BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Banten Diproyeksikan Jadi Kiblat Ekonomi Syariah

    Banten Diproyeksikan Jadi Kiblat Ekonomi Syariah

    SERANG, BANPOS – Perkumpulan Urang Banten (PUB) bersama para pimpinan ormas Islam se-Banten sepakat membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), saat audiensi dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim, di Rumah Dinas Gubernur Banten.

    Melalui pembentukan KDEKS, Banten diharapkan menjadi tujuan wisata halal dunia dan kiblat ekonomi syariah nasional.

    Wakil Ketua Umum Bidang Perencanan dan Anggaran PUB, Hasan Gaido, menyampaikan bahwa saat ini Banten berpotensi menjadi kiblat ekonomi syariah nasional. Hal itu karena Banten merupakan penyangga ibu kota dan dengan PAD terbesar kedua nasional, serta pernah menempati nomor tiga tujuan investasi nasional.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa Banten memiliki banyak potensi dan kelebihan, sehubungan dengan banyaknya perusahaan kelas nasional bahkan internasional. Banten juga memiliki banyak intelektual. Bahkan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin pun berasal dari Banten. Ma’ruf Amin diketahui mendapatkan julukan Bapak Ekonomi Syariah Nasional.

    Saat ini, ia menuturkan Banten telah memiliki kawasan wisata halal, kawasan industri halal dan pelabuhan, perumahan, dan perhotelan. Saat ini, PUB juga sedang menyiapkan program ketahanan pangan sebagai sub-sistem pada ekosistem ekonomi syariah.

    “Dalam kesempatan ini kami berikan penghargaan kepada Gubernur Banten, WH sebagai Bapak Pembangunan Ekonomi Syariah Banten. Karena KDEKS ini adalah yang pertama di nasional sebagai pioner,” ujar Hasan Gaido yang juga inisiator Indonesia Sentral Ekonomi Syariah Dunia dalam rilisnya, Selasa (13/10).

    Melalui pembentukan KDEKS, ia berharap ekosistem ekonomi syariah di Banten bergerak, sehingga Banten dapat menjadi kiblat ekonomi syariah nasional dan Banten menjadi tujuan wisata halal dunia.

    “KDEKS yang diketuai langsung gubernur, mengacu pada KNEKS yang diketuai langsung Presiden RI dan Wakil Presiden sebagai ketua hariannya. Hadirnya KDEKS ini akan menjadi motor penggerak ekonomi syariah di daerah Banten,” jelasnya.

    Adapun arah kebijakan dan program KDEKS Banten, juga akan mengacu kepada arah kebijakan dan program KNEKS. Harapannya, Banten akan menjadi kiblat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    “Berbagai langkah yang telah dilakukan adalah sebagai upaya menguatkan posisi KDEKS sebagai tempat berhimpunnya para ulama, zuama dan cendekiawan Islam sekaligus sebagai rumah atau tenda besar bagi ormas-ormas dan lembaga Islam, yang memunyai fungsi khadimul ummah (palayan umat) dan shodiqul hukumah (mitra pemerintah),” tuturnya.

    Gubernur Banten, Wahidin Halim, menyambut baik audiensi bersama ormas Islam se-Banten ini. Ia bahkan terlihat sangat antusias terhadap wacana pembentukan KDEKS itu.

    “Saya bangga, Banten memiliki para kiai, intelektual dan praktisi yang bergerak bukan lagi konsep tapi langsung kepada realisasi. Saya siap bahkan lebih siap lagi kalau sekarang pun SK-nya ditandatangani, kita segera susun kepengurusannya dan segera resmikan,” ujarnya.

    Di akhir pertemuan dalam sesi foto bersama, KDEKS menyerahan lukisan ‘Bapak Pembangunan Ekonomi Syariah di Banten’ untuk Gubernur Banten, yang diserahkan langsung oleh Muhammad Hasan Gaido dan jajaran pengurus KDEKS.

    “Terimakasih atas penghargaannya sebagai Bapak Pembangunan Ekonomi Syariah Banten dengan simbolis lukisan ini. Ayo kita sinergi membangun Banten,” tandasnya. (DZH)

  • Pemerintah Yakinkan PLTU Kini Ramah Lingkungan

    Pemerintah Yakinkan PLTU Kini Ramah Lingkungan

    JAKARTA, BANPOS – Masyarakat tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan usaha pembangkit listrik di Tanah Air. Selain teknologi yang kini lebih ramah lingkungan sudah diadopsi banyak PLTU, berbagai peraturan pemerintah menegaskan terjaminnya usaha pembangkit yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No 15 tahun 2019.

    Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL), RM Karliansyah mengatakan, pemerintah tentu tak membiarkan usaha yang mencemari lingkungan. Pemerintah menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan perusahaan PLTU yang kini beroperasi, apalagi yang tengah dibangun.

    “Dengan aturan yang ada di dalam Permen No 15 tahun 2019 ini menerapkan baku mutu yang jauh lebih ketat dari baku mutu sebelumnya. Pembinaan juga akan dilakukan terus menerus sehingga pengusahaan pembangkit lebih taat dengan integrasi pemantauan dengan CEMS (Continous Emission Monitoring System) ke KLHK melalui SISPEK (Sistem Informasi Pemantauan Emisi Kontinu Perusahaan) sebagai bentuk perusahaan akan terawasi secara langsung,” kata RM Karliansyah, Kamis (24/9).

    Dia menuturkan, penyusunan Permen ini juga sudah melibatkan berbagai stakeholder, seperti instansi pembina (Kementerian ESDM), perusahaan, asosiasi, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Baku mutu yang berlaku dalam peraturan ini jauh lebih ketat jika dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku di lingkup regional Asia dan mengadopsi peraturan internasional.

    Secara khusus, Dirjen Karliansyah menyampaikan, penerapan teknologi alat pengendali emisi menjadi faktor penentu dalam menunjang pemenuhan baku mutu emisi oileh semua jenis pembangkit listrik.

    Kendali Emisi
    Kini, banyak pembangkit telah menggunakan alat pengendali emisi yaitu partikulat dengan Electrostatic Precipitator (ESP) atau Bag House Filter, Nitrogen Oxida (NOx) menggunakan Low NOx Burner dan Sulfur Dioksida (SO2) dengan Flue Gas Desulfurization (FGD). Dan, pemerintah juga memantau setiap pembangkit. Bagi pembangkit yang memiliki kapasitas > 25 MW atau < 25 MW dengan kadar Sulfur diatas 2% wajib menggunakan peralatan CEMS. Sedangkan PLTMG yang memiliki kapasitas > 15 MW wajib memasang CEMS.

    Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menegaskan, hal sama. Tudingan pencemaran lingkungan pada pengusahaan pembangunan PLTU adalah hal yang tak tepat. Pemerintah memberikan izin pengelolaan PLTU harus lah ramah lingkungan.
    Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang dengan jelas menyebutkan bahwa ke depan, PLTU harus ramah lingkungan dan efisien. Salah satunya dengan menerapkan teknologi rendah karbon dan tingkat efisiensi tinggi atau High Efficiency and Low Emmission (HELE) sehingga tercapai biaya pokok penyediaan atau BPP yang murah.

    “Dengan teknologi HELE ini maka dipastikan akan memenuhi ambang batas yang telah ditetapkan oleh KLHK,” tegas Jisman di kesempatan berbeda.

    Dia juga menjelaskan, keberadaan PLTU berbahan bakar batubara adalah yang terefisian mampu menekan biaya pokok penyediaan listrik. Ujungnya adalah ketersediaan harga jual listrik PLN kepada pelanggan yang lebih murah. Terhadap tudingan kapasitas listrik yang berlebih di Pulau Jawa, juga disebutnya adalah tak berdasar. Catatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menunjukkan pembangkit listrik regional Jawa bagian barat justru memikul beban listrik terbanyak.

    Jisman menggambarkan, kondisi sistem tenaga listrik Jawa-Bali per 9 September 2020 memiliki Beban Puncak mencapai 26.253 MW dengan daya mampu pasok sebesar 31.767 MW dan reserve margin 21%.

    “Oleh karena itu, PLN merencanakan lokasi pembangkit baru di Jawa Bagian Barat dan relokasi beberapa pembangkit tua dari sistem jawa bali ke lokasi KI/KEK/KSPN/SKPT/Smelter agar dapat diperoleh regional balance,” pungkasnya.

    Pembangunan PLTU kini juga merupakan bagian dari Program 35.000 MW yang bertujuan meningkatkan kapasitas listrik secara nasional, yang juga mendorong pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT.

    Ultra Super Critical
    Sementara, Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Arthur Simatupang mengungkapkan hal serupa. Kata Arthur, banyak PLTU di Indonesia yang menggunakan teknologi canggih sama seperti di negara-negara maju. Mereka rata-rata sudah menggunakan teknologi ultra supercritical boiler (USC). Teknologi USC menghasilkan pembakaran batu bara yang sempurna dengan emisi jauh lebih rendah sehingga lebih ramah lingkungan.

    Dijelaskan, USC juga membuat efisiensi pemakaian batu bara di atas 45%. Misalnya, 1 kilogram batu bara biasanya menghasilkan listrik 2 kWh untuk nilai kalor 5.000. Sedang dengan USC, 1 kilogram itu bisa untuk 2,1 kWh.

    “Ultra supercritical boiler ini jauh lebih efisien penggunaan batubaranya untuk menghasilkan output yang sama. Penggunaan konsumsi batubaranya jauh lebih sedikit. Sehingga itu jauh lebih efisien dan ramah lingkungan,” urainya.

    Dia menguraikan, perancangan PLTU dan pembangkit lainnya sudah melalui proses uji dan kaji oleh berbagai pihak. Perancangannya terlebih dahulu diuji Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyoal aspek lingkungannya. Persetujuan dari KLHK bukan di pertengahan jalan, melainkan dari awal.

    “Jadi bukan dari tengah-tengah. Dari awal itu udah memenuhi syarat amdal. Jadi amdal yang menyetujui juga KLHK. Jadi pada waktu pembangkit melakukan pembangunan, semua dokumen harus sudah disetujui dari awal. Dari sisi emisinya, pengelolaan limbahnya, dan lain-lain,” katanya.(ENK)

  • ‘Didobrak’ Dewan, Akhirnya Berkas Warga Diterima Disperdaginkop Kota Serang

    ‘Didobrak’ Dewan, Akhirnya Berkas Warga Diterima Disperdaginkop Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Setelah berjam-jam bertahan di depan gerbang Disperdaginkop UKM Kota Serang, akhirnya tuntutan dari puluhan warga pelaku UMKM terkabulkan. Hal ini setelah Ketua Komisi II pada DPRD Kota Serang, Pujiyanto, ‘mendobrak’ barikade Disperdaginkop UKM dan membawa berkas para warga untuk dapat diterima.

    Kedatangan Pujiyanto pada pukul 13.00 WIB disambut oleh para warga yang sudah berjam-jam menunggu kejelasan. Mereka meminta kepada Pujiyanto agar dapat membiarkan berkas mereka diterima oleh Disperdaginkop UKM Kota Serang. Meskipun pengajuan bantuan mereka tidak diterima, tidak menjadi masalah.

    Pantauan BANPOS, Pujiyanto berhasil memasuki Disperdaginkop UKM setelah menenangkan warga yang berkerumun di depan gerbang. Pujiyanto pun bertemu dengan Kepala Disperdaginkop untuk berdialog, namun awak media dilarang untuk meliput oleh pihak dinas.

    Usai menjalani dialog dengan Disperdaginkop, Pujiyanto mengatakan bahwa berkas yang sudah diserahkanya kepada Disperdaginkop akan diperoses meskipun sudah terlambat. Menurutnya, yang terpenting adalah berkas tersebut diinput terlebih dahulu.

    “Ini kan ada batas waktunya juga. Kemarin sudah ditutup tanggal 3 September itu. Alhamdulillah hasil komunikasi dan negosiasi, saya sebagai wakil rakyat menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan UMKM, Alhamdulillah sudah diakomodir. InsyaAllah data yang tadi semuanya diproritaskan,” ujarnya usai menyerahkan berkas para warga, Jumat (4/9).

    Meski telat mengajukan, semua berkas yang diajukan oleh masyarakat tadi akan tetap diperoses oleh Disperdaginkop tanpa adanya perbedaan dengan masyarakat yang baru menyerahkan berkasnya dengan yang tepat waktu.

    “Tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada yang dikesampingkan. Semuanya disamaratakan. InsyaAllah akan mendapatkan pelayanan yang sama, akan mendapatkan bantuan yang sama. Karena ini adalah program bantuan pusat,” terangnya.

    Dirinya juga memaklumi terkait masih adanya masyarakat yang mengajukan dokumen diluar waktu yang sudah ditentukan. Hal ini karena adanya keterbatasan informasi, baik dari pihak Pemkot Serang maupun dari pemerintah pusat.

    “Informasi dari pusatnya juga kurang secara teknisnya, sosialisainya kurang, masyarakat hanya tahu dari tetangga,” katanya.

    Sementara itu Kepala Disperdaginkop Kota Serang, Yoyo Wicahyono, mengatakan bahwa adanya permasalahan masyarakat yang ketinggalan informasi adalah karena Lurah di masing-masing kelurahan tidak membaca berita. Padahal pemerintah pusat telah menyiarkan program bantuan tersebut.

    “Lurah gak pernah baca koran, gak pernah gaul, saya juga sama gak ada, tapi kan kita juga ada dari medsos. Itukan pemerintah pusat langsung memberikan informasi melalui TV, melalui medsos segala macam itu sudah,” ujarnya.

    Yoyo mengatakan bahwa data yang baru saja diterima dari Pujiyanto, akan dipertimbangkan olehnya untuk kemudian diajukan ke pusat sebagai penerima bantuan stimulus UMKM senilai Rp2.4 juta.

    “Yang tadi akan kami coba pertimbangkan saja, karena ini masih banyak yang belum diinput. Sementara data yang sudah masuk ada 16 ribu,” tandasnya. (DZH)

  • Ditolak Pendaftaran Stimulus UMKM, Puluhan Warga Geruduk Disperdaginkop Kota Serang

    Ditolak Pendaftaran Stimulus UMKM, Puluhan Warga Geruduk Disperdaginkop Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Puluhan pelaku UMKM menggeruduk kantor Disperdaginkop UKM. Mereka datang untuk mendaftar program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), namun ditolak dengan alasan telat. Padahal mereka baru mendapatkan informasi itu Kamis (3/9) lalu.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, warga memadati gerbang depan kantor Disperdaginkop UKM. Sedangkan gerbang kantor tersebut ditutup rapat oleh pihak Disperdaginkop. Begitu pula dengan seluruh pintu bangunan tersebut, semua tertutup rapat.

    Sedangkan warga yang bertahan di depan gerbang Disperdaginkop tersebut berteriak ke arah kantor, agar dapat membuka gerbang dan menerima berkas pendaftaran mereka. Bahkan terpantau sesekali warga mendorong-dorong gerbang yang terlihat akan rubuh.

    Salah satu warga yang hadir di tempat tersebut, Nia Sartika, mengatakan bahwa dirinya sengaja datang ke kantor Disperindagkop untuk mendaftarkan diri agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp2.4 juta.

    “Kami sudah dari pagi datang ke sini untuk mendaftar bantuan stimulus sebesar Rp2.4 juta. Tapi ternyata kami ditolak pengajuannya,” ujar penjual makanan Seblak tersebut saat ditemui di depan gerbang Disperdaginkop UKM, Jumat (4/9) sekitar pukul 11.00 WIB.

    Dirinya kesal ketika pengajuannya ditolak oleh Disperdaginkop UKM dengan alasan telat. Padahal, informasi terkait dengan bantuan tersebut didapatnya pada Kamis kemarin mengatakan bahwa batas terakhir penyerahan berkas yaitu pada Jumat (4/9) pukul 12.00 WIB.

    “Sedangkan kami datang pagi saja sudah ditolak. Kan informasinya penutupan pendaftaran itu jam 12 siang. Makanya kami kesal. Program ini juga kan dibuka sejak Agustus, kenapa baru kemarin dikasih tahunya,” ungkap Nia.

    Nia mengaku, informasi mengenai adanya bantuan untuk pelaku UMKM didapat dari pihak kelurahan. Menurut pihak kelurahan, pelaku UMKM masih dapat melakukan pendaftaran, bahkan dibantu pemberkasan domumen syarat pendaftaran oleh kelurahan.

    “Kalau memang ini sudah tutup, kenapa masih diurus juga sama kelurahan. Ini kan berarti sosialisasinya bagaimana Disperdaginkop,” ucapnya.

    Sekitar pukul 11.20 WIB, Kepala Disperdaginkop UKM Kota Serang, Yoyo Wicahyono, keluar dari dalam kantor. Ia menyampaikan bahwa kewenangan terkait program tersebut ada di pusat. Sedangkan pada Jumat ini, pihaknya harus menyetorkan data ke provinsi.

    “Kami mau menyelamatkan data 13 ribu orang (yang sudah ada). Jangan hanya karena 10 atau 20 orang jadi tidak terselamatkan. Kami ditunggu datanya sama provinsi sampai Jumat sore ini. Sudah pulang saja, pendaftaran sudah ditutup,” tegasnya sembari kembali masuk ke dalam kantornya.

    Hingga berita ini ditulis, puluhan warga pelaku UMKM masih bertahan di depan gerban kantor Disperindagkop UKM. Mereka tetap bertahan agar berkas pendaftarannya dapat diterima oleh Disperdaginkop UKM. (DZH)

  • Dosen FEB Untirta Lakukan Pelatihan Pengelolaan Keuangan UMKM

    Dosen FEB Untirta Lakukan Pelatihan Pengelolaan Keuangan UMKM

    CILEGON, BANPOS – DALAM rangka mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi, tiga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untirta melakukan pengabdian. Dalam kegiatan pengabdian tersebut, mereka melatih pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan.

    “Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pelatihan kepada mitra kami (pengusaha mikro, red) dalam mengelola keuangan di kota Cilegon,” ujar salah satu dosen, Tri Wahyudi.

    Menurutnya, pengelolaan terkait dengan pencatatan hingga dapat menghasilkan suatu pencatatan yang baik, bisa mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Selain itu, ia berharap pelaku UMKM dapat memperoleh pemahaman permasalahan keuangan lainnya yang diikuti dengan langkah- langkah mitigasi yang diperlukan.

    “Target khusus kegiatan ini, adanya kemampuan dari mitra untuk menggunakan akuntansi dengan mudah, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan bisnisnya. Setelah pelatihan ini selesai, diharapkan mitra dapat mandiri dalam pengelolaan usahanya, tidak hanya dari aspek produksinya, tetapi juga dari aspek manajemen atau pengelola keuangan,” tuturnya.

    Diketahui, pelatihan ini dilakukan kepada dua UMKM di bilangan Cilegon dengan waktu dua hari yang dilakukan pada 27 dan 28 Agustus 2020. Kedua UMKM tersebut adalah Rischoco milik Risma Tangguh Pribadi, menjual makanan serta minuman, dan Bebek Lagi milik Dito Dewantoro menjual bebek dan ayam.

    “Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan bagi UMKM di Kota Cilegon Banten, untuk kedua Mitra dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda, karena menyesuaikan dengan aktivitas operasional usaha. Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan setelah melakukan beberapa kali koordinasi dengan masing-masing mitra terkait business procees secara komprehensif, serta permasalahan pengelolaan keuangan yang ada di masing – masing mitra,” ujar dosen lainnya, Edy Arisondha.

    Ia menjelaskan, jumlah peserta pelatihan untuk Mitra Richoco sebanyak delapan orang, sedangkan untuk Mitra Bebek Lagi sebanyak lima orang. Acara pertama, diawali dengan registrasi kemudian di lanjutkan dengan tes pendahuluan, untuk mengukur pemahaman mitra terkait dengan pembukuan dan pengelolaan keuangan.

    “Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait pentingnya laporan keuangan. Selanjutnya adalah memasukan transaksi-transaksi yang ada dalam unit bisnis mitra, baik itu terkait dengan pembelian maupun penjualan,” ucapnya.

    Dalam pelatihan ini juga, lanjut dia, para peserta dikenalkan pada jenis–jenis akun pada laporan keuangan, agar lebih bisa memahami pembukuan setiap transaksi keuangan. Dengan ada pengenalan akun tersebut, diharapkan lebih mudah di pahami dalam hal

    “Ada beberapa poin yang menjadi catatan, antara lain perlunya pemisahan pencatatan antara harta pribadi dan harta usaha, perlunya pencatatan terkait dengan pembebanan atas biaya yang tidak melekat secara langsung terhadap produk,” tuturnya.

    Catatan lainnya yaitu, perlunya mengukur jumlah harta secara nominal di setiap periode untuk mengukur kemampuan menjalankan pola kerja setiap waktunya. Kemudian, perlunya mengukur berapa nilai keuntungan setiap periodenya.

    “Perlunya mengukur jumlah modal yang ada untuk setiap periodenya,” tandasnya.

    Sementara, dosen FEB lainnya yaitu Fiesty Utami mengungkapkan bahwa dilaksanakannya pelatihan UMKM pada Mitranya ini, mengingat jumlah para pelaku usaha sangat banyak terutama pengusaha yang bergerak di sektor kuliner dengan omzet penjualan yang cukup besar. Untuk mempertahankan serta meningkatkan omzet penjualan, kata dia, perlu ada suatu upaya pengelolaan atau manajemen yang baik.

    “Tidak hanya dari sisi produksi, pelayanan dan pemasaran tetapi juga dari sisi pengelolaan keuangan sehingga didapatkan suatu kondisi keuangan sebenarnya. Adanya pengelolaan keuangan mampu memberikan perencanaan peningkatan laba atau pengembangan usaha,” jelasnya.

    Kegiatan yang diakhiri dengan tes akhir ini, menjawab permasalahan di mitra dalam hal pengelolaan keuangan khususnya terkait dengan pencatatannya. Metode yang dipakai pada pengabdian masyarakat ini di antaranya melalui ceramah, tutorial, diskusi dan dilakukan monitoring secara berkala selama periode kegiatan pengabdian.(MUF)

  • Musim Kering, Ratusan Pompa dan Embung Disiapkan

    Musim Kering, Ratusan Pompa dan Embung Disiapkan

    SERANG, BANPOS – Dinas Pertanian (Distan) Banten menyiapkan ratusan pompa air dan embung untuk mengantisipasi kekeringan tanaman padi memasuki musim kemarau yang terjadi sejak akhir Juli lalu.

    “Memang ada kekhawatiran kemarau panjang sesuai dengan perkiraan FAO. Kita sudah siapkan langkah antisipasi karena memang ini juga kita siapkan rutin setiap tahunnya,” kata Kepala Distan Banten Agus M Tauchid , Rabu (26/8).

    Ia mengungkapkan, di beberapa wilayah di Banten, musim kemarau sudah terjadi sejak akhir Juli dan secara umum terjadi pada awal Agustus 2020. Namun demikian, masih ada beberapa wilayah yang masih terjadi hujan dan para petani juga masih ada yang panen.

    “Langkah pertama adalah perbaikan irigasi tersier serta percepatan jaringan irigasi tersier dengan total untuk pengairan seluas 1.655 hektare,” kataanya.

    Masih dikatakan Agus, percepatan jaringan irigasi tersier untuk pengairan seluas 1.655 hektare sawah dialokasikan tersebar di Kabupaten Lebak seluas 700 hektare, di Kabupaten Lebak seluas 700 hektare dan di Kabupaten Serang seluas 255 hektare.

    Upaya berikutnya, kata Agus, irigasi perpompaan yakni menaikkan air sungai dengan bantuan pompa yang berukuran besar serta penampungannya. Upaya ini terutama di lokasi-lokasi yang terdapat aliran sungai dengan satu penampungan mampu mengairi 50 sampai 100 hektare.

    “Semuanya ini ada 13 unit, di antaranya untuk Kabupaten Pandeglang 4 unit, Kabupaten Serang 3 unit dan Kabupaten Lebak 4 unit,” imbuhnya.

    Selanjutnya bantuan embung air sebanyak 5 unit yakni akan disiapkan untuk di Kabupaten Pandeglang 2 unit mebung dan di Kabupaten Lebak 3 unit. Satu embung air akan mampu mengairi sekitar 25 hektare sawah.

    “Kami juga melakukan irigasi perpipaan yakni memindahkan sumber air melalui pipa, dengan catatan ada sumber air yang lebih tinggi posisinya untuk disalurkan ke sawah,” terangnya.

    Sedangkan keseluruhan pompa air yang disiapkan di Distan Banten sebanyak 271 unit, belum termasuk alat-alat yang secara swadaya dimiliki oleh petani serta birgade alsintan yang dimiliki oleh masing-masing Dinas Pertanian kabupaten/kota di Banten.

    “Jika upaya ini optimal dilakukan maka setidaknya akan mampu mencakup sekitar 15.980 hektar sawah dari total angka tanam sekitar 150 ribu hektar. Jadi akan mampu menekan angka kekeringan sekitar 10 persen dari angka tanam,” tandasnya.(RUS)

  • Investigasi Dewan Bongkar Borok Dishub Kota Serang

    Investigasi Dewan Bongkar Borok Dishub Kota Serang

    SERANG,BANPOS- Dishub Kota Serang diduga membohongi Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam melaporkan realisasi retribusi parkir. Pasalnya, laporan tersebut berbeda dengan pencatatan yang dilakukan oleh koordinator parkir.

    Hal ini diketahui saat Komisi III pada DPRD Kota Serang melakukan investigasi atas minimnya pendapatan retribusi parkir. Mulanya, Komisi III memanggil Dishub Kota Serang dan mendapatkan nilai retribusi sebesar Rp250 juta.

    Namun saat melakukan audiensi dengan para koordinator parkir Kota Serang, diketahui pendapatan retribusi parkir yang telah disetorkan kepada Dishub Kota Serang sejak Januari hingga April 2020 mencapai Rp398 juta. Tak ayal, ivestigasi ini membongkar borok Dishub Kota Serang.

    Demikian disampaikan oleh anggota komisi III, Jumhadi. Kepada BANPOS, ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil audiensi dengan para koordinator parkir, pendapatan retribusi parkir sejak Januari hingga April saja mencapai Rp398 juta.

    “Kami dari komisi III melihat bahwa potensi pendapatan parkir di Kota Serang itu cukup besar. Karena kan kantong-kantong parkir itu cukup banyak. Makanya kami berupaya untuk berkomunikasi dengan para koordinator parkir. Ini untuk mengetahui nilai pendapatan parkir yang mereka setorkan kepada Dishub,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (18/8).

    Setelah beberapa kali berkomunikasi, para koordinator parkir tersebut pun akhirnya melayangkan surat audiensi kepada Komisi III DPRD Kota Serang. Menurut Jumhadi, para koordinator parkir tersebut lebih memilih audiensi karena takut dipanggil oleh Komisi III.

    “Jadi dua hari setelah rapat dengan Dishub, kami menggelar rapat audiensi dengan para koordinator parkir,” ungkapnya.

    Menurut Jumhadi, pihaknya tercengang ketika para koordinator parkir tersebut menyampaikan laporan data rekapan sementara setoran retribusi parkir pihak mereka kepada Dishub Kota Serang. Karena dalam rekapan tersebut, retribusi parkir yang mereka setorkan hingga April 2020 mencapai Rp398 juta.

    “Laporan Dishub itu kan dari Januari sampai Juli itu hanya Rp250 juta. Ternyata hasil rekapan koordinator parkir itu dari Januari hingga Maret 2020 mencapai Rp398 juta. Nah ketika Covid-19 dari April sampai sekarang itu mereka mengakui tidak maksimal,” tuturnya.

    Namun meskipun tidak maksimal, para koordinator parkir tersebut mengakui bahwa mereka masih tetap menyetorkan kurang lebih 30 persen dari pendapatan retribusi sebelum Covid-19. Jumhadi pun mempertanyakan kemana selisih pendapatan tersebut.

    “Kalau dari Januari hingga Maret itu saja sudah Rp390an juta, bagaimana jika dihitung sampai Juli? Harusnya bisa lebih dari itu. Nah pertanyaannya, kemana selisih nominal pendapatan retribusi tersebut? Artinya ini ada kebocoran yang terjadi, pendapatan yang hilang. Bukan hanya Rp10 juta atau Rp20 juta, tapi bisa ratusan juga,” jelasnya.

    Menurutnya, kebocoran tersebut terjadi akibat dari sistem penyetoran retribusi yang melalui Dishub Kota Serang. Untuk mencegah terjadinya kebocoran, pihaknya sejak jauh hari telah merekomendasikan agar penyetoran dapat langsung dilakukan melalui rekening Kas Daerah.

    “Jadi kalau lewat pihak perbankan, para koordinator parkir itu bisa langsung menyetorkan ke kas daerah. Sehingga potensi kebocoran apabila disetorkan melalui Dishub itu tidak terjadi,” terang politisi NasDem tersebut.

    BANPOS pun melakukan konfirmasi kepada UPT Parkir pada Dishub Kota Serang, Ahmad Yani. Ia membantah bahwa terjadi kebocoran pada setoran retribusi parkir. Menurutnya, selisih nominal tersebut terjadi karena para koordinator parkir saat melakukan audiensi, salah dalam menyebutkan bulan.

    “Kan gini, tadi memang ada dari perwakilan koordinator datang ke saya. Itu perhitungannya sampai bulan Juni. Bukan sampai Maret. Makanya kok ada perbedaan kayak begini. Saya bilang kepada koordinator kalau mau ada audiensi, itu datanya harus benar,” ujarnya.

    Menurutnya, selisih nilai tersebut murni merupakan penyalahan penyebutan bulan yang dilakukan oleh para koordinator parkir. Ia mengatakan, telah melakukan konfirmasi juga dengan perwakilan koordinator parkir bernama Andi Nasution dan memang benar ada kesalahan penyebutan bulan dan penjumlahan pendapatan.

    “Jadi memang itu per bulan Juni. Saya katakana kepada Andi, jangan sampai keluarnya (data) bagaimana, itu malah jadi bumerang bagi dinas. Jangan sampai kalau data yang muncul itu salah, kami tuntut balik gitu,” tegasnya. (DZH/AZM)

  • 3 Indonesia Gandeng Kemenag Hadirkan Paket Data Terjangkau

    3 Indonesia Gandeng Kemenag Hadirkan Paket Data Terjangkau

    JAKARTA,BANPOS- Sejalan dengan komitmen 3 Indonesia untuk menyamaratakan akses internet bagi anak muda Indonesia. 3 Juli 2020 lalu, 3 Indonesia bersama dengan Kementerian Agama RI melakukan perjanjian kerjasama Program Layanan Digital dan Mobile untuk mendukung pembelajaran daring di Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag RI.

    Pandemi COVID-19 menyebabkan para siswa di KSKK Madrasah belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). Lewat kerjasama ini, 3 Indonesia berikan dukungan paket kuota data dengan harga terjangkau untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Ada tujuh pilihan paket data dengan masa aktif 30 hari yang bisa dipilih sesuai kebutuhan siswa dengan harga mulai dari 39,000.

    “Berbagai program telah dihadirkan 3 Indonesia untuk mendukung para siswa belajar dari rumah selama pandemi ini, salah satunya dengan bersinergi dengan Kemenag dalam memberikan paket data yang terjangkau. Kami berharap dengan sinergi ini bisa menjangkau lebih banyak lagi anak muda Indonesia dan memberikan kemudahan dalam mengakses internet, sekaligus meringankan beban orang tua dalam menghadapi dampak ekonomi di situasi pandemi,” ujar M. Buldansyah, Wakil Presiden Direktur 3 Indonesia.

    Sinergi 3 Indonesia dan Kemenag juga merupakan salah satu bentuk komitmen 3 melalui unit 3Business yang mendukung kerjasama Bantuan Kuota Terjangkau. 3Business adalah unit bisnis dari 3 yang memfokuskan untuk memberikan solusi bisnis dan digital untuk korporasi, pemerintah, dan profesional. 3Business kini juga memiliki fokus membantu pelanggan untuk melakukan transformasi digital dan efisiensi bisnis. Saat ini 3Business telah melayani lebih dari 800 pelanggan korporasi dengan dukungan jaringan infrastruktur seluler dan fiber optik di seluruh Indonesia.

    “Pandemi menjadi keprihatinan bersama. Namun, hal itu tidak boleh menghalangi peserta didik untuk mendapatkan akses pembelajaran. Kemenag terus berupaya memberikan afirmasi agar di masa pandemi ini, peserta didik tetap bisa belajar, meski dengan pembelajaran jarak jauh dan tidak terbebani secara biaya. Sinergi ini dijalin dalam kerangka itu,” jelas Direktur KSKK Madrasah A Umar.

    Sebelumnya, 3 Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai ekosistem pendukung study from home seperti perdana dan paket AlwaysOn dengan tambahan Kuota Belajar hingga 30 hari yang bisa digunakan untuk mengakses aplikasi e-learning seperti Zenius, Ruangguru, Edmodo, dan Google Classroom. Diperkuat dengan jaringan 4.5G Pro dari 3 yang luas dan kuat, dan bisa dinikmati di lebih dari 34.000 desa, akan memberikan kenyamanan siswa maupun untuk mengakses aplikasi belajar dari rumah. (AZM)

  • Distanak-FSPP Kembangkan Demplot Berbasis Majelis Taklim

    Distanak-FSPP Kembangkan Demplot Berbasis Majelis Taklim

    SERANG, BANPOS – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Banten bersama Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten mengembangkan percontohan (demontration plot atau demplot) ketahanan pangan keluarga berbasis majelis taklim melalui akuaponik.

    Pada tahap awal, Distanak dan FSPP mengembangkan percontohan tanaman di Masjid At Taqwa FSPP Banten dan Masjid Al Yaqien Pondok Pesantren Madinatul Maarif, Ragas Grenyang, Pulo Ampel, Kabupaten Serang.

    Sekretaris FSPP Banten, Fadlullah, menyambut baik pengembangan percontohan ketahanan pangan berbasis majelis taklim tersebut. Menurut dia, pengembangan percontohan tersebut akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan.

    “Pada umumnya, masyarakat memiliki halaman atau bahkan lahan kosong. Nah, sarana itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menanam sayuran daun dan sayuran buah melalui media air atau akuaponik,” kata Fadlullah, Kamis (13/8).

    Jika dikembangkan, tanaman sayuran yang menggunakan media air, bukan hanya mencukupi kebutuhan sayuran, tetapi lebih dari itu berpotensi membantu perekonomian keluarga. Apalagi, masa pertumbuhan tanaman dengan menggunakan media air sama dengan di tanah atau sekitar sebulan.

    “Ibu-ibu anggota majelis taklim bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk menanam sayuran. Kalaupun tidak punya lahan kosong, ibu-ibu bisa memanfaatkan halaman rumah,” ucapnya.

    Staf Holtikultura Distanak Banten, Iwan menyebut, tanaman yang bisa dikembangkan dengan sistem akuaponik adalah sayuran, baik sayuran daun, seperti kangkung maupun sayuran buah, seperti cabai.

    “Pertumbuhan tanaman yang menggunakan air maupun tanah sama, yaitu sebulan sudah bisa dipanen,” ujar Iwan.

    Menurutnya, tanaman yang menggunakan media tanam air cukup dengan menggunakan nutrisi. Sementara, tanaman dengan media tanah perlu menggunakan pupuk. Bahkan, sayuran yang ditanam di lahan tandus harus menggunakan pupuk kimia yang cukup banyak.

    Tahun ini, Distanak melalui bagian holtikultura mengembangkan demplot di delapan kabupaten/kota di Banten. Adapun tanaman yang dikembangkan antara lain, cabai, tomat, terong dan bawang merah.(PBN)

  • Serap Tenaga Kerja, BBWSC3 Lakukan Serah Terima P3-TGI

    Serap Tenaga Kerja, BBWSC3 Lakukan Serah Terima P3-TGI

    SERANG,BANPOS- Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) melalui satker OP SDA III, menggelar kegiatan serah terima hasil pekerjaan Program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) Tahap ke I, pada wilayah kerja Kabupaten Serang dan Kota Serang, Kamis (6/8).

    Total penerima kegiatan sejumlah 44 P3A, tersebar pada 11 Kecamatan dan 20 Desa di wilayah kabupaten Serang dan 3 Kecamatan 12 Kelurahan di Kota Serang.

    ”Kegiatan ini merupakan prosesi penyerahan hasil kegiatan peningkatan jaringan irigasi tersier, kepada pihak desa dan P3A, agar bersama-sama menjaga dan memelihara asset yang sudah dibangun melalui kegiatan P3TGAI,” ujar Konsultan Balai dari OP SDA III, Atmadja Adang.

    Lebih lanjut ia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan perwujudan senses of belonging. Sehingga sasaran kegiatan ini, selain untuk penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan peran serta petani dalam irigasi tersier, juga adanya program PKT (padat karya tunai) yang bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

    “Kemudian sebagai bentuk apresiasi bagi P3A yang sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, maka kami memberikan penghargaan yang terbagi kedalam dua kategori yakni, swadaya volume kubikasi pasangan batu terbanyak dan estetika finishing (Plesteran dan Acian) pada pekerjaan peningkatan jaringan irigasi tersier,” jelasnya.

    Penilaian tersebut, kata dia, didapatkan dari hasil pemeriksaan secara paralel yang dilakukan oleh tim dari OP SDA III, baik secara kualitas maupun kuantitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Kegiatan itu pun, dijelaskan olehnya, merupakan suatu bentuk apresiasi yang diberikan kepada P3A, sebagai motivasi agar P3A yang mendapatkan kegiatan P3TGAI ini, bisa berlomba-lomba menampilkan kemampuan terbaik dalam pelaksanaan peningkatan jaringan irigasi.

    ”Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan nasional, dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat sebagai perwujudan ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik,” katanya.

    Sebagaimana termuat dalam program nawacita ketujuh, kata Atmadja, melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi dan keberhasilan sarana irigasi, merupakan faktor penting dalam usaha tani khususnya tanaman pangan.

    “Sistem irigasi merupakan tulang punggung ketahanan pangan keluarga yang bermuara pada ketahanan pangan tingkat nasional, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang merupakan kegiatan padat karya ini dilaksanakan melalui  Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyelesaian Akhir Kegiatan,” tandasnya. (MUF/AZM)