BANTEN POS

Kategori: COVID-19

  • Sebagian Wilayah Banten PPKM Level 3, Polisi Gencarkan Operasi Yustisi

    Sebagian Wilayah Banten PPKM Level 3, Polisi Gencarkan Operasi Yustisi

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, seiring dengan kenaikan kasus Covid-19 maka wilayah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) masuk ke dalam level 3. Level yang sama juga diterapkan pada wilayah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bandung Raya.

    “Kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya akan ke level 3,” kata Luhut Pandjaitan dalam konferensi pers secara virtual, Senin (7/2).

    Luhut memaparkan, level PPKM yang terpaksa dinaikkan bukan berdasarkan tingginya angka penularan kasus Covid-18. Namun juga karena rendahnya tracing. Seperti misalnya wilayah Bali karena adanya perawatan rawat inap di Rumah Sakit (RS) yang meningkat.

    Sehingga, Luhut meminta, pasien terpapar tanpa memiliki gejala tidak perlu memasuki rumah sakit supaya Bed Occupancy Rate (BOR) tetap rendah. Apalagi, karakteristik varian Omicron sendiri tidak begitu membahayakan seperti varian Delta.

    Luhut menambahkan, pemerintah juga melakukan beberapa penyesuaian aturan level 3 dengan kebijakan pengetatan lebih terarah pada kelompok lansia, komorbid dan yang belum divaksin. Sepanjang varian Omicron hadir di Indonesia, dari sebanyak 356 pasien meninggal, 42 persen memiliki komorbid, 44 persen lanjut usia, sebanyak 69 persen belum divaksin lengkap.

    “Jadi, yang punya hipertensi, diabetes perlu perhatian. Jangan menyebarkan masukan-masukan tak jelas,” pungkasnya.

    Dengan penerapan PPKM Level 3, akan ada penyesuaian kegiatan masyarakat seiring dengan kenaikan status level PPKM pada 8 wilayah tersebut. Salah satunya terkait dengan pembelajaran tatap muka (PTM) yang sejatinya sudah dapat dilakukan 100 persen.

    Adapun, pemerintah sendiri telah memiliki panduan perihal PTM berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang terbit pada 21 Desember 2021 lalu.

    Untuk pelaksanaan PTM pada PPKM level 3, satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia paling sedikit 10 persen, PTM terbatas dilaksanakan setiap hari secara bergantian, jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari.

    Untuk PTM terbatas di dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, meliputi menggunakan masker sesuai ketentuan, yaitu menutupi hidung, mulut dan dagu dan menerapkan jaga jarak antar orang atau antar meja paling sedikit 1 meter. Lalu, menghindari kontak fisik dan tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar.

    Tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan, menerapkan etika batuk dan bersin dan rutin membersihkan tangan.

    Sebagai salah satu daerah yang masuk dalam kebijakan PPKM Level 3, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, Pemkot Tangerang mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo dalam hal percepatan penanganan Covid-19. Yakni, mendorong masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dan mempercepat vaksinasi.

    “Tadi poinnya ada dua, kata Pak Presiden jangan banyak- banyak. Memang sekarang ini Jabodetabek levelnya (PPKM) menjadi Level 3, maka perhatian buat kita semua. Buat Forkopimda Kota Tangerang salah satunya, sesuai arahan hasil rapat, mempercepat vaksinasi,” ujarnya di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

    Kata Arief jajarannya akan mengoptimalkan vaksinasi sebab saat ini targetnya untuk dosis pertama sudah melebihi, 105 persen. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua sudah 74 persen. Kata dia yang menjadi tantangan Dinas Kesehatan (Dinkes) adalah vaksinasi booster atau dosis ketiga.

    “Untuk mengurangi risiko keterpaparan dan kematian mari mari kita sama-sama menyukseskan program vaksinasi pemerintah kota dengan dukugan Polri-TNi untuk melakukan vaksinasi masyarakat,” jelasnya.

    Untuk pembatasan mobilitas masyarakat kata Arief akan ada aturan bagi pedagang dan masyarakat hanya boleh sampai pukul 21.00 WIB.

    Dirinya pun meminta masyarakat untuk memahami kebijakan tersebut. Menurut Arief, masyarakat seharusnya sudah memahami dari pengalaman di pandemi Covid-19 gelombang dua lalu. Sebab lebih parah bila dibandingkan gelombang ketiga saat ini.

    “Tentunya dari pemerintah meningkatkan status PPKM ini bukan untuk menyengsarakan, tapi untuk menyelamatkan masyarakat,” katanya.

    Dia berharap masyarakat menyikapi keputusan ini dengan bijak. “Ini untuk mengurangi angka kematian dan jangan sampai mereka keterpaparan berat, berikutnya adalah melakasankan prokes, mudah mudahan bisa kita lewati bersama,” imbuh Arief.

    Sementara, guna mempermudah memverifikasi warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, aplikasi Siaga Cegah Corona atau Sigacor disempurnakan. Kini, para camat, lurah, hingga Ketua RT/RW dapat memverifikasi warganya yang terkonfirmasi positif Covid-19 secara langsung melalui aplikasi tersebut.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Mulyani mengatakan penyempurnaan dilakukan untuk memastikan data warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah warga Kota Tangerang.

    “Belakangan ini, kasus di Kota Tangerang sedang meningkat hingga kurang lebih 1.200 kasus per-hari. Maka dari itu, aplikasi Sigacor disempurnakan untuk memastikan data new all record (NAR) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan benar-benar terjadi di Kota Tangerang,” ungkapnya.

    Ia pun melanjutkan, saat melakukan verifikasi terdapat beberapa pilihan. Salah satunya, jika ditemui warga yang sudah pindah maka ada opsi “tidak sesuai” yang dapat dipilih dan keterangannya dapat diisi sesuai dengan domisilinya yang baru.

    “Nanti, para Ketua RT/RW dapat memverifikasi langsung apakah data warga yang dirilis secara harian di aplikasi Sigacor adalah benar warganya atau bukan. Nantinya, Ketua RT/RW dapat mengajukan revisi apakah data warganya sesuai atau tidak sesuai, dan akan diusulkan ke Dinas Kesehatan sebagai koreksi data rilis harian yang akan disampaikan Kementerian Kesehatan,” tambahnya.

    Mulyani berharap, dengan penyempurnaan aplikasi Sigacor ini data yang sudah dirilis harian sesuai dengan kondisi di lapangan.

    “Saya harap, dengan sudah disempurnakannya aplikasi Sigacor ini, data kasus warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 sesuai dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai datanya warga Kota Tangerang tetapi tinggalnya sudah pindah ke wilayah lain. Karena ini termasuk ke penanganan lebih lanjut terkait tracing dan pemberian bantuan untuk isolasi mandiri,” harapnya.

    Terpisah, Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto menyatakan akan segera menindaklanjuti keputusan penetapan PPKM itu dengan meningkatkan operasi yustisi penegakan protocol kesehatan. Kapolda mendapat arahan langsung Presiden Jokowi melalui video conference, kemarin siang.

    “Polda Banten bersama Pemprov Banten dan unsur TNI akan melakukan penegakan prokes terutama di tempat keramaian publik seperti mall, pasar, GOR, kantor, gedung pertemuan dan tempat publik lainnya. Masyarakat diharapkan dapat disiplin menjalankan prokes,” tegas Kapolda.

    Menyikapi angka terkonfirmasi Covid-19 yang terus meningkat belakangan ini, Kapolda menimbau masyarakat untuk tidak panik namun tetap harus waspada.

    “Pasien yang bergejala ringan dan tanpa gejala atau OTG cukup melaksanakan isolasi mandiri isoman atau menggunakan tempat isolasi terpadu atau isoter sehingga tidak meningkatkan prosentase hospitalisasi atau BOR Rumah Sakit,” jelas Rudy.

    (DZH/DHE/ENK/BNN)

  • 118 Siswa Positif, 70 Guru SMA CMBBS Jalani Tes PCR

    118 Siswa Positif, 70 Guru SMA CMBBS Jalani Tes PCR

    PANDEGLANG, BANPOS -Setelah sebelumnya sebanyak 118 siswa dinyatakan positif Covid-19, sebanyak 70 orang dewan guru serta pegawai SMA Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang menjalani pemeriksaan swab PCR untuk mendiagnosa dan memastikan terpapar atau tidaknya.

    Kepala SMA CMBBS , Jubaedi mengatakan, pemeriksaan swab PCR yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) dari Puskesmas Majasari dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang.

    “Tadi itu sebanyak 70 orang dewan guru dan pegawai sudah menjalani pemeriksaan swab PCR. Selanjutnya menunggu hasil uji laboratorium,” katanya kepada wartawan, Senin (7/2).

    Selama menunggu hasil uji laboratorium, lanjut Jubaedi, dewan guru dan para pegawai diminta untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) sampai menunggu keluarnya hasil uji laboratorium.

    “Selama isoman mereka diinstruksikan untuk betul-betul menjaga secara ketat protokol kesehatan di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan hasilnya sehat semua,” ujarnya.

    Menurutnya, secara kasat mata, melihat kondisi fisik tidak bergejala, termasuk sebanyak 118 siswa yang sebelumnya sudah dinyatakan positif.

    “Mayoritas 70 persen siswa yang positif tidak bergejala. Yang bergejala pun ringan-ringan saja, hanya ada demam sedikit dan ada sakit tenggorokan,” terangnya.

    Jubaedi menambahkan, secara umum yang terpapar Covid-19 tidak bergejala dan kondisi fisiknya terlihat dalam keadaan baik dan tidak terlihat sedang sakit.

    “Ya semoga saja semua sehat-sehat, karena memang semuanya juga sudah mengikuti vaksinasi,” ujarnya.

    Jubaedi mengungkapkan, pada saat ini pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMA CMBBS masih berjalan dengan baik. Hanya saja, memang tidak melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tetapi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau belajar dari rumah baik secara daring maupun luring.

    “Kepada orang tua yang anaknya melakukan isoman, kami menghimbau untuk melapor kepada PKM setempat dan menginformasikan perkembangan putra dan putrinya kepada pihak sekolah,” ucapnya.

    Selama menjalani isoman di rumah, kata Jubaedi lagi, siswa yang positif Covid-19 akan mendapatkan pemantauan kondisi kesehatannya dari pihak Puskesmas dan diminta juga untuk menjaga protokol kesehatan.

    “Setelah melalui masa isoman, kemungkinan juga akan ada PCR lebih lanjut. Mudah-mudahan saja hasilnya negatif,” ungkapnya.

    (DHE/PBN)

  • Covid Merangkak, BTT Mulai Disiapkan

    Covid Merangkak, BTT Mulai Disiapkan

    LEBAK, BANPOS – Belakangan ini kasus terkonfirmasi Covid-19 di Lebak kembali mengalami peningkatan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak Budi Santoso mengatakan, bahwa sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) penanganan Covid-19 kalau belum teranggarkan bisa diambil dari belanja tidak terduga (BTT).

    “Untuk besarannya bisa langsung konfirmasi ke BKAD ya. Sementara sesuai arahan Kemendagri penanganan covid kalau belum teranggarkan diambil dari BTT,” kata Sekda Lebak Budi Santos, Senin (7/2) kepada BANPOS.

    Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan mengungkapkan, sesuai peraturan bahwa untuk tahun 2022 penanganan covid-19 dialokasikan dari belanja tidak terduga (BTT).

    Menurutnya, adapun belanja tidak terduga (BTT) Kabupaten Lebak tahun 2022 sebesar Rp30 Miliar yang peruntukannya adalah untuk hal-hal yang darurat atau mendesak berupa kebencanaan, bantuan sosial (Bansos) yang tidak terencana dan penanganan covid-19.

    “Jadi kalau ditanya anggaran covid besarannya itu tidak ditentukan secara spesifik, karena digabung dalam satu pos anggaran dengan yang darurat atau mendesak,” kata Kepala BKAD Kabupaten Lebak Halson Nainggolan.

    Dinas Kesehatan (Dinkes) terus mencatat kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Lebak dr. Firman Rachmatullah menyampaikan, dari hasil swab antigen dan TCM di RSUD Adjidarmo sebelumnya 1 orang pasien meninggal dunia.

    Menurut Firman, dari hasil penelusuran riwayat, pasien seorang laki-laki tersebut diketahui belum pernah menjalani vaksinasi Covid-19 yang selama ini terus dilakukan pemerintah.

    “Tidak ada, tidak ada riwayat mengikuti vaksinasi Covid-19,” katanya

    Firman mengingatkan agar masyarakat kembali disiplin menjalankan protokol kesehatan (Prokes) dan mengikuti vaksinasi, seiring dengan adanya peningkatan kasus positif Covid-19.

    “Prokes ini kunci untuk mencegah penularan virus dan segera divaksin untuk membentuk sistem kekebalan tubuh,” harapnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak Budi Santoso meninjau kesiapan rumah isolasi terpusat sebagai fasilitas perawatan pasien Covid-19 yang bergejala ringan. Pemkab Lebak serius menyikapi persoalan ini dengan kembali menyiapkan rumah isolasi seiring adanya puluhan masyarakat yang dinyatakan positif.

    “Kami sudah mempersiapkan dari awal beberapa skenario untuk mengantisipasi lonjakan kasus, salah satunya mempersiapkan rumah isolasi terpusat di sini,” katanya.

    Rumah isolasi terpusat di gedung milik Pemerintah Provinsi Banten mempunyai kapasitas 80 hingga 100 tempat tidur. Sementara untuk merawat pasien dengan gejala sedang, Pemerintah Kabupaten Lebak juga sudah menyiapkan RSUD dr. Adjidarmo.

    “Untuk ruang perawatan ada 42 tempat tidur, dan 6 tempat tidur untuk ICU non ventilator. Kemudian kami juga sedang koordinasi dengan RS Kartini dan Misi mereka siapnya berapa,” jelasnya. (CR-01/PBN)

  • Daerah Tingkatkan Antisipasi Omicron, Vaksin Digencarkan, Fasum Ditutup

    Daerah Tingkatkan Antisipasi Omicron, Vaksin Digencarkan, Fasum Ditutup

    SERANG, BANPOS – Pemerintah menetapkan sejumlah wilayah masuk ke dalam PPKM level 3 seiring peningkatan kasus Covid-19 di wilayah tersebut. Namun, sejumlah daerah tetap melakukan antisipasi untuk mencegah virus tersebut menyebar di daerahnya masing-masing.

    Di luar wilayah yang disebutkan Luhut, Kota Serang juga menaikkan statusnya menjadi PPKM Level 3. Masih rendahnya cakupan vaksinasi di Kota Serang, khususnya bagi lansia, menjadi penyebab status PPKM di Kota Serang kembali naik menjadi level 3.

    Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin. Ia mengatakan bahwa masih minimnya vaksinasi di Kota Serang membuat ibu kota Provinsi Banten tersebut harus kembali menduduki level 3.

    “Cakupan vaksin untuk lansia pada dosis pertama itu baru 50 persen. Seharusnya kan 60 persen, kemudian vaksinasi dosis kedua kami baru 30 persen, seharusnya 40 persen,” ujarnya di DPRD Kota Serang, Senin (7/2).

    Maka dari itu, pihaknya pun telah berulang kali melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan daerah Kota Serang, untuk mengupayakan agar capaian vaksinasi dapat lebih ditingkatkan. Sehingga, vaksinasi khususnya untuk lansia, dapat dioptimalkan menjadi 60 persen.

    “Kota Serang ini lebih sedikit, dibandingkan Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Tangsel. Cuma memang cakupan vaksinnya saja yang masih rendah,” katanya.

    Kendati demikian, Nanang menuturkan bahwa Kota Serang telah mencapai sekitar 91 persen pencapaian herd immunity. “Jadi hanya (vaksin) lansia saja yang masih rendah. Kalau herd immunity di Kota Serang sudah 91 persen,” tuturnya.

    Upaya pencegahan penularan pun telah dilakukan dengan menutup sejumlah tempat wisata dan membatasi kunjungan pusat perbelanjaan di Kota Serang. Hal itu sebagai upaya menekan angka penyebaran Covid-19, terutama varian Omicron.

    “Tapi memang sebagian tempat-tempat yang belum mengindahkan Instruksi Walikota (Inwal) tentang PPKM,” katanya.

    Sebelumnya, di beberapa lokasi keramaian, BPBD melakukan sosialisasi dan imbauan serta membagikan sejumlah perlengkapan protokol kesehatan di Kota Serang.

    Kasi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Serang, Eva Hasanah, mengatakan bahwa pihaknya membagikan sebanyak 4 ribu masker di kawasan Masjid Agung Banten Lama. Hal itu sebagai tindaklanjut naiknya status PPKM Kota Serang menjadi level 3.

    “(Pembagian masker) dalam rangka pencegahan Covid-19, yang mana untuk Kota Serang levelnya naik lagi dari level 2 menjadi level 3,” ujarnya usai membagikan masker di kawasan Banten Lama, Minggu (6/2).

    Selain masker, pihaknya juga membagikan hand sanitizer sebanyak 100 botol, sabun batang sebanyak 200 batang dan 10 botol handsoap yang ditempatkan di pintu masuk kawasan Masjid Agung Banten Lama.

    “Dan tentunya kami juga sambil mensosialisasikan kepada pengunjung tentang prokes yang harus ditaati, terlebih dengan adanya peningkatan level Kota Serang ini,” ungkapnya.

    Terakit vaksinasi di Kota Serang, Pemprov melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten melaksanakan Vaksinasi Lanjutan (Booster) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Vaksinasi bagi ASN dilakukan secara bertahap.

    Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), Senin (7/2) menjelaskan vaksinasi lanjutan atau booster dilakukan kepada seseorang yang telah mengikuti dua kali vaksinasi, tentunya dengan jarak waktu 6 bulan setelah melakukan vaksin dosis kedua.

    “Memang kalau sudah dua kali vaksin yang ketiga Booster, 6 bulan kemudian setelah vaksin kedua kemudian booster. Jadi belum semuanya karena belum jatuh tempo,” ucapnya.

    Vaksinasi untuk ASN Pemprov Banten itu digelar selama 13 hari berturut-turut di Plaza Aspirasi, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang. Untuk menghindari kerumunan, panitia mengatur jadwal pelaksanaan dimana setiap harinya dibatasi hanya tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Di hari pertama, Senin (7/2) ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas UMKM dan Koperasi mendapat jadwal pertama pelaksanaan vaksinasi booster.

    Kepala Dindikbud Banten Tabrani mengungkapkan, sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Banten, pihaknya sangat menyambut baik adanya gebyar vaksinasi booster ini, terlebih pihaknya mendapat jadwal paling pertama.

    “Alhamdulillah hari ini Dindikbud mendapatkan jadwal untuk dilaksanakan vaksin ketiga atau booster, dengan demikian saya berharap teman-teman dapat mengikuti vaksin booster,” kataTabrani.

    Menurutnya, vaksinasi tersebut merupakan bagian ikhtiar untuk dapat mencegah dan mengurangi resiko terpapar Covid-19, serta salah satu upaya untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun di tengah pandemi Covid-19.

    “Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kan adalah dinas yang banyak memberikan pelayanan yang urgent bagi para guru, siswa serta orang tua siswa. Dan mudah-mudahan dengan ini pelayanan tetap bisa dilaksanakan secara maksimal” katanya.

    Tabrani juga menyampaikan, setelah pegawai dinas dilaksanakan vaksinasi lanjutan atau booster, pihaknya akan mengusulkan kepada Dinkes Provinsi Banten untuk dapat melaksanakan vaksinasi booster tersebut kepada Kepala Sekolah dan Guru-Guru yang ada di Provinsi Banten.

    Ia juga berharap, dengan semua pihak setelah dilaksanakan vaksinasi boster ini, baik Kepala Sekolah, Guru hingga Siswa, diharapkan kedepan proses pembelajaran tatap muka dapat diselenggarakan dengan baik.

    “Harapan saya semua bisa (mengikuti vaksinasi,red), bukan hanya pegawai dinas, (tapi, red) Kepala Sekolah, Guru termasuk Siswa dengan begitu proses pembelajaran tatap muka bisa kita selenggarakan kedepan dengan baik,” katanya.

    Kepala Biro Umum Setda Banten, Nana Supiana mengaku dirinya baru akan divaksin Booster pada minggu ketiga bulan Februari. “Jadwal saya tanggal 21 Februari,” ujarnya.

    Terpisah, meski tak termasuk dalam wilayah yang wajib menerapkan PPKM level 3, Pemkab Pandeglang tetap melakukan antisipasi. Fasilitas Umum (Fasum) di pusat keramaian yang ada di Kabupaten Pandeglang pun ditutup untuk mencegah timbulnya kerumunan.

    Salah satu Fasum yang ditutup tersebut adalah Alun-alun Pandeglang dengan memasang pengumuman melalui baliho yang berukuran besar yang dipasang disekitar Alun-alun Pandeglang tersebut.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan, sejak tanggal 1 Februari 2022, Pemkab Pandeglang melakukan penutupan sementara Alun-alun Pandeglang dari semua kegiatan masyarakat. Penutupan tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 Omicron di Kabupaten Pandeglang.

    “Iya semua kegiatan di Alun-alun Pandeglang tutup sementara waktu. Ya karena masalahnya semakin tidak terkendali, apalagi dengan munculnya varian baru Covid-19 Omicron,” kata Fahmi di Pandeglang, Senin (7/2).

    Menurutnya, penutupan sementara tersebut berdasarkan hasil pemantauan terjadi kerumunan luar biasa di Alun-alun Pandeglang. Selanjutnya dikomunikasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pimpinan.

    “Nah kemarin itu, kami lihat dan lalu kami evaluasi, bahwa banyak kerumunan yang luar biasa di Alun-alun Pandeglang. Tentu saja penyebaran Covid-19 yang harus diwaspadai,” ujarnya.

    Fahmi menegaskan, dengan adanya kerumunan luar biasa di Alun-alun Pandeglang itu dikhawatirkan dapat menimbulkan ledakan kasus baru Covid-19 Omicron.

    “Kita semua jangan terlena dengan kondisi yang sekarang ini. Maka saya menyampaikan, tolong Alun-alun tutup sementara dulu,” tegasnya.
    Penutupan Alun-alun Pandeglang itu tambahnya, bersifat sementara sampai batas waktu belum ditentukan. Artinya kondisi tersebut merupakan kondisi tidak normal.

    “Karena kita anggap landai ternyata ada varian baru, sekarang ini khawatir kita. Kita juga meminta kepada OPD terkait agar memasang peringatan,” ucapnya.

    Dalam hal ini, lanjut Fahmi, OPD terkait yakni DLH, Dishub dan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang agar turut memasang peringatan serta Satpol PP melakukan pengawasan.

    “Nanti kami Pol PP mengawasi dan menertibkan,” katanya.

    Bahkan diungkapkan Fahmi, kalau dari hasil evaluasi pada hari Sabtu dan Minggu lalu, rata-rata masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan.

    “Hasil evaluasi kami di hari Sabtu dan Minggu kemarin, rata-rata mereka tidak mengindahkan (tidak mematuhi prokes). Oleh karena itu, khawatir lengah, ada solusi (penutupan sementara Alun-alun) kita sampaikan hasil evaluasi pada pimpinan untuk pencegahan Covid-19 Omicron,” jelasnya.

    Kepala DLH Kabupaten Pandeglang, Achamad Saepudin mengatakan, pihaknya sudah memasang spanduk peringatan penutupan sementara Alun-alun Pandeglang sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Omicron.

    “Iya himbauan, kami antisipasi sekarang. Di Pandeglang sudah ada (satu orang warga) yang terpapar virus Omicron,” katanya.(RUS/DZH/ENK)

  • DPRD Banten Minta Rumah Sakit Perbaiki Layanan Pasien Covid-19

    DPRD Banten Minta Rumah Sakit Perbaiki Layanan Pasien Covid-19

    SERANG, BANPOS – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan meminta rumah sakit (RS) di Banten memperbaiki atau melakukan pembenahan layanan bagi pasien, seiring dengan meningkatnya kembali kasus Covid-19 varian Omicron.

    “Prediksi puncak varian Omicron di bulan Februari harus dipersiapkan segala sesuatunya, terpenting adalah layanan RS,” kata Fitron, Senin (7/2).

    Ia menjelaskan, saat ini adalah momen seluruh RS melakukan pembenahan dan mempersiapkan diri dalam mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19.

    “Sekarang waktu yang tepat untuk mengambil langkah simulasi, baik itu persiapan kamar ICU, obat obatan dan segala hal menyangkut layanan. Dan juga cek manajemen pemulasaraan jenazah meski tak kita harapkan sampai ke situ,” kata Fitron.

    Langkah tersebut, kata Fitron, sebagai antisipasi dari kejadian yang pernah dialami tahun 2021 lalu.

    “Anggap aja situasinya seperti Juli dan Agustus tahun lalu. Bagaimana beban RS menghadapi membludaknya pasien Covid-19. Meski akhirnya tak setinggi itu, kalau persiapannya sudah baik kita nggak akan kedodoran apalagi kolaps. Pastikan oksigen memadai, ambulans siap,” katanya pula.

    Fitron juga meminta semua pihak, termasuk kabupaten/kota meningkatkan kembali koordinasi dengan provinsi, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    “Dinas kami harapkan berkoordinasi dengan RS kabupaten/kota. Pastikan semua lini siap. BPBD dan instansi lain memastikan penerapan prokes (protokol kesehatan) juga tetap terjaga. Ancaman Omicron kalau bisa kita hadapi dengan persiapan yang bagus kita dapat melewatinya dengan aman akan menambah optimisme kita bahwa meski pandemi belum berakhir, namun kita beradaptasi dengan baik menghadapinya,” kata Fitron.

    (ADV)

  • Covid-19 Meningkat Lagi, Pemkot Serang Kembali Gencarkan Prokes

    Covid-19 Meningkat Lagi, Pemkot Serang Kembali Gencarkan Prokes

    SERANG, BANPOS- Naiknya status Kota Serang dari PPKM Level 2 ke Level 3 membuat Pemkot Serang kembali menggencarkan penerapan protokol kesehatan (Prokes). Satgas Covid-19 Kota Serang pun menyasar sejumlah lokasi, untuk melakukan sosialisasi dan penegakkan prokes.

    Seperti yang dilakukan oleh BPBD Kota Serang di kawasan Masjid Agung Banten Lama. BPBD melakukan sosialisasi dan imbauan, serta membagikan sejumlah perlengkapan protokol kesehatan di salah satu destinasi wisata populer di Kota Serang tersebut.

    Kasi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Serang, Eva Hasanah, mengatakan bahwa pihaknya membagikan sebanyak 4 ribu masker di kawasan Masjid Agung Banten Lama. Hal itu sebagai tindaklanjut naiknya status PPKM Kota Serang menjadi level 3.

    “(Pembagian masker) dalam rangka pencegahan Covid-19, yang mana untuk Kota Serang levelnya naik lagi dari level 2 menjadi level 3,” ujarnya usai membagikan masker di kawasan Banten Lama, Minggu (6/2).

    Selain masker, pihaknya juga membagikan hand sanitizer sebanyak 100 botol, sabun batang sebanyak 200 batang dan 10 botol handsoap yang ditempatkan di pintu masuk kawasan Masjid Agung Banten Lama.

    “Dan tentunya kami juga sambil mensosialisasikan kepada pengunjung tentang prokes yang harus ditaati, terlebih dengan adanya peningkatan level Kota Serang ini,” ungkapnya.

    Ia menuturkan, dalam kegiatan tersebut pihaknya masih menemukan sejumlah masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker. Pihaknya pun memberikan masker dan mengingatkan kepada masyarakat, agar tetap menjaga protokol kesehatan.

    “Masih ada beberapa warga yang datang berkunjung, tidak menggunakan masker. Namun secara keseluruhan, sekitar 85 persen warga sudah taat prokes dan menggunakan masker saat berkunjung,” ungkapnya.

    Menurutnya, selain di Banten Lama, pihaknya telah melakukan kegiatan serupa di sejumlah titik. Diantaranya yaitu Pasar Kepandean pada hari Sabtu dan Pasar Induk Rau pada hari Jumat kemarin.

    “Setiap hari satu titik, besok (hari ini) juga akan melakukan giat yang sama. Namun belum tahu akan dimana, karena penentuan lokasinya akan mendadak,” ucapnya.

    Salah satu pengunjung Banten Lama, Fuad, mengatakan bahwa pihaknya datang ke Banten Lama untuk sekadar refreshing. Menurutnya, Banten Lama menjadi tujuan karena dekat dan murah, ketimbang datang ke destinasi wisata lainnya.

    “Kalau ke Banten Lama kan murah. Dekat juga dengan rumah. Tadi lumayan dapat masker dari ibu bapak BPBD, meskipun saya juga sebenarnya bawa masker. Cuma tadi lupa dipakai,” katanya yang merupakan warga Cipocok Jaya itu.

    (DZH/AZM)

  • Siswa SD di Kota Serang Mulai Divaksin

    Siswa SD di Kota Serang Mulai Divaksin

    SERANG, BANPOS- Pemberian vaksin Covid-19 bagi anak usia 11 tahun ke bawah mulai dilaksanakan oleh Pemkot Serang. Vaksinasi itu dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 di kalangan pelajar SD, sekaligus persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

    Kepala Dindikbud Kota Serang, Alpedi, mengatakan pelaksanaan vaksinasi di tingkat SD baru pertama kali dilakukan di Kota Serang. Sebagai awalan, SD Negeri Lialang menjadi sekolah tingkat dasar pertama yang melakukan vaksin.

    “Iyah, nanti jadwalnya per kecamatan. Jadi semua SD akan dilaksanakan vaksinasi,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (6/2).

    Alpedi menuturkan, vaksinasi terhadap anak usia sebelas tahun ke bawah itu baru bisa dilakukan, apabila ada persetujuan dari orang tuanya. Sehingga, jika orang tua belum memberikan izin, maka pihaknya tidak akan memaksa.

    “Karena kan ini sifatnya anjuran, jadi kami akan memberikan pemahaman lagi ke orang tua kalau vaksin ini penting,” katanya.

    Kendati demikian, orang tua siswa disebutkan sangat antusias dengan pemberian vaksin bagi anak mereka tersebut. Terbukti dengan banyaknya anak usia 11 tahun ke bawah, yang ikut pada pelaksanaan vaksinasi pertama.

    “Antusias, jadi kalau ada informasi yang di sana sini yang berbeda, itu hoaks. Karena para orang tua pada antusias mengantarkan anaknya vaksinasi,” ucapnya.

    Kepala Sekolah SD Negeri Lialang, Kecamatan Taktakan Kota Serang, Pujiningsih, mengatakan bahwa semua siswa di SD Lialang akan diberikan suntikan vaksin sesuai dengan aturan dari pemerintah.

    “Sehingga jika semua sudah divaksin bisa lebih nyaman satu sama lain dan siap mengikuti pelajaran,” ujarnya.

    Ia pun meminta agar orang tua siswa bisa lebih bijak dalam menentukan pilihan dalam mengizinkan anak-anaknya disuntikan vaksin. Sebab, syarat utama untuk melaksanakan PTM dan di ruang publik adalah vaksinasi.

    “Kami juga tentu mendorong kepada orang tua supaya lebih bijak dan mendukung program pemerintah terkait vaksinasi. Dan nanti kartu vaksin ini sebagai syarat utama untuk digunakan di fasilitas umum,” ucapnya.

    Secara keseluruhan, terdapat sekitar 515 siswa di SD Negeri Lialang yang akan divaksinasi. Meski saat ini baru sekitar 160 siswa yang menerima suntikan vaksin Covid-19. “Tapi jumlah ini akan terus bertambah dengan sosialisasi dan pemahaman yang diberikan oleh pihak sekolah,” tandasnya.

    (DZH/AZM)

  • Target Vaksinasi Anak di Pandeglang Terus Dikejar

    Target Vaksinasi Anak di Pandeglang Terus Dikejar

    PANDEGLANG, BANPOS – Masih adanya beberapa sekolah yang kehadiran siswanya minim untuk divaksin Covid-19, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pandeglang, Taufik Hidayat, meminta pihak Puskesmas dan sekolah terus gencar mensosialisasikan pentingnya vaksinasi usia 6-11 tahun.

    “Disinilah para Kepala sekolah (Kepsek) dan pihak Puskesmas setempat, harus terus mengedukasi masyarakat bahwa vaksinasi itu penting dilakukan. Makanya saya tekankan, agar semua bergerak mensosialisasikannya,” kata Taufik, Minggu (6/2).

    Pada dasarnya tambah Taufik, vaksinasi itu penting khususnya untuk meningkatkan imunitas diantaranya, bagi anak – anak sekolah. Namun menurutnya, saat ini masih ada beberapa wali murid yang enggan anaknya untuk divaksin.

    “Mereka yang divaksin memang yang menyetujui dan menginginkan anaknya sehat, agar memiliki kekebalan tubuh. Sehingga, terhindar dari paparan Covid-19,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) ini.

    Masih kata Taufik, bagi wali murid yang anaknya sudah divaksin, bisa memberikan pemahaman bagi wali murid lainnya jika vaksinasi itu aman dan penting buat kesehatan.

    “Wali murid yang anaknya sudah divaksin, saya minta nanti bisa memberikan testimoni vaksinasi itu aman. Semoga ini bisa meningkatkan kepercayaan, bagi mereka yang anaknya enggan divaksin,” tandasnya.

    Terpisah, Kasubag Tata Usaha (KTU) Puskesmas Pagadungan, Mila Oktaviani mengatakan, pihaknya akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi anak 6-11 tahun. “Kami akan gencarkan testimoni anak – anak yang sudah divaksin, bahwa vaksinasi ini aman,” tandas Mila.

    Disebutkannya, saat ini kasus Covid-19 di Pagadungan mulai meningkat. Sudah ada 8 kasus Covid-19 yang terjadi. “Dengan kejadian ini, kami harap masyarakat bisa mengerti kalau divaksin itu penting,” tandasnya.

    (PBN/BNN)

  • Baru 13,51 persen Anak di Kabupaten Lebak Sudah Divaksin

    Baru 13,51 persen Anak di Kabupaten Lebak Sudah Divaksin

    RANKASBITUNG, BANPOS – Sebanyak 148.884 anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Lebak akan menjadi sasaran vaksinasi Covid-19. Di beberapa sekolah, pemberian vaksin Covid-19 sudah dilakukan. Sementara di sekolah lainnya masih dilakukan sosialisasi kepada orang tua maupun wali murid.

    “Sampai hari ini sebanyak 20.265 anak atau 13,51 persen dari jumlah sasaran sudah mendapat vaksinasi dosis pertama dan 154 dosis kedua,” kata Kasi Imunisasi, Surveilans dan Krisis Dinkes Lebak, Tb Mulyawan kepada wartawan.

    Mulyawan menyebut masih banyak orang tua yang tidak memberikan izin agar anaknya mendapat suntikan vaksin. Kemungkinan menurut Mulyawan, hal itu disebabkan masyarakat yang sudah termakan hoaks alias informasi bohong mengenai efek vaksin.

    “Belum semua (Sekolah) melaksanakan vaksin, bulan kemarin kami masih fokus sosialisasi sampai saat ini juga masih disosialisasikan. Dalam satu wilayah kerja puskesmas baru beberapa sekolah, tapi kalau hitung kecamatan sepertinya sudah semua,” ujarnya.

    Sejauh ini menurutnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak belum banyak mendapat laporan mengenai anak yang gagal mendapat vaksin karena memiliki penyakit penyerta.

    “Harapan kami semoga tidak banyak, dan semoga mereka sehat semua dan siap untuk divaksin,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Lebak tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk insentif sebanyak 540 tenaga kesehatan. Anggaran tersebut akan dibagikan secara merata kepada tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam program vaksinasi Covid-19.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak, Triatno Supiono mengatakan, anggaran tersebut sebagai bonus atau penghargaan dari Pemkab Lebak kepada tenaga kesehatan.

    Tenaga kesehatan, kata dia, sedang berjuang dalam mencegah penyebaran Covid-19, diantaranya dengan cara mensukseskan program vaksinasi.

    “Itu anggaran buat insentif nakes yang sudah menjalankan tugas vaksinasi di masyarakat,” katanya

    Menurut dia, anggaran sebesar Rp3 miliar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak tahun 2022.

    “Insentif yang disiapkan Pemkab Lebak untuk tenaga kesehatan tersebut akan disalurkan selama lima bulan ke depan. Berdasarkan data, ada sebanyak 540 nakes akan mendapatkan insentif,” katanya.

    (CR-01/PBN)

  • Omicron Terus Melonjak, RS Diminta Maksimal

    Omicron Terus Melonjak, RS Diminta Maksimal

    SERANG, BANPOS – Belajar dari pengalaman kasus Covid-19 tahun 2021, pihak rumah sakit diminta untuk mengoptimalkan pelayanannya. Hal ini disebabkan, kasus Omicron yang diprediksi perlahan mulai merangkak naik.

    Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan, Kamis (3/2) meminta rumah sakit memperbaiki pembenahan layanan.

    “Prediksi puncak varian Omicron di bulan Februari harus di persiapkan segala sesuatunya, terpenting adalah layanan RS,”kata Fitron.

    Ia menjelaskan, saat ini adalah momen seluruh rumah sakit melakukan pembenahan dan mempersiapkan diri dalam mengantisipasi lonjakan pasien.

    “Sekarang waktu yang tepat untuk mengambil langkah simulasi, baik itu persiapan kamar ICU, obat obatan dan segala hal menyangkut layanan. Dan juga cek manajemen pemulasaran jenazah meski tak kita harapkan sampai ke situ,” terangnya.

    Langkah tersebut katanya, sebagai antisipasi dari kejadian yang pernah dialami tahun 2021 lalu. “Anggap aja situasinya seperti Juli dan Agustus tahun lalu. Bagaimana beban RS menghadapi membludaknya pasien Covid-19. Meski akhirnya tak setinggi itu, kalau persiapannya sudah baik kita nggak akan kedodoran apalagi collapse. Pastikan oksigen memadai, ambulan siap,” katanya.

    Fitron juga meminta semua pihak, termasuk kabupaten/kota meningkatkan kembali koordinasinya dengan provinsi, termasuk badan penanggulan bencana daerah (BPBD).

    “Dinas kami harapkan berkoordinasi dengan RS kabupaten/kota. Pastikan semua lini siap. BPBD dan instansi lain memastikan penerapan prokes (protokol kesehatan) juga tetap terjaga. Ancaman Omicron kalau bisa kita hadapi dengan persiapan yang bagus kita dapat melewatinya dengan aman akan menambah optimisme kita bahwa meski pandemi belum berakhir namun kita beradaptasi dengan baik menghadapinya,” jelasnya.

    Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy usai menghadiri rapat paripurna di DPRD meminta kepada semua jajarannya untuk tetap melakukan prokes, termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

    “Yang jelas prokes tetap harus kita patuhi. Semua upaya dalam pencegahan yang sudah dilakukan saat ini harus lebih ditingkatkan lagi,” kata Andika.

    Terpisah, Asda II Pemerintah Kabupaten Lebak Ajis Suhendi mengatakan, sampai hari ini, Lebak masih memberlakukan PPKM level 2. Pemkab Lebak masih menunggu evaluasi Satgas Covid-19 pusat selama 2 pekan ke depan.

    “Kami masih menunggu hasil evaluasi pusat seperti apa. Dari 1 Februari sampai 2 minggu ke depan,” kata Ajis.

    Menurutnya, ada beberapa indikator yang menjadi penilaian pemerintah pusat apakah Kabupaten Lebak kembali naik ke level 3 atau tetap di level 2 atau turun ke level 1. Di antara indikator tersebut yaitu capaian vaksinasi dosis pertama dan kelompok lansia.

    Namun begitu, capaian vaksinasi bukan satu-satunya yang dilihat. Asesmen situasi penanggulangan Covid-19 juga menjadi poin yang tetap diperhatikan.

    “Kasus meningkat, kalau indikator asesmen situasi transmisi komunitas dan kapasitas respon kita secara akumulasi baik, kita tetap di level 2. Bisa ke level 1 kalau vaksinasi mencapai target,” ujarnya.

    (CR-01/RUS/PBN)