranya, dengan melibatkan para penegak hukum.

    “Pemerintah bekerja keras menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resources ini harus dipertanggungjawabkan,” tegas Sri dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2021, Selasa (14/9).

    Mantan Direktur Bank Dunia ini mengungkapkan, lembaga penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara adalah Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK, BPKP dan LKPP.

    Pelibatan lembaga-lembaga penegak hukum itu dilakukan untuk menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara. Penyelewengan itu, ditambahkannya, bisa mengurangi efektivitas program pemerintah.

    “Kita memahami akan terjadi adanya risiko penggunaan uang negara sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan melibatkan lembaga penegak hukum,” tuturnya.

    Sri memahami, tidak mudah mengatur keuangan negara di tengah krisis. Sebab, kebanyakan kementerian/lembaga, tiba-tiba harus melakukan refocusing anggaran.

    Sementara beberapa kementerian/lembaga lain juga mendadak mendapat anggaran sangat besar lantaran menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi.

    Misalnya saja, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Sosial (Kemensos) Kemenkop UKM, dan BNPB.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan K/L dan Pemerintah Daerah, yang saya yakin menghadapi situasi luar biasa tidak mudah,” ucap Sri.

    Dia bangga, lantaran kementerian/lembaga dan Pemda telah mampu melewati tantangan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara pada tahun lalu. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

    Rinciannya, sebanyak 84 LKKL dari 86 kementerian dan lembaga atau 97,7 persen mendapatkan Opini WTP. Untuk Pemerintah Daerah, sebanyak 486 dari 542 pemerintah daerah atau 89,7 persen mendapatkan opini WTP. Rinciannya, 33 provinsi 88 pemerintah kota dan 365 Pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

    Sri menyatakan, peningkatan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada situasi yang extra ordinary ini merupakan suatu prestasi yang tidak mudah dan bukan sesuatu yang sederhana.

    “Karena yang kita gunakan adalah dana publik, dana rakyat dan kita harus mempertanggungjawabkan secara baik, terus menjaga tata kelola. Kalau masih ada Kementerian/Lembaga yang belum mencapai, kita berharap untuk terus memperbaikinya,” imbaunya.(OKT/FAQ/ENK/RMID)

  • Polsek Gunung Kencana Gelar Vaksinasi

    Polsek Gunung Kencana Gelar Vaksinasi

    Untuk Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Polsek Gunung Kencana melaksanakan giat vaksinasi covid-19 kepada warga masyarakat Desa Ciginggang Kecamatan Gunungkencana, Selasa (14/9).

    Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolsek Iptu Budiyono bekerjasama dengan Puskesmas Gunungkencana.

    Kapolres Lebak, AKBP Teddy Rayendra melalui Kapolsek Gunungkencana, Iptu Budiyono menjelaskan jajarannya bersama Puskesmas Gunung Kencana melaksanakan Vaksinasi covid-19 massal bertempat di kantor desa Ciginggang Kecamatan Gunungkencana, Lebak.

    “Ada 33 orang warga desa Ciginggang Kecamatan Gunungkencana yang telah divaksin, yang terdiri dari 33 orang vaksin Dosis 1, dari 100 dosis 10 vial yang dipersiapkan,” ujar Budiyono

    Ia mengajak kepada jajaran warga masyarakat Kecamatan Gunungkencana untuk mengikuti giat vaksinasi agar tubuh bisa aman dari covid.

    “Kami mengajak kepada seluruh masyarakat kecamatan Gunungkencana untuk mengikuti giat vaksinasi, yang sudah mengikuti vaksinasi kami ucapkan terimakasih dan ajak yang lain yang belum mengikuti vaksinasi,” ujar Budiyono.

    Ditambahkannya, dengan vaksinasi covid-19 akan tercipta herd immunity atau kekebalan tubuh yang kuat bagi masyarakat sehingga tidak mudah terpapar virus covid-19″

    “Silahkan masyarakat yang mau divaksin datang ke desa Ciginggang. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, yaitu Memakai masker, Menjaga Jarak, Menjauhi kerumunan, Mencuci tangan, Mengurangi Mobilisasi Bepergian dan Menghindari Makan Bersama,” paparnya.(WDO/PBN)

  • 65 Persen Siswa SMP 17 Sudah Divaksin

    65 Persen Siswa SMP 17 Sudah Divaksin

    SERANG, BANPOS- Sebanyak 65 persen peserta didik di SMP Negeri 17 Kota Serang telah mengikuti vaksinasi tahap pertama. Jumlah tersebut meleset sedikit dari target yang sebelumnya ditetapkan, yakni sebanyak 70 persen peserta didik telah divaksin.

    Kepala SMP Negeri 17 Kota Serang, Abdul Rohman, mengatakan bahwa pada Senin (13/9), pihaknya telah berhasil menggelar vaksinasi massal bagi para peserta didiknya. Dari 710 peserta didik, 484 diantaranya setuju untuk mengikuti vaksin.

    “Yang setuju vaksin 484 siswa dan yang terdaftar vaksin 475 siswa. Sedangkan yang telah mengikuti vaksin sebanyak 465 siswa. Jumlahnya 65 persen telah divaksin, dan target 70 persen,” ujarnya kepada BANPOS.

    Menurut Abdul Rohman, seharusnya sebanyak 475 peserta didik yang mengikuti vaksinasi. Namun saat dilakukan skrining, ternyata 10 peserta didiknya memiliki penyakit penyerta sehingga tidak bisa divaksin.

    “Iyah jadi memang seharusnya 475. Cuma memang setelah diskrining, 10 siswa memiliki penyakit bawaan. Jadinya mereka tidak bisa ikut dalam vaksin ini,” tuturnya.

    Ia mengatakan, meskipun 35 persen peserta didiknya belum divaksin, mereka tetap berkesempatan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM). Yang penting, orang tua mereka memberikan izin untuk mengikuti PTM.

    “Tetap tatap muka walaupun belum divaksin. Dengan syarat, orang tuannya mengizinkan. Tatap muka bukan karena divaksin, tetapi karena mendapat persetujuan orang tua,” ungkapnya.

    Untuk metode PTMnya sendiri, Abdul Rohman menuturkan bahwa sekolahnya akan menerapkan sif pagi dan siang, serta sif pekan satu dan dua. Selain itu, peserta didiknya pun akan diklasifikasikan menjadi absensi nomor urut ganjil dan genap.

    “Ada 710 peserta didik, nanti setengahnya atau 355 peserta didik akan PTM dan setengahnya lagi pendidikan jarak jauh (PJJ) pada pekan pertama. Pada pekan kedua akan ditukar. Lalu dari 355 peserta didik yang PTM, akan dilakukan pula sif pagi dan sif siang,” jelasnya.

    Salah satu siswa SMP Negeri 17 Kota Serang yang menjadi peserta vaksin, Oktavian, mengatakan bahwa dirinya baru pertama kali divaksin. Namun ia mengaku tidak takut untuk ikut vaksinasi.

    “Ini kali pertama saya divaksin, setelah divaksin juga tidak merasakan apa-apa,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa vaksinasi yang diikutinya selain untuk menjaga kekebalan tubuh, dirinya juga mengaku ingin cepat belajar tatap muka di sekolah. “Supaya sehat dan bisa belajar di sekolah lagi,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • PT Wilmar dan Polsek Kramatwatu Kolaborasi Vaksinasi Tahap 2

    PT Wilmar dan Polsek Kramatwatu Kolaborasi Vaksinasi Tahap 2

    KRAMATWATU,BANPOS- Kepolisian Sektor (Polsek) Kramatwatu berkolaborasi dengan PT Wilmar menggelar Gerai Serbuan Vaksinasi di Kawasan Industri Terpadu Wilmar di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Selasa (14/9/2021).

    “Kagiatan vaksinasi ini merupakan dosis ke dua. Target sasarannya sebanyak 1.200 peserta bagi warga buruh serta masyarakat setempat,” ungkap Kapolsek Kramatwatu Kompol DP Ambarita kepada awak media.

    Selain warga buruh dan masyakarat sekitar, kata Kapolsek, panitia juga melayani masyarakat maupun pengendara yang kebetulan melintas.

    “Jadi kami tidak hanya melayani yang sudah terdaftar tapi juga menerima warga lainnya yang kebetulan melintas dan ingin divaksin tahap dua,” kata Ambarita.

    Menurut Kapolsek, kolaborasi tersebut merupakan program keberlanjutan dari kegiatan Gerai Vaksin Presisi sebagai langkah percepatan penanganan Covid-19 menuju Indonesia Herd Immunity.

    “Program vaksinasi ini merupakan program keberlanjutan dari kegiatan Gerai Vaksin Presisi yang dilaksanakan Polsek Kramatwatu untuk mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi bagi warga yang telah melaksanakan vaksinasi dosis pertama,” kata Ambarita.

    Mantan Kasatreskrim Polres Pandeglang ini menuturkan, untuk menyukseskan vaksinasi, seluruh elemen masyarakat harus bergandengan tangan satu sama lain. Karena itu, kolaborasi dengan PT Wilmar merupakan bentuk perhatian pihak swasta yang turut membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi.

    “Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan harus bergandengan tangan dengan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Saya mengucapkan terimakasih kepada PT Wilmar atas kolaborasi membantu percepatan vaksinasi ini,” kata Kapolsek.

    Kapolsek juga mengingatkan bahwa virus corona variannya terus bermutasi sehingga dibutuhkan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan meski telah menjalani vaksinasi.

    “Jadi bagi masyarakat yang telah menjalani vaksinasi harus tetap berjaga diri dengan tetap melaksanakan prokes. Mudah-mudahan dengan melakukan vaksinasi dan prokes, kita semua imun dan terhindar dari pandemi Covid-19,” tandasnya. (MUF)