Kategori: COVID-19

  • Polres Serang Distribusikan 30 Ton Beras Bantuan Presiden

    Polres Serang Distribusikan 30 Ton Beras Bantuan Presiden

    SERANG, BANPOS- Presiden RI Joko Widodo memberikan bantuan sosial beras sebanyak 30 ton bagi masyarakat di Kabupaten Serang. Bantuan sosial dari Presiden ini dikirim dengan menggunakan truk kontener dan diterima langsung Kapolres Serang AKBP Mariyono bersama sejumlah pejabat utama, Jumat (30/7/2021).

    Bantuan beras yang sudah dikemas dalam kantong ukuran 5 kilogram tersebut akan didistribusikan kepada para warga dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 Covid-19 di wilayah hukum Polres Serang.

    “Beras bantuan dari Presiden ini sebanyak 30 ton dan langsung kita serahkan kepada personil agar segera didistribusikan untuk membantu masyarakat yang terdampak pemberlaku PPKM Level 3 di wilayah hukum Polres Serang,” ungkap AKBP Mariyono kepada awak media saat memeriksa beras bantuan di Mapolres Serang.

    Kapolres menjelaskan dalam menjelaskan dalam pendistribusian beras bantuan Presiden ini, selain personil Bhabinkamtibmas juga melibatkan satuan fungsi lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Kapolres menekankan bansos dari Presiden ini diterima disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.

    “Silahkan dan segerakan beras bantuan dari Presiden ini agar secepatnya sampai ke tangan masyarakat yang terdempak Covid-19 sesuai daftar yang telah disampaikan ke pimpinan. Harapan saya beras bantuan Presiden bisa membantu meringankan beban masyarakat di masa PPKM Level 3,” kata Kapolres.

    Kepada seluruh personil yang ditugaskan mendistribusikan beras bantuan, Kapolres kembali mengingatkan agar patuh melaksanakan protokol kesehatan dan tidak menganggap sepele pandemi covid meski telah melaksanakan vaksinasi.

    “Jaga kesehatan diri masing-masing, jangan lalai dan laksanakan prokes,” pesan Mariyono yang sebentar lagi akan pindah tugas sebagai Kabagdalops di Polda Jatim.

    Kapolres mengingatkan untuk tidak bosan menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat agar patuh melaksanakan prokes sehingga pandemi Covid-19 ini bisa segera selesai. Selain itu, masyarakat juga diimbau melaksanakan vaksinasi di tempat-tempat yang telah disiapkan pemerintah secara gratis.

    “Dengan vaksinasi tubuh kita akan imun dari serangan virus Corona namun dengan tetap melaksanakan prokes. Masyarakat pun akan aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya,” tandasnya. (AZM)

  • Beda Nasib Nelayan Binuangeun dan Cilegon

    Beda Nasib Nelayan Binuangeun dan Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Sejak diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat maupun PPKM Level 4, penghasilan nelayan di sejumlah wilayah di Provinsi Banten ikut merosot. Meski ada nelayan yang sudah menerima bantuan untuk menyambung hidup, masih banyak nelayan yang mengharapkan bantuan karena belum mendapatkannya.

    Masyarakat nelayan yang berada di Lingkungan Pantai Tanjung Peni, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon mengeluhkan belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Padahal bantuan sosial berupa bantuan beras dijanjikan pemerintah akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

    Seorang nelayan Pantai Tanjung Peni, Kardi mengatakan, dirinya selama pemberlakuan PPKM Darurat telah menanti bantuan pemerintah. Namun sejak PPKM diberlakukan hingga diperpanjang, bantuan tidak kunjung datang.
    “Kita dengar kan ada bantuan beras dari pemerintah. Itu kita tunggu, tapi kita tidak ada sama sekali diberikan bantuan sampai sekarang,” ujarnya saat ditemui di Pantai Tanjung Peni, Kamis (29/7).

    Lebih lanjut Kardi mengatakan sejauh ini dari 10 Kepala Keluarga (KK) nelayan yang menghuni tetap di Pantai Tanjung Peni belum menerima bantuan. “Ada 10 KK disini. Belum ada yang Terima bantuan sama sekali,” tuturnya.

    Kardi mengaku, bantuan yang pernah diterimanya hanya saat awal merebaknya Covid-19 pada 2020 lalu. Bantuan diberikan di era kepemimpinan kepala daerah sebelumnya yang kala itu dijabat Walikota Cilegon, Edi Ariadi.

    “Dulu pas awal-awal Covid, waktu zaman pak Walikota, pak Edi, bantuan diberikan. Yang dahulu itu diurus dinas kelautan,” ujarnya.

    Saat ini di masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta malah belum ada penyaluran bantuan. Dirinya berharap, pemerintah setempat bisa memberikan bantuan sosial. Sebagai nelayan, dia dan nelayan lainnya juga terdampak PPKM Darurat.

    “Sekarang ini saja, untuk makan hanya bergantung dari warung di Pantai. Syukur-syukur kalau ada pengunjung beli makanan, tapi kalau tidak ada, dari mana cari uang makan kita,” pungkasnya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan telah memerintahkan Dinas Sosial Kota Cilegon untuk memberikan bantuan kepada para nelayan di Kota Cilegon. “Saya sudah perintahkan kepada Kadinsos (Ahmad Junaedi) untuk memberikan bantuan kepada nelayan dan supaya didata,” pungkasnya.

    Terpisah, Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi covid-19, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Banten selama dua hari membagikan satu ton beras kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

    Direktur Polairud Polda Banten, Kombes Rustam Mansur menjelaskan bahwa pembagian itu dalam rangka bakti sosial jajaran Ditpolairud Polda Banten untuk warga pesisir.

    “Ini kita baru saja mengunjungi saudara-saudara kita yang tinggal di Binuangeun. Di mana kedatangan kita ke sini bertujuan untuk melaksanakan bakti sosial berupa pembagian 1 ton beras kepada masyarakat yang ada di sini. Ini semua merupakan bentuk kepedulian Polri khususnya Ditpolairud Polda Banten kepada masyarakat yang ada di pesisir yang berada di wilayah hukum Polda Banten,” ujar Rustam Mansur, Kamis sore, (29/07).

    Pihaknya berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat pesisir, khususnya ysng terdampak PPKM Darurat Covid.

    “Semoga masyarakat berkenan untuk menerimanya, dan saya berharap bantuan ini bisa bermanfaat serta dapat mengurangi beban mereka di tengah pandemi covid-19,” harapnya.

    Sementara, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Edy Sumardi kepada BANPOS menjelaskan bahwa hingga saat ini Polda Banten beserta jajarannya masih terus membagikan paket sembako guna membantu masyarakat terdampak PPKM.

    “Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi covid-19, kami jajaran Polda Banten akan terus membagikan sembako. Karena kami ingin selalu hadir di tengah masyarakat,” tutur Edy Sumardi, Kamis (29/7).

    Lelaki kelahiran Padang 16 Maret 1974 ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 tersebut.

    “Mari bersama-sama kita mencegah penularan virus ini. Yakni mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah. Karena jika kebersamaan dan kepatuhan kita terbangun, dengan sendirinya covid akan hilang dan kita akan terbebas dari bencana wabah yang mendunia ini,” terang Edy Sumardi.(LUK/WDO/ENK)

  • Jumlah Kematian Dekati 2.000 dalam Sehari

    Jumlah Kematian Dekati 2.000 dalam Sehari

    JAKARTA, BANPOS – Penambahan jumlah kasus positif pada Kamis (29/7) kemairn, dilaporkan mencapai angka 43.479. Sementara, kasus kematian masih melonjak, bahkan mendekati angka 2.000 kasus dalam sehari.

    Berdasarkan angka yang dirilis Satgas Covid-19 nasional, jumlah penambahan kasus positif Covid-19 yang terjadi kemarin menurun 4.312 kasus dibanding hari sebelumnya. Adapun total kasus terkonfirmasi kini tembus 3.331.206.
    Jumlah kasus harian sebanyak 43.479, diperoleh dari hasil tes terhadap 262.954 spesimen (139.290 via PCR/TCM, 123.664 via antigen), dari 173.464 orang dites (73.801 via PCR/TCM, 99.653 via antigen).

    Total orang yang dites kemarin, berkurang 11.717 angka dibanding Rabu (28/7) lalu. Yang dites PCR/TCM, susut 10.651 angka. Sedangkan yang dites antigen, berkurang 1.066. Dari hasil tes tersebut, terdata 35.933 orang yang positif Covid-19 melalui tes PCR/TCM, dan 7.546 via tes antigen.

    Sehingga, nilai positivity rate orang harian pada Kamis (29/7), mencapai angka 25,07 persen. Sedangkan positivity rate PCR, ada di angka 48,68 persen. Hampir 50 persen.

    Dibanding standar maksimal positivity rate yang ditetapkan WHO, yang maksimal 5 persen, nilai positivity rate itu terpaut sangat jauh. Maknanya, penularan Covid-19 yang berlangsung di tengah masyarakat, menyebar dengan sangat masif.

    Dari total kasus terkonfirmasi, tercatat jumlah kasus aktif atau pasien dalam perawatan, yang mencapai angka 554.484. Atau berkurang 3.908 kasus dibanding kemarin. Ini artinya, sebanyak 3.908 orang telah dinyatakan selesai isolasi atau menjalani perawatan Covid-19 di berbagai tempat layanan kesehatan.

    Sementara kasus sembuh, dilaporkan bertambah 45.494 orang. Sehingga, totalnya menjadi 2.686.170 dengan tingkat kesembuhan 80,64 persen. Kasus sembuh pada hari ini, mengalami kenaikan sebesar 1.638 angka dibanding kemarin.

    Sepintas lalu, data-data ini cukup melegakan. Karena jumlah kasus positif dan kasus aktif mengalami penurunan, dan kasus sembuh mengalami kenaikan. Namun, jika kita menengok pada kasus kematian, masih terasa mengenaskan.

    Kasus meninggal dunia akibat Covid-19 masih bertengger di atas 1.000, sejak 16 Juli 2021. Sudah 2 minggu, angka kematian melambung tinggi. kemarin, kasus meninggal dunia dilaporkan bertambah 1.893 atau nyaris mendekati angka 2.000. Sehingga totalnya, kini telah melampaui angka 90 ribu. Persisnya 90.552, dengan tingkat kematian 2,72 persen.

    Juru Bicara Vaksinasi dan Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, varian Covid-19 Delta yang semula muncul di India, kini menjadi dominan di Indonesia. Usai libur Idul Fitri, varian ini menyebabkan kasus Covid-19 melonjak drastis hingga sempat tembus hampir 60 ribu sehari. Rupanya, varian Delta sudah mendominasi di 24 provinsi.

    “Kami temukan ada 1.019 kasus varian Delta dari 3000-an sample yang diperiksa,” katanya secara daring, Rabu (28/7)
    Menurutnya total virus ini sudah mendominasi sebanyak 89 persen varian yang ada di Indonesia dan berasal dari 24 provinsi. Sudah hampir merata di Indonesia. “Potensi penularan di masyarakat akibat varian ini sangat tinggi,” kata Nadia seraya menekankan bahwa testing dan tracing menjadi kunci untuk menemukan kasus.

    Hal senada diungkapkan oleh Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr. Reisa Broto Asmoro. Menurutnya, mekanisme testing dan tracing terus dilakukan secara optimal. Dan setiap mereka yang ditemukan atau setiap kontak erat, wajib dikarantina.

    “Mekanisme testing dan tracing dilakukan optimal, dibantu semua relawan dan TNI Polri. Hasil tracing diinput digital oleh Kemenkes. Setiap kontak erat dipastikan melalui karantina, entry tes hari pertama, lalu exit test,” kata dr. Reisa.

    Ia menambahkan satu hal yang diantisipasi, dengan masifnya pelaksanaan testing dan tracing, maka kasus akan naik. Dan pemerintah mengantisipasi dengan tambah stok obat, oksigen, dan tempat tidur.

    “Maka giliran kita adalah, wajib dengan protokol kesehatan pakai masker dengan benar, 5M serta vaksinasi,” ungkapnya.(HES/ENK/RMID/JPG)

  • Pemerintah Jangan Tebang Pilih, Ada Kafe Buka Sampai Tengah Malam

    Pemerintah Jangan Tebang Pilih, Ada Kafe Buka Sampai Tengah Malam

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota Serang diminta agar tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan PPKM level 4 di Kota Serang. Pasalnya, terdapat beberapa usaha besar yang ternyata masih bisa bebas melanggar aturan PPKM, seperti terkait dengan jam operasional dan makan di tempat.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum HMI MPO Komisariat Untirta Pakupatan, Irkham Magfuri Jamas. Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan masyarakat selama PPKM ini, pihaknya menemukan beberapa usaha besar yang melanggar aturan PPKM.

    Ia mengatakan, salah satu usaha yang disebut melanggar PPKM ialah Kafe Kebon Cau. Menurutnya, Kafe Kebon Cau tetap melanjutkan operasi hingga pukul 00.00 WIB. Padahal dalam aturan PPKM level 4, operasional usaha hanya sampai pukul 21.00 WIB saja.

    “Cafe tersebut tidak melaksanakan imbauan pemerintah dengan tidak menerapkan social distancing dan physical distancing. Para pengunjung yang nongkrong di cafe tersebut tidak memakai masker,” ujar Irkham dalam rilisnya, Kamis (29/7).

    Menurutnya, kafe tersebut tidak mematuhi surat edaran pemerintah terkait aturan PPKM level 4. Hal itu juga membuat masyarakat mempertanyakan terkait dengan ketegasan Pemkot Serang dalam penegakkan aturan PPKM.

    “Kafe itu tidak mengindahkan peringatan dan imbauan pemerintah sesuai prosedur protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Jangan sampai pedagang-pedagang kecil itu menjerit karena dipaksa tutup, tapi di sisi lain usaha yang bisa dikatakan besar malah bebas beroperasi,” tegasnya.

    Kabid Penegakkan Produk Hukum Daerah (PPHD) pada Satpol PP Kota Serang, Tb. Hasanudin, mengaku akan memastikan terkait dengan informasi tersebut. “Kami akan melakukan pemantauan terlebih dahulu,” ujarnya saat dikonfirmasi.

    Tidak menutup kemungkinan, pengelola kafe Kebon Cau akan diberikan sanksi seperti halnya pelaku usaha lain. Sebab sejauh ini, sudah ada empat pelaku usaha yang kedapatan melanggar aturan PPKM.

    “Untuk pengusaha sudah ada empat (yang melanggar PPKM). Kalau dua minggu lalu kami lakukan sidang Tipiring, ada tiga pengusaha. Kami akan mengajukan,” ungkapnya.

    Hasanudin pun mengaku akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PPKM di Kota Serang. Pemantauan tersebut pun menurutnya dilakukan dengan cara yang humanis, seperti imbauan secara langsung sekaligus membagikan masker kepada masyarakat.

    “Satpol PP bersama Polres Serang Kota mulai dari kemarin kurang lebih telah membagikan masker sekitar 500 buah. Selama pembagian, terdapat 47 orang yang melanggar karena tidak menggunakan masker. Kami melakukan penegakkan secara humanis, profesional dan tegas,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Pemkab Gandeng Ulama Perangi Covid-19 dan Hoax

    Pemkab Gandeng Ulama Perangi Covid-19 dan Hoax

    SERANG, BANPOS- Pemkab Serang mengajak para alim ulama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat dalam memutus mata rantai pandemi Covid-19. Selain itu, mengajak masyarakat untuk menangkal informasi hoax atau berita bohong terkait Covid-19.

    “Kita sedang berperang dengan Covid-19, namanya berperang semua komponen bangsa harus dilibatkan untuk memerangi ini,” ujar Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, usai memimpin Rapat Koordinasi Ulama dan Umaro Kabupaten Serang di Aula KH Syam’un, Kamis (29/7).

    Hadir dalam rapat tersebut, Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan, Nanang Supriatna, Kepala Dinkes, drg Agus Sukmayadi, Kabag Kesra Setda Kabupaten Serang, Febrianto dan puluhan ulama dan tokoh masyarakat.

    “Rakoor atau silaturahmi antar ulama dan umaro bukan hal yang baru, namun sudah biasa dibangun oleh Pemkab Serang dan para ulama. Tapi khususnya sekarang ini sifatnya spesifik, kita bersama-sama menghadapi Covid-19,” jelasnya.

    Panji menyebutkan bahwa dalam menangani Covid-19 saat ini bukan persoalan pemerintah saja. Tetapi menjadi persoalan seluruh komponen masyarakat.

    “Covid adalah persoalan kita semua,” ucapnya.

    Ia mengakui, dengan merebaknya Covid-10 bersamaan juga dengan merebaknya berita hoax. Menurutnya, ketika kebijakan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19, muncul lagi berita di media sosial (medsos) yang tidak jelas sumbernya, dan tidak dipertanggungjawabkan untuk memutus kebijakan pemerintah.

    “Celakanya, diantaranya ada di masyarakat yang lebih mempercayai berita yang tidak jelas sumbernya daripada kebijakan pemerintah,” tuturnya.

    Pandji mengatakan, atas nama Pemkab Serang mengajak para ulama, kesepuhan dan tokoh masyarakat untuk membantu mengedukasi, meyakinkan kepada masyarakat bahwa kebijakan pemerintah semata-mata untuk menyelamatkan seluruh masyarakat dari wabah Covid-19.

    “Percayalah, ketika pemerintah menyosialisasikan protokol kesehatan, tujuannya adalah untuk orang terhindar dari penyebaran sekaligus memutus penyebaran Covid-19,” jelasnya.

    Terlebih, ketika pemerintah membuat kebijakan vaksinasi, tujuanya untuk membangun kekebalan kolektif. Apabila presentase vaksinasi 70 persen populasi nasional dan masyarakat Kabupaten Serang, termasuk Kota Serang, maka kekebalan kolektif akan terbangun.

    “Kalaupun terkena (Covid-19) minimal (gejala) ringan,” katanya.

    Disamping itu, terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4, pihaknya tidak ingin mengeluarkan kebijakan tersebut karena banyak merugikan berbagai aspek baik ekonomi, tatanan sosial dan menjadi beban pemerintah untuk menutupi bansos (bansos) untuk menanggulanagi dampak PPKM. Akan tetapi, terpaksa harus dilakukan, karena pemerintah pusat juga mengontrol dengan relaksasi dan toleransi longgar.

    “Makanya PPKM itu rugi buat pemerintah dari beban anggaran, ekonomi juga morat-marit. Masyarakat yang mencari penghasilan harian, dia kelaparan, otomatis beban pemerintah, kehidupan sosial, kegiatan keagamaan juga yang biasa sholat berjamaah terganggu,” tandasnya.

    Senada disampaikan Pimpinan Ponpes Jamiatul Ihwan, KH Ahmad Hudori Yusuf. Menurutnya, apa yang disampaikan Pemda sudah sesuai dengan syariah.

    “Artinya bukan hanya Pemda Kabupaten Serang, Pemerintah Pusat juga sudah memberikan arahan yang sama untuk menerapkan prokes untuk memutus penyebaran Covid-19,” ujarnya.

    Oleh karena itu, pihaknya juga mengajak agar perbedaan antara pandangan ulama dan kedokteran tidak lagi terjadi. Lebih jelasnya, dari segi kesehatan atau prokes mempercayakan kepada para dokter.

    “Untuk ulama spiritualnya. Jadi, kalau kedokteran Hablumminannas kalau ulama Hablumminallah, berdoa meminta kepada Allah SWT agar wabah ini segera hilang,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • TNI AL Gelar Pelayanan Vaksinasi Covid- 19

    TNI AL Gelar Pelayanan Vaksinasi Covid- 19

    SERANG, BANPOS- Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten pada Kamis (29/7) menggelar pelayanan vaksinasi Covid-19 di Galangan Kapal PT Caputra Mitra Sejati di Kabupaten Serang, dengan sasaran masyarakat maritim, termasuk pekerja galangan kapal dan warga pesisir.

    “Target kita hari ini 1.000 orang dan ini sudah tercapai sesuai target. Semoga semuanya berjalan lancar. Masyarakat juga sangat antusias, di mana ini menandakan kesadaran masyarakat untuk vaksin sudah mulai tumbuh,” kata Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono.

    Ia mengatakan, pelayanan vaksinasi di kompleks galangan kapal tersebut merupakan pelayanan vaksinasi yang kedua kalinya dilaksanakan oleh tim kesehatan TNI Angkatan Laut.

    Sasaran pelayanan vaksinasi kali ini, ia menjelaskan, meliputi pekerja galangan kapal serta warga yang berdomisili di perbatasan antara Desa Salira dan Desa Mangunreja di Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang.

    “Dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini, TNI AL juga memberikan sembako kepada peserta vaksin, yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan warga sebagai wujud terima kasih atas peran serta masyarakat mensukseskan program pemerintah dalam mempercepat vaksinasi salah satunya di Banten,” katanya.

    Pada Selasa (27/7) Korps Marinir TNI Angkatan Laut menyelenggarakan pelayanan vaksinasi Covid-19 di Pelabuhan Eksekutif Merak di Provinsi Banten.

    Pemerintah Provinsi Banten mengapresiasi dukungan TNI Angkatan Laut terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 melalui program Serbuan Vaksin Covid-19. (RUS/AZM)

  • Seluruh Anggaran Perjalanan Dinas Pemkot Direfokusing

    Seluruh Anggaran Perjalanan Dinas Pemkot Direfokusing

    SERANG, BANPOS – Seluruh anggaran perjalanan dinas atau surat perintah perjalanan dinas (SPPD) di Pemkot Serang akan dihapus. Anggaran tersebut, nantinya akan disisir dan direfokusing untuk anggaran percepatan penanganan Covid-19.

    Asda I Bidang Pemrintahan Kota Serang, Anthon Gunawan, mengatakan bahwa penyisiran itu termasuk dengan anggaran program-program non prioritas. Menurutnya, hal itu merupakan instruksi langsung dari Walikota Serang, agar mengalihkan anggaran SPPD untuk penanganan Covid-19.

    “Sebab, saat ini baik pejabat eksekutif maupun legislatif tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan di luar daerah,” ujarnya, Kamis (29/7).

    Ia menegaskan, kebijakan pemerintah saat ini belum mengizinkan untuk melakukan perjalanan dinas. Sehingga lebih baik anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19.

    “Daripada dana tersebut tidak terserap, maka lebih baik dialihkan untuk penanganan Covid-19,” ucapnya.

    Saat ini, pihaknya tengah menginventarisir program apa saja yang perlu dilakukan refokusing. Begitupun memilah program apa saja yang masuk dan tidak masuk dalam program prioritas.

    “Sekarang ini kami sedang melakukan inventarisir oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk nilainya,” ungkapnya.

    Anthon menjelaskan, selain untuk membiayai penanganan Covid-19 di Kota Serang, hasil penyisiran anggaran juga akan digunakan untuk membayai program-program prioritas yang masih kekurangan anggaran. Penyisiran akan dilakukan di seluruh OPD yang ada di Pemkot Serang.

    “Jadi semua hasil penyisiran akan dialihkan semua untuk penanganan Covid-19. Selain itu juga, untuk membiayai program-program prioritas yang masih membutuhkan dana,” ucapnya.

    Ia mengaku, nilai anggaran hasil refokusing nanti diprediksi tidak akan terlalu besar seperti tahun sebelumnya. Karena adanya Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2021 yang mengatur standar harga.

    “Yang paling besar biasanya Setda, Setwan dan lain-lain, tapi saya belum pegang datanya. Tahun ini saya belum tahu, tapi masing-masing OPD itu berbeda, dan tahun ini ada penuruan sesuai dengan Perpres 33, jadi lebih kecil dari tahun lalu,” tandasnya.

    Sementara itu, Sekda Kota Serang Nanang Saefudin menjelaskan, tahun 2020 lalu Pemkot Serang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk bantuan Covid-19 untuk pelaku usaha dan UMKM. Meski begitu, tahun ini Pemkot Serang tidak menganggarkan hal tersebut, mengingat bantuan bagi pelaku usaha dan UMKM sudah cukup banyak.

    “Karena skema bantuan dari pusat itu banyak, UMKM ada, bantuan sosial tunai (BST) ada. Bukannya pemerintah daerah tidak ada kepedulian, tetapi jangan sampai yang dibantu itu-itu saja,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Pemkot Serang menginstruksikan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Industri untuk melakukan pendataan kepada pedagang berikut dengan kendalanya. Sehingga pihaknya bisa mencari jalan keluar atau solusi dari persoalan yang menjadi kendala.

    “Karena kan mobilitas kami juga dibatasi,” ucapnya.

    Menurutnya, keterpurukan tersebut bukan hanya terjadi di Kota Serang saja. Tetapi juga di daerah-daerah lain telah mengalami hal yang sama.

    “Maka kami pun akan menggulirkan bantuan-bantuan itu. Data akan kami minta d

  • Stok Vaksin Minim

    Stok Vaksin Minim

    CILEGON, BANPOS – Guna mencapai target 70 persen vaksinasi demi terciptanya herd immunity, Kota Cilegon masih kekurangan vaksin. Kota Baja baru menerima 80 ribu vial dan sudah disuntikkan ke 68 ribu orang, atau baru 18,7 persen dari jumlah warga.

    “Kita sedang minta lagi, kebutuhan kita 320 ribuan. Masyarakat sudah mulai menyadari (vaksinasi) dengan varian baru,” kata Walikota Cilegon, Helldy Agustian saat ditemui Pelabuhan Merak, Selasa (27/7).

    MInimnya ketersediaan vaksin juga membuat pemberian vaksin kepada karyawan di lingkungan industry, rendah. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon mencatat, dari ratusan perusahaan industri di Kota Cilegon, baru belasan perusahaan yang melaksanakan vaksin Covid-19 untuk karyawannya.

    Disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Cilegon Dana Sujaksani, hingga sekarang ini Dinas Kesehatan Cilegon mencatat sedikitnya baru 12 perusahaan industri yang ada di Cilegon ini yang melaksanakan vaksinasi untuk karyawan. Dan sejauh ini, perusahaan industri yang menggunakan vaksin gotong royong itu baru ada dua perusahaan.

    “Sejauh ini yang menggunakan vaksin gotong royong baru ada Chandra Asri dan Asahimas. Kemudian yang sudah kita laksanakan menggunakan vaksin sinovac sekitar 10 perusahaan,” katanya.

    Ia menjelaskan, vaksin Sinovac untuk masyarakat industri itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan dan pencegahan pandemi yang saat ini sedang terjadi. Awalnya kata Dana, perusahaan industri di Kota Cilegon akan menggunakan vaksin Gotong Royong, tapi tidak ada realisasi sampai bulan Juni kemarin.

    “Perusahaan itu awalnya akan memakai Vaksin Gotong Royong, tetapi sampai dengan bulan Juni kemarin tidak ada realisasi. Kita inisiatiflah dan kita lakukan itu, mereka antusias,” jelasnya.

    Dikatakannya, memang vaksin inilah yang jelas barang kali, ketimbang menunggu vaksin gotong royong tapi belum jelas adanya. Makanya dari itu, untuk percepatan vaksinasi bagi masyarakat, ia mengaku turun langsung ke perusahaan.

    Kendati baru belasan perusahaan industri di Cilegon yang melaksanakan vaksinasi, kata Dana, tidak sedikit karyawan dari perusahaan industri di Cilegon ini telah mengikuti vaksinasi massal yang dilaksanakan Dinkes Cilegon.

    “Mereka (karyawan industri) ada yang ikut vaksinasi massal juga. Sekarang ini sudah ada waiting list dari perusahaan untuk kita vaksinasi,” katanya.

    Dana menegaskan, pemerintah sekarang ini tengah gencar melaksanakan vaksinasi lantaran baru kisaran 18 persen masyarakat di Cilegon yang telah divaksin. Pihaknya saat ini menargetkan 60 persen vaksinasi masyarakat Cilegon hingga September mendatang.

    “Sekarang baru 18 persen, mudah-mudahan dengan percepatan vaksinasi ini kita bisa mencapai target 60 persen di September mendatang,” tegasnya.

    Sementara, soal penanganan Covid-9 di Cilegon, Helldy mengatakan untuk tempat isolasi yang disiapkan Pemkot Cilegon berada di Trans Hotel yang sebelumnya 41 kamar, kini ditambah 24 kamar lagi. Kemudian bantuan dari Krakatau Steel sebanyak 65 kamar yang berlokasi di Perumahan Krakatau Steel.

    Kemudian, ruang perawatan medis di RSUD Kota Cilegon yang sebelumnya 50 kasir, kini ditambah 30. Kemudian di RS Krakatau Medika (RSKM) yang sebelumnya 84 kasur, kini sudah bertambah menjadi 104 kasur. Saat ini, Kota Cilegon naik tingkat, dari sebelumnya PPKM Darurat level 3, kini menjadi PPKM Darurat level 4 yang berakhir pada 2 Agustus 2021 mendatang.

    “Kita sudah mencairkan sejumlah dana untuk merehab dan membeli alat-alat kesehatan buat covid. Pemkot Cilegon memberikan bantuan yang isoman, karena yang dari isoman ini ada 43 orang yang meninggal dunia, karena isoman jangan sampai telat memberikan bantuan sembako dan lain-lain,” tuturnya.

    Diketahui total, ada 327 pasien Covid-19 yang meninggal di Kota Cilegon. Penyebabnya beragam, seperti 96,82 persennya belum di vaksin. Dari ratusan orang itu, sebanyak 94 persennya karena penyakit komorbid seperti diabetes dan darah tinggi.

    Masih dari data yang meninggal, 59 persennya laki-laki dan sisanya perempuan. Rentang usia yang meninggal terbanyak antara 41-60 tahun 42 persen dan di atas 60 tahun sebanyak 46 persen.

    “Oleh karena itu Pemkot Cilegon setelah berkoordinasi, kemudian kita rapat dengan semua kelurahan dan kecamatan, kami minta mereka mencarikan dua nakes tambahan. Karena nakes kita juga yang lagi sakit, agar supaya nanti penyuntikan vaksin yang bisa dilakukan di kelurahan,” pungkasnya.

    Kemudian kata Helldy, pihaknya juga akan melakukan antisipasi penanganan Covid-19 dari hulu ke hilir.

    “Penanganan yang kita lakukan itu antisipasinya dari hulu ke hilir, hulunya itu kita terapkan PPKM Mikro dari tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan, jadi nantinya antisipasi itu sudah kita lakukan dari bagian yang paling kecil untuk mengurangi mobilitas, sehingga diharapkan mampu menurunkan kasus Covid-19 di Kota Cilegon,” terangnya.

    Lebih lanjut, Helldy juga sudah menginstruksikan kepada Lurah untuk memberikan Laporan itu seminggu bisa 3 kali.

    “Saya sudah instruksikan kepada lurah untuk selalu memberikan laporan itu seminggu bisa 3 kali, hal ini agar kita bisa tahu kondisi masyarakat kita, jadi saya mau tau, yang terkena Covid-19 berapa, yang isolasi mandiri berapa, saya ngga mau ada masyarakat kita yang meninggal ketika melakukan isolasi mandiri,” tegasnya.

    “Saya sudah minta juga kepada lurah untuk membawa 2 nakes (tenaga kesehatan), nantinya akan kita beri pelatihan, hal ini untuk pelaksanaan vaksin di tiap kelurahan, nantinya vaksinasi itu dilakukan di setiap kelurahan, saya mau semua masyarakat Kota Cilegon semuanya mendapatkan vaksin,” tandasnya.(LUK/ENK)

    LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

  • Belajar Tatap Muka Belum Bisa Dimulai

    Belajar Tatap Muka Belum Bisa Dimulai

    SERANG, BANPOS- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memastikan pendidikan tetap jalan terus atau tidak boleh terhenti gara-gara pandemi Covid-19 dalam upaya meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, namun belum bisa dimulai dengan pembelajaran tatap muka.

    “Kita tidak boleh menyerah, pendidikan tidak boleh berhenti. Kita pastikan anak-anak kita tetap bersekolah meskipun dengan daring. Karena pandemi ini masih menjadi penyebab,” kata WH dalam pengarahan secara virtual kepada Kepala SMA, SMK, SKh serta KCD se-Provinsi Banten dari Ruang Rapat Rumah Jabatan, Rabu (28/7).

    Ia mengatakan Pemprov Banten sudah mempersiapkan segala bentuk persiapan pembelajan tatap muka (PTM) tahun pelajaran 2021/2022 sejak awal tahun 2021 ini. Namun karena kondisi pandemi yang belum menunjukkan penurunan kasus, maka menurutnya PTM belum dapat dilaksanakan.

    Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa pendidikan di Provinsi Banten tidak akan berhenti karena pandemi.

    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten diminta untuk memantau sekolah-sekolah agar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap dilaksanakan dengan metode dalam jaringan (daring).

    Melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia sejak awal Juli 2021 membuat rencana PTM tahun ajaran baru 2021 kembali tidak terlaksana, termasuk di Provinsi Banten. Hal ini disebabkan oleh keadaan lonjakan kasus COVID-19 yang tengah menyelimuti sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali.

    Sebelumnya, sejumlah pejabat di Dinas pendidikan kabupaten/kota menegaskan tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat terkait pelaksanaan PTM. Saat ini, Dindik di setiap wilayah terus menggenjot pemberian vaksin kepada pelajar usia 12-17 tahun, agar mereka siap bila sewaktu-waktu PTM diberlakukan.

    Kepala Dindikbud Kota Serang, Wasis Dewanto, jika vaksin pelajar sudah selesai dilakukan, maka kemungkinan PTM dapat segera diberlakukan. Akan tetapi, hal itu perlu dikoordinasikan kembali bersama dengan Forkopimda.

    “Bisa berdasarkan keputusan dan kajian bersama dengan Pemda dan stakeholder yang lainnya, dan dengan mempertimbangkan penyebaran Covid-19 di Kota Serang,” ucapnya.

    Menurutnya, Dindikbud Kota Serang ketika mendapatkan informasi mengenai kebijakan vaksinasi pelajar, langsung melakukan koordinasi agar pelajar di Kota Serang bisa langsung mendapatkan jatah vaksin.

    “Sama ketika kami cepat melakukan vaksinasi para guru, dengan mengusulkan ke pak Walikota dan Kadinkes. Itu langsung direspon cepat. Kami tinggal tunggu kapan jadwal dari Dinkes Kota Serang,” ucapnya.

    Hal senada disampaikan Kepala Dindik Kabupaten Tangerang, Saifulloh. Menurutnya, jika nanti target vaksin tercapai, pihaknya akan memberikan masukan dan saran kepada tim Satgas Covid-19 baik kabupaten maupun provinsi untuk mempertimbangkan PTM.

    “Target vaksin diharapkan dapat menurunkan Kasus Covid di Kabupaten Tangerang. Insya Allah jika kasus Covid di Kabupaten Tangerang terus turun dan melandai, kebijakan itu bisa jadi bahan pertimbangan kami untuk memberi masukan dan saran pada Satgas Covid baik Provinsi maupun kabupaten,” terangnya.

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat menyatakan akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait PTM. Termasuk bila seluruh guru dan siswa telah melakukan vaksin, dirinya tetap akan mengikuti instruksi dari kemendikbud.

    “Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang harus mengikuti aturan, karena tetap koordinasinya harus baik. Dan ketika guru sudah divaksin, dan murid atau siswa sudah divaksin, serta memang ada perintah untuk pembelajaran tatap muka, maka kita akan mengikuti perintah tersebut. Tapi kalau memang belum ada perintah untuk KBM tatap muka, kita juga tidak akan melakukan itu,” ungkap Taufik.

    Di Kabupaten Lebak, Sekretaris Dindik Kabupaten Lebak, A Malik kepada BANPOS mengatakan, program vaksin di Kabupaten Lebak sudah berjalan, terutama untuk kelompok siswa/i SMP.
    “Untuk siswa SMP di beberapa sekolah di Rangkasbitung ada sebagian yang sudah divaksin,” ujar Malik, Senin (26/7) malam.(RUS/ENK)

  • Giliran PKL Stadion MY Kibarkan Bendera Putih

    Giliran PKL Stadion MY Kibarkan Bendera Putih

    SERANG, BANPOS – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, mengibarkan bendera putih sembari berjualan dagangan mereka. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes para pedagang atas perpanjangan PPKM level 4.

    Para pedagang mengeluhkan semenjak PPKM diberlakukan, penghasilan mereka berkurang sangat signifikan. Bahkan ada pedagang yang mengaku penghasilan mereka perharinya hanya sebesar Rp10 ribu saja.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan pedagang yang berjualan di sekitar Stadion memulai aksinya sejak pukul 13.00 WIB. Mereka mengikat bendera putih pada gerobak jualan mereka.

    Selain itu, mereka juga mengibarkan bendera putih dengan ukuran lebih besar yang diikat pada sebuah bambu dan di tempelkan pada pohon yang ada di sekitar Stadion. Bukan hanya itu, mereka pun menggambar emoticon sedih dan menuliskan kata-kata yang berbunyi ‘Kapan PPKM usai’ pada bendera itu.

    Salah seorang pedagang jajanan Jagung Susu Keju (Jasuke), Yuli, mengatakan bahwa sejak diberlakukannya PPKM Darurat oleh pemerintah, penghasilannya menurun sangat signifikan. Bahkan dalam sehari, Yuli pernah hanya mendapatkan hasil sebesar Rp10 ribu.

    “Padahal pada hari biasanya penghasilan bisa mencapai Rp150 ribu,” ujar Yuli saat ditemui di tempatnya berjualan, Rabu (28/7).

    Ia mengatakan, penurunan penghasilan tersebut lantaran pembatasan jam operasional yang diberlakukan dan sepinya pengunjung di stadion lantaran takut pada aturan PPKM. Bahkan, tak jarang ia terpaksa membuang jualannya karena tidak ada yang membeli.

    “Susah banget sampai nangis saya pulang, pedagang kuliner banyak tapi pengunjung enggak ada,” tuturnya.
    Senada dengan Yuli, PKL lainnya, Elan Jaelani, mengaku sangat terdampak akibat diberlakukan PPKM darurat yang kini menjadi PPKM level 4. Bahkan, ia mengaku tidak sanggup untuk membayar uang sekolah anaknya satu tahun lamanya sejak pandemi.

    “Uang sekolah belum dibayar sampai sekarang. Jadi selama setahun ini saya belum saya bayar. Walaupun enggak masuk sekolah, tapi kan tetap bayar. Sekarang juga harus bayar buat PKL,” ujarnya.

    Hal itu lantaran omset jualannya menurun dari Rp700 ribu, menjadi Rp300 ribu per harinya. Bahkan tak jarang ia harus menggunakan uang yang seharusnya untuk modal, dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Tapi kalau sekarang, setelah adanya Covid-19 dan PPKM, paling sehari dapat Rp200.000, kalau lagi ramai Rp300.000 sampai Rp400.000, omzetnya. Kadang enggak cukup buat belanja,” jelasnya.

    Ia menuturkan bahwa para pedagang meminta agar pemerintah segera mencabut aturan PPKM, agar kondisi perekonomian bisa kembali normal. “Kami berharap agar pemerintah tidak lagi memperpanjang PPKM Darurat,” tandasnya. (DZH/AZM)