BANTEN POS

Kategori: COVID-19

  • Terapkan Asas “Salus Populi Suprema Lex Esto”, Polresta Tangerang Amankan Mahasiswa Memaksa Unras

    Terapkan Asas “Salus Populi Suprema Lex Esto”, Polresta Tangerang Amankan Mahasiswa Memaksa Unras

    TANGERANG, BANPOS – Memaksa gelar aksi unujuk rasa (Unras) didepan kantor Bupati Tangerang, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diamankan Jajaran Polresta Tangerang, Selasa (27/7).

    Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro menerangkan, di Kabupaten Tangerang, angka positif Covid-19 masih tinggi. Ada kekhawatiran aksi unjuk rasa mahasiswa itu menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Oleh karena itulah petugas Polresta Tangerang mengamankan belasan mahasiswa dan membawanya ke Mapolresta Tangerang.

    “Kami amankan dengan menerapkan asas ‘Salus Populi Suprema Lex Esto’ atau ‘Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi,” kata Wahyu.

    Menurutnya, saat ini masih diberlakukan kebijakan PPKM yang mengandung muatan aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Di sisi lain, kasus penularan Covid-19 di Kabupaten Tangerang masih tinggi. “Maka demi keselamatan bersama termasuk rekan-rekan mahasiswa itu sendiri, kami amankan,” ujarnya.

    Sebelum dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Tangerang, lanjut Wahyu, belasan mahasiswa tersebut menjalani tes swab antigen. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan, pendataan, serta selanjutnya dilakukan pembinaan.

    Pada kesempatan tersebut, Wahyu juga menghimbau dan mengajak elemen mahasiswa untuk bijak dalam menyampaikan aspirasi. Kata Wahyu, banyak hal positif lain yang bisa dilakukan mahasiswa di tengah situasi pandemi Covid-19.

    “Seperti mengedukasi masyarakat atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

    Belasan mahasiswa HMI itu kemudian diajak mengunjungi pemakaman khusus Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Tujuannya, agar dapat menggugah bahwa Covid-19 nyata dan sudah banyak korban meninggal. Berdasarkan catatan, saat ini di lokasi pemakaman khusus Covid-19 sudah memakamkan 1.401 orang.

    “Di Kabupaten Tangerang angka positif Covid-19 masih tinggi. Mari Kita doakan tidak ada masyarakat kita Yang meninggal dunia karena covid dan kita doakan semoga para Nakes, TNI, Polri dan para pejuang Covid19 senantiasa diampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya dan ditempatkan ditempat Yang layak disisi Tuhan YME. Mari kita bersama-sama berjuang agar pandemi Covid-19 segera berakhir,” katanya.

    Mahasiswa dari HMI juga kemudian diajak singgah di RSUD Balaraja. Di RSUD Balaraja, terjadi dialog dengan perwakilan RSUD Balaraja yang menjelaskan bahwa pasien Covid-19 yang dirawat kebanyakan saturasinya sudah dibawah 90 dan harus diberikan bantuan oksigen.

    “Diajaknya rekan-rekan mahasiswa ke pemakaman khusus Covid-19 dan ke RSUD Balaraja agar dapat disadari, Covid-19 sudah menelan korban dan saat ini masih ada saudara kita yang berjuang sembuh karena terpapar Covid-19,” terang Wahyu.

    Wahyu menambahkan, mahasiswa memiliki peran strategis dalam upaya bersama penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Mahasiswa sebagai agent of change dapat berperan mengedukasi masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) dan untuk mengikuti program vaksinasi.

    “Kami beri pembinaan agar rekan-rekan mahasiswa dapat mengerahkan potensinya terutama potensi intelektual untuk bersama mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya disiplin prokes sebagai salah satu upaya terhindar dari Covid-19,” tambahnya.

    Sebagai kelompok terpelajar, kata Wahyu, mahasiswa tentu dapat menganalisis bahwa kebijakan Pemerintah terkait PPKM digulirkan untuk melindungi masyarakat dari paparan Covid-19. Meski konsekuensi diberlakukannya PPKM adalah adanya pembatasan aktivitas masyarakat, namun pada saat yang sama pemerintah juga mendistribusikan bantuan sosial untuk masyarakat terpapar atau terdampak pandemi Covid-19.

    “Kita sadari betul masyarakat mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kami setiap hari mendistribusikan bantuan sosial untuk masyarakat. Di sini rekan-rekan mahasiswa dapat ikut berperan dengan membantu masyarakat,” ungkapnya. (DHE/RUL)

  • Soal Biaya Pemakaman, Polisi Periksa Tiga Orang Saksi

    Soal Biaya Pemakaman, Polisi Periksa Tiga Orang Saksi

    CILEGON, BANPOS – Polres Cilegon periksa tiga orang saksi terkait besaran biaya penguburan jenazah di Makam Balung yang berlokasi di Lingkungan Tegal Cabe, Kelurahan Taman Baru.

    Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono mengatakan, pemeriksaan terhadap ketiga orang saksi diantaranya penjaga makam, Ketua RT dan saksi lainnya untuk dilakukan pendalaman perihal biaya pemakaman yang nilainya hingga Rp4 juta.

    “Atas informasi tersebut Polres Cilegon melalui Satreskrim melakukan pendalaman dan pemintaan keterangan. Tiga orang dimintai keterangan yakni Pak RT, penjaga makam dan saksi lain tentang kebenaran tersebut,” kata Kapolres saat dikonfirmasi wartawan.

    Sigit mengungkapkan, ketiga orang saksi yang dimintai keterangan oleh pihaknya itu membenarkan ada biaya pemakaman sebesar Rp4 juta bagi warga yang meninggal karena Covid dan akan dikuburkan di Makam Balung. “Setelah dimintai keterangan bahwa ada info untuk masyarakat yang akan menguburkan ada biaya 3,5-4 juta untuk biaya pemakaman,” ungkapnya.

    Kapolres mengaku, setelah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga saksi, pihaknya belum bisa memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tengah mengumpulkan bukti-bukti.

    “Tim masih melakukan pendalaman dan pemintaan keterangan terkait itu, apakah betul uang itu sesuai tarifnya dan lain-lain. Setelah ketemu semuanya disertai bukti-bukti akan kita kumpulkan sehingga akan kita lakukan gelar apakah terdapat unsur tindak pidana atau tidak,” katanya.

    Kapolres menegaskan, jika terdapat unsur tindak pidana dalam kejadian itu pihaknya akan melakukan tindakan secara tegas terhadap oknum terkait. Kalau ditemukan unsur tindak pidana kata dia, akan dilanjutkan kalau bukan tentunya menurut standar masyarakat Cilegon apakah biaya sebesar itu terlalu besar.

    “Kalau terlalu besar kita imbau untuk tidak memberatkan masyarakat, karena di masa pandemi seperti ini masyarakat sedang kesulitan,” ujarnya.

    Selain itu, Kapolres mengatakan, Makam Balung sebagai lokasi permakaman awalnya tidak diperuntukkan bagi jenazah korban Covid-19. “Bahwa makam balung milik Yayasan Makam Balung bukan Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik pemerintah,” katanya.

    Humas Yayasan Makam Balung Samsul Abidin membenarkan bahwa Makam Balung bukanlah TPU milik pemerintah daerah, melainkan makam pengganti wakaf-wakaf masyarakat Eks gusuran PT Krakatau Steel.

    Hal itu dibuktikan dengan sejumlah bukti berupa Akta Notaris serta Akta Pendirian dari Kemenkum-HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Samsul juga memperlihatkan bukti berupa Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir atas nama Yayasan Makam Balung dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf penyerahan dari PT. Krakatau Steel.

    Menurutnya, lahan Makam Balung adalah sebagai lahan pengganti lahan makam masyarakat gusuran Nomor: 39/Dir.SDM & U-KS/2012. Sebagai tindak lanjut dari SK Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 336/A.I/2/SK/73 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 185 K/Ag/2020.

    Namun, atas pertimbangan kemanusiaan kata Samsul, pihaknya membolehkan masyarakat di luar gusuran yang ingin menguburkan anggota keluarganya karena Covid-19 dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yayasan.

    “Terkait dengan orang yang mengaku sebagai pengurus Makam Balung yang meminta biaya senilai Rp4 juta untuk penguburan jenazah korban Covid-19 itu bukan bagian dari Pengurus Yayasan Makam Balung,” kata Samsul Abidin.

    Ia menegaskan, bahwa pihaknya tidak memungut biaya penguburan untuk warga gusuran, kecuali jika keluarga yang ingin menguburkan anggota keluarganya meminta bantuan ke pihak yayasan untuk menggali kubur itu, memang ada biaya maksimal Rp1 juta untuk upah tenaga penggali.

    “Kalau dari luar eks gusuran sama saja, kalau ada yang mengatakan diminta infaq itu betul, tapi kita tidak pernah mematok besarannya. Infaq itu akan dipergunakan untuk biaya perawatan dan pengamanan Makam Balung yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun,” tegasnya.

    Atas adanya kejadian tersebut, Samsul mengimbau kepada warga yang ingin menguburkan anggota keluarganya di Makam Balung agar menghubungi pengurus yang sah dan resmi di Yayasan Makam Balung. (CR-01/RUL)

  • Polri Dirikan Posko PPKM di Setiap Pasar

    Polri Dirikan Posko PPKM di Setiap Pasar

    SERANG, BANPOS – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksi seluruh jajarannya untuk membentuk posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di pasar-pasar rakyat (tradisional) guna memastikan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.

    “Seluruh jajaran membentuk posko PPKM di pasar untuk antisipasi penyesuaian ekonomi kerakyatan,” kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Serang, Rabu (28/7).

    Sigit juga menjelaskan, bahwa para petugas di posko PPKM ini memastikan pedagang maupun pengunjung pasar menerapkan standar protokol kesehatan sesuai dengan penanganan pandemi COVID-19.

    Posko tersebut, lanjut Sigit, akan mengawasi penerapan sistem satu akses masuk di pasar dan memastikan kapasitas pengunjung yang masuk ke pasar tidak melebihi aturan serta pengukuran suhu tubuh pengunjung di tiap pintu masuk pasar.

    “Menyiapkan lokasi cuci tangan, membagikan masker, pengaturan jaga jarak antarpedagang, serta melakukan cek acak swab antigen,” ujarnya.

    Selain itu, kata Sigit, posko PPKM tersebut juga dilengkapi layanan vaksinasi keliling dalam rangka mempercepat pembentukan kekebalan komunal masyarakat (herd immunity) sebagai salah satu upaya pengendalian COVID-19.

    Saat ini telah tersedia 62 unit mobil vaksin keliling. Target vaksinasi adalah 300 orang per hari dengan sasaran masyarakat umum dan remaja usia 12 sampai 18 tahun.

    Dalam pelaksanaan posko PPKM, mantan Kapolda Banten itu pun meminta jajaran untuk bersinergi dan berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait agar target penanganan pandemi COVID-19 dapat tercapai.

    “Pemberdayaan koordinator pengawas disiplin prokes dengan melibatkan petugas keamanan atau paguyuban pelaku usaha,” ujar Sigit.

    Tidak ketinggalan, lanjut Sigit, posko PPKM di pasar ini juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak perekonomiannya.

    Posko PPKM pasar tradisional ini telah aktif sejak Selasa (27/7). Hingga saat ini tercatat 9.213 posko di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri, dan sukarelawan.

    Sementara, soal pelaksanaan instruksi Kapolri di wilayah hukum Polda Banten, kemarin Kabid Humas Polda Banten, Kombes Edy Sumardi tidak merespon konfirmasi BANPOS. Dihubungi melalui telepon, Edy tidak merespon panggilan BANPOS, demikian juga pesan Whatsapp yang terkirim tidak mendapatkan balasan.(MUF/ENK)

  • Peduli Wartawan Dimasa Pandemi Corona, Kapolres Bagikan Sembako

    Peduli Wartawan Dimasa Pandemi Corona, Kapolres Bagikan Sembako

    SERANG, BANPOS- Kepolisian Resor (Polres) Serang menyerahkan bantuan paket sembako kepada puluhan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik maupun online.

    Bantuan paket sembako dimasa pandemi Covid-19 ini diserahkan langsung oleh Kapolres Serang AKBP Mariyono diikuti para pejabat utama di halaman Mapolres Serang, Rabu (28/7/2021).

    Kapolres Serang AKBP Mariyono mengatakan, bahwa wartawan memiliki andil besar membantu personil Polres Serang dalam menyosialisasikan pencegahan maupun program-program pemerintah dalam memutus mata rantai pandemi Covid-19.

    “Ini bentuk kemitraan dengan kami Polres Serang dengan kelompok kerja wartawan Polres Serang yang sudah berlangsung jauh sebelum saya bertugas menjadi Kapolres Serang,” kata AKBP Mariyono.

    Mariyono mengatakan bahwa pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali rekan-rekan wartawan. Oleh karena itu, Kapolres berharap bantuan berupa berupa sembako ini dapat membantu meringankan beban wartawan di tengah wabah Covid-19.

    Lanjut Kapolres, pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polres Serang terhadap rekan-rekan wartawan Pokja Polres Serang yang selama ini telah menjadi mitra kepolisian terdepan dalam penyampaian informasi-informasi kepada masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan.

    “Saya hanya dapat berpesan jaga kesehatan dengan baik dan patuhi protokol kesehatan, baik saat menjalankan tugas jurnalistik maupun berada di lingkungan keluarga. Jika ada yang belum divaksin segera vaksin. Dengan vaksin, Insha Allah tubuh kita akan terjaga dari virus Corona,” kata Kapolres.

    Di tempat yang sama, Wartawan Pos Kota, H Rahmat Haryono mengapresiasi serta menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian Polres Serang terhadap rekan-rekan wartawan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap wartawan.

    “Kami sangat berterimakasih atas kepedulian ini dan semoga Polres Serang selalu sukses dan diberikan kesehatan dalam pelaksanaan tugas-tugas demi menjaga situasi kondisifitas yang aman, nyaman dan sehat di wilayah Kabupaten Serang,” ucap wartawan yang akrab disapa h rahmat. (MUF)

  • Sekda Tinjau Barak Singgah Pasien OTG

    Sekda Tinjau Barak Singgah Pasien OTG

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid meninjau kesiapan Barak Singgah Covid-19, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Selasa (27/7).

    Maesyal mengatakan, barak singgah tersebut nantinya akan dijadikan tempat isolasi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19 diwilayah Kecamatan Cisauk, saat ini di Kecamatan Cisauk masih ada sekitar 70 orang yang terkonfirmasi Covid-19.

    “Kami tinjau upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan di Kecamatan Cisauk, Barak Singgah ini disiapkan untuk pasien OTG,” kata Maesyal.

    Dijelaskannya, disediakannya barak singgah tersebut sesuai dengan arahan Bupati Tangerang, tujuannya agar pada setiap Satgas kecamatan menyiapkan ruang isolasi agar mengurangi beban rumah sakit, sehingga penanganan pasien OTG dapat dikendalikan sampai pulih dari isolasinya.

    “Upaya yang dilakukan Satgas kecamatan lebih nyata, baik menyiapkan ruang isolasi maupun penanganan lebih dini dengan vaksinasi berkala,” ujar Sekda yang juga sebagai Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang.

    Sementara Camat Cisauk, Yusuf menambahkan, saat ini Kecamatan Cisauk menempati urutan ke 13 penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tangerang. Selain melakukan vaksinasi massal dengan Puskesmas, saat ini Barak Singgah sudah hampir 80 persen selesai dan akan di siapkan untuk pasien OTG.

    “Kapasitas sekitar 32 orang pasien OTG di Barak Singgah, tersedia juga fasilitas TV, internet, kamar mandi dan tempat tidur pelbet, lapangan olah raga hingga disiapkan makan catering,” katanya.

    Selain itu, lanjut Yusuf, pihaknya saat ini melakukan vaksinasi berkala sekitar 500 orang di Kelurahan Cisauk dan Desa Cibogo, dalam pencegahan lebih awal sehingga target vaksinasi tercapai.

    “Dilakukan pula vaksinasi setiap desa, kita jadwalkan agar bertahap sehingga mendapatkan kekebalan tubuh secara kelompok sampai situasi ini terkendali,” ungkapnya. (DHE/RUL)

  • Sehari Lebih 2.000 Meninggal Dunia

    Sehari Lebih 2.000 Meninggal Dunia

    JAKARTA, BANPOS – Setelah sempat terlihat turun karena tes yang rendah, kasus Covid-19 harian pada Selasa (27/7) kembali naik sebanyak 45.203 orang. Angka itu berasal dari pemeriksaan spesimen sebanyak 270.434. Jumlah tes itu lebih tinggi dibanding tes kemarin yang sempat anjlok di bawah 200 ribu. Kini total sudah 3.239.936 orang terinfeksi Covid-19 di tanah air.

    Jika tes semakin masif dilakukan maka akan membuat angka kasus baru Covid-19 meningkat. Meski begitu, jumlah tes ini masih belum memenuhi target Koordinator PPKM Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menyebut dalam sehari harus dilakukan 400 ribu tes spesimen.

    Mirisnya, angka kematian pada Selasa (27/7) pecah rekor lagi yakni 2.069 jiwa dalam sehari. Angka itu lebih tinggi dari beberapa hari sebelumnya yang sempat di angka 1.200-1500 jiwa sehari. Angka ini yang tertinggi selama pandemi. Angka kematian mencapai rekor tertinggi selama pandemi seiring sulitnya pasien mendapatkan ruang ICU di RS. IGD pun masih antre.

    Kematian harian terbanyak terjadi di Jawa Tengah 417 jiwa sehari. Jawa Timur 354 jiwa. Jawa Barat 309 jiwa. DKI Jakarta 184 jiwa. Jogjakarta 104 jiwa.

    Kematian paling melonjak justru kini disumbang oleh Lampung, di mana sebelumnya tak pernah setinggi saat ini. Dalam sehari Lampung menyumbang kematian 222 jiwa.

    Kasus Covid-19 terbanyak harian disumbang Jawa Barat 8.589 kasus. Jawa Timur 6.337 kasus. Jawa Tengah 5.187 kasus. DKI Jakarta 3.567 kasus. Jogjakarta 2.732 kasus.

    Kasus aktif turun 3.994 sehari. Jumlah pasien aktif kini sebanyak 556.281 orang. Ada 180.202 orang yang diperiksa dengan metode TCM, PCR, dan antigen. Angka positivity rate mencapai 25,08 persen.

    Pasien sembuh harian bertambah 47.128 orang. Paling banyak kasus sembuh terjadi di DKI Jakarta sebanyak 14.575 orang. Dan total angka kesembuhan saat ini sebanyak 2.596.820 orang.

    Sudah 510 kabupaten kota terdampak Covid-19. Tak ada provinsi di bawah 10 kasus. Dan tak ada satupun provinsi dengan nol kasus.(ENK/JPG)

  • Aglomerasi Dekat dengan Jabodetabek, Kabupaten Tangerang Terapkan PPKM Level 4

    Aglomerasi Dekat dengan Jabodetabek, Kabupaten Tangerang Terapkan PPKM Level 4

    TANGERANG, BANPOS – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menerima kunjungan Mendagri, M. Tito Karnavian di Kabupaten Tangerang, di Ruang Rapat Wareng Gedung Setda Kabuaten Tangerang, Senin (26/7).

    Mendagri, Tito Karnavian mengatakan, bahwa kunjungannya tersebut dalam rangka rapat koordinasi (Rakor) dengan Bupati Tangerang, serta unsur Forkopimda terkait penanganan masalah pandemi di Kabupaten Tangerang, lebih khusus permasalahan PPKM level 4 yang diterapkan di Kabupaten Tangerang.

    “Kabupaten Tangerang meskipun masuk PPKM level 3 tetapi karena aglomerasi dengan Jabodetabek maka diterapkan seperti PPKM Level 4,” kata Tito.

    Terkait dengan apa yang telah dipaparkan Bupati Tangerang, lanjut Tito, bahwa indikator indikator di Kabupaten Tangerang pada prinsipnya sudah membaik yang ditandai dengan positif rate yang menurun, kemudian BOR yang menurun, fatality rate juga menurun artinya cukup membaik dari level 4 ke level 3 turun.

    “Karena aglomerasi kedekatan dengan Jabodetabek, sehingga Kabupaten Tangerang memasuki level 4. Ini dilakukan mengingat Kabupaten Tangerang sangat strategis, sebab memiliki penduduk yang hampir 4 juta. Keberhasilan penanganan di ibukota sangat bergantung pada daerah-daerah satelit seperti Kabupaten Tangerang yang terbesar di aglomerasi Jabodetabek,” terangnya.

    Tito juga sangat mengapresiasi Bupati Tangerang atas semua langkah dan kerja keras yang telah dilakukannya, kekompakan Bupati dengan unsur Forkopimda meskipun tidak gampang dan juga Ia melihat data-data realisasi belanja yang cukup baik. Realisasi APBD yang sudah lebih dari 40 persen sudah sangat baik, kemudian juga realisasi anggaran untuk penanganan pandemi ini sudah sangat baik.

    Selain itu, lanjut Tito, ia juga melihat melihat penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bansos juga bagus dan Bupati Tangerang turun langsung untuk membagikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, bahkan lebih dari itu Bupati juga memanfaatkan di luar APBD seperti CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang.

    “Saya mengucapkan terima kasih yang tinggi Kepada Bupati Zaki, salah satu pesan dari Presiden itu adalah pencairan insentif tenaga kesehatan yang dananya sudah ada di masing-masing daerah menjadi tanggungjawab daerah masing-masing penyalurannya. Saya lihat angkanya sudah dicairkan 56 persen di Kabupaten Tangerang, itu sudah sangat baik dan sangat bagus,” ujarnya.

    Menurutnya, Bupati Tangerang sudah berkomitmen untuk terus mencairkan insentif tenaga kesehatan ini karena penting untuk meningkatkan moral para tenaga kesehatan yang merupakan garis terdepan dalam peranan Pandemi, langkah-langkahnya untuk membagikan bantuan sosial di tengah-tengah pelaksanaan PPKM terutama bagi masyarakat yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdaftar di pusat itu di cover.

    “Saya menghargai kekompakan Forkopimda di Kabupaten Tangerang yang begitu solid dan bersinergi dalam rangka menghadapi situasi pandemi covid-19, kita saat ini menghadapi gelombang varian dominan yaitu varian Delta yang mempunyai tantangan berbeda dengan di tahun kemarin.” ungkapnya.

    Sementara itu, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mendagri dan seluruh jajaran ke Kabupaten Tangerang, yang mana kehadirannya memberikan banyak masukan, kemudian juga petunjuk dan arahan serta memberikan motivasi dan semangat untuk terus bekerja di tengah PPKM level 4 di Kabupaten Tangerang untuk menurunkan angka penyebaran virus Covid-19 dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

    Menurutnya, hal tersebut sangat penting, karena memang di tengah keterbatasan yang dialami oleh daerah-daerah, tentu saja tugas pokok dan target yang paling penting adalah bagaimana saat ini menyelamatkan kesehatan masyarakat terlebih dahulu yang diprioritaskan sambil menjaga perekonomian dan keadaan sosial diwilayah masing-masing.

    “Mudah-mudahan hasil dari Rakor ini bisa segera kami tindaklanjuti dan tentu saja mohon selalu dukungan arahan dan bimbingan dari Pak Mendagri untuk penanganan pandemi Covid 19 di Kabupaten Tangerang termasuk perkembangan dari anggaran daerah,” ujarnya.

    Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda yang selalu bekerja bersama dan bekerja keras dalam melakukan upaya penanganan covid-19 di Kabupaten Tangerang. “Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, para pemuda, mahasiswa yang saat ini juga ikut bekerja bersama-sama dalam menangani pandemi covid-19 di Kabupaten Tangerang,” ungkapnya. (DHE/RUL)

  • Pemkot Serang Diminta Konkret, Sekda Siap Bila Kewenangan PPKM Dialihkan

    Pemkot Serang Diminta Konkret, Sekda Siap Bila Kewenangan PPKM Dialihkan

    SERANG, BANPOS – Komisi II DPRD Kota Serang mendesak Pemkot Serang segera melakukan refocusing anggaran, agar dapat menganggarkan program pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM. Berbagai program seremonial dan tidak prioritas pun dituntut untuk dihilangkan.

    Ketua Komisi II pada DPRD Kota Serang, Pujianto, mengatakan bahwa Pemkot Serang harus memprioritaskan pos anggaran untuk pemulihan ekonomi selama masa Pandemi Covid-19. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat terdampak kebijakan PPKM Darurat maupun level 4.

    “Sekarang harus lebih fokus dalam penanganan Covid-19. Karena masyarakat sudah menjerit, harus ada langkah konkret yang dilakukan pemkot. Seperti refocusing atau pergeseran anggaran dari pembangunan, misalnya,” ujar Pujianto, Selasa (27/7).

    Ia pun meminta agar Pemkot Serang menghilangkan anggaran yang sifatnya seremonial belaka, dan diganti dengan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Seperti memberikan bantuan sosial maupun bantuan modal bagi pelaku UMKM.

    “Banyak anggaran-anggaran yang berbentuk seremonial. Bahkan saat ini DPRD sudah tidak ada agenda kegiatan, baik kunjungan kerja, dan sebagainya. Saya mau anggaran itu digunakan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak Covid-19,” tuturnya.

    Kendati PAD Kota Serang tidak terlalu besar dan bahkan menurun secara signifikan, Pujianto menilai bahwa Pemkot Serang harus tetap hadir memberikan solusi yang baik dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

    “Seharusnya pemerintah selaku eksekutif, bisa berkolaborasi dengan legislatif untuk mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Pemerintah harus cerdas dan betul-betul melakukan penanganan Covid-19,” tuturnya.

    Pujianto juga menyinggung soal tidak adanya komunikasi terkait pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19. Padahal dalam kondisi saat ini, Pemkot Serang sebagai lembaga eksekutif, harus segera melakukan pembahasan mengenai kebijakan anggaran itu bersama legislatif.

    “Kebetulan saya ini masuk dalam badan anggaran (Banggar), dan sampai sekarang sama sekali tidak ada diskusi atau pun rapat mengenai pergeseran anggaran. Belum sama sekali,” ucapnya.

    Sejauh ini, Pujianto mengaku sudah banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan kesulitan selama pelaksanaan pembatasan. Namun sayangnya, DPRD bukan merupakan lembaga eksekutif, sehingga tidak dapat berbuat banyak.

    “Jangan sampai masyarakat teriak ke DPRD, malah kami tidak punya langkah konkret untuk eksekusi sebuah kebijakan. Karena kami hanya bisa menyampaikan sebuah aspirasi masyarakat ke pemerintah untuk mengeksekusi yang tepat sasaran,” kata Pujianto.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat dalam bentuk buffer stock di Dinsos Kota Serang, pada APBD 2021.

    “Buffer stock sejumlah 12.700 kepala keluarga. Itu nilainya sekitar Rp3 miliar lebih yang sudah ada di DInsos. Yang kedua kami juga ada ketahanan pangan sekitar 35 ton, dan itu dialokasikan untuk 3.500 kepala keluarga,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan refocusing anggaran dan menghilangkan beberapa kegiatan, yang menurutnya tidak berorientasi kepada masyarakat.

    “Kami juga sudah lakukan refocusing, kami sudah menghilangkan program yang tidak berorientasi kepada masyarakat. Sudah banyak kegiatan yang dihilangkan seperti perjalanan dinas. Ini kan sudah tidak bisa,” ungkapnya.

    Pada kesempatan itu, Nanang juga menyatakan siap mengalokasikan anggaran jika memang pelaksanaan PPKM level 4 dilimpahkan kewenangannya ke pemerintah daerah. Menurutnya, jika kewenangan PPKM sekaligus anggarannya dilimpahkan kepada pemda, maka dipastikan akan lebih banyak anggaran yang digeser. Namun menurut Nanang, hal itu tidak menjadi masalah karena banyak pula anggaran yang dinilai tidak bisa terealisasi.

    “Sekarang saja sudah ada pemangkasan anggaran banyak. Anggaran-anggaran sudah kami refocusing, seperti perjalanan dinas. Lagian mau kemana juga kami kan, dilarang. Kami alokasikan untuk penanganan Covid-19,” jelasnya.

    Akan tetapi, Nanang menuturkan jika anggaran untuk pembangunan infrastruktur tidak tersentuh dalam pergeseran anggaran yang dilakukan oleh pihaknya. Sebab, pembangunan infrastruktur diinstruksikan tetap berjalan.

    “Sesuai dengan Inmendagri, infrastruktur itu tetap berjalan. Seperti pembangunan rumah sakit, itu harus tetap berjalan dan cepat diselesaikan. Pembangunan seperti infrastruktur jalan pun tetap berjalan, karena itu penunjang aksesibilitas ekonomi,” katanya.

    Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan, menuturkan bahwa serapan anggaran penanganan Covid-19 hingga saat ini baru terserap Rp13,7 miliar atau 28 persen dari total anggaran sebesar Rp48,38 miliar.

    “Anggaran Covid-19 itu kan 8 persen dari DAU. Jumlahnya Rp48,38 miliar. Sudah terealisasinya itu sampai tanggal 15 sebesar Rp13,7 miliar atau 28 persen,” ungkapnya.(DZH/ENK)

  • Jangan Paksakan Pilkades Serentak, Ditengah Ganasnya Delta

    Jangan Paksakan Pilkades Serentak, Ditengah Ganasnya Delta

    SERANG, BANPOS- Pemkab Serang dan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkades serentak 2021 diminta bersabar. Semua pihak diminta tidak memaksakan kehendak dengan menggelar pesta demokrasi tingkat desa tersebut ditengah ganasnya covid-19 varian delta yang diklaim lebih berbahaya ketimbang covid-19 varian pertama.

    Hal in dikemukakan aktivis pegiat sosial Saung Hijau Indonesia (SAHID), M. Ridho Ali Murtadho kepada BANPOS, kemarin. “Besar kemungkinan perhelatan Pilkades serentak akan menjadi klaster penularan covid-19 di seluruh desa yang ikut Pilkades. Apalagi kita ketahui bersama dari berbagai literatur, varian delta jauh lebih ganas,” kata Ridho.

    Ridho juga meminta kepada para pihak untuk tidak mengedepankan ego masing-masing. Demi menekan angka penyebaran Covid-19. Apalagi Kabupaten Serang minim fasilitas kesehatan bagi pasien covid-19.

    “Saat ini Nakes dan Aparatur bahu membahu menegakan PPKM. Maka, marilah kita fokus untuk menjaga itu agar penyebaran covid-19 dapat ditekan,” pungkas Ridho.

    Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Serentak 2021 tingkat Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengungkapkan Pilkades Serentak tahun 2021 di Kabupaten Serang resmi diundur dan dijadwalkan kembali pada 8 Agustus 2021. Sebelumnya, pesta demokrasi lima tahunan telah diundur pada tanggal 1 Agustus, dari jadwal semula 11 Juli 2021.

    Dalam kesempatan itu, Entus meminta kepada semua panitia Pilkades tingkat desa dan kecamatan untuk menyiapkan pelaksanaan pilkades tanggal 8 Agustus 2021. Meski begitu, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang.

    “Catatan pilkades tanggal 8 Agustus jika tidak ada larangan dari pemerintah pusat. Besok (hari ini) kita akan mengundang para camat untuk pengaturan TPS (tempat pemungutan suara), karena kita menggunakan TPS dengan pola pada saat pilkada,” ujar Entus saat mengikuti rapat koordinasi terkait Pilkades Serentak tahun 2021 di Aula KH Syam’un. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Asda 1, Kepala DPMD, dan unusur TNI dan Polri, Selasa (27/7).

    Ia menjelaskan, TPS menggunakan pola Pilkada Kabupaten Serang pada tahun 2020 lalu, dengan jarak per TPS dan jumlah pemilihnya relatif sama.

    “Kita mengadopsi pada saat pilkada,” terang Entus.

    Disisi lain, Entus menegaskan, penerapan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan pilkades Satgas Covid-19 yakni dinas terkait agar fokus berupaya menurunkan zona level di Kabupaten Serang dari level 3 ke level 2. Sehingga ketika level sudah turun, akan sangat memungkin sekali untuk dilaksanakan Pilkades.

    “Sangat membahagiakan sekali, bukan hanya akan digelar Pilkades, berarti tingkat kerawanan di Kabupaten Serang menurun, jadi imbas lainnya juga positif,” ungkap Sekda Kabupaten Serang ini.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan, pihaknya ingin memastikan Pilkades tetap dilaksanakan walaupun diundur. Hal itu dilakukan agar pemerintahan di tingkat desa dijalankan oleh pejabat definitif.

    “Hari ini kita memutuskan hasil kesepakatan bersama, Pilkades diundur pada tanggal 8. Karena sudah diluar PPKM perpanjangan dan tidak terlalu jauh dari tanggal 1 Agustus,” katanya.

    Ia menjelaskan, asumsi pelaksanaan digelar tanggal 8 Agustus karena tanggal tersebut sudah diluar PPKM perpanjangan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi perpanjangan PPKM.

    “Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan lagi. Kalaupun ada perpanjangan kalau tidak ada larangan untuk melaksanakan pilkades dari pemerintah pusat pilkades tetap dilaksanakan,” tandasnya.

    Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Aep Syaefullah mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Serang akan dilaksanakan jika status PPKM di Kabupaten Serang sudah menjadi level 2. Apabila status PPKM di Kabupaten Serang masih dilevel tiga dan empat, maka pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Serang belum dapat dilaksanakan.

    “Semoga level PPKM diturunkan ke level dua agar dapat melaksanakan Pilkades,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan, sebelum pelaksanaan Pilkades yang dijadwalkan 8 Agustus 2021, DPMD Kabupaten Serang akan mengundang para Camat untuk melakukan pembahasan terkait teknis pelaksanaan Pilkades di TPS. Hal itu dikarenakan adanya TPS yang memaksakan pelaksanaan Pilkades yang melebihi kapasitas.

    “(Rapat) untuk menyampaikan informasi pengunduran pelaksanaan dan teknis di TPS,” katanya. (MUF/AZM)

  • Pemkot Terima Bantuan Produk Kesehatan

    Pemkot Terima Bantuan Produk Kesehatan

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menerima bantuan produk kesehatan dari produsen obat Herbamin guna membantu mencegah penyebaran Covid-19. Walikota Cilegon Helldy Agustian mengapresiasi bantuan dari perusahaan tersebut.

    “Terimakasih tentunya kepada perusahaan, kami apresiasi karena pandemi saat ini kita harus kompak. Kita laporkan juga situasinya saat ini, kita antisipasi dari hulu ke hilir dalam hal penyebaran Covid-19 dari tingkat RT RW sampe Kecamatan,” kata Helldy usai menerima bantuan di Kantor Walikota Cilegon, Selasa (27/7).

    Helldy mengatakan, pasien yang meninggal saat isolasi mandiri didominasi oleh pasien yang belum menjalani vaksin. Saat ini, pemkot pun tengah menyiapkan ruang isoman di Trans Hotel dan tambahan tempat isoman dengan bekerjasama dengan KS.

    “Dengan bantuan PT Hutama bisa membantu kita, dan bantuan ini segera disalurkan. Ini tadi katanya salah satu masker yang dipakai di wisma atlet Jakarta lalu ada jintan hitam salah satu produk herbalnya, semoga bisa mencegah dan mengobati pasien Covid-19 di Cilegon,” terang Helldy.

    Ditempat yang sama, Marketing Manager PT Herbatama Indo Perkasa, Frendi Pranacitra Rachman berterimakasih karena perusahaannya bisa diterima untuk membantu masyarakat Cilegon. “Kita produsen produk herbal dan kesehatan lain dari madu, masker, hingga hand sanitizer. Jadi cocok untuk penanggulangan Covid-19,” kata Frendi.

    Selain itu, dari sisi kemanusiaan, pihaknya ingin bekerjasama dengan pemkot dan beberapa perusahaan industri manufaktur untuk untuk mendistribusikan CSR berupa obat herbal.

    “Semoga ini bisa berdampak positif, setidaknya bisa minimalisir penyebaran pandemi. Setelah CSR semoga kita bisa memberikan kegiatan positif lain, khususnya untuk warga Cilegon,” ujarnya.

    Perusahaan yang berproduksi di Cikarang, Jawa Barat ini baru pertama kali menjajakkan bantuan untuk Pemkot Cilegon. Setelah beberapa waktu lalu berdiskusi dengan beberapa industri yang ada.

    “Semoga bisa membantu kami untuk membagikan CSR ini. Selain distribusi bisa berikan dampak positif lain,” tandasnya. (LUK/RUL)