BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Prioritas Jokowi Soal PTSL ‘Ambyar’ di Banten

    Prioritas Jokowi Soal PTSL ‘Ambyar’ di Banten

    SERANG, BANPOS – Sejumlah program strategis yang yang dicanangkan pemerintah pusat di Provinsi Banten, tak berjalan optimal. Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dikeluhkan karena pelaksanannya tak sebesar gaungnya. Sementara program ketahanan pangan berapa Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai (Upsus Pajale), tak dapat sambutan dan berrujung melonjaknya harga kedelai.

    Program PTSL menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Joko Widodo untuk menciptakan jaminan kepastian hukum atas tanah yang seringkali memicu sengketa. Sejumlah pihak mengeluhkan lambannya program PTSL, dan minimnya jumlah bidang lahan yang yang disetujui mendapat program tersebut.

    Lurah Cipocokjaya, di Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang, Romli Maulana, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak BPN untuk segera mendistribusikan sertifikat tanah ratusan warganya yang mengikuti program PTSL. Berapapun jumlahnya, kata dia, asalkan warga mengetahui bahwa program PTSL tersebut memang ada dan berjalan.

    “Berapa saja yang sudah jadi sertifikatnya, serahkan ke masing-masing kelurahan. Agar kami segera mengumpulkan RT untuk proses pembagiannya, supaya tidak berkerumun,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

    Ia menyebutkan, pihaknya pernah mendampingi 11 warganya yang mengikuti simbolis penyerahan sertifikat PTSL beberapa waktu yang lalu. Namun, kesebelas sertifikat yang diserahkan ke warga itu diambil kembali oleh pihak BPN, dan ia sampai kini tidak mengetahui apa alasannya.

    “Kok sertifikatnya diambil lagi. Warga bertanya-tanya, saya sendiri sebagai lurah merasa malu dan memiliki beban moril. Sebab dari satgas pun sudah lepas tangan, karena ini prosesnya sudah di BPN,” jelasnya.

    Ia mendesak agar segera didistribusikan, karena ia menganggap tidak selamanya pegawai BPN itu yang akan mengurus terkait sertifikat. Bisa jadi pegawainya ganti, dan pengganti dari pegawai sebelumnya ini tidak mengetahui sudah sampai mana prosesnya.

    “Meminimalisir agar tidak terjadi penumpukan, itu juga tidak baik. Kan tidak selamanya pegawai yang mengurus disitu saja, bisa saja seperti saya dimutasi atau dipindahtugaskan,” ucapnya.

    Di Kelurahan Cipocok Jaya sebelumnya mengajukan sesuai dengan kuota yang sudah disepakati yaitu 600. Namun yang bisa direalisasikan hanya 300 saja.

    “Tapi dari 300 pun saya belum menerima dan dibagikan ke warga, masih di BPN. Konon katanya ketika saya menanyakan ke satgas, sudah jadi sertifikatnya. Tapi apa kendalanya kami belum mengetahui,” ucapnya.

    Namun yang ia harapkan setelah adanya informasi tersebut, bagaimana menangkis pertanyaan dari warga yang selalu menanyakan sertifikat, karena sudah melewati tahun 2020. Ia mengaku masih menunggu undangan dari BPN, kapan akan mendistribusikan sertifikat yang disebut-sebut sudah dicetak tersebut.

    “Karena kami juga selalu ditanyai oleh warga dan masyarakat, terutama RT RW yang merasa bertanggung jawab mendaftarkan, selalu menegur dan mempertanyakan,” katanya.

    Romli mengungkapkan, diserahkan langsung oleh BPN ke masyarakat pun tidak masalah, asalkan sertifikat itu segera didistribusikan. Sebab sampai kini ia belum mendapatkan informasi yang akurat kapan akan didistribusikan sertifikat tersebut.

    “Yang penting diserahterimakan ke masyarakat, biar saya pun tidak begitu beban kepada masyarakat. Sampai detik ini pun belum ada informasi yang akurat kapan bisa dikasihkan ke masyarakat soal PTSL ini,” tandasnya.

    Sementara itu, Lurah Tembong, Edi Junaedi, menyebutkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan ketua tim BPN Cipocok Jaya dan disampaikan hal yang sama. Yaitu semua sertifikat untuk kelurahan Tembong sudah jadi, tinggal bagaimana mengatur cara mendistribusikannya, agar tidak mengumpulkan orang banyak.

    “Karena apabila dikumpulkan di Kelurahan dengan jumlah massa yang banyak, terjadi bergerombolnya massa. Sementara saat ini kita mengetahui bahwa masih dalam keadaan pandemi covid-19 belum usai, bahkan saat ini yang lebih mengkhawatirkan munculnya kluster baru, sehingga kami dan juga pihak BPN sedang mengatur pendistribusian mungkin per RT dulu, sehingga meminimalisir jumlah massa yang banyak,” ungkapnya.

    Di kelurahannya, ada 700 sertifikat yang akan didistribusikan. Sebelumnya, pada tahun 2020 pihaknya mengajukan 1500 kuota, sebelum terjadi pandemi.

    “Karena adanya pandemi, akhirnya hanya 50 persennya saja yang bisa dicover hanya di tahun 2020, yaitu 700. Mudah-mudahan dari sisa 2020 ini bisa dicover lagi di anggaran 2021, sehingga masyarakat yang belum memiliki sertifikat, bisa sudah punya semua,” katanya.

    Sementara, di Desa Bolang, Kecamatan Malingping,dari kuota sertifikat sebanyak 1.750 buku, sekitar 500 buku sertifikat belum didistribusikan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak. Hal itu diungkapkan Kades Bolang, Ma’mun kepada BANPOS, Rabu (6/1).

    “1.750 sekitar 500 buku sertifikat lagi, memang tinggal pembagian. Lagi ngatur posisi pembagian takut terkena aturan tidak boleh berkerumun. Kalau dikasih ke desa mah sudah selesai dibagikan,” katanya.

    Kepala Desa Sangiangjaya, Kecamatan Cimarga, Usep Pahlaludin juga mengaku bahwa pembuatan sertifikat tanah dari program PTSL belum semuanya selesai dibuat. Dari kuota 1.000 lebih sertifikat yang terakomodir hanya sekitar 800 lebih.

    “Belum selesai, masih ada yang belum beres pembuatannya masih di BPN. Alasan dari pihak BPN itu katanya belum dikawinkan berkasnya, dari desa sudah dibereskan semua. Ya kami berharap segera selesai dan segera dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima,” katanya.

    Senada disampaikan Kepala Desa Hariang, Kecamatan Sobang Nani Ristiani. Dari kuota 1.100 buku sertifikat, terealisasi sebanyak 700 buku sertifikat.

    “Kalau untuk Desa Hariang ya tinggal sekitar 15 buku sertifikat yang belum keterima, masih di BPN. Itu terjadi karena ada yang beda alamat dan tanggal lahir,” ucapnya.

    Terpisah,. Lurah Masigit di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Rohimin mengaku pada 2020 lalu hanya ada 10 bidang tanah yang mendapat program PTSL. Semuanya sudah dibagikan kepada pemilik lahan.

    “Cuma 10 bidang untuk tahun 2020, kalau untuk 2021 belum ada info,” katanya.

    Kata dia, sejauh ini tidak ada masalah dalam prosesnya. “Sejauh ini tidak ada masalah,” singkatnya.

    Pada bagian lain, harga kedelai yang melambung tinggi sekarang ini telah membuat produsen tahu dan tempe merugi, bahkan beberapa menghentikan aktivitas produksinya. Hal ini membuat warga menilai, program Upsus Pajale gagal dalam implementasinya.

    Disebutkan, Upsus Pajale merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pertanian dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 Tahun 2015, sebagai upaya khusus untuk swasembada pangan dari Pemerintahan Presiden Jokowi.

    Namun implementasinya, program tersebut terkendala karena para petani hanya berminat pada tanaman padi saja, sedangkan kedelai dan jagung kurang diminati, beberapa alasan petani menganggap harga jual kedelai dan jagung terlalu rendah. Pemerintah pun masih melakukan impor kedelai, oleh karena itu, program Pajale masih dianggap gagal.

    Sebagaimana diungkapkan pegiat sosial di Lebak, Uce Saepudin yang kerap disapa Buchek ini menyebut program Upsus Pajale dianggap gagal. Sehingga harga kedelai kini meroket tinggi.

    “Upsus Pajale bukan hanya padi saja, tetapi ada kedelai dan jagung sebagai upaya pemerintah masa Presiden Jokowi yang memberi target kepada Kementerian Pertanian tiga tahun untuk swasembada pangan. Namun melihat kenyataannya kedelai didapat dari impor dan harganya melambung tinggi, kami anggap program tersebut gagal,” ujar Buchek.

    Tidak hanya itu, dirinya juga menganggap menteri pertanian telah memberatkan petani dengan kebijakan kartu tani, selain gagal dalam menerapkan kebijakan Upsus Pajale, kebijakan kartu tani pun implementasinya menuai polemik di para petani.

    “Upsus Pajale dilakukan 3 tahun dari 2015, bahkan sekarang sudah 2021, kenyataannya untuk kedelai impor dan harganya melambung tinggi, dan untuk padi pun, kenyataannya petani diberatkan dengan kebijakan kartu tani, sehingga kesulitan pupuk bersubsidi dan menimbulkan polemik ditataran bawah, kalau bisa Permentan terkait kartu tani direvisi atau dievaluasi,” ungkap lulusan FISIP Unma Banten itu menjelaskan.

    Sementara terkait polemik kelangkaan kedelai tersebut, Korwil Pertanian Kecamatan Malingping, Ira justru menjelaskan program Pajale masih berjalan normal.

    “Program Pajale sudah diperbaharui dan diperpanjang untuk Tahun 2021, mengenai kendala, kedelai memang di Tahun 2020 sempat dihentikan akibat refocussing anggaran ke Covid-19.Selain itu kendala lainnya petani di sini memang kurang berminat terhadap kedelai akibat tidak ada jaminan harga pasarnya,” tutur Ira.

    Adapun terkait tidak berjalannya program tanam kedelai oleh petani di Baksel, secara terpisah, Petugas Pengendali Organisme Tumbuhan (POPT) Malingping, Rohmat menutur perlunya peran pemerintah menjamin produksi kedelai dan harga pasarnya.

    “Sebenarnya petani di sini kurang berminat karena ketika kedelai panen, tidak ada jaminan terhadap hasil panen dan harganya. Kiranya kalau bisa ada MoU stakeholder dengan para petani, jadi ketika panen, kedelai bisa langsung dibeli dan harganya dijamin, karena hal ini tidak ada, maka petani lebih memilih padi, sederhananya walaupun tidak terjual, kalau padi dapat dikonsumsi oleh pribadi,” paparnya. (CR-01/MUF/LUK/WDO/PBN/ENK)

  • Bakti Chandra Asri untuk Kehidupan Nelayan yang Lebih Baik

    Bakti Chandra Asri untuk Kehidupan Nelayan yang Lebih Baik

    CILEGON, BANPOS – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk salurkan bantuan perahu fiber dan mesin ketinting kepada nelayan yang tinggal di Pelabuhan Paku Anyer, Kabupaten Serang. Bantuan diberikan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan masyarakat berbasis ekonomi sekular dan lingkungan berkelanjutan.

    Director of Human Resources dan Corporate Affairs Chandra Asri, Suryandi mengatakan, bantuan perahu diberikan bukan hanya kali ini. Namun, sebelumnya juga telah diberikan bantuan perahu kepada nelayan yang ada di tempat lain di Banten.

    “Kita memberikan perhatian dimana bantuan ini sebetulnya kita sudah melakukan lama pernah sekali dan memberikan perahu dan juga mesin. Ini kita berikan perhatian yang lebih besar lagi dengan kapasitas yang lebih besar agar nelayan-nelayan disekitar sini punya suatu kehidupan yang lebih baik. Dengan mesin yang baik sehingga mereka bisa mencari ikan lebih jauh dan mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik,” kata Suryandi disela kegiatan serah terima bantuan nelayan di kampung Pangaradan, Pantai Paku Anyar, Kabupaten Serang, Selasa (15/12/2020).

    Adapun tujuan, diberikannya bantuan kepada nelayan lanjut Suryandi, agar dapat memberikan dampak kepada nelayan secara berkelanjutan. Terutama dampak ekonomi terhadap nelayan yang ada di Banten umumnya dan yang ada di Pelabuhan Paku Anyer khususnya.

    “Saya juga sampaikan ke bapak-bapak nelayan setelah ini perlu kita dampingi juga, perlu ada evaluasi agar supaya bantuan yang sudah diberikan ini memang ada manfaat dan bisa menjadi feedback juga untuk perusahaan di dalam memikirkan atau merencanakan bantuan-bantuan berikutnya. Jadi bantuan yang diberikan itu tidak cuma hari ini selesai, seremonial selesai, kita juga ingin bantuan yang kita berikan punya dampak,” katanya.

    Suryandi juga mengajak nelayan untuk turut membersihkan sampah-sampah yang ada di laut terutama sampah pelastik. Karena pihaknya juga memiliki program inovasi pengelolaan sampah pelastik di laut berbasis ekonomi secular sehinggap para nelayan dapat membantu pemerintah dalam membersihkan sampah yang ada di laut.

    Karena, kata Suryandi, melalui program tersebut, sampah yang dikumpulkan oleh nelayan dari laut, terutama sampah pelastik dapat didaur ulang sehingga menghasilkan bahan bakar yang dapat digunakan untuk perahu nelayan. Sehingga, mampu meringankan beban nelayan untuk memenuhi bahan bakar tersebut.

    “Kita juga perihatin atas adanya sampah-sampah di laut. Suatu perkerjaan rumah yang besar karena kita tidak bisa sendirian maka kenapa kita rangkul bapak-bapak nelayan ini, terlepas melaut itu kumpulin sampahnya, plastik terutama itu lalu kemudian pelastik itu kita olah menjadi bahan bakar. Nah bahan bakarnya itu nanti menjadi bahan bakar perahu-perahu ini,” pungkasnya.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Chandra Asri kepada para nelayan di wilayahnya.

    “Saya berharap semua perusahaan seperti Chandra Asri, jadi Insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Terimakasih sudah membantu nelayan di Kabupaten Serang di Anyer. Memang ini daerah pariwisata dan daerah nelayan kami. Wilayah Kabupaten Serang lengkap punya wilayah industri, pariwisata, kelautan dan juga nelayan ini merupakan andalan kami, persoalan nelayan pun sudah diperhatikan,” kata Tatu.

    Untuk diketahui, bantuan yang diberikan Chandra Asri kepada nelayan yang tinggal di Pelabuhan Paku Anyer dan Ciwandan Kota Cilegon yakni, sebanyak 15 perahu fiber dan 28 unit mesin ketinting kepada 43 nelayan yang dapat digunakan para nelayan untuk mencari ikan. Selain itu, Chandra Asri juga memberikan bantuan berupa paket sembako sebagai wujud kepedulian dalam masa pandemi Covid-19 dan musim angin barat.

    Dalam kegiatan tersebut turut hadir Danrem 064 MY Banten Brigjen TNI Gumuruh Winardjadmiko, Kapolda Banten Irjen. Pol. Fiandar, Danlanal Banten Letkol Laut (P) Budi Iryanto M.Tr.Hanla, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Staf Ahli Walikota Cilegon Ujang Iing, Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono, Dandim 0623 Cilegon Letnan Kolonel Inf Ageng Wahyu Romadhon dan para tokoh masyarakat setempat.(ADV)

  • PLN Borong Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    PLN Borong Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    SERANG, BANPOS – Pada ajang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satu BUMN Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih empat Proper Emas dan 19 Proper Hijau. Hal tersebut dikarenakan PLN melalui pilar ‘Green’ dalam transformasinya terus berkomitmen untuk mengelola pembangkit yang ramah lingkungan.

    Proper Emas tersebut diraih oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B Jepara, untuk kedua kalinya, yang dikelola langsung oleh PLN, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Gresik yang dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali, serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Pesanggaran, Denpasar dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang Darajat, Kabupaten Bandung yang dikelola oleh PT Indonesia Power.
    Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

    “Hal ini untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang menerapkan dan mengelola lingkungan hidup dan kehutanan” ujar Ma’ruf Amin dalam sambutannya di Auditorium Manggala Wanabakti, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat(14/12).

    Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, Untuk tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui penilaian PROPER menambahkan kriteria sensitifitas dan daya tanggap perusahaan terhadap kebencanaan dalam penilaian aspek pemberdayaan masyarakat. Kriteria tersebut pada dasarnya agar pimpinan perusahaan berkomitment memberikan perlindungan kepada karyawan sehingga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Dunia usaha diharapkan mengintegrasikan analisa resiko terhadap bencana, kerentanan sosial dan lingkungan untuk menyusun strategi keberlanjutan bisnisnya.

    “Penghargaan Proper merupakan penghargaan bagi dunia usaha yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehadirannya bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Direktur Human Capital and Management PLN, Syofvi Felienty Roekman mengungkapkan bahwa Penghargaan tersebut sangat penting bagi PLN, karena dapat menjadi bagian dari semangat transformasi PLN untuk menjalankan kegiatan usaha yang makin berwawasan lingkungan.

    “Prestasi yang diperoleh ini merupakan hasil dari upaya kolaborasi yang baik antara PLN dengan masyarakat. Sebagai korporasi, PLN berkomitmen untuk senantiasa menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik dengan aman, bersih, dan efisien serta memberdayakan masyarakat sekitar,” ungkapnya
    Pembangkit – pembangkit PLN yang mendapatkan Proper Emas berhasil mengedepankan aspek perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan inovasi dalam segala hal sehingga melebihi dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah.

    Salah satu pembangkit yang berhasil mempertahankan Proper Emas, PLTU Tanjung Jati B, berhasil memanfaatkan Artificial Intellegence di boiler sehingga menurunkan pemakaian energi hingga 17 juta Giga Joule (GJ). Selain itu, pemakaian adjuster flow dalam mengurangi coal spillage berhasil menurunkan emisi udara sebesar 2.500 Ton SO2, 4.400 Ton NOx, dan 1,3 juta Ton CO2eq. Juga dalam pemakaian kembali air sampling conductivity meter untuk service water mampu menurunkan beban pencemar sebesar 3,52 Ton. Dari berbagai inovasi tersebut PLN berhasil melakukan penghematan sebesar Rp 5,42 Triliun dalam satu tahun.

    “Dengan penerapan teknologi dan inovasi pada PLTU, PLN mampu memanfaatkan keunggulan keekonomian energi fosil batubara sebagai penghasil energi listrik yang murah, namun tetap ramah bagi lingkungan,” kata Zulkifli.

    Tidak hanya memastikan operasional yang ramah lingkungan, PLN juga memberdayakan masyarakat melalui berbagai program. Setahun terakhir, PLN telah melakukan berbagai adaptasi program pemberdayaan masyarakat. Di antaranya adalah program pemberdayaan kelompok difabel yang berhasil menciptakan pasar baru dari produksi hand sanitizer herbal dan masker ramah difabel. PLN juga aktif dalam mengembangkan program mitigasi kebencanaan alam maupun non-alam termasuk COVID 19.

    “Kami telah melaksanakan 112 kegiatan untuk menanggulangi bencana, dari skala kabupaten, provinsi, nasional, hingga internasional dengan menggandeng 72 mitra strategis,”tambah Syofvi.
    Di bidang pelestarian keanekaragaman hayati, luasan wilayah konservasi laut PLN telah mencapai 5.400 m2 dengan keberhasilan memperkenalkan inovasi dalam desain terumbu karang buatan dan fish apartment. PLN akan selalu berupaya menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, melestarikan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta bertanggung jawab sosial melalui pemberdayaan masyarakat.(MG-01/PBN)

  • ITB-AD Apresiasi Kenaikan Cukai Rokok

    ITB-AD Apresiasi Kenaikan Cukai Rokok

    CIPUTAT TIMUR, BANPOS – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan pernyataan mengenai kenaikan cukai rokok sebesar 12,5% yang akan diberlakukan pada Februari 2021. Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD) menyambut baik keputusan ini.

    Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD), Dr. Mukhaer Pakkanna, bersama Center of Human and Economic Development (CHED) ITB-AD sebagai pusat studi yang salah satu fokus kajiannya mengenai pengendalian tembakau di Indonesia, menyambut baik dan menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Pemerintah ini.

    “Kami mengapresiasi keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kenaikan cukai rokok. Namun demikian, pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan perlu mempertimbangkan kerugian makro di sektor kesehatan dan pembangunan manusia yang menjadi tujuan utama kenaikan cukai hasil tembakau,” ujar Mukhaer Pakkana Jum’at (11/12).

    Ketua CHED ITB-AD Roosita Meilani Dewi menjelaskan berdasarkan data yang dilansir oleh Litbang Kesehatan pada 2015 dan kajian yang dilakukan CHED ITB-AD pada 2020 bahwa kerugian makro yang dihitung berdasarkan eksternalitas negatif (dampak negatif) yang ditimbulkan oleh tembakau dan produk turunannya di Indonesia tercatat sekitar Rp 727,7 triliun. Kerugian ini terdiri dari kerugian total kehilangan tahun produktif – Rp. 374,06 triliun, belanja kesehatan untuk rawat inap Rp. 13,67 triliun, belanja kesehatan untuk rawat jalan Rp. 208,83 triliun, serta biaya konsumsi rokok Rp. 131,14 triliun.

    “Dan dapat dipastikan, bahwa kerugian makro ini akan terus meningkat di saat pandemi Covid 19 seperti sekarang ini,” kata Roosita.

    Roosita juga mengatakan bahwa pertimbangan dampak kenaikan cukai terhadap buruh, petani, serta maraknya rokok ilegal yang selalu menjadi alasan klasik perlu ditinjau ulang dengan optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) oleh pemerintah daerah secara jelas dan terukur.

    “Pertimbangan dari sisi industri secara mikro tidak mencerminkan keberpihakan keadilan terhadap penyelamatan generasi muda dan rakyat golongan miskin dari terpaparnya zat adiktif,” terang Roosita.

    Hipotesis Kementrian Keuangan sendiri menyebutkan bahwa dengan kenaikan cukai hasil tembakau rata-rata 12,5% yang akan menurunkan prevalensi perokok dewasa sebesar 32,3% – 32,4% . Dan turunnya perokok anak sebesar 8,8% – 8,9%. Sementara itu, Riset Bappenas (2019) menghasilkan bahwa kenaikan cukai hasil tembakau minimal sebesar 25% pada tahun 2020 dapat menjadi tolak ukur mengurangi kerugian makro yang ditimbulkan secara bertahap yaitu dengan menurunkan prevalensi perokok anak menjadi 8,6% pada tahun 2024 sesuai target pencapaian Rancana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berbeda dengan Bappenas.

    “Hipotesis Kemenkeu ini perlu dibuktikan agar dapat diterima pada tahun target capaian. Mengingat data historis kenaikan cukai hasil tembakau rata-rata 10% per tahun tidak dapat menurunkan prevalensi perokok anak dan dewasa,” kata Roosita.(BNN/PBN)

  • Resesi, Pandemi dan Optimisme

    Resesi, Pandemi dan Optimisme

    BADAN Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49% pada kuartal III-2020. Sebelumnya pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang kembali negatif tersebut menjadi penanda Indonesia resmi mengalami resesi dan masuk dalam daftar negara yang masuk ke jurang resesi di masa pandemi.

    Dampak dari resesi ini antara lain terlihat dari PHK sudah menerpa Indonesia menimpa ribuan orang dari berbagai sektor usaha. Mulai dari buruh pabrik sepatu, pabrik tekstil, garmen, makanan minuman, komponen elektronik, hingga sektor penerbitan.

    Menurut peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira (detik.com, 8/11) badai PHK yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi bukti nyata resesi terburuk yang dirasakan Indonesia selama 20 tahun terakhir. Pasalnya, resesi bukan cuma terjadi pada perusahaan bermodal besar saja tetapi juga melanda sektor UMKM. Bagi perusahaan, PHK sejatinya merupakan keputusan paling akhir setelah beragam ikhtiar telah ditempuh untuk bisa bertahan pada situasi pandemi ini. Salah satu pertimbangan penting untuk mengambil langkah PHK adalah kebutuhan terhadap karyawan-karyawan dengan kinerja yang baik, sehingga saat perekonomian pulih perusahaan tidak sulit mencari tenaga kerja lagi.

    Dampak lanjutan dari PHK adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat hilangnya pendapatan aktif kepala atau anggota keluarga. Karena itu pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat seperti memberikan subsidi gaji bagi yang berpenghasilan kurang dari Rp 5 juta per bulan, stimulus permodalan usaha super mikro sebesar Rp 2,4 juta per pengusaha super mikro hingga beragam BLT bagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak Covid-19.

    Disamping mempertahankan daya beli masyarakat beragam kebijakan yang menyasar masyarakat menengah ke bawah tersebut diharapkan dapat menyangga pertumbuhan ekonomi agar melambung ke atas mengingat kinerja ekonomi pada lapisan atas cenderung kolaps. Upaya ini cukup berhasil dilihat dari perubahan pertumbuhan yang semula -5,32% pada kuartal II menjadi -3,49 pada kuartal III sepanjang tahun 2020 ini.

    Bahkan menurut para pengamat ekonomi dan keuangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mendatang setelah pandemi berakhir diproyeksikan akan mencapai 4,5% – 5,5%. Kuncinya adalah pandemi dinyatakan berakhir meskipun mungkin harus dengan keputusan politik. Karena nyatanya pandemi ini tidak hanya menyasar hebat pada aspek kesehatan dan ekonomi tetapi juga menyasar pikiran dan perasaan masyarakat sehingga aktivitas hidupnya dibayang-bayangi ketakutan terhadap Covid-19.

    Program vaksinasi yang akan berjalan pada bulan-bulan mendatang meski sudah mulai menuai kontroversi terkait pertimbangan kehalalan dan keamanannya bagi kesehatan, setidaknya secara psikologis telah memberi kepercayaan publik bahwa pandemi Covid-19 bisa diakhiri sehingga pemulihan mental masyarakat dan upaya pemerintah untuk menyatakan bahwa era pandemi Covid-19 telah berakhir mendapatkan legitimasi psikologis dan moral.

    Pernyataan ini penting agar perekonomian negara bisa keluar dari resesi yang ditandai dengan terus naiknya pertumbuhan ekonomi nasional secara positif. Kuncinya ada pada berakhirnya era pandemi Covid-19 dengan menjadikan vaksin sebagai garansinya.

    Hadirnya vaksin setidaknya mengurangi beban pikiran dan perasaan masyarakat terhadap ancaman Covid-19 sehingga melakoni kehidupan di tahun 2021 mendatang lebih rileks dan lebih optimis. Dengan begitu masyarakat bisa bekerja dengan tenang dan dunia usaha bisa bergerak.

    Walaupun harus berhadapan dengan postur APBN 2021 yang diperkirakan defisit sebesar Rp 971,1 triliun atau setara 5,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) karena pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 1.776,4 triliun sementara belanja negara Rp 2.747,5 triliun (Detik.com, 8/11). Sikap optimis tersebut penting untuk terus ditumbuhkan agar semangat pulih dari tekanan Covid-19 ini paralel dengan pulihnya pertumbuhan ekonomi negara yang didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama.

    Konsumsi domestik meningkat jika daya beli dan pendapatan masyarakat juga meningkat. Sepanjang tahun 2020 sektor pertanian tumbuh positif demikian juga dengan UMKM. Karena itu penguatan terhadap UMKM dan sektor pertanian sebagai lahan usaha mayoritas rakyat perlu terus diperkuat dan didukung dengan kebijakan yang konsisten berpihak kepada mayoritas rakyat. Proteksi terhadap produk UMKM dan sektor pertanian perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan menyeluruh agar UMKM dan sektor pertanian Indonesia memiliki daya hidup di tengah derasnya gempuran dari pasar global.

    Selain konsumsi domestik sumber pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh penanaman modal atau investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang berdampak pada pengurangan angka pengangguran, angka kemiskinan, meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing dan kemandirian. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan penanam modal (Investor) baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

    Tinggi rendahnya investasi di suatu wilayah dipengaruhi oleh kepastian hukum, stabilitas politik, keamanan dan kebijakan pemerintah yang pro investasi. Faktor-faktor ini masih memerlukan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Lahirnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kontroversial itu, semangatnya untuk mereduksi hambatan birokrasi, mengikis korupsi dan menggairahkan iklim investasi di Indonesia. Dengan investasi meningkat diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah banyak sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat direduksi.

    Semangat dari UU ini juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan peningkatan daya saing UMKM serta mendorong masyarakat Indonesia mengambil jalan wirausaha dengan menekuni profesi sebagai pengusaha. Dengan meningkatnya jumlah pengusaha baik yang lahir dari rahim masyarakat Indonesia atau yang masuk dari negara asing diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak penghasilan dan bentuk lainnya yang sah.

    Kritik terhadap UU Ciptaker yang antara lain diekspresikan oleh maraknya demonstrasi dimana-mana karena UU ini dinilai bias pengusaha dan investor serta tidak ramah terhadap hak-hak tenaga kerja. Apakah kekhawatiran terhadap UU ini yang dinilai tidak ramah terhadap nasib tenaga kerja seperti banyak disuarakan oleh beragam serikat pekerja dan juga apakah benar UU ini akan merangsang gairah investasi atau sebaliknya tergantung pada implementasinya di tahun 2021 nanti?.

    Yang jelas pertumbuhan ekonomi tidak saja membutuhkan investasi dan konsumsi tetapi juga membutuhkan stabilitas politik dan penegakan hukum yang berkeadilan baik pada yang pro maupun pada yang kritis terhadap pemerintah. Karena itu langkah-langkah penegakan hukum yang tidak profesional atau bias interes pribadi harus dihindari agar tidak menganggu iklim investasi dan agenda pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan.

    Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi prasyarat terbukanya lapangan kerja. Tetapi tanpa diikuti dengan pemerataan maka pertumbuhan ekonomi tinggi akan memicu besarnya indeks gini rasio yang menggambarkan besarnya kesenjangan. Karena itu untuk mengurangi kesenjangan dan membangun rasa keadilan yang hakiki maka aspek pemerataan sejatinya yang harus dijadikan sebagai permasalahan utama ekonomi suatu negara bukan hanya pertumbuhan. Dengan pemerataan berapapun ekonomi tumbuh akan dirasakan oleh semua masyarakat, tetapi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu dirasakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

    Semoga ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh positif dan merata setelah pendemi Covid-19 dinyatakan berakhir sebagai kunci mengakhiri resesi ekonomi dan membangun optimisme.

    Wallahu’alam.

  • Prodi DIII Akuntansi Untirta Gelar Workshop Modul Mini Bisnis

    Prodi DIII Akuntansi Untirta Gelar Workshop Modul Mini Bisnis

    SERANG, BANPOS – Program Studi Diploma III Akuntansi FEB Untirta menyelenggarakan Workshop Pembuatan Modul Mini Bisnis/ Siklus Bisnis. Kegiatan ini turut menghadirkan perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan perwakilan dari dunia industri.

    Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto, program vokasi harus terus melakukan inovasi dan terobosan. Ia menyatakan, meski sebagian besar sudah berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), link and match harus terus ditingkatkan.

    “Pendidikan vokasi memenuhi kebutuhan pasar dengan meningkatkan daya saing lulusan, yaitu dengan cara kurikulum harus kolaborasi (dunia usaha dengan akademik), mengadakan kuliah tamu secara rutin, dan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa yang telah magang,” jelas Wikan.

    Direktur Utama PT. Latinusa Tbk, Jetrinaldi, menyampaikan bahwa kebutuhan lulusan Diploma lebih banyak dibutuhkan pada dunia industri, karena dunia industri lebih membutuhkan tenaga terampil yang mampu membantu menyelesaikan tugas dibidangnya.

    “Namun, yang perlu diketahui bahwa untuk mempersiapkan lulusan yang berkualitas harus dibekali dengan baik selama menempuh pendidikan,” tegas Jetrinaldi.

    Pemaparan tentang siklus bisnis dunia industri yang sebenarnya mampu memberikan gambaran bagi para akademisi bahwa transaksi pada dunia bisnis selalu terintegrasi. Maka, penyusunan modul mini bisnis/ siklus bisnis sebaiknya diberikan pada mahasiswa yang telah menempuh seluruh mata kuliah.

    “Dengan demikian, mahasiswa selain mendapatkan program magang pada semester akhir, juga dapat berlatih secara interaktif dengan media modul mini bisnis/ siklus bisnis. Hal ini mampu mendukung Dirjen Vokasi bahwa vokasi harus berinovasi dan terobosan,” katanya.

    Menurut Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi FEB Untirta, Galih Fajar Muttaqin, capaian pembelajaran pada Diploma III Akuntansi FEB Untirta, menguasai siklus bisnis.

    Untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri akan kebutuhan tenaga terampil, maka diperlukan modul yang mampu memberikan simulasi bisnis sehingga pada saat lulus mahasiswa langsung dapat bekerja.

    “Modul bagi mahasiswa vokasi merupakan salah satu alat untuk mengasah ketrampilan dan kemahiran pada bidang vokasi. Harapannya dengan terbentuknya modul bisnis akan terlahirnya lulusan yang siap pakai dalam dunia usaha dan dunia industri,” tandasnya.(PBN)

  • Spanduk dan Baliho HRS di Serang Mulai Ditertibkan Personil Gabungan

    Spanduk dan Baliho HRS di Serang Mulai Ditertibkan Personil Gabungan

    SERANG, BANPOS – Personil gabungan Polres Serang, Kodim 0602 Serang, dan Satpol PP Pemkab Serang menggelar operasi gabungan penertiban spanduk dan baliho ilegal yang tidak sesuai ketentuan, termasuk spanduk dan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS) tak luput dari sasaran penertiban.

    Penertiban spanduk di setiap kecamatan di wilayah hukum Polres Serang ini bertujuan untuk menjaga estetika keindahan lingkungan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Dalam tugas ini, kami bersama TNI hanya mengawal dan membantu kegiatan personil Satpol PP demi kelancaran penertiban spanduk dan baliho yang tidak berijin di wilayah hukum Polres Serang,” ujar Kapolres Serang AKBP Mariyono ditemui di Mapolres Serang, Selasa (24/11/2020).

    Kapolres mengatakan penertiban spanduk dan baliho ilegal ini akan terus dilakukan oleh Pemkab Serang. Mariyono berharap penertiban spanduk dan baliho yang tidak berizin tersebut bisa menjadikan efek jera bagi para pemasang dan tergugah untuk membayar pajak sehingga dapat menambah potensi pendapatan pajak daerah.

    “Saya berharap penurunan operasi spanduk dan baliho maupun reklame yang tidak berizin ini bisa membuat mereka jera,” tandasnya.

    Tak hanya itu, Kapolres memastikan spanduk maupun baliho dengan konten atau isian yang bersifat provokatif berpotensi mengganggu keamanan serta kehidupan masyarakat juga menjadi sasaran penertiban petugas. Ia menegaskan penertiban itu juga sesuai arahan untuk menindak tegas terhadap potensi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

    “Kami terus memantau di setiap sudut perkotaan maupun jalanan. Saat ada spanduk yang tidak sesuai aturan kami tertibkan. Apalagi spanduk maupun baliho dengan konten yang cenderung provokatif dan berpotensi mengganggu keutuhan NKRI langsung petugas tertibkan,” tegasnya. (RED)

  • Chandra Asri Siap Operasikan Enclosed Ground Flare untuk Minimalisir Dampak Lingkungan dan Sosial

    Chandra Asri Siap Operasikan Enclosed Ground Flare untuk Minimalisir Dampak Lingkungan dan Sosial

    JAKARTA, BANPOS – Demi meminimalisir dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasional pabrik, Chandra Asri kini siap mengoperasikan Enclosed Ground Flare (EGF) atau teknologi suar tanpa asap di komplek petrokimianya di Cilegon, Banten. Total investasi yang dikeluarkan dalam pembangunan EGF ini mencapai US$ 14 juta.

    Memulai konstruksinya sejak 2018, EGF ini mampu membakar 220 ton hidrokarbon per jam dengan menggunakan metode pembakaran tertutup tanpa menyebabkan radiasi panas dan radiasi udara. Dari segi lingkungan, EGF didesain untuk melakukan proses pembakaran secara sempurna sehingga tidak ada hidrokarbon hasil pembakaran yang dibuang ke udara.

    Sedangkan dari segi sosial, keunggulan teknologi ini dibandingkan suar konvensional terdapat pada kemampuannya mengurangi suara kebisingan dan menghilangkan nyala api dan asap. Teknologi suar tanpa asap ini dibangun untuk meminimalkan dampak lingkungan sekaligus menjadi manifestasi komitmen Chandra Asri terhadap keberlanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk menjalankan operasional pabrik dengan bijak dengan mengurangi adanya dampak terhadap lingkungan ataupun masyarakat. Pembangunan EGF ini merupakan investasi kami dalam aspek lingkungan dan sosial di area operasional pabrik untuk mengurangi jejak karbon dan turut menjaga kenyamanan warga yang berdomisili di sekitar area operasional kami,” terang Presiden Direktur Chandra Asri, Erwin Ciputra.

    Chandra Asri berhasil merampungkan proyek EGF ini tepat waktu walaupun berada dalam masa pandemi, dengan bermitra bersama Toyo Engineering Corporation dan Inti Karya Persada Teknik sebagai kontraktor teknik, pengadaan dan konstruksi (EPC).

    Untuk diketahui, PT. Chandra Asri Petrochemical TBK adalah perusahaan petrokimia terintegrasi yang terbesar di Indonesia yang memproduksi Olefins dan Polyolefins. Dengan rekam jejak lebih dari 27 tahun dan mempekerjakan lebih dari 2.000 staf yang berdedikasi, perusahaan ini menggabungkan teknologi canggih dan fasilitas pendukung yang berlokasi strategis di pusat petrokimia negara, Cilegon dan Serang.(ADV)

  • Pedagang Kecil di Kota Serang Resah, Kerap Diminta Iuran Oleh Ormas

    Pedagang Kecil di Kota Serang Resah, Kerap Diminta Iuran Oleh Ormas

    SERANG, BANPOS – Pelaku usaha di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang mengaku resah dengan adanya penarikan iuran dari beberapa organisasi masyarakat (Ormas), dengan dalih peduli lingkungan. Mereka menduga iuran tersebut merupakan pungli, meskipun Ormas itu mengaku resmi terdaftar di pemerintahan.

    Salah satu karyawan usaha kafe yang enggan disebutkan namanya mengaku, penarikan iuran tersebut telah terjadi berulang, dengan mengatasnamakan Ormas Gerakan Indonesia Bersatu (GIB).

    “Pungli ini bukan pertama kalinya, bahkan kami sudah empat kali dimintai oleh GIB. Tapi gak selalu dikasih, karna kami kan karyawan biasa. Jadi kami bilang aja kalo kami harus koordinasi dulu kepada pimpinan kami,” ujarnya kepada BANPOS, Senin (26/10/2020).

    Selain itu, karyawan usaha mikro kecil menengah (UMKM) lain yang berlokasi tidak begitu jauh pun mengaku bahwa tempat usahanya sering dimintai iuran peduli lingkungan tersebut. Akan tetapi ia tak pernah memberikannya.

    “Kesini juga sering ada tuh yang minta-minta iuran kayak gitu. Tapi gak pernah saya kasih, itupun pakai alasan kalau saya ini disini hanya karyawan, jadi gak bisa ngasih,” katanya.

    Senada dengan pernyataan sebelumnya, UMKM lainnya juga mengatakan ada beberapa ormas yang meminta biaya peduli lingkungan. Namun dirinya selalu menolak dan meminta penegasan pada oknum tersebut apakah benar ia sudah terdaftar di instansi pemerintahan Provinsi Banten atau tidak.

    “Saya juga sering yah dimintai iuran peduli lingkungan itu. Tapi gak pernah saya kasih. Saya selalu tanya kepada mereka apakah benar mereka sudah terdaftar di instansi pemerintah atau enggak. Karena kami juga resah selalu dimintai uang,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa oknum Ormas itu selalu meyakinkan kepada pihak yang diminta bahwa mereka resmi dari pemerintahan Provinsi Banten.

    Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Banten, Ade Aryanto yang dihubungi melalui WhatsApp membantah adanya Lembaga Gerakan Indonesia Bersatu dalam daftar kelembagaan di Kesbangpol Provinsi Banten.

    “Udah dicek, gak ada itu. Kalau Ormas resmi pun gak boleh kalau minta-minta begitu,” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Ia pun mengaku akan menindaklanjuti terkait dengan keluhan tersebut.

    Perwakilan GIB, Widia Sasmita, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler mengatakan bahwa iuran tersebut untuk membantu masyarakat dibidang kesehatan.

    “Ini untuk kontribusi kepada masyarakat, kontribusi dalam bentuk kesehatan. GIB itu mengeluarkan produk pencegahan demam berdarah (DBD),” ujarnya.

    Ketika ditanya mengenai beberapa pihak beranggapan bahwa iuran tersebut adalah pungli, ia membantahnya. “Kami tidak pungli, saya siap bertanggung jawab. Saya sudah punya Surat Keterangan (SK). yah memang kalau petugas tidak membawa SK, hanya saya yang megang,” bantahnya.

    Lebih lanjut Widia mengatakan, iuaran tersebut diperuntukkan kepada seluruh perusahaan dan pertokoan di daerah Jawa barat dan Banten. Dan iuaran tersebut tidak bersifat memaksa. (MG-01/DZH/AZM)

  • Stasiun Rangkasbitung Jadi Stasiun Khusus Kartu Multi Trip

    Stasiun Rangkasbitung Jadi Stasiun Khusus Kartu Multi Trip

    LEBAK, BANPOS – Guna meningkatkan pelayanan kepada para pengguna Kereta Rel Listriik (KRL) dan kereta api lokal di Stasiun Rangkasbitung, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mulai tanggal 3 November 2020 akan menjadikan Stasiun Rangkasbitung menjadi stasiun yang khusus melayani pengguna Kartu Multi Trip (KMT) dan kartu uang elektronik bank.VP Corporate Communications.

    PT KCI, Anne Purba mengtakan, dengan menggunakan KMT maupun kartu uang elektronik bank, pengguna juga akan lebih mudah berganti moda kereta di Stasiun Rangkasbitung.

    “Dengan kebijakan ini, layanan tiket di Stasiun Rangkasbitung hanya dapat menerima transaksi dengan menggunakan KMT, kartu uang elektronik bank, maupun tiket dengan kode QR melalui Link Aja. Para pengguna KRL yang bertransaksi dengan Tiket Harian Berjaminan (THB) dengan tujuan Stasiun Rangkasbitung masih dapat keluar dari gate elektronik stasiun. Mereka yang menggunakan THB Pergi Pulang (PP) juga masih dapat melakukan perjalan kembali dari Stasiun Rangkasbitung. Namun di Stasiun Rangkasbitung mulai 3 November 2020 tidak ada layanan pembelian maupun isi ulang THB,” kata Anne, Kamis (22/10).

    Menurutnya, selama masa pandemi Covid-19, PT KCI terus mengajak pengguna KRL untuk mengurangi transaksi dengan uang tunai. Kebijakan tetsebut meruakan bagian dari upaya untuk memberikan layanan yang mengutamakan kesehatan, karena uang tunai yang sering berpindah tangan dapat menjadi salah satu media penularan covid-19.

    “Selain itu, dengan mengurangi transaksi tunai juga dapat mengurangi antrean di stasiun sehingga dapat memaksimalkan upaya jaga jarak aman,” terangnya.

    Sejalan dengan pemberlakuan stasiun KMT, lanjut Anne, di stasiun Rangkasbitung juga akan dimulai pengaturan baru untuk akses keluar masuk khusus bagi pengguna KRL yang akan melanjutkan perjalanan dengan kereta lokal maupun sebaliknya.

    “Inilah bentuk layanan KCI dalam memudahkan pengguna berpindah moda dari satu jenis transportasi kereta api ke jenis kereta lainnya,” ujarnya.

    Anne menambahkan, bagi pengguna kereta lokal yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan KRL dan telah memiliki KMT atau kartu uang elektronik bank dapat keluar melalui pintu yang terletak di sisi tengah bangunan utama Stasiun Rangkasbitung. Pengguna kemudian menuju gate elektronik untuk melakukan tap masuk KMT atau kartu bank dan selanjutnya naik KRL yang tersedia.

    “Peningkatan layanan ini khusus bagi para pengguna yang hendak berpindah moda dari kereta lokal ke KRL maupun sebaliknya dan sudah memiliki KMT atau kartu uang elektronik bank. Bagi masyarakat calon pengguna KRL maupun kereta lokal yang naik dari Stasiun Rangkasbitung dan pengguna KRL maupun kereta lokal dengan tujuan akhir di Stasiun Rangkasbitung, seluruh pelayanan tap masuk/keluar dan pemeriksaan tiket tetap berlangsung seperti saat ini yaitu melalui Hall Stasiun Rangkasbitung,” terangnya.

    Oleh karena itu, pihaknya berharap para pengguna KRL yang masih menggunakan THB dapat menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut, sebelum berlaku pada 3 November, petugas akan melakukan sosialisasi secara konsisten mengenai perubahan Stasiun Rangkasbitung menjadi Stasiun Khusus KMT.

    “PT KCI juga mengajak seluruh pengguna untuk selalu tertib, menjaga fasilitas stasiun dan KRL, serta mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Informasi lengkap seputar perjalanan KRL dapat dilihat melalui aplikasi KRL Access, sosial media @commuterline, dan call center 021-121,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, Stasiun Rangkasbitung merupakan salah satu stasiun dengan volume pengguna cukup tinggi. Pada September 2020, stasiun ini rata-rata melayani 4.396 pengguna KRL setiap harinya. Setiap harinya Stasiun Rangkasbitung melayani 72 perjalanan KRL lintas Rangkasbitung/ Maja/ Parung Panjang/ Serpong/ Tanah Abang PP dan 8 perjalanan kereta lokal relasi Rangkasbitung-Merak PP.(dhe/pbn)