BANTEN POS

Kategori: COVID-19

  • Dua Skenario Disiapkan Menuju Endemi

    Dua Skenario Disiapkan Menuju Endemi

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan skenario terkait transisi dari pandemi ke endemi Covid-19. Menurutnya, terdapat dua skenario yang disiapkan. Misalnya skenario A di mana status endemi bisa dilakukan jika tak ada lagi lonjakan kasus Covid-19 di dalam negeri.

    “Jadi skenario kondisi endemi. Kita memperkirakan bahwa kasus setahun itu 1,9 juta. Untuk informasi sekarang kasus kita sudah berjalan sejak Maret 2020 itu sudah ada 4 juta kasus,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9).

    “Jadi kita untuk skenario A bahwa ini kondisinya membaik terus atau rata dengan kondisi sekarang ada 1,9 juta kasus,” tambahnya.

    Kemudian, lanjutnya, kedua adalah skenario B, jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 akibat dari varian baru. Adapun skenario ini disiapkan untuk melakukan antisipasi adanya varian baru akibat Covid-19.

    “Skenario B jika terjadi lonjakan varian baru mengakibatkan adanya lonjakan kasus kita mengestimasikan ada 3,9 kasus atau 2 juta kasus lebih tinggi dibandingkan skenario normal, skenario tidak ada lonjakan,” katanya.

    Mantan Wakil Menteri Badan Usaha Mikik Negara (BUMN) ini menuturkan, jika skenario B diterapkan maka akan ditingkatkan testing hinggak 58 juta tes sepanjang 2022. Kemudian vaksinasi juga terus dilakukan pemerintah.
    “Misalnya skenario A, testing 28 juta, kalau skenario B 58 juta testing,” ungkapnya.

    Selanjutnya Budi juga menuturkan, pihaknya memperkirakan 80 persen dari total kasus akan membutuhkan tempat isolasi. Untuk itu pemerintah akan menyiapkan tempat isolasi bagi pasien Covid-19.

    “Isolasi terpusat dan isolasi mandiri kami akan persiapkan strateginya,” ungkapnya.

    Selain itu, Budi mengaku pemerintah juga akan membenahi laboratorium, sehingga jumlah kapasitas seluruh laboratorium di Indonesia bisa merilis hasil pengetesan kurang dari 2 hari. Serta mempersiapkan jaringan whole genome sequence untuk memastikan seluruh Indonesia kita bisa terlacak jika ada Covid-19 varian baru.

    “Testingnya juga akan kita rapikan, seluruh Puskesmas akan kita latih kembali akan kita pastikan sistemnya diserdaharakan agar pelaporan bisa lengkap. Kemudian, juga tracingnya yang sekarang sudah mulai membaik akan kita pastikan terus kita jalankan, termasuk juga aplikasi yang akan kita sederhanakan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan perihal pandemi virus korona yang diprediksi menjadi endemi. Ia menyebutkan, pandemi akan berubah menjadi endemi ketika situasi sudah lebih terkendali.

    “Endemi dapat digambarkan sebagai sebuah situasi di mana kondisi kasus lebih terkendali. Namun, bukan berarti virusnya hilang sepenuhnya,” kata Wiku.

    Menurut Wiku, ada sejumlah hal yang mengindikasikan bahwa pandemi bertransisi menjadi endemi. Misalnya, meningkatnya kekebalan masyarakat terhadap virus.

    Kemudian, menurunnya angka infeksi alamiah sehingga jumlah pasien yang dirawat dan angka kematian akibat virus menurun.

    Wiku mengatakan, hal itu dapat dicapai dengan instrumen pengendalian pandemi yang tengah diupayakan pemerintah saat ini.

    –
    Upaya tersebut mulai dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), 3T (testing, tracing, treatment), hingga vaksinasi di tiap kabupaten/kota di Indonesia.(ENK/JPG)

  • Tak Patuhi Prokes, Siap Disanksi

    Tak Patuhi Prokes, Siap Disanksi

    Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lebak akan menindak tegas jika pengelola wisata tidak patuhi protokol kesehatan (Prokes). Penerapan prokes ini wajib dilaksanakan guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

    “Kita akan memberikan tindakan tegas terhadap pengelola wisata jika tidak menerapkan prokes itu,” kata Kepala Bidang (Kabid) Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, Luli Agustina.

    Menurutnya, meskipun area wisata di Lebak tersebut boleh kembali dibuka, Kabid lulusan IPB ini menegaskan, persyaratannya harus ditaati guna mencegah penyebaran virus corona.

    “Persyaratannya itu seluruh objek wisata wajib menerapkan prokes dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” ujarnya.

    Selain itu, kapasitas pengunjung atau wisatawan hanya diberlakukan 25 persen guna menghindari terjadi kerumunan maupun penumpukan di setiap lokasi wisata. Disamping itu, terang Luli, wisatawan juga harus sudah memiliki aplikasi Sertifikat Vaksin Covid-19 dalam melegalkan pribadinya.

    “Jika tidak dilakukan persyaratan itu, dikhawatirkan obyek wisata menjadi klaster penyebaran virus korona,” jelasnya.

    Ia menyatakan, berkomitmen untuk mencegah penyebaran penyakit yang mematikan itu, sehingga penerapan prokes wajib dilakukan oleh pelaku usaha wisata maupun pengunjung.

    Dijelaskan Luli, Kabupaten Lebak saat ini memiliki 228 potensi destinasi wisata, itu terbagi dalam lingkup wisata alam, wisata religi, wisata buatan dan wisata budaya.

    “Kami berharap dengan dibukanya objek wisata itu dapat membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,” ungkapnya.

    Wanita kelahiran Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor ini menyebut, kebijakan pemerintah Kabupaten Lebak sedang fokus untuk membangun destinasi wisata karena memberikan daya ungkit cukup besar terhadap perekonomian masyarakat setempat.

    “Memang kehadiran destinasi wisata ini tentu dapat melahirkan klaster ekonomi baru bagi masyarakat sehingga dapat mengatasi kemiskinan ekstrem di sekitarnya,” tuturnya.

    Saat ini, kata Luli, pelaku usaha ekonomi kreatif tumbuh dan berkembang, seperti aneka kerajinan makanan, juga kerajinan masyarakat Baduy. “Semua produk kerajinan itu bisa dijadikan oleh-oleh para wisatawan,” katanya.

    “Berdasarkan data kunjungan wisatawan Tahun 2020, tercatat sebanyak 206.143 orang terdiri dari wisatawan domestik dan mancanegara,” paparnya.

    Terpisah, Kapolsek Malingping, Kompol Eko Widodo bersama jajaran melakukan patroli dan pemantauan sejumlah tempat wisata di wilayah Malingping, Minggu (12/9). Kegiatan ini dilakukan guna memantau ketaatan wisatawan terhadap protokol kesehatan (Prokes) pada hari libur ini.

    “Yang kita lakukan adalah mengawasi pengunjung, kita imbau agar tetap mentaati prokes, memakai masker, juga harus menjaga jarak antar pengunjung,” ujar Kapolres Lebak Teddy Rayendra, melalui Kapolsek Malingping, Kompol Eko Widodo usai melakukan pemantauan di Pantai Bagedur, Malingping.

    Dikatakan Eko, pemantauan tersebut akan dilaksanakan secara rutin untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19, khususnya di tempat wisata. Ia pun mengajak masyarakat terus mematuhi 5-M agar penyebaran covid bisa tertekan.

    “Dalam semua aktivitas, tetap patuh dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” ungkap Eko.

    Oleh karenanya, pihaknya pun sudah dan terus melakukan berbagai upaya seperti kegiatan vaksinasi dan pemantauan aktivitas masyarakat, dan optimistis penyebaran virus Covid-19 ini akan segera berlalu. “Sehingga kita segera terbebas dari ancaman virus Covid-19,” paparnya.(WDO/PBN)

  • Ratusan Warga Carenang Antusias Ikut Vaksinasi Presisi di Mapolsek

    Ratusan Warga Carenang Antusias Ikut Vaksinasi Presisi di Mapolsek

    SERANG,BANPOS- Dalam rangka membantu percepatan vaksinasi menuju Indonesia herd Immunity dari Covid-19, Polres Serang menggelar vaksinasi massal bertajuk “Serbuan Vaksinasi Presisi”, Sabtu (11/9/2021). Dalam kegiatan sosial di Mapolsek Carenang ini, Polres Serang menargetkan sebanyak 300 peserta.

    Kapolres Serang AKBP Yudha Satria mengatakan, vaksinasi massal ini merupakan program nasional untuk mendukung percepatan menuju Indonesia bebas dari pandemi Covid-19 yang telah berjalan 2 tahun.

    “Dalam mensukseskan program serbuan presisi ini seluruh polsek dikerahkan untuk menyelenggarakan vaksinasi massal,” ungkap Kapolres didampingi Kapolsek Carenang Iptu Samsul Fuad.

    Kapolres menjelaskan, program Serbuan Vaksinasi Presisi menyasar warga yang belum melaksanakan vaksin. Oleh karena itu, Kapolres mengimbau kepada masyarakat yang belum vaksinasi bisa datang ke gerai-gerai yang sudah disiapkan Polres Serang atau yang sudah disiapkan pemerintah daerah.

    “Untuk warga masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi cukup bisa datang ke gerai Polri atau di tempat-tempat yang sudah disiapkan pemerintah daerah. Masyarakat pemohon cukup membawa fotocopy KTP,” kata Kapolres.

    Adapun mekanisme terhadap penerima vaksin, kata Yudha, masyarakat didaftar terlebih dahulu, kemudian verifikasi, lanjut melakukan skrining, kemudian vaksinasi dan melaksanakan pencatatan serta observasi selama 30 menit.

    “Jadi sebelum divaksin, peserta menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Setelah dinyatakan layak, barulah dilakukan vaksinasi,” kata AKBP Yudha Satria.

    Kapolres mengimbau masyarakat tidak perlu takut karena vaksin aman digunakan karena sudah uji klinis oleh BPOM dan halal sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    “Kami juga mengimbau kepada warga masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera hilang,” tandasnya. (MUF)

  • 730 Dokter Gugur Akibat Pandemi

    730 Dokter Gugur Akibat Pandemi

    JAKARTA, BANPOS – Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mencatat total jumlah dokter yang gugur akibat pandemi COVID-19 mencapai 730 dokter.

    “Kematian teman sejawat dokter, sampai Kamis ini, terhitung 730 dokter yang meninggal. Terbanyak dokter umum 385, diikuti oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis penyakit dalam, dan kesehatan anak,” papar Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI, Adib Khumaidi dalam webinar bertema “Penatalaksanaan COVID-19 dan Sosialisasi Standar Perlindungan Dokter” dipantau via daring di Jakarta, Kamis (9/9) dilansir dari Antara.

    Ia menambahkan, kematian tertinggi dokter akibat Covid-19 terjadi pada Juli 2021, hingga mencapai 216 orang. Pada Agustus 2021 lalu, Tim Mitigasi PB IDI mencatat sebanyak 72 dokter juga gugur akibat Covid-19.

    “Artinya, kematian dokter masih tinggi. Kita berharap pada September dan bulan selanjutnya tidak ada lagi kematian teman sejawat dokter,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Adin juga menyampaikan, jumlah dokter yang gugur berdasarkan wilayah paling banyak terjadi di Jawa Timur, yakni sebanyak 165 orang.

    Disusul Jawa Barat sebanyak 111 dokter, Jawa Tengah sebanyak 103 dokter, DKI Jakarta sebanyak 95, dan Sumatera Utara sebanyak 52 dokter meninggal. “Kematian tertinggi pada usia 50-60 tahun,” papar Adib.

    “Kita sudah kehilangan 43 guru besar yang tentunya itu akan sangat berarti bagi profesi, sangat berarti bagi negara, dan sangat berarti bagi masyarakat,” tuturnya.

    Sebagai upaya mengendalikan pandemi dan membantu para dokter, Adib juga mengatakan bahwa pihaknya telah mendistribusikan sumbangan alat pelindung diri (APD) ke sejumlah daerah, di antaranya Gorontalo, Kupang, Papua, Jawa Timur, dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

    “Di Jabodetabek, kami langsung serahkan kepada teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit dan Puskesmas,” ujarnya.

    Sementara, untuk perkembangan kasus Covid-19, kemarin terjadi penambahan sebanyak 5.990 kasus. Jumlah itu terdeteksi dari 231 ribu spesimen.

    Angka kematian Covid-19 turun separuhnya yakni 334 jiwa dibanding kemarin yang tercatat 626 jiwa. Kini total sudah 4.153.355 orang terinfeksi Covid-19 di tanah air.

    Sementara angka kematian sudah 138.116 jiwa meninggal dunia karena Covid-19. Kematian harian terbanyak terjadi di Jawa Tengah 78 jiwa, Jawa Timur 45 jiwa, Riau 22 jiwa.

    Kasus harian Covid-19 terbanyak disumbang Jawa Tengah 710 kasus, Jawa Barat 690 kasus, Jawa Timur 613 kasus, Sumatera Utara 459 kasus, DKI Jakarta 428 kasus.

    Kasus aktif turun 4.994 sehari. Jumlah pasien aktif kini sebanyak 127.829 orang. Ada 148.458 orang yang diperiksa dengan metode TCM, PCR, dan antigen. Angka positivity rate mencapai 4,03 persen.

    Pasien sembuh harian bertambah 10.650 orang. Paling banyak kasus sembuh paling banyak di Sumatera Utara yakni 900 orang. Total angka kesembuhan saat ini sebanyak 3.887.410 orang.

    Sudah 510 kabupaten kota terdampak Covid-19. Hanya ada 2 provinsi di bawah 10 kasus. Dan tak ada satupun provinsi dengan nol kasus.(ENK/JPG)

  • Sambangi Yayasan Yatim Piatu, Personil Bhabinkamtibmas Bagikan Masker

    Sambangi Yayasan Yatim Piatu, Personil Bhabinkamtibmas Bagikan Masker

    SERANG,BANPOS- Personil Bhabinkamtibmas Polsek Kasemen, menggelar bhakti sosial membagi-bagikan masker secara gratis di Yayasan Panti Asuhan Baitirohman di Kampung Sukadana, Kelurahan/ Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Kamis (9/9/2021).

    Kapolsek Kasemen AKP Ugum Taryana mengatakan kegiatan yang dilakukan personil Bhabinkamtibmas ini dalam rangka silaturahmi sekaligus sosialisasi protokol kesehatan (prokes) dengan membagikan masker.

    “Kegiatan ini merupakan silaturahmi sekaligus sosialisasi prokes dengan membagikan masker yang bertujuan untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19,” ungkap AKP Ugum Taryana kepada awak media.

    Kapolsek mengatakan meski saat ini penyebaran pandemi Covid-19 menunjukkan angka penurunan namun masyarakat diimbau tidak lengah dan tidak menganggap sepele penyebaran virus corona.

    Oleh karena itu, Kapolsek memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap patuh melaksanakan prokes serta mengikuti program vaksinasi yang sudah disediakan pemerintah secara gratis di tempat-tempat yang sudah disiapkan.

    “Selain menggunakan masker, masyarakat wajib mengikuti vaksinasi yang sudah disiapkan pemerintah karena dijamin aman serta halal. Sebab vaksinasi ini merupakan langkah ikhtiar untuk mengakhiri pandemi Covid-19,” tandasnya. (MUF)

  • Pandemi Dinilai Jadi Tameng Kegagalan WH-AA

    Pandemi Dinilai Jadi Tameng Kegagalan WH-AA

    SERANG, BANPOS – Sejumlah fraksi di DPRD Banten mengkiritisi Rancangan Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh Pemprov Banetn. Pasalnya, kinerja gubernur Wahidin Halim (WH) dan wakilnya, Andika Hazrumy serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) tidak fokus. Pandemi Covid-19 dijadikan alasan mereka tidak tercapainya program yang telah dicanangkan sebelumnya.

    Bahkan Fraksi PDI P menanggap WH-Andika berlindung pada wabah virus Korona. Tak hanya itu saja, Fraksi Golkar yang merupakan partai Andika Hazrumy juga memberikan banyak catatan dan kritik tajam kepada WH.

    Juru bicara Fraksi Partai Golkar Mujakkir Zuhri dalam Rapat Paripurna DPRD Banten tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2021 di gedung DPRD Banten, Kota Serang, Rabu (8/9) mengungkapkan, bahwa realiasi belanja daerah masih belum berorientasi kepada outcome sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas pada capaian output.

    Padahal apabila mengacu pada visi misi pemprov terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah seharusnya realisasi belanja berbanding lurus dengan tingkat kemajuan dan upaya capaian pengentasan kemiskinan.

    “Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia yang menunjukan akses penduduk terhadap hasil pembangunan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya di suatu wilayah. Pemprov Banten terutama perangkat daerah terkait agar bekerja keras dan serius untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyusun program kegiatan dan mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan masing-masing,” katanya.

    Fraksi Partai Golkar juga lanjut Zeck (sapaan Mujakkir Zuhri, red), WH dalam menata dan menyusun keuangan daerah terkesan kaku. Cenderung membuat program yang tak berpihak.

    “Manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas, tidak sekedar bertumpu pada ketaatan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, tapi juga taat azaz dan filosofi Kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan Kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

    Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemprov yang selama ini mengandalkan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hal ini dianggap Fraksi Golkar, pemprov tidak cermat dan kreatif dalam rangka peningkatan PAD. Dan meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan riset.

    “Pemprov memiliki potensi dan kewenangan agar lebih kreatif dan inovatif untuk menggali sumber-sumber pendapatan melalui retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan peningkatan kinerja BUMD dengan melakukan identifikasi kebutuhan investasi terhadap potensi-potensi retribusi baru melakukan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau melalui public private partnership,” kata dia.

    “Sehingga penerimaan daerah mengalami peningkatan serta mengurangi ketergantungan terhadap pajak kendaraan bermotor. Bapenda agar membuat kajian secara cermat dan akurat tentang potensi daerah yang digunakan sebagao landasan perencanaan serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah,” katanya melanjutkan paparannya.

    Fraksi Partai Golkar juga mendorong perihal lainnya, mengenai PAD yang sah untuk ditingkatkan kembali seperti jasa giro, pendapatan denda pajak Daerah, dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

    “Begitupun dengan pendapatan transfer juga harus diimbau untuk tidak mengalami penurunan, walaupun tidak begitu signifikan, ada baiknya meminimalisir kebocoran kecil, agar terus menjadi motivasi untuk target peningkatan,” ujarnya berharap.

    Sementara itu Juru bicara Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Banten, Jamin menyesalkan WH-Andika yang selalu berlindung dalam jubah wabah Korona, dalam menyampaikan ketidaktepatanya dan tercapainya program pembangunan. Adapun program berjalan dianggap tidak menyentuh kepada kepentingan masyarakat dan pendongkrakan sektor ekonomi kerakyatan.

    “Jika melihat struktur Perubahan APBD Banten tahun 2021 ini, belum terlihat keseriusan pemprov dalam rangka penanggulangan ekonomi Banten. Tidak seperti halnya keseriusan gubernur untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan 8 lantai RSUD Banten dan proyek pembangunan sport center, padahal anggaran pembiayaan yang semula akan berasal dari pinjaman PT SMI sudah dibatalkan,” kata Jamin.
    Dan hal yang membuat tanda tanya besar Fraksi PDI Perjuangan yakni merujuk pada dasar perubahan anggaran tahun 2021 yang tertuang dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yaitu karena adanya pandemi Covid-19 sehingga tema rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2021 berubah dari “akselerasi daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan infrastruktur menjadi ‘Mempercepat pemulihan dampak pandemi terhadap kesejahteraan sosial’.

    “Pada dasarnya hal ini selaras dengan kritikan kami ketika pemandangan umum fraksi pada saat APBD 2021 yang lalu, namun sekali lagi kami katakan tema tersebut belum dapat diterjemahkan dan diejawantahkan dengan baik dan benar dalam bentuk program dan suport anggaran,” jelasnya.

    Padahal dalam penanganan pandemi, bukan hanya penanganan Covid-19 saja, tetapi juga memerlukan anggaran pencegahan dan recovery, karena semua hal tersebut diatas jangan salahkan ada pikiran lain dari kami bahwa tema RKPD hanya sebatas tema tetapi senyatanya dasar perubahan anggaran tahun 2021 ini adalah karena dibatalkannya pinjaman dari PT SMI sehingga harus merubah semua struktur APBD Banten tahun 2021,” ungkapnya.

    Tema baru RKPD yang pada Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2021 pun ternyata masih jauh panggang dari api. Hal itu nampak dari salah satu kebijakan belanja daerah yang tertuang dalam nota keuangan yaitu harusnya menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga, tetapi nyatanya dalam struktur Perubahan APBD tahun 2021, anggaran belanja tidak terduga (BTT) diturunkan dari semula Rp 84,698 miliar menjadi Rp 69,274 miliar.

    “Mohon penjelasan gubernur. Tetapi apabila tidak terpaku hanya di BTT saja, terletak di OPD mana saja untuk pemulihan ekonomi dan berapa jumlahnya? Mohon penjelasan gubernur,” ujarnya.

    Keanehan lainya dalam kebijakan WH-Andika yang memaksakan progran-progam pembiayaan untuk PT Agrobisis Banten Mandiri yang tak ada hubungannya dengan penanganan Covid-19. Pemprov dianggap tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Alih-alih mempercepat pemulihan pandemi Covid-19 yang menjadi prioritas pertama pembangunan perubahan RKPD tahun 2021, Gubernur Banten dalam rencana pembiayaan daerah lebih memprioritaskan pemberian modal untuk PT Agrobisnis Banten Nandiri sebesar Rp65 miliar.

    “Mohon penjelasan hubungan antara mempercepat pemulihan pandemi Covid-19 dengan pemberian modal terhadap BUMD yang baru terbentuk tersebut,” kata dia.

    Kesimpulannya, kata Jamin, gubernur selama ini menggunakan Covid-19 sebagai alasan tidak tercapainya target pembangunan Banten. Tetapi pada sisi lain, gubernur memaksakan kehendaknya terhadap sejumlah program kegiatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penanganan Covid-19 secara komprhensif.

    “Penanganan pandemi Covid19 seolah cukup dilakukan pemerintah pusat baik melalui program Bantuan Sosial (Bansos) maupun program stimulan lainnya. Padahal masih ada ruang jika ingin melakukan pemulihan ekonomi sesuai dengan tema RKPD perubahan APBD 2021 ini,” paparnya.

    Atas dasar pemandangan Fraksi PDI P meminta WH secara tegas dan berani dengan menyatakan tidak sanggup dalam menangani pandemi ini.

    “Kami menyadari, tidak mudah menyelesaikan persoalan dampak Covid-19, tetapi kita juga tidak boleh pasrah apalagi menyalahkan keadaan karena Covid-19. Jika memang tidak mampu katakan tidak mampu, jika memang tidak sanggup, akui tidak sanggup, karena itu akan sangat bijak,” katanya.

    Juru bicara Fraksi PAN DPRD Banten, Dede Rohana Putra meminta WH-Andika beserta jajaranya untuk melihat fakta terkait dengan sisa waktu berjalan dalam program pada Perubahan APBD 2021.

    “Kami hanya mengingatkan kepada saudara gubernur akan pentingnya memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun 2021 ini,” katanya.

    Alasannya, pada situasi yang serba sulit ini Fraksi PAN melihat kemampuan masyarakat secara ekonomi sangat rendah, dan pertumbuhan ekonomi melambat.

    “Penting kiranya hal ini menjadi perhatian serius saudara gubernur, mengingat masih rendahnya daya beli masyarakat Banten dan itu menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Bnten belum berangsur pulih. Karenanya dalam rangka pencapaian target laju pertumbuhan ekonomi Banten sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD, maka serapan APBD harus dapat dimaksimalkan,” harapnya.

    Sementara itu Fraksi Partai Demokrat DPRD Banten melalui juru bicaranya, Asep Hidayat, menilai bahwa Perubahan APBD 2021 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian akibat pandemi Covid-19, baik secara makro maupun adanya perubahan kondisi fiskal. Mereka menilai tahun 2021 ini menjadi masa yang sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dari dampak pandemi covid-19.

    “Hal ini menuntut keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam menyikapi dan membahas rancangan Perubahan APBD 2021 ini agar lebih maksimal,” katanya.

    Fraksi Partai Demokrat mengingatkan, idealnya program-program dalam perubahan KUA-PPAS yang telah disetujui sebelumnya bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dapat mengakomodasi langkah-langkah ril, sistematis, dan terukur untuk Provinsi Banten dalam mengatasi pandemi covid-19.

    Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai rapat mengatakan, Pemprov Banten akan memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD tersebut dalam waktu dekat ini melalui forum resmi serupa, yakni rapat paripurna DPRD Banten. “Sekarang kami sedang menyiapkan jawabannya agar proses perubahan APBD ini bisa berjalan secara lancar sesuai prosedur,” kata dia.

    Menurutnya, Pemprov Banten akan memberikan penjelasan dan jawaban baik terhadap pertanyaan dan kritik maupun terhadap apresiasi dan dukungan yang dilontarkan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut. “Tentu saya dan Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) mewakili Pemprov Banten mengucapkan terima kasih baik atas apresiasi maupun kritik teman-teman di DPRD,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, WH menyampaikan nota pengantar RAPBD Perubahan Banten tahun 2021 ke DPRD Banten pada Selasa, (7/9). Dalam komposisi RAPBD Banten 2021 mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah belanja daerah yang semula dianggarkan Rp15,94 triliun menjadi Rp12,61 triliun, alias berkurang Rp3,32 triliun atau 20,87 persen.

    Sementara untuk pendapatan daerah yang semula hanya ditargetkan pada RAPBD Perubahan 2021 sebesar Rp 11,63 triliun lebih menjadi Rp 12,01 triliun atau bertambah Rp 379,15 miliar atau berkisar 3,26 persen.

    Adapun defisit anggaran semula Rp 4,31 triliun lebih menjadi hanya Rp 607,46 miliar atau berkurang sebesar Rp 3,70 triliun lebih atau 610 persen. Defisit tersebut ditutupi dengan pembiayaan daerah sebesar Rp 607,46 miliar .

    Kemudian, pembiayaan daerah semula sebesar Rp 4,31 triliun menjadi Rp 607,4 miliar atau berkurang Rp 3,70 triliun atau 85,92 persen. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2020 Rp 681,4 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan Rp 73,9 miliar lebih yaitu sebagai penyertaan modal Rp 65 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada PT SMI Rp 8,9 miliar. Sedangkan penerimaan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp 4,14 triliun lebih tidak direalisasikan.

    Namun, pada tahun 2020 Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang berasal dari PT SMI telah direalisasikan Pemprov Banten dengan perhitungan pinjaman tanpa bunga serta sudah dialokasi untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.(RUS/ENK)

  • Gelar Vaksinasi , Komunitas VW Sasar Ribuan Pelajar

    Gelar Vaksinasi , Komunitas VW Sasar Ribuan Pelajar

    CILEGON, BANPOS – Komunitas Volkswagen (VW) Indonesia Association (VIA) sasar vaksinasi pelajar Yayasan Pendidikan Krakatau Steel (YPKS), Selasa (7/9). Dimana, sebanyak 1.700 vaksin disiapkan untuk menyasar pelajar.

    Pelaksanaan vaksinasi yang dimotori Komunitas Volkswagen Indonesia yang menyasar pelajar YPKS dilaksanakan selama tiga hari ke depan. Selain pelajar YPKS, juga menyasar para putra dan putri karyawan KS dan warga sekitar.

    Komunitas yang tergabung dalam Volkswagen Indonesia Association (VIA), itu sudah melakukan vaksinasi yang menyasar masyarakat di DKI Jakarta, menggunakan mobil Volkswagen nya.

    Komisaris Jendral (Komjen) Purn Nanan Soekarna selaku ketua VW Indonesia mengatakan, vaksinasi yang di selenggarakan di Kota Cilegon sudah bekerjasama dengan Pemkot Cilegon dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

    “Targetnya pelajar, iya kita mengikuti program pemerintah. Tadi pak Wali Kota mengatakan, kalau masyarakat umum sudah 40 persen, sekarang mulai pelajar SMP ke atas,” katanya usai meninjau vaksinasi pelajar.

    Kata mantan Wakapolri, itu vaksinasi tersebut merupakan program dari pemerintah. Pihaknya membantu menyediakan tempat dan sarana beserta peserta vaksinatornya. “Program serbuan vaksin Indonesia. Kami dari Komunitas VW Indonesia bekerja sama dengan yayasan Krakatau Steel dan KKP, itu melaksanakan vaksinasi,” katanya.

    “Pemerintah menyiapkan vaksinnya, kita membantu penyelenggaraan vaksinnya. Tidak hanya disini tapi di mana-mana,” imbuhnya.

    Diungkapkan dia, vaksinasi di Kota Cilegon disediakan sebanyak 1.700 vaksin dan akan diselenggarakan selama 3 hari ke depan. “Kita mendapatkan jatah vaksin sebanyak 1.700 vaksin, itu untuk besok dan lusa, mudah-mudahan itu menambah presentase jumlah vaksinasi di Kota Cilegon,” ujarnya.

    Selain di Cilegon, kata dia, vaksinasi yang dilakukan oleh Komunitas VW, itu dilakukan di DKI Jakarta dengan mobilisasi menggunakan mobil VW. “Kemarin kita di Jakarta sama melakukan program vaksinasi bekerja sama dengan Pemda DKI. Kita masuk ke tempat tempat, yang tidak ada gedungnya, kita menyusuri dengan menggunakan mobil VW kepada masyarakat. Langsung kita datangin dengan mobil VW nya,” ungkapnya.

    Ketua YPKS Aris Subrata mengatakan, vaksinasi yang dilakukan oleh komunitas VW itu menyasar pelajar YPKS diusia 12 tahun sampai 17 tahun. “Kita akan melakukan vaksinasi selama e hari sejumlah 1.700 vaksin, kami dapet dari KKP dan Polres Cilegon. Untuk usianya dari 12 tahun sampai 17 tahun,” katanya.

    “Yang ikut vaksin ini dari YPKS dari SMP Al Azhar 27, SMP YPWKS, SMA Al Azhar 06, dan SMK YPWKS. Kemudian kami juga mengikutsertakan putra putri dari karyawan dan juga dari warga sekitar,” sambung dia.

    Dikatakan dia, total siswa keseluruhan YPKS ada 4.000 siswa. Akan tetapi yang di vaksin sebanyak 1.700 siswa merupakan yang belum di vaksin sisanya sudah divaksin. “Total seluruh siswa yang ada sebanyak 4.000, kebetulan yang di vaksin disini itu yang belum mengikuti vaksinasi,” ungkapnya. (LUK/RUL)

  • PTM Terbatas Hari Kedua Lancar

    PTM Terbatas Hari Kedua Lancar

    SERANG, BANPOS- Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas untuk SMA/AMK dan SKh di Banten berjalan cukup baik dan hingga hari ke dua pelaksanaan PTM tersebut tidak ada persoalan.

    “Alhamdulillah dua hari PTM terbatas ini berjalan dengan baik. Para siswa juga cukup antusias,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Banten Muhamad Taqwim, Selasa (7/9).

    Ia mengatakan, sejak Senin (6/9) hampir semua sekolah SMA/SMK dan SKh di Banten sudah memulai PTM secara terbatas. Karena sebelumnya semua sekolah sudah menyiapkan sarana dan prasaarana penunjang protokol kesehatan Covid-19, sehingga saat pelaksanaan berjalan lancar.

    Sementara terkait pelaksanaan vaksinasi bagi siswa/siswi di Banten saat ini masih terus berjalan, para siswa mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan Dinas Kesehatan, TNI dan Polri serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan vaksinasi di lingkungan sekolahnya masing-masing.

    “Kalau tenaga pendidik semuanya sudah divaksin. Namun untuk siswa belum semuanya dan saat ini masih terus berjalan,” kata Taqwim.

    Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan bahwa PTM untuk SMA/SMK di Banten dimuali Senin (6/0) dan pada pelaksanaanya berjalan lancar sesuai protokol kesehatan (Prokes).

    “Berjalan bagus dan aman, sesuai protokol kesehatan,” kata Wahidin Halim saat meninjau pembelajaran tatap muka (PTM) di SMAN 1 Kota Serang Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 39 Kota Serang, di Serang, Senin (6/9).

    Saat melakukan peninjauan tersebut, WH mengecek protokol kesehatan yang dijalankan di sekolah diantaranya, alat pengukuran suhu, hand sanitizer, kran untuk cuci tangan. Ia juga sempat masuk ke ruang kelas dan melakukan dialog dengan para siswa. Ia menyarankan agar siswa yang belum vaksinasi Covid-19 untuk segera ikut vaksinasi.

    “Tetap jaga protokol kesehatan di sekolah maupun di luar sekolah,” katanya.

    Ia mengatakan, jika proses belajar tatap muka tersebut berjalan lancar dan tidak ada resiko, maka PTM akan diteruskan. Namun jika masih ada orang tua yang ragu-ragu, akan dilakukan pendekatan secara persuasif. (RUS/AZM)

  • 38 Orang Diperiksa Terkait Pungli Bansos

    38 Orang Diperiksa Terkait Pungli Bansos

    TANGERANG, BANPOS – Kasus dugaan penyelewengan dan pungutan liar (pungli) bantuan sosial (bansos) hingga saat ini masih terus diselidiki. Jumlah bukti dan saksi yang diperiksa terus bertambah. Demikian diungkapkan oleh Kepala Seksie Intelijen untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Bayu Probo Sutopo. Total sampai saat ini ada 38 orang yang diperiksa Kejari terkait kasus ini.

    “Sekarang ada 38 (pemanggilan). Nanti akan ada rilisnya. Tenang, biar nggak ganggu penyelidikan nanti pasti kita rilis,” ujarnya di Kantor Kejari Kota Tangerang, Selasa, (7/9).

    Orang-orang yang diperiksa kata Bayu mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hingga pejabat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang. Penyelidikan kasus ini lanjut Bayu membutuhkan waktu yang panjang untuk mengumpulkan bukti-bukti. “Soalnya kita lagi nyari dokumen dan berkas yang banyak. Yang kita butuhkan banyak,” ujarnya.

    Untuk pejabat Dinsos Kota Tangerang yang diperiksa Bayu enggan membeberkannya. Sejauh ini yang diketahui baru mantan Kepala Dinsos Kota Tangerang periode 2017-2019, Masyati Yulia yang telah diperiksa.

    Sedangkan, penyelidikan kasus ini di Polres Metro Tangerang Kota belum diketahui perkembangannya. Data terakhir yang diperoleh Polres Metro Tangerang Kota sudah memeriksa 12 orang. “Saya sudah lupa tuh. Bansos urusan Mensos, Itu sampai sekarang gak jelas. Nanti saya kabarin,” ujar Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim.

    Kasus dugaan pemotongan dana Bansos yang terjadi di Kota Tangerang, memang menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan, DPRD Kota Tangerang secara khusus membentuk pansus untuk menelusuri fakta atas dugaan itu.

    Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, pembentukan pansus ini adalah untuk menyelidiki dan mengawasi penyaluran dana bansos. Terutama sejak Menteri Sosial, Tri Rismaharini mendapatkan laporan tentang adanya penyelewengan dana bansos saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kecamatan Karang Tengah beberapa waktu lalu.

    “Inikan berangkat dari hasil hearing teman-teman Komisi II khususnya. Sebenarnya jauh sebelum Bu Risma turun juga kita sudah menerima laporan. Setelah Bu Risma turun inikan menjadi momentum-nya lah,” ujar Gatot kepada Satelit News, Senin, (06/09). “Jadi gongnya, jadi aduan terkait mekanisme penyaluran bansos itu sendiri dari mulai calon penerima spek penerimanya yang layak betul menerima,” tambah Gatot.

    Dia mengatakan, pansus ini di luar peraturan daerah (perda) sehingga, nantinya ketika ada temuan oleh DPRD Kota Tangerang kemudian akan direkomendasikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk diverifikasi.

    “Jadi ujungnya rekomendasi kepada eksekutif (Pemkot Tangerang) dari awal verifikasi calon penerima yang layak dan tak layak ini harus diverifikasi dan kita integrasi dengan si penerima bantuan,” tutur Gatot.

    Sehingga, diharapkan dari pansus ini berdampak positif pada penyaluran dana bansos. Penyaluran Bansos dapat tetap sasaran. Serta penyaluran Bansos ini terbenbas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

    “Keduanya data penerima benar benar layak tanpa KKN. Hak bantuan apa yang disampaikan, bilamana ada perubahan misalnya orang meninggal ya dicabut, atau sudah membaik ya mengundurkan diri perbaikan sistem, semangat nya itu,” jelasnya.(IRFAN/MADE/ENK/BNN)

  • Ciptakan Herd Immunity Ditengah Masyarakat, Vaksinasi Santri Digenjot

    Ciptakan Herd Immunity Ditengah Masyarakat, Vaksinasi Santri Digenjot

    TANGERANG, BANPOS – Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro mendampingi Wakapolda Banten, Brigjen Pol Ery Nursatari, tinjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Riyadhul Janah, Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Selasa (7/9).

    “Vaksinasi ini untuk semua masyarakat Provinsi Banten yang berusia 12 tahun ke atas wajib vaksin,” kata Wakapolda Banten, Brigjen Pol Ery Nursatiri.

    Menurutnya, vaksinasi merdeka di Ponpes Modern Riyadhul Janah dilaksanakan secara serentak dan animo masyarakat dalam hal ini para santri dan santriwati serta masyarakat umum begitu antusias.

    “Hari ini kita menggelar vaksinasi merdeka di pondok pesantren secara serentak di seluruh Indonesia dan akan dipantau langsung oleh Bapak Presiden dari Ponpes Gontor, Ponorogo,” terangnya.

    Ditempat yang sama, Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro menjelaskan, vaksinasi yang dilaksanakan merupakan vaksin dosis pertama dengan target peserta sebanyak 500 orang. Pelaksanaan vaksinasi diwilayah hukum Polresta Tangerang dilaksanakan didua titik yaitu di Ponpes Riyadhul Janah, Kresek dan Ponpes Haroukatul Yamani, Kecamatan Sukadiri.

    “Pelaksanaan vaksinasi merdeka di Ponpes Riyadhul Janah ini atas kerjasama Polri dengan Staf Khusus Kepresidenan, pondok pesantren, dan rumah ibadah,” katanya.

    Menurutnya, vaksinasi merupakan instrumen yang sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Untuk kalangan pelajar, termasuk santri, vaksinasi merupakan hal yang dibutuhkan agar dapat kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

    “Vaksinasi massal Merdeka ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia,” ujarnya

    Sementara itu, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang untuk mendukung program vaksinasi. Menurutnya, vaksinasi diharapkan dapat membuat masyarakat memiliki kekebalan tubuh sehingga membentuk herd immunity atau kekebalan kolektif. “Mari kita dukung program vaksinasi agar dapat menumbuhkan kekebalan pada tubuh sehingga dapat mencegah penularan Covid-19,” ungkapnya.

    Zaki menambahkan, bahwa saat ini kurang lebih sekitar 25 persen masyarakat sudah tervaksin dan tiga minggu kedepan akan melakukan vaksinasi kepada 380.000 masyarakat Kabupaten Tangerang.

    Vaksinasi tersebut bukan saja dilaksanakan di pondok pesantren, akan tetapi di rumah sakit, Puskesmas dan ada beberapa kecamatan serta sentral vaksin lainnya untuk mendekatkan vaksinasi ke masyarakat.

    “Insya Allah mudah-mudahan di November target vaksinasi Kabupaten Tangerang, dua juta masyarakat bisa tervaksin. Asal kita bisa bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat baik TNI, Polri, mahasiswa dan unsur lainnya. Dan kuncinya adalah kiriman vaksin dari pemerintah pusat itu sendiri lancar dan sesuai dengan kebutuhan kita,” katanya.

    Salah seorang santri kelas 3 SMA yang telah divaksin, Caca mengatakan, dirinya merasa senang telah divaksin karena nantinya bisa kembali melakukan pembelajaran tatap muka dan bisa Kembali bertemu dengan teman-teman meskipun sebelumnya merasa takut untuk disuntik vaksin.

    “Alhamdulillah sudah divaksin, sebelumnya saya takut divaksin. Tetapi dukungan para pengasuh pondok, para pengajar dan teman-teman. Saya akhirnya memberanikan diri dan Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa setelah saya disuntik,” katanya. (DHE/RUL)