BANTEN POS

Kategori: COVID-19

  • Banten Antusias Menuju PTM

    Banten Antusias Menuju PTM

    TANGERANG, BANPOS – Program vaksinasi kepada pelajar dan mahasiswa terus dikebut di sejumlah daerah di Banten. Kemajuan yang dicapai dalam program itu, membuat banyak pihak optimis pembelajaran tatap muka (PTM), baik di sekolah maupun di kampus-kampus bisa segera dijalankan.

    Para guru dan murid sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Tangerang antusias menyambut rencana dibukanya pembelajaran tatap muka (PTM). Selama ini, mereka mengalami kesulitan di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.

    Guru SMK swasta Al Husna, Ita Unpitawati mengungkapkan belajar mengajar secara daring sulit dilakukan di sekolah kejuruan. Hal itu disebabkan oleh karakter SMK yang lebih menuntut siswa memiliki kompetensi dan kemampuan. Sehingga, diperlukan lebih banyak pembelajaran tatap muka untuk melaksanakan kegiatan praktikum.

    “Kalau untuk SMK di masa pandemi ini sulit ya. Sekolah ini kan sekolah kejuruan, dimana sekolah itu harus memiliki kompetensi dan skill,”ujar Ita, guru jurusan otomatisasi tata keuangan SMK Al Husna kepada Satelit News, Rabu (25/8/2021).

    Dia mengatakan sekolah kejuruan harus lebih banyak melakukan praktik. Sehingga, memudahkan siswa untuk mendapatkan ilmu atau bekal.

    “Jadi memang kalau sekolah kejuruan itu baiknya ada tatap muka untuk praktiknya, jadi nggak semata mata sekolah itu online. Karena kalau online itu kan siswa nggak sepenuhnya paham. Kalau mereka di lapangan bisa melihat, mendengar bahkan praktik mata pelajaran tersebut,” jelasnya.

    Ia juga menceritakan, ketika siswa belajar online menurutnya kurang efektif. “Sebenarnya sekarang masih bisa belajar daring tapi kan mengaplikasikan keuangan harusnya langsung. Mereka harus memegang langsung komputer,” ujar Ita.

    Menurutnya ita, adanya informasi terkait Pembelajaran Tatap Muka akan dibuka, disambut para pelajar. “Justru mereka antusias ada tatap muka. Mereka lebih antusias pokoknya. Kalau di mata pelajaran saya, kalau PTM mereka jadi paham, bisa bertanya langsung. Kalau nanya langsung kita jawab. Hari itu juga dan bisa diaplikasikan langsung,” katanya.

    Ita berharap, pembelajaran tatap muka segera dibuka tapi hal itu tentunya tetap mengikuti aturan pemerintah.
    “Siapa sih yang nggak pengen PTM tapi kan negara kita yang punya aturan Otomatis kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kita bisa belajar tatap muka. Kita tidak bisa menyalahi aturan tersebut. Kalau dilarang PTM ya kita ikut aja, tapi mudah-mudahan segera dibuka,” pungkasnya.

    Sementara itu, guru SMAN 15 Kota Tangerang Retno Puji berharap PTM segera dibuka karena menjadi kabar baik bagi pelajar. Menurutnya sekolah tatap muka itu tentu menjadi keinginan para siswa.

    “Harapan saya semoga PTM segera terealisasikan karena PTM itu merupakan angin segar bagi saya selaku guru dan siswa-siswi SMA. Memang belajar melalui daring kita sebagai guru dituntut berinovasi dan berkreatif supaya siswa enjoy dan bisa belajar seperti tatap muka, tapi daring ini tidak bisa mengalahkan atau menggantikan pertemuan tatap muka,” harapnya.

    Terpisah, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan pihaknya terus menggencarkan vaksinasi bagi pelajar. Pemberian vaksin bagi pelajar itu pun akan dilakukan secara merata, hingga ke pelosok Kota Serang.

    “Kemarin kami sudah lakukan vaksinasi di perkotaan di SMP Negeri I Kota Serang. Sekarang kami lakukan di SMP Negeri 5 Kota Serang, di Kasemen,” ujarnya usai melakukan peninjauan.

    Ia menjelaskan, hingga saat ini vaksinasi dosis pertama sudah dilakukan sebesar 57 persen, baik untuk pelajar hingga masyarakat umum lainnya. Ia menargetkan vaksinasi bisa rampung 100 persen di Desember 2021 mendatang.

    “Vaksinasi ini tugas dari pemerintah, kami berikan baik kepada pelajar maupun masyarakat umum, kami juga terus berusaha agar vaksinasi bisa diberikan hingga 100 persen,” tandasnya.

    Sementara, Plt Kepala Dinkes Kota Serang, dr. Hasanuddin mengungkapkan, di Kota Serang vaksinasi yang menyasar kalangan pelajar tercatat telah mencapai sebanyak 3.800 penerima vaksin dari 26.036 pelajar, atau dalam persentase sebesar 14,7 persen. Masih rendahnya jumlah pelajar yang divaksin disebut karena pelaksanaan vaksinasi baru berjalan beberapa pekan.

    Plt Kepala Dinkes Kota Serang, dr. Hasanuddin, mengatakan bahwa besaran 14,7 persen pelajar yang sudah divaksin merupakan rekapitulasi data pada Senin (23/8) lalu. Menurutnya jika dihitung hingga Rabu (25/8), jumlah tersebut akan bertambah.

    “14,7 persen itu data terakhir, kalau untuk saat ini belum dihitung semuanya. Tapi kalau dihitung, pasti angka nambah terus, karena vaksinasi terus kami lakukan,” ujarnya usai meninjau vaksinasi di SMP 5 Kota Serang.

    Menurutnya, masih rendahnya vaksinasi untuk pelajar dikarenakan vaksinasi baru dilakukan beberapa pekan ini. Kendati demikian, antusiasme pelajar dan wali murid pun sangat tinggi, agar anaknya bisa mendapatkan vaksin.

    “Tentu dalam vaksinasi ini kami meminta restu juga dari pihak orang tua, kami tidak sembarangan dalam memberikan vaksin, kalau sudah diizinkan maka bisa dilakukan vaksinasi,” tuturnya.

    Ia menjelaskan, vaksinasi yang diberikan untuk pelajar saat ini, baru dosis pertama. Sementara ditargetkan vaksinasi bagi pelajar dapat benar-benar rampung pada akhir tahun ini.

    “Dosis yang kami berikan baru dosis pertama yakni 0,5, nanti setelah itu berjalan bisa dosis kedua. Tapi target tetap sampai akhir tahun ini mencapai 100 persen,” ucapnya.

    Tak hanya itu, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum agar mau divaksinasi. Sehingga heard immunity dapat benar-benar terealisasi.

    “Sosialisasi dilakukan dimana-mana, bahkan di media massa, dan kita juga sering melihat bagaimana efek Covid-19 kepada masyarakat yang belum divaksin,” terangnya.

    Pada bagian lain, Menterui KOminfo, Johnny G. Plate menyatakan pemerintah pusat mengapresiasi gerak cepat pemerintah daerah dalam menggencarkan program vaksinasi pelajar. Pemerintah Daerah berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dan instansi pendidikan, untuk secara agresif menggelar program vaksinasi sebagai persiapan pembukaan PTM terbatas.

    Di DKI Jakarta, misalnya. Cakupan vaksinasi pelajar sudah mencapai 93 persen dari target, sedangkan di Yogyakarta mencapai 30 persen. Begitu pula di tiap daerah lainnya, ribuan pelajar mulai divaksin baik terpusat di sekolah atau sentra vaksin, atau secara mandiri.

    Presiden Jokowi juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan vaksinasi pelajar ini. Hingga saat ini, Jokowi sudah 2 kali meninjau langsung pelaksanaan vaksin pelajar di daerah, yaitu vaksinasi pelajar di Madiun pada Kamis (19/8) dan di Samarinda Selasa (24/8). Secara virtual, Jokowi meninjau vaksinasi pelajar di 10 kabupaten/kota pada pekan lalu.

    “Presiden menegaskan, daerah tidak perlu ragu akan ketersediaan vaksin. Sejalan dengan arahan tersebut, pemerintah terus melakukan upaya pengadaan dan distribusi vaksin ke seluruh Indonesia,” tandas Johnny.(MG5/GATOT/DZH/ENK/BNN)

  • HMI Nyatakan Mosi Tidak Percaya ke Pemkab

    HMI Nyatakan Mosi Tidak Percaya ke Pemkab

    PANDEGLANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang gagal dalam menjalankan Reformasi Birokrasi untuk mensejahterakan masyarakat. Pasalnya, dalam kondisi yang dibalut Covid-19 mulai dari masa PSBB hingga PPKM, dalam penanggulangannya dianggap tidak serius atau main-main.

    Hal tersebut terlihat saat HMI bersama OKP Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pandeglang menggelar Dialog Publik bersama Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif guna evaluasi bobroknya birokrasi dan penanggulangan pandemi Covid-19, Bupati Pandeglang, Irna Narulita sebagai kepala daerah tidak menghadiri dialog tersebut, di ruang Bamus DPRD Kabupaten Pandeglang, Selasa (24/8/2021).

    Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Hadi Setiawan mengatakan, jika Pemkab Pandeglang serius dalam melakukan penanganan Covid-19. Selaku kepala daerah, Irna seharusnya hadir dalam dialog tersebut untuk menyampaikan seperti apa penanganannya dan seperti kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

    “Melihat dialog yang dilaksanakan itu hanya sekedar formalitas semata, karena pada pelaksanaanya yang seharusnya dihadiri oleh Kepala Daerah selaku pemangku kebijakan dan penanggung jawab tidak nampak hadir. Jadi seolah-olah terkesan dialog ini hanya ngobrol santai tidak ada substansi secara evaluasi yang diharapkan oleh kami,” kata Hadi.

    Dalam forum dialog tersebut, lanjut Hadi, HMI Cabang Pandeglang menilai apa yang disampaikan oleh beberapa OPD hanya sebuah omong kosong belaka karena tidak didasari dengan data yang otentik. Dari data yang disampaikan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) jumlah anggarannya begitu fantastis, namun dalam pelaksanaannya diduga tidak tepat sasaran.

    “Kita mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang bantuan keuangan untuk penanggulangan Covid 19, yang memang diperuntukan untuk 3 faktor diantaranya penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Kami juga menyayangkan, dari alokasi tersebut banyak yang tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan,” ujarnya.

    Menurutnya, dialog publik yang diselenggarakan seharusnya mampu menjadi forum evaluasi menyeluruh dalam segala aspek khususnya dalam penanganan Covid-19, namun pada pelaksanaannya tidak ada evaluasi yang menyeluruh hanya terkesan formalitas semata.

    Oleh karena itu, kata Hadi, HMI Cabang Pandeglang menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap Pemkab Pandeglang dan Walk Out (WO) dari Forum Dialog tersebut.

    “Kita sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkesan anti kritik, untuk itu kami menyatakan Mosi Tidak Percaya dan akan kembali menyuarakan Aspirasi Masyarakat ini dalam bentuk Demonstrasi,” ungkapnya.(dhe/Pbn)

  • Tekan Penyalahgunaan Narkoba, Polres Serang Bentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba

    Tekan Penyalahgunaan Narkoba, Polres Serang Bentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba

    SERANG,BANPOS- Dalam rangka menjaga masyarakat dari bahaya narkoba Kepolisian Resor (Polres) Serang membentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba di Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Rabu (25/8/2021).

    Acara pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang digelar aula Balai Desa Pelawad, Rabu (25/8/2021), dihadiri Kasatresnarkoba Iptu Michael K Tandayu, Kapolsek dan Danramil Ciruas, Kepala Puskesmas, Kades dan BPD Pelawad, Bhabinkamtibmas, Babinsa serta Tokoh Agama dan Masyarakat Kecamatan Ciruas.

    Kapolres Serang AKBP Yudha Satria melalui Kasatresnarkoba Iptu Michael K Tandayu mengatakan kampung tangguh anti narkoba serentak dibentuk jajaran Polda Banten. Hal ini menindaklanjuti arahan Kapolri melalui Kapolda Banten yang bertujuan sebagai benteng pertahanan untuk menjaga masyarakat dari bahaya narkoba.

    “Ini sebagai upaya kepolisian untuk pencegahan narkoba dengan mengedepankan peran serta masyarakat melalui edukasi, sosialisasi bahaya narkoba serta memberantas narkoba,” kata Michael Tandayu.

    Kasat berharap relawan kampung tangguh anti narkoba yang sudah dibentuk bisa bekerja sama dan bersinergi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan pemerintah untuk membantu mencegah penyalahgunaan narkoba.

    “Seluruh komponen masyarakat harus bersinergi untuk mengambil langkah dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Serang,” tegas Kasat.

    Menurutnya perlu antisipasi dini dengan memberikan sosialisasi di lingkungan pelajar sehingga para generasi anak bangsa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Peran penting dari orang tua memperhatikan dan mengawasi perilaku terhadap anak itu sendiri sangat diperlukan.

    “Dalam kondisi saat ini, kaum milenial sangat rentan dengan penyalahgunaan narkoba, tanpa dibentengi iman dan edukasi dari pemangku kepentingan, baik masyarakat, pemerintah maupun swasta,” kata Michael.

    “Dengan dibentuknya Kampung Tangguh Anti Narkoba di Desa Pelawad diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Serang, khususnya di Kecamatan Ciruas akan semakin menurun,” tutupnya.(MUF)

  • Orang Tua Siswa Dilema Soal Vaksin, Sekolah Lepas Tangan Dampak Negatif

    Orang Tua Siswa Dilema Soal Vaksin, Sekolah Lepas Tangan Dampak Negatif

    SERANG, BANPOS – Orang tua siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Serang mengaku merasa dilematis dan keberatan dengan kebijakan dari pemerintah akan dilakukanya vaksinasi secara menyeluruh kepada siswa didik, sebagai prasyarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM). Pasalnya secara resmi pihak sekolah tidak mau bertanggungjawab jika ada dampak negatif pasca siswa-siswi mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

    “Saya sebenarnya mau kalau anak saya divaksin sebagai syarat PTM, tapi saya keberatan kalau harus membuat surat pernyataan untuk sekolah, kalau setelah disuntik vaksin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit atau lumpuh atau meninggal, pihak sekolah lepas tangan, tidak mau tanggungjawab,” kata salah seorang ortu murid SMP Negeri di Kota Serang kepada BANPOS, Selasa (24/8).

    Orang tua yang meminta identitasnya dirahasiakan itu menjelaskan, dirinya telah mendapatkan surat edaran dari sekolah yang mewajibkan anaknya untuk divaksin. Tapi dalam surat tersebut tertulis hal aneh dan tak masuk akal. “Inti dari surat itu, kalau anak saya setelah divaksin Covid-19 ini sakit atau terjadi hal negatif, maka sekolah tidak akan tanggungjawab. Kalau begitu mending tidak usah vaksin, kita ini dibuat bingung,” jelasnya.

    Sementara itu dalam siaranya persnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan para siswa khususnya sekolah yang menjadi kewenangan Provinsi Banten sudah melakukan vaksinasi di tiap Kabupaten/Kota. Hal itu seiring instruksi Pemerintah Pusat yang akan segera memulai pendidikan tatap muka.

    “Sekolah kewenangan Provinsi di wilayah Kota Tangerang juga telah melaksanakan vaksinasi, siapa bilang belum, jangan sok tahu,” ungkap WH.

    Dikatakan, sekolah tatap muka akan mulai dibuka sesuai instruksi Pemerintah Pusat, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

    Hal senada juga diungkap Juru Bicara Satgas Covid-19 yang juga Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Hastuti. Dikatakan, azas pelaksanaan vaksinasi tidak dibatasi kewenangan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat.

    “Sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan, bahwa kegiatan vaksinasi tidak mengenal azas domisili apalagi azas kewenangan sekolah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Remaja mulai siswa SMP dan SMA tetap menjadi prioritas vaksinasi yang vaksinnya sudah didistribusikan ke Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

    Dikatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi Provinsi Banten mempunyai tugas sebagai regulator, fasilitator, dan distributor vaksin ke Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk teknis pelaksanaan ada pada Kabupaten/Kota. Sehingga vaksinasi remaja pun harus dilakukan dari mulai tingkat SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi yang ada di wilayahnya.

    “Dan ini sudah kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dimana Kabupaten/Kota lainnya sudah melaksanakan vaksinasi untuk SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi,” pungkasnya.

    Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Tabrani mengungkapkan, dari 14 SMAN Negeri di Kota Tangerang, hanya SMAN 13 Kota Tangerang yang belum melaksanakan vaksinasi.

    “Tetapi siswanya sudah banyak yang ikut vaksinasi di wilayah masing-masing. Jadi tidak benar kalau Provinsi Banten lambat,” ungkapnya.

    Hal serupa, lanjut Tabrani, juga terjadi pada sembilan SMKN di Kota Tangerang, hanya SMKN 8 Kota Tangerang yang belum melaksanakan vaksininasi. Namun siswanya banyak ikut vaksinasi di lingkungan masing-masing.(RUS/ENK)

  • Kemenag Sambut Baik Rencana PTM

    Kemenag Sambut Baik Rencana PTM

    Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cilegon, H. Idris Jumroni menyambut baik rencana Walikota Cilegon Helldy Agustian, terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dalam waktu dekat.

    Idris juga mengapresiasi pernyataan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bahwa sekolah yang berada pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-3 itu boleh melakukan PTM terbatas meskipun gurunya belum divaksinasi.

    “Iya kami menyambut baik rencana Pak Walikota, dan pernyataan Pak Mendikbudristek Nadiem Makarim,” kata Kepala Kemenag Cilegon H. Idris Jumroni, Selasa (24/8) kepada BANPOS.

    Menurut Idris, bila kondisinya sudah memungkinkan, pelaksanaan PTM di sekolah umum dan madrasah memang harus segera dilakukan. Namun tentunya, harus disertai berbagai pertimbangan terutama soal kesehatan para siswa-siswi harus terjaga.

    Selama pandemi Covid-19 ini ungkap Idris, tidak sedikit Kementerian Agama Cilegon mendapat keluhan dari wali siswa-siswi madrasah terkait kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan melalu daring.

    “Semoga ini segera terwujud walau PTM masih dilaksaakan terbatas. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana kebahagian siswa-siswi bisa PTM dan bertemu teman-temannya. Sekali lagi kami menyambut baik rencana pemerintah yang akan segera memberlakukan PTM. Kami menilai pelaksanaan ini hasil pertimbangan dan kajian matang yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya. (CR-01/RUL)

  • Banyak Keluhan dari Masyarakat, Fraksi PAN Soroti Fasilitas RSUD Cilegon

    Banyak Keluhan dari Masyarakat, Fraksi PAN Soroti Fasilitas RSUD Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Lakukan kunjungan dan meninjau kondisi Instalasi Gawat Darurat (IGD), hingga ruangan isolasi Covid-19 di RSUD Cilegon, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Cilegon menyoroti sejumlah fasilitas yang ada.

    Dalam kunjungannya, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Edison Sitorus, di dampingi Wakil Ketua Fraksi Anugerah Chaerullah, menilai kondisi fisik sejumlah fasilitas di RSUD Cilegon dinilainya masih kurang terawat dengan baik. Bahkan kata dia, keramik saja banyak yang sudah pecah-pecah dan terkesan dibiarkan.

    “Saya lihat keramik sudah pecah-pecah. Seperti kurang terawat, atau memang keramiknya kurang bagus. Cat kusam, kabel engga rapih, ada CT Scan juga ada yang rusak,” kata Edison, Selasa (24/8).

    Menurutnya, hal itu perlu segera dibenahi oleh manajemen dan pemerintah agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu berjalan maksimal.

    Anggota Badan Anggaran DPRD Cilegon tersebut mengaku, dirinya siap membantu menambahkan anggaran biaya untuk RSUD hingga 20 persen dari anggaran yang telah tersedia. Penambahan anggaran tersebut juga harus disertai dengan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

    “Karena banyak keluhan dari masyarakat, kami siap membantu untuk menambah anggaran biaya asalkan pelayanan kesehatan di RSUD ini juga ditingkatkan,” ujarnya.

    Selain meninjau kondisi RSUD Cilegon langsung, kunjungan yang dilakukannya jelas Edison, untuk menyerap aspirasi dari manajemen RSUD Cilegon terkait sejumlah hal yang dianggap masih kurang dan membutuhkan dukungan legislatif. “Iya kita ingin tahu aspirasi dari manajemen langsung terutama terkait kebutuhan di RSUD Cilegon itu apa saja,” jelasnya.

    Wakil Ketua Fraksi PAN Anugerah Chaerullah menjelaskan, setelah mengetahui persoalan di RSUD, pihaknya akan membahas persoalan tersebut di legislatif.

    Anugerah menegaskan, persoalan di RSUD Cilegon yang didapat oleh pihaknya akan menjadi bahan pembahasan di rapat Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. “Dengan seperti ini, pembahasan yang akan dilakukan lebih objektif, sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.

    Sementara itu, Plt Direktur RSUD Kota Cilegon Ujang Iing menuturkan, dengan kunjungan Anggota DPRD Cilegon dari Fraksi PAN tersebut, legislatif dapat mengetahui secara langsung persoalan yang sedang dihadapi rumah sakit. “Dewan sudah melihat kekurangan RSUD. Tadi sudah dibahas soal fisik dan juga nakesnya,” tuturnya.

    Selain kondisi infrastruktur menurut Iing, yang perlu mendapatkan perhatian serius itu tenaga kesehatan (Nakes) yang perlu ada penambahan. Itu perlu dilakukan, lantaran pendaftaran relawan Nakes yang diadakan RSUD waktu itu banyak yang mengundurkan diri. “Nakes juga minta ekstra puding, karena kemarin butuh 33 orang tapi yang keterima hanya 15 orang saja,” tandasnya (CR-01/RUL)

  • Covid-19 Tembus 4 Juta, Wanita Paling Terdampak

    Covid-19 Tembus 4 Juta, Wanita Paling Terdampak

    JAKARTA, BANPOS – Sejak pandemi diumumkan pada Maret 2020 lalu, kini total sudah 4.008.166 orang terinfeksi Covid-19. Angka tersebut termasuk penambahan kasus baru pada Selasa (24/8) kemarin, yakni sebanyak 19.106 kasus baru.

    Angka kematian pun kembali tinggi setelah Senin (23/8) sempat menurun di angka 800-an jiwa. Kemarin angkanya kembali naik 1.038 jiwa. Sehingga sejauh ini total sudah 128.252 jiwa meninggal dunia karena Covid-19. Angka kematian harian terbanyak disumbang Jawa Barat sebanyak 314 jiwa. Jawa Timur 185 jiwa. Jawa Tengah 114 jiwa.

    Kasus baru harian disumbang oleh sejumlah provinsi dengan kasus terbanyak. Yaitu Jawa Barat 5.255 kasus. Jawa Timur 1.700 kasus. Jawa Tengah 1.242 kasus. Sumatera Utara 1.135 kasus. Dan Bali 934 kasus.

    Angka kesembuhan harian bertambah 35.082 orang. Paling banyak angka kesembuhan disumbang Jawa Barat 14.252 orang.
    Testing kembali anjlok di bawah 200 ribu sehari yakni hanya 185 ribuan. Ada 123.844 orang dites dalam sehari.

    Angka positivity rate yakni 19,25 persen. Sudah 510 kabupaten kota mencatat kasus Covid-19. Tak ada satupun provinsi di bawah 10 kasus Covid-19. Dan tak ada satupun dengan nol kasus.

    Sementara, survei internal Yayasan CARE Peduli (YCP) mencatat, perempuan menjadi kelompok kaum rentan yang paling mengalami dampak negatif pandemi Covid-19. Secara umum, perempuan bernasib lebih buruk daripada laki-laki karena beban tanggung jawab yang meningkat dan berlipat ketika ada pembatasan mobilitas dan kebijakan tinggal di rumah atau stay at home diberlakukan.

    CEO Yayasan CARE Peduli Bonaria Siahaan mengatakan, hasil survei menunjukkan mayoritas beban school from home atau sekolah online jatuh pada perempuan.

    “Beban berlipat juga dialami perempuan hamil karena keterbatasan akses pada layanan kesehatan serta berkurangnya kapasitas rawat inap rumah sakit,” ujarnya di Jakarta, Selasa (24/8).

    Merespon pandemi Covid-19, YCP telah melakukan berbagai program dengan total penerima manfaat lebih dari 161 ribu orang pada periode Maret 2020 hingga pertengahan 2021. Dari total bantuan kemanusiaan tersebut, lebih dari 50 persen diberikan kepada kelompok rentan perempuan yaitu 80.962 orang.

    “Kami memiliki jaringan kuat hingga di tingkat akar rumput dalam mengimplementasikan program-program kemanusiaan, terutama bagi kelompok perempuan rentan di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

    Bentuk bantuan YCP selama pandemi yakni program WASH yang menyediakan materi komunikasi risiko, fasilitas cuci tangan, masker, sabun tangan dan pembersih. Di Majene dan Mamuju paska gempa Palu, YCP membangun kamar mandi khusus ramah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang berlokasi dekat dari tempat penampungan korban gempa.

    Ada juga program Menjamin Ketahanan Pangan yakni bantuan kepada kelompok rentan dalam bentuk voucher makanan, voucher tunai dan akses ke pertanian dan budidaya ikan air tawar.

    Kemudian, program Uang untuk Bekerja dan Mata Pencaharian Alternatif, dimana YCP memberikan bantuan kepada masyarakat desa melalui skema cash-for-work yang berfokus pada pembangunan infrastruktur desa di NTT.

    Di Sukabumi dan Purwakarta, YCP menyediakan modal, pelatihan dan uang tunai bagi pekerja garmen perempuan yang di-PHK untuk membuat pola, memproduksi dan menjual masker ke Dinas Kesehatan Kabupaten setempat dan masyarakat.

    Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia Alissa Wahid mengatakan, bahwa kesigapan, kecekatan, dan gotong royong memegang peran kunci dalam memperkuat efektivitas dukungan bagi masyarakat rentan di Indonesia.

    “Kelompok perempuan rentan di bawah garis kemiskinan patut diberikan perhatian dan bantuan nyata,” ujarnya.

    Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nelwan Harahap menilai, kunci utama penanganan bencana dan operasi tanggap darurat adalah kajian data yang lengkap dan akurat terkait kelompok rentan terdampak yakni perempuan, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.(KPJ/ENK/JPG/RMID)

  • Akhirnya, WH di Vaksin Covid- 19

    Akhirnya, WH di Vaksin Covid- 19

    GUBERNUR Banten Wahidin Halim (WH) terima vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Pemberian dosis pertama vaksin Pfizer itu dilakukan oleh tenaga vaksinator Dinas Kesehatan Provinsi Banten di kediaman Gubernur WH Jlalan Haji Jiran, Pinang, Kota Tangerang (Selasa, 24/8).

    Sebelum menerima suntikan vaksin, WH menjalani penapisan terlebih dahulu mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga pemeriksaan tekanan darah yang semuanya normal.

    “Mudah-mudahan vaksinasi salah satu upaya mencegah Covid-19,” ungkap WH.

    Usai menerima suntikan, WH mengaku biasa saja, tidak merasakan adanya keluhan.

    Sebagai informasi, data Dinas Kesehatan Provinsi Banten per 22 Agustus 2021, sasaran vaksinasi Covid-19 Provinsi Banten sebanyak 9.229.383 orang. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis pertama cakupannya sudah mencapai 26,18 persen atau 2.416.414 sasaran. Untuk vaksinasi Covid-19 dosis kedua cakupannya mencapai 13,51 persen atau 1.246.616 orang. Sedangkan untuk vaksinasi Covid-19 dosis ketiga sudah mencapai 17.022 sasaran atau 37,36 persen dari 45.566 tenaga kesehatan. (RUS/AZM)

  • Vaksinasi Ibu Hamil Baru Mencapai 65 Orang

    Vaksinasi Ibu Hamil Baru Mencapai 65 Orang

    LEBAK, BANPOS –Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, mengaku sudah menindaklanjuti surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tentang Vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil dan penyesuaian skrining dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pihaknya sudah mendata di bulan Agustus sekitar 7530 ibu hamil yang bisa divaksin di wilayah Lebak. Sesuai surat edaran bahwa umur kehamilan yang bisa divaksinasi antara 14 sampai 33 Minggu.

    Ia mengungkapkan, terdapat kendala untuk vaksinasi ibu hamil. Dengan alasan masih ada kekhawatiran dampak yang akan dialami pasca vaksinasi. Ada juga tidak diizinkan oleh kepala rumah tangganya. Bahkan, ia mengungkapkan dari 7530 ibu hamil, baru sekitar 65 ibu hamil di Kabupaten Lebak yang sudah melakukan vaksinasi.

    “Ya memang agak susah juga untuk ibu hamil ini, karena mereka mungkin masih banyak yang khawatir. Kemudian setelah kita sampaikan penjelasannya, kebetulan mereka kebanyakan tidak diizinkan oleh suaminya. Kita sendiri baru ada 65 ibu hamil yang kita vaksin itu, 65 orang dari 7530 sasaran kita,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Lebak, Triatno Supiono, saat ditelepon oleh BANPOS, Selasa (24/8).

    Menurutnya, tidak ada perlakuan dan skrining khusus untuk ibu hamil pada proses pelaksanaan vaksinasi Tetapi hanya memperhatikan hal-hal yang dikeluhkan ibu hamil dan lebih diperhatikan dari usia kehamilan yang sudah ditentukan.

    Pernyataan berbeda disampaikan oleh Ketua Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (FOPKIA), Atif mengatakan, proses skrining bagi ibu hamil harus dikhususkan, karena dari skrining tersebut terdapat margin error yang setiap orang tidak bisa divaksin dan akan berdampak fatal jika dipaksakan.

    “Itu harus ada, saya itu kan kemarin kerjasama dengan Perekat Demokrasi, GP Anshor terkait 1000 vaksinasi, nah proses skrining nya itu dari 1000 itu ada margin error yang memang tidak bisa ada yang orang memang yang harus divaksin itu tidak bisa divaksin karena hasil dari skrining, begitu. Karena kenapa, karena dampaknya nanti fatal ketika dipaksakan, begitu,” ungkapnya.

    Ia pun menjelaskan, solusi dari kendala tersebut yaitu, dinas kesehatan harus menggandeng organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat agar ikut berperan aktif melakukan motivasi dan edukasi agar ibu hamil mau di vaksin.

    “Maka harus ada memang, menggandeng tokoh masyarakat atau organisasi masyarakat yang memang harus memotivasi dan mengedukasi terhadap itu. Jadi yang bergandengan tangan itu tidak hanya tenaga kesehatan atau dinas terkait yang berjuang untuk memvaksinasi ibu hamil. Jadi harus semua elemen masyarakat membantu itu,” terangnya.(MG-01/PBN)

  • Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Dimulai

    Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Dimulai

    LEBAK, BANPOS- Surat edaran Kemendagri tentang diperbolehkannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di wilayah berstatus pandemi level 3 disambut baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan mengimbau ke sekolah-sekolah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di wilayah Lebak.

    Kasi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, Yunira membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan, pihaknya melakukan proses pemantauan dan pengawasan selama berjalannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang dilakukan oleh pengawas, penilik, dan korwil. Sebelum pelaksanaan, seluruh pengawas jenjang sekolah melakukan FGD untuk merumuskan instrumen sebelum pembelajaran.

    “Dan sekarang, ketika PTM Terbatas itu dibuka, mereka (pengawas, penilik, dan korwil, red) punya kewajiban yang sama tetap memantau, meninjau pelaksanaan tersebut dan melaporkan secara berkala kepada pak kadis setiap satu bulan sekali, bagaimana kondisi PTM Terbatas di wilayah masing-masing,” terangnya saat ditemui BANPOS, Selasa (24/8).

    Ia mengungkapkan, beberapa sekolah terdapat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum keseluruhan divaksinasi, namun dipersilakan bagi yang belum divaksin untuk melakukan pembelajaran tatap muka melalui daring.

    “Untuk vaksinasi belum semua, yang dilakukan meskipun itu hampir mendekati kalo dari angka mereka juga mengirimkan kepada kami ya data, hampir dari satu sekolah itu lebih dari 50 persen bahkan ada yang sudah 100 persen tenaga pendidiknya dan kependidikan yang melakukan vaksin. Kita berstrategi saja, ketika memang gurunya itu belum divaksin, kita persilakan mereka untuk tatap muka secara daring, tetapi bagi mereka yang sudah divaksin secara lengkap, mereka melaksanakan tatap muka, kita tinggal membagi saja,” ungkapnya.

    Menurutnya, di dalam peraturan tidak ditetapkan bahwa siswa yang ke sekolah pada posisi yang sudah divaksin. Pihaknya berharap imun siswa lebih kuat dibandingkan dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Tetapi, kondisi di lapangan sudah banyak siswa sekolah menengah pertama sudah melakukan vaksin meskipun belum merata.

    “Untuk siswa, diperaturannya tidak ditetapkan siswa harus divaksin,” katanya.

    Ia menjelaskan, PTM Terbatas yaitu dilaksanakan pembelajaran terbatas dari sisi jumlah, waktu, dan interaksi pembelajaran. Artinya hanya untuk pembelajaran tatap muka, tidak diperkenankan melakukan kegiatan ekstrakurikuler, jumlah yang diperbolehkan hanya maksimal 50 persen.

    “Sedangkan khusus untuk PAUD hanya boleh maksimal 5 anak per kelas. Terbatas juga dari sisi waktu, misalnya untuk satu sekolah dari pagi sampai jam 2, sampai jam 1, itu dibatasi saja. Artinya capaian kurikulum itu tidak menjadi target, tapi lebih pada target bahwa anak-anak mendapatkan pembelajaran yang seharusnya mereka dapatkan, mengenai apa yang diajarkan, guru-guru sudah memilah pak, dengan kaidah KD mana yang bisa diajarkan secara tatap muka, mana yang bisa mereka ajarkan secara daring,” jelasnya.(MG-01/PBN)