Kategori: EKONOMI

  • Awinan Berharap Pemkot Jadikan Ramadan Momentum Kebangkitan Ekonomi

    Awinan Berharap Pemkot Jadikan Ramadan Momentum Kebangkitan Ekonomi

    BULAN suci Ramadan dinilai menjadi momentum yang tepat untuk dapat membangkitkan kembali perekonomian masyarakat. Maka dari itu, Pemkot Serang diharapkan dapat segera mempersiapkan diri agar dalam proses bangkitnya ekonomi masyarakat, tidak menjadi bumerang peningkatan kasus Covid-19.

    Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Ari Winanto. Politisi asal PAN ini mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan baik personel maupun regulasi, agar penerapan protokol kesehatan dapat berjalan selama bulan Ramadan.

    “Kalau di bulan Ramadan kan pasti roda perekonomian masyarakat ini bergerak. Mulai dari makanan hingga kebutuhan lainnya. Nah pemerintah harus mempersiapkan bagaimana pelaksanaannya. Karena kan kita tidak bisa melarang, jadi lebih diatur dari jaraknya, lokasinya dan lain sebagainya,” ujar Ari.

    Menurutnya, bulan Ramadan ini menjadi peluang yang tepat untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Sehingga momentum tersebut jangan sampai terlewatkan maupun terabaikan, dengan tidak mempersiapkan diri.

    “Tentu ini menjadi momentum yang tepat. Mulai kita tumbuh bangkit perekonomian ini di bulan Ramadan. Makanya persiapan yang matang dan memperketat disiplin protokol kesehatan harus benar-benar dikampanyekan dengan baik,” tandasnya. (DZH)

  • Agis Ajak OPD Bersinergi Melawan Pandemi

    Agis Ajak OPD Bersinergi Melawan Pandemi

    PERLAWANAN terhadap pandemi Covid-19 bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan selaku leading sektor masalah kesehatan. Namun perlu juga sinergi yang baik dengan lintas OPD dalam menghadapi pandemi yang telah berlangsung setahun ini.

    Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia. Ia meminta kepada OPD yang menjadi mitra Komisi II, agar dapat bersinergi dalam melawan pandemi Covid-19. Sehingga, seluruh sektor yang terdampak Covid-19 dapat berangsur pulih.

    “Untuk Dinkes, kami menginginkan agar vaksinasi berjalan dengan baik dan penanganan pandemi Covid-19 bisa berjalan dengan baik,” ujar politisi muda asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada BANPOS.

    Selanjutnya, ia pun mendorong kepada Dinsos Kota Serang agar dapat memastikan di tengah pandemi Covid-19 ini, tidak ada masyarakat Kota Serang yang sulit untuk memenuhi kebutuhan utama mereka, seperti makan. Diharapkan bansos yang ada di Dinsos, dapat dioptimalkan sebaik mungkin.

    “Untuk Dinas Pendidikan, meskipun sudah ada rencana sekolah tatap muka pada Juli nanti. Diharapkan selama masih pembelajaran secara daring, Dindik dapat membantu siswa maupun wali murid yang kesulitan dalam menjalankan pembelajaran daring, dengan mengoptimalkan program klinik sekolah,” tuturnya.

    Begitu juga untuk Disperindagkop UKM Kota Serang. Agis mengatakan bahwa Disperindagkop harus melakukan evaluasi atas program stimulus yang sudah dilakukan, untuk memastikan bahwa stimulus berjalan dengan baik. (DZH)

  • Semangat Berbagi Chandra Asri melalui Program Donasi Akhir Tahun

    Semangat Berbagi Chandra Asri melalui Program Donasi Akhir Tahun

    SERANG, BANPOS – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk tak pernah kehabisan semangat untuk berbagi kepada masyarakat sekitar. Karyawan maupun perusahaan pemasok produk petrokimia ke berbagai industri manufaktur Indonesia itu membagikan bantuan untuk kebencanaan dan bantuan sosial.

    Untuk bantuan kebencanaan, karyawan Chandra Asri mengumpulkan donasi secara sukarela. Dana yang terkumpul kemudian diakumulasikan dengan sumbangan dari perusahaan pada program Year End Giving Chandra Asri 2020.

    Dana itu kemudian disalurkan sebagai bantuan kepada masyarakat Banten melalui Palang Merah Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

    Bantuan sosial yang juga bertujuan meringankan dampak COVID-19 serta bantuan umum sosial lainnya itu, diserahkan pada awal Februari 2021 lalu. Sebanyak enam tenda serbaguna diserahkan kepada PMI dan BPBD Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang. Bantuan ini juga diserahkan bersama donasi reguler 500 unit rapid test kit dan 500 buah masker dari perusahaan.

    Selain bantuan kebencanaan, Chandra Asri juga mewujudkan kepeduliannya pada upaya kegiatan sosial yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pada 27 Januari 2021 lalu, team CSR mewakili perusahaan, berkunjung langsung ke Yayasan Rumah Pintar Yatim & Dhuafa Al-Ikhlas yang berlokasi di Komplek Grand Pesona, Desa Kertasana, Kecamatan Bojonegara.

    Yayasan ini merupakan binaan karyawan Chandra Asri, Heru Wahyono. Sebagai bentuk dukungan, perusahaan memberikan perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar yakni buku bacaan (umum dan agama), Al-Quran, karpet, printer, standing board, serta 200 buah masker untuk Yayasan Rumah Pintar. Donasi ini juga masih menjadi bagian dari dana Year End Giving Chandra Asri 2020.

    Terpisah, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi program kemanusiaan tanggap darurat bencana non alam dan pandemic COVID-19 oleh manajemen Chandra Asri.

    Tatu berharap apa yang dilakukan Chandra Asri bisa menginspirasi kalangan industri di Banten untuk ikut turun tangan memberikan program CSR untuk penanggulangan bencana, terutama menangani pandemi COVID-19 seperti saat ini.

    “Selaku Ketua PMI Provinsi Banten untuk yang ke sekian kalinya kami apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas bantuan dari Chandra Asri. Alhamdulillah bantuan ini sangat bermanfaat bagi kita semua dalam penanganan wabah ini,” terang Tatu di Pendopo Bupati Serang, belum lama ini.

    Tatu yang juga Bupati Serang memberikan penghargaan kepada Chandra Asri karena telah banyak memberikan bantuan kepada warga Kabupaten Serang. Sebelumnya telah memberikan bantuan perahu kepada sejumlah nelayan di Kecamatan Anyer dan Cinangka, Kabupaten Serang.

    Selaku kepala daerah dan Ketua PMI Banten, Tatu mengaku terus membangun komunikasi dan sinergi dengan kalangan industri untuk turut tanggap darurat bencana dan menangani pandemi COVID-19.

    “Harapan kami dengan apa yang dilakukan Chandra Asri, membangkitkan semangat kawan-kawan industri yang lain untuk terus bahu- membahu dalam kepedulian penanganan dan pencegahan COVID-19,” ujar Tatu.

    Dihubungi terpisah, Humas dan Posko PMI Kabupaten Serang, Elfi Noval Purnama mengapresiasi hal senada dengan adanya bantuan penanganan COVID-19 dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya bencana non alam seperti saat ini.

    Elfi mengaku bangga dengan langkah manajemen Chandra Asri yang turut menyalurkan bantuan alat dan peralatan kebencanaan kepada PMI dab juga diberikan kepada BPBD di tiga kabupaten- kota yang diserahterimakan melalui PMI Provinsi Banten.

    “Kami sangat mengapresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan Chandra Asri kepada PMI dan BPBD di tiga kabupaten- kota se-Banten,” ucap Elfi.

    Untuk diketahui, berkat konsistensi Chandra Asri yang terus responsif dalam membantu dan membangun masyarakat Banten, Chandra Asri mendapat penghargaan dari Ibu Ratu Tatu Chasanah selaku Bupati Serang sebagai Perusahaan yang secara konsisten turut peduli serta tanggap darurat bencana.(BAR/ENK)

  • Jumhadi Berharap Bapenda Mampu Optimalisasi PAD

    Jumhadi Berharap Bapenda Mampu Optimalisasi PAD

    PEMERINTAH Kota Serang secara resmi membentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), setelah sebelumnya menjadi kewenangan BPKAD. Pembentukan OPD yang secara konsen mengurus seluruh pendapatan itu diharapkan mampu mengoptimalisasi PAD Kota Serang.

    Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III pada DPRD Kota Serang, Jumhadi. Ia mengatakan bahwa dengan terbentuknya Bapenda, seharusnya PAD Kota Serang dapat semakin optimal dan terlepas dari ketergantungan dana transfer.

    “Mudah-mudahan dengan adanya Bapenda, pendapatan Kota Serang dapat lebih baik lagi. Jangan sampai tidak ada perubahan. Karena Kota Serang ini masih ketergantungan terhadap dana transfer. PAD itu di bawah 20 persen dari seluruh pendapatan,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa kehadiran Bapenda di Kota Serang harus bisa menjadi solusi atas banyaknya kebocoran atas pendapatan Kota Serang. Jangan sampai dibentuknya Bapenda menjadi sia-sia lantaran tidak ada perubahan sama sekali.

    “Maka saya selaku DPRD Kota Serang berharap, jangan sampai ini hanya sekadar penambahan OPD saja. Tapi ternyata tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau seperti itu sama saja bohong,” terangnya.

    Politisi asal Partai NasDem ini juga meminta kepada Walikota Serang, agar dapat bertindak tegas terhadap Kepala OPD penghasil jika memang kinerjanya buruk. Sehingga, optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan kinerja yang baik, dan pencegahan terhadap kebocoran. (DZH)

  • Masih Terganjal Penolakan Warga, Pengembangan PLTP Padarincang Perlu Upaya Bersama

    Masih Terganjal Penolakan Warga, Pengembangan PLTP Padarincang Perlu Upaya Bersama

    SERANG, BANPOS – Eksplorasi yang dilakukan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kecamatan Padarincang, Serang, Banten masih terganjal resistensi dari masyarakat.

    Padahal pembangunan PLTP yang berlokasi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Kaldera Rawa Dano tersebut merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 Megawatt tahap II, yang menjadi prioritas pemerintah melalui Permen ESDM No 2 Tahun 2010.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa masyarakat masih butuh pemahaman lebih terkait pengembangan energi panas bumi.

    “Pengembangan panas bumi di WKP Kaldera Danau Banten menghadapi tantangan berupa resistensi masyarakat. Kami dengan badan usaha bersama pemerintah daerah telah dan akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengembangan panas bumi di sana,” ujar Dadan, dalam keterangan tertulis yang diterima banpos.co, Senin (15/2/2021).

    Capaian investasi di bidang EBT pada tahun 2020 sendiri telah mencapai USD 1,36 Miliar atau 67,33% dari target yang ditetapkan sebesar USD 2,02 Miliar. Pada tahun 2021, target Investasi EBT ditargetkan sebesar 2,21 Miliar USD. Dengan target tersebut, menurutnya seluruh pihak perlu melakukan upaya bersama agar informasi mengenai pengembangan EBT dapat dipahami oleh masyarakat luas.

    “Pengembangan proyek PLTP Rawa Dano yg berada pada WKP Kaldera Danau Banten masih memerlukan upaya bersama agar mendapat dukungan dari stakeholders. Kami bersama-sama dengan pemda dan badan usaha akan mensosialisasikan kembali lagi terhadap rencana pembangunan infrastruktur listrik dari energi ramah lingkungan yang dimiliki masyarakat Provinsi Banten,” ujarnya.

    Penolakan dari warga sekitar terhadap pembangunan PLTP Padarincang sendiri telah berkali-kali terjadi. Hingga saat ini akses masuk ke proyek tersebut pun masih diblokir menggunakan beton oleh warga. Usaha musyawarah yang dilakukan berkali-kali baik dari PT Sintesa Banten Geothermal (SBG) selaku pemegang izin, PT IBP Energi selaku kontraktor pelaksana, Kementerian ESDM serta pemda setempat belum membuahkan hasil.

    Pada sebuah kesempatan untuk melakukan sosialisasi ke warga, perwakilan perusahaan dan kementerian ESDM bahkan sampai disandera selama beberapa jam oleh masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi, Budi Herdiyanto yang ikut dalam rombongan tersebut. Karenanya, Budi sepakat bahwa ke depan perlu terus disampaikan ke masyarakat bahwa proyek tersebut akan bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

    “Kita juga pernah mau melakukan sosialisasi malah kita disandera (oleh warga). Saya sendiri korbannya, tidak boleh pulang sebelum menandatangani suatu statement yang bukan kewenangan saya. Jadi kami ngga tau apa yang harus dilakukan selain sosialisasi melalui media sosial mungkin atau melalui media lain,” ujar Budi ketika dihubungi. (DZH)

  • PT Krakatau Steel Lakukan Ekspor Perdana di 2021 ke Malaysia

    PT Krakatau Steel Lakukan Ekspor Perdana di 2021 ke Malaysia

    CILEGON, BANPOS- Mengawali tahun 2021 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melakukan ekspor baja perdana pada Senin (1/2/2021) lalu untuk negara tujuan Malaysia. Pengiriman perdana berupa produk baja Hot Rolled Coil (HRC), Hot Rolled Plate (HRP), dan Hot Rolled Pickled Oil (HRPO) dilakukan melalui pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera, Cilegon, Banten.

    “Pengiriman ekspor pada bulan Januari 2021 ini meningkat menjadi 31.766,18 ton dibandingkan Januari 2020 yang hanya sebesar 830,97 ton. Sebuah awal yang baik untuk peningkatan kinerja penjualan di 2021,” ujar Direktur Utama Silmy Karim.

    Selain Malaysia, di tahun 2021 ini Krakatau Steel akan melakukan ekspor ke Australia maupun ke Eropa untuk negara Italia dan Spanyol. Masing-masing negara berbeda spesifikasi ekspornya. Untuk Malaysia Krakatau Steel mengekspor HRC, HRP, dan HRPO. Di Australia Krakatau Steel mengekspor HRP, sedangkan HRC diekspor untuk Italia dan Spanyol. Mayoritas produk Krakatau Steel ini digunakan untuk segmen General Structure dan Pipe & Tube di negara tujuannya.

    “Manajemen Krakatau Steel telah memanfaatkan kondisi pandemi sebagai peluang untuk masuk ke pasar ekspor yang saat ini terbuka. Kesempatan ini disebabkan karena terjadinya masalah pada supply chain pasar baja dunia,” terang Silmy.

    Silmy menjelaskan, Krakatau Steel pada tahun 2020 mencatatkan volume penjualan ekspor sebesar 128.341,9 ton atau sekitar 12% dari total volume penjualan 2020 yang sebesar 1.603.732 ton. Di tahun 2021 diperkirakan Krakatau Steel akan dapat meningkatkan volume penjualan hingga 2.040.000 ton dengan target ekspor sebesar 155.000 ton atau meningkat 17,20% dibandingkan tahun 2020.(BAR)

  • Peningkatan Permintaan Listrik Pascapandemi Harus Diantisipasi

    Peningkatan Permintaan Listrik Pascapandemi Harus Diantisipasi

    JAKARTA, BANPOS – Salah satu dasar pembangunan pembangkit listrik dalam proyek nasional penyediaan energi listrik 35.000 MW adalah asumsi pertumbuhan ekonomi sekitar 6% ke atas. Pandemi kemudian menghempaskan pertumbuhan itu. Namun, diyakini sektor industri akan tumbuh kembali positif (rebound) segera pandemi usai. Ketersediaan energi listrik dinilai banyak kalangan, krusial untuk mengantisipasi peningkatan investasi dan laju ekonomi tersebut.

    “Jika pandemi usai, industri tumbuh, aktivitas masyarakat pulih, konsumsi listrik pasti dengan cepat akan pulih dan bahkan naik,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro, Jumat (29/1).

    Dia menyarankan pemerintah untuk merampungkan pelaksanaan proyek 35.000 MW, demi menjaga ketersediaan listrik nantinya. Komaidi mengutarakan, adanya penurunan demand terhadap listrik, lebih disebabkan pandemi dan pembatasan yang berimbas terhadap banyak sektor ekonomi.

    Adanya kondisi dunia usaha yang membaik usai vaksinisasi di tahun ini, menuntut ketersediaan listrik cukup. Rencana pemerintah yang ingin menghentikan pembangunan PLTU dengan total daya 15,5 GW pada RUPTL 2021-2030, dinilainya harus dikoreksi secara moderat.

    Tren Membaik
    Kementerian Perindustrian mengamini ada tren perbaikan investasi dan proyeksi lonjakan pascapandemi. Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi Imam Haryono mengakui, sepanjang 2020 pertumbuhan sektor industri masih terkontraksi. Tetapi, dia menegaskan bahwa tren perbaikan tetap ada. Sepanjang tahun lalu, pertumbuhan diperkirakan terkontraksi sebesar -2,22 persen.

    “Dari sisi persepsi pelaku industri, ada indikator penting yaitu PMI,” ujarnya, di kesempatan terpisah.

    PMI atau Purchasing Managers’ Index sendiri adalah indikator ekonomi yang dibuat dengan melakukan survey terhadap sejumlah Purchasing Manager di berbagai sektor bisnis. Makin tinggi angka PMI, makin menunjukkan ptimisme pelaku sektor bisnis tersebut terhadap prospek perekonomian ke depan.

    Indeks PMI Indonesia memang terus membaik sejak September. Di Desember, PMI naik signifikan menjadi 51,3. Imam menyebutkan tren ekspansi sektor industri dan penikangkatan nilai PMI adalah modal penting dalam menggenjot pertumbuhan sektor industri di tahun 2021. “Pada 2021, diproyeksikan semua subsektor industri mampu tumbuh positif,” imbuh Imam.

    Bergantung PLTU
    Kondisi pandemi covid-19 yang menekan pertumbuhan sektor manufaktur nampaknya tidak banyak mempengaruhi sisi investasi di sektor ini. Kontraksi investasi di Indonesia cukup rendah bila dibandingkan negara ASEAN lainnya di tengah pandemi. Terdapat rencana relokasi beberapa pabrik dari China yang membuktikan bahwa Indonesia menjadi salah satu destinasi investasi pasca pandemi covid-19.

    Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pada Januari–Desember 2020, realisasi investasi sektor industri mencapai Rp272,9 triliun. Angka ini menyumbang 33% dari total nilai investasi nasional yang mencapai Rp826,3 triliun. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pun menargetkan realisasi penanaman modal di sektor industri manufaktur pada tahun 2021 mencapai Rp323,56 triliun, naik 18,56% dari realisasi 2020 sebesar Rp272,9 triliun.

    Optimisme ini didukung dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan perbaikan perekonomian dunia pasca-vaksinasi. Karenanya, semua infrastruktur yang dibutuhkan, termasuk listrik harus terpenuhi dengan pasokan yang stabill.

    Sementara, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyebutkan permintaan listrik sebelum covid-19 hanya tumbuh di bawah 5%. Angkanya semakin merosot setelah musibah covid-19 melanda. Di tengah kondisi surplus listrik yang berdampak pada keuangan PLN, ia menilai bahwa kebutuhan terhadap PLTU tidak terhindarkan. Selain biaya murah, terdapat alasan lainberupa cadangan batu bara yang melimpah.

    Mengutip data triwulan III 2020, beban bahan bakar listrik PLN (non-IPP) masing-masing untuk air Rp23/kWh, batu bara Rp419 per kWh, panas bumi Rp832/kWh, gas Rp1.035/kWh, dan BBM Rp1.878 Rp/kWh. Menilik data tersebut, setelah energi air, sumber energi batu bara adalah yang termurah.

    Senada dengan Komaidi, Mulyanto sepakat bahwa proyek 35.000 MW harus tetap jalan. Namun, reskeduling melihat dinamika ekonomi, perlu dilakukan.(ENK)

  • Pengadaan Sarana Prasarana Sejumlah Kelurahan di Walantaka Disorot

    Pengadaan Sarana Prasarana Sejumlah Kelurahan di Walantaka Disorot

    SERANG, BANPOS – Pengadaan sarana dan prasarana di sejumlah kelurahan di Kecamatan Walantaka yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 disorot oleh LSM Gerakan Reformasi Masyarakat Banten (Geram Banten) Indonesia. Pengadaan itu disorot lantaran dinilai tidak terbuka kepada masyarakat.

    Ketua LSM Geram Banten Indonesia, Rahmat, mengatakan bahwa pihaknya pihaknya beberapa kali telah melakukan konseling di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Walantaka. Namun ternyata, pihak kelurahan dinilai menutup-nutupi ketika ditanya berkaitan dengan pengadaan itu.

    “Ternyata di kelurahan itu tidak bisa menjelaskan secara detail. Kami juga ke kecamatan untuk mempertanyakan terkait dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya ini nanti bagaimana,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (28/1/2021).

    Menurutnya, Geram Banten Indonesia hanya menginginkan agar penggunaan anggaran APBD itu dapat terbuka kepada masyarakat. Hal itu agar penggunaan anggaran yang berasal dari masyarakat, dapat benar-benar dikawal oleh masyarakat juga.

    “Kami sebenarnya minta transparansinya saja. Karena kan dari camat mengarahkan ke kelurahan, dari kelurahan tidak tahu menahu terkait dengan hal tersebut. Kalau tidak tahu menahu sebagai penerima manfaat, itu bagaimana,” tegasnya.

    Ia mengaku, Geram Banten Indonesia berencana melakukan aksi unjuk rasa di Puspemkot Serang. Namun saat ini, pihaknya masih menunggu arahan dari Polres Serang Kota karena saat ini sedang pandemi Covid-19.

    “Kami masih menunggu arahan dari Polres, berapa orang yang diperbolehkan untuk melakukan aksi unjuk rasa,” katanya. (DZH/PBN)

  • ASTRA Tol Tangerang-Merak Rilis Struk Tol Digital

    ASTRA Tol Tangerang-Merak Rilis Struk Tol Digital

    TANGERANG, BANPOS – Guna memudahkan pengguna Jalan Tol Tangerang-Merak, kini ASTRA Tol Tangerang-Merak menyediakan struk tol digital yang bisa diunduh di website astratol.co.id. Pengunduhan struk tol digital ini, sudah bisa dilakukan sejak Senin (26/1).

    Nantinya, ASTRA Tol Tangerang-Merak tidak akan lagi menyediakan struk fisik.

    “Untuk penerapannya kami akan lakukan secara bertahap hingga nantinya tidak ada lagi struk fisik, jadi kami berharap masyarakat sudah mulai beralih ke struk digital,” kata Direktur Teknik dan Operasi, Rinaldi.

    Dari segi fungsi dan kegunaanya, struk digital ini sama dengan struk fisik yang biasa diambil di gardu, “karena secara prinsip memang sama, hanya bentuknya kita ubah ke digital saja,” ungkapnya.

    Caranya pengunduhannya pun sangat mudah, pengguna jalan tinggal membuka website astratol.co.id, kemudian masukan nomor uang elektronik yang digunakan saat transaksi, pilih tanggal yang diinginkan, kemudian klik unduh pada struk yang diinginkan.

    Dengan adanya struk online ini, pengguna jalan tentu dimudahkan karena transaksi lebih cepat, struk mudah didapat, dan tentunya tidak perlu khawatir struk hilang karena dapat di unduh ulang.

    “Meski demikian ada batasan waktu penyimpanan di website ini, yaitu 30 hari pasca transaksi. Jadi jika pengguna jalan mencari transaksi melewati itu, sudah tidak bisa lagi menemukannya,” ungkapnya.

    Selain itu, dengan tidak menggunakan struk fisik lagi, kami turut berupaya untuk memutus rantai penyebaran covid19, dengan mengurangi kontak fisik, sekaligus menjaga lingkungan hidup dengan mengurangi penggunaan kertas dan timbulan sampah dari struk kertas yang biasanya tercecer di gardu-gardu. (AZM)

  • Keselarasan PLTU Jawa 9 & 10 dengan Nelayan Jadi Acuan DPRD Banten

    Keselarasan PLTU Jawa 9 & 10 dengan Nelayan Jadi Acuan DPRD Banten

    PULOMERAK, BANPOS – Relokasi nelayan dan perhatian terhadap mereka oleh manajemen PLTU Jawa 9&10 sangat baik. Pembuatan pangkalan nelayan dan berbagai fasilitas pendukung buat mereka, selayaknya dicontoh industri lainnya di wilayah yang sama, di Banten.

    Aspek keselarasan dengan lingkungan, juga ternyata sangat diperhatikan, dan dikelola baik. Demikian dinyatakan Komisi IV DPRD Provinsi Banten dari pengamatan mereka dalam agenda kunjungan ke pembangkit listrik berkapasitas 1000 x 2 MW yang dalam proses pembangunan tersebut. Kunjungan itu sendiri dilakukan Ida Rosida Lutfi dan Dede Rohana Putera, Kamis (21/1/2021).

    Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putera mengatakan, dari kegiatan monitoringnya di pangkalan nelayan di Suralaya, dia menemukan sejumlah fakta yang sangat baik. Dia gembira karena relokasi nelayan yang sebelumnya berada di Pantai Kelapa Tujuh, saaat ini oleh pihak PLTU Jawa 9&10 sudah direlokasi dan disediakan pangkalan yang layak.

    Dia bersama Ida Rosida Lutfi, kolega se-Komisi di DPRD Banten, dalam kerangka kerja kordinasi dan pengawasan lapangan mengenai pengelolaan limbah, mendapati hubungan manejemen PLTU yang sedang dibangun ini dengan nelayan dan warga sekitar, amat baik. Lingkungan sekitar juga dikelola profesional selaras.

    “Nelayan di Kelapa Tujuh itu ternyata direlokasi, dibuat area penampungan nelayan. Bagus ini. Ini saya lagi pelajari, nanti ini mau kita duplikasi nih, harusnya kalau bisa, PT Pelindo, harusnya PT.KS, harus lainnya, bagus tuh dibikin kayak gitu. Kalau saya lihat tadi hasil kunjungan, nelayan tidak merasakan dampak penggusuran untuk kepentingan proyek PLTU 9&10, jadi lebih baguslah. Mudah-mudahan ini nanti saya sampaikan ke industri-industri yang lain biar pada bisa bikin kaya gitu,” kata Dede saat dikonfirmasi, Jumat (22/1/2021).

    Dia menguraikan harapannya, agar industri memperhatikan kehidupan nelayan, warga sekitar, dan lingkungan hidup. Apa yang dilakukan manejemen PLTU Jawa 9&10, dinilai bisa menjadi contoh perlakuan baik itu. Fasilitas pangkalan, masjid yang sangat bagus, pemberdayaan UKM yang dilakukan perusahaan pembangkit, meyakinkan Dewan akan pembangunan berkeseinambungan.

    “Ya kita sih mudah-mudahan industri yang ada di Cilegon ini bisa bersahabat baik dengan nelayan lah, dengan lingkungan, masyarakat pecinta lingkungan ya, yang dimanaa disitu ada pedagang, ada nelayan. Kketika dibangun sama industri, bagaimana supaya mereka itu tetap bisa beraktivitas, nah ternyata ini jadi role model baru nih, percontohan,” jelasnya.

    Di kesempatan sama, dia mengungkapkan ada perhatian dewan terhadap nelayan di Tanjung Neneng, di kelurahan Kepuh, Ciwandan. Dia menilai, yang dilakukan oleh perusahaan di wilayah tersebut, kurang selaras dengan kepentingan warga di sekitarnya. Dewan berharap, ada perubahan konsep pembangunan lebih memperhatikan lingkungan din sana.

    Sementara itu, Ida Rosida Lutfi di kesempatan berbeda menekankan, bahwa industri di Banten memang harus memperhatikan nelayan. Ini pula yang menjadi fokus dalam pembahasan Perda RZWP3K.

    Ida yang juga Ketua Pansus menegaskan, pembahasan Perda itu transparan dan melibatkan unsur masyarakat, termasuk kalangan nelayan. Pansus bahkan telah turun langsung ke lapangan untuk mendengar pendapat dan memantau bagaimana peta yang ada.

    Menanggapi kunjungan anggota DPRD Banten, kalangan nelayan mengaku senang. Mereka berharap, adanya kunjungan dari legislatif dan langsung di lapangan bisa menegaskan, apa yang terjadi sebenarnya. Jika pun ada kekurangan, para nelayan berharap bisa menjadi bahan evaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten.

    Ketua Nelayan Rukun Suralaya, Rebudin sependapat bahwa saat ini pangkalan nelayan sudah layak. Dia mengungkapkan, perhatian dari PLTU Jawa 9&10 sangat signifikan. Nelayan juga berharap pemerintah daerah memperhatikan mereka.

    “Diharapkan pemerintah daerah bisa memberikan bantuan kepada pada para nelayan terutama, bantuan kapal,” katanya.

    Dijelaskan Rebudin, bahwa dengan adanya pembangunan pembangkit listrik tersebut, berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Selain telah dibangun pengkalan nelayan, maka mega proyek tersebut akan menyerap tenaga kerja.

    “Kami berharap, mega proyek yang berada di Suralaya, mampu menyerap tenaga lokal. Dengan demikian maka, perekonomiann masyarakat juga mengalami peningkatan, ditambah lagi musim pandemi corona ini, dirasa cukup sulit mendapatkan pekerjaan,” tandasnya. (LUK)