Kategori: COVID-19

HUMAS RS Krakatau Medika (RSKM) Agus Wirawan mengatakan, saat ini ruang isolasi untuk pasien Covid-19 di Kota Cilegon sudah penuh. Total, ada 60 kamar untuk pasien Covid-19. Kata dia ruang perawatan pasien covid-19 di RSKM sudah penuh sejak Senin (21/6) pukul 21.00 WIB lalu.

“Sudah penuh semua, jadi kalau ada pasien Covid-19 yang datang kami sarankan ke rumah sakit lain, ataupun kalau yang tidak bergejala kami sarankan isolasi mandiri,” kata Agus saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, bila ada pasien Covid-19 yang sembuh dan dipulangkan, maka pihaknya bisa menerima kembali pasien Covid-19. “Untuk pasien non Covid-19 tetap dilayani seperti biasa. Kita juga menerapkan sistem keluar masuk, artinya kalau ada pasien Covid-19 yang keluar, nanti bisa ada yang masuk,” tuturnya.

Kata Agus, tenaga kesehatan (nakes) di RSKM Cilegon sendiri ada 5 orang yang positif korona. Namun, pelayanan diklaim tidak terganggu. “Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih masif lagi,” pungkasnya.

Di bagian lain, Plt Direktur RSUD Kota Cilegon Ujang Iing mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan penambahan ranjang pasien Covid-19. Kata dia penambahan yang disiapkan yaitu sebanyak 59 ranjang untuk pasien Covid-19.

“Awalnya kami siapkan sebanyak 38 ranjang pasien. Namun kemudian kami tambah lagi 21 ranjang pasien. Sehingga total penambahan ranjang yang tengah kami siapkan sebanyak 59 unit,” kata mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon ini.

Ujang Iing yang saat ini menjabat Staff Ahli Walikota Cilegon ini menerangkan bahwa 59 unit penambahan ranjang pasien Covid-19 itu dipusatkan di ruangan Alamanda.

“Nantinya, ruangan itu akan dilengkapi hepafilter, hexos fan, serta lain-lain, sesuai SKB 3 Menteri. Kami juga akan pasang CCTV untuk kepentingan pengawasan. Termasuk pakaian hazmat serta perawat khusus,” tuturnya.

“Karena angka kenaikan kasusnya melonjak, juga rujukan pasien Covid-19 meningkat, maka sesuai arahan pimpinan, kami membuat bangsal,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Pnformasi Publik pada Satgas Covid-19 Kota Serang, W Hari Pamungkas, menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan Pemkab Serang terkait pengadaan tempat isolasi pasien Covid-19 bersama.

“Terkait dengan tempat isolasi mandiri atau Rusunawa itu kan ada wacana juga kalau Pemkab Serang ingin bergabung. Nah ini kan harus menunggu kebijakan lebih lanjut antar kepala daerah yah,” terang Hari.

Namun untuk saat ini, pihaknya telah menginstruksikan kepada Satgas di tingkat kecamatan dan kelurahan, untuk menyediakan tempat isolasi mandiri ataupun memperkuat monitoring masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Sebab, penanganan di hulu saat ini sangat diprioritaskan oleh Pemkot Serang.

“Ini kami sedang mencegah di hulu yah karena memang di hilir sedang kesulitan karena membeludak. Artinya, kalau memang OTG dan bisa melaksanakan isolasi mandiri, jangan langsung diarahkan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Kecamatan bisa menyediakan tempat isolasi atau cukup melakukan monitoring ketat terhadap rumah pasien,” terangnya.

Jika hilir terus dibanjiri oleh pasien Covid-19 yang sebenarnya bisa cukup dengan melakukan isolasi mandiri, dikhawatirkan pasien-pasien non-Covid-19 justru akan kesulitan mendapatkan perawatan medis.(DZH/ENK)

PENYEBARAN Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Banten semakin tinggi. Nasib mereka yang positif terpapar virus asal Cina tersebut pun tak boleh luput dari perhatian. Mengingat mereka yang terpapar harus diisolasi dan tak bisa menjalankan aktifitas, termasuk aktifitas ekonominya.

Di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, minta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon menjalin komunikasi yang intens dengan pihak RT/RW, kelurahan dan kecamatan terkait pemberian bantuan bahan makanan untuk keluarga positif Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di tempat tinggalnya masing-masing.

“Saya juga minta RT dan RW serius mengusulkan bantuan bagi warga atau keluarga yang menjalani isoman dengan data yang valid, sehingga pengusulan dan pemberian bantuan tepat sasaran,” tegas Sanuji.

Bagi keluarga di Kota Cilegon yang positif Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumahnya masing-masing pada saat PPKM Darurat Covid-19, akan mendapat bantuan bahan makanan dari Pemkot Cilegon yang disalurkan melalui dinas sosial setempat.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor:460/663/DINSOS/2021, bantuan bahan makanan berupa paket dari buffer stock terdiri dari, beras 5 kilogram, mie instan 10 bungkus, sarden 155 gram dua kaleng dan kecap 135 mililiter sebanyak 2 botol, akan diterima oleh keluarga yang menjalani isolasi mandiri.

Berdasarkan SE Dinsos tersebut, keluarga yang menjalani isoman tersebut, akan mendapat paket bahan makanan setelah diajukan oleh RT/RW dimana mereka tinggal, melalui lurah setempat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu melampirkan foto copy kartu keluarga (KK), dan bukti hasil tes swab rapid antigen atau PCR yang dinyatakan positif.

Sementara warga Cilegon yang melakukan isolasi mandiri di rumah mencapai 789 orang, data tersebut didapatkan per tanggal 5 Juli 2021. Kecamatan Citangkil menempati posisi tertinggi yang warganya melakukan isolasi mandiri di rumah, berjumlah 192 orang. Sedangkan warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dengan jumlah terendah, berada di Kecamatan Ciwandan, yakni 38 orang.

Jubir Satgas Covid-19 Kota Cilegon Aziz Setia Ade Putra, mengatakan jumlah itu akan terus berubah setiap harinya mengikuti laju penyebaran Covid-19 di Kota Cilegon. “Lama isolasi mandiri untuk warga yang terpapar Covid-19 minimalnya adalah 10 hari.
Jadi setiap hari berubah,” kata Aziz saat dikonfirmasi.

Dikatakan Aziz, PPKM Darurat yang diberlakukan sejak 3 Juli lalu diharapkan bisa memutus mata rantai Covid-19. Selain itu, Aziz juga berharap, masyarakat terlibat aktif dalam menekan laju penyebaran Covid-19 ini.

“Semua warga bisa sama-sama memantau, membantu warga yang sedang melakukan isolasi itu dan warga yang sedang melakukan isolasi ini diberi bantuan juga oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Sosial,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinkes Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan paparan Covid-19 juga menyasar tenaga medis. Saat ini, sekitar 20 orang nakes terpapar Covid-19, dua diantaranya dikabarkan meninggal dunia. Kendati tidak merinci kapan bantuan disalurkan kepada nakes yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, pihak Dinkes mengaku saat ini tengah mengupayakan bantuan tersebut.

“Kita, Pemkot Cilegon sedang mempertimbangkan perhatian untuk tidak hanya nakes tetapi semua masyarakat yang sedang isman di rumahnya, kita akan berikan bantuan logistik. Nanti itu ranahnya Dinas Sosial,” paparnya.

Kepala Dinsos Kota Cilegon Achmad Jubaedi menyatakan, ketersedian buffer stock sepanjang tahun sebanyak 3.000 paket. “Selama PPKM Darurat Covid-19, ready buffer stock bahan makanan sebanyak 1.000 paket, dan itu bisa ditambah,” ujarnya.

Terkait bantuan bagi keluarga yang menjalani isoman, mantan Kadis Kominfo itu mengatakan, hingga hari ini (Jumat-red) sudah mulai masuk data keluarga calon penerima bantuan bahan makanan dari beberapa kelurahan. “Saat ini sedang dilakukan verifikasi data-data, sehingga Senin bantuan bahan makanan segera disalurkan kepada keluarga yang sedang isoman,” tutupnya.

Terpisah, Camat Cipocok Jaya, Tb. Yassin, mengatakan bahwa untuk bantuan bagi masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri akibat terkonfirmasi positif Covid-19 masih belum bisa dilaksanakan. Sebab, anggaran untuk bantuan itu belum disepakati oleh Pemkot Serang. “Itu belum, saat ini masih dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujarnya.

Namun untuk sementara, pihaknya telah mempersiapkan bantuan bagi masyarakat yang meninggal dunia akibat pandemi Covid-19, mulai dari pemulasaran hingga penggalian kubur bagi jenazah.

“Bagi keluarganya pun kami telah menyediakan sembako sebisa kami dan juga vitamin agar mereka tidak turut terpapar Covid-19. Kalau yang hanya isolasi mandiri, kami belum ada karena kan banyak,” ucapnya.

Pendataan terhadap masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri pun telah dilakukan. Pendataan dilakukan secara berjenjang dari tingkat RT, RW, kelurahan hingga kecamatan. Namun untuk data terbaru saat ini belum ia ketahui.

“Kalau kami masyarakatnya akan melapor jika isolasi mandiri. Memang mayoritas itu yang terkena Covid bukan orang perkampungan, namun orang perumahan. Beberapa dari mereka isolasinya belum tentu dirumahnya mungkin ditempat lain.

Pada bagian lain, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang, Nanang Supriatna menegaskan, apabila ada warganya yang sedang isolasi mandiri (Isoman) di rumah, maka wajib melapor kepada Satgas tingkat desa. Hal ini juga merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mendata, kemudian akan diberikan bantuan berupa sembako selama masa Isoman.

“Masih banyak warga Kabupaten Serang yang sedang Isoman, mereka lapor ke desa. Supaya desa tau bahwa dia (warga) positif dan Isoman, dari kami (Dinsos) akan membantu dengan memberikan sembako,” ujar Nanang yang juga merupakan Asda I Kabupaten Serang itu.

Selain diberi bantuan sembako, pihaknya sedang menggagas akan memberikan bantuan vitamin dan obat-obatan. Disamping itu, Pemkab Serang juga akan memberikan fasilitasi konsultasi dokter melalui daring bagi pasien Isoman.

“Kami sedang memikirkan agar warga yang Isoman ini dibantu vitamin dan obat-obatan. Dipantau dan diberikan sembako, termasuk konseling dokternya,” ucapnya.

Semua itu dengan syarat warga tersebut lapor ke Satgas Desa. Sehingga perangkat desa melalui posko PPKM harus responsif, seperti yang sudah diamanahkan oleh Pemkab Serang.

“Dari Pemkab sudah mengamanatkan agar posko PPKM tingkat desa ini responsif, sehingga apabila ada warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan Isoman, segera diberi bantuan dan lainnya,” kata Nanang.

Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa di Kabupaten Serang untuk Bantuan sosial tunai (BST) untuk dua bulan, sedang diajukan dengan kuota sesuai dengan pendataan terakhir keluarga penerima manfaat (KPM) awal tahun 2021. Namun dalam distribusinya berbeda dengan BST periode sebelumnya.

“Nanti petugas akan mengantarkan ke rumah masing-masing warga, dibantu dengan petugas desa dan sampai di RT RW,” tandasnya.

Sementara, DPRD Cilegon minta perusahaan yang berinvestasi di wilayah Kota Cilegon mengeluarkan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa sembako gratis ditengah penerapan PPKM Darurat Covid-19. Disampaikan Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Faturohmi kepada wartawan, Minggu (11/7).

Menurut Faturohmi, di tengah masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat sekarang ini, sangatlah tepat bila perusahaan industri yang ada di Kota Cilegon mengeluarkan CSR berupa sembako dan dibagikan kepada masyarakat.

“Kami menghimbau kepada industri yang ada di Kota Cilegon untuk mengeluarkan CSR dalam bentuk sembako gratis atau bentuk lain dan dibagikan kepada masyarakat,” katanya.

Sembako tersebut tentu sekarang ini begitu dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sembako itu juga bisa dibagikan kepada masyarakat di wilayah industri masing-masing dengan melibatkan aparat pemerintah setempat.

“Dalam pembagian sembako bisa melibatkan aparat pemerintah seperti Camat, Lurah, RT dan RW,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masa penerapan PPKM ini, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan baik dari Pemerintah maupun perusahaan atau swasta. Di sisi lain perusahaan juga memiliki kewajiban sosial kepada masyarakat dilingkungan sekitar perusahaan.

“Industri memiliki kewajiban secara sosial kepada lingkungan (masyarakat sekitar), dan sekarang ini momentum bagi industri untuk membuktikan secara kongkrit kepeduliannya kepada masyarakat,” jelasnya.

Faturohmi menegaskan, perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon tidak hanya diminta untuk mengeluarkan kewajiban sosialnya kepada lingkungan sekitar, di masa PPKM Darurat atau di kasa pandemi Covid-19 saat ini perusahaan juga diminta untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

“Ya, kita berharap jangan sampai perusahaan di wilayah Kota Cilegon membuat kebijakan melakukan PHK karyawan ditengah pandemi Covid-19 saat ini,” tegasnya.

“Bila perusahaan membuat kebijakan melakukan PHK bisa berdampak pada lumpuhnya perekonomian karyawan yang tentunya juga merugikan karyawan itu sendiri,” pungkasnya.(CR-01/LUK/MUF/DZH/ENK)

SERANG, BANPOS – Mobilitas masyarakat Kota Serang selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegitan Masyarakat (PPKM) Darurat disebutkan menurun sebesar 21 persen. Namun, di sisi lain pedagang kecil mulai menjerit karena omset mereka juga ikut terjun bebas selama PPKM darurat diterapkan. Hal ini tak hanya terjadi di ibukota Provinsi Banten, seperti juga terjadi di Kota Cilegon.

Dalam masa PPKM darurat, pemerintah menargetkan mobilitas warga bisa menurun hingga 50 persen. Sehingga penekanan angka Covid-19 melalui PPKM Darurat dapat maksimal.

Kabid Komunikasi dan Informasi Publik pada Satgas Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, menuturkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi pusat terhadap pelaksanaan PPKM Darurat, Banten menjadi daerah terbaik dalam implementasinya.

“Hari Senin yang lalu pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Serang. Jadi DKI, Jawa Barat dan Banten itu sudah berjalan dengan baik. Secara akumulatif, Provinsi Banten itu tertinggi terkait dengan penurunan mobilitas masyarakat,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (8/7).

Sedangkan untuk Kota Serang, pemerintah pusat menilai bahwa pelaksanaan PPKM Darurat pun cukup baik, dengan penilaian penurunan mobilitas pergerakan masyarakat hingga di angka 21 persen.

“Kota Serang sampai dengan 21 persen penurunan mobioitas. Untuk mencapai hasil yang baik dan efektif agar penurunan kasus Covid-19 dapat signifikan, kami dituntut agar penurunan mobilitas itu mencapai 50 persen,” ucapnya.

Hari menjelaskan, perhitungan indeks mobilitas gabungan masyarakat, dilihat dari akumulasi tiga parameter data oleh pemerintah pusat. Dua diantaranya yakni menggunakan parameter data digital.

“Pertama itu melalui indeks Facebook Analytic, kedua indeks Google Analytic dan ketiga itu indeks cahaya. Nah itu menunjukkan indeks mobilitas gabungan, menandakan bahwa masyarakat patuh, tidak keluar dan mengurangi mobilitas,” tuturnya.

Menurutnya, penurunan mobilitas masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Serang. Sebab, penyebaran Covid-19 itu mayoritas akibat terlalu tingginya mobilitas masyarakat.

“Seperti keluar tanpa alasan penting dan sebagainya. Karena penyebaran virus varian Delta ini kan aero yah. Artinya menyebar melalui udara. Makanya kemarin kami sampaikan kepada seluruh aparat wilayah (camat dan lurah), pentingnya penyekatan, pembubaran kerumunan,” terangnya.

Untuk evaluasi selanjutnya, direncanakan akan dilaksanakan pada Jumat (9/10). Dalam evaluasi kedua tersebut, akan terlihat apakah masyarakat semakin taat terhadap pelaksanaan PPKM Darurat.

“Kalau pemerintah pusat ke daerah, rencananya akan melakukan evaluasi pada Kamis atau Jumat. Sedangkan kami internal Pemkot Serang akan lihat bagaimana hasil evaluasi pelaksanaannya pada Jumat ini,” katanya.

Sementara itu, mobilitas masyarakat di kelurahan-kelurahan yang berada si perbatasan Kota Serang diklaim menurun selama pelaksanaan PPKM Darurat. Seperti yang terjadi di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Walantaka.

Lurah Pabuaran, Maryani, menuturkan bahwa masyarakat di wilayahnya menaati aturan PPKM Darurat sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh Walikota Serang. Bahkan, beberapa kegiatan yang semula akan dilaksanakan oleh masyarakat, batal digelar karena adanya PPKM Darurat.

“Alhamdulillah warga kami patuh ya. Warga itu ketika bepergian menggunakan masker yah. Nah memang sebelumnya (PPKM Darurat) mau ada kegiatan warga. Namun setelah PPKM Darurat itu akhirnya dibatalkan. Dan warga Alhamdulillah patuh saja,” tandasnya.

Terpisah, menurunnya aktivitas warga hingga hari keenam PPKM darurat di Kota Serang mulai membuat para pedagang, khususnya kuliner, menjerit. Pasalnya, PPKM Darurat membuat pendapatan mereka terus menurun, sedangkan beban operasional tetap. Gulung tikar dikhawatirkan menjadi akhir dari usaha mereka.

Seperti yang disampaikan oleh salah seorang penjual soto di Stadion Maulana Yusuf, Salim. Ia mengatakan bahwa sejak dilaksanakannya PPKM Darurat, pendapatan dirinya dari berjualan kian hari kian menurun.

“Selama ada PPKM Darurat, pendapatan saya jadi turun, terjun bebas,” ujar Salim saat diwawancara awak media di kawasan Stadion Maulana Yusuf, Kamis (8/7).

Salim mengaku, sehari-harinya sebelum diberlakukan PPKM Darurat, ia bisa menjual sebanyak 300 hingga 400 porsi soto ayam. Sedangkan pada saat PPKM Darurat, penjualannya menurun menjadi sekitar 100 porsi.

“Kalau sekarang cuma 100 porsi. Biasanya sampai 300-400 porsi, itu pasti habis sehari,” ungkapnya.

Menurutnya, penurunan porsi yang ia jual lantaran menurunnya aktivitas warga Kota Serang, karena aturan PPMM Darurat. Pekerja kantor, masyarakat yang berolahraga, hingga masyarakat umum lainnya yang biasa menjadi langganan, semuanya tidak lagi datang ke lapaknya.

“Biasanya kalau pagi itu ramai sama orang kantor, terus yang olahraga, orangtua yang nunggu anaknya sekolah. Kalau sekarang enggak seramai dulu,” ucapnya.

Dia juga mengeluhkan bahan-bahan yang diperlukan seperti beras, bawang, dan cabai merangkak naik. Sehingga, modal yang dikeluarkan menjadi lebih banyak, dan keutungan pun semakin menipis.

“Iya barang-barangnya mahal, ayam, cabai, bawang, beras, hampir semua pada naik. Jadi untungnya makin tipis,” ucap Salim.

Pedagang lainnya, Dulhadi, turut mengeluhkan kondisi PPKM Darurat yang sudah enam hari diterapkan. Ia mengatakan bahwa penjualannya saat ini menurun drastis. Biasanya, ia bisa menjual sebanyak empat hingga lima liter bubur ayam, atau sekitar 140 porsi dalam sehari.

“Tapi sejak ada corona, terus ditambah PPKM (darurat) sekarang ini, paling cuma dua liter, itu pun kadang tidak habis. Makanya sekarang ini semakin terasa ujiannya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa bukan hanya dirinya saja yang merasakan kesulitan seperti ini, tapi pedagang-pedagang lainnya pun merasakan yang sama.

“Susah, sekarang ini sulit. Mungkin bukan hanya saya, sesama pedagang lainnya juga merasakan. Jangankan kami pedagang kecil, pedagang besar juga sama saja,” tandasnya.

Keluhan penurunan omset juga dirasakan PKL di Kota Cilegon. Hal tersebut lantaran aktivitas ekonomi masyarakat yang dibatasi tidak dibarengi dengan pemberian kompensasi dari pemerintah.

Salah Seorang PKL Teguh Budiyanto memaparkan, dampak pemberlakuan PPKM Darurat saat ini sangat dirasakan oleh dirinya. Pasalnya, omset yang didapat olehnya dari hasil jualan cilor dan telor gulung sangat terjun bebas. Hal itu dikarenakan, waktu berjualannya saat ini dibatasi setelah penerapan PPKM Darurat.

Padahal, dirinya memulai berjualan dari sore hingga malam hari. Waktu tersebut dipangkas habis setelah adanya PPKM. Sehingga aktivitas berjualannya hanya terpaut 3 sampai 4 jam.

“Saya kan jualan kulineran udah 8 tahun, biasanya jualan dari jam 3 sore sampe jam 12 malam, tapi kan sejak adanya PPKM jam operasional berubah buka jam 7 pagi tutup jam 7 malam omset ya pasti menurun drastis sampe 50 persen, yang biasanya dapet 500 ribu sekarang jadi 250 ribu, ya karena kan jajanan begini mah biasanya ramenya dari sore sampai malam,” kata Teguh, Kamis (7/7).

Pedagang lainya Daskim menambahkan, bahwa dirinya juga mengalami hal yang sama. Namun, apalah daya, dirinya saat ini tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti instruksi pemerintah walaupun itu merugikan dirinya dan para PKL lainnya.

Namun, kata Daskim, pemerintah saat menerapkan kebijakan PPKM Darurat mestinya dibarengi dengan solusi atas masalah yang dihadapi para pedagang kecil. Hal tersebut guna menghindari kerugian besar yang menimpa masyarakat.

Solusi tersebut, masih kata Daskim, pemerintah memberikan kompensasi atau bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Karena bagaimanapun juga, saat omset pedagang berkurang maka pemasukan untuk keluarga akan kena imbasnya. Terlebih bagi pedagang yang hidupnya serba kekurangan.

Jika kompensasi atau bantuan tidak diberikan, sama saja pemerintah saat ini membunuh rakyatnya secara perlahan dengan mematikan mata pencahariannya.

“Hari ini kan pemerintah mengintruksikan PPKM, nah jaminanya apa? kita para pedagang kecil kan tiap hari harus makan, ya kalau para aparat enak lah, mereka tinggal nunggu intruksi suruh nutup warung terus dapat gaji,” tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah bisa mengeluarkan solusi atas masalah ini. Jangan hanya memikirkan bagaimana mencegah penyebaran virus Covid-19. Namun juga memikirkan perut masyarakatnya.

“Kalau pemerintah ngasih jaminan kepada pedagang, misalnya satu hari 100 ribu buat kebutuhan pokok dengan catatan kita tutup total. yaa kita pasti nurut kok,” tandasnya.

Pada bagian lain, Gubernur Wahidin Halim (WH) kembali memperpanjang status PPKM Mikro sejak tanggal 6 sampai dengan 20 Juli 2021. Hal itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 17 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang ditujukan kepada Kepala Daerah di delapan Kabupaten/Kota.

Dalam Instruksi tersebut dikatakan PPKM Mikro diperpanjang dengan tetap mempertimbangkan kriteria zonasi ditingkat RT (Rukun Tetangga), yakni Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT. Maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.(RUS/DZH/ENK)

SERANG, BANPOS – Website yang berisi informasi resmi tetang perkembangan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Banten, sudah tiga hari tak diperbaharui. Kondisi ini dinilai sebagai lambannya Satgas Covid-19 Provinsi Banten memberi informasi yang valid kepada masyarakat.

Berdasar pantauan BANPOS, situs infocorona.bantenprov.go.id terakhir diupdate pada 5 Juli 2021. Pada unggahan terakhir, posisi jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 adalah 63.496 orang, dengan 7.232 masih dirawat, 54.639 sembuh dan 1.625 meninggal dunia.

Hingga Kamis (8/7) kemarin, tak ada data yang berubah dari situs yang bernaung dibawah situs utama bantenprov.go.id itu.

Ketua Umum HMI MPO Komisariat Untirta Pakupatan, Irkham Magfuri Jamas, menyesalkan situs resmi info corona Provinsi Banten tidak update selama tiga hari. Padahal menurutnya, di saat seperti ini informasi sangat berharga bagi masyarakat.

“Jangan sampai beralasan semua sudah diposting di Instagram resmi Dinkes atau di media sosial Dinkes lainnya. Tidak semua menggunakan dan mengikuti media sosial milik Dinkes Provinsi Banten, apa emang karena lebih memilih yang gratisan?” ujarnya.

Menurutnya, menjadi pertanyaan besar apabila situs infocorona milik Pemprov Banten bisa tidak update data selama tiga hari. Pasalnya, penanganan Covid-19 saat ini menjadi fokus terbesar pemerintah.

“Entah ini disengaja atau memang terlewat saja oleh Satgas Provinsi Banten. Tapi tentu ini membuat tanda tanya besar mengapa situs resmi tidak aktif padahal ada anggaran dana yang sudah dikeluarkan baik untuk sewa maupun maintenancenya. Bukankah jika seperti ini bisa menjadi contoh penghamburan uang rakyat?” tegasnya.

Jubir Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang, dr Hendra Tarmizi mengatakan, untuk saat ini kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan.
“Masih ada peningkatan,” kata Hendra kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp, Kamis (8/7).

Saat ditanya apakah pidak Satgas Kabupaten Tangerang mengirimkan update data terkonfirmasi ke Provinsi Banten, Hendra mengaku selalu mengirimkannya. “Iya selalu jam 14.00 WIB,” ujarnya.

Hal senada dilontarkan Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pandeglang, Achmad Sulaeman. Dia mengatakan, pihaknya terus melakukan pengumpulan data terkait penambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Pandeglang, guna dilaporkan kepada Dinkes Provinsi Banten.

“Setiap hari ya kita laporkan, jika ada penambahan positif. Itu intens ya, kita kirim laporannya ke Dinkes Provinsi Banten. Dan sampai dengan hari ini, jumlahnya sebanyak 3.169 orang terkonfirmasi positif Covid-19. Jika dirinci, itu sebanyak 2.292 orang selesai dirawat atau sembuh, 802 masih dirawat atau isolasi, dan 75 orang meninggal dunia,” kata Sulaeman.

Untuk perkembangan terakhir, Sulaeman mengatakan kemarin ada 185 kasus baru Positif Covid-19 di Kabupaten Pandeglang. Totalnya, kini sudah ada 2.850 kasus terkonfirmasi dengan 2.292 dinyatakan sembuh, 491 masih dirawat dan 67 meninggal dunia.

“Untuk Kamis tanggal 8 Juli 2021, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif bertambah sebanyak 185 orang. Itu tersebar di beberapa kecamatan ya, seperti Kecamatan Cimanuk sebanyak 31 orang, Kecamatan Cipeucang 14 orang, Kecamatan Cisata 11 orang, Kecamatan Jiput 12 orang, dan yang paling banyak itu Kecamatan Majasari sebanyak 117 orang,” terangnya.
(cr-02/dzh/dhe/enk)