Kategori: EKONOMI

CILEGON, BANPOS – Sebelum berangkat ke kantornya untuk berdinas, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (DInkop UMK) Cilegon Tatang Muftadi mengunjungi warung yang menyediakan makanan khas Kota Cilegon, Rabu (17/3) pagi.

Diketahui kedatangan mereka untuk melihat langsung sekaligus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM salah satunya warung Rabeg Mang Dayat yang berlokasi di Lingkungan Krenceng, RT 02/04, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil.

“Secara prinsip kita ingin seluruh warga Cilegon mendukung UMKM Cilegon, mari membeli produk warga Cilegon, mari menghidupi teman-teman yang bergerak di UMKM Kota Cilegon. Sebagai contoh rabeg kita itu terkenal, menu favorit sajian orang Cilegon itu rabeg,” kata Sanuji saat mengunjungi pelaku UMKM, Rabu (17/3/2021).

Ia berharap tidak hanya rabegnya tapi kambing-kambingnya dari peternakan-peternakan Kota Cilegon. Sanuji juga meminta kepada dinas terkait untuk mempatenkan rabeg sebagai makanan asli Cilegon. “Ya ini saya minta ke Dinas Koperasi UMK (Diskop UMK) mohon segera diurus rabeg menjadi ikon Kota Cilegon jangan diambil tempat lain harus cepat nih diurus,” katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga bermimpi kedepan Kota Cilegon bisa mengadakan festival rabeg.

“Saya punya mimpi untuk festival rabeg, Kota Cilegon kota rabeg kalau ke Cilegon wajib makan rabeg. Makanan paling mengakar di Cilegon tuh rabeg, kemana-mana rabeg di hajatan, jadi judul rabeg itu menjadi hari-hari warga Cilegon,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Diskop UMK Kota Cilegon Tatang Muftadi mengatakan pihaknya sudah mendaftarkan rabeg untuk dipatenkan.

“Legalitasnya sudah diurus tapi kita sudah memberikan legalitas kepada mang Dayat melalui KPSN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional). Jadi kita binaan KPSN termasuk sinergitas antara komperasi dan UMK,” tandasnya. (LUK)

LEBAK, BANPOS – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, bersama Pemerintah Kabupaten Lebak mewujudkan impian warga Kampung Curug Bandung, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten dengan membangun jembatan penghubung desa. Jembatan kayu gantung yang semula sudah tidak layak dan berbahaya kini telah digantikan dengan jembatan gelagar besi. Kini warga sekitar Kampung Curug Bandung bisa tersenyum lega dan tidak merasa was-was saat menyeberang jembatan gantung.

Peresmian jembatan gantung gelagar besi ini dilakukan pada 10 Maret 2021 lalu. Dalam pembangunanya memakan waktu kurang lebih tiga bulan lamanya. Jembatan sepanjang 60 m x 1,6 m tersebut selama ini digunakan sebagai akses penghubung bagi warga sekitar.
Chandra Asri menyadari betul pentingnya keberadaan jembatan gantung tersebut sebagai akses agar warga sekitar tidak terisolir.

Semula, jembatan di Kampung Curug Bandung ini berada dalam kondisi yang sangat tidak layak dan berbahaya bagi warga, terlebih setelah jembatan diterjang banjir di akhir tahun 2019 lalu. Menurut Ketua RW 03 Kampung Curug Bandung, Supardi bahwa, saat jembatan rusak, ketika ada warga yang sakit parah atau hendak bersalin, maka harus digotong dengan menggunakkan tandu, melalui jalan memutar yang dapat memakan waktu hingga dua jam.

Sementara itu, VP Corporate Relations & Sustainability Chandra Asri, Edi Rivai berharap agar jembatan gantung yang terbangun dapat meningkatkan akses mobilitas masyarakat sekitar, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta sosial kemasyarakatan. Edi juga menyampaikan bahwa jembatan Curug Bandung merupakan jembatan ke-empat yang telah dibangun oleh perusahaan, di wilayah Provinsi Banten, dan jembatan kedua di Kabupaten Lebak. Hal ini merupakan bukti komitmen perusahaan untuk terus menjadi mitra pertumbuhan bagi masyarakat Provinsi Banten.

Sebagaimana release yang diterima bantenpos.co, Ketua Yayasan Relawan Kampung, Arif Kirdiat mengungkapkan bahwa jembatan gantung itu mengadopsi design baru dari Kementerian PUPR dengan tiang tunggal. Konsep baru ini diluncurkan dengan nama JUDESA (Jembatan untuk Desa). Metode ini sangat efektif digunakan karena kontur tanah di wilayah tersebut yang spesifik dan bergunung-gunung.

Sekedar diketahui, pada peresmian jembatan gantung Curug Bandung dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lebak, Maman. Maman mengapresiasi kepedulian perusahaan terhadap pembangunan di Kabupaten Lebak, meskipun operasional perusahaan berada di Kota Cilegon. Maman menyatakan, bahwa kondisi Kabupaten Lebak yang terdiri dari banyak sungai menjadikan keberadaan jembatan penghubung sebagai akses infrastruktur yang vital bagi masyarakat. Sehingga kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta juga diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. (BAR/ENK)

JAKARTA, BANPOS – Pemerintah resmi mencabut FABA (Fly dan Bottom Ash) dari daftar limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Presiden Joko Widodo resmi menegaskan hal ini pada 2 Februari 2021. Dari kacamata akademis, pencabutan adalah hal baik dilakukan dan merujuk peraturan internasional. Sebaliknya, kebijakan ini bisa menjadi pembuka jalan bagi pemanfaatan FABA buat banyak hal, termasuk infrastuktur bahkan pertanian. FABA yang sudah diolah dengan baik sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, bisa dijadikan pembuat batu bata, semen, corn block, dan sejenisnya. Di beberapa negara maju, FABA yang merupakan limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bahkan dijadikan pupuk.

“Ini adalah hadiah terbesar buat Indonesia. Saya melihat dari kacamata bangsa dan negara ini dari sisi infrastruktur. Kalau dari sisi infrastruktur pembangunan jalan massif banget, kalau ini (FABA) bisa dimanfaatkan, alangkah hebatnya Indonesia,” kata peneliti FABA dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Januarti Jaya Ekaputri dalam webinar yang digelar di oleh sebuah radio nasional di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Januarti menegaskan, bahwa dari sisi regulasi dan pengawasannya, FABA tetap perlu dikontrol kualitasnya. Dia menekankan, dalam jumlah banyak, tentu FABA punya efek bahaya. Namun, jika dikelola dengan standar pemerintah dan internasional, FABA justru bisa digunakan dan punya manfaat ekonomi. Penelitian yang dilakukan Januarti di ITS menuturkan bahwa limbah pembangkit listrik itu bisa bermanfaat. Tetapi, dia menganalogikan dengan nasi, sebagai contoh.

“Misalnya, kita anggapannya nasi. Nasi kan tidak berbahaya. Tetapi kita dipaksa makan sekali duduk 50 kg, nah itu kan jadi berbahaya. Sekarang pertanyaannya apakah nasi itu beracun? Nasi itu tidak beracun. Tetapi kalau dalam jumlah besar mungkin berbahaya,” jelas dosen ITS Surabaya tersebut.

Di kesempataan sama, pakar kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai keputusan ini tepat. Dia juga menyoroti manfaat FABA yang dikelola teknologi baru.

“Sebelumnya FABA itu jumlahnya banyak dan sulit dikendalikan sehingga dimasukan ke dalam kategori limbah B3. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, FABA ternyata bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang berguna,” ujar Agus.

Agus menilai dari sudut pandang berbeda Menurutnya, pencabutan FABA dari daftar limbah B3 juga bisa mempersempit ruang gerak mafia yang “bermain” dalam pengelolaan limbah, sehingga berpotensi merugikan pengelola PLTU.

“Tempat pengelolaan limbah itu seluruhnya ada di pulau Jawa. Jika PLTUnya ada di Papua atau Sulawesi maka harus diangkut ke pulau Jawa dengan menghabiskan ongkos yang banyak. Jika menimbun limbah terlalu lama, ada hukumannya seperti denda berkisar satu sampai tiga miliar rupiah, sehingga PLTU harus selalu mencari tanah kosong yang baru untuk limbah agar tidak tertimbun tinggi. Sementara untuk mengelola FABA dibutuhkan pembuatan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan biaya hingga 400 jutaan, disinilah timbulnya praktik mafia,” urainya.

Sementara, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati menerangkan, pengelolaan FABA, sebagai limbah B3 dan limbah non-B3 yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Tapi, dia menegaskan, pengelolaan FABA tetap diawasi hingga memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.

Vivien menjelaskan, penetapan FABA menjadi limbah non B3 berdasarkan uji karakteristik pembakaran di pembangkit yang dilakukan pada temperatur tinggi. Suhu pengujian adalah di atas 140 derajat fahrenheit. Karena itu, kandungan unburnt carbon di dalam FABA menjadi minimum dan lebih stabil saat disimpan. Sedangkan pada proses pembakaran batubara di industri lain dengan temperatur lebih rendah, limbah FABA yang dihasilkan merupakan limbah B3, yaitu Fly Ash kode limbah B409 dan Bottom Ash kode limbah B410

Hasil uji karakteristik lain, adalah tidak ditemukan hasil reaktif terhadap sianida dan sulfida, serta tidak ditemukan korosif pada FABA dari PLTU.

“Walaupun dinyatakan sebagai Limbah non B3, namun penghasil limbah non B3 tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan dan tercantum dalam persetujuan dokumen lingkungan,” tegas Vivien.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana menerangkan senada. Hasil uji karakteristik beracun TCLP dan LD-50 menunjukkan FABA yang dihasilkan PLTU memiliki konsentrasi zat pencemar lebih rendah dari yang dipersyaratkan pada PP Nomor 22 Tahun 2021. Hasil uji kandungan radionuklida FABA PLTU juga menunjukkan masih di bawah yang dipersyaratkan.(ENK)