Kategori: COVID-19

SERANG,BANPOS – Badan Pengawas Keuangan (BPK) akan mengaudit kinerja dan kepatuhan sejumlah program kerja Pemprov Banten yang dibiayai pemerintah pusat pada tahun anggaran 2021 ini. Program yang diaudit diantaranya adalah vaksinasi Covid-19, pendidikan vokasi, belanja modal infrastruktur dan pemeliharaan jalan.

Kepala BPK RI Perwakilan Banten Novie Irawati Herni Purnama kepada wartawan di pendopo KP3B,Curug Kota Serang, Senin (10/11) mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kegiatan audit program dan proyek tahun 2021 kepada pemprov. BPK sebagai salah satu yang mendukung kebijakan pemerintahan, berupaya sekuat tenaga melakukan penanganan pandemi Covid-19.

“BPK ikut berperan dalam rangka ikut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang digunakan,” katanya.

Adapun alasan pemeriksaan vaksinasi sendiri, kata Novie, adalah mendukung program percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 melalui kegiatan vaksinasi. “Pemberian vaksinasi Covid-19, harus dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas. Serta masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19,” katanya.

Sedangkan alasan pemeriksaan vokasi, lanjut Novie, adalah demi peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang merupakan salah satu prioritas RPJMN IV 2020-2024, dengan arah kebijakan. Diantaranya untuk meningkatkan pelibatan industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi

Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memerintahkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pemprov untuk bertindak responsif dan suportif terhadap kegiatan BPK yang akan mengaudit kinerja dan kepatuhan sejumlah program kerja yang dibiayai pemerintah pusat pada tahun ini.

“Selaku Wakil Gubernur Banten, saya menekankan agar setiap OPD dalam pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada performance budget. Di mana sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada hasil atau kinerja,” katanya.

Andika sendiri didampingi Plt Sekda Banten yang juga Inspektur, Muhtarom,Kepala Bapenda Opar Sohari, BPKAD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Juga turut hadir perwakilan Inspektorat kabupaten/kota

Dilanjutkan Andika, prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah tranparansi, akuntabilitas dan value for money. Tranparansi adalah
keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. “Tranparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat,” paparnya.

Selanjutnya, kata Andika, akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana maupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Sedangkan value for money, Andika melanjutkan, berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu. Efisiensi berarti bahwa penggunaan APBD dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Dan efektivitas tersebut artinya, kata Andika, bahwa penggunaan APBD harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

“Karena itu, pada kesempatan ini saya menekankan seluruh OPD dan perangkat daerah baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah
kabupaten/kota se-Provinsi Banten dapat menerapkan asas transpransi, akuntabilitas dan value for money dalam pengelolaan keuangan daerah untuk terselenggaranya pelayanan publik dan pembangunan daerah yang optimal guna mewujudkan Provinsi Banten yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” paparnya.(RUS/ENK)

SERANG, BANPOS – Jumlah kasus COVID-19 saat ini di Kota Serang nihil. Tercatat dari 5 rumah sakit rujukan yang ada di Kota Serang, tidak ada lagi yang dirawat karena Covid-19, termasuk juga kasus masyarakat yang menjalani isolasi mandiri, sudah tidak ada. Namun, data tersebut justru dipertanyakan kebenarannya.

Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa secara kondisi objektif yang ada di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) di Kota Serang, sudah tidak ada lagi pasien yang dirawat akibat menderita Covid-19.

“Sebenarnya memang dari 5 rumah sakit yang ditunjuk, satupun sudah tidak ada pasien Covid-19 kemudian yang isolasi mandiri juga sudah tidak ada,” ujarnya saat ditemui di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, Rabu (29/9).

Kendati demikian, meskipun sudah tidak ada lagi kasus, bukan berarti Kota Serang sudah terbebas dari pandemi Covid-19. Untuk itu, ia meminta agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan.

“Masyarakat harus tetap waspada, harus menggunakan protokol kesehatan harus pake masker, jangan sampai melalaikan proses sehingga ini juga nantinya berdampak kepada kesehatan kita,” jelasnya.

Menurutnya, dengan protokol kesehatan yang dijaga dan vaksinasi yang sudah maksimal, diharapkan Kota Serang bisa terbebas dari pandemi Covid-19.

“Dengan vaksinasi di usia 12 tahun sampai dengan lansia, alhamdulilah sudah mencapai 74 persen, jadi kita sudah melebihi target nasional, mudah-mudahan masyarakat Kota Serang sehat semua,” harapnya.

Selanjutnya, Syafrudin mengatakan bahwa apabila Kota Serang sudah masuk pada level 2 pada PPKM, maka pihaknya akan mengikuti aturan yang ada. Salah satunya ialah akan memberi izin pada pelaksanaan konser musik.

“Untuk konser musik, memang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pusat, kalau memang sudah di level 2, malah konser-konser besar juga harus sudah bisa,” ucapnya.

Presidium Gerakan Pemuda Kota Serang, Ahmad Fauzan, mempertanyakan klaim dari Syafrudin. Menurutnya, klaim tersebut tidak mendasar lantaran data yang terpampang pada situs infocorona.serangkota.go.id pun tidak diperbarui.

“Data terakhir yang ada pada situs info corona justru data pada tanggal 27 September. Jumlah yang terpampang sebanyak 38 pasien isolasi mandiri dan 11 dirawat di rumah sakit,” ujarnya.

Jika dilihat dari data Dinkes Provinsi Banten, pembaruan terakhir pada tanggal 28 September di Kota Serang masih terdapat 59 pasien Covid-19 yang dirawat.

“Artinya, klaim tersebut masih belum bisa diterima oleh publik. Seharusnya jika memang Walikota memiliki data terkait dengan nihilnya pasien Covid-19, perintahkan kepada OPD dan Satgas Covid-19 untuk mempublikasikannya,” tegas Fauzan.

Menurutnya, di era yang serba digital seperti saat ini, Pemkot Serang mampu lebih cepat dan lebih baik dalam melakukan diseminasi informasi. “Gunakan aja instagram kan, lebih mudah dan cepat diseminasi informasinya,” tandasnya.(DZH/ENK)