BANTEN POS

Kategori: COVID-19

  • Vaksin Untuk Anak Belum Jelas

    Vaksin Untuk Anak Belum Jelas

    SERANG, BANPOS – Vaksinasi untuk anak berumur 12 hingga 18 tahun di Kota Serang masih belum jelas pelaksanaannya. Hal itu lantaran Pemkot Serang hingga saat ini masih belum melakukan pendataan, pun belum mendapatkan vaksin yang akan disuntikkan.

    Kepala Dinkes Kota Serang, Ikbal, mengatakan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan terkait vaksin bagi anak-anak, setelah dikeluarkannya kebijakan vaksinasi untuk tenaga kesehatan (Nakes), pelayanan publik, lansia dan masyarakat umum.

    “Jadi pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi terkait vaksinasi anak di atas usia 12 tahun. Nah sekarang ini vaksinnya bertahap dari pemerintah provinsi (Banten), dan kami belum tahu,” ujarnya, Sabtu (24/7).

    Bahkan menurutnya, Dinkes Kota Serang juga belum melakukan pendataan bagi para calon penerima vaksin. Pendataan akan dilakukan setelah adanya arahan dari pusat terkait dengan vaksinasi tersebut.

    “Kalau memang sasarannya sudah ada, dan tidak ada gangguan kesehatan serta direkomendasikan oleh dokter tentu akan kami lakukan,” ucapnya.

    Secara keseluruhan, Pemerintah Pusat telah menargetkan sebanyak 525 ribu orang yang mendapatkan vaksin di Kota Serang. “Kami itu ditargetkan pusat sebanyak 525 ribu, baik masyarakat umum, nakes, pelayanan publik, hingga lansia, jadi seluruhnya,” tutur Ikbal.

    Namun berdasarkan data pertengahan Juli 2021, vaksin dosis pertama baru dilakukan kepada 103 ribu masyarakat atau sekitar 19,5 persen dari target yang ditetapkan. “Kemudian vaksin kedua itu, sudah hampir 64.000 lebih atau 14 persenan. Jadi memang targetnya itu sampai Desember 2021, harus sudah divaksin semua,” ucapnya.

    Sementara itu, Kabid Komunikasi dan Informasi Publik pada Satgas Covid-19 Kota Serang, W Hari Pamungkas, mengatakan bahwa vaksin bagi anak-anak sudah siap diedarkan, namun Pemkot Serang belum melakukan pendataan. Termasuk juga menyiapkan berbagai fasilitas dan sarana, prasarana lainnya.

    “Kemudian, kami juga harus memastikan kelompok kerja (Pokja) kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) terlebih dahulu. Kalau vaksin sudah siap, tapi kami belum tahu berapa jumlah yang Kota Serang dapat,” ujarnya.

    Pihaknya pun akan segera melakukan pendataan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Sebab, Pemerintah Pusat menargetkan semua pemerintah kabupaten/kota menyelesaikan vaksinasi hingga Desember 2021. “Iya betul, targetnya bulan Desember ini,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Mobil Dinas Dipaksa Angkut Jenazah

    Mobil Dinas Dipaksa Angkut Jenazah

    SELAIN kekurangan ruangan untuk merawat pasien Covid-19, sejumlah daerah di Banten juga terkendala fasilitas lain yang menyebabkan penanganan pasien ikut terhambat. Seperti Pemerintah Kota Tangerang yang kekurangan fasilitas pengangkut jenazah.

    Mengatasi kekurangan itu, Pemkot TAngerang akhirnya berinisiatif mengalihfungsikan sejumlah mobil operasional pelayanan yang dimiliki berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi mobil jenazah.

    Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan pengalihfungsian tersebut bermaksud untuk membantu mobilitas tim evakuasi jenazah khususnya pasien Covid-19 dari rumah sakit ataupun di rumah.

    “Untuk evakuasi jenazah ke TPU Selapajang, baik Covid maupun non Covid. Jadi armadanya kami tambah supaya lebih cepat penanganan jenazahnya,” ujar Walikota di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, medio pekan lalu.

    Arief menambahkan saat ini Pemkot Tangerang memiliki sebanyak sembilan unit armada mobil jenazah yang berada di bawah komando Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). “Tambahannya tiga unit dari mobil operasional yang dialihfungsikan jadi mobil jenazah,” jelasnya.

    “Satu unit dari Bapenda, satu unit dari DPMPTSP dan mobil sekretariat dari Dinas Perkim,” sambung Wali Kota. Lebih lanjut Wali Kota menyampaikan seluruh mobil operasional yang dialihfungsikan sebagai mobil jenazah akan disterilisasi jika sudah dipergunakan, sehingga bisa dipergunakan kembali sebagai mobil pelayanan masyarakat.

    “Kita semua berharap agar pandemi Covid bisa segera berlalu,” pungkas Arief.(ENK/BNN)

  • Korban Isoman Melejit, RS Darurat Sulit

    Korban Isoman Melejit, RS Darurat Sulit

    MELONJAKNYA jumlah pasien Covid-19 dalam sebulan terakhir, membuat rumah sakit kewalahan karena kapasitasnya sudah tak memungkinkan untuk menambah pasien. Usulan untuk membangun rumah sakit darurat kemudian digulirkan untuk mengantisipasi tingginya angka pasien meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri (Isoman). Namun, masih banyak kendala untuk merealisasikan ide itu.

    Untuk menekan angka Bed Occupation Rate (BOR) alias tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, pemerintah menganjurkan untuk pasien Covid-19 yang belum memerlukan penanganan medis, agar melakukan Isoman di rumahnya masing-masing. Namun, pada kenyataannya, banyak pasien yang meninggal dunia saat menjalani Isoman.

    Di Kota Cilegon, dari 314 orang yang meninggal dunia karena Covid-19, ada 43 orang yang menjadi korban virus ketika sedang menjalani isoman. Mayoritas korban adalah warga yang belum menjalani vaksinasi covid-19.

    Hal itu disampaikan Walikota Cilegon, Helldy Agustian melalui media sosialnya. Helldy mengungkapkan, data itu ia peroleh berdasarkan analisa pusat pengendalian operasional Covid-19 Kota Cilegon.

    “Dari mereka yang meninggal saat menjalani isoman, yang sudah mendapatkan vaksin hanya 3,18 persen. Sementara kematian akibat Covid-19 yang belum divaksin sangat drastis yakni 96,82 persen,” tuturnya.

    Sementara berdasarkan tempat atau rujukan, lanjut Helldy, warga yang meninggal di rumah sakit sebanyak 271 orang, sementara orang yang meninggal akibat Covid-19 saat melakukan isolasi mandiri ada sebanyak 43 orang.

    “Perkembangan Covid-19 di Kota Cilegon, bahwa tren kesembuhan meningkat 85,52 persen, sementara tren kematiannya 3,18 persen, turun menjadi 2,97 persen, tentunya hal ini menjadi perhatian buat kita semuanya,” terangnya.

    Dengan melihat data kematian akibat Covid-19 mayoritas belum divaksin, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengimbau kepada masyarakat Kota Cilegon agar ikut vaksinasi Covid-19.

    “Bila melihat jumlah yang meninggal yang belum divaksin itu tinggi sekali, kami menganjurkan kepada masyarakat Kota Cilegon untuk datang ke Puskesmas terdekat untuk vaksinasi Covid-19,” katanya.

    “Kami juga bekerjasama dengan Forkorpimda dibantu dengan Polres dan Kodim serta Kejaksaan Cilegon untuk melakukan vaksinasi. Bila kami mengadakan kembali mengajak masyarakat Cilegon untuk bersama-sama datang untuk vaksinasi Covid-19,” sambungnya.

    Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan jika melakukan aktivitas diluar rumah.

    Pihaknya juga mengakui kondisi RS di Cilegon penuh akibat membeludaknya pasien COVID-19. Data 3 hari belakangan, kasus positif COVID-19 tak kurang dari 150 orang. Akibat penuhnya RS oleh pasien Covid-19, RSUD Cilegon mendirikan tenda darurat yang dipergunakan untuk merawat pasien yang belum bisa masuk ruangan.

    “Ada 1 tenda darurat yang kami dirikan, karena di ruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) penuh oleh pasien status positif (Covid-19). Untuk pasien tidak positif justru masuk dalam jalur pasien positif. Jadi, kita dirikan tenda tersebut untuk pasien noncovid-19,” kata Faruk, Kamis (22/7).

    Kata Faruk didirikannya tenda darurat tersebut merupakan arahan Walikota Cilegon Helldy Agustian dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Cilegon.

    Tenda darurat dapat menampung 6 orang pasien. Sejauh ini, pihaknya masih mencari solusi terkait tenaga kesehatan yang melayani pasien Non Covid-19 di tenda tersebut. Karena puluhan nakes di RSUD terpapar Covid-19.

    “Kebutuhan tim medis untuk tenda darurat ini 17 orang perawat, sampai saat ini kan 48 nakes dan dokter di rumah sakit menjalani isolasi mandiri (isoman) akibat terserang Covid-19. Nah itu yang sedang kami (RSUD) pikirkan sekarang. Bagaimana bisa menempatkan para nakes dan dokter di tenda darurat ini. Karena, kita buka pendaftaran relawan nakes,” tuturnya.

    Berdasarkan catatan relawan LaporCovid-19 secara nasional, angka kematian pasien isoman dan di luar rumah sakit ada 2.313 orang. Jika merunut pada data LaporCovid-19, kematian warga Cilegon positif COVID-19 saat isoman merupakan yang tertinggi di Banten.

    Bukan hanya di Kota Cilegon, lonjakan kasus positif Covid-19 juga terjadi di Kabupaten Serang. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan Covid-19 yang semakin meluas, membuat Pemkab Serang kewalahan. Karenanya, Pemkab meminta kepada Gubernur Banten untuk segera membuka rumah sakit darurat.

    “Satu hal yang penting, saya mohon ke Gubernur Banten segera bangun rumah sakit lapangan bukan rumah singgah,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Serang, Pandji Tirtayasa, Kamis (15/7).

    Wakil ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Serang ini mengatakan, usulan dibangunnya rumah sakit darurat karena sekarang warga terpapar Covid-19 yang terdata dengan yang tidak terdata lebih besar yang tidak terdata di lapangan. Dia merinci, jika satu desa kisarannya antara 10 sampai 40 warga, diambil rata-rata 20 warga dan dikalikan 326 desa, maka sebanyak 6.000 warga terpapar Covid-19 yang melakukan Isolasi mandiri (Isoman).

    “Isoman untuk yang kadar ringan ke bawah, kalau seandainya tingkat penyakit sudah menengah keatas, sudah bukan Isoman, harus dirawat. Makanya ketika dia Isoman kemudian terjadi tren penurunan kesehatan, harus dirawat ke RS apabila saturasi tubuh sudah dibawah 90 dalam kondisi berat membutuhkan oksigen,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ia memohon pada Gubernur Banten Wahidin Halim, agar segera dibuka RS darurat. Sehingga ribuan warganya yang Isoman di desa, ketika kondisi kesehatannya semakin menurun, masih bisa dilayani oleh RS darurat.

    “Karena apa, dibawa ke puskesmas tidak bisa, dibawa ke RS overload. RS kita untuk persalinan poli bersalin sudah ditutup karena 32 nakes bersalin diantaranya 29 sedang Isoman, sisa 3 orang,” ungkapnya.

    Pandji merinci, untuk Poli lainnya pun para dokter sudah terpapar, diantaranya 200 tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit dr Drajat Prawiranegara (RSDP) menjalani isoman. Ia menyebut pasien semakin deras dari yang sebelumnya melakukan Isoman, derajat kesehatan semakin menurun dan terpaksa ketika diukur saturasi hanya 60 sampai 70.

    “Dalam kondisi parah, RS sudah tidak bisa menampung. Puskesmas juga sama, satu Puskesmas yang isoman 15 sampai 20 kalau ditata rata-rata 15 kali 3 sebanyak 1.500 nakes yang isoman,” tuturnya.

    Dengan dibangunnya RS darurat yang bisa menampung 1.000 sampai 2.000 kasus berat itu, perlu diadakan. Kata dia, apabila sampai dengan akhir masa PPKM darurat yaitu tanggal 20 Juli tidak ada tren penurunan angka, harus ada RS darurat.

    “Harus dibuat, makanya saya minta ke Gubernur, kalau sampai tanggal 20 Juli tidak ada tren penurunan angka kesakitan Covid-19, Gubernur harus segera ambil langkah dengan membangun RS darurat,” tandasnya.

    Senada disampaikan juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Serang, drg Agus Sukmayadi. Ia mengatakan bahwa urgensi dibentuknya RS darurat ini dirasa sangat penting dan perlu.

    “Sangat penting dan perlu disampaikan ke Provinsi Banten. Karena Fasilitas kesehatan di wilayah Serang, Kota Serang dan Cilegon sudah overload. Tidak bisa lagi menampung pasien positif Covid-19 dengan gejala berat,” ucapnya.

    Ia berharap pihak Pemprov Banten dapat sesegera mungkin menyiapkan sejumlah lokasi baik lapangan atau gedung untuk digunakan sebagai RS darurat. Diperlukan peran dari Provinsi Banten untuk menanggulangi pasien Covid-19 dengan gejala berat.

    “Penentunya oleh Provinsi Banten, kami menunggu hasil dari Pemprov Banten (untuk RS darurat),” tandasnya.

    Ketika dikonfirmasi, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan rencana pembangunan rumah sakit darurat Covid-19 masih sulit direaliasikan. Menurutunya, untuk mendirikan RS darurat pihaknya masih terkendala keterbatasan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis paru.

    “Untuk rumah sakit darurat, kita sudah berulangkali ungkapkan permasalahan kita adalah terbentur pada persoalan tenaga kesehatan, khususnya dokter paru,” kata WH Jumat pekan lalu.

    Pernyataan WH tersebut menjawab usulan sejumlah pihak kepadanya untuk mendirikan rumah sakit darurat Covid-19 di Provinsi Banten.

    “Mendirikan rumah sakit termasuk rumah sakit darurat Covid-19 terbentur ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis karena ini faktor penting,” terangnya.

    Menurut dia, mendirikan rumah sakit tidak semudah seperti mendirikan sebuah klinik kesehatan.

    Untuk itu, Ia mengatakan dalam upaya membantu masyarakat yang terkena Covid-19, saat ini pemerintah daerah didukung TNI dan Polri melaksanakan program bantuan sembako dan obat gratis dari pemerintah pusat untuk masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri.

    “Tiga macam paket obat Covid-19 itu didistribusikan oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan puskemas kepada warga yang melakukan isolasi mandiri sesuai dengan gejalanya,” katanya.

    “Ini salah satu upaya kita untuk mencegah masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah sakit,” katanya.

    WH juga mengatakan untuk mengurangi tekanan terhadap keterisian tempat tidur rumah sakit serta mencegah warga terkonfirmasi Covid-19 dengan gejala ringan, maka bupati dan walikota mendirikan rumah singgah untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona.(RUS/LUK/ENK)

  • Refocusing Jadi Solusi?

    Refocusing Jadi Solusi?

    PUKULAN telak dirasakan masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembetasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang juga diterapkan Pemprov Banten. Tak banyak bantuan yang bisa dialokasikan Pemprov Banten dan pemerinta kabupaten dan kota di dalamnya karena minimnya anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di tahun ini. Lalu, perlukah pemerintah daerah kembali melakukan refocusing anggaran untuk memberi porsi tambahan atas penanganan pandemi?

    Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan, mengatakan bahwa hingga saat ini, Pemkot Serang telah melakukan empat kali refocusing anggaran APBD 2021. Hal itu dilakukan untuk mengikuti aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17 tahun 2021.

    “Sedang dilakukan, malah sudah empat kali dilakukan (refocusing). Itu berdasarkan PMK 17. Jadi ada untuk penanganan kesehatan, sosial, penanganan dampak ekonomi. Paling besar saat ini penanganan kesehatan, karena kan strateginya itu penanganan kesehatan dulu,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (24/7).

    Dalam refocusing tahun ini, Wachyu menuturkan bahwa terdapat dua mekanisme penggunaan anggaran. Pertama yakni menggunakan anggaran yang masuk dalam program kegiatan, dan anggaran yang masuk dalam belanja tak terduga (BTT).

    “Kami menggunakan dua-duanya. Menggunakan anggaran yang sebelumnya telah direncanakan dalam bentuk kegiatan, lalu kami juga sedang menyiapkan anggaran untuk BTT. Jadi BTT nanti akan digunakan apabila dibutuhkan saja,” tuturnya.

    Seperti halnya anggaran untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonomi selama pandemi. Menurutnya, anggaran untuk bantuan tersebut sudah terencana di APBD Murni 2021 pada kegiatan pengadaan Bufferstock di Dinsos dan program ketahanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

    “Yang kemungkinan ada pertambahan itu anggaran penanganan kesehatan. Selain anggaran yang sudah masuk ke dalam APBD sebesar 8 persen dari DAU, sudah kami lakukan pergeseran anggaran kegiatan yang kira-kira tidak akan bisa dilakukan ke dalam pos anggaran BTT,” terangnya.

    Ia mengakui bahwa pada anggaran hasil refocusing tahun lalu, terdapat SILPA akibat tidak terpakainya anggaran pada BTT, sesuai dengan peruntukkannya. Namun untuk besaran nominalnya, ia tidak bisa memberitahukan lantaran lupa dan sedang tidak memegang data tersebut.

    “SILPA-nya ada. Cuma kalau data saya agak lupa berapanya. Hanya memang ada yang tidak digunakan anggarannya. Itu karena misalkan anggaran untuk APD beli sekian, tapi ternyata ada sumbangan APD jadi tidak jadi beli. Banyak beberapa hal seperti itu,” ungkapnya.

    Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pada anggaran refocusing tahun ini pun akan timbul SILPA. Namun menurutnya hal itu lebih baik ketimbang tidak ada anggaran untuk melakukan kegiatan penanganan.

    “Iya tidak menutup kemungkinan. Cuma kan yang penting sudah dianggarkan. Soal dipakai atau tidak kan urusan nanti. Jadi ketika membutuhkan itu anggarannya sudah siap untuk digunakan,” jelasnya.

    Untuk evaluasi pelaksanaan refocusing tahun lalu, Wachyu menuturkan bahwa yang paling penting ialah fleksibilitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 pun dapat semakin mudah.

    “Kalau tahun lalu itu kami sangat dinamis sekali melakukan perubahan anggaran. Sampai 7 kali perubahan kami lakukan. Fleksibilitas ini yang harus ada juga pada tahun ini. Supaya kegiatan yang belum teralokasi, dapat dipenuhi dengan anggaran lainnya dengan cara realokasi,” ucapnya.

    Refocusing juga bakal dilakukan oleh Pemkab Pandeglang. Pergeseran anggaran akan dilakukan untuk mengatasi pandemi, terutama menyukseskan program vaksinasi.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Iskandar menjelaskan, refocusing harus dilakukan karena munculnya regulasi dari pemerintah pusat untuk memangkas delapan persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

    “Refocusing masih kita bahas dengan Bupati, dan juga Bappeda. Jadi, yang pertama dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DID (Dana Insentif Daerah),” terangnya, Jumat (23/7).

    Dirinya menerangkan, dampak dari pergeseran anggaran itu, diperkirakan belanja daerah terganggu. Bahkan bukan tidak mungkin, ada beberapa item belanja yang sudah direncanakan terpaksa dibatalkan.

    “Jadi kalau hitungan saya, bahwa dengan kebijakan itu, mungkin tidak ada belanja pembangunan di Pandeglang seperti hibah dan Bansos karena nilainya sangat besar. Sehingga berdampak kepada kesulitan buat kita, untuk melakukan kegiatan dari APBD yang sudah ditetapkan,” ungkap Iskandar.

    Iskandar menuturkan, Pemda masih menghitung besaran yang perlu dilakukan pergeseran. Pemkab akan memutuskan total refocusing, sebelum nantinya akan dilakukan penetapan pergeseran anggaran.

    “Jadi nanti kita harus menyesuaikan belanja, karena saat ini kami masih melakukan pembahasan,” katanya.

    Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Utuy Setiadi menambahkan, peraturan dari Menteri Keuangan mengamanatkan, agar Pemerintah Daerah memangkas anggaran DAU dan DID sebesar delapan persen untuk penanganan lanjutan pandemi Covid-19.

    “Saat ini APBD sedang kita bahas dengan pihak-pihak terkait, dan belum ada penyelesaian. Kemarin muncul aturan dari Kemenkeu dan Kemendagri, untuk melakukan refocusing kembali dari DAU, dialihkan untuk pembiayaan penanganan Covid lagi,” ujarnya.

    Sementara, Plt Kepala BPKAD Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan menilai terkait refocusing anggaran merupakan hal yang masuk akal jika terjadi penurunan pendapatan. Apalagi, Pemprov Banten sudah menyampaikan tidak bisa memberikan bantuan sosial (Bansos) disaat pandemi Covid-19.

    “Secara lisan sudah disampaikan bahwa Pemprov akan mengurangi Bankeu tahun 2021, tinggal menunggu keputusan Guburnur,” kata Halson saat dihubungi BANPOS melalui pesan WhatsApp, Minggu (25/7).

    “Soal refocusing itu hal logis bila pendapatan terjadi penurunan signifikan atau bila ada belanja baru yang tadinya tidak direncanakan, karena kondisi darurat misalnya dan bisa juga karena ada kebijakan pusat terkait dana transfer,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Halson, refocusing hanyalah sebuah istilah atau kata lain dari pergeseran anggaran, sehingga tidak ada kaitannya dengan inovasi.

    “Sebenarnya refocusing itu bahasa lain dari pergeseran anggaran. Jadi ga ada kaitan dengan inovasi,” ujarnya.

    Halson menambahkan, Silpa bisa terjadi karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. “Soal silpa kan itu bisa terjadi karena berbagai faktor seperti pelampauan pendapatan atau karena penghematan belanja dan lain-lain,” ungkapnya.

    Berbeda dengan Pemkot Serang dan Pemkab Pandeglang, Pemkab Serang dan Pemkot Cilegon memilih untuk tak bergeming dengan situasi yang terjadi sekarang. Mereka menyatakan tak akan melakukan refocusing terhadap APBD 2021 yang sedang berjalan.

    Pemkab Serang melalui Bappeda mengungkapkan bahwa penyusunan anggaran tahun 2021 ini berkaca pada penggunaan anggaran tahun 2020. Dimana pada anggaran tahun lalu Pemkab Serang telah melakukan beberapa kali refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

    “Sebetulnya (anggaran) kita susun menyesuaikan dengan kondisi di tahun 2020. Jadi, karena tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) khawatir penggunaan anggaran seperti tahun 2020, sehingga pengalaman tahun 2020 kita tuangkan di penyusunan anggaran tahun 2021,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Rencana Strategis, Asep Saefullah.

    Ia menegaskan, sampai saat ini belum melakukan refocusing terhadap anggaran berjalan tahun 2021 seperti halnya dilakukan pada tahun 2020. Hal itu dikarenakan oleh beberapa hal, salah satunya ada beberapa pos anggaran yang sudah disiapkan, menyesuaikan dengan kondisi tahun 2020.

    “Kita belajar dari situ, sehingga kita mengakomodir beberapa kemungkinan kalau misalnya Covid-19 tahun ini belum menurun. Maka kita masih ada beberapa pos anggaran di belanja tidak terduga (BTT) untuk mengakomodasi keperluan itu terlebih dahulu,” tuturnya.

    Asep mengaku, untuk kedepannya ia tidak mengetahui apakah akan dilakukan refocusing atau tidak. Sebab, pembahasan perubahan anggaran pun belum dilakukan, dikarenakan awal triwulan 3 ini masih fokus pada pembahasan anggaran tahun 2022.

    “Mungkin saja nanti di perubahan akan dilakukan refocusing, karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus digeser. Tapi sampai dengan sekarang belum ada (refocusing) karena anggarannya beberapa sudah disesuaikan,” ucapnya.

    Ia mengatakan, dengan belajar pada penggunaan dan pos anggaran tahun 2020, bisa memperkirakan di bidang mana yang diperkuat untuk menghadapi wabah Covid-19 yang belum usai. Sementara ini, roda pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai anggaran persis tahun 2020.

    “Di satu sisi kita juga harus berfikir bahwa pendapatan daerah makin kesini, agak terganggu dengan adanya Covid-19,” katanya

    Asep mengatakan, pendapatan selama pandemi Covid-19 kurang sesuai target yang sudah ditentukan. Begitupun dengan potensi kehilangan pendapatan yang cukup banyak. “Jadi dengan pemasukan yang terbatas, maka kita terus belajar dengan penggunaan anggaran tahun kemarin,” terangnya.

    Dalam memastikan refocusing APBD dalam meminimalisir dampak pandemi, Pemkab Serang akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pertama-tama, sudah tentu mematuhi peraturan yang ada dan berlaku saat ini.

    “Terakhir ada Irmendagri tentang PPKM, nah kami pasti mematuhi peraturan tersebut. Karena disana sudah jelas,” katanya.

    Apabila memang akan dilakukan refocusing, maka pihaknya akan menyesuaikan dengan Irmendagri. Seperti halnya disebutkan, untuk pos anggaran pembangunan 100 persen tetap berjalan.

    “Tahun 2021 ini juga merupakan tahun target tercapainya RPJMD bidang infrastruktur. Jadi ini adalah tahun terakhir, sehingga mau tidak mau harus dialokasikan,” ujarnya.

    Adapun jika dilaksanakan refocusing, pihaknya akan mengurangi anggaran belanja langsung yang menunjang infrastruktur. Tetapi, tidak mengurangi dari hak-hak pegawai yang tetap bekerja, utamanya kesehatan.

    “Karena itu haknya mereka, maka harus diberikan. Tetapi jika penggunaan anggaran untuk infrastuktur dan lainnya mungkin akan dipangkas, sesuai kebijakan dilaksanakannya refocusing,” katanya.

    Berkaca pada refocusing tahun 2020, beberapa pos anggaran yang dipangkas seperti biaya perjalanan dinas, rapat tatap muka dan belanja lainnya yang tidak begitu mendesak. Sehingga dari anggaran tersebut, secara otomatis pada penyusun APBD tahun 2021, tidak dianggarkan kembali.

    “Kegiatan rapat sekarang lebih banyak daring, dan tidak ada biaya perjalanan dinas. Kita kurangi lagi yang sifatnya operasional-operasional kantor, apalagi kan ini banyak pegawai yang WFH,” jelasnya.

    Asep menjelaskan, untuk penyusunan APBD tahun 2022, akan dilakukan penyesuaian. Bappeda Kabupaten Serang melalui bidang perencanaan akan menyesuaikan kembali dengan target pembangunan yang akan dicapai.

    “Kalau kita melihat kondisi yang sekarang dan evaluasi target pembangunan yang salah satunya adalah LPE yang kita targetkan bagus pada tahun 2020, ternyata -1,9 dan ini luar biasa sekali,” ungkapnya.

    Sehingga pihaknya akan mengulang semua target kembali seperti target di tahun 2016. Hal menariknya, kata Asep, adalah target yang 2021 yang mana target itu adalah paling tinggi, walaupun realisasinya rendah.

    “Nah tahun 2022 kita riset lagi seperti kembali ke tahun 2016 targetnya, agar mencapai target,” ucapnya.

    Ia mengaku, bukannya pesimis, tetapi hal itu dilakukan supaya realistis. Karena ketika tahun 2021 dan berjalan di perencanaan, pihaknya menargetkan LPE masih tinggi, dan optimis akan dapat enam persen, namun ternyata yang diraih hanya minus satu.

    “Dari situ kita evaluasi, kita gabisa mengikuti lagi target dari tahun 2021. Tidak realistis, sehingga kita reset lagi target itu seperti tahun 2016. Pertimbangannya karena kondisi pendapatan berkurang, target pendapatan menurun,” tandasnya.

    Pemkot Cilegon juga memastikan tidak akan melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dimasa Perpanjangan PPKM darurat. Pemkot masih menggunakan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp60 miliar yang sebelumnya telah direfocusing pada April 2021 lalu.

    Untuk diketahui, Pemerintah Pusat memberi keleluasan kepada daerah melakukan refocusing dana transfer pusat untuk penanganan Covid-19. Sejalan dengan itu, Pemkot melakukan refocusing DAU dan DID. Anggaran DID pada APBD 2021 Kota Cilegon sebesar Rp46,9 miliar direfocusing 30 persen sebesar Rp14,09 miliar. Sementara, anggaran DAU Rp586 miliar direfocusing delapan persen sebesar Rp46,88 miliar.

    Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kota Cilegon, Tengku Herry mengakui, pemangkasan anggaran berdampak pada sejumlah kegiatan tidak terealisasi. Seperti, pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang bersumber dari DAU sebesar Rp111 miliar dipangkas menjadi Rp64,31 miliar. Begitu juga pemangkasan DID untuk kegiatan rekonstruksi jalan dan lainnya.

    “DAU itu kan ditransfer ke daerah. Di samping gajinya, ada untuk kebutuhan infrastruktur. Salah satunya untuk pembebasan jalan lahan JLU yang kita refocusing kan untuk penanganan Covid,” ujarnya.

    “Untuk yang (DAU untuk pembebasan lahan JLU) Rp111 miliar, diambil sekitar Rp46 miliar,” sambungnya.

    Menurutnya, refocusing anggaran tersebut sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19. Anggaran Rp60 miliar yang dipangkas, lanjutnya dinilai cukup untuk menangani pandemi hingga PPKM darurat yang saat ini diperpanjang.

    “Kita mengikuti arahan Menkeu itu, kita mengasumsikan kebutuhan untuk penanganan Covid-19 (dari April) untuk 6 bulan ke depan. Anggaran refocusing sudah sesuai aturan tentunya sudah mencakup PPKM darurat dan perpanjangan ini,” tuturnya.

    Menurutnya, Pemkot dalam penanganan pandemi ini diperkirakan tidak akan melakukan refocusing anggaran kembali. Karena anggaran sebesar Rp15 miliar bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) juga sudah disiapkan.

    “Jadi tidak ada refocusing lagi, karena uangnya masih cukup menangani kondisi kedaruratan ini maupun sampai diperpanjang,” pungkasnya.

    Terpisah Sekertaris BPKAD Kabupaten Tangerang, Efi saat dihubungi BANPOS mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan rapat di Pendopo Bupati Tangerang membahas penanganan Covid-19.

    “Mohon maaf ya pak, saya dengan pak kepala sedang rapat di pendopo membahas penangan Covid-19. Sekali lagi saya mohon maaf belum bisa memberikan statement,” katanya.(CR-02/DHE/LUK/MUF/DZH/PBN/ENK)

  • Aparat dan NU Kolaborasi Bantu Warga Terdampak

    Aparat dan NU Kolaborasi Bantu Warga Terdampak

    LEBAK, BANPOS – Polres Lebak bersama 8 jajaran Polsek mendistribusikan bantuan paket sembako untuk warga di Lebak selatan (Baksel), Minggu (24/7).

    Bantuan yang dikoordinir Polres Lebak itu disalurkan kepada warga di Baksel seperti pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak PPKM, warga tidak mampu dan yang sedang Isolasi mandiri (Isoman). Kegiatan ini bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama (NU), Banser dan GP Ansor Malingping.

    “Ada 1000 paket sembako Bansos yang sudah didistribusikan Polres Lebak melalui 8 jajaran Polsek, yaitu Polsek Malingping, Banjarsari, Bayah, Cilograng, Cibeber, Cijaku, Polsek Wanasalam dan Polsek Panggarangan/Cihara,” ujar Kapolres Lebak, AKBP Teddy Rayendra, melalui Kasihumas, Iptu Jajang Junaedi.

    Dijelaskan Jajang, bantuan tersebut sudah mulai disalurkan ke warga yang terdampak langsung penerapan PPKM Level 4 di Kabupaten Lebak, dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

    “Ya membagikannya kita dibantu oleh aktivis dari NU, Ansor dan Banser. Bantuan itu dibagikan kepada PKL, orang tak mampu dan untuk orang yang sedang menjalani Isolasi Mandiri (Isoman),” ujarnya.

    Diharapkan Jajang, turunnya bantuan tersebut sedikitnya dapat membantu beban warga. “Harapannya dengan adanya Bantuan ini dapat sedikit meringankan beban warga masyarakat,” katanya.

    Dalam hal ini, masyarakat bisa kompak peduli untuk saling membantu agar situasi pandemi bisa disikapi dengan kebersamaan dan kesabaran, dan tetap mematuhi prokes.

    “Di masa Pandemi ini, kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut peduli dengan sesama, saling bantu-membantu warga yang membutuhkan. Penuh sabar tawakal dan kompak bersama untuk ikut anjuran pemerintah agar kita bisa bangkit normal lagi, dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan,” paparnya.(WDO/PBN)

  • Rapel Bansos Disalurkan Variatif

    Rapel Bansos Disalurkan Variatif

    LEBAK, BANPOS – Penyaluran Bantuan sosial (Bansos) berupa BPNT dari Kementerian Sosial (Kemensos) sudah dicairkan keluarga penerima manfaat (KPM) di sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak.

    Diketahui, penyaluran ini setelah ada verifikasi dari Kemensos yang disinkronkan dengan Disduk. Penyaluran Bansos BPNT tersebut sudah dicairkan di sejumlah e-Warong yang ditunjuk sebagai penyedia bahan sembako.

    Sejumlah KPM menerima bantuan sekaligus tiga pagu. Sesuai data, sebanyak 96.001 KPM menerima rapel BPNT/Bansos selama tiga bulan sekaligus.

    Selain itu, ada juga KPM yang baru mendapatkan dua bulan pagu, dan penyaluran yang dilakukan e-Warong pun beragam di setiap wilayah di beberapa kecamatan.

    Salah seorang KPM mengatakan, ia sudah mendapatkan tiga pagu bantuan sekaligus. “Alhamdulilah satu hari sebelum Idul Adha saya menerima BPNT, saya dapat 3 bulan sekaligus, yakni Beras 30 Kg, Ayam 2 ekor, Telor 4 Kg, Apel, 1/2 Kg, Bawang merah 1/2 Kg, bawang putih 1/2 Kg, Kacang Ijo 1/2 Kg. Bahan sop 2 kantong dan jeruk 1 Kg,” ungkap Pepen, warga Desa Sawarna Bayah, Minggu (25/7).

    Sopiyah warga Malingping mengaku hanya menerima satu pagu, ” Kalau yang dua bulan mah sudah turun di bulan kemarin. Sekarang cuma satu paket untuk bulan Juli ini saja,” katanya.

    Sementara, Kadinsos Lebak, Eka Darmana Putra membenarkan pembagiannya bervariasi, ada yang baru dua bulan ada juga yang tiga bulan, bahkan ada penambahan KPM yang mendapatkan sampai 5 bulan.

    “Alokasi normalnya 3 bulan untuk bulan Juli, Agustus dan September, bagi 96.001 KPM. Tapi ada juga KPM tambahan susulan,” ujar Eka.

    Kata dia, hal ini awalnya dikarenakan ada perbedaan data jumlah pagu yang turun, dikarenakan beberapa waktu lalu sempat ada masalah verifikasi dari di disduk dan kemensos, jadi sekarang sudah tervalidasi lagi dan bantuannya disekaliguskan.

    “Hasil verifikasi dan validasi data dari desa sehingga ada yang rapel pencairan lebih dari 3 bulan, ada yang 4 atau 5 bulan bahkan lebih, itu bagi KPM yang awalnya dinonaktifkan oleh Kemensos itu akibat datanya tidak valid seperti NIK offline, belum padan dengan disduk dan lain lain. Untuk saldo KPM itu bisa dicek langsung di BRIlink masing-masing e-Warung ya,” paparnya.(WDO/PBN)

  • Dana Desa untuk PPKM Disidak Polres

    Dana Desa untuk PPKM Disidak Polres

    BAKSEL, BANPOS – Polres Lebak melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Desa/Tingkat Desa di beberapa desa di Kecamatan Malingping dan Lebak selatan (Baksel), Jumat (23/07)

    Pada giat Sidak tersebut, tim polres melakukan sidak di desa-desa kecamatan Malingping untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan belanja PPKM Tingkat Desa berikut materi pembelanjaannya sesuai yang dianggarkan dari dana desa (DD) sebesar 8 persen.

    Ketua Tim yang juga Kanit Dalmas Polres Lebak, Ipda Agus mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengecekan pelaksanaan PPKM Mikro Desa. Agus menyebut juga, Sidak itu dilakukan guna meninjau sejauh mana pelaksanaan dan pencapaian kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tingkat desa yang didanai dari delapan persen dari total DD.

    Pihaknya mengaku, akan melakukan pengecekan pada realisasi anggaran keseluruhan.

    “Ini kita sedang mengecek saja, karena PPKM Mikro Desa merupakan amanah dari pemerintah pusat. Jika nanti ditemukan adanya ketidaksesuaian yang mengarah pada penyimpangan anggaran PPKM Mikro Desa, maka nanti akan ditindak-lanjuti oleh Tipikor Polres Lebak,” jelas Agus, Jumat (23/7).

    Berdasarkan data pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperoleh wartawan dari dua desa di Kecamatan Malingping, masing-masing desa menganggarkan sekitar Rp60 dan Rp70 juta untuk kegiatan PPKM Mikro Desa.

    Jenis barang dan harga belanja diantaranya adalah, thermogun atau alat ukur suhu tubuh, ada yang menganggarkan Rp700 ribu per buah ada juga yang menganggarkan Rp1,2 juta per buah. Masker medis, ada yang menganggarkan Rp100 ribu per box ada juga yang menganggarkan Rp115 ribu per box.

    Selain itu ada handsanitizer, dianggarkan Rp75 ribu per botol hingga Rp100 ribu per botol (volume mililiter tidak dicantumkan). Kemudian alat penyemprotan cairan desinfektan, salah satu desa menganggarkan Rp500 ribu per buah.

    Selanjutnya ada juga belanja sarung tangan, Rp180 ribu per box hingga Rp200 ribu per box, baju hazmat salah satu desa menganggarkan Rp350 ribu per buah, sepatu boot Rp200 ribu per pasang, kaos seragam petugas Rp150 ribu per buah, cetak spanduk Rp50 ribu per meter dan pelindung wajah (face shield) Rp35 ribu per buah.

    Untuk diketahui, data yang dikutip tersebut hanya sebagian dari RAB PPKM Mikro Desa dari sampel di dua desa tersebut.

    Sumber BANPOS menyebut, RAB PPKM Mikro Desa untuk di 12 desa lainnya di Kecamatan Malingping tidak jauh berbeda dengan RAB di dua desa sampel, hal itu dilihat dari jenis kegiatan, barang yang dibeli dan juga nilai harganya.

    Menurut salah seorang perangkat desa (Prades) di Malingping yang tak disebut nama bahwa realisasi setiap desa saat ini diperkirakan sudah mencapai 50 sampai 70 Persen.

    “Di kami yang terealisasi sudah 50 persen. Patokan belanjanya itu harus sesuai juknis penggunaan anggaran peruntukan PPKM tingkat desa dan itu ada pelaporannya,” jelasnya.

    Sementara dari informasi yang diperoleh wartawan, bahwa giat PPKM Mikro Desa yang dilaksanakan oleh Satgas PPKM Tingkat Desa diantaranya edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19, penyiapan tempat cuci tangan dan cairan pembersih tangan, penyemprotan cairan desinfektan, penyiapan ruang isolasi dan pengadaan sekretariat penanganan Covid-19 di desa. (WDO/PBN)

  • Masuk Zona Merah, 1000 Warga Terima Vaksinasi

    Masuk Zona Merah, 1000 Warga Terima Vaksinasi

    TANGERANG, BANPOS – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar melakukan monitoring vaksinasi massal di Waterboom Batavia Splash Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Sabtu (24/7).

    Kecamatan Pasar Kemis merupakan wilayah yang jumlah penyebaran Covid-19 tertinggi kedua selain Kecamatan Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang, saat ini di Pasar Kemis sudah terkonfirmasi Covid-19 sekitar 385 orang pertanggal 24 Juli 2021.

    “Pasar Kemis menjadi konsentrasi Pemkab Tangerang, untuk itu sentra vaksinasi massal terus digencarkan disini,” kata Zaki.

    Hingga saat ini, lanjut Zaki, Pasar Kemis merupakan daerah zona merah penyebaran Covid-19, karena kepadatan penduduk dan juga aktifitas masyarakat yang begitu sibuk, ditambah jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tangerang. “Setelah vaksinasi digencarkan di Pasar Kemis dan Sindangjaya, semoga hingga Desember nanti mencapai Herd Immunity di wilayah ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekda Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid mengatakan, saat ini vaksinasi dilakukan sebanyak 1000 orang yang meliputi kelurahan-kelurahan diantaranya Kutabumi, Kelurahan Sindang Sari dan Kelurahan Kutajaya, antusias masyarakat terus berdatangan untuk mengikuti Vaksinsi Covid-19 di Waterboom Batavis Splash.

    “1000 masyarakat Pasar Kemis menerima dosis vaksin 1 di Batavia Splash, jenis vaksin yang digunakan Sinovak dan pelaksanaan menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

    Bagi masyarakat yang akan mengikuti vaksinasi selanjutnya, tutur Maesyal Rasyid, agar segera mendaftarkan dirinya ke RT/RW dan Kecamatan, sehingga nanti dapat dijadwalkan oleh Puskesmas terdekat diwilayahnya masing-masing.

    “Capaian vaksinasi di Kabupaten Tangerang sudah 335.351 orang total sasaran, sedangkan Vaksinasi 1 mencapai 273.290 orang, Vaksinasi 2 mencapai 108.374 orang,” jelas Sekda.

    Untuk diketahui, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, sudah hampir 19.711 orang kasus terkonfirmasi total di Kabupaten Tangerang, tidak sedikit kasus terkonfirmasi meninggal sebanyak 353 orang, untuk itu Pemkab Tangerang menghimbau kepada masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan, menjaga diri dan keluarga. (DHE/RUL)

  • Perumdam TKR Berikan Bantuan 1000 Paket Sembako

    Perumdam TKR Berikan Bantuan 1000 Paket Sembako

    TANGERANG, BANPOS – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang menyerahkan bantuan sebanyak 1.000 paket Sembako dan vitamin untuk penanganan Covid-19 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, yang diterima secara simbolis oleh Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar di Pendopo Bupati Tangerang Jalan Kisamaun Kota Tangerang, beberapa waktu lalu.

    Direktur Utama (Dirut) Perumdam TKR Kabupaten Tangerang, Sofyan Sapar mengatakan, saat ini penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Tangerang membutuhkan kerjasama dari semu pihak, apalagi saat ini penerapan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang, masih banyak masyarakat yang terpapar dan sedang melakukan Isolasi Mandiri (Isoman) sangat membutuhkan kebutuhan sehari-hari.

    “Kita bersama Pemkab Tangerang membantu masyarakat yang sedang membutuhkan, untuk itu kita siapkan 1000 paket Sembako plus vitamin untuk masyarakat yang melakukan Isoman,” kata Sofyan Sapar.

    Sebelumnya, lanjut Sofyan, Perumdam sudah memberikan bantuan tabung oksigen yang pada saat itu sedang dibutuhkan baik oleh Rumah Sakit (RS) maupun fasilitas kesehatan yang mencari tabung oksigen.

    Saat ini, pihaknya telah menyiapkan paket Sembako yang berisi beras 2,5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, tepung terigu 1 kilogram, teh celup 1 kotak, kopi dan vitamin.

    “Krisis kesehatan ini jangan sampai membuat masyarakat terkapar, saatnya kita berbuat membantu pemerintah dan masyarakat di tengah pandemi,” ujarnya.

    Sementara itu, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, atas kepedulian Perumdam TKR, pihaknya mengapresiasi atas kepedulian Perumdam TKR yang terus bersinergi membantu masyarakat akan kebutuhannya di tengah pandemi yang tidak tahu kapan berakhir.

    “Saya mengapresiasi Perundam TKR dan banyak terima kasih, terus memberikan CSR-nya membantu kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang di saat pandemi,” kata Zaki.

    Dewan pengawas (Dewas) Perumdam TKR Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid menambahkan, kondisi pandemi di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan dan pemerintah pusat pun memperpanjang PPKM sudah pasti masyarakat secara ekonomi terganggu.

    “Ini wujud kepedulian nyata dari Perumdam TKR di tengah pandemi, semua melayani yang bermuara untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya. (DHE/RUL)

  • PPKM di Banten Lemah

    PPKM di Banten Lemah

    PELAKSANAAN PPKM level 4 yang dilaksanakan di Provinsi Banten dinilai kurang efektif. Hal itu dikarenakan tidak seriusnya Satgas Covid-19 daerah, dalam menjalankan tugas selama PPKM.

    Hal itu setelah adanya berbagai temuan oleh Ombudsman Provinsi Banten, selama pelaksanaan PPKM perpanjangan kemarin. Mulai dari kosongnya posko penyekatan di perbatasan, hingga abainya pengusaha dalam mematuhi aturan jam operasional.

    Kepala Ombudsman Provinsi Banten, Dedy Irsan, menuturkan bahwa aturan dalam pelaksanaan PPKM level 4 masih sama dengan aturan PPKM Darurat. Aturan tersebut berkaitan dengan jam operasional, tidak melayani pemesanan makan di tempat bagi pelaku usaha kuliner, dan kapasitas pengunjung.

    “Kami memandang bahwa dengan diperpanjangnya PPKM Darurat oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya mungkin belum optimal sesuai rencana target sehingga perlu diperpanjang, dan juga Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik berkepentingan dan ikut bertanggung jawab sebagai upaya bersama seluruh elemen bangsa, untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, khususnya di wilayah kerja kami yaitu Provinsi Banten”, ujarnya.

    Oleh karena itu, Ombudsman melakukan tinjauan lapangan terkait pelaksanaan PPKM Level 4. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Tim Ombudsman di Kota Tangerang Selatan yang dipimpin Harri Widiarsa didampingi Rizal Nurjaman, terlihat bahwa masih terdapat rumah makan, toko kelontong dan beberapa cafe yang masih beroperasi melewati batas operasional yaitu pukul 20.00 WIB.

    Meskipun di lokasi yang berbeda Ombudsman saat melakukan turun ke lapangan juga melihat iring-iringan mobil patroli Kepolisian yang sedang melakukan himbauan kepada rumah makan yang masih buka pada pukul 22.00 WIB. Menurutnya, terlihat juga iringan mobil Satpol PP yang sedang melintas.

    Hal yang tidak enak ditemukan pada saat mengunjungi Pos Penyekatan PPKM di wilayah hukum Polres Tangsel. Dedy mengatakan, Tim Ombudsman tidak melihat adanya satu petugas pun yang berjaga di Pos Penyekatan Gading Serpong dan Pos Penyekatan Bintaro Sektor 3.

    “Kami mengunjungi Pos Penyekatan Gading Serpong pada pukul 21.42 WIB dan Pos Penyekatan Bintaro Sektor 3 pukul 22.24 WIB, hasilnya di dua tempat tersebut tidak ada petugas, hanya ada pembatas jalan di pos penyekatannya, itupun dalam keadaan terbuka. Padahal ini sangat penting untuk membatasi mobilitas masyarakat,” tuturnya.

    Sementara di Kabupaten Serang, Dedy mengatakan bahwa pemantauan difokuskan di Kecamatan Anyer dan Cinangka yang merupakan daerah wisata. Di sana, ditemukan bahwa terdapat beberapa rumah makan dan pantai yang melanggar aturan.

    “Masih ada beberapa rumah makan yang menerima makan di tempat dan ada beberapa pantai yang buka, tapi jumlahnyanya tidak signifikan. Sebagian besar pantai tutup dengan adanya tulisan-tulisan di pintu masuk pantai, pantai tutup selama ada PPKM. Toko retail tutup tepat waktu pukul 20.00 WIB,” terangnya.

    Sedangkan di Kabupaten Lebak, pelanggaran terhadap aturan PPKM pun masih ditemukan. Pelanggaran tersebut tidak berbeda dengan pelanggaran di daerah lainnya yakni rumah makan yang melayani makan di tempat, dan jam operasional.

    “Kabupaten Lebak penyekatan berjalan maksimal di Rangkasbitung. Toko seperti Indomaret, Alfamart dan Alfamidi tutup tepat waktu pukuk 20.00 WIB. Namun masih ada beberapa rumah makan atau cafe yang terima makan di tempat dan masih ada beberapa warung makan dipinggir jalan yang masih buka diatas pukul 20.00 WIB,” tandasnya.

    Terpisah, Pemkab Tangerang mengklaim dampak positif Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilaksanakan sampai 20 Juli lalu. Indikatornya adalah Bed Occupation Rate (BOR) RS, ICU dan rumah singgah yang sebelumnya mencapai lebih dari 90 persen bahkan over, saat ini mulai menurun. Per tanggal 22 Juli 2021, keterisian BOR rumah sakit sudah mencapai angka 76 persen, ICU 88 persen dan rumah singgah yang tadinya mencapai 133 persen lebih, saat ini 66,3 persen tingkat keterisiannya.

    “Hal tersebut patut disyukuri bersama dan merupakan hasil dari kerjasama, gotong-royong dan sinergitas dari semua pihak diantaranya Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat. Dengan capaian tersebut tidak boleh lengah, akan tetapi harus waspada dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan (Prokes) 6 M.

    Karena Kabupaten Tangerang masih masuk zona merah resiko tinggi dengan indeks skor total 1,782,” kata Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar saat menggelat Rapat Koordinasi penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang diselenggarakan secara virtual dan menerapkan protokol kesehatan ketat yang diikuti oleh unsur Forkopimda Kabupaten Tangerang, Sekda, para Asisten, OPD dan perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa, Ormas, baik yang hadir langsung maupun yang terhubung dengan secara virtual di Pendopo Kabupaten Tangerang, Jum’at (23/7) lalu.

    “Alhamdulillah, keterisian tempat tidur mulai ada gap (menurun) di rumah sakit-rumah sakit rujukan pasien covid. Keterisian tempat tidur di rumah sakit, ICU dan rumah singgah untuk pasien covid per hari ini, sudah mulai ada trend penurunan,” kata Zaki.

    Dalam Rakor tersebut, Bupati secara terbuka membuka dialog, saran, pertanyaan dan masukan dari perwakilan peserta yang hadir langsung. Permasalahan dan masukan tentang desintegrasi informasi tentang Covid-19, posko, simpul kerumunan, rumah singgah, bantuan sosial sampai dengan vaksinasi dilontarkan perwakilan dari organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta organisasi masyarakat lainnya.

    Menanggapi salah satu masukan, kritik dan saran itu, Zaki menjawab bahwa saat ini Pemkab Tangerang beserta TNI, Polri sudah bekerja secara bersama-sama, untuk masalah informasi Pemda Kabupaten Tangerang telah menyediakan nomor telepon tunggal 112, yang bukan saja untuk masalah kebakaran, kebanjiran, musibah alam, namun sekarang juga untuk nomor tunggal Covid-19.

    “Mau cari informasi rumah sakit, mau minta bantuan puskesmas, sembako, obat-obatan, telepon kesini. Ini sudah disiapin 24 jam dan gratis pulsanya. Nanti dari 112 akan menjangkau Puskesmas terdekat dan kecamatan terdekat,” jelasnya.

    Pemda memiliki keterbatasan baik sarana prasarana maupun tenaga dan personel. Perang terhadap covid tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri tapi harus bersama-sama. Untuk itu gerakan bersama dari seluruh elemen kepemudaan, mahasiswa dan organisasi masyarakat lainnya sangat dibutuhkan, khususnya jaringan mahasiswa untuk memberikan program vaksinasi dan penyuluhan.

    “Inilah tujuan kita sekarang berkumpul, berdiskusi dan berdialog bersama. Kami tidak bisa melakukan ini sendiri, perang ini harus dilakukan bersama-sama.Tujuannya membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, membantu masyarakat mendapatkan fasilitas yang memang harusnya mereka dapat seperti Sembako tepat sasaran, Isoman, mendapatkan obat dan juga membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Zaki meminta kepada seluruh elemen mahasiswa, pemuda dan elemen masyarakat membantu dalam menangani dan menanggulangi Covid-19 di Kabupaten Tangerang.

    “Kami minta kepada seluruh elemen mahasiswa, elemen pemuda untuk ikut bergabung bersama-sama dengan Pemerintah dan para TNI/Polri yang berada di lapangan bergerak bersama-sama membantu masyarakat kita. Ayo kita bergerak bersama-sama membantu masyarakat Kabupaten Tangerang, bukan saja mengkampanyekan prokes tapi juga bagaimana bisa memberikan vaksinasi kepada masyarakat kita secara menyeluruh,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Dandim 0510/Tigaraksa, Letkol Inf Bangun Siregar dan Kopolres Tangsel AKBP Dr. Iman Imanuddin, S.H, SIK, M.H mengatakan bahwa selama kegiatan PPKM Darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM level 4, kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan masih kurang dan vaksinasi belum maksimal.

    “Untuk itu mohon kepada semua pihak bergandengan tangan bekerja bersama-sama dan bergerak bersama, baik dalam patroli patuh maupun sosialisasi vaksinasi dan pemahaman Covid-19 kepada masyarakat sehingga hasilnya lebih baik lagi,” katanya.(DHE/DZH/ENK)