BANTEN POS

Kategori: COVID-19

  • Tahapan SKD CASN 2021 Diundur Hingga Oktober, Ini Alasannya

    Tahapan SKD CASN 2021 Diundur Hingga Oktober, Ini Alasannya

    SERANG, BANPOS- Pemerintah pusat memutuskan untuk mengundur tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada seleksi CASN tahun 2021. Kendati diundur, panitia penerimaan pegawai ASN Pemkot Serang yakni BKPSDM, mengaku tidak akan ada kendala jika seleksi tersebut diundur.

    Kepala BKPSDM Kota Serang, Ritadi, membenarkan bahwa tahapan SKD yang seharusnya dimulai sejak 25 Agustus hingga 4 Oktober, diundur pelaksanaannya. Menurutnya, pandemi menjadi alasan pengunduran tersebut.

    “Iyah diundur, jadi Oktober mendatang. Alasannya yah pandemi saja,” ujar Ritadi saat dikonfirmasi oleh awak media melalui sambungan telepon.

    Menurutnya, perubahan waktu tahapan SKD tersebut hanya bergeser sedikit saja dari waktu yang telah ditetapkan. Sehingga, perubahan waktu tersebut tidak terlalu merubah persiapan yang telah dilakukan.

    “Kan seleksi berkas dan pengumuman sudah dilakukan kemarin. Jadi tinggal tes saja itu. Kan SKD dan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) itu Oktober dan November,” ungkapnya.

    Menurutnya, tidak akan ada kendala yang terjadi meskipun tahapan SKD diundur sekitar sebulan. Baik dari segi persiapan maupun anggaran yang ada.

    “Tidak ada kendala. Karena kan kami hanya menjalankan jadwal dari pusat. Anggaran pun tidak ada kendala karena masih dalam satu tahun anggaran. Itu juga hotel untuk seleksi tidak jadi masalah,” jelasnya.

    Ritadi pun memprediksi semua tahapan akan selesai pada Januari 2022 mendatang. “Nanti untuk Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Surat Ketetapan (SK) CPNS-nya itu mulai Januari mendatang,” ucapnya.

    Sementara itu, Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian pada BKPSDM Kota Serang, Agung Miftah, mengatakan bahwa total pelamar CPNS dan PPPK teknis yang berhak mengikuti SKD bertambah sebanyak 95 orang setelah sanggahan mereka dalam tahap seleksi berkas diterima.

    Menurut Agung, sebanyak 444 pelamar CASN yang mengajukan sanggahan terdiri dari 396 pelamar CPNS dan 48 pelamar PPPK.

    “Dari CPNS sebanyak 396 yang mengajukan sanggah, 90 diterima sanggahnya. Sedangkan PPPK sebanyak 48 pelamar mengajukan sanggah, dan sebanyak 5 pelamar yang diterima sanggahannya,” ujarnya.

    Ia mencontohkan, salah satu sanggahan yang diterima oleh pihaknya terjadi pada kasus format pernyataan yang dinilai tidak sesuai. Namun setelah melihat sanggahan, ternyata masih masuk kategori sesuai, kendati berbeda sedikit.

    “Setelah yang bersangkutan sanggah, kami cek ulang. Ternyata masih sesuai, hanya saja format kami memang sedikit dirubah oleh pelamar. Ada yang dibikin dua lembar oleh pelamar. Memang format sedikit dirubah, tapi dari segi isi masih sama aja dengan format instansi. Jadi kami terima sanggahnya,” ungkapnya. (DZH)

  • Bhabinkamtibmas Polres Serang Bantu Distribusikan Paket Sembako Bantuan Alumni Akpol 93

    Bhabinkamtibmas Polres Serang Bantu Distribusikan Paket Sembako Bantuan Alumni Akpol 93

    SERANG, BANPOS- Serang melalui personel Bhabinkamtibmas mendistribusikan sebanyak 330 paket sembako bantuan dari Alumni Akpol 1993. Bantuan tersebut diperuntukan bagi santri pondok pesantren serta masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level di wilayah hukum Polres Serang.

    “Paket sembako sebanyak 330 ini merupakan bantuan dari para alumni Akpol 1993 untuk diserahkan kepada santri ponpes serta masyarakat yang terdampak PPKM di wilayah hukum Polres Serang,” ungkap Kabag SDM Kompol Ansori saat apel di lapangan Mapolres Serang, Minggu (22/8/2021).

    Ansori menegaskan kepada seluruh personel Bhabinkamtibmas yang ditugaskan harus segera mendistribusikan seluruh paket sembako kepada yang berhak menerimanya agar bisa dinikmati. Menurut Ansori, masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan, oleh karena pembagian sembako ini harus tepat sasaran dan jangan tumpang tindih dengan bantuan lain.

    “Segera distribusikan kan seluruh paket bantuan agar dapat dinikmati oleh masyarakat yang menerimanya. Pastikan pembagian sembako ini tepat sasaran, yaitu masyarakat yang benar-benar belum menerima,” tegas Kabag SDM.

    Kepada personel Bhabinkamtibmas, Kompol Ansori juga mengingatkan agar mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri sesuai protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas kemanusiaan yang diamanatkan pimpinan.

    “Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi apa yang kita semua lakukan untuk kegiatan kemanusiaan ini. Anggap saja jerih payah yang kita lakukan menjadi ladang ibadah di mata Allah SWT,” kata Ansori.

    Untuk pembagian bantuan paket sembako santri dilakukan secara simbolis oleh perwakilan santi di halaman Mapolres Serang yang diserahkan oleh sejumlah pejabat utama. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan serta menjaga protokol kesehatan demi mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

    “Untuk bantuan paket sembako kita lakukan secara simbolis kepada perwakilan santi. Ini untuk menghindari kerumunan serta menjaga protokol kesehatan,” tandasnya. (MUF)

  • Masih Ngebandel, 4 THM Digerebeg Sound System Kembali Diangkut

    Masih Ngebandel, 4 THM Digerebeg Sound System Kembali Diangkut

    SERANG, BANPOS- Empat pengelola tempat hiburan malam (THM) yang ada di wilayah Kecamatan Kibin dan Ciruas, Kabupaten Serang nampaknya lebih memilih menantang petugas ketimbang patuh mengikuti anjuran pemerintah di masa pandemi Covid-19.

    Tercatat pengelola 4 THM nekad membuka usahanya di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3. Akibatnya, keempat THM yang berlokasi di jalan raya Serang -Jakarta ini digerebeg personil Polres Serang, Jumat malam hingga Sabtu dini hari.

    Para pengunjung di 4 THM itupun kocar-kacir begitu melihat kedatangan petugas. Meski banyak yang berhasil melarikan diri namun petugas berhasil menggelandang pengelola THM serta 32 pengunjung berikut wanita malam.

    Tidak hanya itu dari lokasi THM, petugas juga mengangkut 3 unit keyboard serta puluhan botol minuman keras berbagai merk.

    Keempat THM yang digerebeg yaitu The Star yang berlokasi di Kecamatan Kibin, Cafe Geros, Resto King Oloan dan Princess Queen, ketiganya berlokasi di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas.

    “Kita lakukan tindakan tegas karena para pengelola THM dinilai membandel karena sudah berulang kali diingatkan jangan beroperasi di masa pandemi Covid-19, terlebih saat ini sedang diberlakukan PPKM Level 3 tapi masih beroperasi” tegas Kapolres Serang AKBP Yudha Satria kepada awak media, Sabtu (21/8/2021).

    Dikatakan Kapolres, di masa pandemi Covid-19, THM berpotensi menjadi cluster penyebaran virus corona. Kapolres juga menegaskan keberadaan THM juga banyak dikeluhkan masyarakat setempat. Selain itu, seluruh THM yang dilakukan tindakan tegas ini, juga diketahui tidak memiliki izin usaha dari pemerintah daerah.

    Oleh karena itu, Kapolres mewanti-wanti pengelola THM agar tunduk pada peraturan pemerintah jika tidak ingin dilakukan tindakan yang lebih keras lagi.

    “Saya ingatkan kembali kepada seluruh pengelola THM yang ada di wilayah Polres Serang agar taat pada peraturan, terlebih saat ini adalah masa pemberlakuan PPKM. Jika nanti beroperasi lagi akan ada tindakan yang lebih tegas lagi,” tegas Kapolres.

    Terkait seluruh barang yang diamankan, Kapolres menegaskan dirnya tidak akan mengembalikan. Sementara para pengunjung serta wanita pemandu yang diamankan, petugas telah melakukan pengambilan gambar, mencatat identitas, melakukan pembinaan serta dibuat pernyataan tidak akan melakukan hal sama.

    “Anggota sudah melakukan pengambilan gambar, baik pengunjung maupun pemandu lagu. Untuk saat ini kami beri toleransi tapi jika nanti diketahui masih mengulangi perbuatannya akan kami tindak tegas,” tandasnya. (MUF)

  • Warga Tertipu Iming-iming Bansos

    Warga Tertipu Iming-iming Bansos

    Dengan cara mengiming-imingi akan mendapatkan bantuan program pemerintah, sejumlah warga miskin di Lebak Selatan (Baksel) diduga kena tipu orang yang tidak bertanggung jawab.

    Salah seorang korban, warga Kampung Babakanjaha Desa Rahong Kecamatan Malingping, Nanang kepada BANPOS mengenai kronologis dugaan penipuan mengaku, keluarganya sebelum Hari raya Idul Adha 2021 lalu pernah didatangi seseorang yang menjanjikan akan mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan itu akan diberikan setelah lebaran hari raya.

    “Awalnya orang itu datang, lalu mengatakan rumah saya layak dan akan mendapatkan program bedah rumah, sebesar Rp 65 juta. Ngakunya bernama Pak Andi dari Kabupaten Rangkas, lalu melihat Kartu Keluarga dan meminta uang sebesar Rp 300 ribu, ngakunya untuk membeli materai 30 biji, ” ujarnya, Kamis (19/8).

    Namun apa yang terjadi, ternyata hingga kini, ia mengaku belum mendapatkan bantuan program apapun. Korban pun mengaku tidak mengasih tahu siapa-siapa, karena orang yang menjanjikan itu menyebut rahasia. Dan kejadian inipun dialami pula oleh saudara korban.

    “Setelah Idul Adha, adik saya tidak bekerja hari itu, katanya untuk pencairan ke bank. Namun ketika dihubungi nomor bapak yang menjanjikan tidak aktif, waktu itu saya pun tidak bilang karena, karena katanya harus dirahasiakan. Saya mengeluarkan Rp 350 ribu, orang tua saya Rp 100 Ribu, Mak Sarmi Rp 100 ribu, coba jumlah sudah berapa itu?,”ungkapnya kesal.

    Sementara, modus kejadian serupa tidak hanya terjadi di Desa Rahong, tapi juga di Desa tetangga, seperti dituturkan anggota BPD Sangiang Kecamatan Malingping, mengungkap beberapa warganya terkena modus dugaan penipuan yang sama. “Warga kami pun di Desa Sanghyang Kampung Jarhanak, ada dua orang, Ema Sarmi dan Ema Encun, masing-masing sudah memberikan uang Rp 100 ribu,” jelas Badri kepada BANPOS.

    Aktivis sosial di Baksel, Ugan Sugandi menyebut bahwa dugaan penipuan sejenis ini sudah terjadi di beberapa desa, ya modusnya imingan bantuan program pemerintah itu.

    “Ini saya juga banyak mendengar di daerah lain, kemungkinan besar orang yang sama. Iming-imingnya seperti bisa masukan data ke PKH, dapatkan bedah rumah dan program lain. Kalau tidak salah kemarin-kemarin pun terjadi di Kecamatan Cihara, ” jelasnya.

    Kata dia, ini diduga murni modus penipuan, banyak warga yang mengutuk keras kepada pelaku penipuan tersebut. Pasalnya, selain menipu warga miskin, bahkan yang ditipu diantaranya warga disabilitas.

    “Ini harus dibongkar, warga yang ditipu itu kebanyakan orang miskin dan cacat. Mereka berharap banyak bantuan itu sampai berkorban ngasih uang. Bahkan tak sedikit hingga berhutang demi mendapatkan program bantuan pemerintah.ini keterlaluan dan harus diungkap,” papar Ugan.

    Dari kejadian itu, warga yang jadi korban pun menginginkan agar pelaku dapat ditangkap dan diproses hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.(WDO/PBN)

  • Ombudsman Desak Usut Penyelewengan Bansos

    Ombudsman Desak Usut Penyelewengan Bansos

    TANGERANG, BANPOS – Ombudsman Banten mendesak pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang. Polres Metro Tangerang Kota dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang diminta bekerja secara profesional. Permintaan serupa disampaikan ke Pemkot Tangerang.

    “Kami minta Kejari, Polres, mengusut tuntas kasus ini secara profesional. Pemkot Tangerang juga mengawasi staf dan jajarannya karena itu di Kota Tangerang. Ombudsman akan terus mantau kita masih nunggu, untuk ungkapkan tersangka,” ujar Kepala Ombudsman Banten, Dedi Irsyan, Kamis, (19/8).

    Dedi mengaku prihatin mendapat kabar terkait adanya penyelewengan dana bansos di Kota Tangerang. Apalagi, aduan itu langsung diterima oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat melakukan inspeksi mendadak di wilayah Karang Tengah beberapa waktu lalu. “Seharusnya jangan ada lagi pemotongan dari bansos apalagi pada masa pandemi saat ini, semuanya harus tepat sasaran kepada penerima manfaat tanpa ada pemotongan apapun,” katanya.

    Dia pun meminta berbagai elemen untuk mengawasi dan mendorong penyelesaian kasus ini hingga tuntas. Termasuk masyarakat, jangan ragu untuk melaporkan ke pihak berwajib bila menemukan kasus serupa. “Harus terus diusut hingga tuntas agar hal serupa tidak terulang lagi. Miris kita mendapati masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan,” tuturnya.

    Dia pun menyesalkan kasus tersebut baru diusut padahal di Kota Tangerang sudah beberapa kali terjadi. Sejauh ini di kota Tangerang belum ada oknum atau pelaku pemotongan dana bansos yang ditindak secara hukum yang berlaku. “Makanya ini harus kita dorong dan diawasi kalau nggak dikawal sama sama bisa masuk angin juga. Makannya kita pantau terus,” katanya.
    Kata dia, oknum tersebut harus ditindak berdasarkan hukum yang berlaku. Jangan sampai terjadi perdamaian antara pelaku dengan pihak yang dirugikan. “Kita mau proses hukum pidana, harus ditahan, dikurung, diproses karena kalau semua orang korupsi terus dana korupsi itu dikembalikan ya semua bisa korupsi,” tegasnya.

    Kepala Seksie Intelijen untuk Kejari Kota Tangerang, Bayu Probo Sutopo mengatakan sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 20 orang.

    “Kami masih mengumpulkan bukti-bukti. Kami mintai keterangan sudah sekitar 20 orang. Mohon bersabar, kami sedang memilah-milah jenis-jenis bantuan yang terdistribusi dari pusat ke Kota Tangerang,” imbuhnya.

    Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim yang dikonfirmasi kasus tersebut menyatakan belum ada progres. “Sampai sekarang belum ada progres saya belum ada laporan,” katanya.(IRFAN/MADE/ENK/BNN)

  • Pelaku Pariwisata Terdampak Covid-19 Diberi Sembako

    Pelaku Pariwisata Terdampak Covid-19 Diberi Sembako

    SERANG, BANPOS- Peduli terhadap kelompok pelaku pariwisata terdampak pandemi Covid-19. Polda Banten bagikan sebanyak 1.000 paket sembako kepada para kelompok pelaku pariwisata di Pantai Lagundi, Cinangka, Kabupaten Serang, Kamis (19/8)

    Dirintelkam Polda Banten, Kombes Pol. Suhandana Cakrawijaya mengatakan, dirinya mewakili Bapak Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho untuk membagikan 1.000 paket sembako kepada masyarakat pelaku pariwisata yang ada di wilayah hukum Polda Banten.

    “Hari ini saya mewakili Bapak Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho membagikan sebanyak 1.000 paket sembako kepada masyarakat pelaku wisata yang ada di wilayah hukum Polda Banten. Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian Polda Banten kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi covid-19, katanya
    Ia mengungkapkan, pembagian paket sembako ini dilakukan secara simbolis kepada pelaku pariwisata di Pantai Lagundi, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang.

    “Dan ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian dari Bapak Kapolda Banten kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, khususnya para kelompok pelaku pariwisata,”

    Menurutnya, pembagian paket sembako ini sebagai salah satu upaya meringankan beban perekonomian bagi para pelaku wisata terdampak pandemi Covid-19 mempengaruhi sektor pariwisata yang mengalami penurunan atau sepi pengunjung.

    “Kelompok pelaku pariwisata ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga dengan pembagian paket sembako ini diharapkan bisa meringankan beban mereka,” imbuhnya.

    Sementara itu, ketua Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista), Ade Erwin mengungkapkan ucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan Polda Banten kepada Kelompok Pelaku Pariwisata.

    “Ini salah satu bentuk perhatian Bapak Kapolda Banten kepada para pelaku pariwisata di Banten. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih banyak. Apalagi di tengah kondisi seperti ini para pelaku pariwisata ini merasakan dampak yang luar biasa, terpuruk pasca pandemi level 4 ini,” ujarnya.

    Ia pun menyatakan, bantuan tersebut sangat dibutuhkan dan hal itu sebagai bukti perhatian dan kepedulian Polda Banten dalam menjaga sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat terjalin cukup baik di Propinsi Banten. Harapannya agar pandemi Covid-19 cepat berakhir. Sehingga kegiatan para pelaku pariwisata, masyarakat pariwisata dan pengusaha pariwisata dapat kembali normal.

    “”Dan bantuan ini menjadi bukti bahwa kepedulian Bapak Kapolda Banten menjaga sinergitas antara Polisi dengan masyarakat cukup baik di provinsi Banten. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena kalau Kapoldanya sudah turun masa pemerintah daerah dan pemerintah pusatnya gak turun,” ucapnya.

    Acara tersebut turut dihadiri beberapa kelompok pelaku pariwisata dalam penyerahan berupa paket sembako, diantaranya; perwakilan Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Generasi Pesona Indonesia (Genpi), Masyarakat Sadar Wisata (Masata), Pemandu Wisata Lokal dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). (MG-02/AZM)

  • Pemkot Gandeng Forkopimda Kebut Vaksinasi

    Pemkot Gandeng Forkopimda Kebut Vaksinasi

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang bersama dengan Forkopimda terus menggencarkan pemberian vaksinasi untuk masyarakat. Percepatan vaksinasi digencarkan agar pada akhir Desember nanti, target seluruh masyarakat Kota Serang telah divaksin dapat tercapai.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi, pihaknya sudah lama bekerja sama dengan Forkopimda baik itu TNI, Polri hingga Kejaksaan.

    “Pemkot Serang bekerjasama dengan Polres Serang Kota, melaksanakan Gebyar Vaksin yang kesekian kalinya,” ujarnya di kantor Kecamatan Cipocok Jaya, Kamis (19/8).

    Menurut Subadri, kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka percepatan pemberian vaksin untuk masyarakat Kota Serang. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan Forkopimda, realisasi target vaksinasi dapat semakin cepat.

    “Gebyar-gebyar ini dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan kita. Kita ketahui bahwa per hari kemarin, persentase kita baru di angka 49 persenan. targetnya Desember itu kita mencapai 100 persen. Kalau pun pahit di 80 persen, ya itu tetap sudah mencapai target,” ungkapnya.

    Dalam gerbyar vaksinasi yang dilakukan oleh Polres Serang Kota tersebut, diketahui bahwa Polres Serang Kota melakukan inisiatif untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat, yang mau mengikuti vaksinasi.

    “Ini juga terobosan yah dengan memberikan bantuan bagi mereka yang mau ikut vaksinasi. Saya lihat ada beras dan lain-lain. Ini bisa menjadi penarik bagi masyarakat, agar mau ikut vaksinasi,” ucapnya.

    Subadri pun mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh Forkopimda, dalam membantu Pemkot Serang memenuhi target capaian warga tervaksin di Kota Serang.

    “Saya bangga dan bersyukur TNI-Polri selalu men-support Pemkot Serang. Terima kasih, mudah-mudahan bantuan apapun yang diberikan kepada masyarakat, dapat bermanfaat,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Kapolres Serang Kota, Kompol Andie Firmansya, mengatakan bahwa Gebyar Vaksinasi yang dilakukan oleh pihaknya tersebar di 4 titik lokasi, yang masih berada di wilayah hukum Polres Serang Kota.

    “Empat titik itu yakni di Kelurahan Serang, Kelurahan Banjar Agung, Polsek Walantaka dan Kecamatan Kramatwatu. Masing-masing titik mendapatkan 600 dosis vaksin. Sehingga keseluruhannya itu 2.400 dosis vaksin yang disalurkan,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Presiden Ijinkan PTM Setelah Vaksinasi Pelajar

    Presiden Ijinkan PTM Setelah Vaksinasi Pelajar

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah saat ini sedang gencar melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap pelajar untuk usia 12-17 tahun. Ini dilakukan untuk menekan angka penularan virus korona.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan kepada para perserta didik untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) kepada para siswa dan siswi. Namun pembelajaran tatap muka tersebut bisa dilakukan apabila para pelajar sudah divaksin Covid-19.

    “Jadi kalau semuanya, untuk semuanya, untuk semua pelajar di seluruh tanah air kalau sudah divaksin silakan dilakukan langsung belajar tatap muka,” ujar Jokowi saat meninjau vaksinasi pelajar di Madiun, Jawa Timur, Kamis (19/8).

    Menurut Jokowi pelajar bisa melakukan pembelajaran tatap muka lantaran sudah adanya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), atau yang disebut dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. “Karena SKBnya empat menteri sudah ada,” katanya.

    Namun demikian jika PTM sudah digelar, Presiden Jokowi berpesan kepada para pelajar untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pencehagan Covid-19. “Kita semua berharap anak-anak belajar tatap muka. Tetapi juga kita semuanya harus hati-hati jangan sampai nanti kalau pas dibuka belajar tatap muka ada yang terpapar Covid. Ini yang harus kita hindari,” ungkapnya.

    Jokowi mengatakan, disiplin pelajar dalam menerapkan protokol kesehatan sangatlah penting. Mengingat saat ini virus korona selalu bermutasi. Sehingga hal ini diharapkan Jokowi bisa diterapkan oleh semua pelajar. “Oleh sebab itu saya titip agar yang namanya pakai masker ini harus meskipun sudah divaksin, tetap, karena yang namanya Covid, virus corona ini selalu bermutasi,” pungkasnya.

    Diketahui, sebelum Covid-19 mengganas di dalam negeri, pemerintah pernah memutuskan membuka kembali kegiatan belajar tatap muka di sekolah pada Juli 2021. Kapasitas siswa yang hadir dalam kegiatan belajar tatap muka hanya 25 persen, dari sebelumnya 50 persen. Selain itu, pembelajaran tatap muka kepada peserta didik tersebut hanya dilakukan selama dua jam dan dua kali dalam seminggu.(ENK/JPG)

  • Jawab Keresahan Warga Tentang Vaksin, KKM 26 Untirta Gelar Webinar Kesehatan

    Jawab Keresahan Warga Tentang Vaksin, KKM 26 Untirta Gelar Webinar Kesehatan

    KELOMPOK KKM 26 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar webinar kesehatan bertajuk ‘Vaksin covid-19 Berbahaya? Benar gak sih?’ melalui platform zoom meeting. Kegiatan tersebut merupakan buntut dari keresahan warga Kemuning, Kabupaten Tangerang, terhadap vaksinasi.

    Para mahasiswa berupaya memfasilitasi diskusi kesehatan, untuk meyakinkan warga agar turut berpartisipasi dalam vaksinasi. Sebab, dalam pelaksanaan KKM tematik tahun 2021, memiliki salah satu program yang berfokus pada kesehatan selama pandemi Covid-19.

    Ketua Kelompok KKM 26 Untirta, Rafi Rizqi Ananda mengatakan bahwa webinar bekerjasama dengan Swayanaka Indonesia, merupakan organisasi non-profit yang berdiri sejak 1978 dengan tujuan peningkatan derajat kesejahteraan anak dibidang pendidikan dan kesehatan. Dibuka oleh dosen pembimbing lapangan, Rifki Prayoga Aditia, webinar dihadiri langsung oleh Presiden Swayanaka Indonesia, Dr Achmad Kurniawan dan pembicara dari Universitas Airlangga, Dr Nadhya Allia.

    “Dalam webinar ini membahas hal-hal mengenai proses vaksinasi, mengapa harus vaksin, prasyarat vaksinasi dan orang-orang seperti apa yang bisa vaksin dan tidak,” ujarnya, Minggu (15/8).

    Ia mengatakan, dalam kegiatan tersebut juga dibahas vaksin yang ideal di Indonesia, yakni Halal, efektif dan aman. Dengan adanya webinar kesehatan ini, diharapkan masyarakat tidak takut lagi divaksin dan mengikuti anjuran pemerintah untuk vaksin.

    “Masyarakat dan peserta webinar cukup antusias dengan adanya kegiatan ini, yang sangat bermanfaat untuk menjawab keraguan-keraguan mereka terhadap vaksinasi,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Nadhya Allia menjelaskan terkait vaksin Covid-19 yang disebut tidak dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Karena isi dari vaksin Covid-19 adalah virus yang telah dimatikan seperti jenis Sinovac, Sinopharm atau vektor virus seperi Astra Zeneca.

    “Yang mana tidak dapat menyerang sistem imun, tetapi menstimulus kekebalan tubuh agar tercipta sistem imun dan sel memori terhadap virus Covid-19,” ujarnya.

    Umumnya, kata dia, proses penelitian dan pembuatan suatu vaksin membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Namun, karena adanya pandemi Covid-19 dengan banyaknya korban dari seluruh dunia, proses pembuatan vaksin Covid-19 dipercepat.

    “Tetapi, dalam prosesnya tetap memperhatikan keselamatan, keamanan, dan efektivitas vaksin. WHO juga tetap memastikan kelaikan vaksin sebelum beredar luas,” tuturnya.

    Walaupun vaksin tidak menjamin 100 persen seseorang kebal terhadap virus korona, namun dari berbagai penelitian, orang yang divaksin cenderung memiliki gejala yang lebih ringan daripada yang tidak divaksin.

    Webinar yang diikuti oleh beberapa kalangan, diantaranya warga Desa Kemuning, mahasiswa Untirta, dan umum berlangsung lancar dengan banyaknya pertanyaan dari masyarakat, kemudian dijawab dengan baik oleh pembicara. Untuk menindaklanjuti program kegiatan kesehatan selama pandemi ini, KKM 26 Untirta bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Tangerang untuk melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, handsanitizer dan sabun cuci tangan kepada perwakilan Desa Kemuning. (MUF/AZM)

  • Masih Terganjal PPKM, Tahapan Publikasi DPS Dimulai

    Masih Terganjal PPKM, Tahapan Publikasi DPS Dimulai

    LEBAK, BANPOS – Kendati Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lebak masih jauh dan waktunya masih berubah-ubah karena berbenturan dengan aturan PPKM, namun tahapan Pilkades di mading-masing Desa tetap berjalan sesuai jadwal.

    Diketahui, jadwal Pilkades di Lebak yang semula rencana digelar 26 September, karena terganjal situasi PPKM, digeser ke 24 Oktober 2021. Namun untuk tahapan Pilkades di Lebak kini sudah memasuki tahapan pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang berisi by name by address warga yang punya hak pilih, dan ini butuh verifikasi lagi, nanti finalnya di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Dalam hal ini, warga diminta segera mengecek namanya di DPS yang terpasang di setiap titik terbuka oleh panitia Pilkades masing-masing. Sementara jika ada nama warga yang belum terdaftar maka bisa segera lapor ke panitia sesuai domisili yang tertera di KTP dan KK.

    Pegiat sosial di Lebak, Uce Saepudin kepada BANPOS mengatakan, bahwa partisipasi pemilih di tingkat Pilkades akan lebih tinggi dibanding dengan pemilu besar seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (Pileg). Menurutnya, alasan lebih kuatnya karena keberadaan Pilkades kedekatan politiknya lebih dekat dengan warga dan tingkat konfliknya pun lebih kentara.

    “Saya memprediksi tingkat partisipasi pemilih pada Pilkades jauh lebih kuat dan tinggi dari pemilu lain atau pilkada. Karena kepentingan politik di Pilkades ini lebih dekat dengan warga desa termasuk potensi konfliknya pun akan lebih terasa kental,” ujar Uce, Kamis (19/8).

    Dijelaskannya, begitu pula tingkat yang mangkir atau tidak ikut memilih dalam Pilkades ini akan terlihat jelas oleh warga dan juga calon, karena di Pilkades ini sarat dengan kedekatan antara calon yang dipilih dan para pemilihnya.

    “Tingkat yang hadir memilih di Pilkades itu di atas 99 persen. Yang memperkuatnya itu diantaranya asas kekerabatan, ikatan batin perkawanan dan tekanan sosial masyarakat. Bahkan yang berada di luar kota pun biasanya pada pulang dulu hanya untuk ikut milih,” ungkap Alumni FISIP Unma Banten ini.

    Oleh karena itu, Panitia Pilkades diharapkan lebih bijak dan netral dalam mengatur pendataan dan pelaksanaan tahapan. “Panitia harus lebih proaktif dan bijak, agar tidak memicu konflik kepentingan calon dari para calon. Begitupun dalam penyusunan DPS dan DPT serta verifikasinya, jangan sampai ada yang tidak terdata jika benar itu warga desa sah sesuai KTP dan KK dan sebaliknya jangan sampai ada warga luar desa yang masuk,” paparnya.

    Sementara, salah seorang panitia Pilkades di Lebak selatan, M Supriadi, mengharapkan agar warga bisa melihat dan mengecek DPS yang telah dipampang di tempat terbuka oleh panitia di tiap-tiap RT. “InsyaAllah kami akan selalu terbuka. Kini sudah masuk tahapan DPS, jadi setiap warga sesuai domisili diharap mengecek data namanya yang sudah tercantum di list DPS,” terang M Supriadi.

    Ia menambahkan, jika ada nama warga yang belum terdata di DPS, silahkan segera laporkan ke panitia masing-masing desa, agar segera dimutakhirkan oleh panitia.

    “Kalau belum masuk daftar silahkan lapor dengan membawa bukti KTP dan KK. Dan bagi pemilih pemula yang belum punya KTP silahkan bawa KK dan keterangan penguat lainnya. Nanti semua data DPS ini akan kita verifikasi lagi untuk dimutakhirkan di tahapan berikutnya menjadi DPT,” paparnya. (WDO/PBN)